HISTORICAL TIME LINE 2011 NEWS JERSEY

Selama tahun 2011, News Jersey: 29.355 Riwayat penayangan sepanjang waktu. Bulan Oktober 2011 menjadi rekor tersendiri dengan 4.274 kali penayangan. Sampai laporan ini dibuat, bulan Desermber 2011 sudah terjadi 3.307 kali penayangan. Berita "RENOVASI STADION PATRIOT BEKASI RP 400 MILYAR, yang dibuat 27 September 2011 menjadi berita yang paling disukai pembaca News Jersey. Kemudian diikuti oleh berita "WH-IRNA SIAPKAN 20 PENGACARA GUGAT PILGUB BANTEN" yang diupload tanggal 23 Oktober 2011 dan berita "TIANG PANCANG PERTAMA RENOVASI STADION BEKASI" yang rilis tanggal 14 Oktober 2011. Rata-rata pembaca mencari atau membukanya melalui www.google.co.id sebanyak 14.211, dari www.facebook.com 2.455, www.google.com 1.791, m.facebook.com 771, domar.ru 64, pu.gg 63, images.google.com 61, www.bing.com 53, id.search.yahoo.com 40, www.blogger.com 38 dan lain-lain.

Dibuka oleh netter Indonesia 23.242, Amerika Serikat 1.331, Kanada 531, Rusia 231, Jerman 112, Malaysia 110, Korea Selatan 52, Jepang 35, Prancis 34, India 29 dll.

Aplikasi peramban yang digunakan adalah Chrome sebanyak 4.517 (16%), Opera 2.712 (9%), Internet Explorer 2.592 (9%), Mobile Safari 674 (2%), Safari 513 (1%), Flock 161 (<1%), Java 97 (<1%), Jakarta Commons-HttpClient 54 (<1%), Mobile phone 54 (<1%) dll.

Dan system operasi yang digunakan terdiri dari Windows 23.601 (88%), BlackBerry 1.419 (5%), Linux 701 (2%), Nokia 285 (1%), Macintosh 263 (<1%), Android 240 (<1%), iPhone 67 (<1%), iPad 62 (<1%), Other Unix 59 (<1%), dan Other Mobile 47 (<1%). (Don).

PLT. WALIKOTA DAN GUBERNUR JABAR DIGUGAT APINDO KOTA BEKASI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi akan mengaji ulang rencana melayangkan gugatan pada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi yang dinilai menyalahi prosedur. Sebab dari ratusan perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi hanya 17 perusahaan saja yang sudah menyerahkan kuasa pada Apindo untuk melayangkan gugatan tersebut. "Sisanya masih belum jelas, apakah akan melayangkan gugatan juga atau tidak. Minimnya respons ini agak mengecewakan karena semula sepertiga dari total perusahaan yang keberatan dengan penetapan tersebut akan menggugat," kata Ketua Apindo Kota Bekasi Purnomo Narmiadi ketika dihubungi Jumat (30/12). Purnomo menduga, perusahaan yang urung memperkarakan perihal UMK ini ke meja hukum dikarenakan khawatir akan sejumlah hal. Di antaranya, takut usaha yang dijalankannya akan terhambat secara birokratis jika menggugat pemerintah. Mungkin juga perusahaan yang khawatir akan munculnya gejolak di kalangan karyawan hingga berujung pada terhambatnya proses produksi. Apindo saat ini belum mengambil langkah lanjutan terkait hal ini. Sebab Apindo masih membuka kesempatan pada perusahaan lain yang akan turut mengajukan gugatan. Batas akhir keikutsertaan ialah Jumat (30/12). "Kami lihat dulu berapa total yang akan menggugat. Baru nanti dibicarakan langkah selanjutnya," ucapnya. Purnomo khawatir jika gugatan tetap dilanjutkan meskipun perusahaan yang keberatan hanya sedikit, langkah Apindo nantinya dianggap hanya menyuarakan pihak minoritas. "Tapi di sisi lain, suara anggota tetap harus diperjuangkan," katanya. Jika pada akhirnya gugatan tersebut batal dilayangkan, perusahaan anggota Apindo yang keberatan dengan penetapan UMK itu akan mengambil langkah lain untuk tetap menjalankan roda usahanya. Bisa dengan menggunakan mesin yang lebih banyak untuk menunjang proses produksi. "Dengan adanya mesin tambahan, mungkin beberapa karyawan akhirnya dirumahkan. Bukan bermaksud tak adil, tapi itu yang bisa dilakukan perusahaan supaya bisa bertahan," katanya. (Pra).

