Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Sabtu, 30 Juni 2012

BANK DUNIA AKAN ALOKASIKAN BANTUAN 52,6 MILYAR $ AS UNTUK NEGARA BERKEMBANG SELAMA 2012

Bank Dunia berkomitmen untuk mengalokasikan bantuan sebesar 52,6 miliar dolar AS bagi negara-negara berkembang selama tahun fiskal 2012. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman, hibah, investasi ekuitas, dan jaminan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, demikian menurut rilis Bank Dunia, Jakarta, Sabtu. "Sejak saya bergabung dengan lembaga ini pada 2007, Grup Bank Dunia telah berkomitmen lebih dari 300 miliar dolar AS, kebanyakan untuk membantu negara-negara mengatasi krisis pangan dan ekonomi," kata Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick dalam pernyataan tertulisnya. Ia memaparkan, institusi dalam Grup Bank Dunia yang berkontribusi untuk negara-negara berkembang pada tahun fiskal 2012, antara lain Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) sebesar 20,6 miliar dolar AS dan Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) 14,7 miliar dolar AS. Selain itu, institusi lainnya adalah Korporasi Pembiayaan Internasional (IFC) sebanyak 15 miliar dolar AS, dan Badan Jaminan Investasi Multilateral (MIGA) sebesar 2,3 miliar dolar AS. Bank Dunia pada Juni 2012 juga menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sebesar 5,3 persen, setelah pada Januari 2012 memprediksi 5,4 persen. Sedangkan komitmen Bank Dunia dalam pertanian dan sektor terkait pada tahun fiskal 2012 diperkirakan mencapai 9,1 miliar dolar AS, atau melebihi proyeksi pinjaman dalam Rencana Aksi Pertanian Bank Dunia yaitu antara 6,2-8,3 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2010-2012. "Bank Dunia terus terlibat dengan negara-negara guna meningkatkan strategi manajemen risiko dan menawarkan produk finansial yang dapat membantu mengurangi kerentanan mereka," katanya. (M040/A026/ANT.).

MUSEUM TERTUA AKAN DIRENOVASI DI TAHUN 2012

Museum tertua di Indonesia, Radya Pustaka, di Solo akan direnovasi pada tahun ini dengan biaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surakarta Boedi Soeharto, Sabtu, memastikan rencana renovasi tersebut. Ia mengatakan telah bertemu dengan perwakilan dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya, Kemdikbud, untuk membahas renovasi museum tersebut. "Kemarin saya sudah bertemu dan membahas kepastian dana renovasi. Itu sudah pasti karena sudah masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) di Kemdikbud. Kemungkinan pada Juli minggu pertama sudah bisa dicairkan," katanya. Menurut Boedi, pradesain untuk renovasi museum yang didirikan pada 1890 itu sudah pernah dibuat sebelumya. Renovasi Museum Radya Pustaka meliputi seluruh bagian bangunan. "Pada pradesain direncanakan ada penambahan gudang di bagian belakang. Tetapi nanti disesuaikan lagi, karena ada konsultan perencanaan juga," katanya. Sementara itu, tentang status tanah Sriwedari yang digunakan untuk Radya Pustaka, ia mengatakan persoalan itu sudah disampaikan pada pihak Kemdikbud dan tidak akan menjadi masalah. "Saya juga sudah sampaikan, tanah yang dipakai museum itu masih sengketa. Tetapi menurut mereka, itu tidak menjadi kendala karena kategorinya renovasi, bukan membuat bangunan baru," katanya. (J005/ANT.).

KEPALA BKKBN HIMBAU UNTUK KATA "I LOVE U"

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sugiri Syarief mengimbau kepada seluruh keluarga di Indonesia untuk saling mengucapkan kata I love you sebagai bentuk kasih sayang tulus pada Hari Keluarga XIX Tingkat Nasional 2012. "Ucapkan I love you, beri kado spesial, dan jadikan hari keluarga tingkat nasional ini lebih bermakna," kata Sugiri Syarief pada acara Puncak Peringatan Hari Keluarga XIX Tingkat Nasional 2012 di Eks-Bandara Selaparang, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu. Sugiri menjelaskan, tema Hari Keluarga tingkat Nasional 2012 tersebut adalah "Dengan Semangat Hari Keluarga Kita Bangkitkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional," katanya. Dia juga mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Keluarga tingkat Nasional 2012 bersama seluruh anggota keluarga. Menurut dia, keluarga merupakan lembaga yang terkecil untuk membentuk ketahanan dan karakter bangsa serta melahirkan generasi muda penerus yang berkualitas. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono didampingi Ibu Herawati Boediono. Ikut bersama rombongan Wapres sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II yakni Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Selain itu, acara yang dihadiri ribuan orang tersebut juga Ketua Umum TP PKK Pusat Vita Gamawan Fauzi dan sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta duta-duta besar dan perwakilan negara sahabat. (W004/ANT)

PRESIDEN RESMIKAN KAWASAN WISATA TERPADU

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu pagi meresmikan kawasan wisata terpadu yang dikelola oleh kelompok usaha CT Corp di Bandung, Jawa Barat. Kawasan wisata yang diberi nama Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung tersebut menempati lahan seluas 10 hektar di kawasan Bandung Selatan tepatnya di Jalan Gatot Subroto Bandung mencakup taman bermain indoor, pusat perbelanjaan dan dua hotel berbintang. Kawasan itu diharapkan menjadi tujuan wisata di Bandung baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Presiden dalam acara tersebut didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wagub Jawa Barat Dede Yusuf, pimpinan CT Corp Chairul Tandjung beserta sejumlah menteri antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menteri ESDM Jero Wacik, Menhub EE Mangindaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Walikota Bandung Dada Rosada dan sejumlah pejabat lainnya. Pada Sabtu malam, Presiden juga dijadwalkan menghadiri peluncuran buku biografi Chairul Tandjung terkait peringatan 50 tahun usia pemilik kelompok usaha tersebut. Dalam sambutannya Wagub Jawa Barat mengatakan setelah pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut triwulan I 2012 BI perekonomian Jabar tumbuh 6,2 persen, meski melambat masih berada dalam level yang cukup tingggi. "Ini dipengaruhi sektor perdagangan, hotel dan restauran yang tumbuh 14 persen. Pertanian juga meningkat," kata Dede Yusuf. Ia menjelaskan sektor jasa dan perdagangan termasuk sektor yang memberikan sumbangan bagi pertumbuhan dan juga lapangan kerja. "Tingkat hunian hotel, menunjukkan adanya dukungan terhadap perdagangan. Tingkat hunian hotel mencapai 42 persen pada triwulan pertama 2012," kata Wagub Jabar. (P008/ANT.).

ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI IMPIKAN BEKASI "KOTA" LAYAK ANAK

Anggota Panitia khusus XVI DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, Haryekti Rina Wuryandari, menargetkan aturan penerapan "kota layak anak" di wilayah setempat dapat terealisasi pada akhir Juli 2012. "Aturan kota layak anak tersebut akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Sampai saat ini, prosesnya masih kita bahas," ujarnya, di Bekasi hari ini. Menurut politisi PKS itu, kriteria suatu wilayah sebagai kota layak anak adalah wajib memenuhi sarana dan prasarana yang layak serta aman bagi anak, seperti tempat bermain dan lingkungan sehat. Lingkungan tersebut harus memenuhi segala unsur yang menjadi hak seorang anak yang tidak terbatas pada satu golongan tertentu saja. Fasilitas itu juga harus menjangkau anak-anak dengan tingkat ekonomi keluarga yang lemah. "Kota layak anak harus memenuhi hak anak, bukan milik anak orang kaya saja," ujarnya. Dalam rancangan Perda Perlindungan Anak tersebut, kata dia, akan diatur tentang pengadaan fasilitas bermain yang representatif bagi seluruh anak yang ada di Kota Bekasi. "Kita bisa atur pengadaannya melalui kerja sama dengan pengembang perumahan agar menyediakan lahan bermain di fasilitas umum dan sosial yang wajib diserahkan kepada pemerintah, atau kebijakan lainnya," kata dia. Dikatakan Rina, aturan tersebut juga harus dapat meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak di wilayah setempat, khususnya di lingkungan keluarga. Rina menambahkan, sejumlah wilayah di Jabodetabek telah menerapkan aturan tersebut. Di antaranya, Tangerang Selatan dan Depok. "Kita akan coba mempelajari aturan di wilayah tersebut sebelum kita terapkan di Kota Bekasi paling lambat 30 hari dari sekarang, artinya pada penghujung Juli aturan tersebut sudah siap," katanya. Secara terpisah, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengaku pihaknya telah menyiapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait guna mendukung realisasi kota layak anak. (ANT/Ell.).

Jumat, 29 Juni 2012

BAPERJAKAT MASIH EVALUASI HASIL LAPORAN KINERJA SKPD

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, Fadlin Kamal, mengingatkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi untuk lebih siap menerima hasil evaluasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). "Saat ini masih dalam proses evaluasi, laporan dari setiap SKPD akan dikaji lebih lanjut di BAPERJAKAT," katanya (28/6). Sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Bekasi Nomor 2 tahun 2012 tentang kinerja pegawai, setiap SKPD diwajibkan mengisi form laporan dan dengan melakukan monitoring kinerja dimasing-masing SKPD. Hasil yang dilaporkan diverifikasi dan dievaluasi lebih lanjut di BKD dan BAPERJAKAT pemerintah kota Bekasi. Fadlin menjelaskan, nantinya BAPERJAKAT dan BKD akan merekomendasikan secara tertulis pada pimpinan SKPD hasil evaluasi kinerja masing-masing SKPD. "Sehingga Perwal 2 tahun 2012 bukan sekedar aturan saja, tapi memang benar-benar dipatuhi dan menjadi pegangan seluruh pegawai pemerintah kota Bekasi," katanya. Sampai saat ini evaluasi masih berlangsung, menurut Fadlin Kamal, dan hasilnya masih sangat memprihatinkan sekali. "Dibeberapa SKPD belum terjadi perubahan signifikan," katanya saat diwawancara di Plaza Patriot. Seperti diketahui tahun 2012 ini pemerintah kota Bekasi mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian, nilai terendah dalam penilaian adipura 2012 dan masih banyak disorot publik terkait beberapa kegiatan pelayanan serta fisik.
Sementara itu Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, disela-sela kegiatan bekerja menggunakan sepeda menyampaikan pada pegawai dilingkungan kota Bekasi agar lebih kompak dengan kebersamaan. "Dimulai Jum'at ini kita bekerja dengan sepeda, lalu ada yang senam, sesudahnya berkumpul semua seperti saat ini membicarakan persoalan SKPD masing-masing secara serius tapi santai," katanya. Dr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi menyampaikan harapan agar 1 hari kantor pemkot Bekasi bisa 10-12 jam tanpa ada asap knalpot kendaraan bermotor. Selain itu kegiatan dialog dan kebersamaan diharapkan dapat terjalin lebih erat antar pegawai dengan kegiatan coffe morning dalam bentuk sharing antar SKPD seusai kegiatan olah raga Jum'at pagi. Kegiatan Berangkat Kerja menggunakan sepeda sendiri diikuti hampir semua kepala SKPD seperti Nandi Sujakandi, Ir. Syafrie Nasution, Dr. Agus Darma, Drs. Momon Sulaeman, Drs. Budiman Sopandi, Dra. Renny, Junaedi, Drs. Abudin, Drs. Amit Riyadi, Tri Adhinanto, Yayan Mulyana, Asep Gunawan, Ir. Bambang Santosa dan beberapa pejabat eselon III dan IV lainnya. "Dengan kegiatan seperti ini semoga banyak persoalan dimasing-masing SKPD dapat diurai dan mendapatkan solusi dengan saling terbuka berbicara," kata Walikota Bekasi. (Don).

PANSUS 13 AKAN SEGERA LAKUKAN FINALISASI DUA RAPERDA

Panitia Khusus (Pansus) 13 yang diketua Haeri Parani, wakil kutua Heri Purnomo, sekretaris Enie Widhiastuti yang membahas 2 Raperda, yaitu, raperda tentang Penyelenggaraan kerja sama pemerintah kota Bekasi dengan pihak ketiga dan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan pusat Perbelanjaan dan toko modern. "Ya Pansus 13 akan memaksimalkan kerja untuk raperda tentang Penyelenggaraan kerja sama pemerintah kota Bekasi dengan pihak ketiga dan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan pusat Perbelanjaan dan toko modern," kata Enie sekretaris Pansus. Pansus sendiri akan memaksimalkan kerja-kerjanya dengan melakukan kunjungan serta konsultasi. "Konsultasi ke Propinsi Jawa Barat, lalu kami juga study banding ke Surabaya,' kata Enie lagi. Menurutnya, manfaat kunjungan adalah didapatnya banyak contoh untuk 2 raperda yang dibahas oleh Pansus 13. Uji petik dan turun ke lapangan untuk kasus-kasus izin toko modern juga dilakukan pansus 13. Semua dilakukan Pansus termasuk dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang selama ini ikut mengontrol dan juga investigasi ke lapangan dalam pembahasan raperda toko modern, dan tentu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Dengar pendapat seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, baik raperda yang 1 dan raperda yang ke 2," kata Enie lebih lanjut. Dalam kunjungan baik ke lapangan, menurut Enie, instansi atau institusi yang diagendakan Pansus dilakukan bersama SKPD. "Banyak contoh yang bisa diambil dari kota Surabaya untuk Raperda kerja sama," katanya. Saat ditanya kapan akan dilakukan paripurna pengesarahan draft Raperda, saat ini masih dalam proses menuju paripurna. "Masih dalam proses untuk menuju ke paripurna, Jum'at-Sabtu akan dilakukan finalisasi, lalu senin dilakukan Sosialisasi ke fraksi-fraksi dan minta masukannya," Terang Enie yang merupakan Fungsuionaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bekasi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

