KADISBANGKAR HIMBAU MASYARAKAT LEBIH WASPADA KEBAKARAN DIMUSIM PANAS DAN JELANG RAMADHAN

Ir. Syafrie Nasution, Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran (KaDisbangkar) Kota Bekasi, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai terjadinya Kebakaran ϑî lingkungan Pemukiman, pusat perbelanjaan dan perkantoran ϑî Kota Bekasi. "Kalau bisa sebelum meninggalkan rumah atau istirahat, dicek dulu peralatan atau instalasi yang biasanya dapat menimbulkan terjadinya kebakaran," katanya saat dikonfirmasi akhir-akhir ini sering terjadi Kebakaran ϑî. Bekasi (6/7). Kadisbangkar menghimbau masyarakat lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran ϑî musim panas ini menjelang ramadhan. Kewaspadaan, menurut Ir. Syafrie, dapat meminimalisir terjadinya kebakaran akibat kompor meledak, konsleting/ terjadinya arus pendek, dan keteledoran yang berakibat pada terjadinya kebakaran ϑî rumah, kantor atau pasar. Baru-baru ini terjadi kebakaran ϑî Jalan Pemda Bekasi yang mengakibatkan kerugian, ditaksir lebih dari Rp. 1 milyar akibat meledaknya gas ϑî sebuah resto yang bersebElahan dengan pemukiman. AkibatnyA 1 rumah 2 lantAi, 2 ruko hangus dilalap si jago "merah". "Lalu Apa yang terjadi ϑî Pasar Proyek pun sebenarnya kita memang harus benar-benar teliti dan tidak boleh lalai agar tidak terjadi kebakaran," kata Ir. SyafriE saat ditelpon via selularnya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DPRD HANYA MINTA WALIKOTA TINDAKLANJUTI LHP DAN BERI SANKSI

Heli Mulyaningsih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengatakan bahwa DPRD pernah menanyakan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang langkah yang akan dilakukan BPK atas temuan yang didapatkan dari pemeriksaan/ audit keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Kota Bekasi tahun 2011. "BPK merespon tidak sampai pada melakukan pemeriksaan lanjutan," katanya saat ditemui di ruangan fraksi Partai Demokrat Kota Bekasi (6/7). Seperti diketahui dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2010 tentang "PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ", poin e. 2 dijelaskan Pimpinan DPRD dalam mengagendakan pembahasan sidang paripurna dapat Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. "Kita tahu bersama, DPRD Kota Bekasi hanya meminta Walikota menindaklanjuti hasil temuan BPK dan melaporkan action plan-nya pada DPRD," kata Heli tentang pelaksanaan pembahasan, DPRD juga melakukan konsultasi dengan BPK. Selain itu DPRD juga meminta bukti sanksi dan teguran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat/ petugas terkait kepada DPRD Kota Bekasi. "Sebenarnya titik tekannya ada pada penatausahaan APBD kedepan agar lebih baik, lebih teliti, cermat serta akurat sesuai dengan standard Akuntansi pemerintah (SAP," katanya lagi. DPRD juga sudah meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di SKPD yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut. Sayangnya pada rapat Badan Anggaran (Banggar) Jum'at, 6 Juli 2012, dari SKPD hanya dihadiri pejabat sekretaris Dinas Pendidikan, Saiful Bahri. Kepala Dinas Pendidikan, Encu Hermana, tidak bisa hadir dalam rapat dimana DPRD Kota Bekasi menjelaskan prihal rekomendasi yang diberikan DPRD terkait LHP BPK. Kehadiran Sekretaris Dinas (Sekdin) sendiri menurut beberapa orang anggota DPRD kota Bekasi terlambat sampai. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kota Bekasi sendiri, menurut informasi yang kami dapatkan, Surat Pertanggungjawaban (SPj) sudah selesai hanya tidak tersistemasi dengan baik. Dari penulusuran informasi pula, keterlambatan penyelesaian diakibatkan dari terlambatnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) yang diterima SKPD tekhnis dari Panitia BOS provinsi. "Katanya SPj-SPj itu sudah lama diselesaikan, dan DPRD sendiri sudah bertanya apakah dananya itu disimpan dulu baru di SPj-kan, itu menjadi catatan," kata Heli yangjuga merupakan bakal calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi 2013-2018 yang sedang dilakukan dipenjaringan Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bekasi. (Don).

DPRD DAN EKSEKUTIF DIMINTA KONSEKUEN; REKOMENDASI PEMERIKSAAN DENGAN MAKSUD TERTENTU ATAU PENUHI SARAN AUDIT BPK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi diminta untuk melakukan penyelidikan dugaan adanya korupsi pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. "Sikapi dong hasil audit bAdan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) agar jelas fungsi DPRD Kota Bekasi, bila mungkin lakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu" kata Heri Parani anggota Badan Anggaran (Banggar) dari fraksi Demokrat (6/7) sayup terdengar dari ruang rapat DPRD. Heri Parani menyoroti sikap DPRD yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kota Bekasi dalam pembahasan hasil dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, rekomendasi, yang baru saja selesai diparipurnakan (4/7/2012). Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi tersebut menyampaikannya pada rapat "terbuka" pimpinan DPRD Kota Bekasi dengan badan Anggaran dan pimpinan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Disdik juga Dinas Pembangunan dan kebakaran (Rp. 4,6 milyar BOS). Rekomendasi yang Heri Parani maksudkan adalah kemungkinAn untuk adanya rekomendasi DPRD untuk elakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sekiranya laporan hasil pemeriksaan (LHP) memang diperlukan untuk itu. "Bila diperlukan DPRD Kota Bekasi mengeluarkan rekomendasi terkait LHP BPK tersebut,". Katanya lagi. Sedangkan terkait pelayanan publik, Thamrin Usman anggota Banggar dari Fraksi Amanat Persatuan (FAP) meminta seluruh pihak konsekuen dengan tugas dan fungsinya. "Kita harus Konsekuen dengan tugas kita dong, kasihan kalau misalnya ada diskriminasi dalam pelayanan, tidak mungkin dalam satu lingkungan satu dilayani sebelahnya tidak," katanya. Hal tersebut dasampaikan Thamrin melihat pelayanan yang dilakukan dinas pendidikan yang cenderung semakin hari makin banyak keluhan disampaikan warga. Sindiran ini mengarah pada lemahnya sumberdayA manusia dan sistem pelayanan yang dilakukan yang cenderung diskriminatif. Banyak undangan dari SKPD baik penata kelola keuangan sekolah, SKPD kecewa dengan jawaban pada rapat yang tidak bisa dihadiri kepala SKPD tersebut. Antara hasil LHP dan situasi dilapangan, menurut Thamrin, memang buruk sekali kondisinya, yang melihat masih ada yang tidak konsekuen dalam pelaksanaan tugas. "Lihat kembali diRi kitA, karena tugas kita melekat dan harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat, jangan kita konsekuen tapi ada yang tidak, itu bohong namanya," katanya saat menuruni tangga ruang rapat ϑî lantai 3 DPRD Kota Bekasi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