KOESWARA: BANGUNAN PASAR LIAR MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Dinas Tata Kota (distako) kota Bekasi tidak mau bertanggungjawab pada kasus banyaknya bangunan liar di Pasar Baru Bekasi. Hal itu dikatakan Koswara pejabat teras distako kota Bekasi saat dikonfirmsi banyaknya bangunan liar tersebut. Namun, Koswara mengkonfirmasi, distako akan mendata keberadaan lahan tersebut, siapa pemiliknya dan bagaimana perizinannya. "Distako sebenarnya hanya melayani pengurusan izin agar pengurusannya lebih baik.", katanya kemarin (29/12). Koeswara juga mengingatkan bahwa tanggungjawab penanganan kasus itu menjadi tanggungjawab bersama. Dirinya justru menunjuk dinas Bangunan dan Kebakaran (disbangker) sebagai Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang harus bertanggungjawab. Seperti diketahui, keberadaan bangunan liar di pasar Baru Bekasi rawan menimbulkan konflik seperti yang sudah terjadi. Lahan yang dikelola PT. CIPTA PERDANA itu setelah diselidiki tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Ketiadaan izin dan banyaknya bangunan liar di kota Bekasi sering melahirkan polemik kesemrawutan kebijakan pemerintah daerah. Dan tentu pada akhirnya pemerintah daerah dirugikan dengan keberadaannya yang liar serta menyalahi aturan. Oleh sebab itu, menurut Koswara, akan dilakukan koordinasi antar SKPD terkait untuk penyelesaiannya. Baik distako, disbangker, Dinas Perekonomian Rakyat (dispera), dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dan para pemilik bangunan liar. Koswara sendiri menolak persepsi adanya permainan yang dilakukan oknum diintertnal distako. Karena semua hubungan dinasnya dan keberadaan bangunan liar tersebut tidak ada kaitannya. "Justeru distako yang akan membantu proses IMBnya." terang Koswara. Saling lempar tanggungjawab ini diketahui setelah Plt. Walikota mengetahui adanya bangunan liar di pasar Baru Bekasi. Sampai saat ini kejelasan aset pemerintah kota Bekasi masih menjadi pertanyaan besar yang tidak kunjung terselesaikan. (don).

ABUDIN H.R.: PEDAGANG PASAR SELALU KAMI BINA

Persoalan Pasar tradisional yang semakin terpinggirkan membuat Kepala Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi menyalakan optimisme pada tahun 2012 pemerintah kota Bekasi akan semakin menguatkan potensi yang dihadapi para pedagang pasar. "Hanya saja, mohon perhatian pemerintahan di wilah kerja mereka untuk lebih perhatian pada persoalan yang ada.", demikian komentar adik mantan Walikota Bekasi 2003-2008, H. Akhmad Zurfaih. Dirinya menjelaskan betapa pemerintah kota Bekasi sejak lama mendukung potensi pedagang pasar tradisional diseluruh kota Bekasi yang makin hari makin tergerus perkembangan perkulakan besar. Menurut Abudin, persoalannya hanya kesempatan menangkap peluang untuk menjadikan pasar tradisional sebagai basis usaha rakyat. Abudin mengatakan, pemerintah kota Bekasi pada tahun 2012 akan memberikan kembali bantuan yang besarnya Rp. 100 jutaan kepada komunitas pedagang yang ada di kota Bekasi. "Baik itu pedagang kaki lima, pedagang umum, kelompok tani maupun ikan yang ada di Kota Bekasi agar mereka kuat dan mampu.", katanya saat ditemui di pelataran dispera (30/12). Semakin tersisihnya para pedagang di kota Bekasi berakibat mereka "terusir" dari pasar tempat mereka usaha dan harus bertransaksi di pingir jalan seperti di Pondok Gede. Political will Plt. Walikota Bekasi yang amat concern pada persoalan pegagang kecil, diharapkan Abudin, dapat menjadi kredit point bagi perkembangan usaha rakyat. (Don).

RORO YOEWATI: PNS KOTA BEKASI BUTUH PENGAYOM

Dra. Roro Yoewati, Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (30/12) mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi membutuhkan pengayom. Oleh sebab itu dirinya berharap pemerintah provinsi Jawa Barat segera menetapkan pejabat Sekretaris daerah (sekda) defenitif Kota Bekasi. Sampai saat ini memang tidak ada suri tauladan yang dapat menjadi panutan setelah sekda Kota Bekasi H. Tjandra Utama Effendi ditahan terkait kejadian Cikutra Bandung 2010. Roro menconbtohkan keseharian PNS saat ini terkesan terkotak-kotak karena ketiadaan figure pemimpin dalam birokrasi pemerintah daerah. Dirinya berdoa agar segera ada sekda defenitif yang dapat membuang jauh aras politik praktis dalam membangun harmoni birokrasi kota Bekasi. "Saya berharap Gubernur Jawa Barat segera menetapkan Pak Rayendra Sekarmaji sebagai Sekretaris Daerah Kota Bekasi.", katanya. Perempuan yang ditetapkan News Jersey sebagai Kota Bekasi, "Women of the Year 2011" itu mengingatkan agar PNS kota Bekasi harus kompak menghadapi problematika yang ada. "Hanya dengan soliditas PNS, kota Bekasi dapat kita bangun dengan baik sesuai visi Cerdas, Sehat dan Ihsan.", kata Pejabat penting di Kota Bekasi asli Pacitan itu. (Don).

