Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Kamis, 29 Maret 2012

BURUH AKAN TUTUP FASILITAS UMUM DAN BLOKIR JALAN TOL KALAU SBY NEKAT NAIKKAN BBM

Aksi unjuk rasa penolakan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali terjadi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Kali ini buruh dari berbagai serikat dan organisasi turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM yang menurut mereka akan membuat masyarakat Indonesia semakin menderita akibatnya. Diantara organisasi serikat buruh yang turun ke jalan adalah FSPMI, SPSI, KSPI, FSBI, FSDSI, KSBSI,dengan membentuk Aliansi Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Mereka menolak kenaikan harga BBM, menuntut diberikannya jaminan sosial bagi seluruh rakyat atau mereka akan melakukan penutupan tol dan pemogokan massal. Maskur Jambak selaku koordinator lapangan aksi menyampaikan bahwa kenaikan ini semua disebabkan oleh pemerintah Indonesia yang lemah dan broker/trader minyak mentah yang selalu membuat Indonesia merugi. "Akibatnya masyarakat kita harus menanggung beban yang diakibatkan karena lemahnya pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga minyak dunia," katanya yang meminta DPRD Kota Bekasi untuk membuat rekomendasi penolakan kenaikan harga BBM (29/3). Aksi yang dimulai dengan orasi di pusat pemerintahan kota Bekasi, lalu dilanjutkan dengan long march dari Jalan Ahmad Yani, menuju Jalan Hasibuan dan diteruskan melintasi jalan Chairil Anwar. Aksi ini otomatis menutup satu jalur jalan di jalan protokol Ahmad Yani dan memakan jalan satu jalur penuh di jalan Hasibuan serta jalan Chairil Anwar. Ratusan buruh dari berbagai wilayah datang bergabung dengan menggunakan ratusan kendaraan roda 2 (dua) dan roda empat. Aksi ini juga mengakibatkan jalan Chairil Anwar ditutup karena aksi, jalan ke arah Kartini Raya ditutup dan simpul jalan hasibuan dipalang. "Kami Akan menutup seluruh akses tol di Bekasi dan akan melakukan pemogokan besar-besaran," kata Jambak. Di gedung DPRD Kota Bekasi sendiri rombongan aksi diterima langsung Wakil Ketua 2 (dua) DPRD Kota Bekasi, Tumai SE. dan juga 4 (empat) anggota DPRD Kota Bekasi lainnya. Mereka yang mewakili Tumai adalah Enie Widiastuti dari fraksi PDI-P, Mustofa dari Fraksi GBB, Sardi Effendi dari Fraksi PKS dan Budhy Prijanto dari F-PDIP. Tumai selaku wakil dari rakyat Bekasi menyambut baik kehadiran para pengunjuk rasa dan menyampaikan ucapam terima kasih atas komitmen buruh untuk membela kepentingan rakyat. "Saya bangga dengan kehadiran kawan-kawan buruh yang juga membela kepentingan masyarakat banyak dengan penolakan kenaikan harga BBM," Tumai selaku wakil ketua 2 (dua) akan menyampaikan aspirasi buruh kota Bekasi dan akan ditindaklanjut pimpinan DPRD untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Selain Tumai, Sardi dan Mustofa juga didaulat untuk menyampaikan orasi di mobil komando milik pengunjuk rasa yang diparkir di depan gedung DPRD Kota Bekasi. "Ya Allah bukakanlah mata hati pemimpin kami agar mereka membatalkan rencana kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat kami," demikian ketika Mustofa membacakan do'a di mobil komando. Setelah disepakati akhirnya perwakilan buruh dan 5 (lima) orang wakil rakyat Bekasi melakukan pertemuan di ruang rapat DPRD untuk membuat konsep tuntutan yang akan disampaikan DPRD Kota Bekasi pada DPR Republik Indonesia. Dengan kop surat pimpinan DPRD Kota Bekasi ditulis tangan bertulis Forum Solidaritas Buruh Se-Kota Bekasi. "Menuntut, menolak kenaikan harga BBM," demikian isi tuntutan yang ditandatangani Tumai, Enie, Budi, Sardi dan Mustofa. Tidak kurang 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dikerahkan oleh Polres Metro Bekasi untuk mengawal jalannya aksi. Teridiri dari Traffic Management Center (TMC), Lantas, Tim Polwan Mediasi, Intel dan Sabara menjaga jalannya aksi mulai dari kantor pemkot Bekasi sampai dengan aksi di gedung DPRD Kota Bekasi selesai. Buruh mengancam akan mengerahkan seluruh anggotanya, menutup pabrik-pabrik di Bekasi, melakukan pembangkangan dan memblokir seluruh fasilitas umum yang ada. "Apabila pemerintahan SBY-Budiono tetap nekat, maka kami akan melakukan pemogokan besar-besaran," kata Jambak. (Don)

