MASIH ADA PABRIK BELUM MEMILIKI IPLC

Plt. Walikota usai membuka kegiatan Komunitas penanggulangan HIV/Aids di Balai Patriot Bekasi, melakukan sidak ke beberapa pabrik di daerah Bantar Gebang. Ada beberapa pabrilk sepanjang aliran sungai Cileungsi yang disidak kelihatan kelabakan karena diantaranya belum memiliki izin dan tidak terdapat Instalasi Pengolahan Air Limbah. Salah satu contoh sidak yang dilakukan ke PT. SPORA, hanya karyawan pabrik yang menerima kedatangan Plt. Walikota bersama beberapa pejabat terkait. Sedangkan di PT. Kwin Dji, pihak pabrik kebingungan karena sampai saat ini tidak memiliki IPAL yang merupakan prasyarat pembangunan Pabrik. Sedangkan saat berkunjung ke PT. Suluh Indah Pratama, H. Rahmat Effendi tampak agak puas karena sarana prasarana pengelolaan limbah pabrik pengolahan salah satu kelengkapan pencil itu lengkap. "Hanya Plt. Walikota meminta perusahaan untuk memperbaiki cerobong asap sebagai kelengkapan pabrik.", kata Gandi selaku Supervisor. Dalam kegiatan sidak yang dilakukan tampak Dadang Hidayat (Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH)),Abdul Iman (kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans)),Nurtani (Camat Bantar Gebang), Edy Dadiyo (Kepala Ekbang), Kariman (Kepala Sistem Informasi (SI)), Koeswara (Kepala Bidang di dinas Tata Ruang). Sidak ini dilakukan untuk menghadapi musim hujan dan kerawanan banjir, karena ternyata perusahaan-perusahaan tersebut membuang limbahnya secara langsung ke sungai. "Nanti akan ditindak lanjuti oleh tim inter Dinas temuan dalam sidak hari ini.", kata H. Rahmat Effendi. Plt. Walikota menambahkan, sampai hari ini ada perusahaan yang masih belum memiliki instalasi pembuangan limbah cair (IPLC). "Oleh sebab itu nanti akan ada sangsi sesuai perundangan yang berlaku bagi perusahaan yang melanggar.", imbuhnya. Sedangkan Dadang Hidayat selaku kepala Badan Perlingdungan Lingkungan Hidup (BPLH) dalam kesempatan itu menyatakan bahwa 90 persen pabrik-pabrik di Kota Bekasi belum memiliki IPLC. Seperti yang dikatakan Plt. Walikota akan melakukan koordinasi mengenai hal tersebut. "BPLH bersama dinas yang lain akan merekomendasikan perusahaan yang belum memiliki IMB, izin ganguan, izin ketenagakerjaan dan tentunya juga persoalan pengelolaan limbah.", kata Dadang. (Don).

SINYO H. SARUNDAJANG GUBERNUR TERBAIK SE-INDONESIA DALAM GATRA AWARD

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo H Sarundajang memeroleh penghargaan sebagai gubernur terbaik dan berprestasi di ajang penganugerahan GATRA Award 2011. "Ya, pak gubernur memeroleh penghargaan dari GATRA Award 2011 sebagai gubernur berprestasi. Penghargaan serupa juga diterima gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Jawa Tengah," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Christian Sumampouw, di Manado, Jumat. Sumampouw menjelaskan, penghargaan yang diterima gubernur Sarundajang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi yang bertepatan dengan acara perayaan HUT Gatra ke-17 di Sahid Jaya Hotel Sudirman Jakarta, Kamis (1/12). Dia menjelaskan, Mendagri memberikan apresiasi kepada Sarundajang yang telah mampu membangun Sulut dengan penuh jiwa dan raga serta tanggung jawab sehingga membawa kemajuan pesat sehingga layak dinobatkan sebagai gubernur terbaik tahun 2011. Ditetapkannya Sarundajang sebagai gubernur terbaik dari 33 Provinsi se-Indonesia, kata Sumampouw, karena dinilai berhasil membawa Provinsi Sulawesi Utara dua tahun berurutan memeroleh predikat opini pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, membawa Provinsi Sulawesi Utara terbaik dalam Lembaga Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). (*).