Kamis, 28 Juni 2012

CRISIS CENTER BNP2TKI AKAN PERJUANGKAN NASIB TKI

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, Crisis Center BNP2TKI merupakan tempat perjuangan para TKI untuk mendapatkan keadilan dari berbagai masalah yang dihadapinya. "Crisis Center ini bukan kantor biasa, tapi merupakan wadah perjuangan bagi para TKI. Tempat ini memberikan langkah nyata untuk mempercepat akses keadilan bagi para TKI bermasalah," kata Jumhur melalui siaran pers, di Jakarta, Kamis (28/6). Menurut Jumhur, Crisis Center yang dibangun BNP2TKI satu tahun yang lalu tepatnya 27 Juni 2011, sesungguhnya atas permintaan masyarakat terkait dengan pelayanan. Permintaan masyarakat sudah terpenuhi, Crisis Center BNP2TKI sudah berdiri dan akan terus siap melayani TKI dan juga masyarakat, ujarnya. Dijelaskannya, banyak lembaga pemerintah lainnya yang memiliki pusat pengaduan seperti Crisis Center. Namun pelayanannya masih standar, mungkin hanya Crisis Center BNP2TKI yang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, jelasnya. Jumhur menambahkan seiring beroperasinya Call Center BNP2TKI, masyarakat di seluruh Indonesia, sekarang sudah mulai banyak menanyakan informasi seperti info pasar kerja ataupun peluang kerja yang ada di luar negeri. Kedepannya Crisis Center BNP2TKI akan dibelah dua untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus untuk pelayanan dan pelaporan aduan, katanya. Upaya perlindungan bagi TKI kata dia, tetap menjadi prioritas seperti penyelesaian kasus yang lama, PPTKIS yang dipanggil tidak kooperatif, atau persoalan-persoalan lainnya. Crisis Center BNP2TKI, lanjutnya juga akan banyak membutuhkan mediator, terkait dengan hubungan yang akan semakin kuat dalam komunikasi agar bisa menyelesaikan kasus atau pengaduan TKI dengan segera. Wadah ini menurutnya telah memberi peran yang signifikan, mudah-mudahan tidak bubar dan terus berjalan melayani pengaduan, informasi, advokasi dan pendampingan serta penyelesaian masalah. Sejak Juni 2011 sampai per 26 Juni 2012, Crisis Center BNP2TKI sudah menyelesaikan 2.714 kasus TKI, baik yang diadukan lewat telepon ‘Halo TKI’, surat elektronik (email), surat-menyurat atau faksimili, serta pengaduan langsung berupa tatap muka di kantor Crisis Center Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan. Seluruh pengaduan yang masuk secara online baik melalui telepon/email, berjumlah 243.799 informasi atau kasus berasal dari TKI, keluarganya, maupun masyarakat umum. Sedangkan yang terverifikasi sebagai kasus aduan sebanyak 2.729, pengaduan offline (tatap muka/surat/faksimili) jumlah terverifikasi sebanyak 4.827 kasus. Jumlah total kasus aduan terverifikasi mencapai 7.601 kasus. Dari jumlah tersebut dilakukan validasi dokumen atas kasus-kasusnya hingga semuanya menjadi 4.097 kasus, dan sejauh ini telah terselesaikan sebanyak 2.714 dari kasus TKI tervalidasi. Di luar itu, Crisis Center juga menerima pengaduan permasalahan TKI dari luar negeri menggunakan nomor telepon (+6221) 29244800 dan tidak bersifat bebas pulsa alias dikenakan biaya sesuai ketentuan. Dikatakan Jumhur, BNP2TKI melakukan upaya penanganan aduan kasus TKI tervalidasi secara internal ke unit berwenang di lingkungan BNP2TKI Pusat, atau mendistribusikan ke masing-masing unit teknis BNP2TKI daerah yakni Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) yang relevan untuk ikut menangani kasus aduan TKI. Selain itu juga melibatkan pihak eksternal baik unsur pemerintah (tingkat pusat, daerah, serta perwakilan RI di luar negeri) ataupun pihak swasta yaitu Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Guna mempercepat penyelesaian kasus TKI, Crisis Center BNP2TKI juga bekerjasama konsorsium asuransi TKI. "Ini bertujuan agar proses klaim asuransi TKI cepat tertangani," kata Jumhur. Dari jumlah kasus aduan terselesaikan sebesar 2.714, kasus tertinggi di antaranya gaji tidak dibayar (590), putus hubungan komunikasi (640), pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja (216), meninggal dunia di negara penempatan (164), TKI ingin dipulangkan (153), akibat tindak kekerasan majikan (141), TKI sakit/rawat inap (112), TKI gagal berangkat (81), PHK sepihak (59), korban pelecehan seksual (45), pemotongan gaji TKI melebihi ketentuan (45), serta TKI mengalami kecelakaan di tempat kerja/rumah majikan (33). Sementara kasus TKI terselesaikan menurut asal negara antara lain Saudi Arab (1.445), Malaysia (291), Taiwan (147), Yordania (120), Uni Emirat Arab (109), Kuwait (95), Singapura (95), dan Suriah (82). (RM).

BPPT SIAP MEMBANGUN DAERAH

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pengkajian dan penerapan teknologi, dengan dukungan sumberdayanya siap membantu dan bekerjasama dalam pembangunan daerah. Menurut Kepala BPPT, Marzan A. Iskandar, selama ini lembaganya telah banyak melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, antara lain dalam bidang teknologi penginderaan jauh, penghitungan Natural Resource Acounting, pembuangan Sistem E Government, kegiatan-kegiatan iptekda, teknologi lingkungan, dan lain-lain. “BPPT melalui Balai Teknologi Lingkungan selama ini juga sudah bekerjasama dengan pemda-pemda, antara lain dengan Pemda Magetan tentang pengolahan limbah penyamaan kulit dan konservasi durian Tawing, termasuk dengan Pemda Pekalongan dan Pemalang tentang pengolahan limbah tahu tempe dan aplikasi tanaman mangrove untuk penahan abrasi pantai,” kata Marzan A. Iskandar di Jakarta, Kamis (28/6). Kami juga pernah bekerjasama dengan Pemprov Banten dan Pemda Cirebon untuk konservasi air rawa danau bekerjasama dengan LSM dan industri setempat. Wadah ini bekerja secara khusus melakukan pengkajian tentang lingkungan, konservasi dan bioremediasi. “Kami akan terus memperkuat posisinya menjadi lembaga penyedia jasa yang handal di bidang teknologi lingkungan, dengan dukungan laboratorium-laboratorium penguji yang tersertifikasi,” ungkap Marzan. Hanya kata dia, dewasa ini tantangan pengembangan lingkungan hidup belum teratasi baik seperti terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Kedua permasalahan tersebut, bukanlah hal yang terpisah, namun terkait satu dengan yang lain dan memerlukan pemikiran-pemikiran, kebijakan dan tindakan yang terpadu untuk mendapatkan solusinya. “Kini bukan eranya lagi tujuan ekonomi dan tujuan lingkungan hidup dipertentangkan, melainkan harus diselaraskan ke dalam konsep ekonomi hijau dengan tujuan utamanya kesejahteraan umat manusia,” ungkapnya. Konsep ekonomi hijau memiliki beberapa unsur utama, diantaranya pengentasan kemiskinan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, dan internalisasi lingkungan dalam semua aktivitas pembangunan. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang menentukan arah pembangunan dengan empat pilar, yaitu pro poor, pro jobs, pro growth, dan pro environment. Dengan begitu, ekonomi hijau yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesetaraan sosial, dan sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.(RM)

PT. SAN-SAN DIRAMPOK, UANG DIBRANGKAS Rp. 10 JUTA DIAMBIL

PT. San San di Kampung Jati RT 03 RW 03 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu (27/6/2012) dinihari dirampok. Pelaku yang berjumlah 3 orang melumpuhkan dua Satpam kemudian mengambil uang sebesar Rp. 10 juta dari Brankas Kasir. Peristiwa terjadi sekira pukul 03:00 WIB, pelaku yang diduga berjumlah 3 orang memanjat tembok samping sebelah kiri PT. San San, kemudian melumpuhkan dua orang Satpam yang tengah berjaga, Olim, 35 tahun dan Diing, 30 tahun. Pelaku memukul kepala Olim dengan menggunakan benda tumpul hingga luka robek 2 cm serta luka memar di mata kiri. Kedua Satpam itu kemudian diikat tangannya dengan tali rapia dan mulut ditutup lakban. Usai melumpuhkan kedua Satpam, para pelaku kemudian mengambil brankas yang ada di ruangan kasir berisi uang tunai Rp. 10 juta. Sebelum kabur, pelaku memutuskan kabel telepon, alarm dan mengambil rekaman CCTV. Pelaku kabur melalui pintu gerbang dan melarikan diri menggunakan mobil. Kasus ini dilaporkan ke Polsek Metro Setu untuk penyelidikan selanjutnya. (puskominfo).

