Pemkot Bekasi Terima Penghargaan Menteri Keuangan

Bekasi - Pemerintah kota Bekasi menerima penghargaan dan dana insentif Rp. 18,5 milyar dari Departemen Keuangan (depkeu). Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi kerja pemkot Bekasi, terutama kinerja keuangan/ administrasi, kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut H. Mochtar Mohamad Penghargaan itu menambah panjang perbendaharaan penghargaan yang diraih kota Bekasi dalam tahun 2009. Ia berharap penghargaan itu memacu semangat semua pegawai, baik staf maupun pejabat dilingkungan pemkot Bekasi. Ia juga mengharapkan pemkot Bekasi bisa semakin maju di masa mendatang.

"prestasi itu merupakan hasil kerja keras semua pihak. Penghargaan dan dana insentif itu diserahkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain kota Bekasi, ada 50 daerah lain yang menerima penghargaan serupa", kata H. Mochtar Mohamad disela-sela acara lepas sambut Kapolres Metro Bekasi.

Walikota menegaskan, penghargaan itu merupakan salah satu bukti bahwa pengelolaan keuangan kota Bekasi bagus. Walikota meminta para pejabat agar terus meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang agar kota Bekasi juga meraih prestasi lainnya. (Dony SMUTs).

Proyek Terminal Megah Kota Bekasi Gagal

Bekasi - Pembangunan terminal termegah di Asia seluas 15 hektar yang direncanakan Pemerintah kota Bekasi gagal diwujudkan. Pasalnya, investor yang bersedia menanamkan modal untuk proyek terminal senilai Rp. 1 trilyun, mundur.

Padahal, pembangunan terminal yang memadai di wilayah kota Bekasi kini mendesak. Sebab, kondisi terminal yang sekarang ada di Jl. Ir Djuanda Bekasi sudah tidak layak. Terminal seluas 1,3 hektar tersebut tidak memadai lagi dan mendesak sesuai perkembangan pembangunan di Kota Bekasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Bekasi Dadang Hidayat mengakui bahwa rencana pembangunan terminal termegah di Asia gagal, karena investor yang semula bersedia membangun dengan dana lebih dari Rp. 1 trilyun, mundur. Investor tidak kunjung membebaskan lahan terminal di daerah Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

"Lokasi yang ditentukan saat itu di Bojong Menteng, namun batal. Apalagi investor belum membebaskan lahan. Kalau rencana itu tetap dilaksanakan, maka anggarannya pasti bertambah besar karena harga tanah juga terus naik.Sampai saat ini belum bisa dipastikan dimana akan dibangun terminal pengganti terminal induk", katanya.

Dijelaskan, rencana pembangunan terminal termegah berdasarkan keputusan DPRD kota Bekasi tahun 2004. Saat itu, ada beberapa investor yang bersedia membangun terminal dengan fasilitas lengkap tersebut. Setelah dikaji, ternyata PT. Hastel yang dianggap mampu mengerjakan proyek itu dengan hak guna pakai (HGP) selama 30 tahun. Setelah 30 tahun pengelolaan terminal akan diserahkan kepada pemkot Bekasi.

Namun, sebelum proyek dikerjakan dan bahkan pembebasan lahanpun belum dilakukan, investor itu mundur. Alhasil, pembangunan terminal termegah itu pun gagal. (Dony SMUTs)

Sampah Bantar Gebang Hasilkan Listrik 120 Kva

Bekasi - Sampah di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi kini berhasil diolah menjadi tenaga listrik oleh PT Gikoko Kogyo dengan produksi awal 120 kilo volt ampere (KVA).

Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kota Bekasi Dudy Setiabudhi di Bekasi, Minggu, mengatakan distribusi listrik kepada masyarakat di lingkungan TPST sebesar 60 KVA sudah resmi dilakukan beberapa waktu lalu bekerja sama dengan PLN, sementara sisanya untuk perusahaan pengolah.

"Bila sebelumnya sampah di TPST Bantar Gebang telah diolah menjadi pupuk kompos sekarang pemanfaatnya makin meluas untuk keperluan menghasilkan energi listrik," ujarnya

Sampah yang diolah menjadi energi listrik tersebut berlokasi di sumur batu. Pemanfaatan sampah dan pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan Gikoko Kogyo dan dukungan organisasi kesehatan dunia.

Dari sampah tersebut dihasilkan gas metana sebagai salah satu gas yang dapat menyebabkan pemanasan global hingga menyebabkan permukaan ozon jadi rusak dan kini melalui proses pengelolahan gas bisa menjadi bahan bakar penghasil listrik.

Melalui pengoperasian tenaga listrik di TPA Sumur Batu tersebut, Pemkot Bekasi mendapatkan manfaatnya dengan dana carbon credit dari badan dunia PBB yang akan disalurkan ke pihak yang mampu mengurangi pemanasan global.

"Perusahaan mendapatkan 83 persen dan pemkot 17 persen, namun dana itu turun setelah melalui proses verifikasi dan prosedur adminstrasi," ujarnya.

Dampak pengolahan sampah modern ini, tentunya akan dapat mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang bersih dan makin dikenal di nusantara melalui terobosan pemanfaatan sampah.

