MARTIN HUTABARAT: PENGADILAN TIPIKOR DI DAERAH DIBUAT KARENA PEMBERANTASAN KORUPSI HARUS MERATA

Usulan pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) di daerah dianggap kurang tepat. Pasalnya, keberadaan Pengadilan Tipikor di tiga daerah luar Jakarta masih sangat efektif. "Pengadilan Tipikor di daerah dibuat karena pemberantasan korupsi harus merata. Kekhawatiran bila Pengadilan Tipikor terpusat, maka biaya menjadi tinggi," ujar Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat saat ditemui usai acara diskusi Polemik Sindo Radio, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (5/11/2011). Menurut Martin, ketimbang dibubarkan, lebih baik dilakukan evaluasi terhadap kinerja majelis hakim pengadilan Tipikor. Sebab, banyak dari vonisnya justru membebaskan koruptor. "Kalau putusan vonis itu sifatnya materi, jadi MA yang memikirkan bagaimana mengawasi, karena hakim di bawah dia. Yang juga harus disoroti adalah rekrutmen hakim khusus Pengadilan Tipikor,"pungkas Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra ini. Seperti diketahui, kini Pengadilan Tipikor berada di 33 provinsi sesuai amanat Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Namun ternyata sejumlah Pengadilan Tipikor memutus bebas terdakwa korupsi. ICW merilis, saat ini sudah 40 terdakwa kasus korupsi divonis bebas di Pengadilan Tipikor daerah. Mereka yang diputus bebas diantaranya Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad, Bupati Subang nonaktif Eep Hidayat dan Wakil Walikota Bogor Ahmad Ru’yat yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. Pengadilan Tipikor Samarinda membebaskan tujuh anggota DPRD Kutai Kartanegara nonaktif terkait kasus korupsi dana operasional APBD senilai Rp2,98 miliar. Di Pengadilan Tipikor Semarang, hakim membebaskan Direktur Utama PT Karunia Prima Sejati, Oei Sindhu Stefanus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIAK) online di Kabupaten Cilacap-Jawa Tengah. (*).

KY PANTAU SIDANG TIPIKOR DI DAERAH

Komisi Yudisial (KY) mengaku telah melakukan sejumlah langkah terkait polemik putusan bebas oleh Pengadilan Tipikor di daerah. KY telah menginstruksikan anggotanya di daerah untuk memperketat pengawasan terhadap setiap persidangan tipikor. "KY meminta jejaring yang ada di daerah untuk memberi perhatian khusus terhadap persidangan korupsi di daerah," ujar juru bicara KY, Asep Rahmat Fajar saat dihubungi detikcom, Jumat (4/11/2011) malam. "Memberi perhatian dengan cara memantau terus-menerus dan secara intensif persidangan perkara korupsi di daerah," imbuhnya. Dikatakan Asep, hal ini sudah berlangsung semenjak putusan bebas dijatuhkan Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad. KY langsung meminta anggotanya di daerah untuk secara khusus memantau persidangan di daerah. "Tujuannya mudah-mudahan bisa terdeteksi dari awal kalau ada kejanggalan,' tutur Asep. Selain itu, KY juga terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait pengawasan hakim-hakim tipikor yang ada. "Konteks koordinasinya kami saling memberi informasi," terang Asep. Di sisi lain, KY tengah dalam kajian khusus soal fenomena vonis bebas Pengadilan Tipikor di daerah. Kajian yang juga dikoordinasikan dengan MA ini dimaksudkan untuk mencari pokok permasalahan dalam polemik vonis bebas tersebut. "Kita dalam pendalaman dengan Mahkamah Agung. Tapi tidak bisa diberitahukan secara detil kepada publik. Yang jelas kami sudah ada upaya, melalui kajian kita akan melihat solusi terbaiknya apa," tandasnya. (*).

PENGADILAN TIPIKOR DI DAERAH MULAI DIRAGUKAN

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah-daerah menuai kecaman karena banyak membebaskan terdakwa kasus pidana korupsi. Sebulan belakangan ini, vonis bebas terhadap terhadap terdakwa korupsi memang semakin marak dan menjadi semacam tren di berbagai daerah. Fenomena itu lantas memunculkan wacana pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah. Banyak kalangan mengusulkan, Pengadilan Tipikor cukup ada satu di pusat, yaitu di Jakarta. Alasannya, kontrol di pusat terhadap kasus-kasus korupsi dinilai lebih ketat dibanding di daerah. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengungkapkan, wacana pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah juga sempat disinggung dalam pertemuan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Hukum dan HAM. “Sempat kami perbincangkan, apakah tidak lebih baik dan lebih bermanfaat apabila Pengadilan Tipikor hanya di Jakarta,” kata Denny dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 5 November 2011. Menurutnya, wacana itu harus didalami lebih jauh lagi. “Kami sedang menimbang itu. Apapun keputusannya, nanti akan mengarah ke upaya yang lebih efektif untuk memberantas korupsi,” ujar Denny. Yang jelas, imbuhnya, jika Pengadilan Tipikor di daerah nantinya jadi dibubarkan, maka hal itu harus dilakukan melalui revisi UU Pengadilan Tipikor. Selasa, 11 Oktober 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memutus bebas terdakwa Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad. Itu adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan Tipikor di Indonesia, terdakwa korupsi diputus bebas murni. Mochtar sebelumnya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta atas 4 perkara korupsi yang dituduhkan atasnya, yakni suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi, suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 5,5 miliar. Sepekan kemudian, Senin 17 Oktober 2011, Bupati nonaktif Lampung Timur, Satono, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Satono adalah terdakwa korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai Rp. 119 miliar. Hanya selisih sehari Rabu 19 Oktober 2011, giliran mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya, yang divonis bebas. Pekan berikutnya, Selasa 25 Oktober 2011, Bupati nonaktif Kepulauan Aru, Thedy Tengko, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Ambon. Thedy menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kepulauan Aru tahun 2006 senilai Rp. 42,5 miliar. Terakhir, Pengadilan Tipikor Samarinda memutus bebas beberapa terdakwa kasus korupsi dana operasional anggota DPRD Kutai tahun 2005. Para terdakwa yang diputus bebas itu antara lain Ketua DPRD Kutai Kartanegara nonaktif Salehudin, Anggota DPRD nonaktif Suryadi, Suwaji, Sudarto, Rusliandi, Abu Bakar Has, dan Abdul Sani. Kasus korupsi yang melibatkan mereka disebut merugikan negara sebsar Rp. 2,9 miliar. (*).