SATPOL PP KOTA BEKASI TINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENTAL DENGAN OLAH RAGA BERSAMA

Kepala Bagian Umum Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Aritonang, mengatakan kebugaran yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Setiap jum'at berupa lari dan senam merupakan gerakan pengembangan mental dan fisik seluruh anggota Satpol PP kota Bekasi. "Ini merupakan kegfiatan untuk mengembangkan mental dan fisik yang dikembangkan Satpol PP," katanya (6/7). Selain itu, menurut Aritonang, kegiatan jum'at pagi juga digunakan untuk menjalin kebersamaan anggota satpol PP Kota Bekasi dengan melakukan kegiatan bersama. Seperti informasi yang kami dapatkan, Kepala Staf Satpol PP, Drs. Edy Rosady, akan melakukan koordinasi agar kegiatan tyersebutv dapat lebih ditingkatkan dan dapat bekerja dengan berbagai sponsor produk. Kabag Umum Satpol PP kota Bekasi juga dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa disamping dikembangkan mentalnya, Melatih fisik anggota Satpol PP, Mentalitas anggota lah yang menjadi harapan dapat meningkat dengan interaksi pimpinan dan anggota. "Maka hari Jum'at itui berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan olah raga senergi dalam tugas apapun baik itu tugas operasional maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dan sesuai tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)," katanya. (Don).

Proyek PNPM Dikritik

Di samping pencapaian yang baik, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri juga masih memiliki kekurangan dan kelemahan. Program yang diluncurkan tahun 2007 itu dipandang belum menjawab masalah kemiskinan. Demikian benang merah yang mengemuka dalam Seminar ”PNPM Mandiri: Antara Retorika dan Realita”, yang diselenggarakan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Yayasan Tifa, Rabu (4/7), di Jakarta. Hadir pada acara tersebut antara lain Elan Satriawan, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Toby Carrol dari Center on Asia and Globalisation Lee Kuan Yew School of Public Policy, Hans Antlov dari Bank Dunia, dan Tania Li dari Universitas Toronto. Pembangunan fisik Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, yakni Gerakan Antipemiskinan Rakyat Indonesia (Gapri), INFID, Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Nonpemerintah, Institute for Research and Empowerment, dan Yayasan Tifa, dalam audit sosialnya menemukan, aspek pemberdayaan masyarakat masih minim ketimbang pembangunan fisik yang terlihat lebih masif. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) belum mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin karena yang terlibat dalam pengelolaan adalah orang yang punya pengaruh dan belum ada data terkategorisasi sehingga sasaran antarprogram belum jelas, peluang tumpang tindih masih besar, serta memberi peluang korupsi. ”Yang banyak terjadi adalah tidak relevannya antara bantuan dan yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya masyarakat perlu akses modal, tetapi yang ada malah perbaikan jalan,” ujar Abdul Ghofur dari Gapri. Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, yang hadir dalam diskusi memandang PNPM tidak membawa perubahan signifikan pada penurunan kemiskinan di Indonesia. Tahun 2011 ke 2012, kata Arif, saat ekonomi tumbuh 6,5 persen, ternyata angka kemiskinan hanya turun 858.000. Pendapat senada disampaikan Tania Li yang hadir sebagai penanggap. Menurut dia, keberadaan PNPM penting, tetapi program itu tidak bisa serta-merta mengurangi kemiskinan lantaran yang bisa diatasi oleh PNPM hanya salah satu sisi. Tak bisa sendiri Menanggapi masalah ini, Elan Satriawan mengatakan, PNPM memang tidak bisa mengatasi kemiskinan sendirian. ”Kalau meniadakan program lain dan hanya mengandalkan PNPM, jelas tidak bisa. Jadi harus melibatkan upaya lain,” ucapnya. Adapun dampak positif PNPM Mandiri adalah terbangunnya sejumlah fasilitas, di antaranya 65.500 kilometer jalan, 9.000 jembatan, dan 11.000 saluran irigasi. (WER)

SIARAN PERS MASYARAKAT SIPIL INDONESIA “MENUNTUT IMPLEMENTASI KOMITMEN GLOBAL MDGs”

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon telah membentuk UN System Task Team dan Panel of Eminent Person yang keketuaannya terdiri dari : Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono, Presiden Liberia, Johnson Sirleaf dan Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk melakukan koordinasi terkait agenda MDGs pasca-2015. Agenda pasca-2015 diharapkan akan merefleksikan tantangan baru pembangunan millenium. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 20–22 Juni 2012, di Rio de Janeiro, Brasil, PBB akan menyelenggarakan konferensi lingkungan sedunia Rio+20, dengan tema “The Future We Want”. KTT Rio+20 merupakan “kick off” untuk Panel of Eminent Person dan hasil-hasil pertemuannya akan menjadi salah satu bahan bagi UN System Task Team untuk merumuskan agenda MDGs pasca-2015. Mencermati 20 tahun Deklarasi Rio dan MDGs yang akan berakhir pada 2015, kita menemukan situasi di dunia yang tidak menunjukkan keberhasilan dari cita-cita deklarasi tersebut. Terlihat adanya problematika mendasar dalam implementasi MDGs. Model pembangunan yang hari ini berlangsung mengabaikan pilar keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Akibatnya eksploitasi sumberdaya alam dan manusia semakin masif, proses pemiskinan dan ketidakadilan terus berlangsung. Oleh karena itu, KTT Rio +20 maupun beyond MDGs 2015 harus menegaskan kembali prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten berbasis keadilan ekologis dan keadilan sosial. Bagi Pemerintah Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan yang bertujuan memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tampaknya kurang berhasil dilaksanakan, yang terjadi justru penghancuran berkelanjutan. Keselamatan manusia dan lingkungan ditinggalkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diagung-agungkan pemerintah, dan justru menciptakan kesenjangan antara si miskin dengan si kaya, termasuk pemiskinan perempuan. Implementasi MDGs masih jauh dari harapan dan dari apa yang menjadi komitment pemerintah Indonesia. Pembangungan berkelanjutan kian identik dengan agenda global yang mengarus utamakan liberalisasi ekonomi dan peningkatan konsentrasi penguasaan oleh korporasi raksasa. Berdasarkan realita dan kondisi implementasi komitmen global MDGs yang mengandung banyak persoalan yang menuntut penyelesaian, maka, Kami masyarakat sipil Indonesia yang peduli dan memiliki perhatian akan MDGs menuntut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai salah satu ketua Panel of Eminent Person dan Peserta konferensi lainnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mampu independen dan berjuang bersama negara-negara progresif lain di KTT Rio +20 untuk membalikkan arus imperialisme struktural, kultural dan ekologi yang terjadi saat ini untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, Diharapkan KTT ini bisa menjadi momentum untuk melakukan koreksi dan mengajak para pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif, karena pertemuan ini akan berimplikasi besar terhadap rakyat. Ketiga, KTT ini harus menjadi momentum untuk mendesakkan agenda yang selama ini diperjuangkan CSO seperti; agenda demokratisasi, reforma agraria, kedaulatan pangan dan air, kemiskinan, pendidikan, kesehatan maupun pembangunan industri nasional. Disampaikan di Jakarta, 18 Juni 2012, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk MDGs; Terdiri dari INFID, Walhi, Kruha, IGJ, Migrant Care, IHCS, Yappika, TII, ICW.

Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK RI

Latar Belakang SIMAK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI); BPK RI telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) 2011 – 2015 yang telah dijabarkan ke dalam suatu dokumen Rencana Implementasi RENSTRA. Untuk adpat memonitor pencapaian RENSTRA BPK RI tersebut, telah dikembangkan suatu Sistem Manajemen Kenerja (SIMAK) BPK RI dan telah mulai diimplementasikan pada tahun 2008. SIMAK BPK RI merupakan suatu aplikasi intranet berbasis web yang bertujuan untuk mewujudkan BPK RI menjadi suatu organisasi yang fokus terhadap strategi (strategic focused organization). SIMAK BPK RI digunakan sebagai instrumen untuk memonitor, mengukur, menilai kinerja seluruh satuan kerja (Eselon I dan II) di lungkungan BPK RI dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard. Implementasi SIMAK BPK RI diharapkan dapat mewujudkan perubahan di lingkungan BPK RI melalui: “New BPK: Leading by Example”. Visi dan Misi BPK RI, VISI; Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. MISI, pertama, Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedua, Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga, Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Kontak Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja: Telp : (021) 25549000 ext3269/3271, Fax : (021) 5704369, dan Email : simak@bpk.go.id (bpk.go.id).

SBY dan Ibu Ani Kembali ke Jakarta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono kembali ke Jakarta sekaligus menyudahi kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-500 yang membawa Presiden lepas landas dari Bandara Umbu Mehang Kunda, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, pada Kamis (5/7) pukul 09.00 WITA. Di kaki tangga pesawat, Presiden dan Ibu Ani dilepas oleh Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Bupati Sumba Timur Gidion Bilijora. Selama di Waingapu, sejumlah kegiatan Presiden adalah meninjau Pukesmas Kawangu, SMP 1 Pandawai, dan peternakan sapi dan kuda di Maubokul. Sedangkan Ibu Ani sempat meninjau pameran kerajinan tangan dan kesenian asli NTT. Selama berada Waingapu, SBY dan Ibu Ani menginap di rumah dinas bupati. Rencananya, sebelum tiba di Jakarta, pesawat khusus kepresidenan akan transit sejenak di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, untuk melakukan pengisian bahan bakar. Menyertai Presiden kembali ke Jakarta diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Mentan Suswono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari E Pangestu, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. (dit)

Temuan BPK Harus Diungkap

Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) menilai, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut terkait temuan kebocoran anggaran APBD tahun 2011 sebesar Rp25,1 miliar harus diungkap. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Brilian Moktar, mengatakan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK harus dipertanggungjawabkan instansi terkait. “Indikasi kerugian keuangan daerah dan negara ini sangat besar. Kami tidak paham, bagaimana kuasa pengguna anggaran mengelola keuangannya,” ujar Brilian kemarin. Seperti diketahui, BPK perwakilan Sumut menemukan indikasi kerugian daerah hingga Rp51,1 miliar setelah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Sumut 2011. Kepala BPK Perwakilan Sumut, Muktini membeberkan indikasi kerugian provinsi sebesar Rp25,1 miliar serta indikasi kerugian negara (pajak tidak disetor ke kas negara) sebesar Rp1,96 miliar. Potensi kerugian daerah sebesar Rp530,3 juta dan penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukan sebesar Rp27,4 miliar. Menurut Brilian, indikasi kerugian sangat janggal. “Bagaimana mungkin, pajak tidak disetor ke negara. Kami meminta ini dijelaskan pada masyarakat,” bebernya. Hal lain yang sangat mengecewakan adalah penggunaan anggaran tidak sesuai dengan peruntukan sebesar Rp27,4 miliar. Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, dia mengaku sakit hati dengan temuan ini. Semua anggaran kegiatan yang ada dalam APBD 2011 sudah ditetapkan dengan nomenklatur yang jelas. “Ini perlu ditelusuri, apakah kebijakan khusus itu sesuai peraturan. Kalau tidak, ada pelanggaran peraturan daerah (perda) dan UU. Pelanggaran itu, kategori pidana,” ungkapnya. Temuan lain yang sangat jelas ada pelanggarannya yakni soal saldo kas di bendahara, pengeluaran yang disajikan sebesar Rpl5,27 miliar. Nilai uang tersebut tidak ada di Biro Umum Rp9,02 miliar, Badan Kebangpolinmas Rp787,71 juta, dan PPKD Biro Umum sebesar Rp916,50 juta. “Jika uangnya tidak ada, berarti telah terjadi lapping anggaran,” katanya. Anggota Fraksi PPP Bustami HS menegaskan, pengguna anggaran sebagaimana temuan BPK harus dipertanggungjawabkan. Temuan terjadi karena pemprov tidak menjalankan pengawasan dengan baik. “Sudah jelas salah. Harus dipertanggungjawabkan. Kalau anggaran itu untuk beli cabai, harus dibeli cabai. Kalau tidak, itu tidak sesuai peruntukan,” ungkapnya. Pelaksana tugas (Pit) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho tidak terkejut dengan temuan tersebut pasalnya sejak awal sebelum menjabat sebagai Plt dia telah memprediksi hal itu bakal terjadi. “Sesaat sebelum saya menjabat Plt, saya temukan memang fenomena itu,” kata Gatot. Setelah menjabat Plt, dia langsung membuat kebijakan cut off (pisah-batas) terhadap kinerja keuangan Pemprov Sumut. Seperti diketahui, Gatot menjabat sebagai Plt sejak ada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No 15/P Tahun 2011 tertanggal 21 Maret 2011. Menurutnya, apa yang menjadi catatan BPK akan segera ditindaklanjuti terutama menyangkut tidak ada pengawas internal dalam hal ini kepala inspektorat Sumut. Catatan lain yang diberikan BPK akan dibahas segera mungkin dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. “Dalam catatannya kan jelas untuk segera ditindaklanjuti. Sekarang saya sudah tindaklanjuti dengan mengundang rapat seluruh jajaran SKPD,” ungkapnya. (*).