Sekda kota Bekasi Tjandra Utama Effendi menyatakan berterima kasih atas keberhasilan mengolah sampah yang menghasilkan gas metan menjadi energi listrik.

Ia menyatakan, aparat pemkot siap membantu manajemen perusahaan agar usulan mendapatkan dana carbon credit bisa terealisasi.

"Dana itu juga akan dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi TPST. Keberhasilan perusahaan patut diberi apresiasi dan dukungan," ujarnya.(*)

Dana Sampah Untuk Pendidikan Gratis di Bekasi

Bekasi - Dana hasil pengolahan sampah yang mengandung gas metan tinggi hingga menyebabkan penipisan lapisan ozon menjadi bahan ramah lingkungan melalui proses "landfill gas flaring" akan digunakan untuk mendanai pendidikan gratis di kota Bekasi.

"Kita perkirakan setiap tahun gas metan yang diolah bisa mencapai 50 ribu ton dengan kompensasi sebesar 10 euro setiap ton. Dana yang terkumpul sebesar 10 persen akan menjadi milik Pemkot Bekasi," kata Kepala Badan Pengelola Dampak Lingkungan Hidup Daerah Kota Bekasi, Dudi Setiabudhi, di Bekasi.

Dana yang menjadi hak Pemkot Bekasi itu akan masuk pos penerimaan lain-lain dalam APBD dan selanjutnya digunakan untuk mendanai pendidikan gratis dalam menunjang program wajib belajar sembilan tahun dan pemeriksaan gratis di puskesmas-puskesmas.

Ia mengatakan, dana yang disediakan oleh PBB tersebut diperkirakan bisa diterima setidaknya pada triwulan III 2009 karena pabrik pengolahannya sudah selesai dan siap beroperasi ditempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Bila seluruh persyaratan yang ditetapkan lembaga PBB tersebut terpenuhi berarti dana yang didapat mencapai 500 ribu euro.

Sepuluh persen dari dana itu untuk Pemkot Bekasi, tujuh persen untuk warga sekitar tempat sampah dan 83 persen untuk investor.

Dudi mengatakan, pada tiga bulan 2009 terhitung April-Juni akan dilakukan registrasi, setelah itu dilakukan validasi dan dicek oleh validator lembaga PBB untuk mengetahui berapa sampah yang dibakar.

"Dana itu baru bisa diterima dari lembaga PBB bila sudah terpenuhi delapan proses, dimulai menyusun tim, studi kelayakan sampai mendapatkan "certified emision reduction"," katanya.

Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad, menyatakan, telah melakukan pencanangan mendanai pendidikan gratis dari kompensasi sampah yang diolah menjadi bahan ramah lingkungan.

Mochtar mengatakan, Pemkot Bekasi telah mendapat berkah atas banyaknya sampah baik dari Jakarta maupun sampah dihasilkan penduduk setempat dan ternyata bila diolah mampu memberikan kontribusi cukup besar.

Pendidikan gratis di kota Bekasi memerlukan biaya cukup besar mencapai puluhan miliar rupiah per tahun, dan bila kegiatan pengolahan sampah berjalan lancar serta validasi usai dilakukan, maka dana tersebut menjadi berkah tak terhingga bagi warga Bekasi.

Ia menyatakan warga masyarakat kota Bekasi tidak perlu malu hati atas kontribusi sampah untuk membiayai pendidikan gratis selama diperoleh dengan cara benar dan sumber dananya justru berasal dari lembaga dunia.

Pengelolaan sampah di Kota Bekasi dananya murni berasal dari investor Jepang, Kogyo, dengan mendapatkan pengelolaan selama 30 tahun dan 83 persen dari hasil kompensasi PBB atas pengelolaan gas metan tersebut.(*)

Bekasi Gandeng Perusahaan Singapura Garap Gas

Bekasi - Pemkot Bekasi, melalui BUMD yang baru dibentuk, menggandeng perusahaan gas asal Singapura, Foster Oil and Energy Pte. Ltd, untuk menggarap eksploitasi gas di daerah Jati Raden, Kecamatan Jaka Sampurna.

Ketua dewan pengawas BUMD Gas Kota Bekasi, Dudy Setyabudhi, Minggu mengatakan, investor yang digandeng sangat berpengalaman dibidang eksplorasi dan eksploitasi gas sehingga dari cadangan yang fisibel itu bisa diperoleh pemasukan besar bagi daerah.

"Pertamina bilang prospek gas yang ada di Jati Raden besar, tapi berapa MMCF potensinya saya kurang hapal dan potensi ini sudah diketahui sejak lama namun belum digarap," ujarnya.

Dudy yang juga kepala badan pengendalian lingkungan hidup Kota Bekasi itu menegaskan, dari hasil studi kelayakan dengan investor nantinya akan diketahui peran yang akan diambil oleh BUMD apakah ikut serta menanam modal agar bagi hasil lebih besar atau hanya mendapat 10 persen saja tanpa ikut terlibat didalamnya.

Dudy menyatakan resiko dalam bisnis migas cukup tinggi tapi melalui perencanaan matang setelah dikonsultasikan dengan dewan nantinya baru bisa diputuskan peran dari pemerintah daerah.

