KOMISI YUDISIAL MILIKI KEWENANGAN SADAP HAKIM

Komisi Yudisial (KY) berusaha meningkatkan pengawasan terhadap hakim dengan melakukan penyadapan terhadap hakim-hakim yang dicurigai. "Langkah preventif yang kami lakukan adalah mempertajam pengawasan terhadap hakim, di antaranya melakukan penyadapan bersama KPK terhadap hakim-hakim yang dicurigai," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Dr Suparman Marzuki SH MSi di Surabaya, Jumat. Setelah memberikan kuliah tamu di Fakultas Hukum (FH) Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya, ia menjelaskan hasil penyadapan terhadap hakim itu terbukti efektif. "Sejumlah hakim yang terlibat memainkan perkara atau menerima gratifikasi berhasil ditangkap oleh KPK. Jadi, kami sudah memiliki daftar nomor handphone hakim-hakim di seluruh Indonesia," katanya. Suparman yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu mengatakan, pengawasan juga dilakukan dengan pemantauan persidangan-persidangan tertentu yang berpotensi terjadinya ketidakjujuran. "Polanya dengan terbuka dan tertutup. Terbuka itu dengan mengirimkan surat resmi ke pengadilan, sedangkan pola tertutup melalui pemantauan diam-diam," katanya. Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Yogyakarta juga mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan investigasi secara mendalam terkait rekam jejak ("track record") untuk memperkaya data tentang integritas seorang hakim. "Investigasi rekam jejak hakim ini terus kita dalami, baik dalam perilaku sehari-hari maupun dalam melakukan tugasnya sebagai hakim. Tentu yang kami inginkan adalah hakim agung itu harus jujur," katanya. Ia mencatat selama 2011 ada 21 hakim yang mendapatkan sanksi berat yakni pemecatan. Mereka ini terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti memainkan putusan dengan iming-iming berbagai hal, seperti uang, perempuan, menerima mobil, dan lain sebagainya. "Karena itu, kami berharap hakim-hakim di Indonesia mulai berubah, yakni menjaga integritas, memutuskan dengan benar sesuai hati nurani, dan tidak mudah tergoda oleh apapun. Ini sangat penting untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia," ujarnya. Sementara itu, Rektor UHT, Dr. Sutarno, dr. Sp.THT, SP-KL, SH, MH mengatakan, hakim itu ibarat wakil Tuhan di dunia. Karena itu hakim dengan posisi itu diharapkan bisa membuat putusan yang adil, dipercaya dan memiliki kepastian hukum. "Karena itu, pengawasan secara ketat, keras dan konsisten memang diperlukan agar hakim-hakim di Indonesia ini bisa berubah perilakunya. Tidak mudah tergoda dan selalu jujur," katanya. (ANT/dON).

HARI INI CUCU SA'DUDIN DIPERIKSA PANWASLUKADA

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi menerbitkan surat panggilan kedua untuk Ny. Cucu Sugiarti. Istri calon incumbent Bupati Bekasi, Sa'dudin, ini akan diperiksa terkait dugaan politik uang pada Sabtu, 3 Maret 2012. "Kami berharap mereka (Ny. Cucu dan tim kampanye) bisa datang saat pemanggilan kedua," kata Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran dan Tindak Lanjut Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Ratna Mulya Madurani, Kamis, 1 Maret 2012. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah juga memanggil jurnalis peliput kegiatan bagi-bagi uang tersebut pada Jumat, 2 Maret 2012. "Kami akan meminta keterangannya sebagai saksi yang melihat langsung bagi-bagi uang," katanya. Sebelumnya, Ny. Cucu Sugiarti tidak menghadiri panggilan pertama dari Panwas Pilkada Kabupaten Bekasi pada Kamis, 1 Maret 2012 kemarin. Pemanggilan ini untuk pemeriksaan terkait dugaan bagi-bagi uang yang dilakukan Ny. Cucu ke penduduk di Kecamatan Tambelang. Pembagian ini dilakukan di luar jadwal kampanye suaminya. Menurut Ratna Mulya, Ny. Cucu tak hadir karena sibuk menyiapkan agenda kampanye terbuka terakhir suaminya hari ini, Jumat, 2 Maret 2012. "Timnya menelepon kalau belum bisa hadir ke kantor Panwas Pilkada," kata Ratna lewat sambungan telepon selulernya. Ny. Cucu diduga melakukan politik uang pada 27 Februari 2012 lalu. Ia tertangkap kamera jurnalis saat membagikan uang ke penduduk di Kampung Balong Ampel, Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi. Nilai uang yang dibagikan bervariasi, Rp 10 ribu untuk anak-anak dan Rp. 50-100 ribu per orang untuk orang dewasa yang menyambut kedatangan Cucu. Pembagian uang disertai alat kampanye berupa stiker yang bergambar suaminya, Sa'dudin, dan pasangannya, Jamalullail. Dalam rekaman gambar dan video yang diperoleh Panwas Pilkada Kabupaten Bekasi, terlihat Cucu membagikan uang kepada sejumlah orang. Tak jauh dari Cucu berdiri, tampak seorang pria yang merupakan anggota tim pasangan Sa'dudin-Jamalullail membagikan stiker. Menurut Ratna Mulya, Panwas Pilkada belum bisa menyimpulkan Ny Cucu dan tim pemenangan Sa'dudin-Jamalullail bersalah. Sebab, sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 19 dan 20 Tahun 2009, harus dilakukan klarifikasi terkait kebenaran politik uang tersebut. "Klarifikasi saja belum dilakukan," katanya. Tapi Ratna memastikan Panwas Pilkada tetap memproses dugaan politik uang tersebut dengan memegang prinsip asas praduga tak bersalah. Setelah klarifikasi, kata Ratna, Panwas Pilkada akan melakukan kajian untuk dibawa ke sidang pleno. Jika ditemukan terjadi pelanggaran pidana, akan diteruskan ke kepolisian. “Jika ditemukan ada pelanggaran administrasi, akan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Bekasi,” katanya. Ketua tim sukses pasangan Sa'dudin-Jamalullail, Zainudin, membantah istri calon bupati itu melakukan politik uang. "Ibu Cucu memang biasa membagikan uang setiap kali berkunjung ke masyarakat," katanya. (HML).

LAODE IDA SOROTI FENOMENA PERTAMBAHAN HARTA PNS

Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida, menyatakan, Sabtu, fenomena gaya hidup mewah kalangan PNS tidak lagi rasional dibanding gaji resminya. Aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan serius. "Perilaku rakus seperti ini jangan dibiarkan berlarut. Jajaran penegak hukum seharusnya menyelidiki harta milik pegawai negri sipil (PNS), juga pejabat birokrasi pada umumnya, termasuk pejabat politik dan pejabat negara lainnya," katanya melalui jejaring komunikasi. Dikatakan, penyelidikan harta milik atas para PNS, Pejabat Birokrasi, Pejabat Politik dan Pejabat Negara tersebut, penting, untuk memastikan rasionalitas antara pendapatan resmi dengan harta yang dimiliki mereka. Ia merespons terbongkarnya kasus rekening gendut, mulai dari para pejabat Polri, PNS muda hingga terkini menimpa seorang yang dekat dalam lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan RI, Dhana Widyatmika."Kasus Dhana Widyatmika sebenarnya hanya merupakan butiran dari tumpukan gunung es koruptor di negeri ini," katanya. Laode Ida menuding banyak PNS memiliki harta dengan asal-usul yang tidak jelas serta mencurigakan. "Apalagi pejabat publik, baik di Jakarta maupun di daerah, umumnya memiliki banyak harta, tanpa jelas asal usulnya," ungkapnya. Semua ini, lanjutnya, begitu transparan dan terang benderang di mata publik, tetapi seolah dibiarkan berlanjut. "Jika (kita) tidak melakukan pembuktian terbalik seperti itu, maka jangan pernah bermimpi terwujudnya pemerintah dan atau pelaku korupsi yang jera terus melakukan perbuatan tak senonoh, mengambil uang negara bagi kesenangan pribadi," tandas Laode Ida. (aNT/dON).