DINAS BANGKER OPTIMIS PEKERJAAN 2011 SELESAI

Dinas Pembangunan dan Kebakaran (Bangker) Kota Bekasi optimis memenuhi harapan Plt. Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi. Hal itu disampaikan Ir. Safri Nasution saat ditemui di ruang kerjanya jalan H. Djuanda 100, Kota Bekasi. Dirinya sudah mendapatkan laporan perkembangan seluruh pekerjaan yang dilakukan dinas Bangker selama tahun 2011. Safri juga melaksanakan amanat Plt. walikota Bekasi untuk lebih effektif dan effesien dalam pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belkanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2011. Hampir seluruh pekerjaan dapat dituntaskan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan kontrak yang dibuat kuasa anggaran dengan mitra kerja/ pengusaha. "Kami juga melakukan beberapa addendem dengan pengusaha yang belum bisa mnengerjakan karena persoalan non tekhnis.", kata orang Bekasi turunan Sumatra Utara ini. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai, pembangunan gedung 10 lantai, akan dibayar sesuai bobot pekerjaan yang sudah dilakukan. Hal ini dapat mengacu pada progres pekerjaan yang dilakukan pengusaha sebagai mitra kerja pemerintah. Dalam kesempatan itu, Safri menyatakan, diharapkan agar tidak ada penekanan pada pengusaha yang sudah berupaya maksimal sesuai kontrak kerja. "Mereka sebenarnya ingin sekali menyesuaikan dengan kontrak kerja, namun karena kendala non tekhnis mereka dirugikan.", katanya. (Don).

Plt. WALIKOTA AKAN LAKUKAN GEBRAKAN

Plt. Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi akan melakukan gebrakan ditahun 2012 dengan melakukan pembinaan pada pegawai yang terlibat mafia perizinan, penyelewengan retribusi dan oknum pengutipan pungutan liar/pungli. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat terkait maraknya pungutan liar yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi. Dalam sebuah kesempatan sebelum Paripurna Pengesahan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD), H. Rahmat Effendi mempersilahkan dilakukan proses hukum oknum pegawai yang terlibat. Bahkan baru-baru ini ada 2 staf di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang diproses terkait penyelewengan uang retribusi. Rahmat Effendi pun secara ekplisit akan melakukan tidakan tegas pada oknum dishub yang melakukan pungli. melakukan pungli. Plt. pada pegawai yang terlibat mafia perizinan, penyelewengan retribusi dan oknum pengutipan pungutan liar/pungli. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat yang dijawab dengan lugas,"Nanti akan digebrak." Oknum dinas perhubungan melakukan pungutan liar dalam pembuatan rekomendasi sebesar Rp. 100-300 ribu. Padahal sarana yang dikutip merupakan bagian dari program dinas kebersihan kota Bekasi berupa motor gerobak sampah. Menurut Rahmat Effendi, dari nilainya saja sudah keterlaluan cara oknum mendapatkan penghasilan non-ketentuan yang berlaku. Dia mencontohkan dengan patokan harga Rp. 100 ribu sebagai kutipan terendah, kalau ada 100 kendaran. Oknum sudah mendapat Rp. 10 juta hanya dengan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan tanggungjawabnya. Masih banyak lagi bentuk tidakan diluar ketentuan yang dilakukan oleh oknum pegawai untuk mengumpulkan pundi-pundi penghasilan non-dinas. Semua terdesain dengan modus mulai dari sumbangan sampai dengan pajak non peraturan daerah. Kita lihat saja apa yang bakal dilakukan H. Rahmat Effendi. (Don).

KEDEWASAAN MENJADIKAN RORO YOEWATI MENJADI, KOTA BEKASI "WOMEN OF THE YEAR 2011"

Tampil Energik setiap hari baik di kantor maupun diluar kantor merupakan cirikas ibu dua Putra benama lengkap Roro Yoewati. Perempuan Pacitan bergelar doktoranda dan master tersebut sangat menyayangi keluarga dan mengingatnya selalu ketika di kantor. Tampak Foto keluarga berada di pojok kiri meja kerjanya di Bidang Administrasi Pegawai badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi. Selalu tersenyum bila bertemu teman sekerja, mitra pemerintah daerah maupun fans beliau baik di kantor maupun di luar gedung pemkot Bekasi. Roro, sapaan kebanyakan sahabatnya, sangat peka dengan situasi kerja yang penuh tantangan dan dalam situasi yang luar biasa sulit pasca kejadian di Cikutra Bandung. dengan keikhlasan dirinya menjawab segala persoalan terkait kebijakan-kebijakan fenomenal dan kontroversial yang ditelurkan BKD Kota Bekasi. Roro sangat dekat dengan Almarhum Kamaludin Dzaini, Kepala BKD Kota Bekasi yang wafat tanggal 24 desember 2011. Kepekaannya ditunjukkan dengan respon yang besar pada sosok tegar kepala badan yang tidak bugar lagi dengan menjawab secara lugas berbagai pertanyaan yang diberikan wartawan pada kepala Badan. Toh hal itu justru membuat diskusi tentang berbagai persoalan terkait kepegawaian makin segar dan menggairahkan untuk dibahas. beberapa kali kasus mencuat selalu Roro yang menjadi bahan diskusi. Mulai dari sosoknya yang sangat energik sebagai seorang Pegawai Negeri sipil (PNS)sampai berbagai issue miring disematkan banyak orang padanya. Namun kata-kata "kedewasaan" selalu meluncur dari bibirnya yang manis dan menyejukkan pendengarnya. Roro mampu menjawab berbagai issue yang menyerang korpsnya baik langsung maupun tidak. Roro juga tidak pernah membedakan kedua pimpinannya yang bernasib berbeda dalam beberapa waktu. Kemampuannya menghargai orang membuat persoalan yang dianggap kontroversi dan fenomenal, menjadi sebuah kebijakan monumental walau itu bukanlah sebuah konstruksi fisik. kebijakan yang dibuat menjadi memiliki "ruh" dan berpengaruh secara sistemik pada perubahan sudut pandang banyak pegawai di pemerintahan Kota Bekasi. Dialah salah satu perempuan "kuat" yang mampu menyadarkan peran strategis Pegawai Negeri dalam pembangunan masyarakat. walau semua itu hampir tidak pernah terekspos, karena pribadinya yang tidak suka diekpose. (MDP).