MAHASISWA TOLAK KENAIKAN HARGA BBM, AWAK ANGKUTAN TOLAK BUS WAY

Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dengan menduduki perempatan Jalan Cut Mutia, Bekasi berakibat ketegangan (28/3). Polisi dengan sigap mendorong mahasiswa untuk menepi disekitar perempatan tersebut. Kontan mahasiswa menolak untuk menepi karena mereka merasa sudah mengeluarkan surat pemberitahuan aksi tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ke polres Metro Bekasi. "Kami sudah izin aksi dan tempatnya jelas di perempatan ini," Kata salah seorang pengunjuk rasa. Aksi yang berbarengan dengan kunjungan gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo untuk meresmikan feerder bus way di kota Bekasi. Aksi ini juga diikuti mogok sopir Angkutan Kota Dalam Kota (AKDP) jurusan Cikarang-Pulogadung. Awak armada bus 3/4 tersebut menentang kehadiran bus way yang akan beroperasi di kota Bekasi dengan adanya feerder bus way di terminal Bekasi. Sekitar 20 armada AKDP sengaja di parkir di tepi kanan dan kiri jalan Chairil Anwar, Bekasi. Bahkan Kapolres Metro Bekasi Kombes Priyo Budiyanto MM., sengaja datang ke lokasi unjuk rasa mahasiswa dan pemogokan awak Armada AKDP. Kapolres turun langsung untuk berdialog dengan awak bus serta memberi semangat anak buahnya yang menjaga aksi agar tertib. Terlihat arus lalu lintas di jalan cut Mutia agak tersendat dan padat karena aksi unjuk rasa tepat berada di tengah dan menutup akses salah satu jalur. "Kalau aksinya di tengah-tengah begitu bagaimana kendaraan bisa lewat," Kata pengendara roda 2 yang melintas. Setelah Kapolres berdialog dengan awak bus AKDP, sopir dan kernet bus sepakat tidak menggangu lalu lintas jalan. "Padahal kami hanya ingin masuk ke dalam terminal Bekasi untuk menyampaikan aspirasi penolakan kehadiran bus way di kota Bekasi," Kata Ucok salah satu sopir bus. Sedangkan pengunjuk rasa dari SMI tetap berorasi menolak kenaikan harga BBM yang akan Dilakukan pemerintah sebagai penyesuaian harga minyak mentah dunia. Mereka menganggap kebijakan SBY-Bordiono merupakan bentuk lepasnya tanggungjawab pemerintah pada kesejahteraan Rakyatnya. SMI juga mempertanyakan tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian saat aksi besar penolakan kenaikan harga BBM tanggal 28 Maret lalu. "Tolak Kenaikan harga BBM dan tarif tol, tolak anarkisme polisi pada pengunjuk rasa dan mahasiswa," teriak para pengunjuk rasa. Dalam aksi tersebut SMI mengeluarkan 3 (tiga) tuntutan yang diajukan pada pemerintah pusat. Pertama, Menolak kenaikan harga BBM, Tarif tol dan Tarif Harga Listrik (TDL). Kedua, hentikan eksploitasi tambang dengan merampas tanah Rakyat, serta seruan pada pemerintah untuk melawan kapitalisme pendidikan. (Don).

Selasa, 27 Maret 2012

MASTER PLAN RSUD BEKASI Rp. 150 MILYAR UNTUK PENGEMBANGAN RS

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi RS yang baik dengan penjelasan kondisi dan menerangkan langsung ditempat atau on the spot. Hasil pemantauan SMUTs Bekasi, RSUD Kota Bekasi memang benar-benar sangat mengutamakan sistem pelayan publik yang cukup mumpuni. Berbarengan dengan kunjungan kerja pemerintah daerah Grobogan, Jawa Tengah, Hedi M. Hidayat selaku Wakil Direktur Umum (Wadirum) bidang Keuangan menjelaskan nya secara spesifik. Didampingi Wadirum Pelayanan, dr. Anthony, Hedi mengantarkan tamu kunjungan kerja dari Grobogan dengan menerangkan pada stadium tertutup dan langsung di bangsal-bangsal pasien. Diterangkan bahwa kinerja RSUD Kota Bekasi masuk pada grade A1 dengan penilaian 7,73 dari skala penilaian 65-80 yang merupakan poin hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. "Kinerja RSUD Kota Bekasi masuk grade A1 dan menjadi RSUD percontohan hasil audit BPK RI," kata Hedi menjelaskan (27/3). RSUD Kota Bekasi sendiri sudah memberi masukan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bekasi sebesar Rp. 56 milyar pada tahun anggaran 2011. "Sedangkan pada tahun anggaran 2012 direncanakan target PAD dari RSUD besarnya mencapai Rp. 61 milyar karena ada 23 kamar yang harus ditutup untuk rehabilitasi total gedung baru 4 lantai," tambahnya Hedi. RSUD Kota Bekasi membuka pendaftaran mulai jam 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB setiap kerja dengan rujukan pada Unit Gawat Darurat (UGD) bagi yang datang diatas waktu pendaftaran. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD Kota Bekasi mengacu pada surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/SK/X/2008 tentang pengelolaan karyawan/karyawati dan non Pegawai Negeri SAipil Daerah (PNSD). RSUD Kota Bekasi, menurut Hedi, memiliki master plan untuk peningkatan kapasitas senilai Rp. 150 Milyar yang berupa perluasan parkir dan gedung baru. "Saat ini sudah kita bisa lihat maketnya yang insya Allah tahun 2014 mendatang akan menjadi RS yang nyaman dan indah," katanya. RSUD yang dikelilingi 36 Rumah Sakit (RS) swasta di kota Bekasi tersebut tahun 2012 ini mendapatkan bantuan propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 15 milyar untuk pembangunan gedung baru dari Rp. 25 milyar dana yang dibutuhkan. Sisa Rp. 10 milyar rencananya akan didapat dari biaya tambahan poada alokasi Anggaran Pendapatan dan Pembangunan Daerah Perubahan (APBD-P) propinsi Jawa Barat. Perubahan besar yang terjadi, diterangkan Hedi, dilakukan mulai dari tahun 2007 dengan pembenahan diseluruh aspek yang ada dalam manajemen RSUD Kota Bekasi. "Saat ini bahkan RSUD Kota Bekasi sedang menjalin kerja sama dengan Asuransi Jasa Raharja dan PT. KAI untuk pelayanan jaminan asuransi," katanya. Ditempat yang sama dr. Anthony menyampaikan bahwa pendapatan dari keuntungan obat disesuaikan dengan aturan 30%. "Itu menjadi margin keuntungan rumah sakit selain Jasa Farmasi, Jasa Pelanan dan lain-lain," katanya. Sedangkan untuk peningkatan pengelolaan keuangan BLUD sendiri, RSUD kota Bekasi ditunjang Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.250-Org/VII/2009 tentang Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Bekasi. Proporsi 61 % PAD dan 44% Jasa Pelayanan menjadi acuan yang digunakan RSUD Kota Bekasi. dr. Anthony juga menyampaikan bahwa dokter di RSUD Kota Bekasi mendapatkan perhatian khusus agar betah di RSUD. "Dokter itu harus disediakan mainan agar selalu betah, misalnya, steleskopis dan lain-lain," katanya yang disambut derai tawa tamu dari pemda Grobogan. Sedangkan dari pihak tamu diteangkan oleh Sri Budi Santoso dari Sekretariat Dewan (Setwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan untuk mempelajari pengelolaan kinerja dan pelayanan RSUD Kota Bekasi. Sebanyak 21 orang anggota rombongan datang dari pemda Grobogan yang berasal dari DPRD Grobogan, Dinas Kesehatan, RSUD, dan SKPD yang terkoordinasi dalam kerja komisi D DPRD Grobogan. Beberapa pertanyaan mengenai jam pelayanan pasien, keuntungan obat, ketentuan daerah tentang jasa medik ditanyakan dalam kesempatan tersebut. Pertanyaan tentang praktek dokter lebih dari 2 tempat dan penanganan pasien TBC (Tuberculosis) juga sempat dilontarkan oleh anggota rombongan. Grobogan memiliki RSUD yang melayani masyarakat yang bernama RSUD Raden Sujati. RSUD Raden Sujati memiliki persoalan komplek karena keterbatan peralatan medis seperti CT-scan, alat bedah, Radiologi, dan keterbatasan dokter ahli. Sedangkan di RSUD Kota Bekasi peralatan tersebut saat ini sudah dimiliki untuk meningkatkan kualitas pelayanan RS. RSUD kota Bekasi juga memiliki Short Massage Service (SMS) center yang dapat diakses dengan nomor 08567708211. (Don).