MENTERI SOSIAL BERI BANTUAN SISWA KORBAN PENUSUKAN DI DEPOK

Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri memberikan santunan kepada keluarga Syaiful Munif, korban penusukan siswa SD yang terjadi di Depok pada Jumat 17 Februari 2012. Santunan sebesar Rp. 5 juta tersebut diserahkan Menteri Sosial kepada orang tua Syaiful Munif, Kino, pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Tapos, Depok, Provinsi Jawa Barat, Sabtu. Pada kesempatan itu, Menteri Sosial menanyakan kondisi Syaiful Munif yang saat ini masih di rawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Kondisi murid kelas enam SD itu sudah mulai membaik. "Insya Allah saya akan berkunjung melihat langsung kondisi Syaiful," kata Menteri Sosial. Selain memberikan santunan ke keluarga Syaiful Munif, Menteri Sosial juga menyerahkan santunan kepada 350 warga miskin di Depok sebesar Rp. 70 juta berupa paket sembako serta bantuan untuk tiga yayasan masing-masing sebesar Rp. 20 juta. Syaiful Munif, korban penusukan A, teman sekelasnya di SD Negeri I Cinere, Depok, terluka delapan tusukan kini dirawat di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Kedua orang tua Syaiful adalah tuna netra. Ayah Syaiful bernama Kino, sehari-hari bekerja di tempat urut di daerah Prapanca. Sedangkan ibunya bernama Nur adalah ibu rumah tangga. Penusukan tersebut terjadi pada Jumat, 17 Februari 2012 pagi, sekitar pukul 06.30 di kompleks Puri Pesanggrahan, Cinere, Depok. Kejadian penusukan bermula pada Kamis, 16 Februari 2012, ketika A tidak terima Syaiful Munif meminta telepon seluler yang dicurinya untuk dikembalikan. Keesokan harinya A mengajak Syaiful untuk berangkat bersama ke sekolah. Sebagai teman akrab mereka biasa berangkat sekolah bersama. Di tengah jalan A mengeluarkan pisau yang sudah dibawanya untuk menyerang Syaiful. Syaiful ditusuk hingga delapan kali. Setelah itu, ia dibiarkan terkapar di got hingga akhirnya seorang petugas keamanan kompleks menemukan Syaiful. (Ant/Don).

ANTASARI AZHAR DIIZINKAN MENJADI WALI NIKAH

Kantor Wilayah (Kanwil)Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten memberikan izin kepada Antasari Azhar untuk menjadi wali atas pernikahan anaknya serta menghadiri acara adat pernikahan tersebut pada 8 Maret 2012. "Kalau untuk resepsinya memang tidak diizinkan karena tidak diatur dalam PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan Pemasyarakatan," kata Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Imam Santoso di Serang, Jumat (2/3). Imam mengatakan, izin untuk Antasari Azhar tersebut sudah dikeluarkan sejak 23 Pebruari 2012 setelah pihak Kanwil Kemenkumham Banten menerima permohonan dari pengacara Antasari Azhar pada 18 Februari 2012. Dengan demikian, sesuai dengan PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan Pemasyarakatan, yang diantaranya mengatur tentang hak keperdataan lainnya berupa izin keluar lapas dalam hal luar biasa, maka yang Antasari diberikan izin sesuai dengan keperluan tersebut. Sedangkan untuk acara resepsinya, kata Imam, memang tidak diatur dalam ketentuan tersebut sehingga khusus untuk acara resepsi pernikahan tidak diberikan izin. Sebab hal yang luar biasa dimaksud dalam PP 32 1999 itu sifatnya meliputi meningalnya atau sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami, istri, adik atau kakak kandung, kemudian menjadi wali atas pernikahan anaknya serta membagi warisan. "Tidak benar adanya pernyataan sejumlah pihak bahwa Kemenkumham tidak memberikan izin kepada Antasari Azhar untuk menghadiri pernikahan anaknya," kata Imam Santoso. Ia mengatakan, berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan Pemasyarakatan, maka Antasari Azhar diberikan hak untuk menghadiri acara pernikahan anaknya karena harus menjadi wali, baik dalam acara adat Jawa berupa siraman dan rangkaian midhodareni pada 8 Maret 2012 maupun pada acara akad nikah tanggal 9 Maret 2012. Sesuai dengan standar operasional pelaksanaan izin keluar lapas dalam hal luar biasa tersebut, didampingi oleh petugas lapas dan pengawalan oleh pihak kepolisian yang saat ini sudah dikordinasikan dengan pihak Kepolisian setempat. "Izin keluarnya sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud, kalau menjadi wali hanya sebatas menjadi wali dan menghadiri acara adat pernikahan itu," kata Imam Santoso. (Ant/Don).

SAMSAT KOTA BEKASI MEMASANG PAPAN MEKANISME

Guna mempermudah wajib pajak (WP) mengurus pajak kendaraannya, kantor Samsat Kota Bekasi memasang papan mekanisme. Keberadaan papan mekanisme ini dapat membantu wajib pajak dalam pengisian lembar formulir yang harus diisi wajib pajak. Kanit Samsat Kota Bekasi AKP Moch Kunto Wibisono, didampingi Pamin STNK Iptu Rudi Supriadi, Jumat (2/3) mengungkapkan, dipasangnya papan mekanisme ini akan mempermudah wajib pajak dalam mengisi lembar formulir sebagai kelengkapan pembayaran pajak kendaraan, maupun balik nama kendaraan. Selain itu lanjut Rudi, adanya papan mekanisme wajib pajak tidak perlu repot-repot bertanya sana-sini, karena sudah ada keterangan dan mekanisme pengisian formulir yang harus harus mereka isi. Menurut Rudi, pemasanan papan mekanisme juga dapat mengurangi keberadaan calo di kantor Samsat. “Biasanya wajib pajak menggunakan jasa calo, karena tidak tahu mekanisme pengurusan pembayaran pajak kendaraan milik mereka,” katanya. Walaupu sudah terpasang papan mekanisme, anggotanya tetap siap membantu wajib pajak bila masih ada yang belum di ketahui atau mengalami kesulitan saat melakukan pengisian formulir tersebut. “Kita siap membantu wajib pajak, bila ada kesulitan dalam mengurus pajak kendaraan milik mereka,” kata Rudi. Ditempat terpisah, Amir, 36 tahun, salah seorang wajib pajak warga Mustika Jaya, mengungkapkan keberadaan papan mekanisme sangat membantu masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan miliknya. “Dengan membaca papan mekanisme ini, saya bisa mengetahui bagaimana mengisi formulir perpanjangan STNK. Ini sangat membantu wajib pajak,” kata Amir. (Ans/Don).

KENAIKAN SUHU BEBERAPA WILAYAH ASTENG MENGANCAM KESEDIAAN PANGAN

Kenaikan suhu di beberapa wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kenaikan suhu dunia. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan namun juga mulai mengancam kesediaan pangan dan perekonomian di negara-negara Asia Tenggara. Kondisi kenaikan suhu tersebut digambarkan dalam peta perubahan iklim yang dibuat UK Met Office berjudul “Dampak Peningkatan Suhu Global di Asia Tenggara” pada Desember 2011. Misalnya saja pulau Kalimantan mengalami kenaikan suhu sebesar 6 derajat Celsius, sementara Sumatera mengalami kenaikan suhu 5 derajat Celsius. Duta Besar Inggris Mark Canning mengatakan peta tersebut juga menggambarkan dampak dari kenaikan suhu di Asia Tenggara. Dampak tersebut misalnya saja terhadap perikanan laut dan perikanan budidaya di Indonesia. Berdasarkan penelitian, Indonesia merupakan salah satu negara yang akan mengalami penurunan terbesar dalam potensi hasi tangkapan perikanannya akibat pemanasan global. Suhu laut yang lebih panas dapat secara langsung mempengaruhi fisiologi, sejarah hidup, produktifitas dan distribusi ikan di laut. Padahal sebanyak lima juta orang di Indonesia menggantungkan diri pada sektor perikanan. Sementara di bidang pertanian, kenaikan suhu global rata-rata empat derajat Celsius bisa menurunkan hasil panen tanaman serelia, seperti padi dan jagung, bisa turun sebesar lima persen di seluruh Asia Tenggara. Namun penurunan hasil panen ini mungkin adalah skenario terbaik. Hal itu karena bila tanaman tidak merespon secara positif peningkatan karbon dioksida seperti yang diharapkan, maka penurunan hasil panen bisa sampai 30 persen atau lebih. (Pra/Don).

