DANA JAMKESDA KOTA DEPOK HABIS

Alokasi dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jemkesda) tahun 2011 sebesar Rp 18 miliar hampir habis meskipun baru memasuki bulan Oktober. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok kemudian meminta kucuran dana kembali yang diajukan dalam APBD Tambahan 2011 sebesar enam miliar rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Hardiono, mengatakan alokasi anggaran Jamkesda tahun ini diprediksi mengalami defisit. “Anggaran tambahan ini diajukan agar dana Jamkesda cukup sampai Desember 2011,” kata dia di Depok, Minggu (2/10). Menurut dia, besarnya biaya Jamkesda yang dikeluarkan karena dana tersebut digunakan untuk berbagai macam penyakit kronis. Misalnya saja penyakit kanker atau gagal ginjal seingga membutuhkan cuci darah terus menerus. Apabila dana tambahan belum cair, Kata Hardiono, Pemerintah Kota Depok terpaksa berhutang dulu ke rumah sakit. Dia berkata, alokasi dana Jamkesda 2011 selama ini diperuntukkan bagi 183.791 peserta. Selain itu, Hardiono mengatakan agar masyarakat Depok tidak banyak yang terkena penyakit berat. Untuk itu, Dinas Kesehatan akan berupaya untuk lebih giat meningkatkan kesehatan masyarakat Depok khususnya peserta Jamkesda. “Misalnya saja merokok, padahal sebelumnya disyaratkan bahwa peserta Jamkesda tidak boleh merokok,” kata dia. Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Ernawati, mengatakan bahwa alokasi dana Jamkesda 2011 ini tidak hanya diperuntukkan pengobatan pasien tahun ini. Dana tersebut, kata Ernawati, digunakan juga untuk membayar hutang Pemerintah Kota Depok ke Rumah Sakit swasta yang menunggak pada tahun 2010 sekitar empat sampai lima miliar rupiah. “Kalau tidak dijatahkan untuk bayar hutang, maka program Jamkesda tidak bisa berjalan karena rumah sakitnya tidak mau kerja sama,” kata dia. Mengenai pengajuan dana tambahan, kata Ernawati, dirinya tidak akan menolak atau memperlambat proses pencairan dana karena dibutuhkan masyarakat banyak. Namun masalahnya, sampai saat ini Dinas Kesehatan belum pernah memberikan laporan keuangan mengenai anggaran yang digunakan untuk Jamkesda. Bahkan Komisi D DPRD Kota Depok sampai saat ini belum diberikan daftar peserta Jamkesda. “Padahal saya sudah meminta sejak awal progra Jamkesda digulirkan. Kita juga kan perlu jelas kondisi real di lapangannya seperti apa,” ujarnya. Selain itu, sampai saat ini terdapat 7.000 kartu Jamkesda yang gagal didistribusikan. “Banyak yang belum dipakai, tapi ko sudah habis anggarannya?” kata dia. Sementara itu Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kota Depok, Peppy R. Firaidie, mengatakan, rumah sakit swasta pada dasarnya siap untuk tetap menerima pasien Jamkesda meskipun anggarannya sudah habis tahun ini. Meskipun demikian, harus ada jaminan bahwa Pemerintah Kota akan membayar anggaran tersebut. “Teman-teman loyal, jadi mungkin kita tetap melayani. Meskipun ya susah juga karena rumah sakit kan membutuhkan biaya operasional,” ujarnya. Peppy mengatakan sejak awal dirinya pesimis bahwa dana Jamkesda bisa menutupi biaya pengobatan pasien miskin. Apalagi bila dana tersebut digunakan untuk penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkala. “Misalnya saja untuk cuci darah, bisa jadi 40 persen dana Jamkesda digunakan untuk itu,” kata dia. Untuk itu, dia menambahkan, pemerintah seharusnya lebih menggiatkan upaya preventif. Upaya tersebut diantaranya mengupaakan masyarakat Depok agar tetap terjaga kesehatannya. (Don).