Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Sabtu, 28 Juli 2012

WALIKOTA BEKASI RANGKUL PKL, MEMBANGUN PROGRAM KERJASAMA

Kepala Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi, Abudin, menyambut baik atas keinginan Walikota Bekasi untuk merangkul Ikatan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Kota Bekasi yang dipimpin Edy Zulkifli Mambo. "Sebenarnya sudah dilakukan sejak bapak Walikota melakukan pertemuan langsung dengan Warga PKL di ruko-ruko," katanya saat ditemui seusai rapat dengan sekretaris daerah (Sekda) kota Bekasi Jum' at lalu (27/7/2012). Secara umum Kadispera menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh dinas dan juga walikota sebagai suatu yang wajar dan biasa saja. Pemerintah dalam hal ini Walikota Bekasi, menurut Abudin, memang memiliki tugas melakukan pembinaan pada pedagang dan PKL khususnya di kota Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, Abudin memberi support dan akan melakukan approach pada organisasi PKL yang ada selain meluruskan pandangan yang salah tentang PKL. "Tidak benar kalau PKL yang mengakibatkan ketidak tertiban, tidak benar kalau PKL yang mengakibatkan kesemrawutan dan kekotoran di kota Bekasi," katanya.
Sementara itu Edy Zulkifli Mambo selaku ketua IPKL Kota Bekasi menyambut dengan senang kabar antusiasnya walikota Bekasi dalam membina dan melakukan pendekatan pada organisasi PKL. Dirinya, disampaikannya sejak awal bahwa pemerintah akan membuka kedua tangan dan merangkul PKL karena PKL Kota Bekasi memiliki Potensi yang Besar. Selain jumlahnya lebih dari 5.000 PKL, potensi yang bisa diraih dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) luar biasa besar melalui retribusi rutin yang taat dibayar PKL. "Anda lihat sekeliling GOR Kota Bekasi kalau hari minggu, itu belum semua PKL bisa ditampung, bisa anda bayangkan kalau yang berdagang ada 500 PKL tiap minggunya, belum lagi di pasar tradisional," kata Edy saat ditemui di Jalan Chairil Anwar, Bekasi (28/7). (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

BUPATI BEKASI MINTA PENDIDIKAN DIBENAHI

Dalam kegiatan/ acara seminar pendidikan yang diadakan di Tambun, seminar sendiri dihadiri oleh puluhan kepala Sekolah, dr. Neneng Hasanah Yasin selaku bupati Bekasi berharap agar Pendidikan di Kabupaten Bekasi segera dibenahi. “Di Kabupaten Bekasi ini Pendidikan harus segera di benahi, Kalau tidak sanggup harus siap-siap di pindahkan,” tegasnya. Bupati meminta seluruh jajaran dilingkungan dinas pendidikan kabupaten Bekasi untuk serius memikirkan persoalan pendidikan di kabupaten Bekasi. "Sejak lima tahun belakangan ini pendidikan di Kabupaten Bekasi, acak-acakan," kata Neneng. Manajemen dan sumber daya menurut Bupati sudah disesuaikan dengan penilaian kebutuhan yang dinilai dinas pendidikan sendiri. Namun yang terjadi, menurut Neneng, ada banyak dana yang disediakan tidak pernah dimanfaatkan. Neneng menggambarkan akibat dari ketidak mampuan dan keseriusan mengelola persoalan tersebut berakibat pada munculnya berbagai persoalan bidang pendidikan di kabupaten Bekasi. “Karenanya banyak persoalan pendidikan yang merupakan tangan kanan pemerintah, tidak pernah sepi dari masalah,” ujarnya. Menurut bupati, di Kabupaten Bekasi banyak sekali lapangan pekerjaan, namun private sector di kabupaten Bekasi menginginkan tenaga kerja yang memiliki Kemampuan dan Skill. “Mereka minta empat syarat agar lulusan sekolah dari Kabupaten Bekasi memiliki; Kualitas Pendidikan yang baik, Skill (Keterampilan), sikap yang baik dan kebiasaan yang baik," imbuh Neneng. Seperti diketahui di Kabupaten Bekasi kondisinya masih banyak lulusan yang kurang memenuhi 4 Persyaratan tersebut, diakui oleh Bupati Bekasi. Sehingga tidak terpakai di lapangan pekerjaan yang ada saat ini banyak tersedia dan dibuka. Neneng Yasin selaku Bupati Bekasi pada kesempatan tersebut memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya untuk segera memperbaiki permasalahan pendidikan di Kabupaten Bekasi. "Saya berharap pergunakan dana yang ada secara maksimal," katanya. (Neng/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

ENTRI TERPOPULER DI CODE SMUTs

Dalam satu minggu terakhir INFOKOM GOLKAR KOTA BEKASI BANTAH SELAIN DR. RAHMAT EFFENDI (Berita TOP Terpopuler dalam kurun 1 minggu), merupakan berita tentang pertemuan Puluhan pengurus dan tim dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Bekasi (terkait Pil-Walkot) yang di Komandani Lita Wahyu SE., atau istrinya pak Indra Hermawan. Semoga ada telpon dari beliau untuk buka puasa bersama pak Indranya. Dilanjutkan dengan berita dengan pembaca terbanyak dalam minggu ini dengan judul BUDIMAN SOPANDI: JALAN HASIBUAN BEKASI JADI KTL, merupakan berita inspeksi Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, ke lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Hasibuan. Sukses kami doakan untuk pak Budiman dan tim Dishub, buang jauh dari telinga issue tim Doktor bahwa akan diganti, semua politis itu tidak ada faedahnya untuk kerja besar dinas perhubungan kota Bekasi memasuki idul Fitri 1433 Hijriah. Kepada bapak Haeri Parani selamat dan sukses bersama pak M. Thamrin Usman, berita dengan judul DPRD DAN EKSEKUTIF DIMINTA KONSEKUEN; REKOMENDASI PEMERIKSAAN DENGAN MAKSUD TERTENTU ATAU PENUHI SARAN AUDIT BPK sebenarnya sudah sejak tanggal 6 Juli 2012, berita ini berbahan info rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi dengan sudut bidik DPRD dan eksekutif yang diminta untuk melakukan penyelidikan dugaan adanya korupsi pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu sama dengan berita Infokom Partai Golkar Kota Bekasi, 22/7/2012, SINDULA GUNAWANGSA; TIDAK ADA PERPECAHAN DI PARTAI GOLKAR KOTA BEKASI adalah judul berita yang bertahan di 5 besar sampai tanggal 28 Juli 2012. Dalam berita ini mengulas Kesempatan Konferensi pers tanggal 22 Juli 2012 yang dilakukan Infokom Partai Golkar Kota Bekasi. Adanya rilis yang ditanda-tangani Lita Wahyu dan Hasan Husen, dengan kop Infokom Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR Kota Bekasi. SM2 COBA TAMPILKAN FAKTA-FAKTA LAPANGAN, merupakan judul berita yang menyambung "tanda" rilis yang dikeluarkan (sebenarnya disampaikan saja) tim Sumiyati Mochtar Mohamad (SM2). Sedikitnya ada 4 alasan berdasarkan fakta lapangan yang membuat tim Sumiyati Mochtar (SM2) Mohamad optimis dapat bersaing dalam pemilu Kota Bekasi, merupakan isi dari berita dengan judul tersebut. Selamat untuk semua yang sudah mampu membuat berita/ peristiwa dan tentu kabar untuk seluruh masyarakat Bekasi, pembaca sekitar Ibu Kota Negara dan seluruh teman setia pembuka laman CODE SMUTs. (Don).

BELAJAR DARI BERLIN!