BLACK CAMPAIGN TIDAK DIPEDULIKAN SAJA

Pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Sa'duddin dan Jamalulail Yunus (Saja) tidak akan ambil pusing dengan kampanye hitam yang dituduhkan pada mereka. Kandidat yang diusung partai-partai Islam mulai dari PKS, PKB, dan PPP ini meyakini warga Kabupaten Bekasi merupakan pemilih yang cerdas. "Pemilih cerdas tentu tidak akan terpengaruh dengan kampanye-kampanye hitam yang ditujukan untuk menyerang kami. Sejumlah bukti yang tersaji selama Kabupaten Bekasi dibangun di bawah pemerintahan Bupati Sa'duddin sudah cukup untuk meyakinkan mereka memilih kembali Sa'duddin," ucap Jamalulail Yunus. Pernyataan tersebut disampaikannya usai menggelar kampanye terbuka di Lapangan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jumat (2/3/12). Kesempatan kampanye terbuka terakhir tersebut dihadiri sedikitnya 50.000 simpatisan pendukung pasangan ini. Salah satu kampanye hitam yang saat ini gencar menerjang pasangan Saja ialah dugaan politik uang yang dilakukan istri bupati, Ny. Cucu Sugiarti, beberapa waktu lalu. Ia kedapatan membagi-bagikan uang kepada warga Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang. Selain uang, stiker bertuliskan ajakan mencoblos pasangan Saja turut diberikan. Akan tetapi, tim sukses pasangan ini menampik kegiatan tersebut sebagai bentuk politik uang. "Ibu saat itu berkunjung bukan untuk kampanye, tapi menengok orang sakit. Memang sudah kebiasaan ibu membagikan uang kepada warga, bahkan sebelum memasuki masa kampanye Pemilukada," ucap Zainudhin selaku humas DPC PKS Kabupaten Bekasi. Sa'dudin dan Jamalulail memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilukada Kabupaten Bekasi 2012. Dengan dukungan PKS, PKB dan PPP mungkinkah Sa'dudin memimpin kabupaten Bekasi kembali. (Pra/Don).

GUGATAN PARA KEPSEK DITOLAK PTUN BANDUNG

Surat Keputusan (SK) Walikota Bekasi Nomor 820/ Kep.93-BKD/ XII/ 2012 tertanggal 12 Desember 2011 tentang pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah di luingkungan dinas pendidikan (Disdik) Kota Bekasi sudah diputuskan pada tanggal 1 Maret 2012. Diterangkan bahwa gugatan Agus Subrata dkk., Yetty Nugraha dkk., dan Sumaryana dkk. tidak diterima karena Plt. Walikota Bekasi memiliki kewenangan dan telah menempuh tahan prosedur yang berlaku. Diterangkan oleh Naufal Al Rasyid SH., bahwa gugatan bernomor 02/G/ 2012/ PTUN.BDG, 08/ G/ 2012/ PTUN.BDG dan 11/ G/ 2012/ PTUN.BDG dinyatakan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. "Plt. Walikota Bekasi memeiliki kewenangan untuk bertindak melaksanakan tugas dan kewajiban Walikota Bekasi untuk masa jabatan tahun 2008 sampai dengan 2013," katanya (2/3). Naufal menjelaskan, Dr. H. Rahmat Effendi telah memperoleh izin menteri dalam negeri untuk melakukan mutasi PNS sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri 832,.24/ 1278/ SJ tertanggal 13 Mei 2011. Kewenangan yang dimiliki tersebut juga diterangkan surat bernomor 132.32-308 tahun 2011 tertanggal 2 Mei 2011. Secara jelas, ditambahkan Naufal, surat Plt. Walikota Bekasi bernomor 890/ 2669-BKD1/ X/ 2011 tertanggal 21 Oktober 2011 merupakan surat konsultasi Plt. Walikota pada Gubernur Jawa Barat. Dan Gubernur Jawa Barat sudah memberikan persetujuan tertulis untuk melakukan mutasi tersebut melalui surat nomor 820/5286/BKD tertanggal 23 November 2011. Dengan demikian surat penetapan Majlis Hakim PTUN Bandung bernomor 02/ PEN/ 2012/ PTUN.BDG tertanggal 12 Januari 2012 dan surat 08/ PEN/ 2012/ PTUN.BDG tertanggal 1 Februari 2012 menjadi tidak relevan sehingga dicabut dan dibatalkan. Selain itu majlis hakim PTUN Bandung juga menolak permohonan penundaan para penggugat khusus perkara 011/ G/ 2012/ PTUN.BDG. Majlis hakim menghukum para penggugat perkara 02/G/2012/PTUN.BDG, 08/G/2012/PTUN.BDG dan 011/G/2012/PTUN.BDG dengan biaya perkarasebesar Rp. 210 ribu untuk perkara 02 dan 08 serta Rp. 189 ribu untuk perkara 011. PTUN Bandung dengan demikian dari perjalanan persidangan memutuskan/ amar putusan Menolak Eksepsi Para Penggugat. Tergugat pada Perkara tersebut adalah Dr. H. Rahmat Effendi selaku Plt. Walikota Bekasi dan Ekowati dkk selaku pejabat baru hasil mutasi. (Don).

MAKAN GRATIS DAN KEGIATAN SEMARAK HUT KE - 15 KOTA BEKASI

Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 15 Kota Bekasi tanggal 10 Maret 2012, Bagian Humas Pemerintah Kota Bekasi me-reales informasi kegiatan Fun Bike yang dipusatkan di Plaza Pemkot Bekasi jalan Ahmad Yani Nomor 1. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2012 dengan juga menyediakan stand-stand makanan serta minuman gratis bagi pengunjung. Dalam reales tersebut diterangkan makanan berupa bakso, Siomay, Goreng-gorengan, bubur ayam, bubur kacang hijau, Mie ayam, ketoprak, ketupat tahu, nasi uduk, soto ceker, batagor, sate kikil, gado-gado, soto mie, dan asinan diterangkan dapat dimakan dengan gratis. Selain itu berbagai minuman seperti es kelapa, es doger, es cincau, bajigur, Aqua, es buah, ice cream, es durian, es cendol, soop buah dan skoteng juga gratis dapat dinikmati. Kegiatan tersebut dapat dibnikmati bersama keluarga berbarengan dengan kegiatan Fun bike dan gerak jalan yang diadakan dalam rangka menyemarakkan HUT ke-15 kota Bekasi. Kegiatan yang berlangsung pada hari minggu tersebut menurut jadwal merupakan acara yang luar biasa meriah karena melibatkan seluruh instansi di lingkungan pemerintah kota Bekasi. (Don).

PT. JAYA ANCOL BERI KADO HUT KE-15 KOTA BEKASI

PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. memberikan kado yang dapat dinikmati seluruh warga Kota Bekasi di momen hari jadi ke-15 Kota Bekasi yang jatuh pada tanggal 10 Maret 2012. Seluruh warga Kota Bekasi mendapatkan kesempatan menikmati sejumlah wahana di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta dengan harga khusus. Humas PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Nicke Putri mengatakan, program ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaannya untuk masyarakat. Kebetulan, pada bulan Maret ini Kota Bekasi merayakan hari jadinya, sehingga dipilih sebagai sasaran program ini. "Sebelum Kota Bekasi, kami pernah melakukan program serupa untuk warga Kota Bandung tahun lalu. Setelah Kota Bekasi, warga Bogor yang akan mendapatkan kesempatan selanjutnya," katanya. Nicke menyadari, meskipun jarak Bekasi-Jakarta relatif dekat, tapi banyak warga Bekasi yang mungkin belum pernah menikmati berbagai wahana yang ada di Taman Impian Jaya Ancol karena pertimbangan harga. Untuk itu, di momen bahagianya ini, warga Bekasi diberi kesempatan menikmati wahana di Ancol dengan potongan harga hingga 35 persen. "Diskon berlaku di Dunia Fantasi, Atlantis Water Adventure, Ocean Dream Samudera, dan Fantastique. Kami targetkan 500 ribu warga Bekasi bisa memanfaatkan program ini," katanya. Program ini berlaku bagi seluruh warga Kota dan Kabupaten Bekasi. Cukup dengan memberikan foto kopi KTP domisili Bekasi, pengunjung bisa membeli maksimal dua tiket masuk dengan harga diskon. Programnya berlaku pada 10-25 Maret 2012. Syarat mendapatkan diskon 35 persen, warga Bekasi cukup menunjukan tanda pengenal asli dan foto copy KTP atau SIM penduduk Bekasi kepada kasir. “ caranya sangat mudah kok untuk mendapatkan diskon ini kita hanya menunjukkan tanda pengenal asli dan foto copy KTP atau SIM penduduk Bekasi ” Jelas Nicke. (Pra/Don).

