PDAM BEKASI DALAM PROSES MENJADI PDAM TIRTA BHAGASASI

Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Bekasi secara bertahap mulai berbenah menjadi perusahaan daerah yang profesional dan lekat dengan citra daerahnya. Rencana perubahan nama sudah mulai berjalan dan akan segera di-launching pada tanggal 29 September 2010 nanti bertepaatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) PDAM tersebut. Disampaikan oleh Hubungan masyrakat (Humas) PDAM Bekasi, Wawan Hendrawan, via telpon saat ditanya kebenaran perubahan nama PDAM Bekasi menjadi PDAM Tirta Bhagasasi, 25/7.

Proses perubahan sendiri sudah jelas dengan ditanda tanganinya keputusan bersama tentang perubahn nama perusahaan daerah tersebut. Direktur Utama PDAM Bekasi, Wahyu Prihantono, melalui pesan singkatnya menjawab pertanyaan tentang landasan formal perubahan nama. Dalam pesan singkat yang kami terima, surat keputusan bersama Bupati dan Walikota Bekasi itu sudah ditanda tangani Bupati Bekasi, Dr. Sa' dudin.

Pernyataan persetujuan pun disampaikan oleh Wakil Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, saat dikonfirm prihal perubahan nama. Wakil Walikota yang juga ketua umum Badan Kontak Masyarakat Bekasi (BKMB)Bhagasasi itu menyampaikan pesannya menjawab pertanyaan perubahan Nama menjadi PDAM Tirta Bhagasasi beserta legal formalnya. Seperti diketahui, humas PDAM Bekasi beberapa bulan lalu sempat melontarkan keinginan perusahaan untuk merubah nama.

Namun Wawan menyampaikan belum ada releas resmi perubahan nama, karena Perusahaan berharap ini menjadi surpries HUT perusahaan untuk seluruh warga Bekasi. Logo dan berbagai hal terkait perubahan nama sudah ada dan dipersiapkan dengan matang oleh perusahaan. Dibawah logo terdapat motto PDAM Tirta Bhagasasi nantinya," Unggul dalam Mutu, Prima Dalam Pelayanan.". "Maaf belum ada releas resmi terkait perubahan nama, logo dll. Nanti kalau sudah waktunya akan kami sampaikan." katanya. Don.

GESEK DESAK PEMKOT BEKASI MINTA MAAF

Perkembangan kasus suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah III Jawa Barat mendapatkan respon dari elemen gerakan masyarakat di Kota Bekasi. Sekitar 20 elemen yang tergabung dalam Gerakan Seret Koruptor (GESEK) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terkait kasus suap yang berakibat ditahannya 3 pejabat publik di lingkungan Pemkot Bekasi, 20/ 7. Ketiganya adalah Tjandra Utama Effendi (sekretaris daerah Kota Bekasi), Heri Lukmantohari (mantan Kepala inspektorat Wilayah Kota Bekasi) dan Herry Suparjan (mantan Kepala Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Elemen yang terlibat dalam RDP itu adalah Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Gema Kosgoro, Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Empat Lima (FISIP UNISMA), Forum Mahasiswa Bekasi (FORMABES), Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Pelajar untuk Rakyat (GEMPPUR), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Forum Study Mahasiswa untuk Kemanusiaan dan Demokrasi (FSMKD), pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) salah satu kecamatan. GESEK menyampaikan fakta tentang situasi terkait gratifikasi dan tidak bergemingnya DPRD Kota Bekasi dalam palaksanaan tugasnya sebagai kontrol pemerintahan. Mereka meminta agar DPRD Kota Bekasi mengeluarkan rekomendasi pada pemkot Bekasi untuk meminta maaf pada seluruh masyarakat Kota Bekasi.

Hal itu disampaikan Adi Yunsyah dan Achmad Fauzi perwakilan GESEK. Monel, panggilan akrab Adi Yunsyah, melihat apa yang terjadi pada kasus suap BPK Jawa Barat sebagai bukti maraknya kolusi yang mencoreng kewibawaan masyarakat kota Bekasi. Sehingga, menurutnya, penting bagi DPRD Kota Bekasi untuk mendesak pemkot Bekasi melalui Walikota dan Wakil Walikota menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat Kota Bekasi. Good Governance dan Clean Government yang pernah dicanangkan oleh pemkot Bekasi dianggap hanya lift-service belaka.