(*) oleh Santoso Idris; Penulis adalah Mahasiswa Matematika di Technische Universität Berlin dan penerima Beasiswa Unggulan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) Kementerian Pendidikan Nasional. Tampak di Foto, Penulis di depan Kampus Fakultas Matematik Technische Universität Berlin.
Berlin yang kita kenal sebagai ibu kota Republik Federal Jerman (Bahasa Jerman: Bundesrepublik Deutschland) juga merupakan kota pelajar, yang termasuk salah satu kawasan ilmiah terlengkap dan terbesar di Eropa. Kota ini memiliki 14 perguruan tinggi negeri (terdiri dari 4 Universitas, 6 Fachhochschule dan 4 Institut Kesenian), dan 25 perguruan tinggi swasta, selain itu 60 tempat penelitian juga dapat ditemukan disana. Setiap tahunnya subsidi pemerintah untuk pendidikan di Berlin mencapai 1,5 milliar Euro. Sekitar 200 Ribu orang dari berbagai negara memenuhi kota ini untuk mengajar, meneliti, menuntut ilmu dan bekerja. Prosentase Mahasiswa Asing berkisar 16% dari jumlah seluruh mahasiswa di Berlin. Tercatat bahwa hampir 65% dari seluruh Mahasiswa di Berlin terdaftar di Universitas negeri, yaitu Freie Universität Berlin (FU), Humboldt-Universität zu Berlin (HU), Charit´e Universitätsmedizin Berlin (Charit´e) dan Technische Universität Berlin (TU). 25% terdaftar di Fachhochschule, yaitu Beuth-Hochschule für Technik Berlin (BHT), Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR), "Alice-Salomon"-Hochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin (ASH), Evangelische Fachhochschule Berlin (EFB) dan Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB). Sekitar 10% tersebar di perguruan tinggi swasta dan Institut Kesenian. Menarik untuk diketahui bahwa ada dua Jenis perguruan tinggi di Jerman, yaitu Universität (Uni) dan Fachhochschule (FH). FH mengacu kepada praktek dan ilmu penerapan, sehingga dapat dikatakan di FH sumber daya manusia disiapkan untuk terjun langsung ke Dunia kerja. FH juga dikenal dengan nama University Of Applied Sciences. Lain halnya dengan FH, Uni berorientasi kepada teori dan memiliki sistem mandiri sehingga mahasiswa diberi kemungkinan seperti mengatur jadwal kuliah dan mendaftar ujian setiap semesternya sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Beda halnya dengan FH yang sistem perkuliahannya cenderung sudah ditetapkan oleh pihak Kampus. Uni memiliki visi mengarahkan mahasiswa di bidang riset dan inovasi, tetapi tak menutup kemungkinan lulusan Uni juga dapat terjun ke Dunia kerja. Sebelum memutuskan pilihan antara Uni atau FH, ada baiknya calon mahasiswa mengenal bakat dan kemampuan individu masing-masing. Jenis pekerjaan yang ingin digeluti di masa depan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Bagi yang tertarik kuliah di Uni, perlu diketahui kuliah Kedokteran hanya ditawarkan oleh Charité. Berbagai jurusan Teknik, seperti Teknik Elektro, Industri dan Mesin ditawarkan oleh TU. Ilmu Ekonomi, Matematika, Kimia, Fisika dan Biologi dapat di pelajari di FU, HU dan TU, masih banyak lagi jurusan yang ditawarkan oleh 3 Uni terbesar di Berlin ini yang sayangnya tidak bisa semua di bahas disini. Berbagai jurusan Teknik yang berorientasi pada penerapan dapat dipelajari di BHT dan HTW. HTW juga menawarkan Ilmu Ekonomi yang berorientasi penerapan. HWR adalah FH yang khusus menawarkan Ilmu Ekonomi yang berorientasi penerapan dan Hukum. Perguruan tinggi swasta hanya menawarkan jurusan kuliah yang relatif terbatas, seperti ilmu ekonomi, film dan design. Di Berlin terdapat beberapa perpustakaan kampus, yang menyediakan segudang buku, berbagai macam publikasi atau jurnal, bahkan kumpulan jurnal ilmiah seperti IEEE Xplore, yang memungkinkan untuk diakses dengan IP Kampus. Tidak dapat disangkal lagi bahwa perpustakaan dengan fasilitas yang lengkap memiliki peran yang sangat penting untuk mahasiswa, dengan kata lain perpustakaan adalah elemen penting dalam keberhasilan studi. Tentunya dapat dipahami menuntut ilmu dan hidup di jerman bukan perkara yang mudah, untuk itu mahasiswa asing difasilitasi bimbingan konseling melalui akademische Auslandsämter. Selain itu Studentenwerk Berlin berperan dalam bantuan sosial serta finansial. Hampir semua Program Studi Bachelor (S1) di Jerman menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa pengantar kuliah. Sehingga dapat ditekankan bahwa penguasaan bahasa Jerman adalah syarat mutlak untuk studi Bachelor di Jerman. Lain halnya dengan Program Studi Master (S2), yang mana bahasa inggris juga banyak ditawarkan sebagai bahasa pengantar kuliah. Perlu diperhatikan bagi calon mahasiswa dengan pendidikan terakhir SMU, yang ingin meneruskan ke jenjang perguruan tinggi di Jerman, harus terlebih dahulu mengikuti sekolah penyetaraan Studienkolleg selama 1 tahun. Hal tersebut disebabkan karna sistem pendidikan Pra Perguruan Tinggi di Jerman memerlukan waktu 13 tahun.(*)

Jumat, 27 Juli 2012

DISHUB KOTA BEKASI OPTIMIS SELASA SERAHKAN HASIL KEPADA JASA MARGA

Paling lambat selasa (31/7/2012) dinas perhubungan kota Bekasi akan selesaikan Kajian dan menyerahkan kajian Manajemen dan rekayasa Lalu lintas di Ex. pintu Tol, demikian diantara beberapa keterangan yang diberikan Budiman Sopandi selaku kepala dinas Perhubungan Kota Bekasi. "Data nanti akan diserahkan pada dirut jasa Marga dan ditembuskan kepada Badan pengatur jalan tol, unsur muspida kota Bekasi dan walikota Bekasi," katanya di ruang press room pemkot Bekasi (27/7). Keterangan pers diberikan sehubungan dengan kejadian unjuk rasa yang berakhir munculnya anarkhisme berupa pembakaran ban dan kendaraan Jasa Marga. Diharapkan dengan hasil kajian yang dilakukan, menurut Budiman, diharapkan akan mampu memecahkan permasalahan yang terjadi di pintu tol Jati Bening. Dalam keterangannya kepala dinas perhubungan kota Bekasi menyatakan bahwa kejadian Tol Jati Bening karena Pt. Jasa Menutup terminal bayangan dan munculnya kemarahan masyarakat setempat. "Sudah ada kesepakatan yang ditandatangani perwakilan warga, termasuk juga ditandatangani oleh Jasa Marga sebagai bentuk kesepakatan awal," kata Budiman soal adanya kesepakatan pasca amuk massa. Sebagai tindak lanjut, diterangkan Kadishub, baik unsur muspida maupun PT. Jasa Marga akan mencari solusi sementara dan permanen. Solusi sementara dari penataan areal sekitar tol Jati Bening termasuk pada penataan parkir di sisi selatan tol Jati Bening. Selain itu sebagai upaya solusi lain adalah penataan sisi utara juga, selain pelibatan tokoh masyarakat, RT dan Rw, serta pihak aparatur kelurahan untuk menata pangkalan-pangkalan ojek yang ada di sekitar tol Jati Bening. "Sehingga ini bisa mengatasi permasalahan disana, jadi nanti parkir bis atau mobilnya tidak berada di jalur cepat," kata Budiman Sopandi. (Don).

GARDA BEKASI 1 SETUJU PPDB ONLINE DILAPORKAN KE SATGAS MAFIA HUKUM

Sekretaris Jendral GARDA Bekasi 1, Nur Fatah setuju untuk melaporkan kasus Penerimaan Siswa Baru (PSB) melalui jalur Bina Lingkungan agar dilaporkan ke satuan tugas (SATGAS) mafia hukum. "Kalau itu akan membuat membersihkan PSB dari mafia dan masuknya kepentingan politik dalam kegiatan PPDB secara khusus kenapa tidak untuk laporkan ke satgas Mafia hukum," Kata Nur Fatah (27/7). Fatah melihat pemerintah kota Bekasi mencoba mengaburkan dari persoalan sesungguhnya. "Sebenarnya Rahmat Effendi tahu kalau banyak anggota legislatif menekan dinas pendidikan kota Bekasi, tapi mana political will walikota Bekasi?", katanya lagi. Fakta yang disampaikan Fatah justru dinas pendidikan kota bekasi, utamanya kepala sekolah, tertekan dengan telpon dan ancaman via telpon yang ditujukan pada akses jalus Bina Lingkungan. GARDA Bekasi 1 berharap agar Rahmat Effendi mengakui saja adanya tekanan yang luar biasa dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi terkait PSB yang diselewengkan. Kekecewaan Fatah karena lampu hijau justru dari walikota terkait intervensi DPRD pada proses PSB via Bina Lingkungan. "Intervensi DPRD pada proses rekrutmen siswa baru karena sudah ada lampu hijau dari dari pihak Pepen atau eksekutif," katanya tentang bentuk mafia yang terjadi sesungguhnya. (Don).

PKS GAMANG, GOLKAR HANYA TERTARIK AKHMAD SYAIKHU

Partai Golongan Karya (Golkar) disipulkan hanya tertarik dengan menyatakan hanya tertarik pada figure Ahmad Syaikhu dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Golkar akan menjadi pilihan paling tepat dalam Pilkada, berdasarkan hasil survey yang dilakukan partai DPP Partai Golkar. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Bekasi sendiri hingga saat ini masih terlihat gamang untuk menentukan pasangan koalisi. Sabit emas kembar dihadapkan pada pilihan sulit, berkoalisi dengan Partai Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ataukah Golkar. Dua partai yang sampai saat ini terlihat intens menjajaki komunikasi dengan PKS adalah Partai Golkar dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sangat gencar membangun lobby politik dengan para petinggi PKS kota Bekasi maupun Jawa Barat. Sumiyati dan Anim Imanudin dua balon PDIP tersebut, dikabarkan sangat siap menggandeng PKS. Menanggapi hal tersebut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Chairoman Juwono Putro mengatakan, bahwa figur Akhmad Syaikhu yang saat ini diharapkan oleh PKS, merupakan sesuatu yang menguntungkan memiliki figure yang dapat diterima luas. "Baik dari kalangan partisan maupun non-partisan serta dinilai menguntungkan bagi PKS sendiri maupun teman koalisinya, ada kejenuhan dari masyarakat dalam politik, dan politik dinilai tidak menghasilkan nilai positif serta tidak produktif dan disinilah partai tertantang memunculkan figure tersebut. Yakni Ahmad Syaikhu," ujar Chairoman, (26/7). Dan terkait kecenderungan akan berpasangan dengan kader Golkar dalam hal ini Rahmat Effendi atau parpol lain, Chairoman belum bisa menjawab. Menurutnya, hal itu hanya bisa dilihat pada detik-detik terakhir PKS melakukan pendaftaran di KPUD. "Fiks-nya nanti kalau sudah di KPUD, baru disitulah terlihat," ungkapnya. Nampaknya PKS lebih condong untuk mengambil pilihan pada partai Golkar. Sebab hasil survey yang dilakukan PKS maupun Golkar sama hasilnya. Dimana kedua partai cocok berkoalisi, begitu juga dengan figur akan digadang. Baik Rahmat Effendi (Golkar) dan Ahmad Syaikhu (PKS) dinilai pas bersanding. "Jelas kami mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya pertimbangan publik," kata Chairoman. (ZALy/Oncom).