PD MIGAS JUSTERU BUTUH DUKUNGAN UNTUK KONTRIBUSI PAD KOTA BEKASI

PD Migas meminta pihak yang mampu menunjukkan bukti dan data agar perusahaan milik pemerintah Kota Bekasi itu dibubarkan menunjukkan data falid. "Tolong kalau memang ada datanya tunjukkan atau minimal bertemu dengan kami agar tidak simpang siur," kata Ir. Dudi Setyabudi MM. Dewan Pengawas PD Migas di kantornya (27/3). Lebih lanjut mantan sekretaris daerah (Sekda) kota Bekasi itu mengatakan bahwa sampai hari ini operasional PD Migas menggunakan dana dari kontrak kerja dengan Foster Oil bukan dari Medco Energi. "Kami sudah tidak dibiayai APBD untuk operasional manajemen PD Migas Kota Bekasi," kata Dudi. Segala kegiatan yang dilakukan juga atas sepersetujuan pemerintah daerah dan tidak sembarangan. Semua, menurut Dudi, tidak asal bikin kerja sama karena semuanya atas persetujuan Pemda. Dudi mengklarifikasi keberadaan PD Migas saat ini menurut Dewan Pengawas saat ini sudah baik. "Memang mengupayakan manajemen yang lebih baik akan lebih bagus," katanya. Masyarakat kota Bekasi, dinyatakan Dudi, diharapkan lebih sabar menunggu laporan yang akan diserahkan PD Migas pada bulan April 2012. Masyarakat diminta untuk melihat ke depan PD Migas akan menjadi seperti apa yang diharapkan pemerintah kota Bekasi. Dari kantor PD Migas di jalan Djuanda, Direktur Keuangan PD Migas Bekasi menyampaikan hal yang sama. Bahkan dirinya berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan PD Migas Kota Bekasi. Heri menerangkan bahwa saat ini masih tahap eksporasi dan bahkan sudah ada ekspoitasi gas yang dilakukan. Dengang kepercayaan masyarakat kota Bekasi, kami yakin dapat berkontribusi pada pembangunan kota Bekasi melalui eksploitasi gas," katanya. Harus dingat juga, menurut Heri, dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi PD Migas sudah tidak menjadi beban lagi. Secara tekhnis gaji pegawai PD Migas sudah dibiayai sendiri melalui kontrak kerja yang dilakukan dengan Foster Oil. Menurutnya, baru kali ini dan pertama kali di Indonesia Pertamina menyerahkan sepenuhnya pengelolaan lahan sumur milik mereka untuk dikelola badan usaha milik pemerintah daerah. "Seharusnya kita bangga karena kita dapat mengelola agar pendapatan yang dapat diberikan kepada pemerintah bisa dioptimalkan," kata mantan Ketua KNPI Kota Bekasi tersebut. Optimisme pada hasil kerja eksploitasi yang dilakukan baik di Sumur A dan B di Jati Sampurna disampaikan Heri. "Biar tidak besar insya Allah hasil dari adanya PD Migas dapat dirasakan oleh masyarakat kota Bekasi," katanya. Heri mengungkapkan bahwa PD Migas pun sangat terbuka untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat. Hanya saja masukan yang diberikan dirapkan disertai kajian yang jelas sehingga dapat menjadi bahan untuk mengembangkan perusahaan yang diserahi kepercayaan mengelola aset Pertamina terebut. Dirinya menyayangkan kalau keputusan tanpa mendasar nantinya akan menghilangkan peluang yang cukup besar dengan ekploitasi gas yang dilakukan. "Kita sudah dipercaya Pertamina, masa kita kembalikan lagi, sayang kepercayaan penuh yang sudah diberikan Pertamina ini," katanya. Lalu dirinya berharap tidak membanding-bandingkan potensi gas yang ada di kabupaten Bekasin dengan yang ada di kota Bekasi. Karena menurutnya dari segi manajemen peluang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah lebih besar. "Minimal Rp. 3 milyar, menurut saya itu luar biasa," kaya Heri. (Don).

TIM VERIFIKASI ASET KOTA BEKASI AKAN VERIFIKASI 15 PERUMAHAN DI TAHUN 2012

Tim verifikasi aset milik daerah pemerintah kota Bekasi tahun ini menargetka 22 perumahan untuk dapat diverifikasi aset yang belum diserahkan ke pemerintah daerah. "Ada 22 perumahan diseluruh wilayah Kota Bekasi yang saat ini sedang diinventaris oleh tim verifikasi yang di ketuai Sekda Kota Bekasi," kata Asep Gunawan kepala Bidang Aset, Badan Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (BPKAD) diruang kerjanya (27/3). Dikatakan Asep Gunawan pemerintah kota Bekasi sedang menata kembali pengelolaan dan penata usahaan aset daerah yang dimiliki. Saat ditanya upaya yang dilakukan pemkot untuk inventarisir aset daerah, Asep menjelaskan Dinas Tata Kota (Distako) yang secara langsung melakukannya. Distako merupakan sekretaris Tim Verifikasi aset Pemerintah Kota Bekasi. "Sejak tahun 2008 upaya untuk inventarisasi aset sudah dilakukan oleh pemerintah kota Bekasi," katanya. Tercatat Tahun 2008 ada 19 perumahan yang sudah diverifikasi, lalu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 ada 3 perumahan yang dikelola datanya oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Tahun 2011 sampai sekarang ada 22 perumahan yang diverifikasi. "Rincian tahun 2011 ada 7 mperumahan dan tahun 2012 ada 15 perumahan diverifikasi," kata Asep. Ditanyatakannya keluhan beban biaya sertifikasi oleh pengembang, Asep mengatakan, bahwa sertifikasi aset yang harus diserah terimakan memang atas nama pengembang. "Jadi dalam ketentuan jelas bahwa ketika akan mengembangkan ada kewajiban pengembang untuk menyerahkan aset baik fasilitas sosial maupun fasilitas umum," katanya sambil menunjukkan Perda Nomor 16 Tahun 2011 Penyediaan dan Penyerahan Pra-sarana, sarana dan utilitas oleh pengembang. Dalam pasal 22 ayat 7 memang terlihat jelas bahwa sertifikasi memang merupakan kewajiban pengembang dan atas nama pengembang. Penyerahan aset sendiri dapat dilakukan pengembang dengan datang langsung ke Distako. "Aturan yang ada memang sertifikasi menjadi kewajiban pengembang," terang Asep. Asep Gunawan menjelaskan bahwa tugas tim verifikasi juga dilakukan kepada perumahan yang sudah ditinggal pengembangnya. Tim verifikasi Prasarana, sarana dan utilitas juga terdiri dari Badan Pertanahan Negara (BPN), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), SKPD terkait termasuk BPKAD, Kecamatan dan Kelurahan. Upaya verifikasi diharapkan dapat penata usahaan aset daerah kota Bekasi lebih tertib. "Kami menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk penata usahaan aset yang lebih tertib," kata Asep yang enggan berbicara fasos dan fasum yang beralih fungsi seperti di daerah Rawalumbu dan Duren Jaya. (Don).