Anggaran Infrastruktur dan Belanja Modal Jangan Diberi Tanda Bintang

Presiden meminta para menteri berkoordinasi dengan DPR agar anggaran untuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur tidak ada yang diberi tanda bintang. Jika anggaran terlambat turun, akan mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. "Kalau terlambat, terhambat, yang rugi rakyat kita. Ketika ekonomi dunia seperti ini, pembelanjaan pemerintah bagian dari pertumbuhan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bagian lain sambutannya saat meninjau peternakan sapi di Maubokul, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (4/7) sore. Presiden SBY mengingatkan, saat ini banyak negara sulit untuk menjaga pertumbuhannya, bahkan banyak yang minus dan tumbuh rendah. Indonesia masih menjaga angka pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. "Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua, pertumbuhan kita relatif tinggi. Kalau kita ditolong Tuhan, jangan kita sendiri menghambat, memperlambat pelaksanaan anggaran itu, sehingga akhirnya pertumbuhan terganggu dan rakyat mendapatkan kerugian. Saya minta kesadaran seluruh pihak, pemerintah, teman-teman di DPR RI, apa yang sudah kita rencanakan dengan baik mari kita jalankan," ujar Presiden. Karena ekonomi Indonesia tumbuh, pemerintah ingin mengalirkan anggaran ke daerah lebih besar lagi. Anggaran untuk pembangunan, belanja modal, dan infrastuktur. "Saya minta para menteri menepati waktu penggunaan anggaran itu," Presiden SBY mengingatkan. (dit)

Malinda Dee Divonis 8 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Kasasi

Jaksa Penuntut Umum (JPU) terdakwa Inong Malinda Dee (MD) mengajukan kasasi atas hukuman yang dijatuhkan hakim banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Terdakwa kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang itu divonis delapan tahun penjara, denda Rp 10 miliar subsider tiga bulan kurungan oleh hakim banding. “Ya kami sudah mengajukan kasasi,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Masyhudi melalui pesan singkat kepada Jurnal Nasional, di Jakarta, Kamis (5/7). Pendaftaran Permohonan Kasasi oleh Jaksa bersamaan dengan pendaftaran Permohonan Kasasi yang dilakukan kuasa hukum Malinda yaitu pada hari Selasa pekan ini. Putusan Hakim Banding yang menjatuhkan 8 (delapan) tahun penjara, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara JPU sebelumnya menuntut Malinda dengan hukuman 13 tahun penjara, denda Rp10 miliar subsidair tujuh bulan kurungan. Masyhudi belum mau berkomentar mengenai pertimbangan Kasasi yang diambil oleh jaksa. “(Memori kasasi) lagi disusun oleh Jaksanya,” kata Masyhudi. Tindak pidana diduga dilakukan Malinda sejak 22 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011. Malinda melakukan tindak pidana perbankan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Novianty Iriane selaku cash officer, Betharia Panjaitan selaku cash supervisor, dan Dwi Herawati selaku teller. Uang itu lalu dikirimkan Malinda kepada adik kandung, Visca Lovitasari, adik ipar, Ismail bin Janim, dan suaminya Andhika Gumilang.(Dwi) (Sumber: Tim Redaksi Website Kejaksaan RI/ Kejari Jakarta Selatan)

PASAR TRADISIONAL DI KOTA BEKASI 95% DIKELOLA PIHAK KETIGA

Pengelolaan Pasar tradisonal di Kota Bekasi hampir 95% dikelola oleh pihak ketiga, disampaikan Dr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi menanggapi beerapa persoalan pasar tradisional yang ada di Kota Bekasi. "Itu akibat kebijakan Yang membuka investasi oleh penentu sebelumnya," katanya (5/7). Padahal, menurutnya, kebangkitan Pasar tradisional tersebut dapat meningkatkan laju usaha para pedagang kecil untuk lebih eksis, semisalnya, dari beberapa contoh kebijakan yang diambil banyak para pedagang tidak dapat membeli kembali kiosnya. "Akibat tingginya harga jual yang ditetapkan oleh pengembang sehingga mereka tidak dapat melakukan usaha kembali ditempatnya semula," imbuh Dr. Rahmat Effendi. Beberapa dampak akibat dikelola oleh pihak ketiga, antara lain, Harga kios lebih tinggi dari harga awal sehingga banyak pemilik kiosk awal tidak mampu menebus kembali kiosnya, lalu para pegawai pasar hampir sebagian tidak dipekerjakan lagi. Pemenuhan PAD ternyata tidak sebanding dengan harapan pada saat perencanaan revitalisasi dimana ada peningkatan pendapatan dari pengelolaan tersebut, juga menjadi bagian dampak. "Dan keuntungan akibat revitalisasi hanya tidak mengunakan mengunakan APBD, ternyata kalau ditelaah Pemkot dirugikan," kata Bakal Calon Walikota yang diusung partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan kemungkinan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kota Bekasi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DANDIM BARU 0508/DPK, LETKOL INF MOCH. ZAMRONI

Anggota Kodim 0508/Depok menerima warga kehormatan pejabat baru Dandim Letkol Inf Moch. Zamroni pada hari selasa tanggal 3 juli 2012 pukul 07.30 wib bertempat Makodim 0508/Depok. Pada kesempatan tersebut Letkol Inf M.Sujono sangat mengapresiasi atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin dengan baik selama menjabat Dandim 13 bulan 4 hari dan beliau perpesan agar hubungan yang baik ini tetap terpelihara dengan baik sehingga tugas-tugas yang diemban Komando kewilayahan dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pimpinan. zmrnSelanjutnya Letkol Inf M.Sujono akan menempati jabatan baru sebagai Waaslog Kodam Jaya, Sedangkan Letkol Inf Moch.Zamroni sebelumnya menjabat Kasi Pam di SUAD. Kegiatan berlangsung sampai dengan pukul 10.00 wib pejabat baru Dandim menerima paparan dari masing-masing Perwira tentang Geo,Demo,Konsos wilayah Kodim 0508/Depok didampingi Letkol Inf M.Sujono. wjk.