SPK TURUN, PIHAK KETIGA BERTANGGUNGJAWAB UNTUK PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) Kota Bekasi, H. Momon Sulaeman, menjawab pertanyaan banyaknya proyek infrastruktur di kota Bekasi yang belum dilaksanakan. Kadis Bimarta mengatakan bahwa pihak ketiga masih menunggu fase seusai menerima Surat Perintah Kerja dengan selesai dilelang di Asrama Haji Bekasi. 532 paket proyek pekerjaan, baik itu Jalan maupun saluran yang ditender dan ada pada mata anggaran dinas yang memperbaiki dan merawat jalan dan saluran di kota Bekasi tersebut. "Rp. 200 milyar lebih anggaran keseluruhan yang dianggarkan APBD Kota Bekasi baik untuk jalan maupun normalisasi saluran," kata Momon yang ditelpon sedang memimpin rapat pimpinan dinas (27/7). Momon juga menerangkan bahwa Surat perintah kerja (SPK) ke lima ratus lebih paket proyek pembangunan tersebut sedang dan sudah diberikan pada pihak ketiga. Para kontraktor sebagai mitra kerja sebenarnya sudah harus memulai pekerjaan di akhir Juli yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1433 hijriah ini. Kepala dinas memang sempat melontarkan kekhawatiran kalau jalan akan rusak apabila para pengendara jalan tidak sabar menunggu proses pekerjaan dan penyelesaian jalan. "Secara administratif Surat perintah kerja (SPK) sudah selesai, tinggal kapan pihak ketiga akan mengerjakan atau tergantung dari pihak ketiga sebagai pelaksana akan memulai kegiatan, kalau belum kering digunakan ya pasti kurang baik," kata Momon yang memastikan SPK sudah dipegang pihak ketiga. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN JATIBENING BERUJUNG HURU-HARA MASSA

Sejumlah orang menggelar demonstrasi dengan memblokir jalan tol Jakarta - Cikampek, pada km 8 Jatibening, Bekasi, demikian TMC Polda Metro dalam twitnya, pagi ini. Melalui akunnya, tmcpoldametro, polisi melaporkan bahwa hingga berita ini dibuat demonstrasi memblokir jalan tol itu masih terus berlangsung dan menciptakan kemacetan di sejumlah titik jalan. "Imbas kegiatan unjuk rasa di KM 8 Tol Pondok Gede Timur, Tol Bekasi Timur arah ke Halim, lalu lintas padat," demikian TMC Polda Metro dalam salah satu twitnya. Tidak hanya itu tol bekasi Barat menuju tol Jatibening tidak bergerak karena unjuk rasa tersebut. Otoritas tol juga terpaksa menutup jalur contra flow tol Cawang - Semanggi. Pukul 07.08 WIB TMC Polda Metro memposting twitnya lagi bahwa "Saat ini petugas Kepolisian sudah berada di lokasi aksi demo di tol Jatibening." Massa yang menolak penutupan terminal bayangan Jati Bening terlihat berkumpul usai shalat subuh dan sahur dihari ke 6 puasa (27/7) dengan melakukan pembakaran ban. Ratusan massa warga diketahui tengah menggelar aksi unjuk rasa di KM-8, jalan tol Jatibening yang mengarah ke Jakarta. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ditutupnya 'terminal bayangan' yang selama ini ada di dekat pintu tol Jatibening. Berdasarkan informasi yang dipantau lewat timeline twitter, massa yang berjumlah sekitar seratus orang itu, telah berkumpul sejak pukul lima pagi. Sementara itu, berdasarkan pantauan Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya, dengan adanya aksi massa ini, pihak TMC akan mengalihkan lalu lintas tol Cikampek ke arah Cawang dengan keluar di tol Cikunir. Sementara untuk arah tol Tanjung Priok, akan dialihkan menuju ke Tol Jagorawi atau melewati tol dalam kota karena meluasnya aksi unjuk rasa warga pada PT. Jasa Marga Kantor Jati Bening. Aksi Massa ini telah melumpuhkan tol Cikampek arah Jakarta dengan ratusan massa warga yang diketahui tengah menggelar aksi unjuk rasa di KM-8, jalan tol Jatibening yang mengarah ke Jakarta telah membakar sebuah mobil milik Jasa Marga. Kondisi mobil sendiri terlihat hangus dan dibiarkan terongok di tengah jalan tol. Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ditutupnya 'terminal bayangan' yang selama ini ada di dekat pintu tol Jatibening. Berdasarkan informasi yang dipantau lewat timeline twitter, massa yang berjumlah sekitar seratus orang itu, telah berkumpul sejak pukul lima pagi tadi. Sementara itu, berdasarkan pantauan Traffic Management Centre (TMC) Polda Metro Jaya, dengan adanya aksi massa ini, pihak TMC akan mengalihkan lalu lintas tol Cikampek ke arah Cawang dengan keluar di tol Cikunir. Sedangkan untuk arah tol Tanjung Priok, akan dialihkan menuju ke Tol Jagorawi atau melewati tol dalam kota. (AR09/ ANT/ bERITASATU DOT COM).

KOMPOR-LOG (BUKAN MONOLOG LHO) MENGGUGAH AZAB (ANDI ZABIDI) - ROUND TWO

Andi Zabidi banyak bercerita tentang situasi Bekasi tempo dulu dengan segala keragamannya walau Bekasi dulu jauh dari kondisi seperti sekarang ini. Sekitar tahun 90-an, saat Buya Ismail Hasan Metareum masih dikokoh di PPP, ke arah tambun yang jalannya masih mulus (INspeksi Kali Malang) enak dijalani karena masih biasa ke arah "perumahan" kader PPP di Tambun. Semua nyata dan jelas, apalagi saat Letjen Yunus Yosfiah datang mengucapkan selamat pada M. Said di asrama Haji, sampai detail mana saja pinggiran jalan yang bersih dan apik. Sama seperti cerita Andi Zabidi tentang dunia pergaulan anak-anak SMA tahun 70-80 an dan berbagai cerita yang tak disangka seperti film 3 dimensi. Ketika big boss pemkot Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, mencoba mengerem tekanan media dengan masuknya Kota Bekasi dan Bandar Lampung sebagai kota terkotor, situasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi justru berbenah (karena piala Adipura Ada disana sejatinya. Dan Andi Zabidi memberi tauladan kebersihan itu sejak masih menjadi ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (GAPEKNAS). Bahkan kantor 3 lantai yang imut dan kecil pun dibuatnya sangat indah dan bersih dengan tanaman hidup serta design interior yang unik tertata. Itu yang terlihat di kantor DPRD kota Bekasi dengan mempercepat perbaikan internit yang jebol, lobby dengan design transparan, ruangan 3 wakil ketua diperbaiki sebelum dirinya dilantik dan tentunya kantor Ketua DPRD dibuat luar biasa nyaman dengan 2 putri ayu (Lania dan Asti). Tegle kramik yang rontok tetap diperbaiki, karena keterbatasan dana biasanya, karena keramik yang "memberontak itu tepat tertuju ke-arah truang ketua DPRD Kota Bekasi tempat Azab mengkoordinasi anggota DPRD. Banyak perubahan yang berarti, walau masjid-mushala yang ada di komplek DPRD jauh sebelum Azab dilantik sudah "cantik" dan bersih. (BERSAMBUNG....).

Kamis, 26 Juli 2012

MEWUJUDKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

by; Maya Rostanty
Ketimpangan yang semakin lebar antara kaya dan miskin adalah salah satu ekses pembangunan yang dijalankan selama ini. Sebagaimana terungkap dalam banyak kajian, tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang terjadi pada saat pra krisis ekonomi telah memberikan keuntungan yang luas bagi penduduknya secara umum. Hal ini terbukti dari tingkat kemiskinan yang menurun dengan pesat disertai berbagai indikator kesejahteraan lainnya yang semakin membaik. Namun, ternyata manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Segelintir kelompok masyarakat, khususnya yang berada pada puncak distribusi pendapatan dan kekuasaan politik, menikmati potongan kue pertumbuhan ekonomi yang terbesar, sementara kelompok lainnya harus puas mengunyah remah-remahnya. Kondisi ini diperkuat dengan data statistik tentang rasio gini dan didukung oleh persepsi masyarakat. Rasio Gini adalah suatu ukuran ketimpangan yang memiliki kisaran nilai antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilainya Rasio Gininya semakin tinggi tingkat ketimpangan. Pada 1990, nilai Rasio Gini di Indonesia adalah 0,32, sedangkan nilai Rasio Gini di 1996 adalah 0,34. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam kurun waktu tersebut diikuti dengan peningkatan ketimpangan. Sementara pada tahun 1999, tingkat ketimpangan turun drastis yang ditandai dengan turunnya nilai Rasio Gini menjadi 0,30, data yang memperkuat banyak temuan krisis ekonomi paling banyak mempengaruhi kelompok ekonomi atas. Hal yang mengkhawatirkan, pada 2002 nilai Rasio Gini adalah 0,32 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pasca krisis meningkat. Ketimpangan secara ekonomi hanyalah salah satu dari jenis ketimpangan dan merupakan jenis ketimpangan yang paling sering diukur. Namun, ketimpangan juga meliputi dimensi kesejahteraan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, ketimpangan dapat diukur pada tingkat individu atau rumah tangga, namun juga bisa diukur pada tingkat kelompok. Ketimpangan berawal dari diskriminasi. Diskriminasi adalah pembedaan antara manusia berdasarkan gender, usia, ras, kelas, atau faktor yang lain. Satu orang diberi kelebihan dibandingkan dengan yang lainnya yang pada akhirnya menjadikan seseorang lebih memiliki kekuasaan dibandingkan dengan yang lainnya. (BERSAMBUNG....).

