BANJIR, WARGA DESAK PERBAIKAN SALURAN AIR

Warga di Perumnas III, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, mendesak pemerintah setempat untuk memperbaiki drainase guna mengantisipasi persoalan banjir.

"Setiap hujan turun lebih dari tiga jam, perumahan kami pasti tergenang air setinggi betis orang dewasa," ujar Dimas Prayoga, warga jalan Bali RT01 RW04 Perumnas III.

Banjir yang melanda kawasan perumnas III itu, terjadi di sepanjang jalan Bali, dan Nusantara. Diperumahan itu, terdapat sedikitnya 300 Kepala Keluarga (KK).

"Penyebabnya, selain saluran air mampet akibat tertimbun lonsoran tanah dan rusak, lebar saluran hanya sekitar 30 sentimeter dengan kedalaman 25 sentimeter, sehingga tidak mampu menampung air hujan," katanya.

Saluran air di perumnas III ini banyak yang rusak dan tertimbun lonsoran tanah, sehingga arus air tidak lancar ketika hujan deras.

Kerusakan drainase di perumahan tersebut, kata dia, sudah berlangsung selama empat tahun terakhir, bahkan warga telah melayangkan surat ke pejabat instansi terkait untuk memperbaiki saluran air tersebut, tetapi belum mendapat tanggapan.

"Sekarang ini, hampir tiap hari Bekasi diguyur hujan deras sehingga ratusan warga menjadi khawatir, karena pekan lalu kawasan ini juga dilanda banjir dengan ketinggian air sekitar 80 sentimeter dan merusak perabotan rumah tangga," katanya.

Menanggapi hal itu, kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air, Kota Bekasi, Agus Syofyan mengatakan perbaikan drainase di Kota Bekasi akan menjadi prioritas dari program Dinas Bina Marga pada 2010.

"Termasuk yang di Perumnas III. Kami akan mencoba untuk menganggarkannya," kata Agus.

Agus mengatakan, pada 2010 dari dana APBD sebesar Rp 200 miliar, senilai Rp 140 miliar akan digunakan untuk Bina Marga dan sebagian dari jumlah itu akan digunakan untuk perbaikan drainase. (Don).

Puluhan PNS Bekasi Terancam Sanksi

Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terancam akan mendapat sanksi administrasi hingga hingga pemberhentian secara tidak hormat. rnrnKini, sebanyak 26 PNS dalam penyelidikan karena bolos pada hari pertama kerja, Senin (4/1/2010) “Nantinya akan ada teguran lisan, tertulis, pernyataan tidak puas, penangguhan gaji berkala, penangguhan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat, hingga pemberhentian bergantung dari kesalahan yang dilakukan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Tjandra Eff endi Utama di Bekasi Dia menjelaskan pada hari pertama kerja. rnrnSetelah liburan Natal dan Tahun Baru, sebanyak 106 dari total 1.032 PNS di lingkungan Pemkot Bekasi diketahui tidak masuk kerja. Dari 106 PNS yang tidak masuk itu, sebanyak 29 di antaranya tanpa keterangan atau bolos, sakit sebanyak 18 orang, cuti 13 orang, dan dinas luar 46 orang. rnrnTjandra Effendi Utama menyatakan yang bisa dikenakan sanksi adalah yang bolos tanpa pemberitahuan, sementara untuk dinas luar mereka tetap melaksanakan tugastugas PNS dan kebetulan ada urusan kedinasan di luar kantornya. rnrn“Seperti Satpol PP, bisa saja mereka melakukan pengawasan di seputar kantor dan dinyatakan dinas luar, begitu juga dengan cuti karena sebelumnya lembur,” ujarnya. rnrnSekda menyatakan libur akhir tahun cukup panjang karena sebelumnya juga sudah ada libur bersama mulai tahun baru Islam (Hijriah) dan Natal. “Kalau dia mau bolos gimana, meski sudah libur bersama dalam beberapa pekan terakhir,” ujarnya.