PEMERINTAH SIAPKAN Rp. 3 SAMPAI 4 MILYAR ANTISIPASI BANJIR

Menko Kesra, Agung Laksono mengatakan, curah hujan yang dimulai pada tahun ini harus diwaspadai karena menjadi siklus banjir lima tahunan. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp. 3-4 triliun dalam bentuk Paket Dana Cadangan Bencana untuk mengantisipasi banjir. "Kami selalu siap sedia menganggarkan berapa pun yang diperlukan untuk bencana yang diharuskan untuk kita tangani. Paket Dana Cadangan Bencana, setiap tahun dialokasikan Rp. 3-4 Triliun akan dilakukan secara efektif," ujarnya di Tangerang Selatan, Sabtu (3/12). Menurutnya, curah hujan tahun 2011 ini adalah siklus 5 tahunan yang kemungkinan lebih besar dari tahun sebelumnya. "Kemungkinan bisa terjadi banjir di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jakarta," katanya. Agung mengaku sudah memantau dan berkunjung ke beberapa provinsi yang ditengarai kemungkinan terjadi banjir, seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Pada umumnya mereka siap, mulai dari evakuasi korban, dan hal lain terkait bencana banjir. Ini bentuk kesiapsiagaan," tuturnya. (*).

RAY RANGKUTI ANGGAP PERMOHONAN M2 TIDAK PADA TEMPATNYA

Pengamat Politik Ray Rangkuti, menilai permohonan aktif kembali Walikota Bekasi Nonaktif Mochtar Muhammad (MM) kepada Mendagri Gamawan Fauzi tidak pada tempatnya karena KPK masih menempuh kasasi atas putusan bebas dari Pengadilan Tipikor Bandung. ”Kalau KPK mengajukan kasasi atas putusan bebas Pengadilan Tipikor Bandung tersebut, berarti KPK menilai ada sesuatu yang salah. Sehingga yang bersangkutan (MM) belum memiliki hak kebebasan karena belum ada putusan hukum yang mengikat (inkrah) terhadapnya. Bagi saya, alangkah baiknya keinginan aktif kembali sebagai pejabat publik (walikota) dihambat atau dipersulit,” tegas Ray saat jumpa pers di Senayan, Jakarta, Jumat (2/12). Dijelaskan Ray, apa pun bisa dibeli oleh seorang koruptor melalui uang hasil korupsinya. ”Dalam proses hukum, seorang koruptor bisa membeli hukum. Makanya jangan aneh kalau banyak terdakwa korupsi yang mendapat putusan bebas. Bahkan, saat sudah masuk penjara pun, penjara masih bisa dia beli dengan menikmati fasilitas ala hotel berbintang. Karena itu, tempat yang pantas untuk seorang koruptor adalah tempat terhina, seperti yang diilustrasikan Mahfudz MD,” papar Ray. Sebelumnya, Mahfuid MD menggagas pendirian Kebon Koruptor bagi para pelaku korupsi, karena penjara tidak memberikan efek jera pada koruptor. Saat ditanya kenapa ada pejabat publik seperti Walikota Bekasi Nonaktif MM yang tersandung kasus korupsi tapi masih ’keukeuh’ mengajukan permohonan aktif kembali, menurut Ray karena banyak pejabat yang etika dan moralnya kosong. ”Kalau mereka punya etika dan moral, sejak awal pun mereka tidak akan terjerat kasus korupsi. Apalagi kemudian minta aktif kembali sebagai pejabat publik. Jadi memang koruptor itu tidak tahu malu. Dan kitalah (rakyat) yang seharusnya membuat malu mereka,” ujar Ray. Perilaku para koruptor yang tidak memiliki etika dan moral tersebut, lanjut Ray, bisa berdampak serius terhadap perilaku masyarakat. Terbukti, hari ini masyarakat permisif terhadap nilai-nilai. Karena para koruptor akan melakukan segala cara untuk mengembalikan citra dirinya yang sudah hancur. ”Meminta aktif kembali sebagai pejabat publik, merupakan salah satu cara para koruptor untuk mengembalikan citra mereka. Padahal, semestinya mereka langsung mendapat sanksi sosial,” tegas Ray. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD melayangkan pernyataan pedas yang dialamatkan kepada para koruptor. Sebagai bentuk sanksi sosial Mahfudz berharap ada Kebun Koruptor dengan alasan perilaku koruptor sama dengan binatang. Itu dilakukan agar ada efek jera bagi para koruptor di Indonesia yang terkesan masih saja tak punya malu. Ketika ditanya tanggapannya terkait permohonan aktif MM Mahfudz menjawab persoalan tersebut sudah jelas. ”Duduk perkaranya sudah jelas kok,” pungkasnya. (*).