PRAKTRIK-PRAKTIK INFORMALITAS

By; Ilya F. Maharika
Peran Informalitas dalam Pembangunan; Sektor informal sebenarnya mempunyai beban dengan peran yang khusus dalam konteks pembangunan. Adalah Hari Srinivas dalam makalah lepasnya mengikhtisarkan pandangan-pandangan itu (Hari Srinivas, The Informal Sector and some Development Paradigms, http://www.gdrc.org). Pembangunan, terutama di dekade 50an dan 60an, sering ditekankan pada kata kunci ‘pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi’ sehingga dapat diharapkan terjadinya efek penetesan ke semua sektor. Pada kenyataanya tidak semua negara mampu menciptakan pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga proses penetesan tersebut gagal. Sektor informal di kota lantas menjadi ‘tanda kegagalan’ sekaligus jawaban bagi kegagalan proses penetesan dari strategi pertumbuhan itu. Koreksi dari strategi pertumbuhan memunculkan kata kunci baru yaitu ‘distribusi pertumbuhan’ dalam rangka untuk menjamin pemerataan. Lantaran pemerataan ini juga tidak sepenuhnya dapat berjalan seperti yang diharapkan, sektor informal mendapat peran baru yaitu menjadi sebuah mekanisme yang turut memperkuat proses pemerataan walau kemudian menghilangkan faktor efisiensi. Misalnya, satu pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang saja, di sektor informal akan dikerjakan oleh tiga atau lima orang, yang dapat dilihat sebagai sebuah model pemerataan dari kue penetesan yang gagal tersebut. Selanjutnya, sektor informal di kota juga sering ditempatkan sebagai sektor yang menciptakan pekerjaan. (BERSAMBUNG.......).

MEWUJUDKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

By: MAYA ROSTANTY
Faktor-faktor diskrimininasi bermacam-macam (TERMASUK DALAM HAL ANGGARAN), ada yang sifatnya ada sejak lahir dan ada yang bentukan sosial, meliputi2: 1. Gender. Gender merujuk pada deskripsi sosial, peran, dan tanggungjawab yang dilabelkan kepada perempuan dan laki-laki. Jika seks adalah fakta biologis yang tidak bisa berubah, maka gender dihasilkan secara kultural, bisa berubah, bervariasi sepanjang waktu yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. Stereotip gender secara umum adalah: laki-laki kuat/perempuan lemah, laki-laki adalah pencari nafkah/perempuan pengelola rumah tangga, laki-laki rasional/perempuan emosional. Ke-2. Ras. Secara lugas, ras merujuk pada penduduk asli. Namun di politik, ras biasanya merujuk pada warna kulit dan bentuk wajah. Orang dengan kulit berwarna telah mengalami diskriminiasi selama ratusan tahun. Warisan diskriminasi ini bisa dilihat dari kondisi saat ini dalam hal perekonomian, politik, dan sistem hukum, yang sejalan juga dengan stereotip yang kuat. Ke-3. Etnis. Etnis merujuk pada pembagian asal, tradisi, nilai sosial, dan praktik budaya. Etnis adalah istilah yang lebih jelas dibandingkan ras. Sebagai contoh, tidak semua orang kulit hitam memiliki etnis yang sama. Ke-4. Agama. Agama merujuk pada kepercayaan dan ibadah yang bersifat transendental dan supranatural. Agama biasanya diikuti dengan pandangan tentang benar dan salah yang diberikan oleh otoritas moral tertinggi. Ke-5. Status/kelas sosial-ekonomi. Istilah ini memiliki banyak arti. Secara umum, merujuk pada posisi seseorang di masyarakat yang ditentukan oleh banyak faktor, seperti pendidikan dan harta kekayaan. Status sosial ekonomi merupakan salah satu sumber ketidakberuntungan atau keistimewaan yang paling penting. Ke-6. Umur. Umur seseorang adalah sederet tahun kronologis seseorang. Umur adalah sumber umum dari diskriminasi yang berakibat berbeda bagi perempuan dan laki-laki, dan berbeda pula jika konteks berbeda. Sebagai contoh, di Afrika dan Asia Selatan umur memberikan perempuan status lebih, sedangkan di beberapa bagian di Barat perempuan tua kurang memiliki atau tidak memiliki status. Ke-7. Lokasi Geografis. Lokasi dimana seseorang tinggal sering ditentukan oleh pilihan, kesempatan dan sumber daya. Sebagai contoh, penduduk di daerah pedesaan biasanya mengalami diskriminasi dibandingkan dengan penduduk perkotaan sebab mereka kurang memiliki akses ke sumber daya, pelayanan dan pengambilan keputusan. Pembagian wilayah penting lainnya adalah wilayah utara yang mengontrol hampir seluruh sumber daya dunia dengan wilayah selatan. Ke-8. Kemampuan berbeda (disability). Kemampuan berbeda merujuk kepada kondisi metal atau fisik yang membuat seseorang berbeda dengan kondisi yang biasanya disebut dengan “normal.” Kemampuan berbeda sering membuat seseorang beraktivitas di tempat berbeda dan membutuhkan bantuan untuk dapat beraktivitas secara normal. Masyarakat sering berlaku kasar kepada orang dengan kemampuan berbeda. (BERSAMBUNG.....)

KOMPOR-LOG (BUKAN MONOLOG LHO) MENGGUGAH AZAB (ANDI ZABIDI)

Kami berjalan dari kantor pusat pemerintahan Kota Bekasi menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi sambil sesekali berteriak dan menghujat zat-zat yang sebenarnya dekat, tapi harus kami yakinkan hanya dengan suara keras dan teriakan. Mulai dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Polres, Pengadilan, Kejaksaan Negeri, sampai akhirnya Rista Dewi dan kawan-kawan kami sumpah serapahi. Tahunnya agak lupa, entah 2005 atau 2006, namun kemarahan Walikota yang dituduh membuat Surat Keputusan (SK) agar jalan-jalan tender dapat dikerjakan tanpa proses pelelangan masih diingat dengan baik. Bukan hanya e-communicator yang hampir beliau lempar, tapi juga kegeraman karena anak buahnya tidak lagi dipanggil dengan gelar dan dan sapaan "pak" membuatnya gelisah; walau akhirnya beliau menjabat tangan kami satu-persatu untuk meminta maaf. Kami buka lagi cerita perjalanan yang melintasi Ir. H. Djuanda-Pramuka-Veteran-Hasibuan dan berakhir di Chairil Anwar dengan ratusan nasi bungkus yang ada diantaranya dibagi dua dengan pengunjuk rasa pasar Pondok Gede. Setelah setengah dasawarsa, kami coba ungkapkan perasaan dulu bahwa mafia hukum memang benar-benar begundal jalang dan setan alas yang setiap hari sudah seperti hidung dan oksigen. Satu hal yang kami harus konfirmasi, bahwa Andi Zabidi sesungguhnya bukan sekedar ketua DPRD Kota Bekasi seperti yang selama ini kita tahu dan kenal dengan baik. Kalau anda tahu argo meter kendaraan pribadi maupun kendaraan dinasnya, sesungguhnya dia sudah seperti Pasha, Andi Arif, Denny Indrayana dan perpanjangan mulut bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya spesifikasinya agak berbeda, dialah yang banyak memberi atau kontribusi tentang mafia hukum, dialah yang membuat presiden RI mengerti makna pembangunan seutuhnya dan pembangunan yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena biar jelek-jelek gitu kami tahunya Andi Zabidi atau Azab adalah saudagar kecil-kecilan di Kota Bekasi yang pernah bertemu SBY langsung. Tapi karena keluarganya banyak bekerja dibidang pendidikan, agama, sampai intelejen. Jadilah Azab sebagai pembisik yang tidak kasat mata, tapi presiden selalu belajar dari kota Bekasi yang kecil, sumpek, sempit, sederhana dan luar biasa ini. Ketika banyak pekerjaan belum dilakukan, menurut kami Azab seharusnya berada di barisan yang meneriakkan protes dan ketidak puasan warga masyarakat. Dia kontraktor jasa konstruksi yang sungguh-sungguh bekerja untuk membangun wilayah dimana dirinya lahir dan besar (Bekasi). Tapi sekali lagi, hanya karena temannya (Rahmat Effendi) lagi populer, Azab sekali lagi membuat kita menahan geram karena mempermainkan hati kita sekalian. Azab selalu saja ingin memberikan suguhan yang sifatnya surprise dan memang-memang penuh seni intelejen (Jayadi saudara jauhnya adalah seorang yang bekerja untuk Badan Intelejen Negara saat Habibie memimpin Indonesia). Kita tidak dimanjakan dengan statemen keras dan vulgar seperti DPRD-DPRD di daerah lain yang sampai mengakibatkan kantor bupati dan seluruh isi kabupaten di Jawa Timur rata dengan tanah. Azab selalu menghukum orang yang merugikan masyarakat dengan hukum yang berlaku, walau dirinya juga sempat berurusan dengan hukum. (Don).

KADISHUB KOTA BEKASI BERHARAP MILIKI TERMINAL ANGKUTAN BARANG

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Sopandi Budiman mengharapkan Kota Bekasi memiliki terminal angkutan barang .Kehadiran pangkalan truk liar itu tidak saja mengundang kerawanan sosial tapi juga sering mengakibatkan terjadinya kemacetan. Menurut Sopandi Budiman Kota Bekasi seharusnya sudah memiliki terminal khusus angkutan barang untuk transit ankutan barang antar kota antar Provinsi yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.Dengan tersedianya terminal angkutan barang khusus akan dapat menghilangkan parkir liar yang sering memakan badan jalan, dan mengganggu estetika kota. Dijelaskan, kota Bekasi dengan jumlah penduduk 2,5 juta jiwa dengan mobilitas hampir 24 jam setiap harinya, belum mampu menyediakan sarana terminal induk kendaraan pengangkut barang, sekelas terminal type A. Sebagai contoh lingkar pasar Pondokgede, sekitar Rawa Panjang, samping Gor Bekasi, depan Giant, keluaran tol Jati Asih, Jl. Narogong Ps. Bantargebang, pintu gerbang stasiun Kranji, Jl. Baru Kranji, Jl. Ahmad Yani dan beberapa tempat lain, sering dijadikan parkir truk pengangkut barang yang mengakibatkan kemacetan.Melihat realita dilapangan diharapkan kedepan, ada penataan penyediaan terminal khusus angkutan barang. Sehingga, kota Bekasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Lebih lanjut Sopandi mengaku akan melakukan komunikasi dengan Pemkab Bekasi terkait pemanfaatan lahan di area Rawapasung seluas 2 ha lebih untuk digunakan terminal angkutan barang, yang selama ini telah digunakan para supir truk untuk parkir truk.(Dimz.DK)