RAHMAT EFFENDI, KOTA BEKASI "MAN OF THE YEAR 2011"

Banyak kebijakan pemerintah Kota Bekasi tahun 2011 dilihat sebagai buah pemikiran H. Rahmat Effendi, sehingga ketika dianggap tidak tepat banyak hardikan dan caci-maki tertuju padanya. Salah satu kebijakannya yang dianggap kontroversi adalah dikeluarkannya SK Mutasi 417 guru yang berakibat pada protes panjang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Namun sama seperti mutasi dilingkungan pemerintah kota Bekasi sebelumnya yang menimbulkan polemik diinternal pemkot Bekasi, ternyata pasca mutasi suasana kerja justru berubah menjadi lebih baik. Pembangkangan secara "sembunyi-sembunyi" secara perlahan hanyut oleh style SMART leadership Rahmat Effendi yang telah bergelar Doktor. Lahir dari rahim politik Partai Golkar, Dr. Rahmat Effendi secara cepat dan tepat menepis anggapan bahwa dirinya ambisius dalam kekuasaan. Sangat menghormati Mochtar Mohamad sebagai pasangannya banyak tidak terlihat oleh para politisi Kalimalang maupun politisi jalanan maupun rukoan. Rahmat Effendi amat apresiasi pada perkembangan koleganya yang sempat menjadi pesakitan dan dalam sidang putusan divonis bebas murni oleh majlis hakim tipikor Bandung 11 September 2011. Rahmat Effendi juga banyak dikritik tentang kepedulian pemerintah daerah pada lingkungan hidup dan Kota Bekasi yang sempat meraih adipura. Dirinya kontan membuktikan mampu memanage potensi yang ada dengan merangkul masyarakat, dunia usaha dan institusi pemerintah daerah untuk kembali menghijaukan Bekasi, menjauhkan sungai dari bahaya limbah tak terkontrol dan kepedulian pemerintah daerah pada environment for sustainability Development. Perbaikan kinerja akhirnya dapat dilihat dengan peningkatan yang terjadi saat DPRD Kota Bekasi menyampaikan adanya peningkatan pada perubahan APBD 2011. Setelah 2 tahun berturut-turut defisit, Rahmat Effendi bekerja dengan efektif menggerakkan birokrasi pemerintah kota Bekasi menjadi lebih efesien dan peningkatan pendapatan dapat dirasakan. setelah menimbang, menilai dan melakukan evaluasi beberapa hari. Akhirnya News Jersey menyematkan gelar Man Of the Year 2011 pada Dr. H. Rahmat Effendi. (MDP).

PEMBUATAN e-KTP MASIH BERGANTUNG KEBIJAKAN PEMKOT

Ratusan warga Rawalumbu mendatangi kantor kecamatan untuk menanyakan masa waktu pembuatan e-KTP. Mereka kesal karena sampai saat ini masih banyak warga yang belum memiliki e-KTP. Abel, salah satu warga, menanyakan pada petugas kecamatan tentang Surat Keputusan (SK) Departemen Dalam Negeri (depdagri) soal masa waktu pembuatan e-KTP. Mereka bingung karena tidak tahu kapan batas waktu pengalihan e-KTP di kantor kecamatan. Banyak warga mengetahui batas pembuatan e-KTP adalah bulan Desember 2011 yang sebentar lagi berakhir. Saat coba dikonfirmasi ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), Asep sebagai kepala Bidang sedang mengikuti briefing dinas. Salah satu staf dukcapil hanya menjelaskan bahwa perpanjangan pembuat e-KTP sampai bulan Februari 2012. Sampai saat ini masih belasan persen warga kota Bekasi yang memiliki e-KTP di kota Bekasi. Minimnya sosialisasi pembuatan e-KTP membuat warga kebingungan. "SK perpanjangan saja petugas tidak tahu.", kata Abel. Di kaca dekat pintu masuk kantor kecamatan Rawalumbu terlihat lembaran informasi bertuliskan Perpanjangan tahap II pembuatan e-KTP menunggu kebijakan pemerintah Kota Bekasi. Terlihat di lobby kantor kecamatan Rawalumbu banyak yang mengantri untuk proses pembuatan e-KTP. (don).