JALAN INSPEKSI KALI MALANG TERNYATA TETAP RUSAK PARAH

Jalan Inspeksi Kalimalang memang tengah diperbaiki sebagian. Namun, sebagian lain ternyata masih rusak parah. Khususnya di ruas Tegalgede, Cikarang Pusat. “Wah, harus ekstra hati-hati. Apalagi musim hujan begini,” kata Marsudi, warga. Disebutkan, kerusakan jalan Kalimalang tersebut berada tak jauh dari lokasi perbaikan yang tengah dilakukan. Mungkin karena keterbatasan anggaran sehingga perbaikan di ruas tersebut menungguh anggaran selanjutnya. Selain kerusakan tersebut, juga pekerjaan perbaikan mengharuskan jalan dibuka-tutup. Relatif arus kendaraan menjadi terhambat dan macet karena kendaraan harus bergantian. Perbaikan yang dilakukan di ruas Tambun – Cibitung dan di wilayah Cibitung mengharuskan kendaraan ekstra hati-hati. Tingginya cor semen membuat kendaraan bisa celaka saat tidak berhati-hati. Begitu pun kondisi hujan seperti sekarang menjadikan jalur yang dihgunakan licin, dan bahkan bahu jalan bisa amblas kalau saja kendaraan memaksakan melintas di area yang becek. Pos Kota mengamati, kerusakan jalan yang dikeluhkan berada di daerah Pasir Ranji, Tegalgede, dimana seluruh ruas jalan berkubang. Informasi yang dikumpulkan, perbaikan jalan ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 13 milyar. Anggaran yang digunakan berasal dari propinsi dan APBD Kabuupaten BekasI. (*).