PRABOWO SUBIANTO TAMPIL DI MEGAWATI INSTITUTE INGATKAN CITA-CITA BUNG KARNO

Menurut Prabowo Subianto, kendati orang tuanya berseberangan dengan Bung Karno, bahkan pernah memberontak, namun selalu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa ayah Megawati Soekarnoputri itulah yang menyatukan bangsa Indonesia. "Kendati berbeda pandangan politik, tapi tidak boleh lupa siapa yang mendirikan bangsa. Dari kecil saya diajarkan orang tua saya bahwa Bung Karno adalah pendiri bangsa," kata Prabowo. Dia juga mengingat pesan sang ayah bahwa Bung Karno selain pendiri bangsa juga sebagai takdir sejarah. Sebab, kalau tidak ada Bung Karno, mungkin sejarah Indonesia bisa lain. "Sangat sulit dalam sejarah peradaban manusia ada negara yang berhasil dengan seperti itu. Bung Karno-lah yang memersatukan bangsa di tengah 300 tahun dijajah bangsa lain," kata Prabowo. "Jangan Bung Karno hanya jadi ikon yang kita agung-agungkan saja, tapi ajaran, filosofi dan contoh tidak kita ambil dan terapkan," ingat Prabowo. Dia juga mengingatkan, Indonesia menuju negara gagal sekarang ini karena bertentangan langsung dengan cita-cita pendiri bangsa. Apa yang dihadapi di bidang ekonomi, menurut dia, sesungguhnya sudah diwarning Bung Karno puluhan tahun lalu. "Ternyata setelah merdeka, kekayaan kita masih terus mengalir ke luar negeri. Kekayaan tidak dinikmati rakyat. Yang ditinggal hanya UMR, untungnya dibawa ke luar negeri," tegasnya. Prabowo mengungkapkan, sekarang tinggal pilih apakah mau jadi negara terhormat berdiri di atas kaki sendiri sebagaimana cita-cita Bung Karno atau mau kembali terjajah. "Bung Karno jangan jadi ikon yang dipuja-puja tapi kita sendiri pura-pura tidak tahu dan anggap itu masa lalu," katanya. #dON#. (JPNN: Sarasehan yang digelar "Megawati Institute" dalam rangka kegiatan bulan Juni sebagai Bulan Bung Karno yang dibuka Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Rabu 27/6, di Jakarta.)

5 NAMA DI KANTONG DPP, MASIH DIGODOK DAN AKAN DIUMUMKAN SEGERA

Pemilu Walikota/Wakil Walikota Bekasi yang masih 6 bulan lagi membuat banyak partai bekerja keras untuk menghasilkan calon yang akan didukung dalam pemilu Kota Bekasi, 16 Desember 2012. Setelah partai Demokrat menyelesaikAn proses pendaftaran dalam penjaringan Bakal Calon beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) kotA Bekasi menunggu pengumuman calon yang akan didukung untuk membangun.koalisi. Seperti diketahui partai GERINDRA hanya memiliki 3 kursi ϑî Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, berarti secara real membuTuhkan 5 kursi. Lagi untuk dapat mencalonkan pasangan calon. "YA semua sangat bergantung dari bangunan koalisi yang sedang dirancang partai ϑî tingkat DPC agar kami bisa menjadikan kader yang ditetapkan DPP sebagai balon pemilu Walikota nanti," kata David Taga sekretariS DPC Partai GERINDRA Kota Bekasi (27/6). Dari informasi yang kami dapat, kemungkinan terdekat untuk membangun koalisi adalah dengan partai Golongan Karya (GOLKAR) yang merupakan kesatuan dalam fraksi partai GOLKAR tempat 3 anggotA DPRD partai GERINDRA bernaung. Partai Gerindra yang telah menyelesaikAn proses pendaftaran dan pit and proper test bakal calon masih menunggu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai untuk mengumunkan nama calon yang direkomendasi. Dalam anggaran dasar partAi GERINDRA, DPC partai hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan bakal calon kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang selanjutnyA diserahkan pada DPP. "DPP partai nantinya yang akan memutuskan siapa yang akan ditetapkan sebagai kandidat yang akan diusulkan pada koalisi yang sudah di-lobby DPC, karena DPC nanti yang mengumumkan,"kata David yang secara tegas mengatakan tidak ada intervensi dalam proses yang dilakukan DPC. Senada dengan sekretaris DPC partai GERINDRA tersebut, Ahmad Muzani selaku sekretariS Jendral (Sekjen) menyatakan bahwa semua calon sama dan tidak dibeda-bedakan apakah dia dari DPP atau kader biasa partai. Dari hasil pendaftaran dan pit and proper yang dilakukan, ada nama Hj. Dial Hasan yang juga merupakan penguruS DPP partai Gerindra, ketua Departemen Minyak dan Gas Bumi. Muzani menjelaskan bahwa saat ini DPP partai GERINDRA sudah mengantongi 5 nama bakal calon yang selanjutnyA akan ditetapkan sebAgai calon yang direkomendasi DPP untuk diusung kader partai GERINDRA kota Bekasi. "Ya saat ini ada 5 calon yang sedang digodok DPP untuk selanjutnyA ditetapkAn sebagai calon walikotA/wakil walikota Bekasi dan nanti akan diumumkan," jelasnya. Ditanya kapan DPP akan mengumumkan calon dari 5 bakal calon yang tengah diseleksi, Muzani belum mau memberi tahu kapan waktu. Pengumuman hasil seleksi yang dilakukan partai GERINDRA. "Nanti akan diumumkan juga tentang prosesnya, sabar saja menunggu proses yang sedang dilakukan ϑî DPP," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

Rabu, 27 Juni 2012

BPK RI ADAKAN WORKSHOP BIDANG QUALITY ASSURANCE (GOES TO CAMPUS)

