Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Sabtu, 08 Oktober 2011

MISS UNIVERSE MEMBATIK

Miss Universe 2011 Leila Lopes (tengah) bersama Putri Indonesia 2011 Maria Selena (kiri) mencoba membatik ddi Mall Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (8/10). Selain membatik kedua puteri tersebut juga melihat lebih dekat berbagai karya seni asli Indonesia. FOTO ANTARA/Muhammad Deffa/ss/ama/11

TIGA PEJABAT DIPERIKSA PANWASLU

Panwaslu Kota Tangerang memeriksa tiga pejabat teras di lingkup Pemkot Tangeranh, Jumat (7/10). Ketiganya adalah Rahmad Hadis (Asda I), Rahmansyah (Asda III), dan Rina Hernaningsih (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Mereka diperiksa secara marathon sebagai saksi dalam kasus dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Wakil Walikota Tangerang Arief Wismansyah saat peluncuran program e KTP, beberapa waktu lalu. Selain ketiganya, Panwaslu juga memeriksa Camat Pinang Syahrudin sebagai saksi, Keempatnya tiba di kantor Panwaslu sejak pukul 08.30 wib. Sementara itu, Wakil Walikota Tangerang Arief Wismansyah yang juga dijadwalkan untuk memberikan keterangan hari ini, hingga pukul 15.00 wib belum tampak di kantor Panwaslu Kota Tangerang. Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Wahyul Furqon mengatakan, sedianya empat orang tadi menjalani pemeriksaan sehari sebelumnya, Kamis (6/10). "Undangan klarifikasi kami sebenarnya Kamis. Tahu-tahu mereka batal, dan datang secara bersamaan pukul 08.30. Karena agendanya, Jumat ini kami memanggil Pak Wakil Wali Kota," ucap Wahyul. Pemeriksaan keempatnya dilakukan oleh Ahmad Zainil Miftah (memeriksa Rahmansyah dan Syahruddin), dan Ahmad Taufik (memeriksa Rina Hernaningsih dan Rahmad Hadis). Keempatnya diperiksa secara bergantian. Menurut Ahmad Zainil Miftah, Rahmansyah ditanya sebanyak 28 pertanyaan, sedangkan Syahruddin 30 pertanyaan. "Dua orang yang saya periksa mengaku tidak tahu bahwa ada arahan dari Pak Wakil Wali Kota saat itu. Karena tidak fokus saat Pak Wakil bicara," ucapnya. Sedangkan Ahmad Taufik, yang memeriksa Rina Hernaningsih dan Rahmad Hadis, juga mengaku tidak tahu. "Katanya duduk mereka sejajar dengan Pak Wakil Wali Kota. Jadi tidak melihat bahasa tubuh dari Pak Wakil," ujarnya. (Don).

UPACARA MILITER PENGHORMATAN TERAKHIR UNTUK MOERDIONO

Ribuan Kader Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) hadiri upacara militer pemakaman Almarhum Letnan Jendral Moerdiono, mantan menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia (RI) di Taman Makam Pahlawan Kalibata (TMP) Kalibata. Dengan berseragam partai (atas putih bawah cream) mereka bergabung dengan keluarga, kerabat dan sahabat orang kepercayaan Almarhum presiden kedua Indonesia, H.M. Soeharto. Tampak diantaranya yang hadir Prabowo Subianto, Hasim Djoyohadikusumo, Prof. Suhardi, Ahmad Muzani, Ir. Nuroji, Harris Bobiehoe dan fungsionaris partai lainnya. Sahabat-sahabat Jendral Moerdiono terlihat mantan menteri A. Basuni, Emil Salim, Rahardi Ramelan, Menteri Perikanan dan kelautan Fadel Mohamad dan ketua Partai Golkar Abu Rizal Bakrie. Dalam upacara militer tersebut, inspektur upacara dipimpin oleh menteri sekretaris negara Sudi Silalahi. dalam Sambutannya, Sudi Silalahi menyampaikan terima kasih atas jasa-jasa almarhum, sebagai penghargaan dan penghormatan terakhir dirinya mewakili pemerintah memberikan penghormatan terakhir. "Saya Pribadi dan selaku pejabat negara mengucapkan turut berbela sungkawa kepada pihak keluarga, semoga senantiasa diberi kesabaran." katanya. Moerdiono, meninggal dunia di RS Gleneagles, Singapura, Jumat (7/10) pukul 19.40. Moerdiono wafat pada usia 77 tahun. Pria kelahiran Banyuwangi, 19 Agustus 1934 tersebut pernah menjabat sebagai menteri sekretaris negara selama tiga periode pemerintahan, yaitu Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Kabinet Pembangunan V (1988-1993), dan Kabinet Pembangunan VI (1993-1998). (Don).

RUMAH NOMOR 167 DIJAGA POLISI

Petugas Polri masih menjaga sebuah rumah nomor 167 Blok E RT 08 RW 08 Perumahan Pondok Cipta, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Sabtu (8/10/2011). Penjagaan dan pemberian pita plastik kuning atau garis polisi itu menyusup ditangkapnya tiga penghuni rumah tersebut oleh personel Detasemen Khusus 88 Antiteror antara pukul 05.00 WIB dan pukul 06.00 WIB. Sejumlah warga mengatakan, personel Densus 88 yang bersenjata lengkap membawa suami istri Yahya-Lia dan seorang lelaki yang diketahui adik Yahya. Petugas juga terlihat membawa sejumlah barang tetapi tidak jelas jenisnya sebab warga tidak diperkenankan keluar rumah. Hingga menjelang tengah hari, petugas Polri masih berjaga-jaga di depan rumah bercat hijau tersebut. Tidak ada yang diperkenankan masuk ke rumah. Warga sekitar masih berkerumun di dekat rumah. Kepala Kepolisian Resor Kota Bekasi Kota Komisaris Besar Priyo Widyanto sempat datang ke lokasi tetapi tidak memberikan pernyataan apapun. Sejumlah perwira yang ada di lokasi pun menolak memberi keterangan tentang orang yang ditangkap dan isi rumah tersebut. (Don).

KESAKSIAN TETANGGA DPO BOM

Rumah bernomor 167 Blok E RT 08 RW 08 di Perumahan Pondok Cipta, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, tempat tiga terduga teroris dibekuk, hari ini (8/10) dijaga ketat petugas polisi. Dari pernyataan saksi mata yang mengetahui penangkapan oleh Detasemen 88, ketiganya adalah suami istri bernama Yahya dan Lia, dan seorang lelaki adik Yahya. "Mereka menangkap Pak Yahya dan istrinya dan adik Pak Yahya," kata Taufik yang melihat dari balik jendela rumahnya saat ketiganya dibawa polisi pukul 05.00 tadi pagi (8/10). Sementara itu, sebelum mengontrak rumah itu, Yahya dan Lia dikabarkan pernah tinggal di daerah Penggilingan. Sedangkan adik Yahya baru bergabung sebulan terakhir. "Sejak mengontrak hampir setahun ini, mereka belum juga menyerahkan foto kopi identitas, padahal sudah berkali-kali saya minta," kata Ketua RT 08 Herdono. Yahya diketahui berketerampilan memperbaiki komputer. Sedang Lia, sejak dua bulan terakhir mengenakan cadar. Pasangan ini tidak aktif dalam kegiatan kampung. "Sebatas ikut salat dan menegur," kata ia. (Don).

SEORANG DPO DITANGKAP DI PASAR SENEN

Detasemen Khusus Anti Teror 88 menangkap seorang DPO bom Cirebon di wilayah Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10) dini hari. Saat ini, pelaku bernama Heru Komarudin alias Haekal alias Udin sedang menjalani pemeriksaan intensif Densus 88. "Hari Sabtu tgl 08-10-2011 jam 01.00 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap DPO bom Cirebon atas nama Heru Komarudin alias Haekal alias Udin, tempat tanggal lahir, Cirebon 2 Juni 1980. Yang bersangkutan ditangkap di wilayah Pasar Senen Jakarta Pusat," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar melalui pesan singkat. Tersangka lain juga diciduk di Jorong Kasiak, Nagari Koto Sani, Solok, Sumatra Barat. Tersangka bernama Beni Asri dicokok di rumahnya. Enam anggota Densus 88 langsung menangkap Beni tanpa menunjukkan surat tugas. (Don).

TOTAL LIMA TERSANGKA PELAKU BOM DITANGKAP

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror hari ini telah menahan lima orang yang terkait dengan bom bunuh diri Cirebon. Lima orang yang sudah diamankan adalah Heru Komarudin, H dan Y, serta istri H dan Y," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Jakarta, Sabtu (8/10). Sementara yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sedang dalam pengejaran adalah Nanang dan Yadi, ujarnya. "H dan Y ditangkap di Bekasi, sementara Heru Komarudin ditangkap di Pasar Senen Jakarta, semua ditangkap pada hari ini," kata Anton. Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar mengatakan, penyidik masih memeriksa secara intensif terhadap orang yang diduga pelaku teror jaringan Cirebon tersebut. Sebelumnya Anton menyatakan bahwa para DPO adalah jaringan lama bom di Cirebon dibalik aksi bom bunuh diri di Mesjid Adz Zikra di Mapolres Cirebon Kota pada Jumat (15/4) Mochammad Syarif. Sedangkan pelaku bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS), Solo adalah Pino Damayanto, alis Ahmad Urip alias Ahmad Yosefa alias Hayat alias Raharjo juga termasuk dalam jaringan. Ahmad dan Syarif aktif dalam keanggotaan JAT wilayah Cirebon pimpinan Agung Nur Alam alias Abu Husama. (Don).

SATU DPO DITANGKAP DI PONDOK CITRA

Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri menggerebek sebuah rumah di Pondok Cipta Blok E No 167, Bintara, Bekasi Barat, Jawa Barat. Satu orang terduga teroris ditangkap dalam aksi penggerebekan tersebut. "Saat ini masih berlangsung (penggerebekan)," kata Kabagpenum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar saat dihubungi detikcom, Sabtu (8/10/2011), pukul 07.30 WIB. Menurut Boy, satu orang ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Pelaku diduga merupakan DPO kasus bom di Cirebon, Jabar, beberapa bulan lalu. Akan tetapi, Boy belum mengantongi data tentang identitas pria orang ditangkap. "Dia terduga terkait bom Cirebon. Sementara infonya itu dulu," ujarnya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan detikcom, penggerebekan mulai dilakukan Tim Densus 88 pukul 05.00 WIB. (Don).

NU'MAN KOSASIH MENDUKUNG UPAYA PANWASLU UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN BERTINDAK TEGAS

Pernyataan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (PANWASLUKADA) Kota Tanggerang yang akan melakukan pengawasan ketat didukung oleh Nu'man Kosasih, Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR) Kota Tanggerang. Numan berharap Panwas dapat bertindak dengan tegas dalam melaksanakan tugasnya agar pemilu kepala daerah (Pemilukada) Banten dapat berlangsung secara damai. Dalam konfirmasinya, Nu'man, meminta Panwas untuk melakukan kerja secara baik dan benar. Hal tersebut tentunya menjadi keinginan semua tim sukses pasangan peserta pemilikada Banten yang saat ini sedang melakukan tahapan kampanye."Semestinya Panwas tegas menyikapi pelanggaran yang dilakukan calon dan timnya." katanya. Dirinya mencontohkan sejumlah pelanggaran yang melibatkan sejumlah pejabat di Kota Tanggerang baru-baru ini. Pelibatan secara terselubung pejabat birokrasi pemda dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sampai saat ini belum selesai ditangani oleh Panwas. "Belum lagi tindakan intimidasi yang dilakukan oknum terhadap masyarakat dengan dalih apapun." tambahnya seraya mengingatkan harapan semua pihak untuk pemilukada yang Langsung, Umum Bebas, Jujur dan Adil (LUBERJURDIL). (Don).

Jumat, 07 Oktober 2011

BEKASI JAZZ FESTIVAL MENJADI ARENA UNJUK KEMAMPUAN 76 MUSISI JAZZ

Y2K Jazz Community selaku penyelenggara Bekasi Jazz Festival 2011 optimisitis mendatangkan 8.000 pengunjung selama acara yang akan berlangsung pada 8 dan 9 Oktober 2011. "Hingga saat ini kita baru memperoleh jumlah penonton berdasarkan penjualan tiket sebanyak 1.200 orang. Namun kami optimistis dengan perjuangan keras 8.000 tiket bisa habis," kata pimpinan Y2K Jazz Community, Yoyok CR, di Bekasi, Jabar. Menurut dia, pihaknya bersama sponsor telah menyebar ribuan spanduk dan billboard di Jabodetabek terkait acara itu di sejumlah titik strategis kota/kabupaten. "Kita sudah memiliki 20 titik billboard di kawasan strategis dan 100 spanduk berukuran 0,9 X 8 meter di seluruh pusat kota dan kabupaten di Jabodetabek," katanya. Menurut dia, pada perhelatan perdana Bekasi Jazz Festival 2010 yang diselenggarakan di puncak atap pusat perbelanjaan Bekasi Squere, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, pihaknya berhasil menjual 2.400 tiket. "Padahal saat itu tanpa sponsor. Makanya, tidak berlebihan bila kali ini target 8.000 tiket akan habis terjual," ujarnya. Acara yang menelan dana hingga Rp1,8 miliar itu akan belangsung di lokasi yang sama pada perhelatan sebelumnya. Empat panggung berstandar dunia yang disediakan panitia akan menjadi arena unjuk kemampuan 76 musisi jazz di hadapan penonton. "Dukungan masing-masing 80.000 watt tata cahaya dan suara akan memaksimalkan performa mereka di atas panggung," katanya. Ada pun musisi jazz tanah air yang akan tampil antara lain Maliq & d`essentials, Syaharani and the Queenfireworks, Indro Hardjodikoro, Barry Likumahuwa Project, Endah and Rhesa, Ireng Maulana, Benny Likumahuwa, Dira Sugandi, Cendy Luntungan, RAN, dan masih banyak lagi. Sementara musisi asing yang juga tampil adalah LOGIC dari Australia, Galaxy Big Band dari Jepang, MYMP dari Filipina, serta dua band lain asal Amerika Serikat dan Australia dijadwalkan tiba di Kota Bekasi pada Kamis (6/10) dan Jumat (7/10). Tidak seperti pergelaran jazz lain yang mengharuskan penontonnya merogoh kocek untuk dapat menyaksikan performa para musisi, beberapa aksi panggung digratiskan panitia. Aksi panggung yang dapat dinikmati cuma-cuma pun tidak melulu musisi Tanah Air atau debutan yang terjaring melalui audisi, tapi juga band mancanegara. "Tapi band mana yang tampil di panggung cuma-cuma itu masih rahasia. Itu salah satu strategi kami juga untuk menarik minat masyarakat," kata Yoyok. Dengan mengusung konsep "Great Nation Great Jazz", kolaborasi apik antara musisi jazz tanah air dan mancanegara akan menjadi sajian istimewa. Tidak hanya itu, musisi mancanegara pun diharuskan untuk membawakan musik etnis Tanah Air yang disajikan dengan gaya mereka masing-masing. (Don).

"MONEY POLITIC" MENJADI PERHATIAN PANWASLU BANTEN

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Banten menegaskan pihaknya akan mengawasi ketat kemungkinan adanya 'politik uang, yang dilakukan tiga pasangan calon gubernur/wakil gubernur Banten pada Pilgub 22 Oktober 2011. "Politik uang atau 'money politic' pada Pilgub ini menjadi perhatian kami, karena indikasi cara-cara seperti itu sudah mulai ada," kata Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Banten Haer Bustomi di Serang, Kamis. Ia menegaskan kepada tiga pasangan calon gubernur/wakil gubernur Banten, untuk tidak menempuh cara-cara yang melanggar aturan seperti politik uang pada kampanye maupun saat pelaksanaan pemungutan suara 22 Oktober 2011. "Saya sudah sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Banten 'Politik Uang No, Pilgub Jujur dan Adil Yes,' katanya pada pelaksanaan Deklarasi Kampanye Damai tiga pasangan cagub/cawagub Banten di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Menurutnya, Panwas sudah mencium adanya indikasi pelanggaran dengan cara-cara 'money politik' yang dilakukan calon gubernur/wakil gubernur tertentu, seperti pemberian 'door prize', hadiah-hadiah ataupun dalam bentuk lainnya. "Politik uang itu tidak hanya bentuk pemberian uang, tapi bisa juga dengan bentuk pemberian barang ataupun yang lainnya. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk tidak tergiur dengan pemberian uang dari pasangan calon yang mengajak untuk memilih calon tersebut, malahan justru seharusnya masyarakat melaporkan ke Panwaslu jika ada indikasi politik uang tersebut. "Kami akan memfokuskan melakukan pengawasan oleh anggota pengawas hingga tingkat desa dengan mengefektifkan sebanyak 2.024 orang pengawas," kata Haer. Ia juga meminta tiga pasangan calon melakukan kampanye dengan cara-cara yang sudah ditentukan, dilarang merusak atribut kampanye calon lain, dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah serta dilarang memanfaatkan sarana pendidikan untuk kampanye. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten 2011 menandatangani naskah deklarasi kampanye damai di Serang, Kamis. Penandatanganan naskah kesepakatan kampanye damai disaksikan Ketua KPU Banten Hambali, Plt KPU Pusat Syamsulbahri, Kapolda Banten Brigjen Pol Eko Hadi Sutedjo dan anggota Panwaslu Banten Haer Bustomi. Tiga pasangan cagub dan cawagub Banten yang mengikuti deklarasi kampanye damai tersebut yakni, pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dengan nomor urut satu, kemudian pasangan Wahidin Halim - Irna Narulita nomor urut dua dan pasangan nomor urut tiga Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki. (Don).

NUMAN KOSASIH: SELEMBARAN GELAP PERBUATAN TIDAK GENTLE

Numan Kosasih, Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR) Kota Tanggerang, prihatin dengan maraknya selembaran gelap yang disebar ke lingkungan masyarakat Banten menjelang pilgub Banten 2011 ini. Dirinya menyayangkan tindakan tidak gentle sekelompok orang tidak bertanggungjawab hanya untuk menjatuhkan nama baik seseorang yang menunjukkan ketidak percayaan diri para pelakunya. "Mari kita sukseskan pilgub dengan cara-cara sehat, bukan dengan prilaku tidak gentle dengan menyebar selembaran." katanya saat dikonfirmasi. Penggunaan media selembaran dengan isi yang seakan-akan merupakan berita majalah, koran dan berita bohong ditakutkan akan memunculkan kerawanan. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan komitmen bersama untuk sebuah pilkada damai dan menghasilkan pemimpin yang dapat mempersatukan Banten di masa yang akan datang. "Kami tergabung dalam Korda Ratu Atut siap untuk bersaing secara sehat. Apapun hasilnya diharapkan dapat melanjutkan pembangunan yang belum dilakukan dan meningkatkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan Banten sekarang." katanya disela-sela kesibukannya sebagai kepala Sekretariat Korda Ratu Atut Kota Banten. Hj. Ratu Atut Chosiah sendiri, diungkapkan Numan, sangat prihatin terhadap selembaran gelap yang sudah dianggap keterlaluan saat ini. Hanya menurut Numan, Hj. Atut (begitu gubernur Banten itu biasa disapa) menyikapinya dengan sabar dan berbesar hati atas perkembangan jelang kampanye pilgub 2011. Suhu politik yang semakin memanas, membuat kader-kader Korda Ratu atut sempat gerah dengan tindakan oknum-oknum tak bertanggungjawab yang secara sengaja menjatuhkan kredibitas Pasangan Atut+Karno di Kota Tanggerang. Hal ini merupakan ekses dari berbagai tindakan tidak sportif yang ditunjukkan akhir-akhir ini. Selain selembaran gelap, Pencabutan gambar gubernur dan wakil gubernur serta penolakan kunjunngan kerja Gubernur di Kota Banten sempat menyulut kemarahan berbagai pihak. "Saya kecewa dengan prilaku orang-orang yang menjadikan kata Akhlaqul Karimah hanya dimulut saja. Sayang kalau Ahklakul Karimah hanya dijadikan sekedar jargon, sedangkan implemantasi sikap dan prilakunya justru bertolak belakang." kata Numan yang sedang aktif mendistribusikan atribut pada kader-kader Korda Ratu Atut. (Don).

KEBOCORAN PENAMPUNGAN AIR SAMPAH AKIBATKAN PENCEMARAN SEJUMLAH KALI DI BEKASI

Air sampah (lindi) dari Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang ternyata sudah mencemari sejumlah kali yang mengalir di Kota Bekasi karena tidak terolah dengan baik. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi sudah menemukan indikator pencemaran dari air lindi ini dimungkinkan akibat kebocoran penampungan air sampah. Air lindi dalam volume besar dari lokasi sampah seluas 110 hektar itu masuk ke Kali Asem yang mengalir persis di belakang zona 3 TPST Bantar Gebang, melintas di kawasan Cimuning, lalu masuk ke saluran Kali Jambe. “TPST Bantar Gebang memiliki instalasi pengolahan air sampah tetapi kapasitas tampungnya tak memadai sehingga kemungkinan masuk ke sungai,” kata Zainal Abidin, Kepala Sub-Bidang Pencemaran Air dan Udara Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi. Menurut Zainal Abidin, BPLH Kota Bekasi sejak 18 Juli lalu mengirim surat peringatan kepada PT Godang Tua Jaya, pengelola TPST Bantar Gebang. Isi surat peringatan adalah, mewajibkan PT Godang Tua Jaya segera melaporkan haji uji laboratorium kualitas baku air dan udara di sekitar TPST. “Tetapi sampai sekarang belum ada laporan masuk ke kami,” katanya. Indikator pencemaran air lindi itu diketahui dari hasil uji laboratorium sampel air Kali Jambe yang diambil tiga hari lalu. Air berwarna hitam memiliki beberapa parameter pencemaran melebihi baku mutu. “Terlihat adanya pencemaran,” kata Yeni Suryani, Kepala Laboratorium Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi. Menurut Yeni, kandungan bakteri E coli dari tinja belum bisa diuji laboratorium karena BPLH Kota Bekasi belum memiliki teknologi mikrobiologi. Tetapi pada umumnya, kata Yeni, sungai turut tercemar bakteri E coli selain temuan parameter pencemaran lain. “Dan TPST bisa saja menyumbang semua jenis bakteri karena berbagai jenis sampah ada di sana,” katanya. Hasil penelitian juga menerangkan, hampir semua indikator pencemaran melampaui ambang batas untuk sungai kelas II yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Yeni menguraikan, hasil laboratorium menunjukkan sampel air Sungai Jambe mengandung total padatan tersuspensi (TSS) 138 mg/L atau hampir tiga kali lipat di atas ambang batas 50 mg/L. Kandungan materi yang menurunkan kadar oksigen kimia yang diperlukan untuk suatu reaksi (COD) mencapai 40 mg/L atau melebihi ambang batas 25 mg/L. Zat terlarut (TDS) mencapai 2.250 mg/L atau jauh melampaui ambang batas yang cuma 1.000 mg/L. Selain itu, ada kandungan krom heksavalen atau komponen sampah elektronik yang 0,07 mg/L atau di atas ambang batas yang 0,05 mg/L. Sementara itu, Direktur PT Godang Tua Jaya Doglas Manurung membantah air sampah TPST Bantar Gebang mengalir ke Kali Asem, kemudian masuk Kali Jambe. “Kami memiliki empat kolam pengolahan air sampah,” kata Doglas. Doglas menjelaskan, air sampah di TPST Bantar Gebang diolah sampah steril. “Yang pasti kapasitasnya mampu menampung semua air lindi, setelah itu baru dibuang ke sungai,” katanya. Ia malah menyalahkan pemulung di sekitar TPST Bantar Gebang yang melakukan aktivitas pencucian plastik daur ulang di sekitar TPST Bantar Gebang. Air bekas pencucian itu, kata Doglas, masuk ke Kali Asem yang menyebabkan pencemaran di sepanjang Kali Asem dan Kali Jambe. Mengenai surat teguran, Doglas mengaku belum paham. Dia hanya memastikan pengelola TPST, setiap hari, melakukan uji laboratorium terhadap kondisi air sampah. “Pemerintah DKI juga melakukan uji berkala setiap bulan,” katanya. (Don).

TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) KOTA BEKASI AKAN DITERJUNKAN KE DAERAH RAWAN BENCANA

Jelang datangnya musim hujan, Pemerintah Kota Bekasi mempersiapkan tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang akan diterjunkan ke daerah-daerah rawan bencana. Tim beranggotakan 40 orang dari unsur kelurahan, kecamatan, dan pemerintah itu pun menjalani pelatihan untuk pembentukan kecepatan reaksinya. Kepala Bidang Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Santi Sukiarti mengatakan, pihaknya sudah mendata daerah-daerah rawan bencana di Kota Bekasi. "Daerah yang rawan banjir ada 19 titik, mayoritas berada di pinggir Kali Bekasi. Kalau yang rawan puting beliung ada tiga, di Kecamatan Bantargebang, Kecamatan Bekasi Timur, dan Jalan Ahmad Yani depan kompleks perkantoran pemerintah," kata Santi di sela pelatihan anggota Tagana di Bendung Kali Bekasi, Kamis (6/10). Lebih lanjut dikatakannya, dari daerah-daerah yang rawan bencana diambil empat orang perwakilan warga untuk menjadi anggota Tagana. Pertimbangannya, mereka yang paham kondisi daerahnya sehingga akan memudahkan proses evakuasi. Sementara dari daerah lain yang tidak tergolong rawan, perwakilannya cukup seorang. Pascapelatihan selama empat hari yang berakhir Jumat (7/10), tim ini sudah harus siaga mengantisipasi bencana yang mungkin muncul. "Kesiagaan harus siap setiap saat. Soalnya kalau di Kota Bekasi, tanpa diguyur hujan pun banjir bisa saja datang karena airnya dikirim dari Bogor," katanya. Dengan adanya Tagana yang perwakilannya ada di tiap-tiap kecamatan, warga bisa segera melapor. Tanpa harus menunggu lama, tim reaksi cepat Tagana siap bertindak. Salah satu peserta Tagana asal Kecamatan Bantargebang, Dasmin (42), mengatakan, dirinya mengikuti pelatihan ini karena pada tahun lalu di daerahnya diterjang angin puting beliung. "Sebanyak 400 rumah hancur disapu angin. Dengan pelatihan ini siapa tahu saya bisa membantu kalau sampai terjadi lagi," katanya. (Don).

POSTER KONTRA MOCHTAR MOHAMAD BANYAK DITEMPEL DI BANDUNG

Poster dan stiker bergambar Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad memenuhi area Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Jalan RE Martadinata Kota Bandung, Kamis (6/10/2011). Sejumlah poster dan stiker yang diduga dibuat massa kontra Mochtar tersebut antara lain menempel di dinding pagar serta tiang listrik depan PN Bandung. Di bagian bawah poster foto Mochtar Mochamad berukuran A-4, terpampang tulisan 'Koruptor' berukuran besar. Sedangakn di bawahnya tertulis 'Jangan Ikuti Saya karena Negara Akan Hancur'. Di dalam poster yang sama, terdapat ada gambar tikus yang menggerogoti uang. Poster tersebut menempel di dinding pagar. Jumlah poster yang ditempel di dinding pun terhitung banyak. Pada stiker foto Mochtar berseragam dinas yang ditempel di tiang listrik, juga bertuliskan, 'Hukum Koruptor Seberat-beratnya. Pandu Pemuda Bekasi'. Hingga saat ini siapa pemasang poster dan kapan dipasangnya masih belum diketahui. Penjaga Parkir PN Bandung Agus Agib (30) mengaku sejak Rabu (5/10/2011) lalu poster dan stiker tersebut sudah ada. "Pas Selasa (4/10/2011) sore masih tidak ada. Tapi Rabu pagi saya datang ke sini sudah ada poster itu. Kemungkinan ditempelnya Selasa malam pas lagi keadaan sepi," ujar Agus kepada wartawan. Mochtar Mohammad dijadwalkan menjalani sidang putusan di PN Bandung pada Senin (10/10/2011), terkait beberapa kasus korupsi yang menjeratnya. Mochtar terjerat dugaan empat kasus korupsi, yakni suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada BPK dan penyalahgunaan anggaran makan-minum. Akibat tindakannya itu, kerugian negara mencapai Rp. 5,5 miliar. (Don).

TARIF TOL MULAI TENGAH MALAM TADI RESMI NAIK

Mulai Jumat (7/10/2011) ini tarif tol naik, setelah bertahan selama dua tahun, tarif tol dalam kota Jakarta naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 7.000 untuk golongan I. Demikian pula tarif tol 11 ruas lainnya. "Kenaikan tarif adalah hak investor yang sudah dijamin regulasi," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Selasa (4/10/2011), saat mengumumkan kenaikan tarif tol. Kenaikan tarif tol ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 277/KPTS/M/2011 tertanggal 27 September 2011. Tarif tol yang naik adalah Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Tangerang, Tol Dalam Kota Jakarta, Tol Lingkar Luar Jakarta, Tol Padalarang-Cileunyi, Tol Surabaya-Gempol, Tol Palimanan-Kanci, Tol Cikampek-Padalarang, Tol Belawan-Tj Morawa, Tol Serpong-Pondok Aren, Tol Tangerang-Meral, dan Tol Pondok Aren-Ulujami. Menteri PU memastikan seluruh operator tol telah memenuhi Standar Pelayanan Minimun yang sudah digariskan pemerintah sehingga layak naik tarif. (Don).

ONGKOS POLITIK CALON INDEPENDEN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI MAHAL

Calon Bupati/ Wakil Bupati Bekasi yang berangkat dari non partai/ independen atau perorangan, dipastikan bakal lebih repot mempersiapkan persyaratan. Salah satunya, dukungan dari sekitar 3 persen jumlah penduduk atau sekitar 78.000 dari sekitar 2.,3 juta penduduk Kabupaten Bekasi.. “Dukungan itu (untuk calon independen) harus di atas kertas bermeterai dan dilampirkan fotocopy KTP pendukung,” sebut Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, Drs Mumuh Mulyana, MM. Mengumpulkan 78.000 lembar fotocopy KTP dan surat dukungan bermeterai, Jainudin memperkirakan memakan biaya sedikitnya Rp 5 Miliar. Disebutkan Jainudin Purwakasih, Wakil Koordinator Jaringan Media Bekasi Pro Otonomi Daerah (Jamesbond), sangat mustahil seseorang mau menyerahkan KTP-nya sebagai dukungan, jika tanpa mengharapkan imbalan. “Tidak usah besar-besar, satu orang Rp 50.000,- saja berarti 70.000 orang mencapai Rp 3,5 Miliar. Belum untuk meterai. Belum lagi biaya koordinator yang mengumpulkan dukungan,” sebut Jainudin. Kerenanya, Jainudin pesimis akan ada calon bupati/wakil bupati yang datang dari independen/perorangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi yang bakal digelar 11 Maret 2012 mendatang. “Ongkos politiknya jauh lebih mahal dari calon yang diusung oleh partai,” tandas Jaenudin Purwakasi. Namun begitu, KPUD Kabupaten Bekasi tetap membuka pendaftaran bagi calon bupati/wakil bupati dari independen, bahkan pendaftarannya dijadualkan terlebih dulu yaitu akhir Oktober ini, dibandingkan dengan pendaftaran bupati/wakil bupati yang diusung partai polotik.yang baru akan dilaksanakan pertengahan November mendatang. (Don)

Kamis, 06 Oktober 2011

KOORDINATOR DAERAH (KORDA) RATU ATUT KOTA TANGGERANG YAKIN MENANG

Koordinator Daerah (KORDA) Ratu Atut wilayah Kota Tanggerang yakin akan memenangkan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Hal tersebut disampaikan kepala sekretariat Korda Ratu Atut Kota Tanggerang, Namun Kosasih, saat ditemui di sekretariat Korda Ruko Palais De Europe No. 17, Karawaci, Kota Tanggerang. Namun, dalam kesempatan tersebut, menyatakan seluruh pengurus Korda Ratu Atut Kota Tanggerang siap memenangkan pasangan Hj. Ratu atut Chosiah+Rano Karno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2012-2017. Optimisme tersebut diharapkan dengan adanya koalisi besar 33 partai politik yang diharapkan akan memberi dukungan penuh pada pilgub 22 Oktober 2011. "Kami yakin dapat memenangkan pilgub Banten baik di Kota Tanggerang pada Khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya." katanya. Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP ANSOR) Kota Tanggerang tersebut menunjukkan sampai saat ini Korda Ratu Atut sangat solid dan tidak terpengaruh dengan kampanye negatif yang dilakukan orang-orang tidak bertanggungjawab."Kami sampai saat ini dan bahkan tidak akan pernah membalas tindakan buruk yang dilakukan pihak-pihak tak bertanggungjawab dengan merobohkan atribut atau foto Gubernur Banten." terangnya. Dalam keterangannya, Namun Kosasih menyatakan sejak kampanye dimulai Korda Ratu Atut seluruh anggotanya siap mensukseskan kampanye Damai. Seluruh kegiatan persiapan sampai pelaksanaan kampanye dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Kampanye pilgub yang sudah dimulai tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober 2011, dijadwalkan kegiatan kampanye terbuka dibeberapa tempat. Diantaranya Ratu Atut akan menemui massa pendukungnya di Lapangan Rajeb dan lapangan Cilenggang tanggal 9 Oktober 2011, Lapangan Malimping; Kabupaten Lebak tanggal 12 Oktober, Lapangan Kramat Watu; Serang tanggal 15 Oktober dan Alun-Alun Menes ditanggal yang sama. "Di Kota Tanggerang sendiri akan digelar di Lapangan Ahmad Yani pada tanggal 18 Oktober." imbuhnya. (Don).

PLT WALIKOTA BEKASI MEMPERTANYAKAN TUDUHAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS GAGAL

Pelaksana Tugas (PLT) Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, mempertanyakan tudingan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang menyatakan program pendidikan gratis Gagal. Rahmat Effendi setuju kalau program tersebut dievaluasi, namun tidak seharusnya program dikatakan gagal sebelum ada evaluasi Resmi. " Indikatornya apa sehingga program itu dikatan gagal?" katanya saat dikonfirmasi terkait penilaian anggota DPRD Kota Bekasi tentang program pendidikan gratis. Alat ukur yang menjadikan kesimpulan sebuah program dikatakan gagal dipertanyakan PLT Walikota setelah komentar salah satu anggota komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, mengatakan bahwa program pendidikan gratis gagal dan tidak jelas. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011 menambah anggaran pendidikan gratis di Kota Bekasi sebesar Rp. 11 milyar. Sampai sejauh ini program pendidikan gratis masih berjalan dengan baik dan diterima dimasyarakat. Pemerintah daerah sendiri memang berharap agar evaluasi yang dilakukan terhadap program pendidikan gratis dapat meningkatkan kualitas program tersebut. "Intinya program itu gagal apabila kontra dengan kebutuhan masyarakat." tegasnya. Rahmat dalam konfirmasinya justeru mengharapkan agar evaluasi yang dilakukan nantinya berupa pelengkapan regulasi terkait program pendidikan gratis. Hal tersebut tentunya akan memperkuat program yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir di Kota Bekasi. "Sebagai contoh untuk penguatan program dapat melengkapi Petunjuk Tekhnis (Juknis) terkait Sekolah Bebas Biaya (SBB) atau juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)." imbuhnya. (Don).

POLISI SELIDIKI PENCURIAN INSTALASI LISTRIK RS CITRA HARAPAN BEKASI

Petugas Polsek Metro Medan Satria masih menyelidiki pencurian instalasi listrik di Rumah Sakit Citra Harapan, Kota Bekasi, Rabu (5/10/2011). Aksi pencurian 80 MCB tersebut diduga dilakukan oleh orang yang tahu tentang kelistrikan entah itu orang dalam RS atau pengunjung. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Metro Medan Satria, Iptu Aba Wahid Key mengatakan, laporan adanya pencurian diterima pukul 08.00 WIB dari pengelolan RS Citra Harapan. Adanya pencurian diketahui sebab listrik lantai 4 rumah sakit yang sedang diperbaiki ternyata tidak bisa menyala. Setelah ditelusuri, lanjut A. Wahid, puluhan unit komponen instalasi listrik telah hilang. Yang diambil ialah 80 miniature circuit breaker (MCB) atau komponen pengaman rangkaian instalasi listrik dan empat No Fuse Breaker (NFB) atau komponen pembatas arus listrik. Terkait penyelidikan, menurut A Wahid, pengelola, anggota satuan pengamanan, penjaga lahan parkir, dan karyawan RS telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Lanjut A Wahid, berdasarkan keterangan tukang parkir dan Security, sekira pukul 07:00 WIB lebih, ada empat orang turun dari lantai IV kemudian keluar lewat pintu belakang yang memang pukul 07:00 sudah dibuka. Namun Kanitreskrim ini belum mengetahui siapa empat orang tersebut. “Kami memintai keterangan karyawan, dua keamanan dan seorang tukang parkir. Kami juga masih menyelidiki apakah pintu belakang itu tak dikunci atau memang ada yang membukannya sebelumnya,” papar A Wahid. (Don).

WARGA KELUHKAN PLN SOAL PEMASANGAN KABEL LISTRIK SEENAK

Warga Kampung Kebon Kelapa, Desa Lembangsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, mengeluh kabel listrik ke rumah-rumah mereka dipasangan seenaknya. Di antaranya diselipkan di batang pohon atau tiang listrik yang sudah miring. “ Kabel tersebut membahayakan. Nyelip di pohon, kalau batang pohonnya basah, bisa menghantarkan setrum bila tersentuh warga,” kata Usin Ketua RT 01/RW 01 Lembangsari. Di Kampung Kebon Kelapa ada 50 rumah yang jaringan kabel PLN-nya terkesan dipasang semaunya saja. Untuk amannya PLN bisa memancangkan 5 tiang listrik baru dan menarik kabel listrik dari tiang-tiang itu ke rumah-rumah warga. “PLN jangan merugikan pelanggannya dong,” tambah Jaman, warga lainnya. Jangan sampai terjadi korsleting listrik yang buntutnya bisa mengakibatkan kebakaran. M Fahrurodji, Ketua Solidaritas Pemuda Pantai Utara (Sodara), membenarkan amburadulnya pemasangan jaringan kabel PLN di kampung itu. “Kami mendesak agar PLN memenuhi harapan pelanggannya. Ya, harus seimbang menarik tagihan listrik dengan pelayanannya,” katanya. (Don).

LEGO BATIK DI ATRIUM BARAT LIVING WORLD ALAM SUTERA

Batik tak hanya melulu soal kain dan pakaian. Batik juga bisa menjadi suatu karya seni tiga dimensi dalam rupa-rupa bentuk. Itulah yang dilakukan oleh 20 kelompok mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Universitas Bina Nusantara (Binus), dan Universitas Indraprastra PGRI (Unindra). Selama tiga bulan, para mahasiswa dari Jurusan Komunikasi Desain Visual itu mendapat tantangan untuk membuat kreasi lego batik. Hasilnya dapat disaksikan pada ajang Lego Batik Art yang digelar selama 5-30 Oktober 2011 di atrium barat Living World Alam Sutera, Serpong Utara. Para mahasiswa itu secara kreatif membentuk kotak-kotak lego berwarna merah dan putih menjadi beragam bentuk. Ada yang berbentuk gamelan, tokoh pewayangan, hingga mesin jahit dan perahu pinisi. Semua karya itu disusun dengan corak batik yang muncul dari warna lego. Setiap lego karya mahasiswa ini juga diperlombakan dan diambil pemenang dari masing-masing universitas peserta Lego Batik. Lego batik berbentuk mesin jahit menjadi pemenang dari peserta UMN. Adapun lego gamelan bali diangkat sebagai pemenang dari peserta Unindra dan perahu pinisi mewakili pemenang dari Universitas Binus. Selama pameran berlangsung, para pengunjung diberi kesempatan untuk ikut bermain lego secara gratis di Lego Play Area. Pada Sabtu dan Minggu selama pameran, para pengunjung anak-anak berkesempatan mengikuti Lego Single Building Competition untuk anak usia 6-12 tahun dan Lego Parent and Child Build Competition untuk orangtua dan anak usia 3-6 tahun. (Don).

BANK MANDIRI CABANG PEMBANTU CIKOKOL DILALAP SI JAGO MERAH

Si jago merah melalap sebagian Lantai 3 Kantor Bank Mandiri Cabang Pembantu Cikokol, Jalan MH Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang, Banten, Kamis (6/10/2011) pagi. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, tetapi sejumlah berkas ikut terbakar. Berdasarkan keterangan yang dihimpun Kompas, api timbul pukul 07.45 WIB di lantai 3 ruang dapur. Saat itu, sejumlah pegawai sedang mengikuti rapat. Mereka kaget karena secara tiba-tiba alaram kebakaran berbunyi dan api membesar membakar sebagian ruangan tersebut. Sekitar 20 karyawan yang ada dalam ruangan langsung berhamburan keluar. Api baru dapat dipadamkan 45 menit kemudian setelah 5 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan. Saat ini sedang dalam proses pembasahan. Hingga pukul 10.00 belum ada keterangan resmi dari kepolisian dan manajemen bank. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Syaiful Millah mengatakan, diduga api berasal dari mesin pemanas air. (Don).

TIGA PASANG CALON SIAP KAMPANYE DAMAI

Setelah menyampaikan visi dan misi di Gedung DPRD Banten, tiga pasangan calgub dan cawagub yang akan memperebutkan kursi Gubernur Banten pada 22 Oktober mendatang, melakukan kampanye damai. Rencananya kampanye damai yang akan digelar mulai pukul 09:00 ini setiap pasangan calon hanya diperkenankan menyertakan 20 kendaraan, 5 kendaraan hias serta kendaraan terbuka untuk pasangan calon. Mengenai route kampanye damai, dimulai dari Stadion Ciceri Kota Serang dilepas oleh KPU Banten dengan didampingi Muspida Provinsi Banten. Dari stadion, iringi-iringan kendaraan akan melintasi jalur tol lama, memutar kearah Kota Serang baru (KSB). Selanjutnya peserta kampanye damai melintasi ruas jalan Jendral Sudirman, Jln Ahmad Yani, Jl Brigjen Sam’un, Jln Raya Serang-Cilegon. “Dari sana, peserta kampanye akan bergerak melintasi jalan lingkar selatan, simpang Kebon Jahe, warung pojok dan kembali ke stadion Ciceri,” kata Endang Suryadi, Kabag Hukum, Tehnis dan Humas Sekretariat KPU Banten, Kamis (6/10). Menurut Endang, ada 3 poin yang harus disepakati masing-masing pasangan calon yaitu, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, berlaku sopan dan tertib, mendidik, bijak beradab, demokratis, bermartabat dan tidak provokatif. Serta menjalin komunikasi politik yang sehat antar pasangan calon dan masyarakat. “Jadi tiga poin itu harus dipatuhi dan jangan sampai dilanggar,” tegas Endang. (Don).

PIALA WALIKOTA TANGSEL: PERSITA TANGGERANG KALAHKAN AFRIKA SELECTION

Persita Tangerang kalahkan tim Africa Selection 1-0 dalam kompetisi Piala Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, yang diselenggarakan di Lapangan Mini Ciputat. Tim besutan pelatih Elly Idris tersebut unggul empat menit setelah babak kedua berjalan melalui gol bunuh diri Kapten Africa Selection setelah coba mengamankan umpan silang dari Maman kepada Cristian Carascao. Kedua tim sejak awal pertandingan melakukan serangan. Namun dari semua peluang kedua tim di babak pertama, terselamatkan dengan mistar gawang. Tetapi, keunggulan pengalaman Persita Tangerang yang telah berlaga di divisi utama dan menurunkan tim inti seperti Kiper Tema Mursadad, gelandang Maman dan penyerang Cristian Carascao, mampu membuat pemain belakang Africa Selection kerepotan. Memasuki babak kedua, tim tuan rumah belum mengendurkan serangan. Bahkan, tim Africa Selection yang tidak ingin kalah di pertandingan perdana, sempat bermain keras. Akibatnya satu pemain belakang Africa Selection diusir wasit karena melakukan pelanggaran keras terhadap Ilham Jaya Kusuma. Meski demikian, beberapa benturan sempat membuat emosi pemain terpancing dan menyulut perkelahian. Tetapi wasit secara tegas memberikan teguran kepada pemain tersebut. "Intinya kami puas dengan hasil ini dan menjadi bekal bagi laga selanjutnya meski hanya kompetisi singkat," kata pelatih Elly Idris. Perlu diketahui, kompetisi Piala Wali Kota Tangerang Selatan diikuti oleh enam klub dengan diantaranya empat klub dari divisi utama. Klub tersebut adalah Persita Tangerang, Persikota Tangerang, Persitara Jakarta Utara dan Persipasi Bekasi, tuan rumah yakni Persitangsel dan Africa Selection. (Don).

DITAKUTKAN BEBAS, AGUS SOFYAN DIPERKARAKAN KEJAKSAAN SAMPAI MA

Kejaksaan Negeri Bekasi bertekad menjebloskan Agus Sofyan, Staf Ahli Walikota Bekasi, tersangka kasus suap senilai Rp. 150 juta ke balik jeruji besi. Upaya memperkarakan kasus ini pun akan dilakukan hingga tingkat peradilan tertinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bekasi Andre Abraham yang menyidik kasus ini. Pernyataan itu terlontar karena ia khawatir majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung akan kembali membebaskan tersangka korupsi, seperti saat memutus Bupati Subang Eep Hidayat dan Wakil Walikota Bogor Ahmad Ru'yat tidak bersalah. "Kemungkinan itu sudah kami perhitungkan. Kalau nanti diputus bebas, akan kami lanjutkan peradilannya sampai ke Mahkamah Agung. Pertimbangan antara majelis hakim yang satu dengan lainnya tentu berbeda," kata Andre saat dihubungi Rabu (5/10). Lebih lanjut dikatakannya, kemungkinan itu terbuka apabila Situngkir, pemberi suap kepada Agus Sofyan, yang tengah menanti vonis dinyatakan bebas. Keterkaitan kasus antara dua terdakwa ini memungkinkan hakim berpatokan pada vonis kasus yang lain. Kasus yang terjadi tahun 2006 ini berupa suap yang diberikan Situngkir kepada Agus Sofyan yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Permukiman Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Penyidik memiliki bukti yang menyatakan uang senilai Rp. 150 juta itu diberikan Situngkir untuk mendapat penunjukan projek. Namun Agus Sofyan membantah hal tersebut dan menyatakan uang itu merupakan penyertaan modal usaha perkebunan miliknya di daerah Purwakarta. Sebanyak Rp 30 juta bahkan telah dikembalikan pada Situngkir. Berbekal bukti pula, kuasa hukum Agus Sofyan, Refer Harianja, meyakini kliennya akan terbebas dari jeratan hukum. Perlawanan hukum pun akan dilakukan hingga ke tingkat peradilan tertinggi. "Mari buktikan semuanya sesuai mekanisme peradilan yang berlaku," katanya. (Don).

ANGGARAN KURANG, TPSA CIPEUCANG TERTUNDA

Pengoperasian tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) Cipeucang tertunda. Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Tb Bayu Murdani saat melihat lokasi dan permasalahan di lapangan, Rabu (5/10). “Masih ada masalah dalam pembebasan lahan milik warga,” ujarnya sambil menambahkan belum ada titik temu ganti rugi antara warga dan pemerintah. Menurutnya, Pemkot Tangsel sudah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk menambah penyediaan lahan seluas lima hektar kepada Badan Anggaran (Banang) DPRD sebesar Rp14 miliar. Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Kota Tangsel Nur Selamet didampingi Kabag Humas Alpahnaja mengakui hingga September 2011 pembangunan TPST Cipeucang baru 60 persen. Proyek sempat terhenti karena libur Lebaran lalu. Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menuturkan mendukung pembangunan TPST Cipeucang, pihaknya telah berupaya melokasikan dana besar dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), anggaran untuk DKPP yakni program pengembangan kinerja pengelolaan sampah ditambahkan pada APBD Perubahan. Awalnya dialokasikan Rp18,518 miliar, berubah menjadi Rp32,738 miliar atau naik Rp14 miliar lebih untuk revitalisasi TPST Cipeucang. (Don).

PELATIHAN INSTRUKTUR TENAGA KERJA BUTUH BIAYA Rp. 278,7 MILYAR

Pemerintah butuh Rp. 278,7 miliar untuk penuhi kebutuhan 5.987 instruktur pelatihan kerja berbagai bidang keilmuan agar mencapai kebutuhan ideal . Namun karena keterbatasan dana anggaran pembangunan dan belanja negara, hal ini masih sulit terwujud. Saat ini, kata Plt Direktur Instruktur dan Tenaga Pelatihan ( Intala) Ditjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemenakertrans, Salsa Mulyata, tercatat hanya ada 3.221 orang tenaga instruktur lembaga pelatihan di berbagai daerah dengan bidang kurikulum, seperti teknik manufaktur, listrik, pertanian dan juga otomotif. Mereka ditempatkan di balai-balai latihan kerja. “Pemerintah membutuhkan dana anggaran sedikitnya Rp. 278,7 miliar untuk melatih 2.787 orang instruktur tambahan dalam berbagai bidang keilmuan “ kata Salsa, dalam media briefing di kantor Kemenakertrans. Salsa mengatakan diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan instruktur di Balai Latihan Kerja , baik itu UPTP dan UPTD (unit pelaksana teknis pusat dan daerah) melalui APBD. Dijelaskan Salsa, untuk memenuhi kebutuhan seorang instruktur, maka diperlukan pembiayaan bagi pelatihan selama sembilan bulan sekitar Rp. 100 juta per orang, jadi diperlukan dana minimal Rp. 287,7 miliar agar terpenuhi angka ideal itu. (Don).

Rabu, 05 Oktober 2011

TIGA PASANG CALON SAMPAIKAN VISI MISI DI PARIPURNA ISTIMEWA BANTEN

Tiga pasangan kandidat cagub dan cawagub yang akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur Banten 2012 – 2017 akan menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna istimewa yang digelar di gedung DPRD Banten, Rabu (5/10) sekitar pukul 14:00 Wib. Mereka adalah pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, Wahidin Halim-Irna Narulita, dan Jazuli Juwaini-Makmun Muazakki. Sekretaris Tim Sukses pasangan Atut-Rano, Iwan K Hamdan, mengatakan, visi pasangan Atut-Rano ada­­lah bersatu mewujudkan rak­yat Banten sejahtera ber­landaskan iman dan takwa. Untuk mewujudkan visi itu, telah dibuat lima misi yakni meneruskan pembangunan infrastruktur; peningkatan iklim investasi yang kondusif; peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan semangat kebersamaan; dan peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan dae­rah. “Untuk me­wu­judkan visi misi ter­sebut, telah dibuat 12 rencana program selama lima ta­hun yang akan datang,” jelas­nya. Sekretaris Tim Sukses Pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita (WH-Irna), Media Warman, me­nyatakan bahwa pasangan nomor urut dua sudah siap menyampai­kan visi misi menuju perubahan Banten. Visi pasangan WH-Irna yakni mewujudkan Banten sebagai provinsi terdepan dalam mem­bangun peradaban baru menuju ma­syarakat cerdas, sehat, dan man­diri, serta ber­akh­lakul kari­mah. “Visi ter­sebut untuk men­jawab ha­rap­an masyarakat akan pe­rubah­an pembangunan Banten ke arah yang lebih baik,” ujarnya. Sedangkan Sekretaris Tim Sukses Pasangan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki (Jazuli-Zakki), Miptahuddin, mengatakan visi pasangan Jazuli-Zakki yakni mewujudkan Banten segera adil dan sejahtera. “Masyarakat Banten sangat mendambakan kesejahteraan. Pasangan Jazuli-Zakki segera mewujudkan kesejahteraan tersebut,” ujar Miptahudin. (Don).

POLRESTA DEPOK ADAKAN OPERASI SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK 2011

Hasil operasi Sendak Jaya 2011 di Jajaran Polresta Depok, Jawa Barat, mengamankan sejumlah senjata api, replica, maupun air soft gunt beserta ratusan amunisi dan ribuan petasan berdaya ledak besar dari sebuah rumah pembuatan Home Industri di Desa Tajur Halang, Bojong Gede. Operasi yang digelar selama 10 hari mulai dari 23 September hingga 2 Oktober, serentak di tujuh Polsek wilayah jajaran Polresta Depok, dengan sasaran operasi mulai dari senjata rakitan, pedagangan petasan, penyimpanan bahan peledak, penyalahgunaan senjata api dan amunisi, handak illegal, dan berupa senjata replica (Air Soft Gun). Kombes Pol Mulyadi Kaharni, Kapolresta Depok memaparkan hasil Operasi Sendak Jaya 2011 secara berkala berhasil mengamankan petasan berbagai jenis yaitu petasan besar ada 74 buah, sedang sebanyak 559 buah, dan alat dasar pembuatan petasan juga disita yaitu Potasium 5 KG, Belerang 1 KG, Bron 0,8 KG, dan seperangkat alat pembuat petasan terdiri dari Palu, Telenan, Kayu, Pipa,) barang-barang tersebur berhasil diamankan dari tangan Sdr. BS dan DD yang sedang membuat petasan Petasan yang didapatkan dari berinisial Sdr. S, MT, YJ, WY pedagang petasan di daerah Bojong Gede dengan mengamankan petasan berukuran besar dan kesil sebanyak 5000 buah. Dari kepemilikan menjual petasan telah melanggar undang-undang Bunga Api Tahun 1932 pasal 12(1) dengan ancaman 3 bulan penjara. “Dari pengembangan yang dilakukan dari kelima orang diatas yang berhasil diamankan. Bahwa petasan tersebut diperoleh dari tangan SDr. GK beralamat di Jalan. H. Mawi RT 03/05, Parung, Bogor sebagai pembuat sekaligus Distributor grosiran petasan wilayah Jabodetabek,”papar Mulyadi. Lanjut Mulyadi dari anggotanya juga berhasil mengamankan dua buah senjata api jenis Madzen didapat dari seorang pemulung berinisial Sdr. DD. Ketika itu pemulung sedang mengambil barang bekas di sebuah lapak kosong wilayah Meruyung Limo. Karena tahu yang ditemukannya itu adalah senjata yang masih aktif, lalu langsung dilaporkan ke Polsek Limo untuk diamankan. Selain itu juga senjata api jenis Doorlock, didapatkan dari tangan Sdr. KTB yang sama-sama pemulung barang bekas mendapatkan senjata api tersebut dari penemuannya sebuah tempat lapak barang bekas juga. “Senjata api yang diamankan merupakan penyerahan dari orang yang menemukannya pertama kali langsung ke anggota polisi,”ujar Mulyadi kepada Poskota saat menggelar barang bukti di dalam ruang data Polresta Depok. Senjata Replika atau air soft gun berhasil diamankan sebanyak 6 buah senjata terdiri dari empat buah senjata replica jenis Pistol FN serta amunisi dari tangan Sdr. BS, SPT, MK, dan SW di daerah Cimanggis, Sukmajaya, Cipayung, dan Cilodong. Serta satu buah senjata jenis Revolver dari tangan SDr. YP warga Cilodong dan satu buah senjata replica AK47 berikut peluru dari tangan Sdr. BS di daerah Cipayung. “Pistol jenis air soft gunt ini diperoleh dari gelar razia kendaraan di jalan dan langsung penyerahan ke kantor polisi yang kebanyakan pemiliknya merupakan suatu perkumpulan yang hobi main air soft guns,”kata Mulyadi. Dan juga anggotanya berhasil mengamankan sebanyak 83 butir peluru tajam yang masih aktif maupun peluru karet. Peluru yang berhasil disita tersebut terdiri dari delapan butir peluru tajam caliber 7,62 MM jenis AK, enam butir peluru tajam caliber 32 MM jenis S&W, dua butir peluru tajam caliber 9 MM, Sembilan butir peluru tajam caliber 38 MM, 24 buah peluru caliber 32 MM, 20 butir karet caliber3,56 MM, dan 14 peluru butir peluru hampa. “Selain senjata api, dari tangan SDr. DI di wilayah Beji, dan Sdr. KTB di wilayah Bojong Gede sejumlah besar amunisi juga diamankan hasil dari penyerahan tanpa ada paksaan,”ungkapnya. Mulyadi menambahkan, tujuan dari operasi sendak ini adalah untuk dapat menciptakan cipta kondisi aman dalam rangka menyambut Sea Games karena di Depok sendiri memilik tempat yang akan diperlombakan dalam ajang yang bergengsi tersebut yaitu olah raga Pacuan Kuda di Limo, dan Hanggar di Universitas Indonesia. (Don).

KEBERADAAN PDS HAMBAT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN JAMSOSTEK

Peningkatan Kualitas pelayanan kepada peserta Jamsostek bisa terhambat, akibat masih adanya praktik perusahaan daftar sebagian upah (PDS Upah) kepada PT Jamsostek. Direktur Operasional PT Ahmad Ashori mengatakan selayaknya layanan kesehatan bagi korban kecelakaan kerja bisa hingga kelas VIP di rumah sakit. “Saat ini layanan maksimal yang bisa kami berikan baru sekualitas Kelas 1. Kondisi itu sudah berlangsung 10 tahun,” kata Anshori. “Sudah saatnya pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja bisa mendapat layanan hingga sekualitas VIP di rumah sakit.” Ia mengungkapkan, jika perusahaan melaporkan upah yang sebenarnya, maka Jamsostek akan memiliki kecukupan dana untuk membuka layanan rumah sakit hingga ke VIP. “Praktik PDS Upah dan PDS Tenaga Kerja bertentangan dengan ketentuan karena merugikan pekerja dan perusahaan (pengusaha).” Menurutnya, pengusaha sudah mengeluarkan kebijakan melindungi pekerja dalam program jaminan sosial, tetapi eksekutif perusahaan tidak melaksanakannya dengan baik. “Jika terjadi risiko kerja, seperti kecelakaan kerja maka perusahaan yang harus menanggungnya dengan mengeluarkan santunan sesuai dengan peraturan,” kata Anshori. Saat ini santunan kesecelakaan kerja senilai 40 kali upah bagi pekerja, namun praktik PDS upah sangat merugikan dan membuat peserta tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal karena santunan yang diterimanya akan menjadi jauh lebih kecil dari seharusnya. Sementara secara keseluruhan sistem jaminan sosial, khusus peningkatan kualitas layanan akan lambat berkembang. “Mekanisme subsidi silang, nominal besar dan azas gotong royong pada program jaminan sosial menjadi tidak maksimal. Dampaknya pada pemberian manfaat kepada peserta juga tidak optimal,” kata Anshori. (Don).

4 RAPERDA BARU DIHARAPKAN TINGKATKAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANGGERANG

DPRD Kabupaten Tangerang mensahkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda. Keempat Raperda yang disahkan Raperda Diniyah Takmiliyah,Raperda Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi haji daerah Kabupaten Tangerang dan Raperda Tentang Investasi Pemerintah Daerah. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, H. Amran Arifin menjelaskan Perda Diniyah Takmiliyah dimaksudkan untuk menciptakan generasi muda yang saleh, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan untuk menciptakan pengelolaan pendidikan yang baik. Sedangkan, Raperda Tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji daerah Kabupaten Tangerang dimaksudkan untuk mempermudah para calon jamaah haji. Sementara Raperda Tentang Investasi Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggenjot pendapatan daerah. Semua diharapkan dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Tanggerang di masa yang akan datang. “Semua perda kami sahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya. (Don).

PEMKOT TANGSEL BERIKAN PELATIHAN PADA PENGANGGURAN

Pemkot Tangsel terus bergerak mengatasi pengangguran, salah satunya dengan memberikan pelatihan perbengkelan dan kelistrikan kepada ratusan pengangguran. "Pemberian pelatihan dimaksudkan untuk mengurangi pengangguran di Kota Tangerang Selatan," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Dadang Raharja dihubungi, Selasa (4/10/2011). Pelatihan yang digelar sejak 3 - 8 Oktober itu diikuti oleh pengangguran dari tujuh kecamatan dengan berbagai jenjang pendidikan. Selama menjalani pelatihan, mereka tidak dikenakan biaya apapun. Nantinya ratusan pemuda tersebut akan diberikan sertifikasi untuk dilampirkan saat mencari pekerjaan. Menurut Dadang, dipilihnya sector perbengkelan dan keleistirkan karena di Tangsel terbuka lebar usaha di bidang ini. “Untuk bidang property saja, tetap membutuhkan tenaga las listrik dalam pembangunannya, apalagi bidang otommotif yang cukup menjamur di Tangsel," katanya. Tapi Dadang berharap para pemuda ini mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. “Inginnya semua dapat berhasil, namun setidaknya minimal 10 persen saya yakin mereka langsung terjun mandiri untuk berwirausaha," pungkasnya. (Don).

PEMBANGUNAN TERMINAL CILEDUG MASIH PENGKAJIAN LOKASI

Pemkot Tangerang masih terus mengkaji lokasi untuk pembangunan terminal Cileduk. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dishub Kota Tangerang, Fatchulhadi, Selasa (4/10/2011). "Perencanaannya sudah dari beberapa waktu yang lalu, namun kami belum bisa menentukan lokasi pastinya, karena lokasi terminal ini harus strategis, serta pelayanannya terintegrasi dengan pelayanan lain," kata Fatchulhadi. Beberapa lokasi yang diwacanakan untuk dijadikan lokasi terminal diantaranya sekitar Jalan Cokroaminoto, Jalan Raden Fatah, Jalan Raden Saleh, arah Jalan Hasyim Ashari, dan Rawa Kambing. "Ada enam alternatif lahan yang masih dikaji, karena terminal membutuhkan akses yang luas, sehingga pelayanan dapat maksimal," tuturnya kembali. Untuk pembangunan terminal Cileduk dibutuhkan sekitar 2 hektar lahan, sehingga bisa menampung puluhan kendaraan. Adapun trayek yang masuk terminal Ciledug meliputi angkutan kota menuju Tangerang dan Jakarta serta bus menuju Jakarta. (Don).

BKD KOTA BEKASI TUNGGU PROSES SIDANG AGUS SOFYAN

Meski sudah dijebloskan ke LP Bulak Kapal pada Senin lalu (3/10). Namun Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi belum memberikan sanksi apapun pada yang bersangkutan terkait kasus hukum yang menimpanya. Agus Sofyan ditahan Kejaksaan Negeri Bekasi terkait dugaan suap Rp. 150 juta saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi. Ia disangka menerima suap dari salah seorang kontraktor Anggiat Tampu Situngkir pada salah satu proyek di Disbimarta Kota Bekasi pada tahun pelaksanaan proyek yang telah berlalu. Kepala Bidang Pembinaan Pegawai BKD Kota Bekasi, Rudi Sabarudin, mengungkapkan pihaknya belum bisa memberikan sanksi kepada Agus Sofyan karena berkas perkara baru dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. “Tetapi saya sudah laporkan masalah ini langsung ke Plt.Walikota Bekasi Rahmat Effendi saat Agus Sofyan ditahan Kejari,” terangnya. Dengan masuknya berkas ke Pengadilan Tipikor Bandung, BKD masih menunggu keputusan hukumnya. “Nanti kalau sudah ada keputusannya bersalah atau tidak, baru bisa diberikan sanksi tegas. Proses hukumnya juga masih berjalan,” kata Rudi lagi. Bila nanti putusannya tidak bersalah, maka BKD tetap akan memproses dengan aturan yang ada. “Ada sanksinya, mulai dari sanksi ringan sampai sanksi pencopotan jabatan. Begitu pula bila terbukti bersalah, sanksi pun akan diberikan,” paparnya. (Don).

PROSES PENILAIAN CALON SEKDA, PEMKOT DILIHAT LAMBAT

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menilai pemerintah Kota Bekasi lamban dalam melaksanakan seleksi terhadap kandidat penjabat sekretaris daerah definitif. Kelambanan tersebut memperlihatkan pemerintah tidak sigap mengantisipasi kembali terulangnya hal yang sama diwaktu yang akan datang. Demikian ditegaskan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Arianto Hendrata menanggapi pengajuan Asisten Daerah Pemerintahan Rayendra Sukarmadji sebagai Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kota Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Pengajuan dilakukan Plt. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi karena sampai saat ini proses assessment terhadap kandidat sekda definitif belum rampung sepenuhnya. Padahal masa tugas Plt.Sekda Kota Bekasi Dudy Setiabudhi telah habis per 1 Oktober 2011 yang lalu. "Semestinya pemerintah bergerak cepat dalam mengantisipasi hal tersebut. Di masa kepemimpinan Mochtar Mohammad, posisi sekda dijabat pelaksana tugas (PLT). Saat ini pun demikian, padahal harusnya proses sudah rampung sebelum masa tugas Plt. sekda habis," kata Arianto, Selasa (4/10). Ia pun mendesak agar proses assesment yang dilakukan tim independen segera dirampungkan secepatnya. Dengan demikian, segera diperoleh tiga nama yang akan diajukan kepada gubernur untuk kemudian dipilih sebagai sekda definitif. Sampai saat ini, prosesnya masih berjalan. Delapan kandidat sampai saat ini masih menjalani proses penilaian. Mereka adalah Rayendra Sukarmadji, Syafri Nasution (Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran), Dadang Hidayat (Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Reny Hendrawati (Kepala Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu), Nandi Surjakandi (Asisten Daerah), Cucu M. Syamsudin (Inspektorat), Agus Darma (Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat), dan Momon Sulaeman (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air). Diluar proses yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi sendiri ada beberapa pihak melakukan polling sekda menurut masyarakat kota Bekasi yang dapat diakses di situs media online. Sosok Momon Sulaeman banyak dipilih masyarakat mengungguli kandidat-kandidat tersebut. Secara terpisah, Rayendra mengaku siap mengemban tugas tersebut jika pengajuan namanya disetujui gubernur. Begitu menjabat, ia akan membenahi internal pemerintahan untuk memaksimalkan kinerja pegawai. "Terhadap Pegawai Negeri Sipil akan dilarang tegas terlibat dalam ranah politik praktis. Pembenahan itu dilakukan dalam bentuk pembinaan," katanya. (Don).

LELANG PENGHAPUSAN ASET GEDUNG PEMKOT BEKASI KURANG DIMINATI PENGUSAHA

Lelang penghapusan aset Gedung Pemkot Bekasi lama yang akan dibangun 10 lantai, tidak diminati pengusaha. Kalaupun berminat, penawaran yang dilakukan pengusaha sangat rendah dibanding harga dari harga yang ditawarkan Pemkot Bekasi sebesar Rp. 1,2 milyar. Salah seorang pengusaha, Amri Dahlan, mengungkapkan bahwa harga penawaran dari Pemkot Bekasi terlalu tinggi. “Itu kan gedung tua, paling yang bisa diambil puing saja karena untuk kusen dan lainnya juga sudah termakan rayap. Besi-besi juga sudah keropos. Kalau nilainya Rp1,2 miliar, jelas nggak ada pengusaha yang mau,” katanya. Tadinya, dia juga berminat ikut lelang. Namun begitu tahu nilainya terlalu tinggi dan harus menaruh uang jaminan penuh, Amri memilih mundur. “Terakhir saya dengar nilai penawarannya turun jadi Rp. 950 juta, tapi lihat saja nggak ada pengusaha yang minat,” paparnya. Pembangunan gedung Pemkot 10 lantai ini yang bernilai Rp. 112,5 milyar, sepertinya tidak terwujud tahun ini. Pembangun gedung baru tersebut dilakukan setelah gedung lama dirobohkan dan aset gedung lama tersebut harus dilelang dengan sistem penghapusan aset. Dalam enam kali lelang, aset Pemkot Bekasi ini dilirik pengusaha dengan harga penawaran rendah berkisar Rp. 250 juta-Rp. 400 juta saja. Bangunan Pemkot yang kini telah dikosongkan, sebelumnya digunakan untuk aktivitas sejumlah kantor dinas seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta), kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLH), serta kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Bakelrendaper). Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Zaki Utomo mengakui pihaknya kesulitan mencari pengusaha yang berani membeli aset dari gedung lama Pemkot Bekasi tersebut. Gedung lama sendiri merupakan bagian gedung eks. pemerintah kabupaten Bekasi yang dibeli pemerintah kota Bekasi sebesar Rp. 100 milyar. “Pada lelang ke dua dan ketiga bulan lalu masih ada puluhan pengusaha yang mau mengikuti proses lelang tersebut, tetapi dilelang yang ke enam minggu lalu, belum ada pengusaha yang minat, baik dari Kota Bekasi ataupun dari luar Bekasi yang berani menjaminkan uangnya sebagai syarat mengikuti lelang,” kata Zaki. Zaki mengaku pesimis proses pembangunan tidak akan tepat waktu, karena rencana awal pembangunan di awal akhir bulan September 2011. ”Kita berdoa saja agar pembangunan gedung pemkot bisa dimulai akhir tahun ini, dan ada pengusaha yang berani memberikan uang jaminan,” terangnya. Anggaran pembangunan gedung 10 lantai yang akan memakan waktu sekitar tiga tahun tersebut, kata Zaki, akan dibagi dalam tiga tahap. Pada tahun 2011 dana yang dikucurkan yakni Rp. 12,5 Miliar, tahun 2012 sebesar Rp. 60 miliar dan tahun 2013 sebesar Rp. 60 miliar. Gedung pemkot tersebut, lanjut Zaki, terbagi pada lantai dasar akan digunakan sebagai ruang serba guna, loby, kantin dan ruang pengelola gedung. Lantai satu akan digunakan sebagai ruang pelayanan masyarakat, ruang rapat dan kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), lantai dua hingga sembilan akan menjadi kantor sekitar 42 Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di Kota Bekasi. Sedangkan lantai Basement akan menjadi tempat parkir kendaran pegawai sekitar 100 kendaraan roda empat. Gedung tersebut, lanjutnya akan dilengkapi alat transportasi setiap lantainya tiga buah Lift. Selain itu juga setiap sudut ruangangan akan dilengkapi pengamanan dengan dipasang closed-circuit television (CCTV). (Don).

Selasa, 04 Oktober 2011

PROGRAM SERTIFIKASI GURU SEGERA DILAKUKAN DISDIK KABUPATEN BEKASI

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, segera akan melakukan sertifikasi terhadap 1.664 guru yang mengajar dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dalam tahun 2011. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rusdi M. Biomed, di Cikarang, Selasa (4/10/2011), mengatakan, ke-1.664 guru tersebut berasal dari sekolah negeri dan swasta, yang terdiri dari, guru TK 19 guru, SD 1.040 guru, SMP 328 guru, SMA 180 guru, SMK 97 guru dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dua guru. "Sertifikasi guru ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan Nasional, dan tahun ini Kabupaten Bekasi hanya mendapat kuota 1.664 guru yang dinyatakan mendapat sertifikasi pada tahun 2011," kata Rusdi Biomed. Dikatakan Rusdi, Persyaratan untuk guru yang ingin mendapat sertifikasi adalah minimal memiliki ijazah S-1, atau mereka bekerja sudah sampai 20 tahun dalam usia 50 tahun. Selain itu, kata Rusdi, juga dipertimbangkan jangka waktu mengajar, kualitas mengajar, pengajuan berkas penghargaan yang diterima guru bersangkutan. "Nantinya para guru tersebut akan menjalani pendidikan latihan profesi guru yang dilakukan selama 11 hari. Jika mereka lolos maka seluruh biaya akan ditanggung oleh Kemendiknas," tutur Rusdi Biomed. Rusdi berharap, sertifikasi guru tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru, dan memperkuat empat kompetensi, meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. "Kami berharap guru yang lolos sertifikasi memiliki empat kemampuan dasar tersebut," ujarnya. (Don).