Senin, 26 Maret 2012

Dr. H. RAHMAT EFFENDI POPULER, PDI-P BELUM APA-APA?

Dr. H. Rahmat Effendi, Plt. Walikota Bekasi, yang merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar mengkonfirmasi mekanisme Partai GOLKAR untuk menentukan calon yang akan diusung Partai GOLKAR merupakan hasil survey. Lembaga Survey Indonesia (LSI) Indobarometer merupakan lembaga survey yang dipercaya untuk Melakukannya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikabarkan akan segera merapat untuk membangun koalisi dengan partai Dr. H. Rahmat Effendi. Survey yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) merupakan mekanisme resmi penentuan calon. "Mekanisme di Golkar dilakukan melalui survey oleh DPP," kata Bang pepen sapaan akrabnya. (26/3). Bang Pepen juga mengkonfirmasi bahwa popularitas dirinya di kota Bekasi menurut survey LSI Indobarometer sebesar 70,6%. "Hasil survey popularitas saya 70,6%," katanya saat dikonfirmasi. Sedangkan elektabilitas Bang Pepen menurut hasil survey LSI Indobarometer sebesar 48%. Dengan hasil survey yang dilakukan oleh LSI Indobarometer, kans Dr. H. Rahmat Effendi sangat besar, apalagi figure H. Mochtar Mohamad hilang dengan dipenjaranya tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) atas putusan Mahkamah Agung (MA) selama 6 tahun penjara. Di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P kota Bekasi, Tumai SE., mengkonfirmasi bahwa partainya belum melakukan apa-apa. "PDI-P hanya melakukan konsolidasi seperti biasa, tidak ada persiapan khusus," katanya. Tumai menerangkan bahwa konsolidasi PDI-P merupakan kegiatan rutin yang dilakukan partai dan menjadi agenda tetap. Bentuk kegiatan sendiri dikonfirmasi Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi tersebut berupa kegiatan baksos dan konsolidasi penolakan kenaikan harga BBM. "Masa bodo dengan hasil survey Rahmat Effendi," katanya. Kegiatan PDI-P sendiri dilakukan mulai dari Pengurus Anak Cabang (PAC), Pengurus Ranting, Sampai Pengurus Anak Ranting. "Jadi kegiatan baksos itu dilakukan partai sampai ke-tingkat RT," kata Tumai. Ditanya tentang banyaknya spanduk dan atribut Hj. Sumiyati Mochtar Mohamad (SM2), Tumai enggan berkomentar dan mengatakan PDI-P belum melakukan apa-apa. Spanduk SM2 di kota Bekasi menguasai berbagai jalan dan lokasi-lokasi penting di Kota Bekasi. Jalan-jalan protokol sampai dengan jalan kolektoral banyak dipasang spanduk dan leaflet flexy SM2. Bahkan di seberang pintu keluar gedung wakil rakyat Kota Bekasi Sapanduk SM2 dipasang dengan kokohnya. (Don).

HELI MULYANINGSIH: DUA TAHUN PD MIGAS TIDAK DISUNTIK APBD

Pro-kontra pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Minyak dan Gas (MIGAS) semakin membuat warga Bekasi penasaran dibuatnya. Setelah Ali Anwar tokoh dan jurnalis senior Bekasi meminta agar PD Migas bubar, kini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyampaikan pendapatnya. Heli Mulyaningsih, anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, meminta agar lebih jernih melihat keberadaan PD Migas Kota Bekasi. Dirinya menyampaikan fakta dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh komisinya beberapa waktu lalu. Adanya sumber gas Bumi di Jati Mekar, menurut Heli, sangat potensial dan dan berpotensi bagi kota Bekasi untuk dikelola secara baik. "Saya lihat sendiri sumur B di Jati Mekar, memang bagus dan sedang dikaji dengan bekerja sama dengan Medco Energy," kata anggota fraksi Demokrat Kota Bekasi (26/3). Jadi Heli bingung kalau ada yang meminta PD Migas agar dibubarkan karena penilaian kecilnya potensi. Heli meminta agar pihak yang menggugat keberadaan PD Migas menyampaikan data dan fakta agar persolannya menjadi terang. "Memang sampai hari ini PD Migas belum memberikan laporan tertulis, tapi faktanya, potensi yang ada memang butuh manajemen pengelolan yang baik," katanya. Dalam kesempatan wawancara di ruang fraksi Demokrat, Gedung DPRD Kota Bekasi, Heli menunjukkan beberapa foto lokasi bakal daerah eksplorasi gas di wilayah Jati Sampurna. Menurutnya, apa yang dilakukan PD Migas masih pada tahap penyiapan manajemen yang kuat untuk menopang rencana ekplorasi yang akan dilakukan bekerja sama dengan Medco. Anggota komisi C yang konsern pada peningkatan Pendapatan Ali Daerah (PAD) Kota Bekasi tersebut meminta pemerintah kota Bekasi untuk lebih serius. Bebrbagai tanggungjawab pelaporan dimintanya agar publik tidak salah faham tentang perusahaan-perusahaan milik pemerintah Kota Bekasi. Terkait pemborosan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Heli menerangkan bahwa sudah 2 (dua) tahun PD Migas tidak tertera mata anggarannya dalam APBD. "Sudah dua tahun PD Migas tidak minta dari APBD, operasional mereka didapat dari kerja sama pengkajian yang dilakukan bersama Medco," katanya. Kota Bekasi, menurut Ali Anwar, tidak cukup potensial sumber gas yang dimiliki dan jauh dari apa yang terdapat di kabupaten Bekasi. Oleh sebab itu Ali Anwar meminta agar PD Migas dibubarkan saja dan sumber gas diserahkan kepada pertamina. (Don).