PENINGKATAN KINERJA, PEMKOT DAPAT APRESIASI

Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bekasi mendapat apresiasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Saat dihubungi via phone cell, Rosihan Anwar anggota Komisi C dari fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa peningkatan tersebut merupakan hasil dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya. Peningkatan sebesar 14% lebih di tahun ini, merupakan aspektasi menggembirakan bagi pemerintah Kota Bekasi. Hal ini disebabkan dalam dua tahun terakhir Kota Bekasi selalu mengalami defisit anggaran. Rosihan berharap pimpinan daerah dapat menciptakan kenyamanan pada seluruh birokrat dalam pelaksanaan roda pemerintahan. "Kalau birokrasi nyaman dalam tugas, insya Allah target seberat apapun akan terasa ringan." Katanya. Kota Bekasi dengan visi Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan, dikatakan Rosihan, membutuhkan kerja keras seluruh pihak. "Suasana kerja yang nyaman bagi seluruh pegawai pemerintah daerah dapat menumbuhkan semangat dalam melayani masyarakat." Imbuh Rosihan Anwar. Peningkatan APBD Perubahan sebesar Rp. 270 milyar merupakan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendinamiskan pemerintahan. Pemerintah Kota Bekasi harus mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat. Selain PAD yang meningkat, anggaran dari alokasi umum yang bertambah juga merupakan bukti adanya peningkatan kinerja. Rosihan berharap peningkatan tersebut juga dapat diikuti serta dipertahankan transparansi anggaran yang selama ini membuat APBD dapat meningkat. "Transparansi pemasukan dan pengeluaran pasti akan dapat terus meningkatkan kualitas APBD Kota Bekasi." Katanya. Pentingnya kejujuran dalam pengelolaan anggaran APBD, menurut Rosihan, dapat dipastikan dapat meningkatkan pemasukan daerah. (Don).

HUJAN BERPENGARUH, PROYEK BARU SELESAI 38%

Pekerjaan proyek Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) tahun 2011 sudah menyelesaikan 38 persen dari keseluruhan pekerjaan. Dari Rp. 160 milyar nilai proyek fisik baru seperempat yang sudah berhasil dikerjakan, baik yang ditenderkan maupun ditunjuk langsung. Hal itu dikatakan Nurul Furqon, kepala bidang Tata Air dinas Bimarta Kota Bekasi. Iklim pancaroba ikut berpengaruh pada pelaksanaan proyek tahun ini yang dinilainya agak terlambat. Curah hujan dan intensitasnya membuat beberapa pekerjaan terhenti. "Hujan tahun ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan". Kata Furqon. Agar cepat kering, katanya, dibutuhkan panas matahari yang cukup sehingga pekerjaan cepat kering. Hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir sangat mengganggu pekerjaan. Pekerjaan banyak yang harus dihentikan karena tiba-tiba hujan mengguyur lokasi pekerjaan. "Hujan sangat berpengaruh pada hasil pekerjaan tahun ini." Katanya. Oleh sebab itu, jelas Nurul Furqon, masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasil pekerjaan proyek-proyek fisik tahun 2011. "Waktu tinggal 1 bulan lagi, baru 38% pekerjaan yang selesai. Mohon doa warga kota Bekasi agar pekerjaan bisa selesai dengan baik." Imbuhnya. (Don).

PERWAKILAN PENGUSAHA DAN PEKERJA TIDAK SEPAKAT, PENETAPAN UMK KOTA BEKASI ALOT

Pembahasan penetapan Upah Minimum Kota Bekasi tahun 2012 yang melibatkan Dewan Pengupahan setempat dengan perwakilan pekerja dan pengusaha setempat berlangsung alot. "Sepekan sejak penetapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp. 1.351.309 pada pekan lalu, tiga pertemuan yang digelar sesudahnya selalu berakhir dengan jalan buntu," kata Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Bekasi, Diana Fajarwati, di Bekasi, Sabtu (5/11), seperti dikutip Antara. Menurut dia, pada rapat terakhir yang digelar Jumat (4/11) malam, di gedung Disnaker Kota Bekasi, Perwakilan pekerja dan pengusaha tidak sepakat dalam hal pengelompokan industri sehingga pembahasan tak berlanjut ke penetapan UMK. "Hampir setiap tahun ada saja hal yang tidak disepakati perwakilan pengusaha dan karyawan sehingga pembahasan kerap terkendala. Namun perdebatan itu tak boleh diperpanjang dan harus segera menemukan titik temu karena hari ini batas akhir penentuan besar UMK untuk kemudian dilaporkan ke provinsi," katanya. Dikatakan Diana, pekerja meminta tiga industri yang bergerak di sektor tekstil, produksi biskuit, dan kimia digolongkan ke kelompok dua, bukan kelompok UMK. Alasannya, ketiga perusahaan tersebut tergolong besar dengan karyawan lebih dari seribu orang dan jumlah ekspor dan produksi yang tinggi. "Dengan kriteria tersebut, ketiga perusahaan itu layak masuk Kelompok II yang tak lagi menggaji karyawannya sesuai UMK, tapi lebih," katanya. Sementara itu, Perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bekasi, Ade Riskandar mengatakan pengajuan tiga industri tersebut sudah berdasarkan kajian yang dilakukan pekerja. "Perusahaan telah kami ajak untuk mengikuti juga kajian tersebut, tapi selalu mengulur waktu dan akhirnya tak menyetujui hasilnya," katanya. Sementara perwakilan pengusaha meminta pengelompokan itu tak dilakukan tahun ini karena membutuhkan kajian khusus yang dilakukan pihak kompeten. (*).

PEKERJA DAN PIMPINAN PERUSAHAAN POWER STEEL LAWAN PETUGAS

PT. Power Steel Mandiri, perusahaan peleburan besi dan baja di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, ditutup aparat Satpol PP, karena melakukan pencemaran. Penutupan ini berlangsung ricuh dengan perlawanan pekerja dan pimpinan perusahaan itu. PT. Power Steel Mandiri ini terletak dekat kompleks pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Proses penutupan pada Jumat (4/11/2011) digagalkan ratusan pekerja dan pimpinan perusahaan. Sebelumnya, Pemkab Tangerang memutuskan untuk menutup pabrik itu berdasarkan surat Bupati Tangerang. PT. Power Steel Mandiri dianggap membuat polusi, juga terindikasi mencuri air di Sungai wilayah Cikupa. Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kabupaten Tangerang, Desi Herawaty mengatakan, surat peringatan ketiga kali sudah dilayangkan. "Jadi hari ini adalah final. Ini sebagai tindak lanjut perintah Bupati Tangerang, yang memerintahkan agar menutup sementara pabrik tersebut. Sampai pabrik memiliki hasil laboratorium," katanya. Direktur Perencanaan PT. Power Steel Mandiri Thomas Wihongko mengatakan, Bupati Tangerang Ismet Iskandar tidak berhak menutup pabriknya. "Ada 5.000 perut (pekerja) di sini. Memang siapa yang mau bertanggung jawab kepada mereka. Lagipula yang belum dilengkapi surat hanya empat mesin. Kenapa 10 mesin diminta ditutup. Ada apa ini," ujar Thomas Wihongko. Pantauan detikcom, meski sudah diminta ditutup. Sampai pukul 16.00 WIB, pabrik tersebut tetap melaksanakan aktivitas seperti biasa. Aksi dorong-dorongan antara Satpol PP dengan pekerja pun sempat terjadi. (*).