DISNAKER KOTA TANGGERANG DIDUDUKI BURUH HAND SUNTEX

Ratusan buruh dari perusahaan garmen PT. Hand Sumtex, menduduki kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang. Mereka mendesak agar pihak Disnaker segera memanggil pihak perusahaan untuk memecat ratusan buruh rekan mereka yang telah berdemo selama sepekan. "Gara-gara mereka demo, pemilik perusahaan jadi mau menutup pabrik dan karenanya para buyer jadi kabur," kata Sugandi, orator dalam aksi tersebut. Seperti diketahui, sekitar 200 buruh PT Hand Sumtex yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) berdemo sejak 23-29 Februari. Mereka menuntut agar perusahaan meningkatkan kesejahteraan buruh. Namun ternyata di perusahaan tersebut terdapat dua serikat pekerja. Selain FSBI, juga ada Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (FSPTSK) yang mana mayoritas buruh di sana tergabung di dalamnya. "Anggota kami sekitar 1.400 orang," ujar Isno, Ketua FSPTSK PT. Hand Sumtex. Karena itu, kata Isno, kubunya merasa keberatan atas aksi sesama rekannya yang tergabung dalam FSBI. Akibat aksi demo selama seminggu itu, pihak manajemen perusahaan menjadi marah. "Jadi kami mendukung perusahaan agar tidak tutup. Lebih baik mereka semua dipecat, karena ini dapur kami!" ucap Isno dengan nada marah. Menurut Isno, PT. Hand Sumtex sudah cukup baik kepada buruh. "UMK 2012 sudah dijalankan yaitu Rp. 1,529 juta/bulan. Kalau uang makan memang belum dinaikkan, masih Rp. 2.000/hari," ujarnya. Pengurus FSPTSK mendesak pihak Disnaker untuk segera memanggil pihak perusahaan agar segera memecat 200 buruh yang tergabung di FSBI. Perwakilan buruh lalu ditemui oleh Suprapto, Kabid Hubungan Industrial Disnaker Kota Tangerang. Akhirnya, Kamis petang, seusai melakukan pertemuan dengan Disnaker Kota Tangerang, Manager Personalia PT Hand Sum Tex, Muhammad Anwar, akhirnya memutuskan memenuhi tuntutan FSPTSK untuk memecat 200 buruh yang tergabung dalam FSBI. "Benar, sekitar 200 buruh terpaksa dirumahkan untuk kelangsungan perusahaan," kata Ketua DPD SPTSK Provinsi Banten, H Gozali, kemarin. Dalam perundingan tersebut disepakati, Jumat (2/3) dan Sabtu (3/3) seluruh karyawan diliburkan dan masuk kembali Senin (5/3), kecuali 200 buruh yang tergabung dalam FSBI, karena mereka terpaksa dirumahkan . "Namun selama dirumahkan tetap mendapat upah. Soal lama waktu proses dirumahkan itu, kami belum tahu sampai kapan. Yang jelas mereka tidak boleh ada di area pabrik," katanya menegaskan. (ver/Don).

PEMBEBASAN LAHAN CIJAGO II DILANJUTKAN

Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) kembali melakukan pembebasan lahan Seksi II di Balai Kota Depok. Pembebasan lahan itu mencapai 47 bidang atau 1,02 hektar senilai Rp 27 miliar. "Pembebasan lahan ini meliputi wilayah Kemirimuka (Beji), Baktijaya (Sukmajaya), dan Cisalak Pasar (Cimanggis)," ujar Ketua TPT Tol Cijago, Sugandhi. Menurut Sugandhi, dengan adanya pembebasan lahan itu maka luas lahan yang sudah dibebaskan di Seksi II mencapai 20 hektar dari total lahan 53 hektare. Nilai pembebasan lahan itu totalnya saat ini mencapai Rp 456 miliar. "Satu-dua bulan lagi akan ada pembebasan lahan sebanyak 37 bidang senilai Rp 10 miliar. Target kami Juli 2012 pembebasan lahan sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada yang menolak," katanya. Dikatakan Sugandhi, kebanyakan lahan belum dibayarkan, karena pemilik menginginkan TPT menaikkan harga. Namun hal itu sulit diwujudkan, karena harga tanah sudah ditentukan oleh tim apraisial. Tim tersebut sudah menghitung dari berbagai macam sisi. Dari mulai sisi strategis, ekonomis, sosial, dan psikologis. Kabul (45), warga Baktijaya, Sukmajaya, yang tanahnya telah dibebaskan menyatakan bahwa ia mendukung program pemerintah tersebut. Oleh karena itu ia rela tanahnya dibebaskan. "Ini demi kepentingan umum, karena itu kami setuju. Ini merupakan salah satu upaya mengurai kemacetan di Kota Depok," paparnya. Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok, Dudi Miraz, meminta TPT segera melakukan pembayaran beberapa bidang lahan milik warga yang sudah bersedia dibebaskan. "Kami pemerintah tidak ingin melihat warga sengsara. Makanya kami mendorong agar TPT segera membayarkan lahan warga yang sudah mengajukan diri untuk dibebaskan," ujarnya. Tol Jagorawi-Cinere terdiri dari tiga seksi dengan total sepanjang 14,7 kilometer. Seksi pertama mulai dari tol Jagorawi-Jalan Raya Bogor, seksi II Jalan Raya Bogor-Margonda, dan seksi III Jalan Margonda-Cinere. (dod/Don).

MANAGEMENT TRAFFICT DIBUTUHKAN BEBERAPA RUAS JALAN DI KOTA BEKASI

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama di wilayah setempat menyusul segera rampungnya pembangunan jembatan layang Ahmad Yani. "Jembatan penghubung menuju kawasan utara Kota Bekasi itu direncanakan rampung pada November 2012," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Supandi Budiman di Bekasi, Kamis (1/3). Menurut dia, keberadaan jembatan penghubung senilai Rp. 170 miliar persembahan PT Summarecon itu akan berimbas pada perubahan arus lalu lintas sejumlah jalan yang bersinggungan dengan lokasi jembatan. "Jalan tersebut adalah Jalan Mochtar Tabrani, Jalan Perjuangan, Jalan Ahmad Yani, dan jalan lingkungan di Kelurahan Kayuringin sampai Pekayon Jaya," katanya. Rekayasa lalu lintas, kata dia, dilakukan guna mengurangi beban tampung jalan dan memaksimalkan kenyamanan berkendara di sekitar jalan tersebut. "Kami akan pasang sejumlah rambu di ruas jalan tersebut serta peningkatan kelas jalan. Kami juga masih menyusun rekayasa lalu lintasnya," ujar Supandi. Dikatakan Supandi, jembatan tersebut turut membantu pengurangan beban lalu lintas di Jalan Juanda, Sudirman, dan Sultan Agung sebesar 30%. "Kami juga berencana akan membuat Jalan Juanda yang saat ini satu jalur menjadi dua jalur karena mengalami pengurangan beban lintasan," demikian Supandi. Beberapa ruas jalan di kota Bekasi membutuhkan management traffict yang baik agar aksebilitas jalan dapat berlangsung dengan baik. Bakal rampungnya fly over Ahmad Yani akan meningkatkan aksebilitas jalan Bekasi Utara dengan Bekasi Selatan. (Don).