Pada Senin lalu (25/6/2012), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelenggarakan Workshop Bidang Quality Assurance dan BPK Goes To Campus di Provinsi Bali. Workshop Bidang Quality Assurance bertema Sharing Experiences on Quality Assurance Implementation dibuka oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari (25-27 Juni 2012) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masing-masing Supreme Audit Institution (SAI/lembaga pemeriksa) di negara ASEAN terutama dalam bidang penerapan Quality Assurance pemastian kualitas). Workshop ini dilaksanakan atas kerjasama antara BPK dengan lembaga donor internasional yaitu German International Cooperation (GIZ). Peserta workshop terdiri dari para senior auditor di bidang pemastian kualitas dari masing-masing SAI di negara ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,Filipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia. Pada kesempatan ini, Ketua BPK mengapresiasi motivasi dan upaya delegasi dari 9 badan pemeriksa untuk hadir dan berbagi pengalaman serta pengetahuan dalam pelaksanaan quality assurance atas pemeriksaan laporan keuangan. “I truly hope all participants and observers could receive benefits from this workshop so as to improve the existing quality assurance system in each respective SAI,” ungkap ketua BPK dalam sambutannya di hadapan perwakilan GIZ Ms. Rutha Abraha, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali Tri Heriadi, Kabiro Humas dan Luar Negeri, Bahtiar Arif dan para peserta workshop. Selain membuka acara Workshop Bidang Quality Assurance tersebut, pada hari yang sama, selanjutnya Ketua BPK memberikan kuliah umum tentang BPK Sinergi di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Kuliah umum tersebut merupakan salah satu program public awareness BPK dalam bentuk kegiatan BPK Goes To Campus yang kali ini bertema BPK Sinergi Untuk Kesejahteraan Rakyat. Pada pemaparannya, Ketua BPK menyampaikan berbagai upaya BPK dalam memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas pemeriksaan BPK. Upaya perbaikan tersebut, antara lain dilakukan melalui sinergi antara BPK dan lembaga negara/instansi yang mengelola keuangan negara atau BPK Sinergi. Menurutnya, salah satu bentuk sinergi tersebut adalah dengan membangun pusat data BPK melalui strategi link and match antara data yang dimiliki BPK dengan data auditee. BPK Sinergi dalam bentuk pusat data BPK ini disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI). Pada kuliah umum ini, Ketua BPK yang didampingi Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan dan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Sjafruddin Mosii, dan dipandu oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Udayana Ramantha, menjelaskan bahwa SNSI ini akan digunakan BPK dalam pemeriksaan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau elektronik audit (e-audit). “Melalui e-audit, secara sistemik akan mengurangi terjadinya KKN, mendukung optimalisasi penerimaan serta efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara,” ungkap Hadi Poernomo di hadapan Rektor Udayana I Made Bakta, serta civitas akademika dan mahasiswa pascasarjana Universitas Udayana. Upaya-upaya perbaikan ini dilakukan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. (bpk.RI).

KPK TERAPKAN SISTEM INTEGRASI NASIONAL

Komisi Pemberantasan Korupsi akan menerapkan sistem integritas nasional pada kementerian dan lembaga sebagai bagian dari desain pencegahan korupsi. Hal ini merupakan kelanjutan kampanye zona integritas menuju wilayah bebas korupsi yang sudah diperkenalkan KPK kepada sejumlah lembaga. Sistem integritas nasional menjadi semacam sistem peringatan dini (early warning system) terhadap perilaku korupsi di sebuah lembaga, terutama pemerintahan. "Sebelumnya, KPK membangim desain pencegahan menggunakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (dikenal dengan zona bebas korupsi). KPK sekarang sedang dalam tahap merumuskan sistem integritas nasional. Mudahmudahan satudua bulan selesai sehingga bisa menyempurnakan zona integritas," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Minggu (24/6). Menurut Bambang, sistem integritas nasional di dalamnya mencakup integritas sumber daya manusia (SDM), kualitas SDM, dan proses membangun integritas itu sendiri. "Satu lagi yang dibangun (sistem integritas nasional) adalah fraud control (kontrol kecurangan) sehingga sebuah lembaga sudah bisa mendeteksi terjadinya kecurangan di sana sejak awal supaya tidak terjadi abuse of power," katanya. Beberapa waktu lalu, dalam sebuah diskusi di KPK yang menghadirkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Bambang menawarkan sistem integritas nasional ini diaplikasikan pada BUMN. Hal ini menanggapi Dahlan yang menyatakan upaya kementeriannya membersihkan diri dari korupsi dengan membuat komposisi direksi BUMN berintegritas. Dahlan langsung menantang KPK agar menjadikan BUMN sebagai proyek percontohan penerapan sistem integritas nasional. Ia mempersilakan KPK memilih BUMN yang hendak dijadikan proyek percontohan sistem itu. Namun, KPK saat itu belum siap dan baru merampungkan semua model sistem tersebut. Menurut Bambang, ada beberapa tahapan dalam menginstalasi sistem integritas nasional pada kementerian atau lembaga. KPK akan memilih lembaga mana yang masuk dalam kategori kepentingan nasional dalam pemberantasan korupsinya. Dia mencontohkan Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai. "Dalam proses, penginstalan tersebut nantinya ada proses assessment, apakah ada kelemahan dan kekuatan dalam lembaga tersebut. Apakah ada inisiatif antikorupsi. Apakah ada pihak-pihak yang menjadi agent of change di sana," katanya. Secara terpisah, Wakil Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, pencanangan zona bebas korupsi di sejumlah instansi, terakhir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hams ditindaklanjuti dengan pembuatan strategi sekaligus aturan pencapaian bebas korupsi di instansi masing-masing. "Yang sekarang ini terjadi, pakta integritas dan zona bebas korupsi itu cuma slogan. Itu dilakukan sekadar untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka memiliki komitmen. Tetapi, aturan main mengenai bagaimana menuju wilayah bebas korupsi tidak dibangun di internal instansi masing-masing," ujar Emerson.(kOM.COM).

KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH BERINTEGRITAS; "Edu Integrity: Cerdas Berintegritas"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus giat mengkampanyekan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berintegritas. Setelah sebelumnya melaksanakan kampanye dengan sasaran masyarakat umum di Gelora Bung Karno dan deklarasi LHKPN serta penandatanganan pakta intergitas antikorupsi bagi para pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta periode 2012-2017, kali ini KPK menyasar pemilih pemula melalui kegiatan, yang berlangsung di Auditorium KPK, Rabu lalu (20/6/2012). Berdasarkan data, sebanyak 32 persen pemilih di DKI Jakarta adalah pemilih pemula. Dan, pada kegiatan ini KPK mengundang para mahasiwa dari 13 perguruan tinggi di Jakarta yang merupakan pemilih pemula. “Mudah-mudahan gaungnya mengena bahwa yang dipilihnya adalah pemimpin yang berintegritas," papar ketua panitia, Mohamad Rofie, Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas). Menurut Rofie, pesan inti yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini adalah bahwa siapapun boleh naik, tapi jika korupsi harus turun. "Para pemilih pemula ini diharapkan dapat memilih calon gubernur sesuai hari nurani dengan melihat integritas, kompetensi, dan akuntabilitas yang dimiliki para calon," ucapnya. Melalui kegiatan ini diharapkan pilkada DKI menjadi pilkada yang berintegritas dan calon yang terpilih adalah calon yang benar-benar sesuai dengan harapan dan masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya. "Semoga ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," tandas Rofie. Berbicara tentang pilkada berintegritas, Anto, salah seorang peserta dari Politeknik Negeri Jakarta mengatakan bahwa pilkada harus sesuai dengan aturan yang di antaranya mencakup pada komitmen, baik dari KPUD, Panwaslu, dan dari masing-masing pasangan calon. “Komitmen tersebut harus sesuai dengan asas-asas pemilu,” ujarnya. Menurutnya, mahasiswa harus bersikap netral dengan tidak mendukung calon manapun dan ikut serta membantu panitia pemilu dalam mencerdaskan masyarakat tentang tata cara pemilu. Selain itu, mahasiswa dapat mengajak masyarakat agar sadar bahwa pemimpin yang dipilih akan membawa masa depan selanjutnya. “Jika mahasiswa bergerak dan berani mengawasi dan mendampingi KPUD menyelenggarakan pemilu, maka akan terwujud pemilu yang berintegritas dan adil sehingga Jakarta dalam 5 tahun ke depan akan lebih baik,” tandasnya. Semoga pilkada DKI berjalan dengan demokratis, antikorupsi, dan berintergitas, sehingga ke depannya DKI Jakarta menjadi wilayah antikorupsi yang akan jadi barometer wilayah lain di Indonesia! (Hms.kpk).