AIRIN JANJI SEGERA PERBAIKI INFRASTRUKTUR JALAN

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, menyatakan kondisi jalan di kota pemekaran Kabupaten Tangerang itu masih sangat memprihatinkan. Karena itu dirinya berjanji untuk segera memperbaiki. "Jalan di Kota Tangerang Selatan yang dalam kondisi rusak panjangnya sekitar 400 km. Karenanya harus diperbaiki secara bertahap," ucapnya, Jumat (4/11). Menurut Airin, saat ini pihaknya sedang berupaya untuk melakukan percepatan perbaikan. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar. "400 km jalan yang rusak merupakan jalan kota, jalan desa, dan jalan kelurahan," ujarnya. Menurut Airin, jalan rusak yang ada di desa maupun di kelurahan yang akan diperbaiki, merupakan jalan di luar jalan provinsi. "Perbaikan infrastruktur menjadi skala prioritas, dan itu sudah dianggarkan dalam APBD 2012," ucapnya. Perbaikan jalan tersebut, kata Airin dilakukan secara bertahap, karena disesuaikan dengan kekuatan APBD Tangsel. "Yang jelas target jalan yang akan diperbaiki pada tahun 2012 mendatang sekitar 50 hingga 100 kilometer," katanya. Pantauan Warta Kota, salah satu jalan yang sedang diperbaiki berada di Jalan Jati Jelupang, Serpong Utara. "Sudah lebih dari dua minggu mas diperbaiki, mau dicor beton," ujar Santo, warga setempat. Jalan Jati Jelupang yang menuju komplek perumahan Villa Melati Mas, sudah rusak bertahun-tahun. Jika hujan biasanya jalan sepanjang 200 meter itu seperti kubangan kerbau. Sementara jalan sekitar seperti Pondok Jagung Timur sudah dicor beton setahun lalu. Sebelumnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 106 miliar untuk memperbaiki infrastruktur di tahun 2011 ini. Dengan perincian, Rp. 76 miliar untuk pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan dengan 123 pekerjaan, lalu Rp. 30 miliar untuk penanganan masalah drainase, normalisasi kali dan penanggulangan banjir dengan 100 pekerjaan. Dana Rp. 76 miliar itu untuk memperbaiki 57,15 km jalan kota dan jalan poros serta pemeliharaan sejumlah jembatan. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota (Bapeda) Tangerang Selatan, Eddy Malonda, mengungkapkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dan pembebasan lahan mengalami penambahan Rp. 56 miliar untuk APBD Rp 2012. (*).

PEMKOT TANGSEL SAMBUT BAIK REVITALISASI 5 STASIUN

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyambut baik rencana program yang siap digulirkan Kementerian Perhubungan Edolf E Mangindaan terkait revitalisasi sarana dan prasarana stasiun kereta api. Termasuk bagi lima stasiun yang berada di daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini karena pemerintah daerah belum lama ini pernah mengajukan perbaikan. “Kita pernah mengirimkan surat untuk pemerintah pusat yang meminta semua stasiun yang ada di Tangerang Selatan fasilitasnya diperbaiki,” ungkap Wali Kota Airin Rachmi Diany, saat mendampingi Mangindaan meninjau proyek jalur ganda (double track) di stasiun Rawa Buntu, Serpong, Kamis, (03/11/2011). Airin menjelaskan, salah satu penyebab kemacetan di kota-kota besar termasuk di wilayah penyangga ibukota ini akibat kurang berimbangnya antara jumlah kendaraan yang terus bertambah. Sementara penambahan itu tidak diimbangi dengan kapasitas jalan yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu diterapkan langkah pelayanan sistem transportasi untuk solusi mengurai kemacetan. Solusi itu adalah mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan menghimbau untuk beralih ke moda transportasi massal lainnya dalam hal ini Kereta Api. Airin menyadari, jika mengalihkan kebiasaan masyarakat untuk mau menggunakan sarana angkutan umum masih terkendala akan terbatasnya sarana dan prasarana stasiun kereta api. Di wilayah Kota Tangerang Selatan sendiri terdapat lima titik, yaitu stasiun Serpong, Rawa Buntu, Sudimara, Jurang Mangu, dan Stasiun Pondok Ranji. “Lima Stasiun yang ada di wilayah Tangerang Selatan banyak memiliki keterbatasan. Antara lain masih minimnya aksesibilitas dari dan keluar stasiun juga terbatasnya lahan parkir.” paparnya. Airin mengaku optimis, jika proses revitalisasi sarana dan prasarana di lima stasiun kereta api yang ada diwilayah kerjanya bisa segera terealisasi. Sesuai dengan keterangan yang langsung diperolehnya dari Mangindaan, bahwa program tersebut telah menjadi skala prioritas pemerintah pusat. Mengingat salah satu masalah krusial di wilayah Kota Tangerang Selatan adalah kemacetan lalu lintas pada berbagai titik. “Oleh karena itu kita optimis dengan adanya kunjungan pak Menteri Perhubungan ke Stasiun Rawa Buntu ini, revitalisasi stasiun kereta api di wilayah Tangerang Selatan segera direalisasikan,” ujarnya sambil melemparkan senyuman. (*).