TIGA KEBIJAKAN PEMKOT TANGGERANG UNTUK PENGENDALIAN HIV-AIDS

Tiga kebijakan Pemerintah kota (Pemkot) Tangerang yang diaplikasikan dalam tatanan masyarakat Kota Tangerang dapat menjadi filter pengendalian virus HIV-AIDS. Tiga program yang masuk dalam kebijakan Pemkot Tangerang diantaranya Penerapan Perda nomor 8 seri E tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, Perda nomor 7 tentang Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, serta program pengendalian HIV-AIDS. dr. Aty Pramudji, Kabid Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas KesehatanKota Tangerang, Jumat (2/12) mengatakan bahwa dari tiga kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Tangerang, kesemuanya memiliki pengaruh besar menekan jumlah temuan HIV-AIDS. "Untuk penerapan Perda 7 dan 8 tahun 2005 sangat mendukung program pengendalian HIV-AIDS," katanya. Adapun program pengendalian HIV-AIDS yang direncanakan Dinkes diantaranya adalah pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS, menjalin kemitraan dengan kelompok, LSM dan berbagai lintas sektoral, serta melaksanakan program Harm reduction yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit IMS seperti monitoring oleh petugas Dinkes kedaerah resti, penemuan penderita suspek IMS dan HIV-AIDS oleh petugas puskesmas, bimbingan teknis dan evaluasi lintas sektoral tentang pencegahan dan penanggulangan serta pelatihan tenaga penjangkau. "Kita sudah memiliki 200 orang tenaga penjangkau yang tersebar di Kota Tangerang, mereka ini sangat membantu untuk memberikan penyuluhan dan bantuan bagi penderita maupun yang terindikasi untuk melakukan pengobatan," terang dr Aty. Selain itu, Dinkes juga melakukan upaya Harm Reduction. Atau yang kerap dikenal dengan pengurangan dampak buruh akibat narkotika suntik, yang menjadi tren saat ini. Tujuan dilaksanakannya Harm Reduction adalah untuk mencegah HIV baik dikalangan pengguna napza suntik (penasun) dan masyarakat umum, memberdayakan penasun agar mandiri mengakses layanan kesehatan untuk memperoleh perawatan dan pengobatan serta mengintegrasikan kembali penasun kedalam masyarakat. Untuk menunjang semua program pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di Kota Tangerang, Pemkot surat menyediakan beberapa pusat layanan, seperti layanan CST di RS Usada Insani, Layanan VCT yaitu di Puskesmas Cibodasari (Klinik edelweis), Puskesmas Ciledug (Klinik angrek) dan Puskesmas Gondrong (Klinik sehati). Selain itu Pemkot menyediakan layanan PTRM yaitu di PTRM Cibodas dan PTRM Cipondoh, dan layanan jarum suntik steril (LJSS) di Puskesmas Gondrong, Puskesmas Karawaci baru, Puskesmas Batu Ceper dan Puskesmas Ciledug. (*).

SATPAM MEMENUHI KEBUTUHAN JUAL HEROIN

Bingung memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seorang satpam nekat menjual heroin. Pria berinisial Fm (32) ini diringkus di rumahnya saat sedang istirahat karena baru pulang kerja. Tidak ada perlawanan dari pria asal Jawa Tengah ini saat petugas menggerebek rumah kontrakannya di Jalan Tole Iskandar, RT. 05/12, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Kepada petugas, pria yang bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik tekstil ini mengaku sejak lama menjadi pecandu heroin. Tidak hanya itu, Fm juga sudah tiga bulan mengedarkan heroin di Sukmajaya. "Saya memang seorang pecandu juga. Kepalang tanggung saya jadi pengedar kecil di sini," kata ayah dua anak ini. Dia mendapat asupan barang haram dari seorang rekannya di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari setiap paket hemat yang terjual, Fm mendapat komisi keuntungan Rp70 ribu. “Penghasilan saya sebagai satpam tidak cukup membiayai seluruh anggota keluarga,” kata dia, Sabtu (3/12). Dari rumah Fm, petugas mengamankan tiga paket kecil heroin seberat 0,92 gram. Nilainya sekitar Rp. 900 ribu. Akibat ulahnya kini Fm mendekam di sel Polresta Depok. (*).

SUKMAJAYA DEPOK LONGSOR PASCA HUJAN

Tiga bangunan yang berada di Kawasan Taman Duta, Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok terkena longsor akibat hujan deras yang terjadi Kamis malam (1/12). Selain longsor, kawasan tersebut juga mengalami banjir setinggi lutut orang dewasa. Berdasarkan pantauan, Jumat (2/12), tiga bangunan yang terkena longsor tersebut adalah satu rumah di Jln Teratai XI RT 06/10 Kelurahan Cisalak, serta satu rumah dan musholla di Jln Palem RT 02/12. Salah seorang pemiliki rumah, Cakran Wongkaren (45) mengatakan longsor terjadi saat hujan besar pada pukul 18.00 WIB, Kamis (1/12). Saat itu terdengar suara seperti petir menyambar. Namun ternyata bagian belakang rumahnya roboh diterjang air dan tanah dari tebing di atasnya. “Air yang masuk cukup deras hingga seisi lutut, tercampur juga dengan tanah longsor. Saya dan keluarga langsung lari meyelamatkan diri ke luar meskipun saat itu masih hujan besar,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Jumat. (*).