Tuntut Kompensasi, Warga Bunibakti Blokir Lintasan Truk Pertamina

Warga Desa Bunibakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), menggelar aksi protes dengan memblokir jalan rusak di wilayah setempat akibat proyek eksplorasi migas PT Pertamina, Selasa.

Pantauan di lokasi pukul 14.00 WIB melaporkan, puluhan masyarakat yang tinggal di RT13, 14, 15 RW08, Dusun II, Desa Bunibakti turun ke jalan dan melarang angkutan migas PT Pertamina melintas di jalan Babelan sepanjang 700 meter, yang menjadi jalur perlintasan menuju sumur minyak di Kecamatan Muaragembong.

Warga memblokir kendaraan dengan cara menyimpan sejumlah kursi dan bambu di tengah jalan sambil memasang spanduk yang bertuliskan tuntutan kompensasi dari sejumlah proyek eksplorasi migas PT Pertamina.

"Selama enam tahun PT Pertamina beroprasi, kehidupan warga di sini bukan lebih baik tapi malah sebaliknya jadi tambah berantakan. Buktinya, jalan yang rusak akibat dilindas truk Pertamina belum pernah diperbaiki," kata Kepala Dusun II, Desa Bunibakti, Nursan.

Dikatakan Nursan, ruas jalan tersebut mengalami kerusakan sejak tiga tahun lalu dan hingga kini pemerintah setempat belum pernah melakukan upaya perbaikan jalan. "Awalnya, jalan yang rusak hanya ditambal menggunakan pasir dan batu kapur. Hampir setiap jam kendaraan tonase Pertamina melintas di jalan ini dengan membawa muatan minyak, gas, dan alat berat," katanya.

Dikatakan Nursan, idealnya kendaraan truk PT Pertamina mengambil rute jalan Tanjung Priok-Tarumajaya-Kedungpengawas-Kedungjaya untuk tiba di lokasi sumur tanpa harus melintas di Kecamatan Babelan.

"Saya mewakili warga memberikan batas waktu hingga hari Jumat (8/1/2010) untuk Pertamina mengambil tindakan. Jika imbauan itu tidak dilaksanakan, maka warga akan menutup secara permanen akses jalan bagi truk milik PT Pertamina," katanya.

Secara terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha, mengatakan pihaknya menyayangkan sikap PT Pertamina yang terkesan tidak memiliki perhatian terhadap warga Babelan. "Saya akan bertindak bersama warga Babelan sampai titik darah penghabisan. Jangan sampai terjadi kasus Lapindo jilid II," katanya.

Menurut Muhtadi, aksi tersebut bukan yang pertamakali dilakukan akibat kurang tanggapnya pemerintah daerah mengambil tindakan. "Ini merupakan bukti dari kurang tanggapnya pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap keluhan warga. Mereka kadang menunggu kejadian dulu baru bertindak. Idelanya pemerintah minimal dapat memediasi masyarakatnya dengan PT Pertamina," katanya.

Sementara aksi protes warga berjalan dengan tertib tanpa mengganggu arus transportasi kendaraan umum mau pun roda dua yang melintas di kawasan itu. Warga hanya menyetop sejumlah truk PT Pertamina dan memaksanya memutar agar mengambil jalur Kedungpengawas.(*)

Rusunawa Bekasi Mulai Disewakan

Rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Jalan Underpass Kota Bekasi kini sudah mulai disewa dengan sudah masuknya permohonan 36 warga setempat untuk tinggal di tempat tersebut.

Sekda Kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi, di Bekasi, Selasa, mengatakan, akan menyewakan satu lantai atau 96 unit rusunawa pada tahap awal setelah dilakukan perbaikan dengan dana Rp1,6 miliar.

Rusunawa berlantai empat itu di Bekasi Jaya, kecamatan Bekasi Timur itu sebelumnya telah di cat dan diperbaiki instalasi listrik serta air.