RSUD BEKASI MINTA PERSOALAN AKSES TIDAK DICAMPUR-ADUK

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi meminta pada wartawan agar tidak acak dalam melihat persoalan akses pelayanan RSUD Kota Bekasi, sehingga jelas duduk persoalan sebenarnya. Dikatakan dr. Titi Masrifahati, Direktur RSUD Kota Bekasi, saat ditanya wartawan tentang pelayanan RSUD yang dikeluhkan masyarakat kota Bekasi. dr. Titi meminta persoalan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak dicampur adukkan sehingga masyarakat salah dalam menilai RSUD Bekasi sebagai unit layanan publik. "Jangan persoalan SKTM dan lainnya dicampur adukkan dengan keberadaan RSUD sebagai unit pelayanan kesehatan di kota Bekasi," katanya usai apel pagi di kantor pemerintah kota Bekasi (26/3). Dijelaskannya, seringkali wartawan media terperangkap pada issue tentang RSUD, padahal tidak jelas ujung-tengah dan pangkal persoalan sesungguhnya. "Harus jelas dong kalau kita mau menyoal, mana ujung, tengah dan pangkal persoalan. Sehingga yang dianggap persoalan tidak digeneralisir sedemikian rupa," kata dr. Titi. RSUD Kota Bekasi saat ini posisinya menjadi tertuduh hanya karena urusan yang sebenarnya bukan tanggungjawab RSUD Kota Bekasi sesungguhnya. "Jadi jangan dibebankan pada RSUD tanggungjawab warga sakit, kita tahu orang terdekat yang seharusnya bertanggungjawab, lingkungan sekitar dan Puskesmas bukan RSUD-nya yang distigma negatif," kata dr. Titi lagi. RSUD, menurut dr. Titi, lebih kepersoalan pelayanan kuratif dan rehabilitasi yang harus dipahami secara benar oleh masyarakat kota Bekasi. "Kalau program pelayanan mutu kami bekerja sama dengan dinas kesehatan, kalau SKTM ya hubungannya dengan dinas sosial," katanya. Bahwa issue kesehatan meliputi dinas dan instansi terkait, RSUD selalu memikirkan peningkatan pelayanan publik sebagai unit layanan publik. Namun semua itu dilakukan dengan bersinergi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Terkait visi Bekasi sehat, dr. Titi melihat, semua upaya yang dilakukan pemerintah daerah kota Bekasi sudah cukup optimal terkait program Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) dan SKTM. "Daerah lain belum tentu, memang belum yang terbaik karena kalau sistem yang terbaik ya asuransi kesehatan," katanya. Sedang Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, saat dikonfirmasi via telpon selular menyatakan bahwa perlu dibuka wawasan dan pemahaman tentang prinsip layanan RSUD type B. "Harus dipahami, ilmu kedokteran sendiri tidak menjamin kesembuhan apa lagi hidup mati seseorang," katanya. Hal akses layanan kesehatan gratis bagi yang tidak mampu, lanjut Plt. Walikota, bukan merupakan tanggungjwab RSUD. Masyarakat diharapkan tidak salah paham kita mereka datang ke RSUD persoalan administrasi dengan penolakan dan lain-lain bukan persoalan layanan RSUD Kota Bekasi. Lalu penilaian Layanan Kesehatan atau kinerja RSUD, menurut Plt. Walikota, ada instrumen yang jelas tentang standard layanan minimum RSUD. Masyarakat diminta tidak tendensius dengan melihat kasus per kasus seperti yang selama ini terjadi. Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan pada pelayanan RSUD yang berjalan dan bukan dijadikan komoditas pembicaraan saja. "Masyarakat seharusnya membantu untuk terciptanya pelayanan yang lebih baik dari RSUD yang dimiliki kota Bekasi serta menjadi budaya masyarakat," kata Dr. H. Rahmat Effendi. Di gedung DPRD Kota Bekasi, Wakil Ketua III DPRD Kota Bekasi, H. Yusuf Nasih S. Sos., melihat persoalan kapasitas merupakan pokok persoalan sesungguhnya. Peningkatan kapasitas dan bahkan adanya RS baru menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah kota Bekasi. Harus dimaklumi karena situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di masyarakat membuat banyak masyarakat menjadi warga yang tidak mampu sehingga membutuhkan pemikiran agar tetap mendapat layanan kesehatan. " Harus menjadi perhatian khusus tentang kurangnya atau minimnya kapasitas RSUD yang kita miliki, dilain sisi banyak warga kota Bekasi banyak yang miskin atau tidak mampu," kata Yunas sapaan akrab pimpinan DPRD Kota Bekasi dari partai GOLKAR tersebut. Menurut Yunas yang terpenting adalah bagaimana agar manajemen RSUD tetap dapat melakukan pelayanan sesuai kemampuannya. "Pelanan yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan profesionalisme pelayanan, itu saja," katanya. (Don).