PENERANGAN TEROWONGAN JALAN AHMAD YANI TIDAK ADA

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi meminta Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi memasang lampu di putaran Jalan Ahmad Yani. Sebab putaran jalan yang berupa terowongan tersebut minim penerangan sehingga dikhawatirkan membahayakan pengendara. "Terowongan itu jalurnya memutar, tidak lurus. Otomatis pengemudi harus berhati-hati melajukan kendaraannya. Tanpa bantuan penerangan, khawatirnya banyak pengendara yang bisa terlibat kecelakaan," ucap Kepala Dishub Kota Bekasi Supandi Budiman, Kamis (1/3/12). Tak hanya kondisi terowongan yang jalurnya memutar serta gelapnya kondisi di sana yang mengharuskan pengendara berhati-hati. Kehadiran reklame yang memenuhi dinding terowongan pun memaksa pengendara harus esktra hati-hati. "Pada dasarnya reklame itu memang tidak mengganggu pengendara. Namun bukan tidak mungkin, ada pengendara yang tidak konsentrasi mengemudinya karena terlalu memperhatikan iklan tersebut," katanya. Crossing Tol Jalan Ahmad Yani yang memiliki trowongan di musim hujan juga digenangi air yang mengakibatkan kondisi jalan buruk. Tidak adanya penerangan jalan bisa berpengaruh buruk jkarena jarak pandang pengendara sangat pendek dan berbahaya.(Pra/Don).

GMBI KEMBALI SOAL BANGUNAN LIAR

Ratusan orang berunjuk rasa yang mengatasnamakan diri Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Forum Warga Bekasi (FWB) di Kantor Walikota Bekasi, Kamis (1/3). Mereka menyatakan meminta dan mendesak Pemerintah Kota Bekasi, dibawah kepemimpinan Plt. Walikota, Rahmat Effendi, agar bertindak tegas untuk menutup, menertibkan dan membongkar bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Maraknya pembangunan minimarket baru itu menuai protes dari aktivis Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Sekitar 200 anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif mendampingi pedagang tradisional di Kota Bekasi itu menggelar demonstrasi di depan Kantor Walikota dan DPRD Kota Bekasi.“Kami mendesak Pemerintah Daerah segera membuat aturan hukum pembatasan minimarket,” kata Ketua GMBI Zakaria saat demo berlangsung. Aksi protes tersebut dilakukan karena sejak ide pengurangan minimarket dilontarkan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Rahmat Efendi, pada Januari 2011 lalu, tak terbukti pembangunan minimarket baru dibatasi. “Minimarket di daerah perumahan terus tumbuh subur di hampir seluruh kecamatan sehingga membuat pedagang kecil makin terpuruk dan pasar tradisional sepi,” kata Zakaria. Zakaria juga menambahkan tuntutanya memeriksa oknum-oknum yang terlibat dalam perjokian ijin mendirikan bangunan ruko Kalimalang Plaza. Mafia Perizinan (Marina), menurut Zakaria, harus dibersihkan dari institusi pemerintah kota Bekasi. Sayang saat aksi berlangsung Plt. Walikota sedang tidak berada di kantor. Plt. Walikota sedang memimpin deklarasi di Kantor Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. (Don).

KOMISI D PERTANYAAN PENGELOLAAN OLEH PIHAK KETIGA

Komisi D DPRD Kota Bekasi menduga telah terjadi pelanggaran tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antarSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengelolaan lapangan futsal di kompleks GOR Bekasi oleh pihak ketiga. Pasalnya, Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata (Disporbudpar) Kota Bekasi yang membawahi kewenangan tersebut tidak mengetahui perihal pengelolaan lapangan futsal oleh pihak ketiga tersebut. Hal tersebut diketahui saat Komisi D DPRD Kota Bekasi melakukan inspeksi ke lapangan futsal di kompleks GOR Bekasi. Sejumlah pekerja tampak masih memperbaiki konstruksi gedung yang belum rampung. Sebelumnya, gedung berukuran 20x33 meter persegi itu sudah lama dibiarkan terbengkalai. "Tapi sekarang sudah hampir rampung seperti ini dan akan dibuka sebagai tempat futsal untuk umum. Padahal tidak pernah ada pengajuan di APBD Kota Bekasi, baik di tahun anggaran 2011 maupun 2012 untuk biaya perbaikan atau perawatannya," ucap Ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi Heri Koswara. Kepala Disporbudpar Kota Bekasi Aan Suhanda pun tidak tahu menahu perihal pembangunan lapangan futsal tersebut. Pengajuan perbaikan atau pengelolaan oleh pihak ketiga tidak melalui dirinya. "Justru yang saya tahu, gedung ini sengaja tidak diperbaiki karena termasuk dalam site plan renovasi total Stadion Patriot. Dalam site plan, lokasi ini nantinya akan dijadikan area parkir. Jadi sudah pasti tidak boleh didirikan bangunan," kata Aan. Komisi D pun akan mencari tahu lebih lanjut perihal kerja sama yang dijalin pemerintah dengan pihak ketiga yang mengelola gedung tersebut. Salinan perjanjian kerja sama antara Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dengan CV Anugrah Jaya per tanggal 26 Desember 2012 akan ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah Kota Bekasi sendiri saat ini baru membangun stadion Patriot Bekasi dengan biaya keseluruhan Rp. 650 milyar. Saat ini proyek baru menyelesaikan tiang pancang stadion dengan nilai proyek lebih dari Rp. 23 milyar. (Don).

HAMPIR 200 KARYAWAN PT. URC KERACUNAN MAKANAN

Sebanyak 199 orang karyawan PT. URC di Jalan Sulawesi Blok M27 Kawasan MM2100, Desa Ganda Mekar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (29/2/2012) kemarin keracunan makanan. Mereka masih menjalani perawatan di tiga rumah sakit. Informasi dari Polsek Metro Cikarang Barat, jumlah korban yang dibawa ke RS. Karya Medika Cibitung sebanyak 150 orang, ke RS. Karya Medika Tambun berjumlah 43 orang dan 6 orang dibawa ke Klinik Danau Indah untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Para karyawan tersebut mengalami mual, mules serta muntah-muntah setelah makan siang makanan dari katering yang disediakan perusahaan. Petugas Polsek Metro Cikarang Barat mengamankan makanan katering berupa nasi, telur balado, kerupuk pangsit, sayur wortel sawi dan semangka, untuk diperiksa di laboratorium. (Don).

SEBAGIAN BESAR PNS INDONESIA TIDAK KOMPETEN

Sekitar 95 persen dari total 4,7 juta pegawai negeri sipil di Indonesia tidak memiliki kompetensi di bidangnya, kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar. "Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen pegawai negeri sipil (PNS) berbagai golongan belum memiliki kapasitas," katanya usai penandatanganan Pakta Integritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Yogyakarta. Menurut dia, banyaknya PNS yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas tersebut disebabkan jumlah lapangan kerja dan angkatan kerja tidak seimbang. Dalam setahun hanya sekitar 100.000 formasi PNS yang disediakan, sedangkan angkatan kerja mencapai tiga juta orang. "Oleh karena itu, ke depan PNS harus dipilih yang benar-benar memiliki daya saing yang bagus dan mempunyai kemampuan. Selama ini PNS yang diterima setiap tahun sekitar 60.000 orang," katanya. Ke depan, kata dia, jumlah PNS yang diterima itu akan dikurangi menjadi setengahnya, karena akan dipilih yang memiliki kompetensi dan kapasitas. Saat ini jumlah PNS yang diterima banyak, tetapi kompetensinya kurang. "PNS yang mempunyai kompetensi di bidangnya masih sedikit, hanya sekitar lima persen dari 4,7 juta PNS. Jadi, yang banyak hanya untuk disuruh, bukan yang kerja mandiri, nanti itu akan dirapikan pelan-pelan," katanya. Ia mengatakan, jumlah 4,7 juta PNS tersebut sebenarnya sudah berlebihan, sehingga ada moratorium. Namun, sisa honorer yang ada akan dimasukkan dulu. "Pembukaan formasi PNS ke depan berdasarkan kebutuhan, kemudian akan diangkat sesuai dengan jabatan, tugas, dan fungsi," katanya. Ditanya tentang kenaikan gaji PNS yang menjadi sorotan banyak kalangan, ia mengatakan, gaji pokok merupakan elemen hak PNS yang harus dibayarkan. "Gaji itu dasar dan hak PNS. Jadi harus dibayarkan karena orang tidak boleh lapar," kata Azwar. (Don).