Ia menyatakan, Rusunawa yang mulai dibangun sejak 2005 terlambat dimanfaatkan akibat pemerintah pusat baru menyerahkan ke Pemkot baru-baru ini.

Pada 2007 lalu, Pemkot sempat mengalokasikan dana sebesar Rp1,4 Milyar untuk gardu listrik dan air bersih, namun akibat belum diserahkan pengelolaanya, berdampak pada rusaknya prasarana itu oleh tangan jahil.

"Usai perbaikan, kita segera akan mengumumkan kepada warga yang berkeinginan tinggal di sana. Kita sangat sesalkan adanya pihak-pihak yang mengambil beberapa peralatan di rusunawa hingga mengganggu fasilitas seperti listrik dan air," ujarnya.

Ia mengatakan, rumah susun itu akan disewakan dengan harga terjangkau, agar warga masyarakat bisa terbantu mendapatkan rumah layak huni di lokasi strategis dengan harga murah.

Aparatnya kini telah menetakpan skema nilai sewa yang wajar dan tidak memberatkan, namun bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli derah (PAD).

"Kebetulan ada beberapa Rusunawa yang sudah digunakan di daerah lain, dan kita akan pelajari bagaimana konsep sewanya," ujar Tjandra.

Untuk pengikatan sewa menyewa, nantinya ada beberapa aturan yang harus disetujui bersama antara penyewa dan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Rusunawa.

Kontrak itu akan ditandatangani bersama yang memuat beberapa klausul tentang hak dan kewajiban, sementara penyewa dipastikan penduduk ber-KTP Kota Bekasi.

"Kita pasti menolak kalau warga dari luar Kota Bekasi. Penyewa harus membuktikan diri memiliki KTP Kota Bekasi dan pegawai UPTD-lah yang menyeleksi calon penghuni," ujarnya.(Don).

Puting Beliung Hancurkan 400 Rumah di Bekasi

Sedikitnya 400 rumah warga di Kelurahan Cikiwul dan Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), hancur akibat diterjang angin puting beliung, Selasa.

Elia (27), warga RT01 RW02, Kelurahan Ciketing Udik, Bantargebang kepada ANTARA, mengatakan peristiwa
tersebut bermula saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang sekitar pukul 16.00 WIB.

"Saat itu saya sedang tidur di rumah, tiba-tiba muncul angin kencang sebanyak dua kali. Angin pertama, sempat membuat asbes atap rumah saya terbang, lalu selang beberapa menit muncul angin kedua yang mengakibatkan pohon-pohon tumbang dan menimpa rumah saya," katanya.

Kejadian itu, kata dia, sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah untuk meyelamatkan diri agar tidak tertimpa puing bangunan dan pohon ke sejumlah lokasi yang aman.

"Saat itu hujan masih cukup deras, sehingga rumah saya digenangi air setinggi 60 centimeter karena tidak ada asbesnya. Barang saya seperti TV, handphone, dan tempat tidur, terendam air," katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh M. Ridwan (41) penghuni kontrakan di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang. "Sebanyak 12 kontrakan di tempat saya semuanya hancur. Khususnya asbes rumah yang terbang terbawa angin," katanya.

Tidak hanya itu, kata dia, bahkan sebagian dinding ada yang retak tertimpa pohon yang tumbang akibat tiupan angin. Sejumlah penghuni kontrakan tidak sempat mengamankan sejumlah barang berharga milik mereka dari hujan.

"Bila ditaksir kerugian saya bisa mencapai lebih dari Rp5 juta. Sebab motor saya yang masih kredit tertiban asbes hingga pecah dibagian `body` depan," katanya.

Ridwan mengaku bingung untuk mencari tempat pengungsian sementara hingga proses perbaikan kontrakannya rampung dilakukan. "Saya bingung mau tinggal dimana, sebab saya di sini hanya sendirian saja," kata Ridwan karyawan swasta di Cikarang.