Minggu, 25 Maret 2012

SUMMARY PEMBACA CODE SMUTs MINGGU INI

Pembaca setia minggu ini di Corong Demokrasi (CODE) Solidaritas Masyarakat untuk Transformasi Sosial (SMUTs); Indonesia (984), Amerika Serikat (629), Rusia (23), Korea Selatan (22), Jepang (4), Latvia (2), Malaysia (2), Singapura (2), Kanada (1), dan China (1).
Penayangan menurut Browser; Chrome 880 (44%), Firefox 600 (30%), Mobile Safari 214 (10%), Opera 161 (8%), Internet Explorer 91 (4%), Safari 37 (1%), NetFront 1 (<1%), Netscape 1 (<1%), NokiaBrowser 1 (<1%), Version 1 (<1%).
Penayangan menurut Sistem Operasi; Windows 903 (70%), BlackBerry 202 (15%), Linux 74 (5%), Android 52 (4%), Macintosh 23 (1%), Nokia 20 (1%), iPad 14 (1%), Samsung 1 (<1%), SymbianOS/9.4 1 (<1%). dan berita yang banyak dibaca; MAIN AMAN, DEMOKRAT DAN PKS MIKIR-MIKIR JADI WAKIL... ditayangkan tanggal 22 Mar 2012 73 Penayangan, KELUARGA DAN PENDUKUNG MOCHTAR MOHAMAD INGIN BERTE... ditayangkan tanggal 21 Mar 2012 63 Penayangan, PASANGAN INCUMBENT LAYANGKAN GUGATAN ditayangkan tanggal 22 Mar 2012 (2 komentar) 62 Penayangan, LOKASI BENTROKAN SUDAH NORMAL KEMBALI ditayangkan tanggal 21 Mar 2012 45 Penayangan, YUSUF NASIH: KONFLIK TIDAK ADA GUNA ditayangkan tanggal 23 Mar 2012 42 Penayangan.

PD MIGAS KOTA BEKASI DISARANKAN BUBAR

Ali Anwar, Jurnalis Senior Bekasi, meminta pemerintah kota Bekasi untuk metutup saja PD Migas."Minyak dan gas di Jakarta-kota Bekasi dan kabupaten Bekasi, lokasi eksplorasinya yang paling bagus ya di Babelan, Taruma Jaya, dan Sukawangi," katanya (24/3). Menurutnya, selain lahannya luas dan sedikit penduduk, juga kandungan minyaknya lebih bagus. "Tadi, kalo di kota Bekasi, selain kandungannya sedikit, juga padat penduduk," kata Bang Ali sapaan wartawan senior harian Koran Tempo tersebut. Ditambahkannya, selama ini uang APBD kota Bekasi hanya dijadikan bancakan orang-orang partai dalam bentuk perusahaan daerah. "Lumayan setiap bulan dapet Rp. 5 juta per orang, padahal kontribusinya tidak signifikan," kata Bang Ali. Ali Anwar lebih setuju PD Migas dibubarkan saja karena tidak ada faedah yang didapat dengan adanya perusahaan daerah tersebut. "Sudah dibubarin saja," katanya. Penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam jumlah lumayan besar dianggap sebagai pemborosan. Belum lagi penghasilan yang dapat diterima kontribusinya tidak dapat dirasakan masyarakat kota Bekasi. "Kalo nggak salah BUMD pakai duit rakyat, jumlahnya besar sekali per tahun. Mending buat berobat gratis rakyat miskin," kata Ali. Secara khusus Ali berpesan pada Dewan Pengawas PD Migas untuk melakukan evaluasi dan memberi saran pada pemerintah daerah untuk menutup perusahaan daerah kota Bekasi tersebut. "Salam buat pak Dudi, PD Migas itu mubazir dan sarat korupsi, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan, mending bubarin saja," katanya. (Don).

YANCE MINTA DUKUNGAN MAJLIS TA'LIM KOTA BEKASI

Dr. H. Muhammad Irianto Mahfud Sidiq atau yang biasa disapa Yance, Pembina Forum Silaturrahmi Da'i dan Da'iyah Jawa Barat, meminta dukungan warga majlis ta'lim Kota Bekasi untuk mengikuti pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2013 nanti. Disampaikan Yance, bahwa dirinya akan maju dalam pemilu Gubernur/ Wakil Gubernur Jawa Barat dengan dukungan penuh partai Golongan Karya (GOLKAR) Jawa Barat pada acara Tabligh Akbar, Silaturahmi dan Membangun Ukhuwah Islamiyah Da'i dan Da'iyah Kota Bekasi di Masjid Al Barkah, Alun-alun Kota Bekasi. Dalam kesempatan itu Yance meminta pada Da'i dan Da'iyah Kota Bekasi untuk memperhatikan generasi muda yang merupakan anak-anak di wilayah kota Bekasi. "Kita harus perhatikan akhlaq anak-anak kita di zaman yang semakin maju dan berkembang ini untuk membangun Kota Bekasi dengan visi dan misinya," katanya (25/3). Selain meminta do'a agar dirinya dapat memenangkan pertarungan dalam pemilu Jawa Barat, Yance juga meminta agar seluruh anggota majlis ta'lim mendukung pencalonan Dr. H. Rahmat Effendi dalam pemilu kepala daerah (Pemilukada) Kota Bekasi Desember nanti. "Saya berharap anggota majlis ta'lim juga mendukung Bang Pepen untuk dapat kembali memimpin kota Bekasi pada pemilukada Desember 2012 ini," katanya yang menyebut Rahmat Effendi dengan sapaan pak Walikota. Yance menyampaikan bahwa apa yang dilakukan hanya merupakan silaturrahmi biasa, menurutnya, tidak ada persiapan khusus partai GOLKAR Jawa Barat karena penentuan Calon dari GOLKAR merupakan hasil survey yang dilakukan. "Tidak ada penjaringan atau konvensi khusus untuk menentukan calon, mekanisme yang digunakan adalah survey sesuai aturan di partai GOLKAR," katanya. Hadir dalam acara tersebut Plt Walikota Bekasi, Wakil Bupati Indramayu, Neneng Hasanah kandidat calon pemenang pemilihan Bupati Bekasi, Almukarom Dr. KH. Manarul Hidayah, KH, Mursyid Kamil, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) M. Yakum dan M. Syafei serta Hj. Tamimah yang juga ketua Forum Komunikasi Majlis Taklim (FKMT). Kurang lebih 5.000 jamaah pada kegiatan tersebut dengan didominasi oleh ibu-ibu anggota Majlis Ta'lim. Sedangkan Dr. H. Rahmat Effendi selaku pembina Forsida Kota Bekasi berharap dengan pelantikan pengurus Forsida Kota Bekasi dapat memberikan pendidikan pada seluruh anggota majlis ta'lim dan masyarakat. "Peran Da'i dan Da'iyah sangat dibutuhkan apalagi di kota Bekasi baru saja terjadi kejadian seperti perang dunia keempat di Rawa Bambu," katanya. Rahmat Effendi meminta warga majlis ta'lim dibukakan pengetahuannya agar dapat mendukung program pemerintah dan menguatkan pemimpin yang amanah di Kota Bekasi. "Kalau pemimpinnya amanah insya Allah masyarakat yang kuat dan baik dapat diwujudkan sesuai visi dan misi kota Bekasi; Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan," katanya. Pada kesempatan tersebut Dr. KH. Manarul Hidayah menyampaikan pesan pada seluruh yang hadir pentingnya memperhatikan pemerintahan tempat bermukim. Baik itu kepemimpinan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk peran dan posisi ulama dalam masyarakat di kota Bekasi. Kyai kondang yang berdakhwah sampai seluruh penjuru Asia Tenggara tersebut mengingatkan bahwa negara akan hancur kalau Ulama tidak didengar. "Negara Indonesia akan hancur kalau ulama sudah tidak didengar lagi, pemerintahan yang kuat akan terbangun apabila ditunjang ulama diwilayahnya," kata KH. Manarul Hidayah. Ada 4 syarat untuk terciptanya negara yang baik, disampaikan KH. Manarul Hidayah, 4 syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. "Pertama Ilmunya para Ulama harus dipakai, kedua, Pejabatnya hadir, Ketiga, Orang kayanya tidak pelit dan keempat, orang miskinnya selalu berdo'a tentang hal yang baik-baik bagi pemerintah," katanya. (Don). 3 Attached files| 89KB