LETKOL INF ENDANG N; PRAJURIT KODAM JAYA TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH DAN SENANTIASA BERSIKAP NETRAL

Kasi Intel Korem 051/Wijayakarta Letnan Kolonel Inf Endang N, bertindak selaku Inspektur Upacara Bendera minggu pertama Bulan Juli 2012 yang diikuti seluruh Perwira, Bintara dan Tamtama serta Pegawai Negeri Sipil TNI Korem 051/Wijayakarta, Senin 02 Juli 2012 bertempat dilapangan Makorem 051/Wijayakarta Jalan Niaga Raya Cikarang Baru Bekasi. Dalam amanatnya Panglima Kodam Jaya yang dibacakan kasi intel Letkol Inf Endang N, Pilkada DKI Jakarta, prajurit Kodam Jaya tidak menggunakan hak memlih dan senantiasa bersikap netral, Namun Implementasi netralitas tersebut diwujudkan dengan ikut serta dan berperan aktif membantu mengamankan penyelenggaraan Pilkada dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu Kontestan. Selain itu juga panglima Kodam Jaya,menyampaikan Prajurit Kodam Jaya/Jayakarta akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal. Maka pembinaan prajurit dapat terlaksana dengan baik, apabila setiap unsur pimpinan dan Perwira yang ada di Satuan tersebut tidak bosan-bosan mengingatkan untuk berhati-hati dalam berlalu lintas, kecelakaan sebagian besar disebabkan oleh faktor kelalaian dan kecerobohan manusia yang tidak memperhitungkan kecepan dalam mengemudikan kendaraannya. Upacara Bendera memiliki makna rasa nasionalisme. Hal ini harus dikembangkan dan dipertahankan didalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah mulai luntur rasa kebangsaannya. Upacara Bendera juga mengajak kita untuk berjiwa nasionalis. Berdiri dan menghormat kepada bendera sang saka Merah Putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya. wjk.

UPACARA SERAH TERIMA DANDIM 0505/JT, 0507/BKS DAN 0508/DPK

Komandan korem 051/Wkt Kolonel Inf Supartodi SE MSi memimpin langsung Upacara Serah terima Jabatan Dandim 0505/JT dari Letkol Inf Yustinus Nono Yulianto kepada Letkol Arh Hamim Tohari MA , Dandim 0507/BKS dari Letkol Arm Dedi Nurhadiman kepada Letkol Inf Aditya Nindra pasha , Dandim 0508/DPK dari Letkol Inf Muhamad Sujono Kepada Letkol Inf Mochamad Zamroni. Bertempat di Aula Wijayakarta makorem 051/Wkt Jl Niaga Raya No.1 Cikarang Baru Bekasi, Rabu (4/7).

PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM AUDIT BPK

DAFTAR PASSING GRADE JENJANG SMAN/ SMKN DAN SMPN DI KOTA BEKASI

APEL PAGI DI SMAN 5 KOTA BEKASI

Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengumumkan daftar passing grade penerimaan siswa baru (PSB) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Bekasi dengan membagikan copy-an daftar tersebut. "Semua memang seperti itu, diseluruh Indonesia memang berbarengan pelaksanaan PSB-nya," kata Encu Hermana, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) kota Bekasi. Lebih lanjut Kadisdik kota Bekasi mengatakan bahwa pelaksanaan PSB disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dilingkungan dinas pendidik. Dalam daftar tersebut SMAN 2 Bekasi ditulis paling atas dengan nilai rata-rata terendah 36.00 dan nilai nem tertinggi 38,65. Disusul SMAN 3 Bekasi dengan Nem terendah 34,25 dan Nem tertinggi 38,25, dilanjutkan SMAN 4 Bekasi dengan Nem terendah 35,25 dan Nem tertinggi 38,35, dibawahnya ada SMAN 6 dengan nem terendah 33,90 dan Nem tertinggi 38,65. SMAN 14 Bekasi terlihat terdaftar Nem terendah 34,15 dan Nem Tertinggi 38,25, lalu SMAN 8 Bekasi dengan Nem Terendah 33,90 dan Nem tertinggi 38,25, dan SMAN 10 Bekasi Nem terendahnya 33,10 dan Nem tertinggi 38,25. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN)2 Bekasi Nem terendah yang diterima 3,345 dan tertinggi 8,095 untuk jurusan akuntansi. Sedangkan untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak nem terendah yang diterima 3,920 dan Nem teringgi 8,565. Secara keseluruhan ada 356 pendaftar di SMKN 2 Bekasi, dan yang diterima hanya 304 siswa/siswi. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Bekasi dalam penerimaan tahun Pelajaran 2012 memiliki nilai terendah 25,40 dan Nem tertinggi 28,35. SMPN 3 Bekasi nilai terendah 26,50 dan nem tertinggi 28,60. Sementara itu Encu menyampaikan pula apa yang dilakukan dinasnya dalam mengembangkan kepribadian dan karakter siswa/siswi di Bekasi dengan konsep kader lingkungan hidup. "Tidak perlu di launching saya yakin nantinya anak-anak dapat berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan di tempatnya tinggal," kata kadisdik itu tentang visi kedepan seusai diraihnya Penghargaan Lingkungan Sekolah yang ramah lingkungan. (Don).

SEKDA KOTA BEKASI WACANAKAN PENGGUNAAN EKS RUDIN UNTUK SEKRETARIAT BERSAMA K3

Rayendra Sukarmadji, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi seusai melihat eks. Rumah Dinas Walikota Bekasi menyampaikan aspektasi pemkot Bekasi untuk menggunakan eks Rudin itu sebagai kantor sekretariat K-3 Kota Bekasi. "Ini baru wacana saja, mungkin nanti akan dipakai untuk sekretariat K-3 dan kantor beberapa pimpinan yang saat ini kantornya masih pindah-pindah," katanya (2/7).