KPUD KOTA BEKASI SOSIALISASI PEMILUKADA

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi melakukan sosialisasi pemilu kepala daerah (pemilukada) di gedung Patriot kemarin (28/12). "Kegiatan ini untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilukada Kota Bekasi, waktu pentahapan pemilukada dan tanggal pelaksanaan pemilukada.", kata Dadang Suryana, sekretris KPUD Kota Bekasi. Dadang berharap kegiatan sosialisasi pemilukada kota Bekasi dapat meningkatkan pemahaman seluruh stake holder agar pemilukada dapat dilakukan dengan baik dan legitimate. Kota Bekasi sukses melakukan pemilukada langsung pada tahun 2008 lalu. Saat itu pemilukada kota Bekasi diikuti 3 pasangan calon yang akhirnya dimenangan pasangan H. Mochtar Mohamad dan H. Rahmat Effendi. Walaupun pasangan H. Akhmad Syaiku dan H. Kamaludin Dzaini almarhum kala itu sempat menggugat hasil penetapan pemenang pemilukada 2008. Selain lurah dan camat, acara tersebut juga dihadiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), pimpinan ormas, pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama. "Saya berhadarap mereka mau mensosialisasikan informasi pelaksanaan pemilukada.", kata Dadang. Dengan demikian, harap Dadang, masyarakat kota Bekasi tidak kaget lagi dengan pimilukada yang akan dilakukan. Menrut informasi pelaksanaan pemilukada akan dilaksanakan akhir 2012. Dimajukannya waktu pelaksanaan pemilukada yang seharusnya awal 2013 karena dikhawatirkan akan terjadinya persaingan serta dilaksanakan dua tahapan. Oleh sebab itu, kata Dadang, dilakukan sosialisasi lebih awal agar waktu jelang pemilukada dapat membuat masyarakat mengetahui pemilukada lebih dini. Sangat diharapkan seluruh stake holder dapat memberi pemahaman pada warganya dan anggotanya. Sayangnya saat kegiatan berlangsung tidak banyak undangan yang datang dan menyimak dengan baik kegiatan sosialisasi. Mereka banyak yang keluar ruangan dan hanya ngobrol sediri-sendiri. Sekretariat KPUD Kota Bekasi tadinya menargetkan kegiatan dihadiri 150 orang. Kenyataannya aula gedung patriot hanya terisi 75 orang saja. Kegiatan tersebut dibuka Plt. Sekda kota Bekasi, Rayendra Sekarmaji. Sementara itu diungkapkan Ketua KPU Kota Bekasi Hendy Irawan saat berlangsung sosialisasi Pilkada, pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi diagendakan pada 23 Desember 2012. Akan tetapi karena 24 Desember 2012 merupakan cuti bersama perayaan Natal, maka kami putuskan untuk memajukannya sepekan menjadi tanggal 16 Desember 2012.(Don).

TANGSEL USUNG PENDIDIKAN RELIGIUS

Kota Tangerang Selatan pantas menjadi ikon pendidikan di Provinsi Banten. Berbagai perguruan tinggi menjadi magnit kota yang baru berusia tiga tahun, sebut saja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hi-dayatullah, Universitas Terbuka di Pamulang, ITI, UMJ. Selain perguruan tinggi, Kota Tangsel juga terdapat sekolah-sekolah negeri, dan swasta bertaraf internasional seperti Swiss German University (SGU), Prasetiya Mulya Business School (PMBS), German School Center, Academy Sinar Mas, Stella Maris, Tarakanita, Al-Azhar, Global, dan Pembangunan Jaya. Dana APBD pun digelontorkan untuk biaya pendidikan gratis pada tingkat Sekolah dasar (SD). Seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Tb Bayu Murdani, tahun anggaran 2011, tidak ada lagi pungutan SPP dan Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) ditingkat SD. Selain itu, Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar sekolah dasar dinaikkan dari 12.500 menjadi 30.000 per bulan per siswa. Tingkat SMPN, meniadakan DSP dan untuk SPP tetap diperbolehkan dengan batasan penarikan maksimal Rp. 100.000. Alokasi Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar SMPN dinaikkan dari Rp. 20.000 menjadi Rp. 40.000 per bulan per siswa SMA Negeri dan SMK Negeri dan DSP dihapus. Penarikan SPP dibatasi Rp. 200.000. Alokasi Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar SMA Negeri dan SMK Negeri diberikan dana investasi sebesar Rp. 25 juta per rombongan belajar per bulan. Kenaikan dana Bosda dari APBD pun diberlakukan untuk tingkatan MIN (sederajat SD) dan MTS N (sederajat SMA). Atas dasar ini Kota Tangsel secara bertahap menjadi kota pelajar yang modern dan religius dengan meningkatkan amal ibadah atau aplikasi keagamaan. Guna membantu para siswa tidak mampu terus mengenyam pendidikan, DPRD telah mengusulkan kepada Pemkot Tangsel melalui Dinas Pendidikan setempat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar, dalam bentuk beasiswa bagi siswa berprestasi dari sekolah dasar hingga menengah umum. Mekanisme pemberian beasiswa, jelas Tb Bayu Murdani, setelah para kepala sekolah melaporkan siswa yang meraih penghargaan dalam suatu ajang. Kemudian, beasiswa tersebut diberikan oleh dinas pendidikan. ”Penyalurannya melalui tahapan namun tidak terlalu rumit. Intinya beasiswa yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan motivasi,” katanya. Selain itu, lanjutnya, pemberian beasisiwa tersebut memang dikategorikan kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Sehingga, dana tersebut tidak hanya sebatas pada hasil yang diperoleh dalam suatu ajang kompetisi pendidikan, melainkan dari hasil proses belajar mengajar di sekolah. Untuk siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus di sekolah diberikan beasiswa. Tunjangan Pendidik Dinaikan Perhatian Pemerintah Daerah kepada tenaga pendidik juga harus dilakukan yaitu usulan DPRD, agar kepada Dinas pendidikan menaikkan 5.760 tunjangan TPP guru honor dari semula Rp. 320.000 menjadi Rp. 400.000 setiap bulannya. Untuk tahun ajaran 2011/2012, tunjangan guru honor di kota Tangsel naik dari s Rp. 320.000 menjadi Rp. 400.000 setiap bulannya. Kenaikan tunjangan juga kepada tenaga pendidik lainnya seperti guru, kepala sekolah, pengawas atau tata usaha. Besaran kenaikan hanya Rp. 80.000, namun penambahan penghasilan bagi para tenaga pendidik akan dilakukan secara berkala. Sementara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Tangsel tahun anggaran 2012 mendatang meningkat sebesar 38 persen atau menjadi Rp. 68,7 miliar, sebelumnya Rp. 35,3 miliar. Yang jelas, kata Tb Bayu Murdani, dana BOS boleh digunakan untuk mengganti buku teks pelajaran yang rusak, biaya kegiatan penerimaan siswa baru, biaya kegiatan peningkatan mutu dan kesiswaan termasuk ekstrakurikuler, biaya ujian dan ulangan, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honor guru honorer, tenaga kependidikan dan lainnya. (Ant/ Don).