TREND PAKTA INTEGRITAS SEBELUM PEMILU KEPALA DAERAH DIMULAI

kpu_pakta_integritas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan acara penandatanganan pakta integritas antikorupsi dan deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Acara sudah berlangsung pertengahan Juni lalu (14/6/2012) yang berlangsung di auditorium KPK, dihadiri oleh seluruh calon gubernur dan calon wakil gubernur serta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kampanye Pilkada Berintegritas yang dilaksanakan KPK. Sebelumnya, KPK melakukan verifikasi dan klarifikasi LHKPN seluruh calon gubernur dan wakil gubernur dan menyelenggarakan kampanye bagi pemilih pemula yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, pekan lalu. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, penandatanganan pakta integritas antikorupsi ini dilatarbelakangi maraknya kasus korupsi yang melibatkan pimpinan daerah. “Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat 173 pimpinan daerah yang terindikasi korupsi, sebagian telah ditangani oleh KPK." Kegiatan ini, lanjut dia, juga untuk mengawal proses pemilihan kepada daerah yang berintegritas. "KPK akan terlibat dari awal pemilihan hingga akhir dalam proses Pilkada," tambahnya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menambahkan, berdasarkan kajian yang dilakukan, kasus-kasus ditangani KPK baik di tahap penyidikan, penuntutan, maupun yang sudah menjadi kasus yang telah berkekuatan hukum di antaranya adalah sejumlah kepala daerah yang proses politiknya diikutinya dengan cara tidak fair dan melakukan money politic. “Kepala daerah yang terpilih lewat proses money politic biasanya tidak mandiri, yang pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kemudian disetir oleh cukong sehingga APBD setempat rawan dikorupsi”, paparnya. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, Busyro berharap siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur dapat memetik pelajaran agar hendaknya bersama KPK dan masyarakat sipil mendesain bagaimana konsep DKI yang betul-betul berbasis pada konsep good governance, transparansi, dan akuntabilitas. “Kami mengajak marilah luruskan niat bahwa bapak-bapak akan memiliki pilihan pada nilai kebenaran kejujuran dan keadilan”, tandasnya.(Hms.kpk).

MENTERI BUMN BERIKAN GAJI UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KPK

Menteri Badan Usaha Milik Negara , Dahlan Iskan menyatakan akan menyumbangkan gajinya selama enam bulan untuk pembangunan gedung baru komisi pemberantasan korupsi. "Saya pikir ini, adalah hal positif maka perlu saya dukung. Saya mendukung pembangunan gedung baru KPK hanya bisa dengan cara menyumbangkan gaji selama enam bulan menjadi Menetri BUMN," kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Pemalang, Senin. Menurut dia, dasar pengajuan pembangunan gedung baru KPK yang belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini telah menjadi acuan dirinya sebagai Menteri BUMN untuk menyumbangkan gajinya kepada KPK. "Dilihat dari kinerja KPK dalam membongkar kasus korupsi dan suap perlu mendapatkan dukungan. Oleh karena itu, pembangunan gedung baru KPK diharapkan bisa lebih memacu anggota KPK dalam melakukan pemberantasan kasus KKN," katanya. Pada acara persemian pembangunan pabrik terpentin ini, Menteri BUMN juga menyatakan sebagian gajinya juga akan disumbangkan pada seorang pemuda jenius bernama Ricky Elson untuk menjadi pimpinan proyek mobil listrik nasional. "Saya siap menyumbangkan gaji untuk pembangunan gedung baru KPK dan pada Ricky Elson karena hal tersebut saya nilai positif," katanya. (ANT)

CARA MASYARAKAT SUMBANG PEMBANGUNAN GEDUNG BARU KPK

Rencana jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggalang dukungan masyarakat dalam membiayai pembangunan gedung baru, disambut baik. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Koin untuk KPK menggalang dana untuk membantu KPK membiayai pembangunan gedung barunya. "Koin untuk KPK merupakan bentuk dukungan masyarakat kepada KPK, rakyat masih percaya pada KPK," kata salah satu anggota koalisi, Ikrar Nusa Bakti, dalam jumpa pers di gedung KPK, Selasa (26/6/2012) malam. Hadir dalam jumpa pers tersebut, Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Sekjen Transparancy Internasional Indonesia (TII), Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko. Menurut Ikrar, yang dilakukan koalisi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan eksistensi KPK. Ada upaya-upaya agar KPK dikerdilkan dan dibubarkan mengingat statusnya secara hukum adalah lembaga ad hoc atau sementara. "Ada juga upaya agar KPK tidak bergerak dan memiliki ruangan yang cukup melakukan tugasnya," katanya. Padahal, lanjut Ikrar, anggaran yang diperlukan KPK untuk membangun gedung baru tersebut, tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan proyek Hambalang yang nilainya triliunan. "Dengan bagunan 27.600 meter persegi, dengan ruang kerja 800 meter persegi, dan anggarannya Rp 200 an miliar saja," katanya. Namun, seperti yang diketahui, alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru KPK tersebut belum juga disetujui DPR sejak diajukan pada 2008. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko mengatakan, masyarakat yang ingin menyumbang biaya pembangunan gedung KPK dapat dilakukan melalui rekening ICW. "Untuk sementara rekening ICW akan digunakan. Rekening BNI Cabang Melawai dengan nomer 0056124374 atas nama perkumpulan ICW," katanya. Danang menambahkan, tidak semua orang bisa menyumbang. Pihaknya akan meneliti terlebih dahulu sumbangan-sumbangan yang masuk. Jika nilai sumbangan di atas Rp 10 juta, maka uang akan dikembalikan. "Maksimal Rp 10 juta, di atas itu akan dikembalikan," ujarnya. Bambang Widjojanto sebelumnya menegaskan bahwa KPK tidak akan mengelola uang sumbangan masyarakat itu. KPK menyerahkan pengumpulan maupun pengelolaannya ke lembaga independen. Meskipun demikian, kata Bambang, pihaknya tetap berharap DPR menyetujui alokasi dana untuk pembangunan gedung baru KPK tersebut. (Kom.com).