PEMKOT BEKASI ANTISIPASI POLITISASI HASIL AUDIT BPK RI

Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, meminta Asda dan Sekda untuk dapat melakukan koordinasi dan inventarisasi persoalan yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait issue problem pelaporan terkait Hasil Pemeriksaan Semester (HPS) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Disampaikan Walikota Bekasi saat memberikan amanat pada apel senin pagi, 2/7/2012, di Plaza Patriot, Pusat Pemerintahan Kota Bekasi, Jalan A. Yani Nomor 1. "saya minta Asda dan Sekda untuk koordinasi membicarakan opini adanya temuan HPS dalam audit yang dilakukan BPK," katanya (2/7). Hal itu disampaikan karena opini yang berkembang justru ditakutkan akan menjadi issue politis dengan politisasi hasil pemeriksaan/ audit yang dilakukan BPK pada laporan keuangan pemerintah kota Bekasi. Seperti diketahui, berulang kali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi menyampaikan bahwa ada banyak problem terkait pelaporan yang dibuat pemerintah kota Bekasi dan ada pula yang menyatakan berpeluang disclaimer. Dr. Rahmat Effendi meminta SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan koordinasi agar persoalan yang dihadapi menjadi jelas dan terang. "Dengan koordinasi itu semoga SKPD-SKPD tidak takut untuk menyelesaikan tugas terkait issue Disclaimer, Sekda saya minta mereduksi opini itu agar tidak dipolitisasi," katanya. (Don).

MARWAN JA'FAR: DEMOKRASI KITA MASIH BERTUMPU PADA KEKUATAN UANG

Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja'far memandang fenomena demokrasi yang saat ini bertumpu pada kekuatan uang sangat membahayakan kelangsungan hidup berdemokrasi bangsa Indonesia. Kepada pers di Jakarta, Minggu, Marwan menjelaskan bahwa demokrasi yang bersumbu pada uang akan menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi transaksional. "Semua akan diukur dengan transaksi uang dan imbasnya hal itu akan menggerus nilai-nilai utama dalam masyarakat. Ideologi, visi dan bahkan nilai-nilai kebaikan tergerus oleh uang," ujarnya. Selain itu, ia melanjutkan, demokrasi transaksional yang berawal pada uang akan berpotensi besar terciptanya demokrasi kaum penjahat, karena prinsip yang dikembangkan bahwa sesuatu dapat dibeli dengan uang, tanpa melihat nilai-nilai utama dalam demokrasi yang sesungguhnya. Pada saat yang sama, maraknya fenomena demokrasi uang akan sangat berpotensi menyuburkan praktik korupsi, karena yang dipikirkan adalah untung rugi. "Prinsip yang dikembangkan bahwa ketika seseorang sudah mengeluarkan uang banyak maka yang dipikirkan adalah bagaimana mengembalikannya," ujarnya. Menurut dia, kondisi seperti ini sangat berpotensi bagi suburnya praktik korupsi. Inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan pembusukan peradaban. Marwan juga menyatakan bahwa demokrasi uang ini secara jelas telah merusak nilai luhur bangsa dan mental masyarakat. Dampak lainnya adalah demokrasi uang juga secara kasat mata bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, dimana di dalamnya mensyaratkan adanya partisipasi rakyat dalam arti sesungguhnya. "Karena itu menyikapi gejala demokrasi uang yang bersifat transaksional, kasat mata dan sudah sampai pada titik yang mengkawatirkan, maka satu hal harus ditegaskan bahwa kita menolak jenis demokrasi semacam itu," ujarnya. Masyarakat tidak boleh di didik dengan hal-hal yang justru menghancurkan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat yang selama ini terbangun. Membangun demokrasi tidak boleh memakai cara-cara yang justru merusak dan mencederai nilai-nilai dalam demokrasi itu sendiri. Karena itu, Marwan berpendapat, penting segera dibuat aturan yang jelas untuk mengantisipasi pembusukan yang diakibatkan oleh demokrasi uang, yang akan merusak mental masyarakat bangsa ini. (ANT).

RIEKE; JOKOWI=BASUKI MENANG, BURUH MAKIN SEJAHTERA

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan jika Joko Widodo terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka kehidupan buruh di ibu kota akan semakin sejahtera. Ia meyakini hal tersebut karena Jokowi berkomitmen untuk menaikkan upah buruh DKI Jakarta apabila terpilih sebagai orang nomor satu di Jakarta. "Saya yakin jika terpilih jadi gubernur, Jokowi akan langsung bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di DKI," kata Rieke sebelum memberikan orasi dalam Karnaval Kotak-Kotak Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu. "Yang kemarin, SK kenaikan upah buruh yang sudah diajukan tinggal menunggu tanda tangan gubernur saja, tapi tidak juga ditandatangani," katanya menambahkan. Menurut Rieke survei upah buruh akan dimulai pada Juli, namun jauh sebelumnya Jokowi telah mulai turun ke pasar-pasar dan perkampungan untuk berdialog langsung dengan buruh. "Saya yakin prosesnya akan lebih baik dari tahun 2010 lalu saat buruh harus menduduki Balai Kota Jakarta untuk menuntut kenaikan upah buruh, yang sampai sekarang masih 'digantungin' oleh gubernur," katanya. Lebih lanjut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu menegaskan ketenagakerjaan di DKI Jakarta harus segera dibenahi. Oleh karena itu, Rieke mengatakan selalu mengajak para buruh di DKI Jakarta untuk memilih Jokowi-Basuki di hari pemilihan pada 1 Juli nanti. Ia menambahkan untuk apa memilih pemimpin yang hanya mengutamakan pembangunan infrastrukfur fisik, tetapi rakyatnya kelaparan dan tidak berpendidikan. "Padahal rakyat bukan hanya mereka yang tinggal di apartemen atau sering pergi ke mal. Rakyat kebanyakan di Jakarta ini masih hidup di pinggiran, di kolong jembatan," katanya. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta bernomor urut tiga, Jokowi-Basuki, pada Minggu (1/7) melakukan kampanye rapat umum dengan tema Karnaval Kotak-Kotak di halaman GBK, Senayan, Jakarta. (A060/ANT.).