DINAS BIMARTA KOTA BEKASI DAN TANGSEL TUNTASKAN PROYEK JALAN

Perbaikan dan perawatan jalan menjadi perhatian utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Tangerang Selatan (Tangsel). Pemkot Bekasi berusaha menuntaskan program perbaikan jalan lingkungan yang diklaim sudah mencapai 90 persen. Sedangkan, Pemkot Tangsel harus berkutat dengan jalanan berlubang. Pemkot Bekasi sendiri mengklaim berhasil memperbaiki jalan lingkungan (jaling). "Perbaikan dan perawatan jalan di wilayah setempat sudah mencapai 90 persen," kata Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, Tri Adhianto, ketika dihubungi. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan target pembangunan 2011 melalui alokasi total anggaran sebesar Rp 146 miliar. Mayoritas perbaikan jaling tersebut, kata dia, terdapat di wilayah perbatasan, di antaranya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, dan sejumlah jalan penghubung di wilayah utara Kota Bekasi. "Perbaikan jalan lingkungan itu sudah berlangsung sejak Juli 2011," ujar Tri. Menurut dia, perbaikan dan perawatan fisik jaling tersebut menggunakan bahan baku campuran beton. Pihaknya melakukan hal tersebut dengan alokasi anggaran perbaikan jalan 2011. Alokasi dana tersebut juga dibagi sekitar 30 persen untuk kebutuhan perbaikan jalan berkategori kota. Sehingga, perbaikan jalan lingkungan tidak mencapai 100 persen. Untuk mencapai 100 persen, lanjut Tri, perbaikan jaling membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun. Anggaran untuk perbaikan total pun diprediksikan membutuhkan dana mencapai Rp. 1 triliun. Sedangkan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengaku, pada 2012 nanti Tangsel memang belum dapat bebas dari jalan berlubang. "Kita lihat kekuatan anggaran kita yang minim, semua akan dilakukan secara bertahap," ujarnya belum lama ini. Infrastuktur jalan yang minim, ujarnya, menjadi salah satu penyebab kemacetan di Tangsel selama ini. "Tentu saja diperlukan pengkajian mendalam untuk manajemen lalu lintas karena belum tentu satu titik kemacetan di suatu tempat sama dengan penyebab kemacetan di tempat lain," ujarnya. Menurut Airin, pelebaran jalan yang akan dilakukan secara beberapa tahap tersebut terdapat di beberapa titik. Titik-titik tersebut akan dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Raya Siliwangi, perempatan Sasak, perempatan Maruga, perempatan Viktor, dan Maruga Ciater. "Tahun depan juga direncanakan fly over Gaplek dapat dibangun," ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel, Dendi Priyandana. Sampai saat ini, pelebaran kelima ruas jalan tersebut baru sampai pembebasan lahan. "Sudah menghabiskan dana sebesar Rp 59 miliar untuk pembebasan lahan tersebut," ujar Dendy. Menurutnya, pelebaran jalan memang mutlak dilakukan karena melihat perkembangan Tangsel yang pesat. "Perkembangan Tangsel sangat pesat, tetapi pembangunan infrastruktur membutuhkan proses," ujarnya. Belum lagi, tambahnya, peningkatan volume kendaraan bermotor roda dua dan empat di sejumlah titik jalan di Kota Tangsel menambah kesemrawutan Kota Tangsel. (EHA).

PDAM TIRTA ALBANTANI BUTUH ANGGARAN 100 MILYAR

General Manager Administrasi dan Pengembangan Usaha PDAM Tirta Al Bantani Kabupaten Serang Achmad Rifai mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan dana sedikitnya Rp. 100 miliar untuk pengembangan PDAM ke depan, termasuk untuk pembenahan dan pemasangan instalasi pipa penyaluran air. Rifai mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerima 40 ribu permintaan pemasangan baru, namun belum bisa dilayani karena keterbatasan dana. Pemasangan satu rumah, kata Rifai, membutuhkan dana antara Rp. 2 juta sampai Rp. 3 juta. "Ini potensi besar untuk membenahi PDAM. Tapi karena keterbatasan dana yang ada kita tidak mampu berbuat banyak. Selain itu kita juga masih fokus membenahi pipa yang ada karena rata-rata sudah berusia tua," katanya di Serang, Selasa. Ia juga memaparkan bahwa anggaran yang dialokasikan dari pemerintah daerah sebagai penyertaan modal PDAM di tahun 2012 hanya Rp. 6 miliar. Dana tersebut, katanya, jauh dari cukup untuk melakukan pembenahan PDAM. Rifai juga mengatakan bahwa ada tiga pola yang sebenarnya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut yakni pertama, suntikan dana dari pemkab Serang sebagai pemilik perusahaan, kedua meminta bantuan dari pusat, dan ketiga bekerjasama dengan pihak swasta dalam penyertaan modalnya. "Karena kita hanya mendapatkan anggaran Rp. 6 miliar, untuk kemungkinan pertama sepertinya tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan yakni meminta bantuan dan dari pusat atau menjajaki kerjasama dengan pihak swasta agar mau menyertakan modalnya," katanya. (Ant/ Don).