PENGGUNA JALAN INDUSTRI MINTA KEMACETAN DIKURANGI

Kemacetan di Jalan Raya Industri, Cikarang Pusat, membuat jengkel pengguna jalan. Mereka meminta agar ada solusi sehingga kemacetan bisa dikurangi. “Jumlah kendaraan memang juga sudah banyak. Baik dari jenis truk, angkutan umum, kendaraan pribadi maupun motor. Tumplek semua di sini,” kata Riki, pengguna jalan. Disebutkan, kemacetan parah hampir tiap jam kerja. Entah juga karena kendaraan yang banyak, juga karena disipling pengendar yang kurang. “Banyak angkot ngetem di sembarang,” katanya. Gangguan kemacetan ini juga terjadi saat terjadi demo karyawan. Jika pendemo menutup jalan maka bisa dipastikan dampaknya ke mana-mana. Hal ini terjadi beberapa hari lalu yang menyebabkan kemacetan yang mengular dari pintu Tol Cikarang Barat sampai ke Jababeka dan arah Lemahabang. Dampak kemacetan juga berimbas kepada akses tol. Antrean kendaraan yang sudah masuk ke jalur Cikarang Barat semakin panjang. Pengguna jalan mengharapkan ada solusi jika terjadi kemacetan. (*).

HEWAN KURBAN BERMASALAH DITARIK DARI LAPAK

Pemerintah kota (Pemkot) Depok melakukan Sidak ke sejumlah lapak hewan kurban di seluruh wilayah ini. Dari 241 lapak, dengan jumlah hewan qurban 15.484 ekor, sekitar 993 ekor dinyatakan tidak layak untuk di jual. Nur Mahmudi Ismail, Walikota Depok mengatakan, mendekati hari raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Perternakan, dan Perikanan Depok serentak melakukan sidak terhadap hewan qurban di tujuh kecamatan. Pengawasan yang dilakukan meliputi pemeriksaan kesehatan hewan kurban sehari sebelum hari raya. Dari 241 lapak yang ada, ditemukan 6,4 persen hewan kurban yang bermasalah. Ditemukan 446 ekor hewan kurban yang belum cukup umur, cacat sekitar 5, kekurusan 48 ekor, sakit kulit 30, terjangkit penyakit flu 173, dan gangguan pencernaan 12 ekor Sekitar 993 ekor hewan bermasalah itu akan dilakukan ditarik dari pasaran.”Untuk hewan qurban yang mengalami kekurusan kita akan memberikan obat langsung di tempat,” ujar Walikota didampingi Eka Bachtiar, Kepala Dinas Pertanian, Perternakan, dan Perikanan Kota Depok, Jumat (4/11) Nur Mahmudi menambahkan, sehari sebelum Hari Raya Idul Adha, katanya, pihaknya mendapat dukungan tenaga bantuan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang akan memeriksa kualitas daging hewan kurban setelah dilakukan pemotongan. “Hewan qurban yang dinyatakan baik dan layak diqurban akan dipasang pin bertuliskan ‘sehat’,” paparnya. (*).

PERCIKAN KOREK PENYEBAB KEBAKARAN PASAR BAYAM

Tiga kios di Pasar Bayam, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (4/11) malam ludes dilalap api. Insiden itu melukai seorang pemilik kios. Ia mengalami luka bakar saat hendak menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran setiba di lokasi langsung menyemprotkan air. Mengingat bangunan yang semi permanen membuat api cepat merambat dari satu kios ke kios lain. Api pertama kali muncul dari kios tambal ban yang menjual bensin eceran akibat terkena percikan korek. Sempat terjadi ledakan yang membuat warga panik dan berhamburan keluar. (*).

TANGGAL 8 NOVEMBER SIDANG PERDANA PERSELISIHAN PILGUB BANTEN

Sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2011, akan digelar Selasa 8 November mendatang, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan jadwal sidang MK, sidang pertama digelar sekira pukul 14.00 WIB, sesuai dengan surat keterangan No 114/PHPU.D-IX/2011 dengan pemohon, Wahidin Halim, dan Irna Narulita. WH-Irna, akan ditemani kuasa hukumnya, Utomo A. Karim T dan kawan-kawan. Adapun termohon sidang pertama adalah KPU Provinsi Banten. Sidang kedua, beragendakan pemeriksaan perkara dengan pemohon, Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki. Ditemani kuasa hukumnya, Irfan Rifa'i dan kawan-kawan. Adapun yang menjadi termohon adalah KPU Provinsi Banten. Sidang dengan pemeriksaan perkara selanjutnya, diajukan oleh Dwi Jatmiko dan Tjejep Mulyadinata (pasangan calon independen). Ditemani kuasa hukumnya, Syarifuddin P. Simbolon dan kawan-kawan, dengan termohon KPU Provinsi Banten. Terkait jadwal sidang MK itu, kuasa hukum WH-Irna, Patra M Zen mengaku, pihaknya sudah mengetahui jadwal sidang yang ditetapkan. Dalam sidang MK itu, Patra mengaku sudah menyiapkan 2 tuntutan yang ditujukan kepada pasangan terpilih Pilgub Banten 2011, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno. "Mereka telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif. Kami mengajukan permohonan agar MK memutus pasangan nomor 1 didiskualifikasi," tegasnya keras, kepada wartawan. Dengan kata lain, pihaknya meminta MK menetapkan pasangan nomor dua sebagai pemenang Pilgub Banten, sesuai perolehan suara terbanyak. Jika permohonan tersebut ditolak, Patra meminta Majelis Hakim dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) namun dengan tidak menyertakan pasangan nomor satu. "Jadi peserta PSU hanya diikuti dua pasang kandidat nomor dua dan nomor tiga," terangnya. Alasan PSU dengan hanya menyertakan dua kandidat, menurutnya karena kandidat nomor urut 1 menang atas dasar kecurangan. Jika diikut sertakan lagi, akan kembali curang. Diberitakan sebelumnya KPU Provinsi Banten telah menetapkan pasangan Atut-Rano sebagai pemenang atas dua kandidat. Namun keputusan itu ditolak dua kandidat lain dengan alasan banyak terjadi kecurangan. (*).

BONEKA MASKOT SEA GAMES DARI KOTA BEKASI

Pengrajin merchandise maskot Sea Games ke-26 kewalahan mengerjakan pesanan panitia. Sea Games Palembang dan Jakarta tersebut. Anang Sandjaya mengatakan bahwa panitia memberi batas waktu 3 hari padanya untuk menyelesaikan pesanan, (3/11). Dalam pengerjaan pesanan, kata Anang, secara khusus pihaknya mengontrak 300 tenaga kerja dengan beberapa pekerjaan khusus. Diantaranya pembentukan boneka dan kemampuan menjahit rapi untuk finishing boneka. Boneka berbentuk komodo tersebut ditetapkan menjadi maskot Sea Games ke-26 yang diantaranya sudah mulai hari ini digelar. "Merchandise berbentuk boneka yang dibuat sedianya akan diserahkan pada atlet selain mendali." Kata Anang. Usaha rumahan yang dikelola Anang berlokasi di Rawalumbu, Kota Bekasi. Boneka Komodo tersebut secara khusus dibuat sebagai merchandise atlet. Seperti diketahui, Komodo merupakan maskot Sea Games ke-26 Palembang dan Jakarta. Sedangkan souvenir yang bisa dibeli para penonton atau pengunjung Sea Games ke-26 dibuat secara terpisah. "Kami mengutamakan pesanan panitia Sea Games." Kata Anang. Kota Bekasi memang terkenal menjadi salah satu daerah industri pembuatan boneka yang cukup dikenal. Bantar Gebang dan Rawalumbu merupakan wilayah yang banyak terdapat sentra-sentra industri boneka. (Don).

