Pemerintah Kota Bekasi dinilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Kota Bekasi tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pendidikan Gratis. Hal tersebut dikatakan Sardi Effendi, anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, saat ditanya perkembangan program pendidikan Gratis di Kota Bekasi."Program yang berjalan saat ini sudah tidak jelas dan harus dievaluasi lagi." katanya.
Sardi mengingatkan bahwa pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah Kota Bekasi membebani anggaran 40 persen dana APBD. Dirinya mencontohkan apa yang dilakukan pemerintah Yogyakarta yang lebih rasional dengan program pendidikan berkualitas, tapi terjangkau. "Program yang diterapkan pemkot Bekasi hanya berbentuk subsidi saja." tambahnya.
Oleh sebab itu DPRD akan meminta pemkot Bekasi untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program pendidikan gratis. Kesesuaian pelaksanaan program dengan visi dan misi yang selama ini diusung pemkot sebagai Bekasi Cerdas. Disisi lain penggunaan anggaran yang sedemikian besar ternyata sama sekali tidak berpihak pada peningkatan taraf hidup guru-guru.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah sendiri tidak ada akselerasi dalam implementasi program yang diusung sejak tahun 2008. Tidak adanya konsep terobosan dan mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan beberapa tahun.
Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pendidikan agar orientasi prestasi dan unggul bisa dilihat. "Jangan sampai program yang berjalan akhirnya dilihat sebagai program korban kampanye." katanya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar