SUKUR NABABAN AJAK BANGUN KEMBALI INDONESIA RAYA

Sukur Nababan, anggota Fraksi PDI-P, berharap seluruh bangsa Indonesia berusaha membangun kembali Indonesia Raya. Masyarakat diminta membuka lagi lembar-lembar sejarah seperti Boedi Oetomo, sumpah pemuda dan peristiwa hiroik Lapangan Ikada sampai dengan 17 Agustus 1945.

Harapan itu disampaikan setelah dirinya melihat celah kehancuran menganga lebar. Sukur mengingatkan pesan bung Karno tentang perjuangan bersama untuk membangun Indonesia. "Sekarang kita harus bangkit, tidak boleh mementingkan golongan, kelompok di atas kepentingan yang lebih besar." katanya.

Sukur berharap agar masyarakat bersatu padu untuk berusaha membangun negara. Menyingsingkan lengan baju sebagai kewajiban bersama. "Semua untuk semua itu pesan bung Karno." imbuh Sukur Nababan yang merupakan wakil rakyat dari dapil Kota Bekasi dan Kota Depok. Don.

JALAN DEPAN ASRAMA HAJI BEKASI HAMPIR SELESAI

Jalan depan asrama haji sudah hampir rampung dengan setengah jalannya sudah selesai ditingkatkan. Sepanjang jalan kemakmuran, Marga Jaya itu sudah pula dilebarkan oleh dinas bimarta.

Asrama haji embarkasih Bekasi-Jakarta sendiri sampai sejauh ini lancar lalu lintasnya. Pengaturan parkir kendaraan pengantar rombongan haji yang baik juga mendukung walau pekerjaan pelebaran dan peningkatan jalan dilakukan malam hari.

Panjang proyek tersebut hampi 1 km dengan biaya hampir Rp. 900 juta. Sebelumnya jalan rusak akibat eks. Galian gas negara. Jalan berlubang karena kekuatan jalan yang diperbaiki Pt. Gas Negara tidak cukup kuat dan hanya satu kali diperbaiki. Don.

PDAM TIRTA PATRIOT KONTRIBUSI BESAR PADA APBD KOTA BEKASI

Dudy Setiabudi, sekda kota bekasi, menampik pernyataan bahwa PDAM TIRTA PATRIOT tidak memberi kontribusi pada APBD Kota Bekasi. Kontribusi BUMD milik pemkot Bekasi itu menyumbang Rp. 400 juta untuk PAD.

Sejauh ini laporan yg dikeluarkan PDAM tirta patriot sampai sekarang ada diantara yg terbaik. Dirinya meminta kalangan yg menyorot PDAM tersebut untuk mengecek hasil audit BPK jika masih menyangsikan akuntabilitas kontribusi penyedia layanan distribusi air bersih itu.

Kedepan rencananya akan ada insentif dari pemerintah pusat yg besarnya mencapai Rp. 4 milyar. "tentunya ada konsekuensi logis. Yaitu, peningkatan kualitas pelayanan dan jaringan." kata Dudy saat dikonfirmasi via phone cell, 13/10.

Sedang Azhar laena menjelaskan maksud pernyataannya adalah pertegas bagi BUMD Kota Bekasi yg tidak memberi kontribusi harus ditutup. "apapun bumd-nya kalau tdk ada kontribusi ya ditutup." katanya. Don.

PEMKOT DAN EKSEKUTIF TAK SIAP REVITALISASI PASAR PROYEK

Harapan warga pasar proyek agar segera dapat menikmati tempat usaha baru dengan direvitalisasinya pasar proyek akhirnya tertunda. Belum jelasnya pelepasan aset berakibat pada tertundanya revitalisasi.

Hal tersebut disinyalir Adi Burnadi, Ketua forum aktivis 98/FRAKSI,akibat tidak siapnya pemkot dan DPRD Kota Bekasi. ketidak siapan itu terkait upaya mengatasi masalah revitalisasi pasar proyek.

"mereka tidak pernah bekerja untuk rakyat dan selalu membidik profit dalam setiap mengambil kebijakan." katanya saat dimintai komentarnya, 13/10.

Adi menilai pemkot dan DPRD Kota Bekasi memang tidak pro rakyat. "Pemerintahan saat ini jelas pro pemodal. sungguh ironi." imbuhnya. don.

KETUA DPRD DUKUNG PERJUANGAN PEDAGANG PASAR FAMILY

Warga pasar Family datang lagi menemui ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Azhar Laena, tidak mau direlokasi. Dipimpin Pardede mereka minta DPRD segera mengeluarkan rekomendasi.

Pedagang memberi ultimatum pada pengelola pasar Family, tanggal 15 Oktober nanti menjadi batas akhir relokasi pedagang ke pasar modern yg berlokasi 5 km dari lokasi pasar family. Ada keberpihakan pimpinan DPRD pada pedagang pasar Family. "Apalagi warga sekitar pasar mendukung para pedagang." katanya.

Usai menemui pedagang pasar, Ketua DPRD kota Bekasi menyatakan akan membantu warga pasar family. "Saya sudah menandatangani rekomendasi yang dibuat komisi B. Saya akan bantu pedagang agar tidak direlokasi." kata Aal sapaan akrab ketua DPRD Kota Bekasi tersebut. Don.

KEMAMPUAN PRODUKSI AIR PDAM SUDAH 2.000 LITER PER DETIK

Produksi air di tempat pengolahan air bersih Tegal Gede, Cikarang belum tersalurkan secara optimal.

Hal tersebut disebabkan daya tampung pipa yang masih minim hingga terjadi inefisiensi. "Hanya 60 persen dari 250 liter per detik produksi di Tegal Gede yang bisa disalurkan." kata dirut PDAM Bekasi, Drs. Wahyu Prihantono.

Wahyu berharap pada akhir tahun 2010 bisa tersalurkan 90 persen sesuai dengan pelanggan saat ini. Sejauh ini PDAM Bekasi sudah berinvestasi pipa baru dengan ukuran diameter 800 milimeter sepanjang 8,5 km di Cikarang Selatan.

Di Cikarang Selatan pelanggan sering mengeluh saluran air pada siang hari sangat kecil. "Kadang-kadang bahkan tidak keluar air." katanya.

Sebagai solusi, pipa yang ada harus diganti. Produksi air bersih PDAM Bekasi mencapai 2.000 liter per detik. "Namun saat ini yang baru dipakai sebesar 1.800 liter per detik." imbuhnya.

Jumlah pelanggan PDAM Bekasi saat ini sudah 142 ribu sambungan.

HUT KE-29 PDAM BEKASI DISEMARAKKAN PENANAMAN POHON DAN TELUSUR SUNGAI

Hari Ulang Tahun (HUT) PERUSAHAAN DAERAH AIR UMUM (PDAM) Bekasi yang sebentar lagi diganti menjadi Tirta Bhagasasi melaksanakan penanaman pohon. Kegiatan dilakukan di lingkungan di unit PDAM Rawa Tembaga.

Penanaman pohon secara simbolis dilakukan oleh Drs. Wahyu Prihantono, direktur utama, direktur umum dan kepala unit PDAM Rawa Tembaga. Ada 4 pohon yaitu pohon Mahoni, pohon Jambu Air, pohon pohon Mangga, pohon Rambutan dan pohon Durian.

Dalam sambutannya Wahyu menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon dan telusur sungai dilakukan sebagai kepedulian perusahaan pada lingkungan hidup.

Selain simbolis penanaman pohon di depan kantor unit PDAM Rawa Tembaga, karyawan PDAM juga menanam 500 pohon lainnya. Issue global warming juga menjadi program PDAM Bekasi melalui penanaman pohon.

Sedang untuk telusur sungai dilakukan dengan membersihkan sungai di kemang dan kali irigasi Bogor.

Hal pelayanan, Wahyu meminta pejabat di PDAM pusat dan 9 cabang PDAM Bekasi melakukan peningkatan kerja. "Saya tidak mau lagi dengar ada pejabat PDAM Bekasi mematikan hand phone berjam-jam, sehingga keluhan atas pelayanan masyarakat oleh PDAM Bekasi." kata mantan ketua fraksi PKS kota Bekasi periode 2004-2009. Don.

TEMPAT IBADAH KURANG REPRESENTATIF, JEMAAT HKBP MENGELUH

Jemaat HKBP Pondok Timur Indah (PTI) mengeluhkan tempat peribadatan mereka yang disediakan pemkot Bekasi. Mereka hari minggu, 26/9, melaksanakan ibadat pertama di gedung eks OPP yang ditetapkan menjadi tempat ibadat sementara sampai ada gereja untuk mereka.

Beberapa keluhan yang disampaikan adalah kurangnya jumlah kursi jemaat dan tempat baru itu kurang representatif. Hal ini disampaikan Saur Siagian SH. kuasa hukum jemaat HKBP PTI yang hadir pada ibadah pertama di gedung eks OPP. Kondisi ini memang diluar perkiraan, banyak diantara jemaat akhirnya hanya berdiri diluar tempat ibadat.

Dari pihak pemerintah diterangkan oleh Iskandar SH. wakil dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berada di lokasi, bahwa permintaan dari pihak HKBP PTI sejak awal hanya 250 kursi. "Kursi yang diminta hanya 250 kursi. Kami tidak bisa dadakan karena kursi-kursi itu sewa. Ini ibadah pertama HKBP di OPP, mungkin ibadah kedua akan diperbaiki dan sebenarnya bisa saja kursi di jalan Puyuh Raya dibawa untuk menambah kursi bergantung kebijakan pihak HKBP." kata Iskandar.

Jemaat HKBP PTI mulaiminggu ke 4 September ini akan beribadat sementara di gedung eks OPP. Diantara jemaat ada yang berangkat dari tempat ibadat Puyuh Raya menggunakan bus milik Pemkot Bekasi. Sebanyak 2 bus dikerahkan untuk mengangkut jemaat HKBP PTI ke lokasi Jalan Chairil Anwar No. 4, Kota Bekasi itu.

Sedangkan kuasa HKBP PTI menjelaskan proses perizinan sedang diurus secara cepat oleh pihak HKBP PTI. "Dalam 6 bulan mudah-mudahan semua persyaratan pembangunan gereja sudah dapat diselesaikan." kata Saur. Don.

MOTOR GEDE, HOBBY MAHAL UNTUK HILANGKAN KEPENATAN

Perkumpulan penggemar motor gede di Bekasi ternyata jumlahnya sangat banyak sekali. Pada Sabtu kemarin 14 Motor gede melakukan Touring sederhanya ke daerah Subang, Jawa Barat. Beberapa tokoh penting Kota Bekasi terlihat terlibat dalam kegiatan Touring tersebut.

Rahmat Effendi dan Abdul Hadi terlihat dalam rombongan komunitas Moge yang terlihat solid dan akrab satu dengan lainnya. Touring yang berjarak 50 km lebih itu diikuti 16 orang. "Selain melatih ketahanan fisik, kami juga dapat menghilangkan kepenatan dengan Moge." kata Rudi salah satu peserta.

Star dimulai dari Perumahan Pondok Pekayon Indah (PPI) dengan terlebih dulu shalat dzuhur dan doa bersama yang dipimpin Abdul Hadi, tokoh Partai Golkar Kota Bekasi. Don.

MUSLIMAT NU: KONFERCAB CACAT HUKUM, PENUH NUANSA POLITIK PRAKTIS

Konferensi Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dinilai cacat hukum dan diwarnai nuansa politis. Hal ini disampai beberapa ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Muslimat NU di Islamic Center, 26/9.

Hj. Tati Arianingsih S. Pd, Ketua Muslimat NU, melihat reorganisasi Muslimat di Kota Bekasi sudah dipengaruhi politik praktis. Kepentingan diluar organisasi sudah membumbui kegiatan organisasi dibawah NU itu.

Suatu keanehan bila pengurusan Hj. Aisyah Aminullah Mochtar hanya menyatakan diri sah karena SK sudah dipublikasikan. Padahal ada 9 PAC Muslimat NU menolak penyelenggaraan konfercab.

Pendekatan politik praktis disinyalir menjadi akar permasalahan dari kisruh Muslimat NU Kota Bekasi. Selain keberadaan Hj. Sumiyati Mochtar Mohamad yang dalam SK ditunjuk sebagai penasihat, juga karena potensi Walikota turut mempengaruhi terpilihnya ibunda Ahmad Ushtuchri SE tersebut.

Hj. Tati sebagai juru bicara PAC-PAC Muslimat yang menolak juga melihat kejanggalan dari SK yang dipublikasikan disebuah media. SK bernomor 0305/ SK/ A/ SK/ PPM NU/ VIII/ 2010 harus diteliti ulang. "Lihat nomor SK-nya aja saya ragu. Seharusnya mereka yang mendeklarasikan SK itu lebih mengedepankan musyawarah." katanya.

Selain itu, sosok Hj. Aisyah menurut ketua-ketua PAC se-Kota Bekasi dinilai sangat otoriter dan tidak menunjukkan sebagai hasil leadership Organisasi terbesar di dunia itu. NU sebagai organisasi kemasyarakatan sampai saat ini lebih mengedepankan musyawarah untuk mengambil keputusan organisasi.

"Nuansa politik praktis sangat mewarnai kegiatan konfercab Muslimat NU, ini yang tidak bisa dibiarkan. Hanya karena seseorang saja organisasi jadi rusak. PAC-PAC tidak diajak musyawarah bagaimana konfercab akan dilaksanakan, Semua dilaksanakan untuk memenuhi keinginan seseorang saja. Paham jadinya kalau akhirnya konfercab II dilaksanakan di An Nur, Bekasi Utara." imbuhnya.

Beberapa ketua PAC lain menyampaikan contoh yang membuat beberapa pengurus Muslimat NU Kota Bekasi resah. Hal itu terjadi ketika Hj. Aisyah mengklaim anggaran bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari Pemkot Bekasi adalah hasil perjuangan anaknya Ahmad Ustuchri. "Bagaimana bisa diakui seperti itu. Wong anaknya baru saja terpilih, lagian mana ada pemerintah melihat orang perorang untuk membuat kebijakan bantuan pada organisasi massa?" kata seorang ketua PAC yang enggan disebut namanya.

Ketika ditanyakan langkah apa yang akan dilakukan 9 pengurus PAC yang menolak Konfercab Muslimat NU ke-II kota Bekasi, Hj. Tati dan pengurus PAC lain akan melakukan konsolidasi kepengurusan dan bukan tidak mungkin mengadukan kisruh tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terkait politisasi yang terjadi. Don.

PEMKOT DIMINTA RESPON CEPAT KERUSAKAN GALIAN GAS AKIBAT HUJAN

Hujan yang turun dengan intensitas tinggi, mulai mempengaruhi secara fisik lingkungan. Salah satunya adalah keluhan amblasnya eks galian pipa gas negara.

Keluhan dari warga rawalumbu terkait settelment yang tidak kuat dan amblas ditepian jalan disampaikan pada wakil walikota Bekasi. Sebuah surat elektronik dilayangkan agar pemkot segera merespon kondisi yg ada.

Dalam merespon keluhan itu Rahmat Effendi meminta perusahaan Gas Negara bertanggungjawab untuk segera memperbaikinya segera. "Memangnya ada yang amblas lagi? Sebabnya apa? Intensitas curah hujan?" Rahmat coba memastikan terkait surat aduan masyarakat yang ditujukan padanya tersebut.

Rahmat menyarankan agar juga dikonfirm ke dinas tata ruang untuk kejelasannya. "Koordinasi hal itu pada dinas tata ruang. Dinas itu yang koordinasi dengan pt. Gas Negara terkait tupoksi." kata wakil walikota periode 2008-2013. Don.

LEPAS SAMBUT KEPALA PENGADILAN AGAMA BEKASI

Pemkab Bekasi Sambut Positif Pendatang Baru

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengimbau masyarakat pendatang baru untuk memanfaatkan wilayah setempat sebagai ajang mencari pekerjaan.

Bupati Bekasi, Dr Sa`duddin MM, di Cikarang, Kamis, mengatakan, pihaknya tidak akan mempersulit para pendatang dari luar daerah pascaarus balik Lebaran 2010 selama dapat membawa dampak positif bagi pembangunan wilayah setempat.

"Kami tidak akan keberatan dengan para pendatang baru, selama hal itu membawa dampak positif. Tetapi, apabila sebaliknya akan dipertimbangkan lagi," katanya.

Dikatakan Sa`duddin, dampak positif yang dimaksud adalah kemampuan (skill) bagi warga pendatang yang ingin mencari pekerjaan di wilayah Kabupaten Bekasi yang saat ini memiliki lebih dari 3.000 perusahaan.

"Saya mengimbau kepada masyarakat yang memiliki kemampuan, untuk menempatkan Kabupaten Bekasi ini sebagai ajang mencari nafkah bagi keluarga melalui bekerja secara positif," ujarnya.

Berdasarkan data melalui sensus penduduk 2010 lalu, kata dia, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 2,6 juta jiwa. "Mudik tahun ini di data hampir 30 persen atau 700 ribu orang yang pulang kampung," ujarnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bekasi, Aspuri, mengaku segera menggelar kegiatan operasi Yustisi guna mengetahui secara pasti jumlah pendatang baru sekaligus membenahi administrasi kependudukan di 23 kecamatan Kabupaten Bekasi.

"Rencananya awal bulan Oktober kami akan mengadakan operasi yustisi di tiap wilayah dengan sasaran rumah kontrakan dan lokasi kos-kosan," ujarnya. (AFR/K004/Don).

HASYIM MUZADI, HKBP HARUSNYA TERIMA TAWARAN

Presiden World Conference on Relegion for Peace (WCRP) KH Hasyim Muzadi menyatakan, jemaat HKBP Ciketing, Bekasi, seharusnya menerima tawaran Pemerintah Kota Bekasi yang menyediakan tempat alternatif bagi mereka untuk beribadah.

"Kalau Pemkot Bekasi telah memberikan alternatif tempat, seharusnya HKBP menerima," kata Hasyim di Jakarta.

Menurut Hasyim, dengan memberikan tempat alternatif maka berarti negara melalui pemerintah kota telah melakukan kewajibannya memberikan kebebasan kebaktian.

"Apabila HKBP menolak, akan merugikan HKBP sendiri. Bahkan kerugian tersebut dapat menimpa umumnya warga Kristiani," katanya.

Dikatakannya, sejak awal ia telah meminta agar dibedakan antara kebebasan melakukan kebaktian dengan syarat administrasi pendirian tempat ibadah.

Jika "ketegangan" terkait HKBP Bekasi tidak segera diakhiri, lanjutnya, maka masalah ini akan dipakai "berselancar" pihak-pihak yang tidak membedakan antara kebebasan agama dengan pengaturan tempat ibadah, tidak mau membedakan antara penyelewengan, perusakan, dan penodaan agama dengan kebebasan beragama, serta tidak bisa membedakan kebebasan agama dengan sinkretisme bahkan atheisme.

"Bahkan oleh kelompok ini kebebasan agama diartikan sebagai kebebasan membuat agama-agama baru," kata mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Hal itu, lanjut Hasyim Muzadi, perlu disadari oleh seluruh umat beragama agar tidak diaduk-aduk pihak yang sebenarnya tidak jelas perilaku agamanya dengan hanya menggunakan tema hak asasi manusia secara sepihak tanpa keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia.

"Dan mereka sebenarnya bukan agamawan," kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam di Malang dan Depok tersebut. (S024/B010/Don).

Gubernur Minta Jemaat HKBP Tidak Beribadah di Tanah Kosong

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah (PTI) Bekasi tidak melakukan ibadah di tanah kosong Ciketing Asem (Cikeas), tetapi di tempat yang telah disediakan Walikota Bekasi.

"Saya minta semua pihak untuk menaati keputusan wali kota itu demi terciptanya kerukunan beragama dengan semangat saling mencintai, menghormati, saling memberi dan saling menerima," katanya di Jakarta.

Sebelumnya Pemerintah Kota Bekasi menyediakan tempat sementara di eks Gedung OPP Jalan Chairil Anwar, yang bisa langsung digunakan jemaat HKBP untuk ibadah.

Walikota Bekasi Mochtar Mohamad juga menyampaikan saat ini ada dua tempat ditawarkan Pemerintah Bekasi sebagai pengganti tempat ibadah di Kampung Ciketing Asem, yaitu lahan seluas 2.500 meter persegi milik PT. Timah dan lahan seluas 1.984 meter persegi milik PT. Strada. Tanah itu bisa dibeli jemaat.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan keputusan Walikota Bekasi itu dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Pemerintah Kota Bekasi, katanya, sudah menyediakan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang lebih luas serta lebih baik dari Ciketing Asem (Cikeas) juga menyediakan tempat ibadah sementara yang lebih aman-lebih terlindungi, sampai tempat yang permanen terbangun pada saatnya nanti. Tempat sementara itu dimaksudkan agar jemaat lebih mendapat rasa aman dan lebih terlindungi dari kemungkinan gangguan.

"Mari kita `cooling down` dan berlomba untuk mencari solusi terbaik demi tercapainya kerukunan dengan semangat saling menerima dan saling menghargai," kata Ahmad Heryawan. (T.I009/R009/Don).

Dede Yusuf Minta Warga Bekasi Menahan Diri

Wakil Gubernur Jawa Barat Yusuf Macan Effendi atau akrab disapa Dede Yusuf menghimbau kepada seluruh warga Kota dan Kabupaten Bekasi untuk menahan diri terkait insiden di Ciketing Asem (Cikeas), Pondok Timur Indah beberapa waktu lalu yang telah menjadi isu nasional dan bahkan internasional.

"Saya ingin agar solusi yang telah ditetapkan pemerintah untuk jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, supaya dipatuhi untuk menghindari adanya friksi," ujar Dede, di Asrama Haji Embarkasi Jakarta-Bekasi.

Ia menyatakan setelah ada solusi dari pemerintah maka semua pihak menahan diri agar situasi yang sudah tenang bisa terjaga.

Aktor yang membintangi banyak film itu hadir dalam acara pelantikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPHI) Jawa Barat itu menegaskan beberapa opsi tertulis telah ditawarkan sebagai alternatif lokasi kebaktian sementara dan lahan yang akan dibangun gereja permanen.

Pemerintah Kota menurut Dede sudah menyediakan gedung eks Organisasi Partai Politik (OPP) di jalan Khairil Anwar untuk melaksanakan ibadah sementara selama dua tahun hingga gereja permanen selesai dibangun.

"Ada lahan fasos dan fasum milik PT Timah RT 02/ RW 02, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi yang nantinya bisa dijadikan tempat ibadah permanen. Di lokasi yang sama juga akan dibangun masjid dan vihara," ujarnya.

Ia mengimbau agar jemaat memiliki itikad baik untuk menerima tawaran tersebut sebagai solusi terbaik. "Tinggal i`tikad baik saja, maka kerukunan antar umat beragama ini kembali bagus," kata Dede yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Barat itu.

Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad menegaskan, dari hasil rapat dengan berbagai unsur termasuk FKUB, DPRD, HKBP, Polres dan Kodim telah disetujui penggunaan gedung eks OPP di Jalan Khairil Anwar sebagai tempat ibadah sementara.

"Pihak HKBP sudah menyetujui penggunaan gedung OPP untuk peribadatan sementara sesuai yang kita tawarkan," ujar Wali Kota.

Pemkot menurut dia siap menyediakan kebutuhan untuk peribadatan itu seperti mimbar, pengeras suara hingga kendaraan untuk memudahkan pelaksanaan ibadah itu.

Ia menyatakan untuk pendirian gereja di Ciketing Asem Pondok Timur Indah tidak akan mungkin lagi dilakukan setelah adanya penolakan dari warga dalam bentuk tandatangan dalam jumlah seribuan.

"Kalau ditanya tentang adanya tandatangan yang dipalsukan pihak HKBP untuk melengkapi persyaratan sebagaimana Peraturan Bersama Mentri (PBM) itu berarti sudah mundur lagi," tegasnya.(ANT/R009/ Don).

DPRD: Penyerapan APBD Kabupaten Bekasi Tidak Maksimal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mempertanyakan kinerja pemerintah setempat menyusul tidak maksimalnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2008 hingga 2009.

"Setidaknya dua tahun berturut-turut APBD Kabupaten Bekasi tidak terserap hampir 40 persen. Sehingga, yang dirugikan rakyat sendiri karena tak bisa menikmati hasil pembangunan," ujar Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, H. Milin Kartono, di Cikarang, Jumat.

Menurut Milin, APBD Kabupaten Bekasi per-tahunnya sekitar Rp. 1,7 triliun. Separuh atau sekitar Rp. 800 miliar untuk belanja pembangunan. "Jika dari jumlah itu sekitar 40 persennya tak terserap, berarti nilainya sekitar Rp. 360 miliar dana APBD itu tak terserap," ujarnya.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bekasi, Taih Minarno, mengatakan, sebagian besar dana yang tidak terserap itu terjadi di Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi.

"Di mitra kerja Komisi C saja, sekitar Rp. 100 Miliar dana APBD 2009 tidak terserap bagi kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, pembangunan Gedung Dinas B yang sampai saat ini belum selesai pembangunannya," kata Taih.

Secara terpisah, Kepala Dinas Binamarga Kabupaten Bekasi, H Saefuloh, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, dana APBD yang tidak terserap karena keterlambatan pengesahan APBD pada 2008 dan 2009.

"Karena pengesahannya telat, sehingga proses pekerjaan di lapangan pun ikut telat," katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dadang Mulyadi, memperkirakan pada tahun 2010 dana APBD yang tidak terserap lebih kurang 20 persen. "Pada APBD 2011 mendatang, kami bertekad untuk memprosesnya lebih awal, sehingga pada malam tahun baru nanti APBD 2011 sudah bisa disahkan," katanya. (AFR/K004/Don).

SIDANG PERTAMA SUAP BPK JABAR SEBUT WALIKOTA BEKASI

Nama Walikota Bekasi Mochtar MOhamad ikut disebut dalam sidang dakwaan kasus suap terhadap pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Hal tersebut terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudi Margono, dalam persidangan pertama kasus suap kepada Suharto dan Enang Hernawan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam persidangan disebutkan jumlah uang yang diserahkan Kepala Inspektorat Bekasi Herry Lukmantohari serta Kabid Aset dan Akuntansi Dinas PPKAD Bekasi Herry Suparjan kepada pemeriksa BPK sebesar Rp. 400 juta.

Masih menurut dakwaan penuntut umum, bahwa Rp. 200 juta dari dana suap tersebut merupakan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bekasi, lanjutnya.

Semua kejadian suap tersebut berawal dari keinginan Walikota Bekasi memperoleh predikat "wajar tanpa pengecualian"/ "WTP" untuk bidang keuangan.

Walikota Bekasi lantas menanyakan apakah ada anggaran yang bisa diberikan atas bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, dan dijawab Kepala Inspektorat Pemkot Bekasi bisa.

Perbuatan Suharto dan Enang bertentangan dengan PP No 30/1980 serta Peraturan BPK No 2/2007 pasal 7 ayat 2 huruf a dan b.

Suharto dan Enang dijerat pasal 12 huruf a jo pasal 18 dan pasal 11 jo pasal 18 UU No 31/1999 yang telah diubah jadi UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(V002/R010/R009/Don).

KURANG GREGET, BANYAK YANG TERLELAP DALAM PARIPURNA DPRD KOTA BEKASI

Tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2009 dianggap masih normatif oleh beberapa kalangan di DPRD Kota Bekasi. Tidak ada gebrakan berarti dalam merespon pandangan yang dimulai dari fraksi Demokrat sampai dengan fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (F-GBB).

Terlalu monotonnya tanggapan walikota yang dibacakan Wakil Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, ada hadirin dan anggota DPRD Kota Bekasi terlelap pada paripurna kemarin, 23/9. "Banyak tidur krn monoton, gak ada yang greget." sebuah pesan yang Bekasi News terima dari Eliaser Y. Sunur.

Yance mencontohkan seperti banjir bukan perbaikan infrastruktur penataan kotanya yang dilaporkan malahan kerjasama antar wilayah. "Saya pribadi tidak sepakat." urai Short Massage Service (SMS) Yance lainnya.

Tanggapan ketua fraksi partai Demokrat, H. Andi Zabidi, lebih halus. Fraksi Partai Demokrat sangat serius dalam pembahasan pertanggungjawaban.

Andi menkonfirmasi bahwa fraksinya memberi tanggapan lebih dari 12 halaman yang lain hanya 1 sampai 2 lembar saja tebal pandangan fraksinya. Saat dipaksa merespon penanyampaian tanggapan walikota atas pandangan fraksi Andi tak bergeming, "Nantikan ada pandangan akhir." katanya. Don.

PAD KOTA BEKASI MASIH TERKENDALA REGULASI DAERAH

Wakil Walikota Bekasi,H. Rahmat Effendi, usai paripurna jawaban dan penjelasan Walikota Bekasi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyampaikan penyataan bahwa perlunya membenahi regulasi terkait pajak daerah,23/9. Banyaknya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang karena parameter-parameter yang mempengaruhinya.

Regulasi yang baik untuk menunjang peningkatan PAD kota Bekasi dibutuhkan segera. "Mau menggunakan perwal terlalu riskan, sedangkan perda tentunya harus melibatkan DPRD prosesnya tidak sebentar." katanya.

Rahmat mengatakan sampai dengah saat ini masih banyak dispensasi diberikan karena kondisi saat ini ekenomi belum stabil untuk dunia usaha. Selain itu, dikatakannya, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya masih sangat rendah.

Problem lain terkait potensi yang hilang, masih adanya double obyek pajak. "Pemkot Bekasi sudah mengidentifikasi potensi apa-apa saja yang terkendala." imbuhnya. Don.

KALI PERUMNAS NAIK, KOMPLEK PERUMAHAN KEJAKSAAN AGUNG TERENDAM BANJIR

Ratusan rumah warga di komplek Kejaksaan Agung, Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, Rabu siang.

"Saya sedang tidur siang di rumah, tiba-tiba kamar saya tergenang air setinggi 30 sentimeter pada pukul 12.00 WIB," ujar Adi Wirausaha (28), warga Jalan Patuha Raya, blok B14 nomor 4, di Bekasi.

Genangan air juga merendam rumah warga di Jalan Patuha Selatan, Patuha Timur, Jalan Pangrango, dan Jalan Gunung Gede dengan ketinggian bervariasi antara 20 hingga 40 sentimeter.

Sejumlah warga tampak sibuk membenahi perabotan rumah mereka dari genangan air dengan memindahkannya ke lokasi yang lebih tinggi dengan cara meletakkannya di atas kursi, meja, atau lemari. Sejumlah warga ada yang menyimpan barang berharga di rumah tetangga yang berlantai lebih tinggi dari permukaan air.

"Setiap hujan lebat selama lebih dari satu jam pasti terjadi banjir. Seperti yang terjadi pada Selasa (21/9) kemarin. Peristiwa hari ini persis seperti kemarin. Ketinggian airnya mencapai 40 centimeter," ujar Andhika Pamungkas (29), warga Jalan Patuha Selatan Blok 14.

Dikatakan Andika, genangan air itu terjadi akibat saluran air yang tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, kawasan yang terletak tepat di belakang Gelanggang Olahraga (GOR) Bekasi itu merupakan kawasan cekungan.

"Dulunya perumahan ini adalah rawa yang beralih fungsi menjadi perumahan. Sehingga tidak heran bila ada genangan air karena semuanya terjadi secara alamiah," kata Andika.

Genangan air itu perlahan mulai surut sekitar pukul 14.00 WIB setelah hujan deras disertai angin kencang yang berlangsung selama dua jam reda.

Warga mendesak pihak terkait untuk segera memperbaiki kualitas saluran air guna menghindari peristiwa serupa terulang lagi.

"Saya harap kepada pihak terkait khususnya jajaran Pemkot Bekasi untuk segera membenahi kerusakan saluran air yang tersumbat oleh sampah rumah tangga," demikian Andika. (KR-AFR/S022/S026/DON)

DPRD Puji Keputusan WaliKota Bekasi

DPRD Kota Bekasi memuji keputusan Wali Kota Mochtar Mohamad yang menyediakan gedung untuk tempat peribadatan sementara jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) sampai adanya gereja permanen.

"Ini merupakan keputusan yang luar biasa dan sangat bijaksana. Pemda tidak hanya menyiapkan sarana yang diperlukan untuk peribadatan itu bahkan bus yang memobilisasi jemaat sebanyak dua unit sudah disediakan," kata ketua Komisi D DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara, usai bertemu dengan Wali Kota, pimpinan HKBP, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kapolres dan Dandim, di Bekasi, Jabar, Senin.

Kalaupun nantinya jemaat HKBP menolak beribadah di tempat yang disediakan, Wali Kota menurut Heri sudah angkat tangan dan tidak lagi bertanggungjawab bila terjadi sesuatu terhadap mereka.

Ia meminta agar jemaat HKBP tidak memaksakan kehendak dengan tetap beribadah apakah di Puyuh Raya ataupun di Ciketing Asem Pondok Timur Indah yang keduanya belum memiliki izin.

"Memang ada keinginan agar dicarikan tempat yang menurut mereka lebih dekat tapi gedung eks OPP itu sudah disampaikan ke Gubernur dan Mendagri," ujar anggota dewan dari PKS itu.

Pemerintah Kota Bekasi mendesak agar pengurus Huria Kristen Batak Protestan Pondok Timur Indah mematuhi keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan ibadat di gedung Eks OPP Jalan Khairil Anwar sebagaimana surat Wali Kota bernomor 452/1948.A-Kesos/IX/2010 tertanggal 16 September 2010.

"Kita harapkan pada Minggu (26/9) jemaat HKBP sudah bisa mematuhi keputusan yang ditujukan ke Pendeta HKBP PTI Mustika Jaya," kata Wakil Wali Kota Bekasi, Rahmad Effendi.

Terkait belum dipatuhinya surat Wali Kota pada Minggu (19/9) untuk beribadah di gedung eks OPP itu, Rahmad menegaskan prosesnya butuh waktu.

Ia mengibaratkan koreng yang sudah menganga dan tidak mungkin bisa langsung sembuh. "Kita bersyukur mereka tidak beribadat di Ciketing Asem, tapi menggunakan rumah di Jalan Puyuh Raya untuk menyosialisasikan keputusan pemerintah," ujarnya.

Ia menyatakan bersyukur karena tidak ada gesekan meski keputusan Wali Kota selaku kepala pemerintahan belum ditaati.

"Kalau tempat ibadah di Ciketing Asem Pondok Timur Indah itu sudah disegel dan tidak boleh digunakan lagi. Tempat itu rawan setelah penolakan dari warga setempat," tegasnya.

Untuk membuat keputusan yang sifatnya "win win solution", Rahmad menegaskan perlu waktu dan harus ada itikad baik dari pihak terkait. "Kalau untuk tempat beribadah di gedung OPP itu sudah final dan tidak bisa ditawar-tawar lagi setidaknya sampai diselesaikan pembangunan rumah ibadah HKBP ditempat yang sudah ditawarkan pemerintah," tegasnya.

Di lokasi PPI di Ciketing Asem sudah ditempatkan aparat keamanan untuk mengevakuasi jemaat yang datang kesana. Ia minta ada itikad baik mematuhi keputusan pemerintah itu.

"Kita sudah siapkan aparat Satpol PP yang dibantu oleh Polres dan Kamtibmas untuk memindahkan jemaat yang masih datang ke PPI Ciketing. Untungnya tadi sudah dipatuhi," katanya.

Koordinator tim kuasa hukum HKBP, Sahara Pangaribuan, menyatakan masih akan merapatkan kembali dengan pengurus HKBP terkait tempat ibadat di eks Gedung OPP yang disediakan pemerintah kota itu.

"Kita akan bicarakan di internal dulu termasuk dengan ephorus. Untuk minggu depan tempat ibadatnya menunggu hasil pembicaraan itulah," ujarnya.(*)

UNGKAP KASUS 12 SEPTEMBER, INSIDEN BEKASI ADA KONFLIK SEKTARIAN?

Serangan terhadap anggota gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Bekasi, Jawa Barat, 12 September lalu terkait dengan sengketa, sipil bukan sektarian, kata seorang pejabat urusan agama.

Abdurrahman Mas `ud, kepala Departemen Kehidupan BerAgama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama, membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa kejadian itu adalah hasil dari konflik antar-agama.

Ia mengatakan serangan itu tidak adil tetapi orang harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena gereja HKBP dalam pertanyaan telah gagal untuk memenuhi persyaratan resmi untuk membangun rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah.

"Menurut laporan dari Forum Komunikasi Umat BerAgama (FKUB) yang memiliki tugas mengeluarkan rekomendasi pada setiap orang yang berencana untuk membangun rumah ibadah, sampai akhir Agustus 2010, gereja HKBP tidak diterapkan untuk rekomendasi FKUB, "kata Abdurrahman di Jakarta, Kamis pada diskusi bertema "Kerukunan Antar-Agama Menjaga di Indonesia. "

Dia mengatakan pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memecahkan masalah seperti mengorganisir dialog antara pemerintah kota Bekasi, masyarakat setempat dan anggota-anggota gereja HKBP.

Sebelumnya, pemimpin masyarakat setempat, Cepi Muksin, mengatakan, masyarakat setempat khawatir bahwa rumah tinggal akan digunakan sebagai rumah ibadah. "Kami menolak pembangunan rumah jika kemudian digunakan sebagai rumah ibadah, karena sudah ada sebuah gereja di depannya untuk melakukan pelayanan keagamaan," katanya.

Asiah Lumbuan Toruan (49) dan pendeta Luspida (40) diserang oleh orang tak dikenal di Jalan Pondok Asam Timur, Cikeuting asem (Cikeas), Mustika Jaya, Bekasi, sekitar pukul 08:45 pada hari Minggu.

Asiah menderita luka tusuk di perutnya sementara Luspida menderita benjolan di kepalanya.

Setelah serangan kedua itu segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan.
Delapan orang di sepeda motor menyerang dua orang saat mereka berjalan menuju lokasi lahat tempat mereka beribadah.

Juru bicara Polisi Metropolitan Jakarta Komisaris Senior Rafli Amar mengatakan polisi masih mencari penyerang yang diyakini orang-orang biasa tidak berafiliasi kepada organisasi tertentu. (Ant/Don).

Hak Jawab untuk Blog Bekasi News

*Bekasi, 22 September 2010*

Perihal : *HAK JAWAB dan HAK KOREKSI*



Kepada Yth : *Pengelola Blog Bekasi News*

*Di *

*B e k a s i*





*Dengan hormat,*

Terkait dengan pemberitaan Blog Bekasi News edisi 16 September 2010 yang
menyangkut pernyataan saya (ENIE WIDHIASTUTI) dalam menyikapi kasus
penusukan jemaat HKBP-Ciketing, saya memandang perlu untuk menyampaikan *HAK
JAWAB* sekaligus sebagai *HAK KOREKSI* atas pemberitaan tersebut di Blog
Bekasi News yang anda kelola.



Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab saya selaku pribadi dan sebagai anggota
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi untuk;

1. Menyampaikan *HAK JAWAB* atas kekeliruan pengutipan dan penafsiran
dalam pernyataan saya sebagaimana dimuat dalam pemberitaan Blog Bekasi News
edisi 16 September 2010.

2. Menyampaikan *HAK KOREKSI* untuk dapat memuat pernyataan sesuai
dengan konteks wawancara dan penyampaian komentar saya di Blog Bekasi News
edisi 16 September 2010.



Bahwa ada kekeliuran pengutipan dan penafsiran kalimat yang saya kirim
melalui melalui SMS dan percakapan *(wawancara)* sebagaimana yang saya
maksudkan berdampak pada pembentukan opini yang bersifat kontra-produktif
dalam upaya penyelesaian kasus Ciketing. SMS *(sesuai aslinya),* berbunyi;
*ok. Sy berharp semua bersikap dewasa dlm situasi yg ada di bekasi. u/kasus
penganiayaan sdh diserhkn ke polisi & biarlh ditangani sesuai hokum yg
berlaku. Menghimbau tawarn yg sdh diberikn pemkot dan team bs menjdi solusi
yg terbaik u/kedua belah pihak.mari kt semua menjg kerukunan, keamanan dan
keuthn masrkt bekasi sekali lg jgn terprovokasi dlm bentk apapun.*



Pada awal tulisan di pemberitaan Blog Bekasi News, tertera, *“Syukur Nababan
dan Sidarto Dannu Sutirto yang beberapa kali menyampaikan statemen terkait
persoalan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menuai kritik dikalangan
masyarakat Bekasi. Setelah sebelumnya Enie Widiastuti anggota fraksi PDIP
dalam sebuah wawancara dengan Bekasi News menyampaikan ketidak sepakatannya,
hari ini Rosihan Anwar wakil rakyat dari Bekasi Timur menganggap keduanya
provokatur.” **(ket: teks sesuai aslinya). Menurut saya, penulisan diatas
cenderung menempatkan saya berkonfrontasi dengan Bp. Sukur Nababan dan Bp.
Sidarto Dannu Sutirto dalam menyimpulkan permasalahan atau Kasus Ciketing
yang dilansir Blog Bekasi News pada edisi sebelumnya (sebelum 16 September
2010).Padahal dalam konfirmasi untuk edisi yang dimaksud tak ada muatan
kalimat yang dapat diasumsikan sebagai pernyataan yang mengandung
“ketidaksepakatan” dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Bp. Sukur Nababan
dan Bp. Sidarto Dannu Sutirto** (sesuai layanan SMS yang saya kirimkan pada
pengelola Blog Bekasi News)*

* *

Dalam bagian selanjutnya, tertulis, *“Sidarto dianggap tidak mengerti aturan
dan dianggap memperkeruh persoalan”**.(ket: teks sesuai aslinya).* Penulisan
kalimat tersebut seolah menegaskan saya dengan sengaja membahas topik-topik
yang selama ini Bp. Sidarto kemukakan ke ruang publik dalam kasus Ciketing.
Padahal kalimat itu tidak terucap oleh saya dalam kepentingan wawancara dan
tanggapan melalui handphone (SMS) sebagaimana dimaksud. Hal inilah yang
menurut saya kekeliuran dan perlu pelurusan, semata untuk menghindari
kesalahpahaman dalam menerima sikap yang saya sampaikan di Blog Bekasi News.



Untuk itu, kepada pengelola Blog Bekasi News saya menghimbau untuk lebih
cermat dalam mengutip, menafsirkan serta memilih dan memilah kata dari nara
sumber agar fungsi kontrol sebuah kerja-kerja jurnalistik dapat
dipertanggungjawabkan. Sebagai upaya klarifikasi kepada semua pihak,
khususnya kepada;

1. Bp. Sukur Nababan,

2. Bp. Sidarto Dannu Sutirto,

3. Ketua dan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi

4. Pimpinan dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi,

5. Pimpinan DPRD Kota Bekasi, dan

6. Seluruh masyarakat Kota Bekasi



Saya berharap HAK JAWAB dan HAK KOREKSI saya ini sebagaimana di jamin dalam
UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk dapat direlease di Blog Bekasi News
sejak diterimanya surat ini.

Demikian surat ini saya sampaikan kepada pengelola Blog Bekasi News untuk
dapat dipermaklum. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima
kasih.



*Salam,*





*ENIE WIDHIASTUTI*

Angg.FPDIP DPRD Kota Bekasi

Capaian Target PBB Minim Kinerja DPPKAD Kota Bekasi Disorot

Komisi C DPRD Kota Bekasi menyayangkan kinerja dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi yang hingga kini belum memenuhi target pendapatan dari sector Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi Enny Widyastuti, mengatakan, hingga bulan Agustus ini target yang ditetapkan untuk PBB baru berhasil ditarik sebesar 10 persen. Padahal kata dia, memasuki bulan September 2010 ini pencapaian target sudah harus sekitar 50-60 persen.

Untuk itu kata bendahara Fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi, pihaknya akan memanggil DPPKAD pada pecan depan. Pemanggilan guna meminta keterangan terkait pencapaian target yang sangat minim memasuki triwulan ketiga ini.

Lebih jauh Enny mengatakan, dengan demikian program kerja yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi dengan system jemput bola tidak efektif. “Padahal setiap warga yang ingin menguruskan surat-surat pentingnya di kantor Kelurahan harus menyertakan pelunasan PBB, tapi mengapa PBB masih tidak tercapai targetnya. Bahkan pencapaian sangat minim,” paparnya.

Sementara itu masih jauhnya pencapaian target PBB tersebut diakui Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Udi Subiadi. Kepada wartawan Udi mengaku, pada umumnya tidak tercapainya target PBB tersebut dikarenakan banyaknya penunggakan oleh pusat-pusat perbelanjaan. Bahkan kata Udi, capaian tunggakan tersebut berkisar milyaran rupiah.

Dikatakan, nilai pajak yang diberikan ke pengusaha beraneka ragam tergantung pendapatan usaha. Misalnya Mega Bekasi Hypermal, pajaknya berkisar Rp. 700 juta
per tahun, Bekasi Square berkisar Rp300 juta per tahun dan Grand Mall berkisar Rp. 400 juta per tahun.

“Biasanya, para penunggak pajak ini akan membayar. Namun, membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal, semakin lambat mereka membayar, maka akan semakin bertambah berat pelunasannya karena dibebani denda,” jelasnya.

Diakui Udi, Sebelum akhir bulan agustus lalu, beberapa pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bekasi menunggak PBB hingga Rp. 5 Milyar. Seperti, Bekasi Square, Bekasi Cyber Park, Mega Bekasi Hypermall, Grand Mall Bekasi, dan Metropolitan Mall Bekasi. “Namun, sekarang sudah ada beberapa yang memenuhi kewajibanya,” paparnya.

Kendati demikian pihaknya bersama para pengusaha telah mengadakan pertemuan Agustus 2010 lalu, beberapa pengusaha berinisiatif melunasi kewajiban membayar pajak saat itu. “Dalam pertemuan yang melibatkan tim kami bersama dengan pengusaha terkait berlangsung deadlock. Pengusaha meminta dispensasi hingga akhir Agustus 2010, hingga kini sudah ada beberapa yang sudah memenuhi kewajibanya,” katanya. Par.

Banyak TKK Pemkot Tolak Kuota CPNSD

Pemerintah Kota Bekasi tahun 2010 ini dipastikan tidak akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) baru sesuai kuota, yang diberikan kantor Menteri Pemberayaan Aparatur Negara (Menpan) untuk setiap daerah di Indonesia.


Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Dadang Hidayat, Jumat (17/9). Menurut Dadang tidak dibukanya penerimaan CPNSD tersebut dikarenakan selain karena jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK), Honorer dan juga dalam kuota yang diberikan Menpan tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kota Bekasi.

Namun demikian katanya, jika memang penerimaan itu dibuka dari kalangan internal pemerintah maka pemkot Bekasi akan menerima kupta sebanyak 215 CPNSD tersebut.

“Walikota dan Wakil Walikota telah sepakat untuk tidak membuka penerimaan CPNSD dari umum, karena saat ini jumlah pegawai TKK dan Honorer yang keberadaannya tidak terdaftar di sejumlah sekolah saat ini sangat banyak, jadi kasihan para pegawai tersebut,” tuturnya.

Lebih lanjut Dadang juga mengatakan, hal lain juga akan dipertimbangkan pemerintah Kota Bekasi dalam penerimaan tersebut jika memang sesuai dengan kebutuhan Pemkot Bekasi, semisal penerimaan bagi bidang Dokter spesialis dan perawat. “Saat ini kita hanya membutuhkan tenaga dibidang Kedokteran dan perawat, sedang dikuota itu lebih banyak guru,” paparnya.

Untuk memastikan hal itu kata mantan Kepala BAPPEDA Kota Bekasi itu, pihaknya juga berencana untuk melakukan konsultasi ke Menpan. “Rencananya hal itu baru akan kita lakukan pada pecan depan, dengan tujuan untuk mengkonsultasikan apakah dengan kuota 215 orang itu dapat dirubah spesifikasinya yakni lebih diutamakan untuk Dokter dan perawat, namun bila tidak besar kemungkinan kita akan menolak kuota tersebut,” ujarnya.

Kepastian akan tidak dibukanya penerimaan CPNSD dari umum tambah Dadang, juga setelah anggaran yang awalnya diperuntukan bagi penerimaan CPNSD itu dihapus setelah terjadinya deficit anggaran yang dialami pemerintah Kota Bekasi. “Anggaran Rp. 400 juta yang awalnya diperuntukan untuk penerimaan itu kita pindahkan ke peruntukan lain,” katanya.

Sementara itu sejumlah masyarakat yang antusias untuk mendaftarkan diri menjadi CPNSD pemerintah Kota Bekasi terpaksa harus mengurungkan niatnya mendaftarkan diri. Seperti yang diakui Rahma seorang warga Kranji, Kota Bekasi itu awalnya sangat antusias untuk mengikuti penerimaan CPNSD terbukti dengan segera dirinya menguruskan keperluan dalam persyaratan pendaftaran CPNSD yakni dengan menguruskan kartu pencari kerja (Kartu Kuning) di Dinas Tenaga Kerja setempat. “Ya kalau memang tidak jadi dibuka, mau apalagi mas,” katanya sedih ketika ditemui di kantor Disnaker.

Hal senada juga dikatakan Ronald warga Bintara, menurutnya jika memang itu sudah menjadi keputusan pemerintah Kota Bekasi mau tidak mau dirinya harus ikut dan mungkin pendaftaran akan dilakukannya di tahun mendatang. Itupun jika pemerintah membuka pendaftaran.

Pantauan dua hari belakangan pasca di umumkannya penerimaan CPNSD oleh setiap daerah di Indonesia, banyak masyarakat yang mendatangi kantor Disnaker Kota Bekasi untuk menguruskan katu kuningnya. Par

BEKASI NEWS TURUT BERDUKA ATAS WAFATNYA IBUNDA WALIKOTA BEKASI

Bekasi News turut berbela sungkawa dan berduka sedalam-dalamnya atas wafatnya ibunda H. Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi. Kabar yang kami terima kemarin itu berisi tentang berpulang ke Rahmatullah ibu Hj. Siti Ngabito di Gorontalo.

Lalu malam hari Bapak Kombes Imam Sugianto, Kapolres Metro Bekasi, memberi kabar lewat SMS. Kami pengelola blog Bekasi News dengan ini menyampaikan turut berduka.

Semoga almarhum ibu Hj. Siti Ngabito diterima dan diberikan tempat terbaik disisi-Nya. Beberapa karangan bunga duka terlihat berasal dari Letkol. Kav. Steve Parengkuan Dandim 0507, keluarga Besar BPPT pemkot Bekasi, ibu Siti Aisyah Akhmad Zurfaih, Insani Isa, Foster Oil Energy, dan Sri Mulyani. Don.

REGULASI PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH PERLU DITATA DAN DISOSIALISASIKAN

Perlu regulasi yang jelas dalam mengatur pembangunan rumah ibadah. Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, menurut Sukur Nababan seharusnya menjadi aturan-aturan turunannya.

Hal tersebut disampaikan Sukur Nababan dalam dialog membahas Peraturan Bersama Menteri yang seharunya ada Undang-undangnya terlebih dahulu. "Perlu ada undang-undangnya terlebih dahulu, karena kita tidak mengenal peraturan bersama sebagai pijakan." katanya.

Dialog yang juga menghadirkan pembicara Menteri Dalam Negeri (mendagri) Gamawan Fauzi, Anton Sihombing dari Fraksi Golkar, Rohmanormuzzy dari FPPP dan Jajuli Juwaeni dari FPKS.

Hanya menurut mendagri dan Jajuli PMB masih dibutuhkan untuk mengatur tekhnis pelaksanaan.

Para pembicara menyampaikan diwaktu yang akan datang dibutuhkan kepercayaan dalam masyarakat untuk dikuatkan, ketaatan pada peraturan, penanganan kasus rumah ibadah yang tidak terkatung-katung dan tidak ada pengagungan pada satu golongan.

Sukur Nababan mengingatkan pesan yang pernah disampaikan founding father Ir. Soekarno, bahwa bangsa ini dibangun dengan tujuan satu, yaitu, semua untuk semua. Jaminan dari pemerintah untuk pelaksanaan hak azasi saat ini perlu diperhatikan.

Rommy dalam kesempatan itu juga menggaris bawahi tentang pentingnya aturan agar kita paham bahwa hak azasi kita juga butuh diatur karena ada hak azasi orang lain. Secara aplikatif Gamawan Fauzi menjelaskan bahwa Keberadaan PMB justeru meringankan bagi pengurusan izin dibandingkan peraturan yang ada sebelumnya (peraturan yang pernah dibuat pada tahun 1969).

Kebhinekaan yang ada harus mematuhi aturan. "Namun, tidak ada kekerasan untuk menjustifikasi kebenaran" imbuh Gamawan Fauzi. Don.

DUKUNG REVISI PERBER DAN SKB TIGA MENTERI, ENIE KLARIFIKASI PERNYATAAN

Ibadah jemaat HKBP PTI tanggal 19/9 berlangsung dengan baik. Bukan hanya karena pengamanan yang ekstra ketat, 8 satuan setingkat kompi (SSK), tapi juga karena peran tokoh masyarakat tingkat lokal maupun nasional.

Saat dikonfirmasi, Enie Widiastuti anggota fraksi PDIP DPRD Kota Bekasi, menyatakan bahwa diskursus tentang peraturan pendirian rumah ibadah justru menjadi dinamika pendewasaan demokrasi di Indonesia. Dalam kesempatan itu Enie mengklarifikasi tentang pernyataan sebelumnya hal perlunya revisi yang pernah disampaikan Sukur Nababan, Anggota DPR RI dari fraksi PDIP.

Enie kala itu sebenarnya hanya menceritakan dinamika perdebatan perlunya revisi Peraturan bersama menag-mendagri nomor 8&9 serta SKB tiga Menteri terkait proses pendirian rumah ibadah. Bahwa dirinya justru mendukung adanya revisi peraturan tersebut, termasuk peraturan walikota nomor 16 tahun 2006.

Dinamika perdebatan tentang aturan, menurut Enie, adalah bagian dari ajaran dalam demokrasi pancasila. "Tentunya musyawarah menjadi inti dari kehidupan demokrasi." katanya.

Sehingga kesan bahwa dirinya bersikap tidak sejalan dengan Sukur Nababan dan Sidarto Tanu Subrota tidaklah benar. "Ini yang harus diklarifikasi Bekasi news. Saya justru mendukung revisi peraturan. Dilain pihak pak Rosihan Anwar punya pendapat berbeda yang sempat saya utarakan pada Bekasi News." tambahnya saat dihubungi via phone cell klarifikasi bahwa bukan dirinya yang menyoal koleganya di PDIP.

Enie pribadi pun meminta maaf kalau pemberitaan yang sempat ada, terkesan dirinya berseberangan. Saat akhir secara jelas Enie meminta pemerintah pusat untuk membahas kembali peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai dengan kekinian, terkait rumah ibadah, untuk selanjutnya di-revisi. Don.

8 KOMPI AMANKAN 3 LOKASI

Pengamanan kegiatan ibadah HKBP PTI hari ini selain satuan Polisi Pamong Praja juga dilakukan kepolisian. Kepolisian metropolitan Bekasi mengkonfirmasi mengerah 8 kompi anggota.

Kombes Imam Sugianto, kapolres metro Bekasi, saat dikonfirmasi menjelaskan 3 lokasi yang dijaga pihak kepolisian. Puyuh raya dijaga 6 kompi polisi, Cikeas 1 kompi dan gedung eks. OPP 1 kompi.

Pagi ini jemaat HKBP PTI melakukan ibadah seperti biasa. Hanya sampai berita ini diturunkan belum diketahui dimana persisnya mereka kebaktian. Don.

PASCA 12 SEPTEMBER, PEMKOT AMANKAN 3 TEMPAT

Hari ini rencananya ibadah jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pomdok Timur Indah (PTI) memasuki babak baru. Setelah peristiwa penghadangan terjadi pada 12/9 di Ciketing Asem, banyak kalangan menyampaikan harapan ibadah kali ini dilakukan di gedung eks Organisasi Partai Politik (OPP).

Rosihan Anwar, salah satu wakil rakyat dari Bekasi Timur, melihat kejadian kemarin sebagai sebuah kekhilafan. Oleh karenanya kejadian yang memalukan warga Bekasi itu tidak boleh terulang lagi.

Sesama anak bangsa, kata Rosihan, semestinya para pemimpin masyarakat berpikir positif. "Interaksinya sudah demikian intensif, seharusnya kemungkinan terperciknya api benturan dapat dihindari. Tidak saling memaksakan kehendak dalam kasus ini." kata Aan panggilan akrab wakil rakyat yang tergabung di fraksi partai Golkar.

Kebijakan pemkot Bekasi sudah sangat tegas bahwa jemaat HKBP PTI harus ibadah di eks Gedung OPP. Aan meminta pimpinan HKBP mematuhi karena resiko benturan
dapat dihindari. "Masing-masing pihak tidak provokatiflah, ini menyangkut keamanan banyak warga yang tidak tahu menahu persoalan itu." tambahnya.

Ditempat terpisah, Pendeta Luspida Simanjuntak belum dapat menetapkan dimana jemaat akan ibadah hari ini. Saat ditelpon dirinya mengatakan bahwa kondisi kesehatan agak baikkan. "saya yang menetapkan dimana akan ibadat, tapi saya masih pusing dan sakit. Saat ini masih di rumah sakit." katanya.

Saat dihubungi via phone cell, Dudy Setiabudi sekretaris daerah (sekda), mengatakan pengamanan ibadah hari ini dilakukan di 3 tempat. "Satpol PP akan berjaga di Cikeas, Puyuh Raya dan OPP." kata PLH sekda kota Bekasi. Don.

KEBIJAKAN TEGAS PEMKOT BEKASI?

Wakil Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, menyampaikan kembali pernyataan Walikota Bekasi, H. Mochtar Mohamad, terkait izin sementara Ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Pernyataan ketegasan pemkot Bekasi menjadikan gedung eks Organisasi Partai Politik (OPP) diharapkan menjadi pemahaman jemaat HKBP Pondok Timur Indah (PTI).

Sebelumnya Enie Widiastuti sempat menanyakan hasil kesepakatan saat unjuk rasa yang dilakukan Forum Ummat Islam (FUI) Bekasi dengan wakil walikota yang hadir menemui massa. Enie berharap HKBP PTI memahami keputusan walikota Bekasi.

Sedangkan Rahmat Effendi seusai unjuk rasa menyampaikan apa yang diutarakan walikota sebagai keputusan pemerintah kota Bekasi. Hasil koordinasi pemkot dengan dirjen kesbangpolmas kementerian dalam negeri, muspida dan gubernur Jawa Barat.

Informasi yang Bekasi News terima hari ini masih simpang siur tentang pelaksanaan ibadah 19/9. "Saya berharap saudara-saudara jemaat HKBP dapat memahami kebijakan pemkot tersebut." kata Rahmat saat dikonfirmasi via phone cell. Don.

MASYARAKAT DIMINTA TIDAK MERESPON BERLEBIHAN

Kombes Imam Sugianto, Kapolres Metro Bekasi, memohon bantuan masyarakat untuk tidak semakin memperkeruh suasana. Pesan ini disampaikan berkaitan aksi 3 ribu lebih massa di kantor pemkot Bekasi yang menuntut pembubaran HKBP PTI.

"Saya menghimbau masyarakat Bekasi untuk tidak meresponse lebih." demikian katanya.

Pihak kepolisian sampai saat ini belum mengetahui motif apa dibalik kejadian penikaman dan pemukulan 2 pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). "Serahkan penyelesaian masalah HKBP kepada Pemerintah, karena sudah ada keputusan tingkat Pusat bahwa jemaat HKBP tidak boleh kebaktian di lahan Kosong Ciketing." tandas Imam.

Seperti diketahui pemkot Bekasi akan menyiapkan tanah di Lahan Fasum/ Fasos perumahan Pt. Timah, yang masih kosong dan jauh dari warga masyarakat. Dan untuk sementara mereka disiapkan gedung eks Organisasi Partai Politik (OPP) untuk kebaktian sementara.

"Salam hangat dan mohon maaf maaf lahir batin pada seluruh masyarakat Bekasi." sebuah pesan yang dikirimkan pada Bekasi News.

Sementara itu anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, Enie Widiastuti, berharap kedua belah pihak menahan diri. Selain sudah ditegaskan pemkot Bekasi untuk Penggunaan gedung eks OPP selama 2 tahun, sebagai awalan untuk persiapan sampai pelaksanaan pembangunan gereja HKBP yang permanen.

Lalu Enie juga berharap kepada para penolak agar memahami kebijakan pemkot dengan telah ditetapkannya kebijakan tidak membangun gereja di lahan Cikeas. "Win-win solution untuk menjernihkan situasi dan meneruskan pembangunan masyarakat Bekasi sesusai visi misinya." imbuh Enie yang melihat peluang besar meningkatkan stabilitas masyarakat Kota Bekasi yang sedang giat membangun kotanya. Don.

GEDUNG OPP, OPSI UNTUK HKBP PTI IBADAH SEMENTARA

Pemerintah akhirnya keluarkan opsi dalam menangani kisruh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah (PTI). Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad Heryawan, untuk ibadah tanggal 19 September dan seterusnya akan diadakan di gedung Organisasi Partai Politik jalan Chairil Anwar.

Keputusan itu menguatkan kebijakan walikota Bekasi sebelumnya untuk menindaklanjuti hasil kerja tim yang dibuat pemkot Bekasi. Selain itu opsi walikota untuk memberikan tanah fasos dan fasum di PT. Timah menjadi kebijakan pemerintah. "Kebijakan itu sebagai antisipasi kalau warga tidak mengizinkan permohonan pihak HKBP PTI." kata Mochtar usai pertemuan dengan Dirjen kesbangpol Kementerian Dalam Negeri.

Tanah seluas 2.000-an meter persegi itu akan dibangun gereja permanen untuk jemaat HKBP PTI. "Lokasinya masih sekitar di Mustika Jaya." katanya. Don.

ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI SAYANGKAN SIKAP ANGGOTA DPR RI

Syukur Nababan dan Sidarto Dannu Sutirto yang beberapa kali menyampaikan statemen terkait persoalan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menuai kritik dikalangan masyarakat Bekasi. Rosihan Anwar wakil rakyat dari Bekasi Timur menganggap keduanya provokatur.

Sidarto dianggap tidak mengerti aturan dan dianggap memperkeruh persoalan. Rosihan meminta berbagai kalangan agar tetap berpegang pada proses yang berlangsung.

Rosihan Anwar meminta para tokoh tidak asal bicara tanpa memahami substansi peraturan yang mereka persoalkan. "Masyarakat selalu mengamati perkembangan, kalau tokoh menafsirkan bebas tanpa mengerti peraturan yang mereka gugat, saya kawatir kondisi yang ada makin kacau, tanpa solusi masalah" kata Rosihan menanggapi anjuran agar perber dan SKB 3 menteri agar dicabut. Don.

WARGA TANGGERANG SELATAN BUANG SAMPAH DI TENGAH JALAN

Tanggerang Selatan benar-banar mengalami kesulitan dalam hal tempat pembuangan sampah. Khususnya sampah rumah tangga yang setiap harinya terkumpul di rumah tangga-rumah tangga warganya.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sampah yang dibuang disekitar jalan ke arah Bumi Serpong Damai (BSD) dari arah Kota Tanggerang. Sampah-sampah yang dibungkus plastik sengaja dibuang warga atau pengguna jalan di median tengah pembatas jalan dan tepian jalan.

Emi Salamah salah satu warga yang ditemui mengaku sampah-sampah itu sejak lama selalu dibuang di jalan. "Bukan hanya saat atau usai idul fitri saja, tapi sudah lama warga buang sampah di jalan." katanya.

Kebiasaan ini tentunya sangat mengganggu pemandangan dan kenyamanan para pengguna jalan. Apalagi ada pengendara yang sengaja berhenti sejenak di tengah jalan untuk membuang sampah.

"Sampai saat ini belum ada tindakan dari pemerintah TangSel hal itu. Bahkan ada pemulung yang cari barang dari tumpukan sampah ditengah jalan." kata Emi yang melihat itu sebagai ganguan bagi pengguna jalan. Don.

ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI PRIHATIN KEJADIAN CIKEAS

Enie Widastuti anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat mengunjungi RS. Mitra Keluarga Bekasi Timur menyatakan keprihatinan terkait penganiayaan anggota jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Dirinya datang ke RS. untuk mengetahui kondisi sesungguhnya Pendeta Asian Lumbantoruan Sihombing dan Pendeta Lusfida Simanjuntak.

Saat dihubungi via ponsel Enie menjelaskan kondisi pendeta Asian Lumbantoruan Sihombing kondisinya sudah membaik, dan kondisi pendeta Simanjuntak juga sudah banyak perkembangan. "Saya sedih dan menyayangkan, justru di hari yang fitri ini ternodai dengan peristiwa tersebut. Saya berharap polisi dalam hal ini polres Metro Bekasi segera memeriksa terduga pelaku dan pengusutannya sampai tuntas." katanya.

Enie juga berharap agar kapolda Metro Jaya berhati-hati dalam memberikan statmen, sehingga kesimpulannya tidak terlalu dini dengan mengatakan itu hanya tindak kriminal murni. Menurut Enie yang perlu disikapi adalah kewaspada terhadap kelompok anti-pancasila.

Terkait situasi keamanan kota Bekasi, Enie menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Bekasi agar tidak terprovokasi dengan adanya kejadian tersebut. "Pemerintah kota Bekasi harus segera melakukan koordinasi agar kantibmas dapat terjamin." kata anggota Komisi C DPRD kota Bekasi itu. Don.

WALIKOTA TAWARKAN LAHAN ALTERNATIF

Walikota Bekasi dalam keterangan resminya seusai melakukan rapat dengan Tanri direktur jendral (dirjen) kesbang pol kementerian dalam negeri, Abdul Rosyid kepala kementerian agama Kota Bekasi, AKBP Dwi Gunawan wakapolres metro Bekasi dan Letkol Steve Parengkuan dandim 0507 Bekasi menyampaikan hasil pertemuan. Mochtar menjelaskan bahwa Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) PTI sudah menyerahkan permohonan izin pada pemkot Bekasi tanggal 9 September 2010. Saat ini permohonan izin sedang diverifikasi tim gabungan.

Hal lain terkait dengan kisruh HKBP memberi izin sementara pada HKBP untuk beribadah di tempat ibadah lama Jl. Puyuh Raya. Walikota Bekasi malam ini akan datang ke Mustika Jaya, ke lokasi sekitar. Koordinasi akan dilakukan mulai kecamatan, kelurahan sampai tingkat Rt.

Solusi lain yang dihasilkan oleh Pemkot adalah alternatif lahan untuk ibadah dengan memberikan fasos dan fasum seluas 2.500 meter persegi di PT. Timah. "Selain itu lahan seluas 1.500 meter persegi di Mustika Sari akan dibeli sebagai alternatif dengan daerah masih dekat dengan lahan milik HKBP PTI.". Katanya.

Terkait 9 orang yang ditangkap sehubungan dengan tindak penganiayaan pada ibadah tanggal 12 September, Mochtar menegaskan bahwa tidak ada warganya yang terlibat. "Semua merupakan warga kabupaten Bekasi, saya tahu warga saya tidak ada yang seperti itu." imbuh Mochtar. Don.

POLISI TANGKAP 9 TERSANGKAP PELAKU PENGHADANGAN JEMAAH HKBP

Kapolres metro Bekasi, Kombes Imam Sugianto, terlihat terburu-buru menuju ruang dinas walikota Bekasi, 14/9. Tidak berapa lama Imam keluar ruangan bergegas menuju mobil dinasnya.

Saat ditanya terkait hasil pertemuan antara dirinya dengan walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, dirinya minta wartawan menunggu realease resmi presiden. Pukul 14.00 rencananya akan ada rapat kabinet membahas kejadian di Ciketing Asem (Cikeas). "Sabar tunggu realease dari istana aja." katanya bergegas masuk mobil.

Beberapa informasi yang disampaikan kapolres terkait perkembangan kasus penikaman dan pemukulan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Sudah 9 orang pelaku tindak kekerasan di Mustika Jaya ditangkap sampai dengan hari ini. "Semua berasal dari Kabupaten Bekasi." katanya. Don.

POTONG URAT NADI SAAT UNJUK RASA DI KPK

Sekitar 50 orang yang tergabung dalam LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena kesal tak juga ditemui oleh perwakilan KPK, seorang demonstran nekat memotong urat nadinya.

Aksi yang berlangsung pu-kul 09.30 WIB, Selasa (07/09) kemarin awalnya berlangsung lancar dan tertib. Ketika mereka ingin melapor dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, tidak ada perwakilan KPK yang terlihat menemui mereka.

Suasana sempat memanas saat mereka meminta masuk ke dalam Kantor KPK dan dihalang-halangi 20-an polisi yang berjaga. Aksi saling dorong pun sempat terjadi, namun mereka tetap tidak bisa melewati barikade aparat keamanan.

Akhirnya, Ahmad Fahri, Ketua Umum LSM yang berbasis di Bandung itu, menghantamkan sebuah gelas ke kepalanya dan menyayatkan pecahan gelas tersebut ke pergelangan tangannya. Darah segar pun langsung berceceran di lantai lobby gedung KPK. "Ini simbol darah rakyat, jangan sampai ada yang meninggal di sini karena tidak ada satu pun orang KPK yang menemui kami." ujarnya di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta.

Melihat aksi tersebut, massa LSM Penjara diperbolehkan masuk oleh aparat keamanan untuk memasuki pelataran depan Kantor KPK. Mereka akhirnya ditemui oleh staf Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Imam Harmudi.

Setelah berhasil ditemui, Ahmad langsung mendapatkan pertolongan pertama dari rekan sejawatnya. Kepada para demonstran, Imam berjanji akan meneliti terlebih dulu laporan LSM Penjara, apakah ada indikasi tindak pidana korupsi atau tidak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

LSM Penjara, menduga Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam perekrutan 13 staf ahli gubernur, penyelewengan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009, sebesar Rp. 2,52 triliun, serta pembuatan kartu Lebaran atas nama pribadi Ahmad Heryawan. menggu-nakan dana APBD Jawa Barat sebesar Rp. 1,7 miliar. Don.

PEMKOT BEKASI HARUS SEGERA BERBENAH

Momen perubahan menjadi sesuatu yang ditunggu masyarakat kota Bekasi. Ditahannya sekretaris daerah kota Bekasi sedikit-banyak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Walau sudah ada pelaksana harian (PLH) tetap saja dibutuhkan akselerasi selain tugas administratif sekda.

Hal itu diakui ketua cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi, Kusnadi. Saat ditemui usai libur idul fitri 1431 H., Kusnadi berharap ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemkot Bekasi. "Pemkot Bekasi harus menata dan menyiapkan program untuk pembangunan 2011". Katanya.

Dalam realisasi anggaran, dia mencontohkan, banyak kegiatan masyarakat tidak mendapat respon karena posisi sekda masih di PLH-kan. Kesan yang ada bahwa tanggungjawab PLH hanya sebatas tanda tangan saja. Padahal waktu-waktu menjelang akhir tahun anggaran tetap dibutuhkan pelaksanaan kebijakan strategis dalam pemerintahan.

Masih ada kantor dan dinas jauh dari pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Ada dinas yang pencapaiannya masih dibawah 5% tentunya membutuhkan peran evaluasi dan koordinasi seorang sekda. Lalu dalam pelaksanaan pemerintahan juga dibutuhkan motivator agar disiplin dan kinerja pegawai dapat mendukung tujuan pembangunan yang dilakukan. Kusnadi menilai pemkot kurang tanggap atas apa yang terjadi pada 3 pejabat yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kekagetan yang dialami pemkot diharapkan tidak berlarut-larut sehingga mengganggu pelayanan kegiatan masyarakat. Koordinasi dengan instansi terkait dan membuat keputusan pro pada peningkatan kinerja dibutuhkan walikota Bekasi. "Pemkot harus segera menyiapkan perangkat agar APBD 2011 tidak meleset asumsinya, lalu memperbaiki citra pemerintahan untuk dukung implementasi visi-misi pemerintah daerah". Imbuhnya. Don.

TPST BANTAR GEBANG BARU 90% SELESAI DITAHUN 2010

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang sampai saat ini belum rampung sesuai rencana. Banyak instalasi TPST masih dalam pembangunan dan pengerjaan.

Hal itu dikatakan Rekson Sitorus SH., Direktur Utama Pt. Godang Tua Jaya (Pt. GTJ) saat dikonfirmasi via phone cell. Rencananya TPST Bantar Gebang akan menjadi pusat industri persampahan terbesar di Asia Tenggara.

Selain instalasi pembangkit tegana listrik yang dioperasionalkan Pt. Navigat Organic Energi, saat ini Pabrik kompos dan pupuk organik milik Pt. GTJ sedang dalam perampungan. Rekson mengatakan semua masih sesuai kontrak yang disepakati dengan pemprov DKI Jakarta maupun Pemkot Bekasi.

Nantinya juga akan ada pabrik pemilahan sampah dan Pabrik olahan sampah menjadi barang yang diperbaharui. "Insya Allah tahun 2010 ini pembangunan TPST akan selesai 90%." kata ayah Rony Sitorus pengusaha muda pelanjut usaha keluarga Sitorus. Don.

SUKUR NABABAN MINTA PRESIDEN TURUN TANGAN

Pihak Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) melalui juru bicaranya Sukur Nababan meminta polisi menangkap seluruh pelaku penikaman Majlis HKBP, Hasian Lumbantoruan Sihombing. Selain itu Sukur menyatakan apa yang dialami HKBP Pondok Timur Indah (PTI) sebagai tindak teror terencana.

Dalam aksi yang dilakukan 8 orang tak dikenal itu jatuh korban lain yaitu pendeta HKBP Lusida Simanjuntak. Sukur meminta presiden untuk mencabut peraturan bersama (perber) menteri agama- menteri dalam negeri tahun 2006 dan meminta kapolres menangkap segera pelaku. "Umat mau beribadat ditikam dijalan, ini adalah tindak teroris terencana dan harus ditindak". Katanya.

Presiden diminta untuk turun tangan menyelesaikan kasus ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari fraksi PDIP itu juga meminta walikota atau pemkot Bekasi untuk memberi izin.

Jemaat HKBP rencananya akan beribadat di tanah milik mereka di Ciketing Asem (cikeas). Dalam perjalanan mereka diganggu dengan penikaman dan memukul kedua pimpinan HKBP PTI tersebut di atas. "Saya minta pelaku ditangkap hari ini juga." katanya. Don.

PENDETA HKBP PTI BEKASI DIPUKUL DI CIKEAS

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) hari ini tetap ibadah di Ciketing Asem (Cikeas). Dilahan kosong seluas 3 ribu meter itu ibadah seperti biasa dilakukan dihari yang masih bernuansa Idul Fitri 1431 H. Tiba-tiba jamaat diserang orang tak dikenal. Hasian Lumbantoruan ditikam dan Luspida Simanjuntak dipukul tepat di atas kening alis kirinya.

Saat dihubungi sebelum kejadian, Luspida Simanjuntak, salah satu pendeta HKBP Pondok Timur Indah (PTI) mengatakan situasi ibadah hari ini aman-aman saja. "Saya berharap ibadah hari ini dilahan milik kami lebih khidmad." katanya.

Ditempat terpisah Rosihan Anwar dari fraksi Golkar menyatakan bahwa pemerintah Bekasi harus konsisten berpegang pada aturan. "Pemkot harus membuka lagi aturan yang ada agar kehidupan umat beragama di kota Bekasi dapat berjalan baik. Bagi warga muslim saya berharap tetap berpegang pada hukum yang berlaku dan mengedepankan hukum agar tidak anarkis dalam bermasyarakat." kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi itu. Don.

ANAK INDONESIA HARUS MERAYAKAN HARI KEMENANGAN

Hari Raya Idul Fitri 1431 hijriah banyak dimaknai sebagai hari kemenang. Setelah berpuasa dibulan suci ramadhan sebulan penuh, saatnya merayakan kemenangan tak terkecuali anak-anak.

Hal itu dikatakan Arist Merdeka Sirait, pimpinan Komisi Nasional Perlindungan Anak (komnas PA), saat dihubungi via phone cell. Di Bekasi sendiri dibeberapa titik baik itu sepanjang jalan Ahmad Yani dan pasar Pondok Gede masih ada anak-anak terlantar menggunakan kardus mengemis.

Selayaknya pemerintah memperhatikan hal-hal terkait kehidupan anak-anak. "Sesuliat apapun negara ini, bagi anak-anak merayakan kemengan di hari Raya merupakan keharusan. Seluruh anak Indonesia harus menikmati hari kemenangan." katanya. Don.

PEDAGANG DAGING MUSIMAN MULAI BUKA

Pedagang daging musiman yang hanya membuka lapaknya saat idul adha dan idul fitri saja sudah menjajakan dagangannya. Mereka membuka lapak dari meja kayu di pinggir jalan perjuangan setelah rel kreta api stasiun Bekasi. Pukul 02.30 WIB. pedagang belum terlihat banyak. Namun setelah waktu memasuki pukul 04.00 WIB pegang mulai banyak yang membuka lapaknya.

Harga daging sapi perkilogram disaat memasuki H-2 sebesar Rp. 80 ribu di pasar daging musiman. Dibanding dengan waktu sebelum ramadhan di pasar-pasar tradisional, daging sapi per kilogram Rp. 60 ribu. Yoyo salah satu pedagang yang buka awal, memperkirakan teman-temannya sesama pedagang daging musiman di jalan perjuangan akan buka sampai H+2.

KENDARAAN DINAS BOLEH MUDIK, PERAWATAN HARUS DIPERHATIKAN

Menjelang detik-detik akhir menjelang malam Idul Fitri 1431 hijriah, puncak arus mudik sesaat lagi akan masuk. Mudik tahun ini melalui jalur darat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sampai saat ini Pegawai Negeri Sipil (PNS)belum libur dan diperkirakan juga akan menambah meriah jalur mudik di pantai utara Jawa.

PNS kota Bekasi sampai tanggal 9 September tetap melakukan aktivitas sebagai mana mestinya. Sangsi berat bagi yang meninggalkan tugas tanpa seizin pimpinan menjadi rambu yang harus dipatuhi seluruh PNS. Sedangkan kebijakan penggunaan fasilitas kendaraan dinas untuk mudik, terlihat menjadi hadiah terindah di edisi Hari Raya tahun 2010.

Demikian selentingan pembicaraan para pejabat teras dilingkungan pemkot Bekasi dengan Wakil Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi S. Sos., M. Si. Debatable soal kendaraan dinas artinya sudah tidak ada lagi dengan kebijakan pimpinan untuk memperbolehkan fasilitas kendaraan dinas untuk mudik hari raya. Rahmat Effendi dalam kesempatan itu intinya menggaris-bawahi hal maintenance/ perawatan kendaraan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pengguna kendaraan dinas.

Saat Bekasi News mencoba menelusuri kebijakan pimpinan daerah Kota Bekasi itu, 2 pejabat tekhnis terkait aset kendaraan dinas tidak berada ditempat, Ibu Endar Marjani dan Helfiana. Pengelolaan aset daerah seperti diketahui, diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Sesuai penyampaian dari Bapak wakil Walikota kendaraan dapat digunakan untuk mudik, perawatan kendaraan menjadi tanggungjawab pengguna kendaraan dinas." demikian dikatakan staf ibu Endar Marjani, Sekretaris Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) ketika Bekasi News mencoba menemui pejabat tersebut.

Saat Bekasi News mencoba mengetahui berapa jumlah kendaraan dinas yang dimiliki pemkot Bekasi, tidak ada pejabat berwenang yang dapat menunjukkan data base kendaraan. Helfiana selaku Kasubag aset DPPKAD, sampai berita ini diturunkan tidak dapat ditemui untuk konfirmasi hal tersebut.

Anim Imanudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan ketua komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi saat dimintai komentar menyampaikan harapan agar kebijakan tersebut tidak melanggar aturan."Saya setuju dengan kebijakan pimpinan daerah dalam hal tanggungjawab perawatan. Selama tidak melanggar aturan dan perawatan harus diperhatikan pengguna." kata Anim yang melihat kendaraan dinas lebih sebagai aset untuk memperlancar kinerja dan tugas. Don.

PENGAMANAN DIPERLONGGAR, HKBP IBADAT DENGAN HIKMAT

Minggu pagi, 5/9, Ciketing Asem terasa teduh dan tidak gerah lagi seperti dua-tiga minggu sebelumnya. Hanya terlihat 1 regu polwan yang terlihat berjalan jalan tidak jauh dari tempat ibadat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah (PTI) di daerah Ciketing Asem (CIKEAS). Kebun-kebun rambutan pun kini tidak lagi dipadati untuk parkir kendaraan pihak aparat kepolisian.

Ibadat jemaat HKBP PTI terasa nyaman walau pengamanan dikendurkan. Samamta yang berada di lokasi sekitar tanah kosong tempat jemaat beribadatpun hanya terlihat satu-dua saja. Sebuah perkembangan menarik dari pernyataan Sekretaris Konggres Umat Islam Bekasi, Shalih Mangarah Sitompul, dengan bukti seluruh warga sekitar tidak ada yang menggangu. Pernyataannya bahwa warga sekitar taat hukum sepertinya terefleksi pada ibadat sampai minggu ke-4 pasca kekisruhan terjadi.

Spanduk-spanduk penolakan yang dipasang sebulan lebih dipagar, tembok dan diikat di pohonpun tak satupun dicopot. Spanduk berisi permohonan penghentian kebaktian yang menurut warga sekitar ilegal dan penolakan masyarakat Mustika Jaya atas rencana pembangunan gereja masih terikat baik walau ada yang terbalik serta terlipat. Perbedaan secara fisik di sekitar lokasi dan daerah sekitar Cikeas adalah pagar rapia yang dibuat pemilik tanah dan tanda peringatan bertulis cat merah yang tertancap di lokasi beberapa tanah "DILARANG MASUK SIAPA PUN".

Suasana tidak begitu mencekam terasa karena aparat yang terlibat dapat dihitung jari tangan dan kaki. Pengamanan sebelumnya secara kasat mata ada 644 personel dikerahkan di lokasi yang berada di perkampungan itu. sebuah sumber dikepolisian metro Bekasi menyampaikan ketidaksukaan mereka pada sikap aparat yang mendua, terutama kepolisian. Situasi pada atmosfer Cikeas saat HKBP beribadat, 5/9, berjalan dengan hikmat walau banyak pengendara mempertanyakan mereka dan mengancam mengusir pasca ramadhan.

Saat dikonfirmasi via pesan singkat, Kapolrtes Metro Bekasi Kombes Imam Sugiyanto meminta ketegasan pemerintah kota Bekasi. Aparat kepolisian di lokasi sampai dengan hari ini berfungsi sebagai pengamanan sementara untuk meredam gejolak. "Mas sarankan saja untuk tegas,...krn ini kerawanannya sangat tinggi...." demikian isi pesan singkat yang meminta Bekasi News membuat berita meminta ketegasan pemkot Bekasi. Don.