LETKOL INF. AGUS PRASETYO UTOMO KOMANDAN BARU TAJIMALELA

Danbrigif 1 PIK/JS dalam amanatnya pada Serah terima Jabatan Komandan Batalyon 202/ Tajimalela dari Letkol. Inf. Heru Agung Aryandhono kepada Letkol Inf. Agus Prasetyo Utomo menyampaikan bahwa keberhasilan pembinaan satuan tidak datang begitu saja, akan tetapi merupakan suatu upaya keras melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian yang baik, dari unsur komandan mulai Danru sampai dengan Danyon. Satukan visi dan persepsi seluruh prajurit dalam melaksanakan setiap tugas, saya yakin Yonif 202/Tajimalela akan menjadi satuan kebanggaan Kodam Jaya dan masyarakat Bekasi," kata Kolonel Inf. Sonny Apriyanto (1/3). Tantangan tugas satuan jajaran Brigif 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti sebagai pengaman Ibukota saat ini bukan semakin ringan, terlebih lagi Batalyon Infanteri 202/Tajimalela mempunyai peran yang penting dan strategis, dalam upaya mengamankan Ibukota dari setiap ancaman dan gangguan keamanan yang mungkin timbul. "Tugas pengamanan Ibukota bukanlah tugas yang ringan, tetapi tugas yang sangat berat dan membutuhkan pengorbanan yang cukup besar, sekaligus penuh tantangan dan godaan," Kata Dan Brigif I tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemampuan, daya tahan dan mental yang tangguh dari setiap Prajurit Yonif 202/Tajimalela. Hal ini disebabkan oleh dinamika wilayah yang sangat padat, dan membutuhkan kesiapsiagaan yang prima. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai melalui latihan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut, juga senantiasa meningkatkan kwalitas diri sebagai prajurit TNI. Berbagai bentuk latihan perorangan maupun satuan, harus terus dipelihara dan dikembangkan serta disesuaikan dengan tuntutan perkembangan situasi dan kondisi, dengan cara itulah akan terwujud prajurit handal yang memiliki kemampuan tinggi. Danbrigif 1 PIK/JS juga menyampaikan bahwa untuk dapat mencapai keberhasilan yang maksimal dalam pencapaian tugas bukanlah semata menjadi tanggung jawab unsur pimpinan atau komandan satuan semata. Namun merupakan tanggung jawab seluruh prajurit sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tanpa dukungan yang maksimal dari seluruh prajurit maka sangatlah mustahil satuan ini dapat melaksanakan tugas dengan baik, untuk itu saya tekankan kepada prajurit Tajimalela memberikan dukungan yang maksimal kepada komandan. "Jadikan komandan kalian sebagai satu-satunya nahkoda dalam memimpin satuan ini, sehingga komandan kalian akan betul-betul menjadi komandan diantara komandan yang lain dalam memimpin satuan ini untuk menuju keberhasilan tugas," tegas Kolonel Inf. Sonny Apriyantono. Acara serah terima Danyon disaksikan oleh seluruh prajurit Batalyon Infanteri 202/Tajimalela, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cab. XI Brigif 1 beserta pengurus, Kapolres Metro Bekasi, Sutriono Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Rekson Sitorus dan Jajaran Pimpinan Kodam Jaya. Kolonel Inf. Sonny Apriyato berharap Batalyon 202/ Tajimalela dapat menjadi tulang punggung Pengamanan Ibu Kota. (Don).

HATI-HATI PEMBAJAKAN KENDARAAN

Hati-hati jika berkendara di seputar Tol Cikampek, Kabupaten Bekasi. Ada kawanan pembajak kendaraan beraksi di rest area Tol Cikampek. Mereka mengancam korban dan membawa kabur kendaraan. Seperti yang dialami sopir dan kernet truk gandeng, Aris (27) dan Eko (27). Truk gandeng yang mereka kendarai tiba-tiba dibajak 4 pria tak dikenal saat beristirahat di rest area tol Jakarta-Cikampek KM 39 desa Pasir Tanjung, Cikarang Pusat. "Itu truk memuat biji plastik. Mereka kelelahan jadi berhenti di rest area dan tidur" kata Kabag Humas Polres Kabupaten Bekasi AKP Wahyudin, Rabu (29/2/2012). Saat itu tidur itu, pintu kanan truk dikunci. Sedangkan pintu kiri tidak ditutup. Dari pintu inilah pelaku lantas naik ke atas truk dan mengancam Aris dan Eko. "Pelaku manjat dan masuk menodong serta mengancam korban dengan pisau. Mereka lalu mengambil alih truk," katanya. Pelaku kemudian mengikat kedua korban dan membuangkan di pintu keluar tol Cikampek. Truk dan beserta isinya biji plastik sebanyak 32,5 ton dibawa kabur pelaku. "Kita belum bisa taksir berapa nilai kerugian dalam rupiah," ungkapnya. Sementara itu, dalam situs Humas Polda Metro Jaya dijelaskan Aris dan Eko berangkat dari Cilegon, Banten pada Senin (27/2), pukul 23.00 WIB. Keduanya hendak menuju Solo, Jawa Tengah. Namun Selasa (28/2), sekitar pukul 03.20 WIB, saat mereka memarkirkan truknya di rest area, tiba-tiba 4 pria naik ke atas truk tersebut. (HMSP/Don).

ACARA PLT6. WALIKOTA HARI KAMIS, 1/3/2012

Agenda Kegiatan Plt Walikota Bekasi, 1 Maret 2012. Pukul 8.30 : Serah terima Komandan Yonif 202/Tajimalela dari Letkol. Inf Heru Agung Aryandhono kepada Letkol. Inf A. Prasetyo Utomo, Tempat : Lap. Upacara Yonif 202/Tajimalela. Pukul 9.00 – selesai : Deklarasi kerukunan antar umat beragama tingkat kecamatan se-Kota Bekasi tahun 2012, Tempat : Lap. Futsal Andalas, Kel. Jatiluhur, Kec. Jatiasih. Pukulm 9.00 : Pelantikan pengurus LPTQ Kota Bekasi periode 2011-2014 dan rakerda LPTQ Kota Bekasi 2012, Tempat : Asrama Haji, Bekasi. Pukul 13.00 : Deklarasi kerukunan antar umat beragama tingkat kecamatan se-Kota Bekasi tahun 2012, Tempat : Aula Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat.

GANGUAN AKSES KOMPUTER, PELAYANAN TERGANGGU

Akibat rusaknya jaringan komputer di ruang foto, ratusan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Bekasi Kota terlantar. Rusaknya jaringan komputer terjadi sejak pukul 08.00 WIB dan hingga berita ini dibuat pada pukul 11.15 WIB, kerusakan itu belum teratasi. Karena kerusakan pada jaringan komputer itu, mengakibatkan pemohon SIM baik pembuatan baru maupun perpanjangan mengaku kecewa. “Waktu saya banyak terbuang disini. Padahal saya harus kerja, mendingan saya pulang. Besok balik lagi aja,” ujar Andhika, warga Kayuringin Bekasi Selatan yang akan mengurus perpanjangan SIM C. Jaringan komputer yang mengalami kerusakan membuat ratusan pemohon SIM tidak bisa di foto dan terpaksa harus menunggu, tanpa kepastian kapan komputer akan kembali normal. Selain itu peristiwa ini juga membuat warga yang baru saja datang untuk mengurus SIM terpaksa gigit jari. “Padahal saya sempet-sempetin izin sama atasan. Ya sudah, mudah-mudahan besok sudah kembali normal,” kata Budi warga Bintara Bekasi Barat. Menurut salah satu orang yang biasa membantu pembuatan SIM, kerusakan jaringan itu sudah beberapa kali terjadi. “Biasanya cuma sejam, tapi ini sudah tiga jam lebih belum bener,” katanya. Kerusakan terjadi pada jaringan utama, sehingga data para pemhon SIM tidak masuk ke database Polresta Bekasi Kota.(Don).