PEMKOT BEKASI JALIN KERJA SAMA MINIMALISIR SAMPAH

Pemerintah Kota Bekasi menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam upaya meminimalisasi sampah. Kerja sama yang dijalin dengan PT Mitran Mandiri ini diharapkan mampu mengurangi sedikitnya tujuh persen dari total produksi sampah warga Kota Bekasi sebanyak 5.384 liter/hari. Direktur PT Mitran Mandiri Mahendro menjelaskan, konsep bank sampah yang ditawarkan perusahaannya berupa penampungan sampah-sampah warga, baik yang sudah terpilah maupun belum, untuk ditukarkan dengan barang atau uang. "Melalui cara ini kami coba mengajak warga untuk mengapresiasi sampah, memberi tahu mereka bahwa sampah pun masih bernilai. Kalau mereka sudah paham, kami yakin, otomatis jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir pun akan berkurang," kata Mahendro usai sosialisasi konsep tersebut pada sejumlah kalangan di kantor Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi, Senin (3/10). Mahendro mencontohkan, sekolah mengumpulkan tumpukan kertas bekasnya untuk ditukar dengan satu rim kertas baru. Ada pula sekolah yang menukarkan semua sampahnya dengan materi lain. Dalam setahun, sampah-sampah yang dikumpulkan ditukar dengan sejumlah kambing untuk dipotong saat Idul Adha. Sementara di lingkup masyarakat, sampah yang ditukarkan warga dapat ditukarkan dengan barang yang mereka butuhkan dan dapat diperoleh di Warung 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau dengan uang. Di Kota Bekasi, konsep seperti ini sudah dijalankan warga Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati. Namun seiring dengan telah terjalinnya kerja sama dengan Pemkot Bekasi, seluruh wilayah pun akan didorong untuk mengembangkan konsep serupa. "Sebelum implementasinya, kami akan mengundang perwakilan dari masing-masing wilayah untuk mendapatkan pembekalan dan pengalaman sehingga tidak kaku lagi saat harus mempraktikkannya di lapangan," kata Mahendro. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi Ratim yang hadir dalam sosialisasi tersebut mengatakan seluruh unsur masyarakat akan dilibatkan dalam perealisasian konsep ini. Mulai dari masyarakat di lingkungan, sekolah-sekolah, hingga perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi akan digerakkannya. "Perusahaan juga harus bertanggung jawab karena produk mereka yang turut menyumbangkan sampah," katanya. Lebih lanjut dikatakannya, Pemkot Bekasi mendukung konsep ini karena diyakini sebagai solusi efisien dalam penanganan masalah sampah. Selama ini, 70 persen sampah tak tertangani karena keterbatasan armada. Akhirnya muncullah tempat-tempat penampungan sampah liar. "Ini bisa menghemat, kami tak perlu menambah armada pengangkut. Tak perlu juga membebaskan lahan tambahan untuk memperluas area Tempat Pembuangan Akhir Sumur Batu. Namun dengan catatan, semua unsur berkomitmen menjalankannya," ucapnya. (Don).

DPRD MINTA PEMKAB BEKASI INVENTARISIR ASET

Ketidakjelasan Aset Kendaraan Dinas dan Operasional Kabupaten Bekasi dipertanyakan oleh Pihak DPRD Kabupaten Bekasi. DPRD meminta Pemkab Bekasi segera melakukan Inventarisir Aset bergerak tersebut. Wakil Ketua DPRD Syamsul Falah mengatakan inventarisir aset bergerak milik daerah tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi dan keberadaannya saat ini. Hal ini dikatakannya sangat berkaitan dengan penganggaran APBD untuk penambahan kendaraan dinas operational dan biaya perawatan. Jika tidak ada inventarisir aset ini akan sulit untuk melakukan estimasi alokasi anggarannya. Menurut Syamsul Falah DPRD sudah beberapa kali melakukan pembahasan mengenai kepemilikan aset daerah ini dan meminta data detail nya, namun data aset tersebut belum pernah di sajikan hingga hari ini. Ada beberapa laporan kepada DPRD bahwa kendaraan dinas dan operational tidak di manfaatkan sesuai mestinya. Padahal masih banyak yang memerlukan kendaraan tersebut untuk tugas nya. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bekasi Sudarisman mengatakan bahwa laporannya sudah di serahkan kepada DPRD, namun masih dalam laporan Neraca Keuangan. Menurutnya setiap aset bergerak dikelola oleh masing-masing SKPD, sehingga pihaknya tidak mengetahui secara detail. Kendaraan di Kabupaten Bekasi juga ada beberapa yang belum di kembalikan oleh Mantan Pejabat dan anggota DPRD. (Don).

AGUS SOFYAN AKHIRNYA DITAHAN DI BULAK KAPAL

Kejaksaan Negeri Bekasi, Senin (3/10/2011), menahan Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Pembangunan, Agus Sofyan, sebagai tersangka korupsi di Rumah Tahanan Negara Bulak Kapal, Kota Bekasi. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bekasi, Andre Abraham, mengakui, penahanan Agus terkait kepentingan penyusunan dakwaan dan mencegah tersangka melarikan diri. Berkas penyidikan dinilai sudah memenuhi syarat (P21), untuk penyusunan dakwaan guna diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Bandung. "Tersangka juga telah menandatangani berita acara pemeriksaan dan berita acara penahanan, sebelum dibawa ke rumah tahanan," kata Andre. Dalam kasus ini, Agus dituduh menerima suap senilai Rp 150 juta dari pengembang yakni Anggiat Tampu Situngkir pada tahun 2006. Saat itu, Agus masih menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Bekasi. Namun, Agus pernah mengatakan, uang pemberian Situngkir bukan suap untuk mendapat proyek, melainkan penyertaan modal usaha pertanian tanaman sayur yang dijalankan Agus di Kampung Cigoel, Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Agus mengklaim telah mengembalikan Rp 30 juta kepada Situngkir pada tahun 2008, tetapi belum jelas kabar sisa dana yang Rp 120 juta. Dalam kasus ini, Situngkir telah lebih dulu diperiksa, ditahan, dan kini berstatus sebagai terdakwa yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Tipikor di Bandung. (Don).

PEMKOT DEPOK BUAT MoU DENGAN KANWIL DIRJEN PAJAK JABAR

Pemerintah Kota Depok, teken Memorandum of Understanding (MoU) dengan kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Jawa Barat II. Penandatanganan dilakukan Walikota Depok, H. Nur Mahmudi Isma’il dan Kepala Kanwil Dirjen Pajak Jabar II Angin Prayitno Aji, di Aula Lt.5 Balaikota Depok, disaksikan Ibu Sekda dan para kepala OPD, Senin(03/10/2011). Kerjasama tersebut dilakukan guna menghasilkan penerimaan pajak yang optimal dan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Selain mensinergikan upaya penggalian pajak, kerjasama juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Don).

DEPOK AKSES INTERNET DISEGALA PENJURU KOTA

Upaya mewujudkan jargon sebagai Cyber City, Pemerintah Kota Depok gencar melengkapi berbagai sarana dengan jangkauan akses internet. Salah satunya di Balai Kota Depok yang saat ini sudah dilengkapi dengan empat titik hotspot. Tahun 2012, Pemkot Depok juga menargetkan memasang hotspot di tempat-tempat umum seperti di stasiun, terminal, ataupun RSUD. Selain itu, Pemkot juga tengah mengajukan anggaran kepada DPRD untuk membangun gedung Cyber City sebagai sarana tempat berkumpulnya komunitas pengguna internet, salah satunya blogger. Kepala Bidang Postel dan Diseminasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok Dadang Supriatna mengatakan, tahun 2012 pihaknya juga sudah mengajukan program internet di kelurahan. Dengan begitu masyarakat dapat mengakses internet secara gratis. “Tujuannya untuk mempermudah warga Depok dalam beraktivitas. Misalnya mencari lowongan kerja, membeli rumah, internet banking, dan membayar PBB,” katanya kepada wartawan, Senin (03/10/11). Ia menambahkan, setiap kelurahan akan dipasang perlatan hot spot. Masyarakat di sekitar kelurahan dapat mengases internet gratis melalui Wifi. “Selama ini E-Goverment yang sudah kami lakukan seperti Penerimaan Siswa Baru (PSB) online, e-KTP, serta pelaksanaan lelang LPSE secara online, kami juga berkoordinasi untuk menambah SDM dari akademisi yakni Universitas Indonesia dan Universitas Gunadarma karena berada di Depok,” tandas Dadang. (Don)

HUTAN INDONESIA HAMPIR HABIS

Hutan yang tersisa di Indonesia saat ini hanya seluas 80 juta hektare atau hilang sepertiga akibat eksploitasi sejak 40 tahun lalu. Sebagian besar hutan yang tersisa tersebut, terletak berdekatan dengan negeri tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. “Sementara hutan yang berada di tengah Kalimantan itu sudah hampir habis. Bahkan hutan Jawa dan Sumatera sudah bisa dikatakan habis,” kata Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, seusai penanaman pohon di Pesantren Hidayatullah, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Senin (3/10). Dia mengatakan, lebih dari 40 tahun hutan Indonesia tereksploitasi sehingga luasnya berkurang banyak. Dari 130 juta hektare hutan yang ada di Indonesia pada tahun 1970, kini hanya tersisa 80 juta hektar. Dengan demikian, luas hutan Indonesia berkurang lebih dari sepertiganya. Sesuai instruksi presiden, kata Zulkifli, Kementerian Kehutanan menargetkan penanaman pohon lebih dari satu juta pohon di tahun 2011. Sedangkan tahun lalu, pihaknya telah melampaui target yaitu dengan menanam 1,2 juta pohon. “Targetnya hanya satu juta, tetapi tertanam hingga 1,5 juta pohon. Tahun ini kami berharap mampu melebihi tahun lalu,” ujarnya. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, kegiatan pembalakan liar dan pembakaran hutan untuk alih fungsi harus segera dihentikan. Dengan begitu Indonesia akan menjadi negara penghasil kayu nomor satu. “Kegiatan penanaman pohon harus digalakkan kembali. Hutan di Jawa dan Sumatera sudah hilang,” ujar Zulkifli. Dikatakan Zulkifli, hampir 67 persen luas daratan Indonesia berupa hutan. Hal itu memberikan harapan besar bahwa sektor kehutanan mampu memberikan sumbangsih nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kementerian Kehutanan saat ini berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat pada kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung pada sumber daya hutan. Dalam skala yang lebih luas, ujar Zulkifli, program juga ditujukan dalam upaya peningkatan kelestarian hutan dalam dan perbaikan lingkungan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam dan sekitar hutan anatara lain melalui pembangunan Hutran Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Rakyat Kemitraan. “Kegiatan pokok program tersebut adalah menanam dan memelihara pohon. Nantinya pohon tersebut menghasilkan kayu dan memasok kebutuhan bahan baku kayu untuk industri dan mendorong berkembangnya bisnis rakyat berbasis hutan, khususnya di pedesaan,” jelasnya. Kebijakan pembangunan kehutanan saat ini bertumpu pada pengembangan ekonomi skala pedesaan. Melalui kemitraan, masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat ditanggulangi secara bersama. “Dengan kemitraan, masyarakat lokai dapat secara maksimal memperoleh keuntungan dari pengelolaan sumber daya hutan. Sekaligus meningkatkan kapasitas mengelola hutan dan memelihara serta menjaga keamanannya,” tandasnya. Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan terhadap oknum yang menyiksa orang utan. Hewan primata ini merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Jika terbukti oknum tersebut mengganggu atau menyiksa orang utan, sambung Zulkifli, akan dikenakan sanksi berupa kurungan badan selama 10 tahun berdasarkan Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. “Kami akan tindak tegas oknum pelaku yang menyiksa ataupun mengganggu keberadaan orang utan,” tegasnya. (Don).