KAWASAN DEPOK BANJIR KARENA GUYURAN HUJAN

Hujan selama tiga jam menyebabkan sejumlah titik di Depok, Jawa Barat, Kamis (1/12), tergenang air. Di jalan Margonda Raya, genangan air mencapai ketinggian 80 sentimeter. Sejumlah kendaraan mogok. Kondisi serupa terjadi di sekitar perumahan Taman Duta. Lokasi ini tergenang air hingga 70 sentimeter. Luapan sungai Laya di dekat perumahan menimbulkan arus cukup deras. Pengendara harus melintas perlahan. Sementara itu, ratusan rumah warga di Kemiri Muka, Beji, Depok, kebanjiran. Menjelang tengah malam ini, warga disibukkan menguras air dari dalam rumah. Warga mengaku menjadi langganan banjir di kawasan tersebut. Penyebabnya drainase di sejumlah lokasi kurang berfungsi. Warga berharap Pemerintah Kota Depok segera memperbaiki sistem pembuangan air di kota tersebut.(*).

YUSUF NASIH: PENTAHAPAN APBD KOTA BEKASI MASIH NORMATIF

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menurut H. Yusuf Nasih, Wakil ketua DPRD Kota Bekasi,proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah baik dan sesuai dengan tahapan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui diruang kerjanya disela-sela aktivitasnya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi. "Soal waktu sebenarnya masih normatif. Hanya pemerintah daerah tidak mau melihat waktu yang pasti untuk menghindari spekulasi penetapan APBD.", katanya. Besaran APBD Kota Bekasi tahun 2012 sebesar Rp. 2 trilyun lebih dirasakannya semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Yusuf Nasih optimis dengan peningkatan kualitas dan kuantitas APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2012 pada peningkatan Kesejahteraan hidup masyarakat. Ketika ditanya soal permainan politik anggaran, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut sangat tergantung pada prilaku anggota DPRD Kota Bekasi. Hanya, menurutnya, sekarang ini seluruh anggota DPRD Kota Bekasi jangan main-main lagi dengan penegakkan hukum terkait anggaran Rakyat Bekasi. "Komitmen pimpinan DPRD, kita membangun semangat untuk membangun masyarakat asal jangan merugikan negara. Mau cari apa dari amanah menjadi wakil rakyat. Kalau mau cari kekayaan jadilah pengusaha.", kata Nasih. Hal permainan anggaran setiap tahun anggaran, menurutnya, itu merupakan permainan yang dilakukan individu DPRD Kota Bekasi. Semuanya sangat tergantung pada pola-sikap dan prilaku masing-masing wakil rakyat. "Kalau ditemukan dan dianggap merugikan negara pasti akan berdampak pada pribadi yang bersangkutan. Pimpinan DPRD tidak bisa melarang masing-masing individu dalam beraktivitas.", tegas penasihat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi tersebut. (Don).