TINGKAT PENCEMARAN TELUK JAKARTA PARAH, TIDAK KONSUMSI SEA FOOD TELUK JAKARTA

Bila anda tinggal di Jakarta dan suka menu makanan seafood, sudah saatnya berhati hati dan sedikit cerewet soal asal usul sajian atau seafood yang akan dimasak. Kemungkinan seafood yang akan anda nikmati berasal dari Teluk Jakarta yang sudah sangat tercemar logam berat serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 2011, sedikitnya 21 perusahaan besar membuang limbahnya ke perairan Teluk Jakarta. Tidak hanya itu, sebagian dari 6.500 ton sampah yang dihasilkan di Jakarta per harinya masuk ke 13 aliran sungai yang bermuara ke Teluk Jakarta. Tingkat pencemaran yang demikian dahsyat membuat Teluk Jakarta disebut-sebut sebagai teluk paling tercemar di Asia. Namun meski tercemar parah, sampai saat ini masih banyak saja udang, kerang-kerangan, dan beberapa jenis ikan yang hidup di Teluk Jakarta yang dijual dan dikonsumsi penduduk Jakarta. (aNT). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

Selasa, 26 Juni 2012

PANSUS 16 BARU MULAI KERJA 2 JULI, WARGA PASAR FAMILY MENGELUH

Pansus 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang membahas pasar family dan perlindungan anak juga perempuan akan Mulai kerja tanggal 2 juli 2012. Selama 30 hari kerja pansus akan melakukan kajian dan pembahasan tentang berbagai aspek terkait hal tersebut untuk selanjutnya menyerahkan hasilnya pada pemerintah kota Bekasi. Panitia khusus (Pansus) 16 sendiri terdiri dari Safei sebagai ketua, Jamaludin wakil, Mustofa sekretaris dengan anggota Abadi, Ratu Tatu Sukarsih, Mulyanto, Soegiarto, Marta Mursila, Ariyanto, Rinto, Haryekti Rina, M. Sardi Effendi, Sudirman Miman, Enie Widiastuti, Djoko, M. Dian, M. Yakum, Agus Rohadi, dan Lisbet Monliner. Saat dikonfirmasi via Blackberry, Anim selaku ketua komisi C menginformasikan tentang kunjungan komisinya ke 2 lokasi pasar ϑî wilayah kota Bekasi. "Kemarin saya terjun langsung ke pasar tradisional 2 pasar. besok *...* pukul 16.00 wib. Saya datang langsung dialaog tentang kebutuhan dan harapan mereka berkaitan kinerja pemerintah," katanya (26/6) tentang kunjungan komisi c di pasar Famili mart Medan Satria. Dalam pesannya, Anim mengutarakan, hasil assessment komisi C yang mampu mengungkap kondisi psikologis para pedagang pasar. "Rata-rata mereka mengeluh terhadap tarif retrebusi yang di ambil sementara hak-hak mereka kurang diperhatikan, Sampe kebakaran beberapa kios pemerintah acuh tak acuh saja," katAnyA lagi. Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut berharap pemerintah Kota Bekasi ke depan lebih responsif. "Pemerintah hrs melindungi pasar tradisional bahkan pembangunanya pun bisa di anggarkan melalui APBD biar mereka tidak terlalu berat ketika ada revitalisasi pembangunan pasar contoh pasar pamili mart," jela Anim. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

RE-ORGANISASI BIASA, PEJABAT DIMINTA TIDAK TAKUT KRITIK

Alih tugas jabatan struktural yang dilakukan pemerintah kota Bekasi kemarin (25/6/2012), menurut Dr. Rahmat Effendi Walikota Bekasi sudah dirancang melalui pertimbangan dan sejauh mungkin didasarkan pada derajat kompetensi dan profesionalisme. "Keputrusan yang diambil dalam mutasi jabatan ini telah mempertimbangkan berbagai aspek yang diantaranya aspek integritas, loyalitas, moralitas, leadership, pengalaman, pendidikan dan pelatihan," katanya (26/6). Nilai pengabdian, jkomitmen terhadap tugas dan rasa tanggunjgjawab kepada negara merupakan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kota Bekasi. Semua, menurut Walikota Bekasi, berdasarkan hasil rekomendasi pertimbangan BAPERJAKAT Kota Bekasi sebagai "institusi" dalam menjalankan fungsinya. Walikota Bekasi sangat optimis dan berharap pada masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan para pejabat pemerintah kota Bekasi dalam pelaksanaan pemerintahan kota Bekasi yang lebih baik dan akuntable. Kepada para pejabatpun, Walikota Bekasi berpesan, agar dapat bekerja keras dan bersama-sama untuk mencapai hal tersebut dalam pembangunan kota Bekasi. Pejabat, diminta Dr. Rahmat, terbuka terhadap kritik dan saran dari seluruh stake holder serta meyakinkan bahwa kritikan tersebut semata-mata untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. "Pada era masyarakat yang semakin kritis, kita harus mampu bersikap fleksible dan tidak apatis dalam menyikapi tuntutan masyarakat serta adaptif terhadap segala perubahan yang timbul di era kemajuan iptek saat ini," katanya. (Don).

Senin, 25 Juni 2012

HJ. NETTY AHMAD HERYAWAN MINTA KADER PKK KREATIF DAN INOVATIF UNTUK ATASI PERSOALAN MASYARAKAT

Istri Gubernur Jawa Barat, Hj. Netty Ahmad Heryawan, meminta kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bekasi lebih pro-aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan. Disampaikan juga, menurut Hj. Netty, tidak ada kata terlambat bagi Pimpinan baru PKK Kota Bekasi dalam acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bekasi di Balai Patriot. Program 10 pokok sendiri, ditambahkan Hj. Netty, kesemuanya sudah disampaikan kepada masyarakat. "Bagaimana kemudian hal itu disiasati dengan program yang kreatif dan inovatif sehingga PKK mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat," katanya seusai acara tersebut. Ditanya soal masihy tingginya angka kekerasan yang dialami ibu dan anak, Ketua Tim penggerak PKK Jawa Barat tersebut meminta Kader dan Anggota PKK untuk lebih tanggap dalam mengatasinya di tengah masyarakat,"Kenapa harus tunggu ada korban, tentu tindak prefentif dan kuratif harus dilakukan," katanya. (Don).