Secara terpisah, Kapolsek Bantargebang, AKP Burhanudin, mengatakan berdasarkan hasil pengamatan pihak di lokasi, total bangunan rumah yang rusak di Kelurahan Ciketingudik mencapai 302 rumah, sementara di Kelurahan Cikiwul sebanyak 62 rumah.

"Namun jumlah itu hanya perhitungan sementara kami hingga pukul 23.00 WIB. Besok kami akan lanjutkan lagi penyisiran bangunan yang rusak di lapangan," katanya.

Dikatakan Burhanudin, Kepolisian Resor Metropolitan (Polrestro)Bekasi telah menerjunkan 30 anggotanya untuk tahap awal penanganan bencana. "Masing-masing RW kami tempatkan 5 anggota untuk berpatroli mengantisipasi gangguan Kamtibmas, sebab listrik secara otomatis dipadamkan oleh PLN sehingga rawan terjadi gangguan," katanya.

Penanganan pertama musibah tersebut, kata dia, adalah dengan mengangkat kayu dan puing bangunan yang berserakan di jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan. Selanjutnya menentukan lokasi pengungsian sementara.

"Kami menetapkan lokasi pengungsian sementara di Kantor Kelurahan Ciketingudik sebagai Posko Koordinasi. Sehingga masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal sementara mau pun persediaan makanan dapat datang ke lokasi itu," katanya.

Camat Bantargebang, Yayan Yuliana, mengatakan pihaknya belum mengidentifikasi adanya korban dalam musibah itu. "Kemungkinan terjadinya korban kecil, sebab jika menurut perkiraan saya skala kerusakannya masih relatif sedang dan ringan," katanya.

Kerusakan rumah warga, kata dia, diakibatkan mayoritas bangunan di kawasan itu menggunakan bahan kayu sebagai penyangga bangunan sehingga mudah roboh. "Saya belum dapat menaksir berapa jumlah kerigian yang diderita warga akibat musibah ini," katanya.(Don).

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA DAN PELAYANAN RSUD BEKASI KURANG SEHAT

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS)

Semester I Tahun 2009 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPK) mendapatkan beberapa catatan yang harus diperhatikan. BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara menemukan 24 kasus pada pengelolaan RSUD Bekasi. Hasil pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan mengaudit empat rumah sakit umum daerah (RSUD), yaitu RSUD Kota Bekasi, RSUD Waled Cirebon, RSUD Kudus, dan RSUD Dr. H. Soewondo Kendal, yang merupakan pemeriksaan pada Semester II Tahun 2008.

Selain itu, pada Semester II Tahun 2008, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada 36 rumah sakit daerah. Sebanyak 32 laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah dimuat dalam IHPS II Tahun 2008 dan empat LHP dimuat dalam IHPS I Tahun 2009. Empat LHP tersebut adalah pemeriksaan kinerja atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi.

Pencapaian kinerja pelayanan kesehatan RSUD Kota Bekasi Tahun 2007 termasuk dalam kategori kurang sehat. Selain itu ditemukan kelemahan pada aspek pelayanan, mutu pelayanan dan keuangan yang dapat menghambat pencapaian kinerja RSUD Kota Bekasi.

Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah terhadap RSUD Bekasi adalah sebagai berikut; jumlah kasus ada 24 kasus dengan total nilai kerugiaan Rp. 21 milyar lebih dengan rincian temuan ketidak efektifan ada 21 kasus (potensi kerugiaan Rp. 20 milyar lebih), potensi kerugiaan negara ada 1 kasus (potensi kerugian Rp. 268 juta lebih) dan kekurangan penerimaan ada 2 kasus (potensi kerugiaan Rp. 716 juta lebih).

Kerugian dan kekurangan penerimaan menyebabkan dan diakibatkan dari ketidak patuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan kinerja juga menunjukkan masih adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah atau potensi kerugian daerah yang terjadi di perusahaan, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya kekayaan daerah atau perusahaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya.