DR. RAHMAT EFFENDI TUNGGU REKOM DPP PARTAI GOLKAR PEKAN DEPAN, DADANG MULYADI DIDUKUNG BUPATI

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengaku akan mendukung niat Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, Dadang Mulyadi untuk mencalonkan diri menjadi walikota/wakil walikota Bekasi pada Pemilukada 16 Desember 2012. Namun ketika ditanya apakah Dadang telah meminta cuti, Neneng mengaku belum. “Yang pasti saya mendukung niat Sekda,” kata Neneng belum lama ini. Dadang sendiri kepada wartawan mengaku niatnya untuk mencalonkan diri menjadi walikota/wakil walikota Bekasi pada Pemilukada Kota Bekasi mendatang sudah bulat. Dirinya mengaku ingin membangun Kota Bekasi. Ditanya terkait tawaran Rahmat Effendi yang memintanya untuk menjadi wakil walikota berpasangan dengan walikota Bekasi itu, Dadang mengaku, jika Partai memintanya dia sangat siap. “Saat ini saya kan masih mengikuti penjaringan di Partai PDI Perjuangan Kota Bekasi, kalau memang nanti Partai meminta saya untuk berpasangan dengan walikota saat ini saya siap saja,” kata Dadang. Menjawab mengapa tidak mencalonkan diri di Kabupaten Bekasi, Dadang mengaku tidak diberi kesempatan. “Coba saja lihat, di Partai mana saya akan bergabung, kan tidak ada,” kata mantan Kepala Dinas Kebersihan itu. Niat dadang untuk berpasangan dengan Rahmat Effendi nampaknya bukan isapan jempol belaka, hal itu terlihat dengan kerapnya warga Bekasi asli itu hadir dalam setiap kegiatan yang di lakukan Golkar Kota Bekasi. Tidak itu saja, Rahmat Effendi juga dalam sambutan di beberapa acara kerap meminta Dadang untuk menjadi wakilnya dalam pencalonan walikota/wakil walikota mendatang. Seperti yang disampaikan Rahmat Effendi dalam kegiatan Reuni akbar SMA Negeri 1 Kota Bekasi belum lama ini. Dalam sambutannya, Rahmat Effendi dengan lantang mengatakan agar Dadang menjadi wakil walikota bersanding dengannya. Pepen sediri sapaan akrab Rahmat Effendi saat di tanya wartawan, Minggu (1/7) enggan menjawab kepastian dirinya berpasangan dengan Dadang. Mantan wakil walikota Bekasi itu mengaku tunggu saja kabar selanjutnya, karena saat ini rekomendasi dari DPP Golkar untuk kader yang akan di majukan pada Pemilukada mendatang baru akan turun pekan depan. “Ya kita tunggu saja, baru kita bicarakan soal pasangan,” tuturnya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PRABOWO SUBIANTO; RAKYAT BUTUH PEMIMPIN YANG AMANAH DAN TIDAK MEMPERKAYA DIRI

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subiakto optimistis pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo-Basuki Tjahaya Purnama akan menang. "Rakyat butuh pemimpin yang amanah dan tidak memperkaya diri, Jokowi dan Basuki sudah membuktikannya," kata Prabowo usai memberikan orasi dalam Karnaval Kotak-Kotak Jokowi-Basuki di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu. Menurut Prabowo, Partai Gerindra mendukung penuh Jokowi dan Basuki karena rekam jejak karier kedua tokoh tersebut bersih dan berhasil menyejahterakan rakyat di daerah yang dipimpinnya semakin sejahtera. "Jokowi sebagai Wali Kota Solo terkenal bersih dan bahkan menjadi nominasi wali kota terbaik dunia, sedangkan Basuki adalah mantan Bupati Belitong Timur juga terkenal sukses memimpin daerahnya," katanya. Prabowo optimistis pada 11 Juli nanti akan ada gerakan pembaharuan rakyat. Jakarta sebagai ibu kota negara akan memiliki pemimpin yang bersih dan amanah, yakni Jokowi-Basuki. "Pilih nomor tiga untuk Jakarta dan Indonesia baru," katanya. Pasangan calob gubernur dan wakil gubernur bernomor urut tiga, Jokowi-Basuki, pada Minggu (1/7) melakukan kampanye rapat terbuka sesuai yang dijadwalkan oleh KPU DKI Jakarta di GBK dengan tema Karnaval Kotak-Kotak yang dihadiri ratusan ribu pendukung dan simpatisan dari seluruh Jakarta. (ANT)

HERCULES; SAYA MENCARI FIGURE TERBAIK, JUJUR DAN BERSIH

Hercules, Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), mengemukakan alasannya memilih Joko Widodo Sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. "Saya bersama pimpinan Pak Prabowo, mencari pemimpin yang terbaik, jujur, bersih," kata Hercules yang memakai kaos bertuliskan ‘Simpatisan JB’—akronim dari Jokowi-Basuki, di Parkir Timur Senayan, Minggu 1 Juli 2012. Hercules memberi dukungannya kepada Jokowi karena ia menilai Jokowi walikota terbaik di Indonesia. “Kami juga mendukung semua program-program Jokowi-Basuki." Bila nanti Jokowi terpilih, Hercules berharap program-program pasangan Jokowi-Ahok ini menjalankan programnya. "Membangun rumah sakit untuk rakyat miskin, berobat gratis, membangun sekolah, pendidikan gratis," ujarnya. "Membangun Jakarta supaya ada ketertiban." Minggu hari ini, 1 Juli 2012, Jokowi melakukan kampanye terbuka di Parkir Timur Senayan. Kampanye ini berubah dari rencana awal. Semula, ia mengagendakan kampanye di lapangan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Namun rencana itu urung diwujudkan sebagai antisipasi menjaga rumput-rumput di GBK. Acara kampanye Jokowi-Basuki dimeriahkan dengan kegiatan sepeda gembira atau fun bike, aerobik, dan penampilan-penampilan artis penghibur seperti Band Alexa. Ratusan simpatisan Jokowi-Ahok mengenakan kemeja kotak-kotak. (TEM.COM/APU).

MEGA YAKIN JOKOWI BISA PERBAIKI JAKARTA

Pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki T. Purnama (Ahok) rupanya punya cara sendiri untuk menarik perhatian. Bersama Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mereka menaiki oplet untuk sampai ke panggung di Plaza Timur Senayan. "Naik oplet dari plaza barat ke plaza timur," kata Ketua Karnval, Yudha Permana Minggu 1 July 2012. Hari Ini Jokowi melakukan kampanye terbuka di Plaza Timur Senayan. Kampanye Jokowi ini berubah dari rencana awal. Sebelumnya ia direncanakan untuk berkempanye di lapangan GBK. "Soalnya ada suara-suara ribut, mengatakan rumputnya akan rusak," katanya, Sabtu 30 Juni 2012. Dalam kampanyenya Jokowi menghadirkan banyak kegiatan. Seperti Fun Bike, Aerobik, dan penampilan-penampilan artis penghibur seperti Band Alexa. Acara sendiri dipadati ratusan simpatisan Jokowi-Ahok yang menggunakan kemeja kotak-kotak. Selain orang dewasa, terlihat juga banyak anak-anak yang datang ke acara tersebut. Megawati dalam orasi dipanggung menyampaikan dukungannya terhadap Jokowi-Ahok. "Melihat banyaknya pilihan, saya putuskan walikota solo Jokowi jadi calon Gubernur DKI Jakarta yang dibawa PDIP dan diusung Gerindra," ujarnya. "Saya yakin mereka dapat memperbaiki kondisi di Jakarta." Ia pun meminta para kader dan simpatisan ikut mengawasi jalannya Pelgub 11 July nanti. "Mari bersama-sama awasi bila ada kecurangan." (tEM.cOM/APU).