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEJAK DINI

Plt.Walikota_Bekasi Dr.H.Rahmat_Effendi, hari ini, Selasa (28/2), bertempat di Sekolah Victory Plus, bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota_Bekasi, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bapak Harismoyo dan Bapak Lucy Jani dari Transparency International Indonesia, mendeklarasikan pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan. Acara yang diselenggarakan oleh Sekolah Victory Plus berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota_Bekasi ini, menjadi bukti adanya tekad yang kuat dari para pelajar, tenaga pendidik dan kependidikan, serta stakeholder pendidikan untuk mengambil prakarsa mencegah dan menanggulangi korupsi di lingkungan sekolah. Dalam sambutannya, Plt.Walikota_Bekasi Dr. Rahmat_Effendi mengatakan, bahwa tekad tersebut sejalan dengan Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. ”Melalui kegiatan ini, semoga dapat membangkitkan perhatian para pelajar tentang bahaya korupsi. Dengan pendekatan dan pemahaman sejak jauh–jauh hari, pelajar bisa lebih paham mengenai arti korupsi”, ujar Rahmat Effendi. Lebih lanjut, Plt.Walikota berharap untuk terus mendeklarasikan Pendidikan Anti korupsi dari satu sekolah ke sekolah lain, dengan begitu diharapkan pemahaman tentang korupsi, khususnya bagi pelajar di Kota_Bekasi akan tumbuh. (tIM/Don).

PENGUSAHA KOTA BEKASI MENUJU PROFESIONALISME BEBAS KKN

Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peran aktif dunia usaha dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya di Kota_Bekasi, harus bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selanjutnya, juga harus melaksanakan tugas pembangunan yang baik, tepat sasaran dan bermanfat bagi masyarakat, demikian yang dikemukakan oleh Plt. Walikota_Bekasi Dr.H.Rahmat_Effendi, pada acara Diskusi Publik yang diselenggarakan Kadin Kota_Bekasi, di Hotel Horison Kota_Bekasi, Selasa (28/2). Beliau menjelaskan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara transparan, agar kualitas pembangunan semakin membaik. Selain itu, Rahmat_Effendi juga berharap para penyelenggara pengadaan barang/jasa lebih profesional. Minimnya kualitas dan kapabilitas SDM aparatur di bidang pengadaan barang/jasa untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, menjadi kendala yang dihadapi saat ini, "Saya berharap, dukungan baik dari pemerintah maupun pengusaha dengan melakukan perubahan dan perbaikan terus dilakukan untuk menuju pemerintahan yang baik", tegas Dr. H. Rahmat Effendi. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Kadin Kota_Bekasi, Ketua DPRD Kota_Bekasi, Kepala Dinas/SKPD, unsur muspida, perwakilan KPK, Kepala Balai LPSE Provinsi Jabar, Pengusaha-pengusaha, serta tamu undangan lainnya.

PENGACARA PEMKOT MINTA HAKIM PTUN TOLAK GUGATAN

Pengacara Plt. Walikota Bekasi, Naufal Al Rasyid, yakin Dalam pokok perkara Tergugat (Plt. Dr. H. Rahmat Effendi) telah melakukan konsultasi berjenjang kepada Gubernur Jawa Barat dengan tembusan kepada Mendagri tertanggal, 24 Oktober 2011. Naufal berdalil bahwa surat tersebut dan kewenangannya diatur psl 13 ayat (1) UU No. 32 thn 2004 tetang Pemda. Dalam aturan tersebut dimana jelas menerangkan kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi penyelenggaraan pendidikan. Sehingga Mutasi Kepala sekolah sudah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dalil-dalil tersebut sehingga Permohonan Tergugat I dan Tergugat II merupakan Intervensi pada proses persidangan perkara 02 dan 08. "Oleh sebab itu kami Memohon kepada Majelis Hakim untuk Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya," Kata Naufal selaku kuasa hukum (28/2). Plt. Walikota Bekasi digugat lebih dari 20 kepala sekolah dilingkungan dinas pendidikan kota Bekasi terkait mutasi dan rotasi guru di kota Bekasi. Selain sempat terjadi unjuk rasa di sekolah tempat para penggugat mengajar, tidakan penyitaan sempat dilakukan karena majelis Hakim sempat mengeluarkan surat penanghuhan pelaksanaan SK mutasi. Namun dalam beberapa persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah keluar putusan Hakim agar beberapa penggugat untuk patuh melaksanakan SK mutasi. Keputusan itu diambil setelah majelis Hakim PTUN Bandung melakukan pemanggilan dan sidang pembuktian terkait perkara gugatan 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan dimohonnya kepada Majelis Hakim untuk Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, pelaksanaan SK oleh para penggugat otomatis harus dilaksanakan apabila Hakim menyetujui. "Kami serius mengikuti jalannya persidangan yang diselenggarakan PTUN," Kata Naufal. Seperti diketahui juga, bahwa Hakim PTUN Bandung juga sudah memberi perintah kepada para penggugat untuk melaksanakan tugas sesuai SK mutasi. "Menjalankan tugas sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010," jelas Naufal. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

KOMISI C AKAN SIDAK PASAR KOTA BEKASI

Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ko0ta Bekasi akan lakukan Inspeksi Mendadak (DPRD) Kota Bekasi ke pasar di wilayah kota Bekasi dalam waktu dekatr. Hal ini dikatakan Heli Mulyaningsih salah satu anggota Komisi C saat dikonfirmasi melalui phone cell-nya di DPRD Kota Bekasi. Heli mengatakan, bahwa sidak yang akan dilakukan Komisi C terkait pengelolaan pasar-pasar di wilayah kota Bekasi yang dikonfirmasi masih belum jelas. "Seharusnya Pasar Harapan Jaya sudah diserah-terimakan ke pemerintah kota Bekasi," kata Heli memberi contoh (27/2). Heli berharap Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) mau mengevaluasi pasar-pasar di kota Bekasi agar semua dapat terkontrol dan jelas pengawasannya. "Kami berharap Dispera mengevaluasi pasar-pasar yang terkoordinasi di lingkungan Dispera," katanya. Harapan itu, dikatakan Heli, agar masyarakat yang menggunakan pasar diseluruh kota Bekasi dapat nyaman menggunakan pasar untuk kegiatan transaksi. "Kenyamanan pasar di kota Bekasi sangat diharapkan oleh masyarakat kotra Bekasi," imbuh Heli. Kedepan, ditambahkan Heli, Komisi C DPRD Kota Bekasi akan merekomendasikan adanya peraturan walikota (Perwal) untuk pengelolaan pasar yang baik."Komisi C akan membuat rekomendasi adanya perwal untuk pengelolaan pasar yang baik," katanya. Selain diharapkan dapat membuat warga pasar dan masyarakat umum nyaman, pasar di kota Bekasi diharapkan dapat memberikan kontribusi besar pada Pendapatan asli Daerah (PAD). "Dispera harus mendata dan mengevaluasi keberadaan pasar agar nyaman dan memberi masukan bagi PAD pada kota Bekasi," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Bekasi. Perwal sendiri dibuat agar langkah tekhnis dapat dilakukan dengan jelas sebelum peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan pasar dibuat. "Perwal dibutuhkan agar proses pengelolaan pasar dapat berjalan dengan baik sebelum ada Perda-nya, " tambah Heli. Komisi C DPRD Kota Bekasi akan melakukan sidak dalam rangka mengetahui kondisi pengelolaan pasar-pasar di Kota Bekasi. "Ada pasar yang seharusnya pengelolaannya sudah diserahkan ke pemerintah kota Bekasi, tapi informasinya sampai saat ini belum juga," kata wakil rakyat dari Bekasi Utara tersebut. Sidak itu untuk mengecek kondisi pasar-pasar di kota Bekasi agar diketahui dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah kota Bekasi. "Jadi Pasar yang menurut perjanjian harusnya sudah diserahkan juga diketahui kondisi sesungguhnya," jelas Heli. Heli secara tegas mengatakan bahwa Komisi C ingin men-cek pengelolaan pasar selama ini bagaimana keadaannya. "Nyaman atau tidak untuk transaksi," katanya. (Don). ( Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

POLRES METRO BEKASI BERI EDUKASI PADA ANAK TAMAN KANAK-KANAK

Polresta Bekasi Kota memberikan penjelasan kepada 80 anak-anak dari TK Al-Irsyad Al Islamiyah, Kota Bekasi, tentang tugas-tugas kepolisian, Sabtu (25/2/2012). Acara tersebut dikemas dalam bentuk "Polisi Sahabat Anak". Bertempat di aula Polresta Bekasi kota, Satuan lalu lintas Polresta Bekasi Kota yang dipimpin AKP Erna memberikan penjelasan tentang rambu-rambu lalu lintas dan penegenalan kepada petugas kepolisian lalu lintas yang sedang bertugas. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengenalkan kepada anak-anak petugas polisi baik itu polisi lalu lintas, serse, intel dan fungsi polisi lainnya dan memahami rambu-rambu lalu lintas. (Don/PDA). ( Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