Rabu, 25 Juli 2012

DESAKAN UNTUK SEGERA LAKUKAN PEMBANGUNAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN 2012

Dugaan belum siapnya Dr. Rahmat Effendi untuk menjadi pemimpin pemerintah kota Bekasi menyeruak dengan banyaknya pertanyaan masyarakat seputar lebih tingginya penyerapan anggaran biaya tak langsung dan atau belanja pegawai ketimbang-penyerapan anggaran kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain itu suasana dingin yang digambarkan oleh sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan kantor pusat pemerintahan sendiri, juga diakui oleh pegawai di kantor kecamatan serta instansi lainnya. Sampai akhirnya ada yang berseloroh bahwa sesungguhnya Sekretariat Daerah tidak punya pekerjaan lagi, sehingga kadang pegawai kelurahan, kecamatan atau kantor dan instansi yang berkunjung ke pusat pemerintahan kota Bekasi menjadi rikuh dibuatnya. Aura pemerintahan kota Bekasi saat ini sedang menurun setelah berhasil dipulihkan pasca tragedi "Since 2010, until 2011" yang digambarkan Dr. Rahmat Effendi selaku Walikota Bekasi pengganti sebagai masa-masa sulit. Banyaknya pekerjaan fisik yang belum dilakukan, besarnya anggaran belanja pegawai dan penyerapan anggaran biaya tak langsung mulai dicurigai sebagai kegagalan jiklid kedua pemkot Bekasi. "Tidak Begitu, karena memang belum semua tender selesai, sekarang kalau tendernya belum bagaimana mau direalisasikan," kata Sri Elly Susilawati selaku Kasubag Pembangunan pada Bagian Ekbang Setda Kota Bekasi (25/7). Ketika didesak itu hanya dalih karena sudah banyak yang ditenderkan, dijelaskan Elly, karena mulai saat ini sudah tidak ada lagi tim pengendali kota yang terdiri dari Sekda, Asda, Ekbang dan Bagian Keuangan. "Sebenarnya hanya menyesuaikan saja, ternder, evaluasi dan selanjutnya pelaksanaan atau realisasi," katanya yang buru-buru masuk keruang kepala BPKAD. Disisi lain masyarakat selalu menanyakan kelanjutan pembangunan fisik yang berupa fasilitas umum yang rusak atau butuh perbaikan. Banyak pembangunan lain dibandingkan tetapi bukan berasal dari APBD Kota Bekasi seperti rehab total BPS, rehab total pengadilan agama Bekasi, Fly Over Summarecon, dan pembangunan Sipon.(Don).

Kegiatan APBD Kota Bekasi TAHUN 2012 Banyak Belum Terealisasi

Amin (48 tahun) sebagai warga kota Bekasi menanyakan dilaksanakan pembangunan jalan dilingkungan rumahnya, jalan Kali Baru ke arah Perumahan Harapan Baru Regency. "Bulannya sudah Juli lho, kok sampai sekarang masih nanti terus jawabannya kalau ditanya kapan akan dikerjakan," katanya yang bekerja di daerah Kranji (24/7). Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, Haeri Parani, mengatakan bahwa sampai saat ini informasi yang diterimanya, proyek akan dikerjakan di bulan Ramadhan ini. Haeri mengingatkan pemkot Bekasi karena masyarakat diberbagai daerah kota Bekasi sudah menanyakan kapan rencana pembangunan fasilitas umum akan dilakukan. Ketika didesak kapan persis proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dilakukan, Haeri meminta ditanyakan kepada pemkot selaku kuasa anggaran. "Info yang didapat bahwa proyek-proyek yang sudah dilakukan tender, dan dalam bulan puasa ini akan mulai dilaksanakan," katanya. Sedangkan saat ditanyakan bagaimana yang harus dilakukan masyarakat, anggota fraksi Partai Demokrat DPRD kota Bekasi itu menyarankan agar masyarakat lebih kritis akan segala kegiatan dilingkungannya. "Harus dikritisi bang, karena kalau bulan Juli ini belum mulai dilaksanakan dikhawatirkan tidak terealisasi APBD 2012," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

GELAR DOKTOR DAN ISSUE DISPARIETES

Disparitas digambarkan sebagai adanya kesenjangan (karena beda varietas) yang cukup dalam hubungan dan interaksi serta perbandingan dalam suat skema hungan personal dan interpersonal, entah dalam tim atau organisasi yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung; tapi dekat. Itu coba CODE artikan secara bebas dan kaitkan dengan issue permintaan FWB dan BMPS kota Bekasi agar Walikota Bekasi mundur bila tidak bisa memberi sanksi dalam kasus di bidang pendidikan. Rahmat Effendi sudah menjadi mounster yang lembut seperti Hulk seusai bereaksi menyapa korban yang ia bantu dalam beberapa seri kartun The Hulk, dari seorang biasa yang bahanya saat masih menjadi dewan belepotan dan kadang susah dipahami penuh lumpur politik, menjadi seorang Doktor dan memimpin birokrat. "Mungkin beliau terlalu pintar sehingga banyak staf sulit memahaminya," kata Gandul salah satu pimpinan SKPD (24/7). Jadilah ia sekarang dipanggil Doktor Rahmat Effendi, begitu agung (bukan staf Humas tapi), tinggi dan mulia. Sayang pada akhirnya benar-benar seperti universitas, yang saking tingginya orang memandang sampai tak mampu disentuh tingginya; menara gading. Ya, itulah Doktor Rahmat yang di akui CODE SMUTs sebagai Master Piece; sebuah karya adiluhung; pokoknya luar biasa, yang sebentar lagi bakalan hancur kalau tidak menyadari dan mencoba menengok kebawah lebih dalam. CODE SMUTs paham tiap hari beliau melakukan kegiatan langsung, kurang istirahat, banyak komunikasi, dan luar biasa energi diseimbangkan untuk kerja sebagai walikota serta mengkreasi sebagai pimpinan parpol. "Kalau saya lihat akhirnya beliau jadi tidak dapat lagi menempatkan diri sesuai dengan lingkungan atas suasana kerja dimana beliau berkunjung atau datangi," kata Gimun kepala SKPD juga. Komunikasi yang merakyat itu seperti apa sih sesungguhnya sehingga membedakan SBY, Soekarno, Soeharto dengan sosok Dr. Rahmat Effendi? Gelarnya? Atau apanya? Karakter? Talenta? Komunikasi massa memang butuh talenta alami seperti Soekarno, Soeharto dan SBY. (Don).

AWAL PUASA MASIH BANYAK PNS MANGKIR DI KABUPATEN BEKASI

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi menemukan 171 Pegawai Negeri Sipil (PNS) membolos kerja atau mangkir tanpa keterangan apapun pada hari pertama puasa ramadhan. Mangkirnya PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) itu berdasarkan data rekapitulasi apel pagi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (23/7) pagi. Sekretaris BKD Kabupaten Bekasi Yanyan Akhmad mengatakan, jumlah PNS yang membolos kerja tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. "Tahun ini menurun," kata Yanyan. Hal itu, kata dia, dilihat dari tingkat kedisiplinan PNS Kabupaten Bekasi memang semakin membaik. Namun, data tersebut bisa berubah sebagaimana klarifikasi setiap SKPD. Berdasarkan catatan rekapitulasi kehadiran PNS Kabupaten Bekasi dalam kegiatan apel pagi diketahui sebanyak 171 PNS yang terdata tidak hadir dari total keseluruhan sebanyak 2018 PNS. Sehingga kata dia, jumlah PNS yang hadir dihari puasa pertama puasa kali ini sebanyak 1803 PNS atau 80,88 persen. PNS sakit 11, izin 10, Alpa 1, cuti 9, dispensasi 7, TKK 133. 171 PNS yang membolos kerja itu, lanjut dia, BKD akan melaporkan hasil verifikasi data tersebut ke SKPD masing – masing untuk untuk segera ditindaklanjuti dengan sanksi administrasi. "Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Namun untuk sanksi hukuman kedisiplinan tingkat sedang atau ringan ada di SKPD," terangnya. Menurut Yanyan, BKD menyerahkan semuanya kepada setiap SKPD untuk diproses di SKPD masing – masing. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu klarifikasi PNS dari SKPD terkait. Pantauan Beritajakarta dibekasi, di Kantor Bupati Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat. Suasana hari pertama puasa tanpak tidak terlihat kegiatan disejumlah instansi nampak tidak efektif. (BAM). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

Selasa, 24 Juli 2012

SUTRIONO; PNS BUTUH TAULADAN, BUKAN CUMA PEMBUATAN ATURAN

Melihat situasi dan kinerja serta pembangunan yang dianggap stagnan, Sutriono selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi meminta agar Walikota dan sekretaris daerah (Sekda) kota Bekasi dapat menjadi contoh bagi pegawai dilingkungan pemkot Bekasi. "Bukan cuma peraturannya saja, tapi harus ada contoh dari pimpinannya," kata Sutriono yang dimintai komentar di gedung DPRD kota Bekasi (24/7). Kinerja pegawai, disiplin kerja dan produktivitas kerja selalu menjadi tema apel pagi setiap senin sampai kamis disetiap bulannya. Namun sampai saat ini dirasakan belum membawa perubahan sebagaimana yang diharapkan dan hanya menilai kepala inspektorat sudah baik seperti yang diucapkan Walikota Bekasi pada apel senin (9/7/2012). Sayangnya seperti yang dikatakan Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, tanpa adanya contoh dari lingkungan kerja sendiri sangat sulit untuk mengharapkan apa yang diharapkan. "Buat apa hanya ada peraturannya, tapi tidak dipahami dan diterapkan sebagai bagian karakter dan kepribadian pimpinannya," tambah Sutriono. Bahkan saat CODE coba datang ke kantor-kantor masih ada kesan terpaksa untuk tetap berada di kantor. Situasi ini dulu saat Mochtar Mohamad masih menjadi Walikota Bekasi sempat diutarakan Dr. Rahmat Effendi dengan mengatakan kantor suasananya tidak representatif untuk bekerja dabn untuk apa tetap berada di kantor. Sementara itu Haery Parani anggota DPRD Fraksi Demokrat saat dihubungi melalui Blackberry Mesengger (BBM) mengakui bahwa DPRD belum pernah membahas tentang peraturan walikota dan atauran lain pasca penerbitan perwal Nomor 2 tahun 2012. "DPRD belum pernah membahas secara khusus tentang pelaksanaan perwal tersebut," tulisnya dalam pesan BBM. (Don).