Kasus potensi kerugian daerah terdiri dari satu kasus senilai Rp268,62 juta di RSUD Kota Bekasi, yaitu adanya piutang yang tidak tertagih atas pelayanan kesehatan rawat inap yang diberikan oleh RSUD Kota Bekasi yang belum diterima pembayarannya. Siti Rahma direktur eksekutif dari Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Kebijakan (LP2K) melihat pemkot Bekasi masih tidak konsekuen dengan visi misinya.

Emma, panggilan Direktur Eksekutif LP2K, membandingkan dengan langkah kebijakan pendidikan yang jauh lebih maju. “Seharusnya patokan Pemkot Bekasi visi misi. Sehingga pemkot memiliki critical match dalam mengejawantahkan visi misi. Tidak bisa satu misi melangkah jauh, sedang misi yang lain terbengkalai.” tegasnya. Selama ini ternyata kota Bekasi, menurut Emma, masih suka “beli” berita baik. Orang diberitahu melalui media bahwa RSUD berprestasi baik. Kenyataannya catatan BPK RI kondisinya kurang sehat.

Perlunya evaluasi menyeluruh dilakukan pemkot Bekasi dan barang tentu RSUD Bekasi dalam mengelola institusi kesehatan tersebut. Kesehatan adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat. Emma mencontohkan hasil pemeriksaan yang mendapati ratusan balita di kota Bekasi terinveksi HIV/ AIDS. Tentunya hal itu menjadi musibah dalam pembangunan masyarakat di kota Bekasi. (Don).

Masih Banyak Jalan Rusak Dibiarkan

Kondisi ruas Jalan Kalimanggis Jati Sampurna, Jalan Lurah Mamat Jati Sampurna, dan Jalan Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, dibiarkan rusak parah. Separuh badan jalan yang menjadi akses dari Kota Bekasi ke wilayah selatan perbatasan Kota Bekasi dengan Kota Depok dan perbatasan utara dengan Kabupaten Bekasi berlubang besar.

Dalam pemantauan Ekspos Rakyat jalan-jalan tersebut sudah tidak layak digunakan dan berbahaya dimusim penghujan, tetapi perbaikan tidak kunjung dilaksanakan. Selain itu, saluran air (drainase) tidak memadai sehingga air meluber ke jalan. Kerusakan jalan paling parah di ruas menuju perbatasan Kecamatan Tarumajaya, sepanjang 300 meter.

Warga menyebutkan, kerusakan di ruas jalan ini sudah terjadi lebih dari dua tahun silam. Keluhan atas buruknya kondisi Jalan Kalimanggis dan Kaliabang Tengah juga sudah berulang kali dikirimkan warga ke Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas Pekerjaan Umum dan juga DPRD Kota Bekasi. Sayang belum dianggarkan dan pada anggaran pemeliharaanpun tidak mendapatkan bantuan untuk perbaikan sementara.

Jalan Kalimanggis yang rusak parah dan berlubang, antara lain di depan lapangan dekat komplek Hankam, Jalan Lurah Mamat setelah kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna, di sekitar persimpangan Pondok Ungu Permai, Bekasi Utara, dan jalan ke perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi. Jalan menjadi berbahaya bagi pengendara karena, setelah diguyur hujan, tergenang air dan bahkan berlumpur.

Lubang besar di tengah jalan Kalimanggis menurut warga sekitar beberapa kali sempat terjadi kecelakaan. Dijalan Kaliabang para pengendara sepeda motor kesulitan melewati Jalan. Pelintas dari Kecamatan Tarumajaya memilih memutar jalan, melintasi jalan kompleks perumahan Taman Harapan Baru, atau menyisir jalan kampung di Kelurahan Kaliabang Tengah. Upaya serupa juga dilakukan pengemudi mobil pribadi. (Don).