DPRD KOTA BEKASI: DISDIK KOTA BEKASI BUTUH DATA BASE

Penanganan intensif siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bintara III dan SDN Kranji XV dilakukan pasca tertimpanya siswa-siswi sekolah tersebut akibat robohnya tembok Madrasah Al Ittihad. Hal tersebut dikatakan H. Zaini, kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) yang juga mengkonfirmasi peristiwa kemarin (29/11) sebagai musibah. Beberapa korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi dikarenakan mengalami luka serius saat kejadian. Rata-rata korban mengalami luka serius karena saat kejadian tepat berada di samping pagar madrasah yang roboh. Mereka adalah Ramadani (10 th), Alvi Sahrini (8 th), Diva (7 th), Ayu (8 th), Herni (7 th), Herdian (8 th), Samsul (6 th), dan Rizki Ardiansyah (10 th). Selain siswa-siswi kedua SDN tersebut, musibah ini juga melukai pedagang mainan dan juga warga sekitar dengan jumlah 6 orang adalah Aceng Wahyudin (40 th), Kasimin (57 th), Nagin (50 th), Adang (45 th), Kirana (5 th) serta Alda(6 th). Pagar yang roboh sendiri memiliki ketinggian 2 meter dari permukaan tanah dan panjang 15 meter, "Bangunan yang roboh merupakan tembok Madrasah." Kata Zaini. Tembok madrasah yang menjadi pembatasan serta bersebelahan dengan dengan jalan menuju kearah kedua SDN tersebut. Bangunan madrasah sendiri sudah lama tidak dipergunakan lagi karena usianya sudah sangat tua. Kejadian yang ditayangkan berulangkali dibeberapa TV nasional tersebut membuat pihak sekolah dan masyarakat sekitar serius dalam penanganannya. Baik penanganan korban maupun tindakan antisipasi terulangnya peristiwa di lokasi yang sama. Saat kejadian murid-murid SD sedang melintas jalan dan para pedagang sedang menjajakan dagangannya. "Pihak sekolah bersama dengan dinas pendidikan kota Bekasi berupaya menangani korban agar mendapatkan perawatan cepat." Kata Zaini lagi. Bangunan madrasah yang dinilai rentanpun akhirnya ikut dirobohkan oleh warga dengan persetujuan pemilik bangunan madrasah Al Ittihad. Lokasi areal sekitar kejadian juga dipasangi police line oleh petugas kepolisian sektor Bekasi Barat. Sementara itu Sardi Effendi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi saat dikonfirmasi (30/11), meminta pemerintah Kota Bekasi segera menyediakan data base sekolah atau lingkungan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi. Data itu menurut Sardi sangat penting untuk bahan pembahasan agar dapat menjadi perioritas untuk dipenuhi. Dirinya mencontohkan bentuk informasi yang bisa disiapkan oleh dinas pendidikan kota Bekasi seperti data infrastruktur sekolah, kebutuhan meubelair, sarana prasarana (perpustakaan, laboratorium dll). Kalau data tersebut ada tentunya akan mempermudah perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sardi mengatakan bahwa APBD harus pro-rakyat, sehingga semua kebutuhan yang prioritas dengan data yang ada dapat dipenuhi. Terkait musibah yang menimpa 8 siswa SDN kedua sekolah tersebut Sardi mendoakan agar seluruh korban dapat segera sembuh dan bersekolah Kembali, "Saya kemarin datang ke RS menjenguk korban. Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pendidikan akan berkoordinasi yang akan menggung biaya perawatan sepenuhnya." Katanya. (Don).

POLITIK ANGGARAN DAN TERSISIHNYA PERAN AKADEMISI SERTA LSM

Plt. Walikota Bekasi pada tanggapannya di paripurna minggu lalu berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dapat disahkan akhir tahun 2011. Sayangnya skema perencanaan anggaran yang sudah jelas waktu dan jadwalnya masih sering terabaikan karena keterlambatan pembahasan. Hal tersebut yang membuat prihatin Adi Bunardi dari Mata Bekasi saat dimintai komentar proses penganggaran APBD Kota Bekasi tahun 2012. Keprihatinannya karena sampai saat ini masih terdapat permainan dalam pengesahan APBD sehingga berakibat pada molornya pengesahan anggaran. Seperti diketahui melalui media cetak dan televisi, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap sekretaris Kota Semarang dan 2 anggota DPRD kota Semarang. Ternyata, menurut Adi, di Kota Bekasi pun masih terjadi hal yang serupa. Adi menjelaskan, masih terjadinya praktik tersebut dalam pengesahan APBD sering membuat APBD tahun 2012 kota Bekasi terlambat untuk disahkan dan berakibat pada keterlambatan serta terancamnya pelaksanaan program pembangunan daerah. Pada akhirnya masyarakat sangat dirugikan dalam hal pelayanan masyarakat di Kota Bekasi. Dalam pengesahan APBD Kota Bekasi yang nilainya hampir Rp. 2 trilyun sering kali mengalami perubahan di tengah tahun akibat mepetnya waktu pelaksanaan karena keterlambatan. "Ya keterlambatan pengesahan APBD itu terjadi karena politik anggaran DPRD yang obsesif dan tidak berorientasi pada kepentingan publik secara luas. " Kata Adi. Lebih lanjut dijelaskannya, masing-masing fraksi di DPRD Kota Bekasi berpikir pragmatis dalam pengesahan APBD serta tidak memiliki skala prioritas kebutuhan pembangunan publik. Salah satu contoh adalah penganggaran kantor baru yang menurut anggota DPRD Kota Bekasi sendiri tidak terlalu prioritas. Sedangkan harapannya pada penyampaian Plt. Walikota Bekasi agar APBD 2012 dapat disahkan pada akhir tahun 2011 dikatakan terlalu sulit kalau situasinya belum berubah. Oleh sebab itu dirinya mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Tentunya masih sangat berat bagi Kota yang rencananya mendapatkan Rp. 34 milyar lebih Dana Alokasi Khusus pada APBD 2012. "Sebagai solusi APBD partisipatoris dan berbasis kinerja harus dibahas secara terbuka yang melibatkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan akademis." Ujarnya. (DON).