JABATAN WAKIL BUPATI AKAN DIKOSONGKAN

Jabatan Wakil Bupati Tangerang yang diisi oleh Rano Karno akan kosong setelah aktor kawakan tersebut menang Pemilihan Umum Kepala Daerah Banten. KPU Banten telah menetapkan pasangan nomor urut 1, Ratu Atut Chosiah-Rano Karno, itu sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih 2011-2016. Dengan ‘perginya’ Rano Karno, jabatan Wakil Bupati Tangerang secara otomatis akan kosong. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pengusung Rano Karno dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2007 lalu memastikan tidak akan mengajukan kader untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Tangerang pengganti Rano Karno. ”PDIP Kabupaten Tangerang membiarkan jabatan wakil bupati kosong sampai masa jabatan habis,” ujar Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Tangerang, Muhlis, Selasa, 1 November 2011. Rano Karno adalah Wakil Bupati Tangerang yang berpasangan dengan Ismet Iskandar yang dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tangerang periode 2008-2013. Sikap yang diambil PDIP Kabupaten Tangerang sebagai partai pengusung Rano Karno karena sesuai dengan aturan. "Ada aturan yang menyatakan jika kurang 18 bulan sisa jabatan kepala daerah dari partai pengusung tidak diisi," kata Muhlis. Jika dihitung masa jabatan, kata Muhlis, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati tinggal 10 bulan lagi." "2013 sudah dilakukan pemilihan bupati lagi," katanya. Meski kehilangan salah satu kader eksekutif di Kabupaten Tangerang, menurut Muhlis, PDIP tetap konsisten mengawal hingga masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang habis. "PDIP tetap akan bersikap kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat," katanya. Menurut Muhlis, masa 10 bulan ini, Kabupaten Tangerang hanya akan dipimpin oleh Bupati Tangerang Ismet Iskandar. "Kami yakin Bupati mampu menyelesaikan tugas sampai akhir jabatannya tanpa didampingi wakil,” katanya.

WARGA BEKASI KHAWATIR BANJIR DATANG

Musim hujan ini membuat warga di Pondok Gede Permai (PGP) khawatir. Pasalnya, adanya tanggul sejauh ini telah mampu menghilangkan kekhawatiran warga. “Alhamdulillah, tidak jebol atau bocor. Kalau air naik, baru ketahuan bocor atau tidaknya. Sekarang khan tidak naik,” kata Tarto, pengurus RW 10 di PGP. Tarto menyebut sudah belasan tahun tinggal di kawasan tersebut. Setiap musim hujan selalu saja khawatir kalau luapan Kali Bekasi melebihi ketinggian tanggul. Disebutkan, pada Minggu (30/10) malam air sempat naik. Namun, tidak sampai melewati batas. Bahkan, kalau disebut masih sangat rendah dibanding muka jalan di perumahan. “Pintu air ini masih berfungsi. Sehingga kami lebih nyaman,” katanya. Warga yang lain berharap tanggul tetap mampu menampung air jika terjadi hujan terus-menerus. Sebab, ini yang menjadi kekhawatiran warga, jika valomenya besar takut air meluber ke perumahan sehingga menyebabkan banjir. Di kompleks tersebut terdapat lebih dari 1.000 KK. Jika air Kali Bekasi meluap, maka ratusan rumah akan tergenang. Ketinggian tanggul saat ini melebihi atap rumah. Beberapa tahun lalu tanggul sempat bocor, dan tahun sebelumnya juga pernah air melebihi tanggul sehingga banjir tak bisa dihindari. Di kompleks tersebut juga dipasang 3 pintu air yang berfungsi mengontrol aliran air. Jika hujan dan air kali rendah maka pintu itu dibuka. Jika air kali naik, maka pintu harus segera ditutup. Fungsi vital pintu air ini menyebabkan warga ekstra ketat mengawasi. Namun, meski begitu perangkat ungkit pintu air ini sempat hilang. Baik di pintu 2 dan 3 gir ungkit maupun besi penahan sempat hilang sehingga tidak bisa dipakai. Hilangnya perangkat pintu air ini menyebabkan warga berswadaya membeli penggantinya. “Sebelum Lebaran hilang. Kita beli hampir Rp4 juta. Kalau nunggu bantuan kelamaan, bisa-bisa kebanjiran dulu,” katanya.

PAJAK KENDARAAN NAIK

Wajib pajak yang mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Samsat Kota dan Kabupaten Bekasi, kaget karena pajak yang harus dibayar mereka naik mencapai 16 persen. “Tahun kemarin bayar hanya Rp 200 ribu, sekarang mencapai Rp 232 ribu,” kata Rudi Haerudin, 26, Kp. Dua, Jakasampurna, Bekasi Barat. Hal serupa juga disampaikan Ny. Murniati, 30, warga Kampung Bulu Desa Setiamekar, Tambun Selatan. Dia hanya membawa uang pas ke kantor Samsat Kabupaten Bekasi, terpaksa balik lagi, padahal denda yang sekarang tidak ada toleransi lagi. “Kalau tanggalnya lewat sehari saja sudah kena denda,” katanya. Hj. Iska Wahyuni, Kacab Pelayanan Dispenda Jawa Barat Kabupaten Bekasi dan Doni Balnadi Koerdi, Kacab Dispenda Jabar Kota Bekasi senada mengatakan pihaknya baru menerima pengumuman kenaikan pajak. Menurutnya kekecewaan wajib pajak wajar karena mereka baru tahu, apalagi kenaikannya mencapai 16 persen. Di dua wilayah ini kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) berlaku mulai 31 Oktober 2011. PKB-nya 1,75 persen dari nilai kendaraan, sebelumnya hanya 1,5 persen. Menurut Iska, hal yang baru adalah denda keterlambatan. “Kalau dahulu satu hari dengan setahun sama istilahnya, tetapi sekarang sehari sampai satu bulan 2 persen. Jadi terlambat beberapa bulan tinggal dikali dua,” tandasnya. Denda toleransi, mulai kemarin dihilangkan dan atas batas 30 hari tidak ada toleransi hari libur atau hari yang diliburkan. “Maksudnya kalau PKB-nya habis pas hari libur, kalau dibayar esoknya kena denda 2 persen,” lanjutnya. Penyesuaian itu bertujuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Karenanya ada pajak progresif kepada pemilik kendaraan lebih dari satu. Kendaraan kedua dikenakan pajak 2,25 persen dari nilai PKB, kendaraan ketiga 2,75 persen, keempat 3,25 persen dan kelima 3,75 persen. “Itu berlaku untuk satu nama satu alamat,” jelas Iska. Doni Balnadi Koerdi, Kacab Dispenda Jabar Kota Bekasi mengatakan kenaikan itu khusus untuk yang berada di wilayah Jawa Barat.