BMPS MINTA JALUR BINA LINGKUNGAN DIHAPUS DARI PSB

Sekitar 1.000 tenaga pengajar sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Jawa Barat, menolak pemberlakuan penerimaan siswa baru (PSB) melalui jalur bina lingkungan. Penolakan itu dilakukan guru dengan cara memblokir akses jalan menuju Tol Bekasi Barat di Jalan Raya Ahmad Yani minggu lalu, Senin (16/7/2012), Bekasi Selatan, secara beramai-ramai menggunakan mobil bak dan motor hingga sempat membuat antrean panjang kendaraan. Tak cukup sampai di sana, ratusan guru dan kepala sekolah tersebut melanjutkan aksinya dengan berkonvoi di Jalan Ahmad Yani untuk menuju kompleks Kantor Pemerintah Kota Bekasi. "Ini merupakan bentuk protes kami. Tanpa ini lama-lama sekolah swasta di Kota Bekasi bisa bangkrut," kata Humas BMPS Kota Bekasi Syahroni. Syahroni mengaku belum mendapat memerinci murid yang mendaftar di masing-masing sekolah swasta. Namun, mayoritas sekolah swasta kekurangan siswa. "Jumlahnya terus menurun sejak empat tahun terakhir, tepat saat Pemerintah Kota Bekasi membuka jalur bina lingkungan untuk pendaftaran di sekolah negeri," ujarnya. Setiap tahun, kata dia, BMPS kerap menjadi korban akibat kebijakan tersebut. Pada tahun ini, sebelum masa pendaftaran dibuka, BMPS telah menghadap DPRD Kota Bekasi untuk meminta pendaftaran peserta didik baru pada tahun ini dilakukan secara murni online. "Namun keesokan harinya, DPRD kedatangan pula forum RT/RW yang meminta jalur bina lingkungan dipertahankan. Akhirnya ditetapkan bahwa jalur bina lingkungan tetap ada," kata Syahroni. Badan Musyawarah Perguruan Swasta sebenarnya tidak keberatan jika petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak/juknis) Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan. Dalam juklak/juknis PPDB, kuota untuk jalur bina lingkungan, yakni 30 persen dari jumlah kursi yang tersedia. "Kenyataannya, kriteria penerimaan diabaikan sehingga siswa yang diterima melebihi kuota. Sekolah pun harus membuka rombongan belajar baru," ucapnya. Efek dari pembeludakan siswa tersebut tidak hanya merugikan BMPS, tetapi juga menyebabkan dampak lanjutan lainnya. Anggaran pendidikan otomatis akan membengkak karena anggaran subsidi yang sudah ditetapkan dalam APBD Kota Bekasi 2012 kurang dari jumlah siswa sebenarnya. Menurut dia, minimnya siswa di sekolah swasta membuat rombongan belajar yang dibuka sedikit. Para guru pun kekurangan jam belajar. "Padahal guru yang sudah tersertifikasi disyaratkan memiliki jam mengajar minimal 24 jam dalam sepekan. Jika kurang, tunjangan sertifikasi yang sudah diterima selama ini harus dikembalikan," kata Syahroni. Hal serupa dialami Furqon, guru SMP Al Amanah Bekasi Utara. Guru IPA itu tahun lalu hanya mendapat jatah mengajar selama 12 jam. Saat itu siswanya hanya 64 orang yang terbagi dalam dua kelas. "Karena masih kurang, saya mengajar juga di SD," katanya. Pada tahun 2012, kata dia, jam mengajarnya semakin sedikit, yakni hanya delapan jam sebab tahun ini siswa yang mendaftar di sekolahnya pun kembali berkurang menjadi hanya 37 orang atau satu kelas. "Makin kemari jumlah siswa makin berkurang, padahal tahun ini uang pendaftaran sudah didiskon hingga tinggal Rp2,5 juta," katanya. (Ant/KR-AFR/D007).

MENAKAR KERJA DOKTOR RAHMAT

Tahun anggaran masih panjang sampai dengan akhir desember 2012 yang ditandai dengan penutupan tahun buku anggaran berbagai pembiayaan dan pembayaran yang dilakukan pemkot(31 Desember tiap tahunnya menjadi batas akhir). Namun kegelisahan warga terlihat dengan keluhan berupa kata "stagnan" atau jalan ditenmpatnya pembangunan di kota Bekasi. Memang sejak 4 bulan sebelum tender di dinas-dinas yang melakukan pembangunan secara fisik sudah ada bisik-bisik bahwa lokasi pekerjaan yang sempat ditengok Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, menjadi prioritas dan menjadi perhatian seluruh pejabat dinas. Sayangnya begitu Tri-wulan kedua lewat, dan akan memasuki bulan Agustus 2012 masih belum ada greget yang cukup berarti. Karena kalau yang lain emosi walikota meluap-luap dan dianggap menantang, maka Corong Demokrasi (CODE) mencoba membongkar situasi yang ada dengan harapan akan diketahui sesungguhnya psikologi seperti apa yang tyerjadi dalam sebuah pemerintahan daerah yang akan melakukan pemilu kepala daerahnya. Pertama CODE kecewa ketika diperjalanan ada pembonceng roda dua bergumam,"Hebatnya pemda Bekasi bisa bangun fly over sehebat ini,", sambil memandang jalan layang Ahmad Yani yang nilainya lebih dari Rp. 170 milyar. Setahu dan menurut rekam jejak, anggaran sebesar itu semuanya dikeluarkan oleh pengembang Pt. Summarecon Tbk. Hal lain dengan observasi lokasi dan menggunakan voice recording, ternyata pemkot Bekasi melalui Satuanj Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada sedang menungguh berkah lahirnya center point tower II dan III. Selain itu penyelesaian fly over yang diperkirakan akan selesai bulan Desember 2012, sudah digadang-gadaqng akan banyak menghasilkan pajak yang dapat menjadi "fresh" money bagi kas pemkot Bekasi. Belum lagi belanja pegawai dan belanja rutin perjalanan saja yang lebih banyak terserap dan dipakai oleh pemkot Bekasi. Ada asumsi bahwa pemilu nanti akan digunakan incumben untuk mempertontonkan (show of force) kekuatan yang dimilikinya dengan memberi tontonan pekerjaan-pekerjaan yang masih "anget" atau baru selesai dikerjakan. Pemerintahan kota Bekasi sudah seperti kampus yang digunakan untuk mendidik pegawai-pegawai jujur, mengerti berapa hurup dalam kata cerdas-sehat dan ihsan. "Setriap hari kita dicekoki kata-kata kinerja, tapi mana kerja-kerja program, entah fisik atau yang lain, saya nggak tahun kapan akan dicairkannya proyek-proyek sesungguhnya itu," kata Madona (nama samaran) saat ditemui diruang kerjanya. (Don).

TAPD DAN BANGGAR BAHAS TARGET SKPD PENGHASIL SAMPAI LARUT MALAM

Dipimpin langsung ketua atau koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rayendra Sukarmaji yang merupakan sekretaris (Sekda) kota Bekasi, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Bekasi tetap semangat laksanakan rapat. Rapat di lantai 3 ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi tersebut dimulai seusai shalat tarawih atau pukul 20.00 WIB lebih. Dari unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi sendiri terlihat Tumai SE, dan Yusuf Nasih serta Andi Zabidi ketua DPRD Kota Bekasi yang mengkomando Banggar DPRD Kota Bekasi. "Semua lengkap hadir pada rapat Banggar DPRD Kota Bekasi, yang dibahas adalah target dengan SKPD-SKPD penghasil," kata Jumhana Lutfi kepala sekretariat DPRD Kota Bekasi (23/7). Mobil dinas anggota Banggar dan pimpinan DPRD terlihat berjajar rapi diparkiran utama depan gedung setwan DPRD Kota Bekasi, Jl. Chairil Anwar 112, Bekasi. Mobil pribadi dan dinas pimpinan eksekutif dan staf pemkot Bekasi memenuhi hampir seluruh lajur parkir mulai dari air mancur DPRD dan ada juga di mushala DPRD serta parkirannya. Kepala Setwan, Lutfi Jumhana, mengkonfirmasi bahwa rapat Banggar kali ini membahas materi SKPD penghasil seperti Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Bangunan dan Kebakaran (Bangkar), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD), dan dinas lainnya. "Kami hanya fasilitasi semua kebutuhan rapat Banggar agar kegiatan mereka dapat berjalan dengan baik dan hasil yang optimum," katanya (Don).