NENENG YASIN: GUGATAN PEMILUKADA HAK POLITIK SAJA DAN DAHSYAT

dr. Neneng Hasanah mempersilahkan pasangan Sa'duding + Jamalulail (SAJA) dan pasangan Darip Mulyana + Jejen Sayuti (DAHSYAT) untuk melakukan gugatan kalau dirasa pelaksanaan pemilukada kabupaten Bekasi tidak Jujur dan Adil. "Itu hak politik pasangan SAJA dan DAHSYAT," katanya (25/3). Gugatan atas hasil pemilukada kabupaten Bekasi dilakukan DAHSYAT dengan melibatkan pengacara dari kantor Ihza-Ihza Associate dan Hotman Paris Hutapea SH. Informasi yang diberikan Lukman Hakim yang mengaku sebagai anggota bagian penggalangan tim Sukses DAHSYAT. "Saya lihat print out gugatan pasangan DAHSYAT dan ditangani pengacara tangguh," katanya. Lukman menginformasikan, dalam gugatan yang dilakukan DAHSYAT diterangkan dan dilengkapi alat bukti politik uang ke dua pasangan pada pemilukada 11 Maret 2012 lalu. "Ada 830 bukti politik uang pasangan NERO dan 5.300 bukti politik uang yang dilakukan SAJA," katanya. Bahkan Lukman yakin, nantinya yang akan dilantik menteri dalam negeri (Mendagri) adalah pasangan DAHSYAT yang tidak melakukan cara-cara yang melanggar aturan pemilukada kabupaten Bekasi. "Saya yakin nanti yang akan dilantik adalah pasangan Darip Mulyana dan Jejen Sayuti sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang Baru," katanya. Neneng sendiri tidak mau berkomentar atas gugatan yang dilakukan pasangan lain, dengan senyum khasnya Neneng hanya menghitung-hitung kata yang akan diucapkan sebagai ucapan terima kasih pada seluruh pendukung dan masyarakat kabupaten Bekasi. Neneng Hasanah terlihat hadir pada acara pelantikan Forum Da'i dan Da'iyah (FORSIDA) Kota Bekasi di Masjid Al Barkah dimana Dr. H. M. Irianto Mahfud Siddiq selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GOLKAR Jawa Barat hadir. Dalam sebuah pesan singkat Neneng Yasin menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh masyarakat kabupaten Bekasi. "Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Bekasi, Mulai saat ini tidak ada NERO, SAJA dan DAHSYAT lagi. Saat ini yang ada adalah warga Bekasi, Mari Bersama-sama kita membangun Bekasi yang lebih baik," katanya. (Don).

DEKLARASI BEKASI DAMAI DI BALAI PATRIOT

Pasca bentrokan yang terjadi di Rawa Bambu Kelurahan Kali Baru beberapa hari lalu, sebenarnya sudah menyepakati damai antara kedua belah pihak yang berselisih. Namun perdamaian yang digelar hari Selasa, (20/3) lalu disalah satu kantor RW itu menurut sejumlah kalangan belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini pun menjadi perhatian serius pemerintah selanjutnya mengadakan deklarasi damai kedua kelompok tersebut. Deklarasi damai yang berlangsung di Balai Patriot, Sabtu (24/3) siang tadi juga dihadiri berbagai ormas, kelompok masyarakat lainnya. “Tidak hanya kedua kubu yang berselisih dihadirkan, deklarasi ini pun sengaja mengundang beberapa kelompok ormas lainnya", ujar Plt. Walikota Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi didampingi Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Drs. Priyo Widyanto dan Kasdim 0507 Bekasi. H.Rahmat Effendi menyampaikan saat ini komunikasi antar warga yang berlokasi di Titian Asri dengan warga Rawa Bambu Kalibaru sudah terimplementasi dengan baik. Beliau mengatakan, perselisihan yang terjadi beberapa hari lalu, belakangan ini diketahui kelompok Jhon Key pemuda asal Maluku dengan ormas FBR sebagai pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan hal serupa. “Seharusnya hal tersebut tidak terjadi dan diharapkan para pemimpin kelompok yang berdialog dan bermusyawarah agar perselisihan tidak meluas”, ujar H.Rahmat Effendi seraya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kelompok serta ormas yang ada di Kota_Bekasi. Pertemuan bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan ormas tersebut pun sekaligus menepis sejumlah tindakan provokasi yang dilakukan segelintir onkum yang tidak bertanggung jawab yang menyebutkan akan ada lagi bentrokan selanjutnya. Hal ini pun ditepis oleh Tito Refra Key yang juga adik kandung Jhon Key yang hadir pada kesempatan itu sekaligus menegaskan tidak ada lagi perselisihan seperti apa yang di sebarkan segelintir oknum melalui jejaring sosial, SMS atau pun facebook. “Saya katakan tidak ada lagi, kini sudah sepakat berdamai semua”, ujarnya disambut tepuk tangan meriah undangan yang hadir. Beliau pun dalam kesempatan itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta kepada aparat jika kelompoknya berbuat salah. Sementara itu, Kapolresta Bekasi Kota, Kombes Pol Drs. Priyo Widyanto menyampaikan hal serupa terhadap isu yang beredar. “Itu hanya isu, kita jangan mau terpropokasi dengan oknum yang tidak bertanggung jawab yang mau memecah belah masyarakat, saya tahu persis adat orang Bekasi itu santun dan tidak seperti yang diberitakan selama ini’, ujar Kapolres seraya mengajak heterogensi masyarakat yang ada di Kota Bekasi bersama membangun Kota_Bekasi. Kemudian untuk permasalahan hukum selanjutnya bagi yang korban, beliau mengatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus penanganan bentrokan tersebut. Proses hukum tetap dijalankan dan diminta kepada pemuka ormas serta elemen masyarakat tidak menggangu serta mengintimidasi proses hukum yang sudah dilakukan. “Kita lihat nanti proses hukumnya”, ujarnya seraya meminta kepada para wartawan yang ada di Kota_Bekasi agar ikut serta membangun komunikasi yang baik juga dalam hal pemberitaan. Pada kesempatan pertemuan itu, Pemerintah Kota_Bekasi meminta kepada pihak kementerian Komunikasi dan Informatika agar menghapus video kekerasan yang terjadi di Rawa Bambu, Kota_Bekasi. Hal ini mengingat permintaan masyarakat Bekasi yang tidak ingin video kekerasan ada di salah satu wadah informasi elektronik, "youtube" yang diuanggah oleh oknum tidak jelas Video yang diunggah di "you tube" kontan menyebar di berbagai tempat penting kota Bekasi yang terutama di kantor-kantor pemerintahan di Kota Bekasi. Bahkan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi ada banyak orang meng-kloning video peristiwa pembacokan dan pembakaran korban bentrok. (BKT.go.id).