GEMA BEKASI PERTANYAKAN PERENCANAAN APBD KOTA BEKASI

Gerakan Mahasiswa (GEMA) Bekasi kemarin (29/11) melakukan unjuk rasa di depan pintu Gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. GEMA Bekasi melalui juru bicaranya Abudin meminta agar DPRD Kota Bekasi transparan dalam melakukan tugasnya. Abudin mempertanyakan banyaknya mata anggaran yang masih copy paste dalam penyusunan RAPBD 2012. Selain itu dalam pandangan GEMA Bekasi, sampai hari ini tidak memiliki perspektif sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bekasi. "Kami berharap wajah APBD mengutamakan sektor pendidikan dan Kesehatan." Katanya. GEMA Bekasi datang ke Gedung DPRD Kota Bekasi dengan membawa spanduk bertuliskan Aksi tolak APBD Kota Bekasi yang tidak tepat sasaran. Beberapa karton bertuliskan, "APBD dari Rakyat untuk Rakyat.", "Stop Mafia Anggaran dalam APBD." dan "Salurkan APBD ke Masyarakat Bekasi.". Aksi unjuk rasa sendiri diikuti oleh sekitar 20 mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Bekasi. Mereka dijaga 2 kompi dari polres metro Bekasi dan puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Petugas sendiri menutup pintu gerbang DPRD Kota Bekasi yang dipasangi spanduk GEMA Bekasi. APBD Kota Bekasi yang besarnya Rp 2 trilyun lebih dinilai Abudin masih syarat dengan kebohongan karena tidak melalui system penganggaran yang benar, "Sehingga wajar kalau APBD kota Bekasi masih salah sasaran." Imbuhnya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta agar DPRD tidak takut-takut untuk melakukan penghapusan anggaran-anggaran yang tidak wajar. GEMA Bekasi mensinyalir praktik mafia anggaran masih terjadi dalam proses penyusunan APBD 2012. Saat unjuk rasa berlangsung negosiasi untuk bertemu anggota DPRD kota Bekasi tidak dapat dilangsungkan karena anggota DPRD Kota Bekasi tidak Berada ditempat satupun. Seluruh anggota DPRD Kota Bekasi melakukan kunjungan ke daerah-daerah tempat mereka dipilih. Akhirnya perwakilan GEMA Bekasi ditemui oleh bagian Humas Sekretariat DPRD (sekwan) Kota Bekasi. Hasil kesepakatan yang dicapai oleh GEMA dan Humas Sekwan adalah kehadiran GEMA di gedung DPRD Kota Bekasi akan disampaikan pada anggota DPRD Kota Bekasi dan spanduk GEMA tidak dicopot sampai mereka dipertemukan dengan wakil rakyat kota Bekasi. (Don).