Senin, 23 Juli 2012

DR. RAHMAT DAN KADER GOLKAR DIMINTA SIKAPI BIASA RUMOR

Sejak awal namanya disebut-sebut sebagai kandidat partai Golkar, jauh sebelum survey dilakukan, Dr. Rahmat banyak disoal dengan beberapa kebijakan yang tidak sejalan dengan kalangan tertentu. Bahkan figurenya dipertanyakan sampai saat banyak organisasi non pemerintah membuat banyak kegiatan dan memasang foto Rahmat besar-besar diberbagai tempat di kota Bekasi untuk melanjutkan pembangunan Bekasi. Alex Salim agak serius menatap meja dengan kacamata plus-minus, terlihat agak kurang tidur karena rumor yang berkembang Golkar Kota Bekasi dikembalikan pada alam faksi-faksi yang membuat Dr. Rahmat kurang elegan bekerja. "Saya berharap semuanya tidak berlebihan dengan issue atau menyikapi informasi yang diterima, baik oleh personal maupun partai sebagai organisasi politik," katanya ketika ditemui di Giant, Mega Bekasi (23/7). Salah satu contoh adalah pasca kegiatan press converence yang diadakan bidang Informasi dan Komunikasi (infokom) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar Kota Bekasi minggu kemarin (22/7/2012). Suasana dan bahkan komunikasi yang tegang menurutnya terjadi karena semua pihak yang tahu persoalan tidak proporsional dalam menyikapi kondisi yang ada. Justru Alex salut dengan teman-teman jurnalis kota Bekasi yang elegan dalam memainkan perannya menjelang pemilu walikota Bekasi 2012 nanti. "Seharusnya biasa saja menyikapi lontaran opini, karena itu semua menjadi bagian dari dinamika politik kota Bekasi, bukannya malah BBM yang berlebihan," katanya sambil tersenyum tipis. (Don).

SM2 COBA TAMPILKAN FAKTA-FAKTA LAPANGAN

Sedikitnya ada 4 alasan berdasarkan fakta lapangan yang membuat tim Sumiyati Mochtar (SM2) Mohamad optimis dapat bersaing dalam pemilu Kota Bekasi. Walau pada sebuah kesempatan SM2 sendiri tidak menampik bahwa incumbent diakuinya dibeberapa sisi lebih populer dan unggul pada survey yang dilakukan banyak kalangan di kota Bekasi. Kalau diurut dari awal, dalam survey yang dilakukan dalam lingkarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di kota Bekasi, SM2 menduduki hasil survey tertinggi dari 12 orang yang ikut dalam penjaringan bakal calon dari PDI Perjuangan (Konon ratingnya ada di 13,2%). Kedua Baik Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Bekasi, Pengurus Anak Cabang (PAC) maupun Pengurus Ranting banyak yang telah menyatakan untuk mendukung SM2. "Selain memang ada peraturan yang mewajibkan anggota partai mendukung calon dari PDI Perjuangan, sekalipun yang melanggar aturan atau ketentuan partai tersebut dapat dikenai sanksi," tulis dalam sebuah rilis SM2. Bicara tanpa beban, membuat ibu 3 putra ini terlihat tegar, optimis dan tegas dalam pendirian walau kelelahan karena keterbatasan waktu untuk membuktikan dan mengumpulkan dukungan. Keyakinan SM2 pada kerja keras suaminya, Mochtar Mohamad (M2), ditunjukkan dengan beberapa kegiatan yang ia hafal waktu dan bentuk rinci kegiatan sampai siapa saja yang ikut dalam kegiatan yang dilakuykan M2. Keyakinan ketiga yang membuat tim SM2 setia mendampingi SM2 dalam berbagai kegiatan adalah adanya pernyataan warga langsung, baik pada SM2 maupun pada M2, tentang dukungan pada SM2 untuk maju dalam pemilu kota Bekasi. Semua diketahui ketika tim SM2 atau SM2 sekalipun datang untuk kegiatan direct/ langsung ke komunitas masyarakat baik itu silaturrahmi maupun kegiatan bersama yang dilakukan. Hal yang membuat saya terkesan, orang sekaliber Hiu Hindiana berada dibarisan terdekat untuk memberi motifasi dan pembelaan pada SM2 agar apa yang dilakukannya dapat lebih baik dan bermanfaat. Dari semua itu dapat saya ketahui bahwa SM2 juga sangat mengandalkan pengalaman yang luar biasa, setelah bertahun-tahun membantu M2, yang mungkin tidak pernah diperkirakan lawan-lawan politiknya dengan lebih suka mencibir figure perempuan asli Bekasi dan tentu mantan ibu Kota Bekasi (karena istri M2). (Don).

BP3KB, BADAN MULTI FUNGSI DAN TEMPAT MENGADU JIKA ADA KEKERASAN PADA ANAK DAN PEREMPUAN

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Kota Bekasi, dr. RETNI YONTI, sampai saat ini belum dapat dihubungi untuk sebuah konfirmasi perayaan atau peringatan hari anak. Didapat informasi dari Bagian Humas setda Kota Bekasi bahwa kegiatan tersebut diundur pelaksanaannya, dan dalam surat yang diterima bagian tersebut belum akan dilaksanakan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. BP3KB sendiri terbentuk dengan terbitnya Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2010 perubahan nomenklatur Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Adanya perubahan nomenklatur terjadi perubahan pula pada bidang yaitu Bidang Analisa dan Informasi menjadi Perlindungan Anak (perubahan), Bidang Pemberdayaan Perempuan (tetap), Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (tetap), dan Ketahanan Keluarga (tetap). Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi, dijelaskan dalam situs pemkot Bekasi, memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi (UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah. Dalam upaya mendorong pembangunan di Kota Bekasi untuk mencapai visi dan misi Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Guna mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi yaitu Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan. Visi BP3AKB sendiri adalah upaya mewujudkan harapan dan aspirasi serta melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja, maka visi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Secara spesifik dituliskan, “Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia, Kesetaraan dan Keadilan Jender menuju Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan“. Sedangkan Misi BP3AKB dituliskan bahwa Misi pada prinsipnya lebih bersifat tujuan jangka panjang dari suatu organisasi dan berfungsi memberikan tuntutan yang teguh dalam pengambilan keputusan menejemen. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi merumuskan misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut: pertama, Meningkatkan rata-rata usia perkawinan dan menurunkan angka kelahiran; Kedua, Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui pembinaan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan peran institusi masyarakat; Ketiga, Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui kesetaraan jender, perlindungan perempuan dan anak serta pemberdayaan organisasi perempuan; Keempat, Mengembangkan sistem informasi keluarga yang handal dan akurat. Lalu Tugas Pokok dan Fungsi Badan P3AKB Kota Bekasi sendiri sebagai berikutr, Badan P3AKB Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kewenangan Badan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bekasi yang mempunyai fungsi: 1). Pengkoordinasian, perumusan, penyusunan dan penetapan program kerja Badan sesuai visi dan misi Daerah; 2). Penyiapan kebijakan operasional dan kebijakan teknis pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ; 3). Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTB PPLKB dan Kelompok Jabatan Fungsional ; 4). Pembinaan pelaksanaan teknis kegiatan Badan ; 5). Pengadaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana ; 6). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas bawahan ; 7). Pembinaan pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan, kepegawaian, dan keuangan ; 8). Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan ; 9). Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-prinsip manajemen ; 10). Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Dinas/Badan/Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan ; 11). Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh Walikota ; 12). Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BP3AKB dengan uraian tugas, sebagai berikut, Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan tugas Badan ; Menetapkan rencana strategis dan rencana kinerja Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah dan kebijakan Walikota ; Memantau dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan unit kerja di lingkungan Badan ; Menyusun rencana kerja Badan menurut skala prioritas dan mendistribusikan pekerjaan kepada unit kerja di lingkungan Badan ; Melaksanakan pengadaan alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana ; Membina administrasi perkantoran dan mengoreksi konsep naskah Badan hasil kerja bawahan ; Memaraf dan / atau menandatangani naskah Badan sesuai ketentuan tata naskah Badan dalam kapasitas jabatannya termasuk naskah lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas internal dan eksternal ; Merumuskan dan menetapkan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pelayanan bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Daerah ; Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan terhadap SKPD dan / atau aparatur SKPD ; Merumuskan dan menyampaikan laporan data perkembangan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan kepada Walikota ; Melaksanakan tugas selaku Pengguna anggaran yang antara lain terdiri dari menyusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Badan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja serta melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Selain secara tekhnis mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan, menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Badan, mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Badan, mengawasi pelaksanaan anggaran Badan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Badan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ( PPKD ), Menyampaikan informasi, saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai kebijakan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berkenaan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Badan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya, Membina pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan / atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf / bawahan yang berprestasi dan / atau berpotensi, Memberikan sanksi baik lisan maupun tertulis atas pelanggaran disiplin staf / bawahan sesuai ketentuan yang berlaku, Menyampaikan laporan kinerja Badan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Memberikan saran dan / atau pertimbangan kepada pimpinan dalam upaya melakukan langkah-langkah inovasi guna peningkatan kinerja palayanan Badan, Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran atau pada saat serah terima jabatan, Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atau dilimpahkan atau didelegasikan oleh pimpinan menurut kapasitas dan wewenang jabatannya. BP3KB sendiri beralamat kantor di JL. Kemakmuran No. 61 Komplek Villa 200 Bekasi dengan nomor telpon 021-88950595. (*).