PEMKOT BEKASI LAKUKAN PELANTIKAN JABATAN ESELON III DAN IV

Mutasi jabatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi dilaksanakan di ruang Rapat Walikota Bekasi, Kantor sekretariat daerah pusat pemerintahan kota Bekasi, jalan A. Yani nomor 1, Bekasi Selatan. Hadir pada kegiatan tersebut diantaranya sekretaris daerah (Sekda) Kota Bekasi dan kepala beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah kota Bekasi. Dalam sebuah rilis sambutan Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi berpesan agar para pejabat dan pimpinan SKPD menyikapi biasa prosesi mutasi yang dilakukjan pemerintah kota Bekasi. "Mutasi jabatan struktural yang dilaksanakan pemerintah kota Bekasi sebagaimana kali iniu dilakukan merupakan hal biasa dan rutuin terjadi daklam sebuah organisasi," katanya (25/6). Menurut Walikota Bekasi, mutasi yang dilakukan merupakan sesuatu yang biasa terjadi dan dianggap alami dalam proses kepemimpinan daerah dimanapun. Selain itu, menurutnya juga, mutasi jabatan struktural pada dasarnya merupakan konsekkuensi logis atas tuntutan terhadap perubahan. Dr. Rahmat Effendi berharap dilaksanakannya pelantuikan dan pengambilan sumpah pejabat baru tidak dimaknai sebagai sesuatu yang luar biasa. "Namum hendaknya mutasi ini dimaknai terrutama dari sudut kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi pemerintah kota Bekasi," katanya lagi. Sempat dikonfirmasi oleh Kepala bidang Administrasi pegawai Pemkot Bekasi ada 4 posisi kosong pada jabatan eselon II, 11 jabatan eselon III dan 24 jabatan di eselon IV yang butuh diisi. Seperti yang disampaikan pejabat yang kjebetulan berada disekitar lokasi Ruang Rapat Walikota, bahwa pelanmtikan dan pengambilan sumpah kali ini untuk jabatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan pemkot Bekasi. Dari pelantikan Senin (25/6/2012), Lukman sekretaris camat Jati Sampurna diambil sumpah untuk menjadi camat Bekasi Timur, Herbert S. Panjaitan mengisi posisi yang ditinggal Lukman sebagai Sekcam Jati Sampurna. Edi Rohman menggantikan Oke Kusmayadi menjadi Kasi Trantib Bekasi Timur. Sedangkan Eva, Kasubag keuangan Bekasi Selatan, diambil sumpahnya menjadi Kasi Kesos di Kranji Bekasi Barat. Jabatan yang ditinggalkan Eva, Kasubag keuangan kecamatan Bekasi Selatan, sendiri diisi oleh SRI MULYANI. Banyak hal terkait pelayanan publik merupakan pertimbangan dilakukannya pelantikan seperti kelancaran administrasi pegawai untuk pelayanan di kecamatan dan sebuah posisi kabid di Kependudukan dan Catatan Sipil. "Karena itu berhubungan langsung dengan pelayanan sehingga posisinya harus diisi, pembayang gaji pegawai yang harus dilakukan di Bekasi Timur merupakan contoh penting kenapa dilakukan sekarang ini," kata Rudi Sabarudin kepala bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawai daerah (BKD) mencontokan (25/6). (Don).

HARAPAN IR. HJ. HELI MULYANINGSIH BAKAL CALON WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA BEKASI

Masa pendaftaran balon walikota wawalikota bekasi di Partai-partai kota bekasi telah usai. Partai Demokrat menerima 13 pendaftar. Partai PDI Perjuangan 12 orang, Partai PKS terdapat 2 nama yang akan diusung yang masih menunggu keputusan DPP siapa yang bakal dicalonkan. Partai-partai lain juga sdh selesai. Semua pendaftar, menunggu keputusan Rekomendasi dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) masing-masing partai, sekaligus strategi berkoalisi atau tidak. Yang jelas semua pasangan nantinya berjuang untuk menang dan harus siap untuk kalah. Pemenang hanya ada satu pasang pada akhirnya. Semoga Allah memberikan kota bekasi pemimpin Walikota dan wakil walikota yang lebih baik dari sebelumnya. Bukankah hidup harus makin baik setiap waktu. Semoga. Amin. Ir. Hj. Heli Mulyaningsih, salah satu perempuan anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, Bismillah telah mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Bekasi. Agar tujuan tercapai perlu paket yang saling mengisi, menguatkan antara walikota dan wakil walikota. Sehingga harapan perbaikan ke depan bekasi lebih baik dapat terwujud. PESTA DEMOKRASI akan dimulai. Harapan masyarakat akan kota bekasi lebih baik, harus menjadi tujuan semua pasangan. Hidup harus makin baik. Harus makin memberi manfaat pada orang lain. Hidup bergerak, maju maju maju terus, menunjukkan karya yang bermanfaat. Selama hampir 3 tahun Heli telah melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD kota Bekasi baik di Komisi C (bidang Keuangan dan Ekonomi), maupun di Badan anggaran. Komunikasi dengan mitra kerja pemerintah daerah baik walikota, SKPD, BUMD serta masyarakat telah dilakukan. Dengan semangat evaluasi selama ini dan bersikap terbuka bermusyawarah untuk mencari solusi permasalahan kota bekasi, sabar berkomunikasi serta dengan niat tulus disertai panjatan doa pada Yang Maha Mengatur dan Kuasa, Insya Allah Kota Bekasi akan lebih baik. Harapanku pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bekasi yang akan dilakukan tgl 16 Desember 2012, berjalan dengan baik, sehat. Seperti apa baik dan sehat, kita tunggu di edisi mendatang, insya Allah. Bekasi, 22 Juni 2012, Pukul 17.50 WIB., Ir. Hj. Heli Mulyaningsih. (Don).

WAHYU PRIHANTONO AKAN SURATI BUPATI BEKASI, MINTA PENJELASAN PEMBERHENTIAN DIRINYA

Wahyu PrihanTono saat dikonfirmasi melalui selular menyatakan belum akan melakukan gugataN seperti yang pernah diberitakan terkait pemberhentiAn diRinyA dari posisi direktuR utamA (DiruT).. "Siapa yang mau gugat. Hal pemberhentian saya, saya biasa sajA, saya taat azas, kalau ketentuan membenarkan itu apa yang saya bisa lakukan," tulisnya dalam sebuah pesan singkaT (24/6). DirektuR UtamA Perusahaan DaerAh Air Minum (PDAM) TirtA Bhagasasi tersebut salam waktu dekat akan melayangkan surat unTuk menanyakan lampirAn surat keputusan pemberhentian diRinya. MenurutnyA, surat Bupati Bekasi, NeNeng Hasanah Yasin, tidak ada lampiran yang disertakAn. PadahaL peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 2 tahun 2007 mensyaratkan penjelasan sebagai lampiran surat pemberhentian dan melekat pada setiap keputusan dimaksud. "Saya saat diantar surat oleh ajudan Sekda KabupatEn masih kerja, waktu itu malam hari dan surat saya terima tanpa lampirAn," kata Wahyu. Surat pemerintah kabupatEn Bekasi sendiRi berasal daRi Bagian ekonomi yang mengatas namAkan asisten Ekonomi pembangunAn pemerintah kabupaten Bekasi. Seiring menyeruaknya pemberitaan pemberhentian dirut PDAM TirtA Bhagasasi banyak pihak seperti tercengang dengan pemberhenTIaN sepihak dan masih kurang 1 tahun 6 bulan lagi. Wahyu Prihantono baru akan berakhir masa jabatannyA padA Desember 2013, diberhentikan dengan surAt Bupati Bekasi per tanggal 20 Juni 2012 lalu. "SeharusnyA sayA selesai tepat Desember 2013 nanti, sayA sampai saat ini tidak tahu rekomendasi dewan pengawas seperti apa," katanYA. DirinyA sempat bertanya apakAh Bupati Bekasi akan faiR kalau dirinyA bisa mematahkan argumentasi dewan pengawas. DaN bupati mau membatalkan surat pemberhentian dirinya. Wahyu, menurut surat bupati Bekasi, dinilai kinerjanyA rendah dengan ditunjukkan ketidak mampuan manajemEn perusahaan mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan. Saat ini dirinya sedang menyiapkan surat untuk disampaikan pada Bupati Bekasi guna menanyakan penjelasan yang tidak adA dalam surat pemberhentian yang dikeluarKan bertanda tangan Neneng Yasin. "Mungkin besok saya akan kirimkan surat kepadA ibu Bupati dan semoga mendapatkan respon positif," kata Wahyu. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!