GBK BAKAL POWER FULL 100 RIBU MASSA JOKOWI-AHOK

Sekitar 100.000 pendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama akan mengikuti kampanye terbuka pergelaran "Karnaval Kotak-Kotak" cagub nomor urut 3 itu di Plaza Timur Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Minggu (1/7) mulai pukul 07.00-17.00 WIB. Cagub Jokowi didampingi Ketua Timsesnya Boy Sadikin dan ketua panitia karnaval Yudha Permana mengemukakan hal tersebut kepada pers di Jakarta, Sabtu. "Kampanye terbuka ini tidak ada acara orasi, tapi diisi pergelaran Karnaval Kotak-Kotak berupa kegiatan olahraga dan hiburan, seperti sepada santai, senam aerobik, kesenian daerah Betawi yang diperuntukkan seluruh warga Jakarta yang tidak dipungut biaya mengikuti acara tersebut," kata Walikota Solo, Jateng itu. Acara sepeda santai bertama "Funbike Kota-Kotak" dimulai pukul 07.00--09.00 WIB dimana peserta dan pasangan Jokowi-Basuki akan melakukan start di depan Parkir Timur Senayan menuju Jln Sudirman-Jln Thamrin-Bunderan Hotel Indonesia-memutar kembali ke Jln Thamrin-Jln Sudirman-Patung Pemuda kembali ke Parkir Timur Senyan. Panitia penyelenggara juga menggelar senam sehat pada waktu yang bersamaan dengan tema "Aerobik Kota-Kotak" yang akan berlangsung di pintu Plaza Timur GBK. Usai bersepeda santai dan melakukan aerobik, warga Jakarta akan diajak oleh Jokowi-Basuki bersama-sama memasuki "Karnaval Kotak-Kotak". Dalam karnaval itu, warga dapat menikmati sejumlah pertunjukan musik, tarian dan bazzar. Karnaval juga menyediakan "lesehan pedagang-pedagang kaki lima"yang menjual berbagai macam makanan Nusantara. Warga juga dapat berinterkasi langsung dan mengenal lebih jauh sosok dan program pasangan cagub dan cawagub yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tersebut. Berdekatan langsung dengan rakyat menjadi alasan utama pergelaran karnaval yang sederhana, namun diharapkan tetap meriah -walau tidak diadakan di dalam Stadion GBK. Selain faktor Jokowi dan Basuki yang mendambakan kesederhanaan, juga mereka tidak ingin merusak rumput di Stadion GBK. "Stadion GBK hanya akan membatasi ruang gerak kami mengenal warga DKI lebih dekat. Pemilihan penyelenggaraan karnaval di Parkir Timur Senayan memberikan keleluasaan berinteraksi dan menjelaskan program kepada warga DKI," kata Jokowi. Dia menyatakan panitia tidak mengeluarkan biaya yang besar, karena berbagai kegiatan acara olahraga dan hiburan merupakan sumbangan sukarela dari para pendukungnya. Dia berharapkan kepada warga Jakarta yang akan menghadiri acara tersebut memakai baju kotak-kotak sesuai tema kampanye terbuka itu "Karnaval Kotak-Kotak". Acara tersebut dijadwalkan akan dihadiri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kedua pimpinan partai pendukung Jokowi-Basuki itu, akan menumpang mobil Oplet milik Bang Dul (Rano Karno -red). Dalam pergelaran Karval itu akan dimeriahkan sejumlah grub band dan artis papan atas, seperti Alexa, Titans, Zivillia, Magic Seaweed dan Si Doel, serta sebanyak 15-20 penari akan mempertunjukkan tarian Betawi dan warga DKI Jakarta akan dihibur kehadiran onde-ondel, patung-patungan dan Gambang Kromong.(*)

PEDAGANG PASAR FAMILY BANGUN KEKUATAN DENGAN BENTUK KOPERASI PEDAGANG

Anim Imanudin Ketua Koperasi. Pasar (KOPPAS) Kranggan, Kota Bekasi memfasilitasi terbentuknya Koperasi Pedagang Pasar Famili ϑî Medan Satria, (30/6). Ditengah permasalahan yang masih dirasakan oleh sebagian besar pedagang Pasar Family, Harapan Indah-Medan Satria menyangkut rencana Pemerintah Kota Bekasi untuk merevitalisasi tempat mereka berjualan. Para pedagang Pasar Family justru menunjukkan semangat kegotongroyongan dalam menghadapi setiap masalah. "Bahkan semangat mereka itu DitunjuKkan, mereka membentuk koperasi untuk saling memberdayakan kamampuan permodalannya sehingga tetap dapat melangsungkan kegiatan ekonomi sehari-hari," kata Anim (30/6). Dihadapan Anim yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI Perjuangan) itu,para pedagang membentuk Koperasi Paguyuban Pasar Family (KPPF). "Koperasi adalah sokoguru perekonomian, dengan azas gotong royong; dari kita, oleh kita dan untuk kita," tutur Anim Imanudin memotivasi para pedagang. Anggota DPRD yang memang beberapa kali memperoleh penghargaan tingkat nasional dalam perkoperasian ini, berkali-kali meyakinkan para pedagang untuk serius dalam mengelola koperasi. "Jika dikelola dengan baik, saya yakin untuk beberapa tahun kedepan, pedagang pasar family akan lebih mampu memiliki ketahanan permodalan, bahkan untuk mengcover upaya revitalisasi di tahun 2014 pun bisa," tambahnya yang diamini para pedagang. Sebagaimana diketahui, pasar family akan direvitalisasi yang melibatkan pihak ketiga, padahal kondisi fisik pasar masih cukup layak dari aspek bangunan, hal inilah yang kemudian mendorong DPRD Kota Bekasi membentuk Pansus Pasar Family. "Kami minta pasar direvitalisasi di tahun 2014 dan tetap dibawah pengelolaan Pemerintah Kota Bekasi", ujar salah seorang pedagang pasar family. (DON). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!