400 KM JALAN DI TANGSEL RUSAK

Sepanjang 400 kilometer jalan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, masih rusak parah. Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany. "Kondisi jalan yang masih rusak dan harus segera diperbaiki Pemerintah Kota Tangsel, masih 400 kilometer lagi," ujarnya kepada okezone, di Pamulang, Selasa (1/11/2011). Ditambahkan, jalan tersebut terbagi menjadi jalan kota, jalan desa, dan jalan kelurahan. Adapun skala prioritas yang harus segera diperbaiki merupakan jalan desa dan kelurahan. "Karena jalan itu bukan jalan provinsi. Saat ini, Pemkot Tangsel sedang melakukan percepatan perbaikan. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar," tambahnya. Dijelaskan, anggaran perbaikan infrastruktur jalan, akan ditanggung dalam APBD 2012. Adapun target perbaikan jalan di tahun 2012, sepanjang 50-100 kilometer. "Tentu kita tidak bisa memperbaikinya secara langsung. Kita akan lakukan secara bertahap, karena disesuaikan dengan kekuatan APBD Tangsel," terangnya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, tampak sejumlah jalan masuk kampung, mulai dilakukan perbaikan dengan pemasangan conblock berikut dengan perbaikan saluran airnya.

PELANGGAN PDAM TIRTA KERTARAHARJA JENGKEL

Kejengkelan ribuan warga Kota Tangerang atas pelayanan buruk PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang direspon DPRD Kota Tangerang dengan mendesak BUMD Kabupaten Tangerang itu serius memberi layanan. Sejumlah pelanggan PDAM TKR Kabupaten Tangerang kemarin menilai desakan DPRD Kota Tangerang yang disampaikan Ketuanya Herry Rumawatine sangat positif. “Layanan buruk yang telah terjadi sejak bertahun-tahun lalu itu memang harus disoal DPRD, kan yang rugi warga Kota Tangerang,” kata Radiyah, warga Sukamanah. Ditambahkan Imron, warga Babakan Perintis, sebaiknya pernyataan desakan perbaikan kualitas jangan hanya diramaikan melalui koran saja, tetapi ada tindaklanjut dari DPRD Kota Tangerang mengambilalih pelayanan air bersih bagi warga Kota Tangerang yang selama ini disepelekan PDAM Kabupaten Tangerang. KERUH DAN BAU Sebelumnya Herry Rumawatine, Ketua DPRD Kota Tangerang kepada wartawan mendesak peningkatan layanan PDAM Kabupaten Tangerang kepada puluhan ribu warga Kota Tangerang yang menjadi pelanggannya. Diakuinya hingga saat ini air yang dikucurkan PDAM Kabupaten Tangerang masih keruh dan berbau, bahkan sering macet. Sebab itu, Herry lalu mendesak agar PDAM Tirta Benteng (TB) yang menjadi BUMD Kota Tangerang mengambilalih layanan air PDAM kepada puluhan ribu warga itu. PDAM TB bisa meminjam dana ke Bank Indonesia atau bekerjasama swasta sebagai upaya pengambilalihannya

JURU PARKIR TANGSEL DAPAT HONOR BULANAN

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mewacanakan memberikan honor bulanan bagi juru parkir yang bekerja di wilayah tersebut. Hal ini terkait upaya mendongkrak pendapat asli daerah dari retribusi parkir. "Kami sedang membahas mengenai agar juru parkir di Tangerang Selatan mendapat honor," kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan Nurdin Marzuki di Tangerang. Nurdin mengatakan, dengan diberikannya honor setiap bulan, maka juru parkir tersebut tidak akan lagi melakukan pungutan liar. Masyarakat juga nantinya tidak akan merasa terbebani karena harus membayar parkir karena semuanya sudah ditangani pemerintah daerah. "Saat ini, regulasi tersebut masih kami bahas dan lihat untung ruginya karena pemberian honor juga dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja," katanya. Ia menjelaskan, saat ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan sedang melakukan pengawasan terhadap juru parkir. Pasalnya, pendapatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya sebesar Rp 34 juta dari perparkiran. "Semestinya, pendapatan dari parkir mencapai Rp 400 juta," katanya. Terkait dengan wacana pemberian honor tesebut, sekarang tengah dilakukan persiapan guna membentuk koordinator juru parkir di setiap kecamatan. Sebelumnya sebanyak 51 juru parkir di Kota Tangerang Selatan, Banten, akan mendapatkan seragam dan kartu pengenal dari pemerintah daerah. "Mulai bulan Desember, sebanyak 51 juru parkir di Kota Tangerang Selatan akan mendapatkan seragam," kata Nurdin Marzuki. Para juru parkir juga akan diberi pentungan. "Seragam dinas itu diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk perhatian Pemkot Tangsel karena juru parkir statusnya telah dilegalkan," katanya. Menurut Nurdin, saat ini pendataan juru parkir di kecamatan lainnya sedang dilakukan. Sebanyak 51 juru parkir yang sudah ada saat ini akan bekerja di wilayah Serpong dan Pamulang. "Di Pamulang baru delapan juru parkir yang ilegal dan 43 juru parkir di Serpong. Sisanya masih didata," katanya.