"Kalau tidak terlibat dalam pengelolaanya (sleeping partner), bagian yang kita peroleh kecil dan bila ikut menanam modal investasi yang dibutuhkan besar. Diantara dua alternatif itu kita belum tentukan sikap," ujarnya.

Untuk menunjang kegiatan BUMD Migas, direksi menurut Dudy mengusulkan modal awal sebesar Rp5 Milyar yang akan dikelola manajemen. Pengesahan modal awal itu perlu mendapat pengesahan dari DPRD melalui peraturan daerah.

Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Sutriono, menegaskan, anggota dewan sangat mendukung kerjasama yang dilakukan dalam menggarap potensi gas yang dimiliki Kota Bekasi.

Ia mengingatkan agar potensi yang ada itu harus bisa memberikan hasil optimal dengan memposisikan peran dari BUMD pada tempat yang tepat.

Anggota dewan dari PKS itu menegaskan, kebutuhan gas di Indonesia sangat tinggi sehingga pasarnya besar dan eksploitasi gas selama tidak menimbulkan resiko apapun perlu diduung.

Ia minta agar direksi mempelajari secara detil potensi gas dengan melibatkan ahlinya serta mengkaji kebutuhan investasi, serta kemungkinan mendapatkan pemasukan bagi PAD baik bila tidak menyertakan modal atau dengan menyertakan modal. (*)

Badan Lingkungan Hidup Bekasi Tegur Dua Perusahaan

BEKASI, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi menegur dua perusahaan pengolah kelapa sawit karena diduga membuang limbah yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan.

Menurut Kepala BPLH Kota Bekasi Dudy Setyabudhi di Bekasi, Minggu (1/11), BPLH telah memberi peringatan keras kepada manajemen kedua perusahaan, yaitu PT B dan PT D, yang beroperasi di Bekasi Utara.

“Seharusnya dalam dokumen Amdal, limbah yang dibuang ke media lingkungan tidak boleh melebihi ambang batas.

Kedua perusahaan itu IPAL-nya tidak berfungsi optimal, sehingga terjadi pencemaran di Kali Bekasi Utara,” kata Dudy.

Keduanya minta waktu untuk memperbaiki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimilikinya. Satu perusahaan hampir selesai perbaikan IPAL-nya, dan satu lagi baru akan selesai akhir Desember.

Ia mengatakan pihaknya akan menggunakan Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup yang baru disahkan sebagai pengganti UU Nomor 32 Ttahun 2009, sehingga sanksi berat seperti penutupan operasi pabrik bisa dilakukan apabila membandel.

Dudy mengatakan ada sungai di Kota Bekasi yang tercemar hingga mengakibatkan ribuan ikan mati akibat kekurangan oksigen.

Pihaknya menemukan adanya kandungan total suspension solid (TSS), biology oxygen demand (BOD), dan dissolved oxygen (DO) yang melebihi ambang batas, sehingga ikan kekurangan oksigen.

Sementara itu, BPLH membutuhkan dana 2,5 miliar rupiah untuk mendirikan laboratorium sehingga kegiatan pemeriksaan limbah dan bahan dapat dilakukan.

“Kalau kita punya laboratorium sendiri, selain bisa untuk keperluan intern juga memenuhi permintaan pemeriksaan dari pihak lain dan menjadi sumber penghasilan bagi daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan alat-alat laboratorium harganya cukup mahal. Misalnya harga satu alat saja ada yang sampai 700 juta rupiah.

Dana 2,5 miliar rupiah tersebut hanya untuk keperluan pembelian peralatan sementara untuk pembangunan fisik kantor laboratorium diperlukan pengadaan dana tersendiri.

BEKASI PERLU BERHIAS

Sementara itu Muhamad Dony dari Lembaga Pengkajian dan Pendidikan Kebijakan Publik (LP2KP) melihat Kota Bekasi perlu melakukan pembenahan. Target untuk mandapatkan piala adipura pada tahun 2010 perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas kebersihan dan kerapian penataan daerah kota.

"disana-sini masih banyak sampah berserakan dan billboard kosong serta taman tak terawat perlu diperhatikan", ungkapnya menilai keinginan kota Bekasi meraih Piala Adipura. Salah satu contoh, Dony mengingatkan, taman dekat bantaran kali depan Cyber Park. Disana tamannya tidak terawat. Ada billboard kosong yang sangat tidak nyaman untuk dilihat.

Beberapa daerah slum area diantaranya di Pekayon, kampung dua ratus dan sepanjang bantaran kali malang membutuhkan perhatian instansi terkait. Sehingga target untuk mendapatkan Adipura bukan hisapan jempol lagi.

Penataan arel GOR dan stadion Bekasi juga membutuhkan perhatian khususnya dalam hal kebersihan dan keindahan. Banyak Pagar bolong dan sampah berserakan sangat jauh dari kata nyaman untuk dilihat. Prestasi sebagai salah satu daerah metropolitan bersih dengan diraihnya piagam adipura, seharusnya memotivasi seluruh instansi untuk bahu-membahu meningkatkannya.