PT. GTJ BANTAH TPST BANTAR GEBANG CEMARI LINGKUNGAN SEKITAR

Pimpinan PT. Godang Tua Jaya secara tegas membantah bahwa aktivitas daur ulang yang mereka operasikan memberidampak bagi warga sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (25/11). Rekson Sitorus SH., selaku pimpinan PT. GTJ, menganggap tuduhan tersebut sebagai fitnah bagi perusahaannya yang diberi kepercayaan oleh pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Dijelaskannya, sampai saat ini TPST Bantargebang masih beroperasi seperti biasa tanpa ada persoalan yang dihadapi baik tekhnis maupun operasionalnya. "Tidak benar kalau TPST Bantar Gebang bermasalah dengan mesinnya." Kata Ronny sapaan akrab Rekson Sitorus. Sedangkan hal tercemarnya kali Jambe yang digembar-gemborkan oleh beberapa pihak, Ronny mengatakan sudah salah tuduh pada pengelola TPST Bantar Gebang. "Mana mungkin kali Jambe yang berada di Tambun, lalu pencemarannya dipersalahkan pada pengelola TPST Bantar Gebang." Jelasnya. Ronny meminta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebersihan lingkungan hidup untuk melakukan penelitian yang valid sebelum mengumumkannya. Salah tuduh yang dialami pengelola TPST Bantar Gebang sudah sering menjadi target tuduhan persoalan lingkungan hidup di Bekasi. Sayangnya pengelolaan TPST Bantar Gebang sampai saat ini masih sesuai prosedur dan sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati. Sumber informasi yang tidak baik menyebabkan pemberitaan menjadi buruk bagi pengelola TPST Bantar Gebang. Bahkan kadang informasi yang diperoleh tidak melalui penelitian, dikatakannya, menyebabkan pemberitaan yang simpang siur. Oleh karena itu, Ronny meminta atensi dari pemkot Bekasi pada perbaikan persoalan lingkungan hidup diwaktu yang akan datang. Seperti pencemaran yang berakibat air kali/sungai tercemar e-coly setelah dilakukan penyelidikan banyak disebabkan oleh oknum swasta yang mengelola sedot WC. Pembuangan air tinja sembarangan di wilayah kota Bekasi yang ternyata banyak menyebabkan pencemaran air kali/sungai. Ronny berharap ada upaya dari pemkot Bekasi untuk menindak tegas oknum yang dengan sengaja dan tanpa pengelolaan limbah mencemari lingkungan. "Saya berharap perhatian dari Plt. Walikota Bekasi agar meningkatkan kinerja dan memperbaiki kebijakannya dibidang lingkungan hidup." Kataanya. (Don).

TIDAR GOWES 2011 SEMARAKKAN PROTOKOL SUDIRMAN

Ratusan sepeda tampak di-gowes santai oleh para peserta Tunas Indonesia Raya (TIDAR) GOWES 2011 disepanjang jalan Jend. Sudirman di hari minggu (27/11) bertepatan dengan tahun baru Islam 1433 Hijriah. Jalan raya di sekitar Jakarta sendiri terlihat lengan, sepi dari arus lalu lintas seperti hari minggu biasanya. Kegiatan sepeda santai yang diadakan pengurus TIDAR Jakarta Selatan tersebut bertemakan "The Biggest Fixed Event On 2011" terlihat meriah ditengah-tengah jantung Kota Jakarta. Tampak peserta menggunakan sepeda fiksi mengayuhnya dengan santai dijalur median tengah Jalan Jend. Sudirman yang sepi tanpa kendaraan bermotor. TIDAR Gowes 2011 terselenggara berkat kerjasama organisasi kepemudaan tersenut dengan beberapa sponsor seperti McDonald, 99Ers FM, Eleven 7, Ride Bike, Rocket Company dan lain-lain. Kegiatan Tidar Gowes sendiri merupakan agenda rutin yang diadakan oleh Organisasi pemuda underbow partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Informasi tentang kegiatan sendiri banyak disampaikan melalui twitter dan facebook oleh Budi satrio Djiwandono salah satu Wakil Ketua TIDAR Pusat.(Don).