JUM'AT RAWA BAMBU TENANG KEMBALI

Pasca bentrok yang terjadi di Rawa Bambu, warga sekitar Rt 01 dan 02 Rw. 07, Kali Baru kembali tenang dan aktifitas normal seperti sedia kala. Jum'atan di Masjid Nurul Iman pun tampak hikmat diikuti ratusan jamaah yang memadati masjid 2 lantai sampai kesamping pelataran masjid. Dikatakan Japra, 30 th, warga setempat yang tinggal tepat di belakang warung Jamu tempat awal lokasi keributan bahwa warga sudah tidak lagi memikirkan perkelahian Minggu, 18 Maret 2012. "Warga sebenarnya sejak kejadian pemukulan di warung jamu jalan Rawa Mawar sudah tidak peduli karena kelompok Ambon sudah sering rese kalau lewat," katanya(23/3). Lebih dari 5 kali kejadian selama bulan maret membuat warga geram dengan penyerangan pemukiman warga di waktu subuh itu reda dengan kesadaran yang diberikan tokoh agama setempat. Bahkan berulangkali takmir Masjid Nurul Iman menyampaikan pesan agar seluruh warga berdoa untuk kebaikan dan ketenangan warga Rawa Bambu untuk kesejahteraan bersama. Polisi pun menempatkan 10 kendaraan motor trial yang dilengkapi alat pemukul dan senjata laras panjang berjaga di depan gang jalan Rawa Mawar yang siap-siaga berjaga. Belum lagi satuan intel polres metro Bekasi yang disebar dibeberapa titik dan satuan TNI dengan kaos bertulis Armed 7 masih siaga di lokasi pemukiman. Saat jum'atan di masjid, khatib menyempaikan agar seluruh warga menciptakan ketenangan, demikian pula dengan aparat dan jurnalis yang datang khusus ke Lokasi bentrokan. Khatib berpesan agar semua dapat mengambil hikmah dari kejadian, serta menjadikan pernyataan bersama yang sudah dibacakan sebagai sebuah pernyataan damai kerukunan serta ketertiban di wilayah Rawa Baru. Khatib pun tidak segan-segan menyampaikan undangan maulid Nabi yang diadakan di perumahan Titian Indah Asri kepada para jamaah yang terlihat khusuk mendengarkan khotbah Jum'at. Tidak sejengkal pun tersisa ruang untuk shalat Jum'at di Masjid Nurul Iman yang megah tempat pertama kali serangan balik kelompok Ambon melakukan serangan. Japra menyebutnya preman karena kehadiran mereka dari berbagai lokasi dari Jakarta dan sekitarnya yang berjumlah 200 orang dengan dilengkapi berbagai senjata tajam. "Awalnya mereka hanya 30 orang setelah satu kawan mereka yang biasa rese habis mabuk memukul warga," kata Japra. Mengenai satu orang bernama Joni Simatupang yang meninggal di lokasi, Japra menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan sopir B 1961 NI kelompok Ambon yang akan pulang setelah melakukan serangan subuh, Rabu, 21 Maret 2012. Karena ditinggal 2 orang dari kelompok Ambon sendirian yang akhirnya dihakimi warga yang mengejarnya. Warga sendiri dendam karena kelompok Ambon yang khusus datang ke perumahan Titian Indah menganiaya warga dengan sajam berupa Samurai dan silet. Akhirnya sweeping pun dilakukan warga sehingga mobil Vitara B 1961 NI dicegat namun melarikan diri, jelas Japra, mobil berhasil dihentikan warga di daerah Buaran. Sedangkan Kosim masyarakat yang juga jadi korban, diterangkan Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Komisaris Besar, Agung Budi Maryoto, merupakan karyawan salah satu perusahaan leasing, melintas di Jalan Kali Baru Timur, Kalibaru, Medan Satria. Kosim yang berboncengan dengan seorang temannya dicegat dan dikeroyok massa. Kendaraan bermotor Honda Revo B 6883 KRC dan korban dibakar massa. Kosim mengalami luka bakar dan luka akibat senjata tajam, sedangkan temannya melarikan diri. Beberapa korban, diinformasikan Japra, saat ini masih menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Banyaknya korban karena sempat terjadi perang batu dan panah di lokasi dekat perumahan Titian Indah. Di lokasi warung jamu, Elis (20 th) pelayan warteg mengatakan banyak warung dan bengkel disekitar lokasi tadinya tidak berani buka. Bahkan ketika kejadian terjadi mereka terpaksa tidak berdagang karena takut salah sasaran."Sekarang sudah buka mas, pas kejadian di warung jamu depan warteg saya, saya sudah tutup dan tidak tahu apa-apa," katanya.(Don).