DIAGRAM DINAMIKA INFORMALITAS

Dari diagram anaotromi informatlitas tampak bahwa kita tidak bisa mencampuradukkan entitas-entitas kegiatan ekonomi tersebut walau memang terdapat area kelabu dan kaitan-kaitan yang erat antar mereka. Dari pendefinisian ini juga kita bisa menyusun kerangka yang lebih komprehensif sekaligus mempunyai daya tapis yang cukup handal dalam menyusun kebijakankebijakan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tak tampak itu. Korupsi atau usaha untuk menyembunyikan diri dari pajak dengan menciptakan ‘wajah sektor informal’ sebagai kedoknya misalnya adalah usaha yang jelas-jelas merupakan underground sector yang perlu ditindak melalui prosedur hukum yang tegas. Sering kita mendengar adanya fenomena cukong pedagang kakilima yang mengindikasikan adanya usaha bawah tanah untuk mengelabui hukum ini. Namun demikian, tidak semua pedagang kaki lima dikoordinir dan dimiliki oleh para cukong. Lebih sering mereka melakukan transaksi dimana cukong yang mempunyai modal cukup kuat menyewakan gerobag dorong dan ‘manajemen pemasarannya’ dilakukan secara individual oleh para pedagang. Relasi ini tentu menghasilkan ruang kelabu antara aktifitas ekonomi informal dan Diagram anatomi informalitas (Sumber Bernabè, 2002), ekonomi bawah tanah (underground sector). Oleh karenanya metode penapisan sangat diperlukan sebelum dilakukan generalisasi hanya berdasar fenomena cukong yang lantas menjustifikasi adanya penggarukan. Metode penapisan yang reliabel dan sahih untuk membedakan antara kegiatan ekonomi informal dengan kegiatan yang lain adalah tugas yang jelas menjadi pekerjaan yang besar, namun itu akan menjadi tugas bagi sebuah makalah yang lain lagi. Anatomi yang dikembangkan oleh Bernabè sangat berguna untuk menghilangkan dikotomi antara formal dan informal. Hal ini penting lantaran ketika melihat dalam posisi dikotomis, sedikit atau banyak pandangan ini lantas mengaburkan atau menghilangkan kait hubung antar keduanya. P.W Daniels menegaskan bahwa ketika kita berfokus pada salah satu (dan kebanyakan pada wacana informalitas ini) maka kaitan dengan ekonomi formal lantas agak dikesampingkan. Di kota terutama, mengenali interkoneksi antar keduanya, bagaimana kreatifitas, sikap kewirausahaan, dan pemanfaatan modal manusia (human capital) adalah salah satu kebijakan kunci bagi pembangunan kota. Di wilayah inilah sayangnya kita sering bersikap menerima apa adanya dengan memposisikan mereka sebagai entitas yang terpisah: sebuah cara pandang yang tidak produktif (Daniels 2004). (BERSAMBUNG.....).

DOKTER TITI, RSU SEBAGAI KANTOR DAN ALAT PERJUANGAN

Sosoknya sederhana, loyal pada masyarakat dan selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itulah dr. Titi Masrifahati yang biasa dipanggil dokter Titi. "Saya pertama menanamkan value.. totalitas pelayanan publik khususnya layanan kepada keluarga miskin," sebuah pesannya tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi (23/7). Mulai dari kendala parkir yang awalnya sangat dikeluhkan banyak pihak, sampai dengan persoalan pelayanan dijawab semua tanpa gembar-gembor yang berbuah pada perbagai prestasi kerja seluruh pegawai RSUD Kota Bekasi. "Parkir di lahan sewa kodam, juga jika selesai dibangun ada di basement RSUD dan ke seberang sungai. Saat ini sedang dibuat Detail Engginering Design (DED) jembatan dari RSUD ke seberang sungai Bekasi oleh Kementerian PU," jelasnya. Menurut informasi direktur RSUD Kotra Bekasi tersebut, Surat permohonan RSUD kepada kementerian PU tahun lalu sudah direspon dan mendapatkan tanggapan yang baik dari kementerian. Juga mengelola manjement mutu layanan, mengelola keuangan dengan kendali biaya dan kendali mutu, serta responsibility terhadap kebijakan pemerintah. Dokter Titi secara perinci menjelaskan pengelolaan RSUD Kota Bekasi yang dipimpinnya dan termasuk sukses yang diraih dari upaya melanjutkan kerja Dirut yang kadang hanya menggunakan Honda FREED yang dikemudikannya sendiri. "Harus resposibilitas tinggi terhadap kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta dinamika di masyarakat kota Bekasi, belum lagi ke arah dalam, kaitan dengan SDM yang berbagai profesi agar sinergi," katanya tentang upaya pemenuhan kebutuhan SDM yang selalu meningkat dalam pengembangan layanan RSUD Kota Bekasi. Titi sendiri sering mementingkan untuk datang ke kantornya sebelum harus apel setiap senin pagi, pernah ditunggu di Jalan A. Yani Nomor 1 ternyata sang dirut memberi briefing sehat dengan mencuci tangan dengan sabun terlebih dulu. Saat ditanya bagaimana dirinya mempelajari hal-hal tersebut di atas, dokter Titi hanya menjelaskan bahwa pengelolaan RS. "Sangat komplek, berhubungan langsung ke masyarakat berupa sarana pra-sarana dan fasilitas publik yang representatif dan nyaman," jelasnya. Beberapa kesimpulannya coba disampaikan Dirut RSUD yang muda dan cantik itu. "Kedua membentuk net-working dengan eksternal, baik pemda kota Bekasi, propinsi, dan pemerintah pusat serta asosiasi (peer-group), secara internal membangun kesetaraan, komunikasi, dan empowering dengan berbagai profesi di RSUD," terangnya. Hal Ketiga menurutnya, adalah motivasi seluruh jajaran RSUD lalu bersama-sama mengajak sebagai bagian dari organisasi dan menjadi Tim sukses RsuD Kota Bekasi. Masukan Saran komplain dijadikan barometer / bahan refleksi kekurangan dan pencapaian. Akuntabilitas kepada publik, menurutnya lagi, merupakan gambaran sejauh mana program layanan RSUD dapat merespon need/ kebutuhan masyarakat. "Lalu meningkatkan kesejahteraan seruruh karyawan seiring dengan pencapian visi dan misi RSUD," tutupnya di senin pagi sekali, dari cerita para pegawainya RSUD benar-benar dijadikannya sebagai alat perjuangan. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

Minggu, 22 Juli 2012

SINDULA GUNAWANGSA; TIDAK ADA PERPECAHAN DI PARTAI GOLKAR KOTA BEKASI

Dalam Kesempatan Konferensi pers tanggal 22 Juli 2012 yang ditanda tangani Lita Wahyu dan Hasan Huses, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (GOLKAR)membenarkan adanya surat Nomor B-820/ GOLKAR/ VII/ 2012. Dalam rilis mereka secara jelas bahwa isi surat tersebut benar adanya dengan pemberitahuan rapat tim Pilkada Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR yang menetapkan Dr. H. Rahmat Effendi sebagai bakal calon Kepala daerah kota Bekasi dari Partai GOLKAR. Dikatakan Sindula Gunawangsa, juru bicara DPD GOLKAR Kota Bekasi, partai GOLKAR sampai saat ini masih solid dan tidak benar ada issue perpecahan seperti yang digembar-gemborkan pihak diluar partai. "Tidak benar soal apa yang disampaikan saudara Zulkifly tentang Aisyah dan Muhtadi Muhtada," katanya (22/7). Seperti dikatakan Heri Budi Susetyo pada kesempatan menjawanb pertanyaan wartawan, bahwa Partai Golkar Kota Bekasi hanya mendukung Dr. Rahmat Effendi, Sindula mengkonfirmasi dukungan DPD GOLKAR Kota Bekasi tidak berubah dan hanya Dr. Rahmat Effendi yang didukung dalam pemilu Kota Bekasi sambil menunggu rekomendasi. Sindula mengatakan bahwa partainya pada waktunya akan menyampaikan hasil kerja tim 9 dan rekomendasi partainya. Ditanya wartawan soal waktu yang akan dipilih partai GOLKAR Kota Bekasi untuk menyampaikan hasil kerja Timpilkada pusat, DPD Jawa Barat dan tim 9 sendiri, Sindula enggan menjawabnya secara rinci. "Ya nanti kalau sudah waktunya akan kami sampaikan, untuk saat ini hanya klarifikasi ini saja, dan yang jelas tidak ada perpecahan di Partai GOLKAR Kota Bekasi" kata Sindula. (Don).

INFOKOM GOLKAR KOTA BEKASI BANTAH SELAIN DR. RAHMAT EFFENDI

Puluhan pengurus dan tim dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Bekasi terlihat serius menyimak apa yang disampaikan oleh Lita Wahyu SE., Wakil Ketua Bidang Informasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai GOLKAR kota Bekasi, yang menyatakan bahwa simpang-siur pemberitaan Bakal Calon (Balon) Walikota Bekasi dari partai GOLKAR tidak benar. "Apa yang resmi adalah semua yang diputuskan partai dan disampai berdasarkan rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GOLKAR," katanya (22/7) di aula atas gedung DPD GOLKAR Bekasi jalan A. Yani No. 18, Bekasi. Tampak Heri Budi Prasetyo, Sindula Gunawangsa, Abdurrahman (H. Oman), Husen Hasan, Yani Rusmini, dan Uci terlihat menonjol pada acara konferensi pers yang dilakukan DPD Partai GOLKAR Kota Bekasi. Selain itu tampak pula Machrul Falakh yang merupakan pimpinan Partai GOLKAR Bekasi Utara, H. Alex Salim, H. Rosihan Anwar dan Leha fungsionaris Partai GOLKAR Kecamatan Bekasi Selatan juga tampak pada acara yang dihelat Infokom DPD GOLKAR Kota Bekasi tersebut. Dijelaskan juga dalam kesempatan tersebut, Heri Budi salah satu Pengurus DPD GOLKAR Kota Bekasi didaulat untuk bicara, langkah informal maupun formal yang dilakukan Dr. Rahmat Effendi diperbolehkan dan sah-sah saja dalam menginformasikan hasil survey. "Dari aturan main yang sudah ada, maka muncul kader partai GOLKAR yang direkomendasi ke Jawa Barat, Bapak Dr. H. Rahmat Effendi," katanya yang mencoba memperjelas siapa yang didukung DPD Golkar Bekasi. Dalam keempatan tersebut, Sindula Gunawangsa salah satu pengurus OKK DPD Partai GOLKAR Kota Bekasi mengkonfirmasi, dalam minggu-minggu bulan Juli DPD partai GOLKAR Kota Bekasi diminta DPP Partai GOLKAR untuk membicarakan rekomendasi yang akan dikeluarkan partai GOLKAR untuk pemilu Walikota+Wakil Walikota Bekasi. "Dari DPP minta minggu-minggu ini bicarakan penetapannya," katanya seusai acara konferensi pers. (Don).