KPU BANTEN TETAPKAN ATUT+RANO SEBAGAI PEMENANG PILGUB BANTEN

Pasangan calon gubernur dan wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno memenangi Pemilihan Gubernur Banten 2011 dengan meraih 49,64 persen suara, demikian ketetapan rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten. Rapat pleon dalam rangka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dan penetapan calon terpilih Pilgub Banten di Serang itu, Ketua KPU Banten Hambali mengatakan, KPU Banten menetapkan Atut Chosiyah dan Rano Karno sebagai pasangan terpilih gubernur dan wakil gubernur Banten periode 2012 sampai 2017. "Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pilgub Banten 2011, pasangan calon gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan calon wakil gubernur Rano Karno memperoleh suara terbanyak," kata Hambali. Dengan demikian, kata dia, KPU Banten menetapkan pasangan itu sebagai pasangan terpilih pada Pilgub Banten yang dilangsungkan pada 22 Oktober 2011. KPU mengumumkan bahwa Ratu Atut-Rano Karno meraih 2.136.035 suara atau 49,65 persen, Wahidin Halim-Irna Narulita memperoleh 1.674.957 suara atau 38,93 persen dan pasangan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki memperoleh 491.432 suara atau meraih 11,42 persen dari total suara sah 4.302.424 suara. Rapat pleno terbuka KPU Banten tersebut dihadiri Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, namun kedua calon gubernur yang lain tidak mengikutinya. Para saksi kedua pasangan yang tidak hari juga tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tersebut.(*)

PASIEN RSUD DEPOK MEMBLUDAK

Setiap awal pekan, Senin sampai Rabu, pasien yang berobat di RSUD Kota Depok, Jawa Barat, membeludak. Rata-rata jumlah pasien pada awal pekan mencapai 300 orang per hari. Lantaran kapasitas ruang tunggu terbatas, keluarga pasien menunggu sampai di teras depan rumah sakit. "Memang setiap awal pekan selalu begini. Kami kewalahan karena jumlah tenaga medis dan sarana rumah sakit tidak sebanding dengan jumlah pasien yang datang," tutur Kepala Seksi Pelayanan non-Medis RSUD Kota Depok M Khalid, di Depok. Jumlah pasien meningkat pada awal pekan karena mereka tidak bisa berobat saat hari libur. Rumah sakit membuka pelayanan pukul 07.00 sampai pukul 14.00, dari Senin sampai Sabtu. Beberapa poliklinik, sepeti Poliklinik THT (telinga, hidung, dan tenggorokan) dan Poliklinik Mata, tidak membuka pelayanan setiap hari. Akibatnya banyak pasien yang kemudian menunggu pada awal pekan sehingga terjadi penumpukan. Dari 11 polikliknik di RSUD Depok, Poliklinik Penyakit Dalam paling banyak didatangi pasien yang jumlahnya mencapai 100 orang per hari. RSUD Depok terletak di Jalan Raya Mochtar Sawangan, Kecamatan Sawangan. Rumah sakit ini menjadi tumpuan, baik warga Depok bagian barat maupun Parung (Kabupaten Bogor).

KPK PERCEPAT EVALUASI KASASI M2

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) mempercepat evaluasi dan pengiriman kasasi Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad yang divonis bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. "Kasasi sedang kita persiapkan dalam waktu dekat akan kita kirim ke KPK kita tidak ingin berlama-lama, tetapi kita juga masih melengkapi bukti-bukti dan hal lain,"Kata Wakil Ketua KPK M.Jasin, Jumat. Evaluasi Evaluasi itu melibatkan penyidik dan penuntut untuk menjadi bahan kasasi ke Mahkamah Agung. Mochtar, yang dijerat empat perkara korupsi, divonis bebas oleh majelis hakim yang dipimpin Azharyadi. Oleh jaksa penuntut, politikus PDI Perjuangan ini dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp639 juta. M. Jassin optimistis bukti yang diajukan dalam kasasi sangat kuat. Dengan bukti tersebut, sangat mungkin Mochtar bakal masuk penjara. "Makanya, kami akan melihat keterangan-keterangan saksi mana yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah," tambahnya. Vonis bebas Mochta menuai banyak kecaman salah satunya Indonesia coruption watch (ICW). Menurut ICW kasus Mochtar adalah bagian dari kasus yang ditangani Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan sudah divonis bersalah. ICW menilai vonis tersebut adalah putusan diluar dugaan karena Mochtar dijerat dengan dakwaan subsider empat kasus sekaligus. Bahkan KPK menyertakan 320 alat bukti dengan 43 saksi. Dalam dakwaannya, Mochtar dituntut 12 tahun penjara dengan empat dakwaan perkkara korupsi yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp5,5 miliar. Perkaranya antara lain kasus suap Adipura tahun 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi tahun 2009, suap kepada anggota BPK dan penyalahgunaan anggaran makan dan minum.

PETUGAS DISPERA SIDAK HEWAN KURBAN

Petugas dari Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi yang diterjunkan untuk memeriksa kondisi hewan kurban yang dijajakan di seantero kota menjelang Idul adha 1432 Hijriah mendapati hewan yang belum cukup umur untuk dikurbankan. Namun petugas dari Dispera Kota Bekasi tak dapat melarang pedagang bersangkutan menjajakan hewan belum cukup umur tersebut karena bukan kewenangannya. “Kami diterjunkan untuk memeriksa kondisi hewan kurban, mulai dari kesehatannya hingga kelengkapan fisiknya. Usia hewan kurban pun turut kami periksa, tapi saat ditemukan ada yang belum cukup umur, kami tak dapat melarang penjual menajajakannya. Sebab ada saja yang membeli karena keterbatasan dana,” ucap Kepala Seksi Bina Usaha Peternakan dan Perikanan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispera Kota Bekasi Wadi Rimal. Wadi menyampaikan hal tersebut di sela pemeriksaan terhadap hewan kurban yang dijajakan di Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Menurut Wadi, hewan kurban belum cukup umur tersebut ditemukannya dijajakan pedagang di Jalan Pekayon Raya, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Sebanyak 18 dari 107 ekor sapi yang dijajakan diketahui belum cukup umur. “Secara fisik mungkin memang tidak terlihat karena cukup besar, tapi saat diperiksa giginya, gigi serinya belum terbentuk dua pasang,” kata Waldi. Kelengkapan gigi seri merupakan cara untuk mengetahui umur hewan. Pada sapi, dua pasang gigi seri menandakan hewan tersebut sudah cukup umur. Sementara pada kambing dan domba, minimal sepasang gigi seri yang sudah terbentuk. “Supaya lebih yakin, pembeli harus memerhatikan gigi hewan yang akan dibeli. Jangan tertipu tampilan fisik yang sekilas besar saja,” katanya.

KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) KOTA BEKASI TAHUN 2012 NAIK

Besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Bekasi untuk tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6 persen. KHL Kota Bekasi untuk tahun 2012 sebesar Rp. 1.351.309,00. Sementara KHL tahun 2011 sebesar Rp. 1.275.000,00. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Abdul Iman mengatakan, penentuan KHL tersebut merupakan hasil kesepakatan antara instansinya dengan pengusaha, dan pekerja. Akan tetapi, meskipun besaran KHL meningkat, tidak ada jaminan UMK Bekasi tahun 2012 akan naik pula. "Penentuan UMK harus melalui pertemuan tiga pihak kembali. Kami upayakan UMK tahun depan setidaknya memenuhi 100 persen KHL, lebih baik lagi kalau lebih. Namun kepastiannya harus disetujui pihak-pihak yang terlibat," ucap Iman. Iman merinci, besaran KHL yang telah disepakati itu merupakan hasil survei atas sejumlah kebutuhan pokok yang dilakukan di Pasar Bantargebang, Pasar Baru, dan Pasar Kranji. Harga pada bulan September yang dijadikan acuannya. Adapun yang disurvei sebanyak 46 item, sesuai aturan yang tertera pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Sebelumnya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bekasi meminta agar item yang disurvei ditambah karena banyak yang belum terakomodasi dalam Permen tersebut. "Aspirasi SPSI kami tampung dan sampaikan ke pemerintah pusat. Namun sebelum ada arahan baru, survey kami lakukan secara normatif, mengacu pada Permen yang berlaku," kata Iman. (Don).

LAPORAN NEWS JERSEY BULAN OKTOBER 2011

Selama Oktober 2011 berita di News Jersey dibuka sebanyak 4.118 kali. Selama 23 Oktober-30 Oktober 2011 berita "WH-IRNA SIAPKAN 20 PENGACARA GUGAT PILGUB" dibuka sebanyak 96 kali.

Selama oktober pembuka terbanyak ndonesia (2,922), Amerika Serikat (364), Rusia (45), Jerman (26), Malaysia (12), India (3), Singapura (3), Thailand (3), Kolombia (2), Mesir (2).

KECAMATAN RAWA LUMBU PIONER PENGHIJAUAN LINGKUNGAN

Masyarakat Rawa lumbu antusias menyambut donasi 2.000 pohon mahoni yang diberikan Perseroan Jasa Marga pada acara K-3 yang diselenggarakan di areal sekitar pinggiran kali pertemuan sungai Cileungsi dan Cikeas (jalan Baru). Sekitar seribu lebih kader penghijauan Kecamatan Rawa Lumbu melaksanakan apel Bekasi Hijau mulai dari lingkungan sekolah, perkantoran, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja sampai warga perumahan tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut (30/10). Mumu Mujiawan selaku ketua pelaksana Bekasi Hijau Kecamatan Rawa lumbu menegaskan harapan seluruh masyarakat Rawa lumbu untuk membuat lingkungan pemukiman di Kota Bekasi pada umumnya menjadi asri, rindang dan hijau. "Sebuah harapan terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman dihuni." katanya seusai menyampaikan laporan di depan peserta Apel. Dalam apel tersebut Plt. Walikota Bekasi mengucapkan terima kasih pada Perseroan Jasa Marga yang telah memberikan kontribusi berupa bibit pohon mahoni sebanyak 2.000 pohon. "Saya berharap kedepan Jasa Marga mau menghijaukan seluruh daerah areal jasa marga. Mulai dari perbatasan tol DKI Jakarta dan Kota Bekasi, sampai daerah yang berbatasan dengan Kabupaten." kata H. Rahmat Effendi. Dalam kesempatan tersebut Plt Walikota Bekasi menyampaikan rasa salut dan kekagumannya atas pertisipasi seluruh komponen masyarakat pada program Bekasi Hijau. Dengan spontan Plt. Walikota turun dari podium dan berbicara di tengah terik panas pagi untuk menghormati seluruh peserta apel. Hal tersebut mendapat aplaus dari seluruh peserta apel. Plt. Walikota mengingatkan masyarakat Rawa lumbu akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga, merawat dan bahkan seluruh kegiatan yang ada dilingkungan. Hal itu, katanya, diwaktu yang akan datang akan membuat masyarakat kota Bekasi terjauhi dari bahaya banjir, kerusakan lingkungan dan ancaman lainnya. Hadir juga dalam kegiatan tersebut tokoh masyarakat, Plt. Sekda Kota Bekasi Rayendra Sekarmaji, Budiman Sopanji, dan pejabat teras lainnya. Secara simbolik Plt. Walikota dan direktur Perseroan Jasa Marga menanam 2 bibit pohon mahoni untuk mengawali penanaman 2.000 pohon mahoni. (Don).

Plt. WALIKOTA BEKASI TUTUP TMMD KE-87

Plt. Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, pimpin upacara penutupan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-87 dan TMKK ke-25 Kodim 0505 Jakarta Timur-Kodim 0507 Bekasi di Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi (30/10). Dalam sambutan, Plt. Walikota Bekasi membacakan amanat Pangdam Jaya/ Jayakarta. Program Bakti TNI yang dilaksanakan oleh pemerintah, kementerian dan lembaga pemerintahan Non Kementerian serta pemerintah Daerah bersama masyarakat, dilaksanakan secara sinergis dan terintegrasi. "Program TMMD merupakan salah satu upaya alternatif percepatan pembangunan di daerah." Tegas Rahmat dalam intonasi kuat. TMMD, dikatakan dalam amanat tersebut, dijadikan sarana perekat bangsa dengan banyak memberikan manfaat besar, baik bagi prajurit TNI maupun warga masyarakat tempat kegiatan digelar. Adanya komunikasi dan interaksi sosial antara prajurit dengan masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dapat dilihat manfaatnya secara langsung. Lebih lanjut, kegiatan TMMD ke-87 hendaknya dapat dipelihara, dirawat serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Sehingga apa yang dibangun memiliki usia pakai lebih lama." Kata Plt. Walikota dalam amanatnya. Hadir dalam penutupan TMMD ke-87 diantaranya Asrem, Dandim 0505, Dandim 0507, pejabat jajaran TNI AL dan TNI AU, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi H. Sutriono dan H. Yusuf Nasih, pejabat dilingkungan pemerintah kota Bekasi. Pada penutup amanat penutupan TMMD, Plt. Walikota Bekasi mengucap syukur atas terselenggaranya TMMD ke-87 dan berterimakasih pada seluruh prajurit TNI. Selesai acara secara khusus Plt. Walikota Bekasi menyalami komandan upacara. (Don).