TAMBAHAN 2 ARMADA PUSLING DI TANGSEL

Sebanyak 18 Puskesmas di Kota Tangerang Selatan, Banten, telah dilengkapi dengan armada keliling. "Dengan adanya armada Puskesmas keliling maka tidak boleh ada lagi keluhan masyarakat yang tidak terlayani karena minim fasilitas," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dadang M.Epid di Tangerang, Selasa. Dadang mengatakan, jumlah puskesmas di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan terdapat 28 unit. Namun, 18 diantaranya merupakan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Adapun Puskesmas yang dilengkapi dengan armada puskesmas keliling, merupakan yang memiliki fasilitas rawat inap. Hal tersebut dikarenakan sebagai bagian dari percepatan pelayanan bila ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan rujukan ke RS. "Jadi, bila memang pasien tersebut harus di rujuk ke RS. Langsung bisa diantarkan dengan fasilitas yang tersedia. Tidak ada lagi keluhan atau alasan karena minimnya fasilitas," katanya. Lalu, armada Puskesmas keliling pun dapat digunakan untuk menjemput pasien yang memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Masyarakat bisa berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat dan meminta permohonan agar dilakukan penjemputan ke rumah pasien. "Pelayanan yang diberikan semuanya gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sebab, pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama," katanya. Dadang menuturkan bila ke 18 puskesmas tersebut, memiliki fasilitas penunjang rawat inap yang memadai seperti halnya di RS. Artinya, masyarakat tidak sepenuhnya harus melakukan perawatan di RS. Bila memang pasien dapat ditangani oleh dokter yang berada di puskesmas, maka dapat dilakukan di puskesmas tersebut. "Tetapi, bila penyakit yang diderita harus ditangani oleh dokter spesialias, maka akan dirujuk. Namun setelah sembuh akan dibawa kembali ke Puskesmas menjalami perawatan. Semua bentuk tranportasi dari Puskesmas ke RS dan sebaliknya, akan dibantu oleh puskesmas keliling tersebut," katanya. Sedangkan untuk Puskesmas yang belum memiliki Puskesmas keliling, Dadang mengungkapkan pihaknya sedang melakukan proses pengadaan pada tahun mendatang. "Karena tahun depan, ada tiga Puskesmas yang akan direhab total dengan anggaran enam miliar. Jadi, prosesnya bertahap," katanya.

CITY GOVERNMENT OF SOUTH Tanggerang get the cooperation THIRD PARTY TO HANDLE WASTE

Government of South Tangerang City, Banten, was overwhelmed and confused overcome the problem of garbage. Because of that the city government opened up opportunities for third parties to work together to overcome the problem of waste. "If there is a third party who wants to help in waste management, the City Government Tangsel very open," said Deputy Mayor of South Tangerang, Benjamin Davnie in Tangerang, on Tuesday (27/12). It said Benjamin, now workmanship Final Disposal (TPA) Cipeucang in District Setu, was completed in the first stage. "That is, Cipeucang landfill can now be used for waste management. Construction landfill Cipeucang first stand was completed and started to operate," he said. He said, by the operation of the landfill Cipeucang first stage, the company was arranging the waste problem with waste management. Landscaping and Cemetery Sanitation Department (DKPP) emphasized making the plan side. The concept, set the line haul fleet cubic trash bin at the points of accumulation of garbage to landfill Cipeucang. Waste Management tries to see the readiness of local governments face the problem of waste from three to 10 years, after the landfill was operating. "Waste Management is not only preparing the landfill. But the line must be set to the fleet of garbage landfill," he said. Tangerang Public Transparanci Watch Coordinator (Truth), Aru Wijayanto, say, the concept of waste management will be a matter for governments alone. The reason, take time for the requested transport fleet of garbage waste from one district to district Setu, landfill sites are located. Sure, District Setu, who became a garbage dump, trash buildup would become the region and it is not fair to the six districts which only produces garbage. "Better city government provides community landfills in each district. TPA community more efficiently," he said.