E-KTP DI JAWA BARAT BERJALAN LAMBAT

Program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Provinsi Jawa Barat, berjalan lambat. Dari total 35.150.344 jiwa warga Jabar yang wajib ber-KTP, baru 5.767.646 warga saja yang telah memperoleh e-KTP. Artinya, baru sekitar 16,40 persen yang baru terealisasi. Kepala Biro Pemerintahan Umum Pemprov Jabar Endjang Naffandy menuturkan, untuk di Jabar, e-KTP itu terbagi menjadi dua periode yaitu program di tahun 2011 dan tahun 2012. Di tahun 2011, ada 11 kabupaten/kota yang memulai program e-KTP. Sementara untuk 15 kab./kota sisanya, baru akan dimulai jika semua peralatan tersedia yang rencananya diterima kecamatan pada Maret 2012. Endjang menuturkan, program e-KTP di tahun 2011 melayani 12.794.914 jiwa dari 17.581.584 jiwa jumlah penduduk di 11 kab./kota. Daerah-daerah itu ialah Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Ciamis, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bekasi. "Dari 12 juta sekian yang wajib e-KTP, hingga akhir pekan lalu baru terealisasi 5,7 jutaan atau sekitar 45,08 persen," katanya kepada wartawan, Minggu (26/2) siang. Dari 11 kab./kota itu, hanya empat kabupaten yang capaiannya antara 50-70 persen yaitu Ciamis, Cirebon, Indramayu, dan Garut. Tujuh daerah sisanya, baru melayani sekitar 10-45 persen jumlah penduduk yang wajib e-KTP. "Kota Cimahi yang terendah yaitu baru 10 persen. Memang Cimahi hanya tiga kecamatan, tapi penduduk di tiga kecamatan itu padat sehingga prosesnya lama. Kalau daerah lain kan penduduknya sedikit di tiap kecamatan," kata Endjang. Menurut Endjang, program e-KTP untuk 11 kab./kota tadi, semestinya rampung di tahun 2011. Namun karena berbagai hambatan di lapangan, target itu tidak tercapai. "Pada 26 September 2011 lalu, ada pertemuan antara unsur Dirjen Administrasi Kependudukan, Pemprov Jabar dan 11 kabupaten kota yang menerima program e-KTP. Pertemuan itu menyepakati batas waktu penyelesaian program 2011 hingga April 2012," ujarnya. Di tahun 2011 itu, banyak berbagai hambatan teknis dan non teknis yang membuat program e-KTP tidak berjalan mulus. Hambatan itu, kata Endjang, distribusi perlengkapan komputer, dokumen, dan tenaga pendamping yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tidak tepat waktu. "Sesuai Sesuai kesepakatan, tiap kecamatan mendapat dua perangkat komputer serta tenaga pendamping. Satu perangkat komputer itu diharapkan bisa melayani 18.000 ribu warga. Namun faktanya, tidak semua kecamatan menerima perangkat yang lengkap. Selain itu, operator komputer di setiap kecamatan, tidak semuanya punya kemampuan yang sama," katanya. Sementara untuk program e-KTP tahun 2012 untuk 15 kab./kota di Jabar, hingga saat ini belum memulai proses penerapan E-KTP. Pasalnya, pemerintah pusat belum menyalurkan peralatan komputer, dokumen, dan tenaga pendamping ke setiap kecamatan yang ada di 15 kab./kota tersebut. "Sesuai janji pusat, peralatan akan tiba di tiap kecamatan pada bulan Maret. Targetnya, jika semua lancar, Oktober atau Desember 2012 sudah rampung proses pembuatan E-KTP untuk Jabar," ucap Endjang. (Pra/Don). ( Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

BLU TRANSJAKARTA MILIKI PROGRAM BEBAS NAIK

Badan Layanan Umum Transjakarta (BLU) memiliki program bebas satu hari untuk naik bus Transjakarta di 11 koridor hari ini, (2/26) untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan bus Transjakarta. Bahkan, program ini rencananya akan digelar setiap tahun. Kemudian, juga akan diadakan selama memperingati ulang tahun Jakarta pada 22 Juni. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan bahwa program ini akan menjadi agenda tahunan oleh BLU Transjakarta. "Program serupa juga akan juga diadakan untuk merayakan ulang tahun Jakarta tahun ini," kata Fauzi saat meresmikan program, di Tempat Penampungan Tosari, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (2/26). Para penumpang bus Transjakarta terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2010, mencapai 84 juta penumpang dan meningkat pada 2011 dengan 114 juta penumpang atau 350 ribu penumpang per hari. "Mudah-mudahan, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan Transjakarta dari kendaraan pribadi dan penumpang dapat meningkatkan setiap hari," katanya. Pihaknya juga meminta Polda Metro Jaya untuk mensterilkan jalur bus Transjakarta itu. "Kami harus fokus pada transportasi umum. Itu sebabnya kami bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk mensterilkan jalur Transjakarta bus'a, "kata Fauzi. Penumpang akan meningkat jika ada waktu jaminan untuk menggunakan bus Transjakarta. Kali ini, 15 persen dari penumpang diperkirakan menggunakan kendaraan pribadi. "Jika ada jaminan waktu dari Ragunan ke tanah tanda dapat diambil 30-40 menit, masyarakat akan bergerak ke bus Transjakarta," jelasnya. Kepala BLU Transjakarta, Muhammad Akbar menyatakan program ini akan dilaksanakan setahun sekali mengenai masih banyak warga Jakarta menggunakan kendaraan pribadi. Dengan demikian, diharapkan penumpang bus Transjakarta 'dapat meningkat setiap tahun. "Karena banyak orang yang masih menggunakan kendaraan pribadi, sehingga program gratis akan diterapkan sehari setiap tahun. Dengan begitu, diharapkan banyak orang untuk menggunakan bus Transjakarta. Ini adalah bagian dari promosi juga, "ujar Akbar. (mDP). ( Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

HJ. DIAL HASAN SAMBANGI BUDAYA DAERAH

Ratusan warga Cimuning, kader dan simpatisan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) melaksanakan peringatan sedekah Bumi di Perempatan Haji Marsan, Cimuning, Mustika Sari tepat pukul 21.00 WIB (25/2). Mereka menikmati pesta budaya berupa pagelaran Sinden Jaipong sebagai bagian dari sedekah yang telah diadakan sejak tahun 1964 di Cimuning. Sedekah sendiri diadakan pada siang menjelang sore, terang H. Marsan sesepuh ditempat sekitar, sebagai ungkapan rasa syukur warga masyarakat Cimuning. Berbagai panganan yang dibuat secara tradisional dan modern disuguhkan pada acara rakyat dengan diiringi shalawat. Malam minggu (25/2) itu begitu spaciat dengan permohonan H. Marsan pada Ibnu Hajar Tanjung (IHT) selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GERINDRA untuk meresmikan perempatan Haji Marsan, Cimuning sebagai perempatan resmi yang wajib dikenal siapapun yang berkunjung ke Kota Bekasi. "Dengan mengucap Bismillahirrahmannirahim, saya resmikan perempatan Haji Marsan sebagai situis perempatan Perjuangan," kata IHT. Acara perayaan sedekah Bumi dihadiri Hj. Dial Hasan, salah satu peserta konvensi calon kepala daerah dari Partai GERINDRA Kota Bekasi. Dial mengenakan busana bercorak Betawi-Bekasi tampak anggun ditengah massa pendukungnya dan kader serta pengurus partai GERINDRA kota Bekasi. Dalam sambutannya Hj. Dial Hasan menyampaikan ucapan terima kasih pada Haji Marsan yang telah mengundangnya untruk hadir pada acara sedekah Bumi di Cimuning. "Saya kagum pada seni budaya daerah yang digelar di Cimuning malam ini, semoga budaya asli daerah dapat kita lestarikan bersama," katanya saat diberi kesempatan bicara di depan publik Cimuning.(Don). ( Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).