PENDIDIKAN TETAP MENJADI LEAD APBD KOTA BEKASI 2012

Plt. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yakinkan wartawan program pendidikan di Kota Bekasi tidak gagal. Hal ini dibuktikan dengan kesungguhan pemerintah kota Bekasi mengalokasikan 36% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)tahun 2012. APBD Kota Bekasi sendiri untuk tahun 2012 besarnya mencapai Rp. 2,275 trilyun dengan tetap berkonsentrasi pada program pendidikan, kesehatan dan belanja publik. Anggaran pendidikan kalau dinominalkan pada tahun 2012 kurang lebih Rp. 819 milyar. Anggaran sebesar itu sudah termasuk biaya belanja pegawai dan biaya langsung lainnya. "Saya berharap pemerintah kota Bekasi dapat menjaga efektifitas anggaran.", Kata Rahmat. Pemerintah kota Bekasi diharapkan dapat menekan sekecil mungkin tingkat kebocoran anggaran yang terjadi. Biaya modal/ langsung yang besarnya 55,63% atau sebar Rp. 1,294 Trilyun diharapkan dapat efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Sedangkan besaran biaya pegawai seperti yang diissuekan sebesar 45% ternyata tahun 2012 besarnya mencapai 44,37% atau Rp. 1,032 trilyun. Kondisi tersebut saat ini masih berupa Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA), diharapkan efektifitas anggaran dapat dimulai saat menjadi Daftar Pengisian Anggaran (DPA). Sedangkan penyerapan anggaran tahun 2011, Plt. Walikota menyampaikan saat ini sudah 98% APBD 2012 sudah terserap. "Butuh pengawasan yang terkontrol, saat ini seperti kita ketahui kelemahannya masih dipersoalan pengawasan. Baik atau tidaknya ditentukan oleh pengawasan yang baik.", katanya. sampai berita ini diturunkan, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi masih berlangsung. Rapat penetapan rencana APBD menjadi APBD Kota Bekasi 2012 juga diwarnai aksi dukungan kebijakan mutasi yang ditetapkan Plt. Walikota Bekasi. (Don).

Plt. WALIKOTA BEKASI PERSILAHKAN PROSES HUKUM OKNUM

Gerakan Tolak Politisasi Pendidikan (GETaPP) menolak penggunaan sudut pandang politik dalam melakukan pengawasan kebijakan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Hal itu disampaikan GETaPP saat melakukan unjuk rasa di areal gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (27/12). Dudung selaku koordinator lapangan mengingatkan masyarakat utnuk menolak persepsi politik dalam menjalankan program pendidikan karena berpengaruh pada hasil pendidikan. Menurut Dudung Visi Bekasi Cerdas yang dicanangkan pemerintah kota (pemkot) Bekasi menjadi terancam. Oleh sebab itu GETaPP dengan tegas mendukung kebijakan Plt. Walikota untuk melakukan mutasi dan promosi di lingkungan dinas pendidikan. Hal senada juga disampaikan oleh Nurhadi, Tokoh masyarakat yang juga mantan wakil rakyat di kabupaten Bekasi. Nurhadi melihat anggota DPRD Kota Bekasi terlalu mencampuri kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan strategis. Banyak kebijakan yang dibuat pemerintah selalu dicampuri dengan kepentingan politik anggota DPRD. "Lalu kapan bisa jalan pemerintahan yang baik kalau kepentingan politik yang berbicara?", kata Nurhadi. Saat dikonfirmasi tentang temuan, dalam kesempatan usai Rapat Dengar pengdapat (RDP) Komisi D dengan Plt. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Plt. Walikota mempersilahkan untuk dilakukan proses hukum kalau memang DPRD Kota Bekasi menemukan oknum terkait mutasi dan promosi. Terkait kebijakan mutasi dan promosi dirinya hanya menjalankan tugas karena kebijakan tersebut memang telah diproses di dinas pendidikan. "Satu harapan saja, untuk pendidikan yang lebih baik.", kata pepen sapaan akrab Rahmat Effendi. (Don).

UCAPAN DUKA CITA PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA ANGGOTA DPRD PARTAI GERINDRA

UCAPAN DUKA CITA INSPEKTORAT KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA CITA DINAS BIMARTA KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA CITA Ir. BAMBANG SANTOSA

UCAPAN DUKA CITA DPKAD KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA CITA BPLH KOTA BEKASI

PDAM TIRTA BHAGASASI AKAN MILIKI CS

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi segera melaunching Costumer Service (CS) perusahaan milik daerah tersebut. Hal ini disampaikan Wahyu Prihantono, Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi saat dikonfirmasi via selular. Wahyu mengatakan hal tersebut untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam merespon pengaduan. Banyaknya pengaduan yang tidak bisa terselesaikan dengan baik menyebabkan munculnya pemberitaan di media dan laporan berulang dari pelanggan. Nantinya PDAM Tirta Bhagasasi akan memiliki hotline service yang komprehensif tentang pelayanan pelanggan. "Kami akan tahu detail keluhan pelanggan. Mulai dari meteran air pelanggan sampai informasi perbaikan sebagai service cepat yang dilakukan petugas.", katanya yang menggambarkan CS sebagai program Links. (Don).

SOPIR ANGKOT MILIKI KPP

Sopir angkot di kota Bekasi dan kota Depok sudah memiliki Kartu Pengenal Pengemudi (KPP). Sebuah kartu identitas yang berisi informas tentang identitas pengemudi yang dikeluarkan Organda dan perurusahaan pemilik angkot. Kartu identitas berisi keterangan nama, tanggal lahir, nomor sim atau KTP dan perusahaan pemili angkot. "Kartu memang disosialisasikan lagi sejak kejadian angkot di Pondok Labu dan kasus Mikrolet 26.", kata Achmad Supriyanto sopir angkot MJ 41. Hal itu menurut kepala Dinas Perhubungan kota Bekasi, Budiman Sopanji, sudah sesuai instruksi direktorat jendral angkutan darat Departemen perhubungan RI. (Don).