Sedangkan Fauzi melihat perlu ketegasan DPRD Kota Bekasi untuk menyikapi apa yang terjadi karena DPRD adalah bagian dari tata laksana pemerintahan kota Bekasi. Oleh sebab itu rekomendasi tertulis sangat berarti agar pimpinan eksekutif dapat mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Cikutra, Bandung. Desakan paa Walikota dan Wakil Walikota untuk meminta maaf pada seluruh masyarakat Bekasi nantinya akan menjadi perjanjian resmi sebagai bentuk seruan pada seluruh aparatur pemkot Bekasi untuk tidak mengulangi tindak Korupsi Kolusi dan Nepoteisme (KKN) di lingkungan pemkot Bekasi.

Pada pandangan akhir, Azhar Laena Ketua DPRD Kota Bekasi menyampaikan ucapan terima kasih pada seluruh perwakilan elemen GESEK. Dirinya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh GESEK pada pemimpin pemkot Bekasi. A'al, sapaan akrab Ketua DPRD, dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa DPRD Kota Bekasi juga telah melakukan koordinasi dengan pemkot Bekasi sehingga ada pergantian resmi pada posisi yang ditinggalkan Herry Suparjan dan Heri Lukmantohari. Selain itu DPRD juga telah meminta pada pemkot untuk melakukan pembenahan yang perlu dilakukan agar pelayanan publik dapat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEPAK BOLA ANTAR KODIM PIALA DANREM WIJAYAKARTA CUP 2010

Kepala Staf Komando Resor Militer 051/ Wijayakarta Letnan Kolonel Kav. Sulaiman Agusto mewakili Komandan Resor 051/ Wijayakarta Kolonel Inf. Sunindyo membuka kejuaraan turnamen sepak bola antar Kodim di jajaran Korem 051/ Wijayakarta, 20/7. Dalam rangka memperebutkan piala Danrem Cup, bertempat di Gor Patriot Bekasi Jawa Barat, yang pembukaannya juga dihadiri perwakilan pimpinan pemerintah daerah di wilayah Korem Wijayakarta, Danyonarmed 7-105/GS, Danyonif 202/TM, perwakilan Polres Metro Jaksel dan Metro Bekasi, Koni, Personel Kodam Jaya, Jasdam Jaya.

Pertandingan diawali tendangan bola oleh Kasrem 051/ Wijayakarya dengan pertandingan pembuka mempertemukan Komando Distrik Militer (Kodim) 0504 Jakarta Selatan dan Kodim 0505 Jakarta Timur. Sedangkan laporan pelaksanaan selaku ketua panitia penyelanggaraan pertandingan adalah Kepala Seksi Personel Korem 051/ Wijayakarta Mayor Inf. Wirmaika.

Kegiatan ini merupakan ajang untuk peningkatan kemanunggalan TNI dengan rakyat, mencari bibit -bibit atlit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan komponen masyarakat yang dapat mewakili wilayah Korem 051/ Wijayakarta dalam even-even tertentu. Selain itu juga pertandingan sepak bola antar Kodim ini diharapkan dapat menyediakan wadah sarana bagi atlit-atlit muda dalam mengembangkan bakat dan prestasi, membantu pimpinan TNI-AD untuk mewujudkan tim Persatuan Sepak bola Angkatan Darat (PSAD) yang berkualitas guna menghadapi even pada tingkat Nasional maupun Internasional. Kegiatan turnament ini dapat dimanfaatkan untuk merekrut calon prajurit TNI-AD yang memiliki kemampuan olah raga khususnya sepak bola.

Terlaksananya turnamen sepak bola antar Kodim diharapkan juga dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan yang lebih baik lagi antara sesama anggota prajurit dan warga masyarakat. Disamping mendapatkan para pemain sepak bola yang profesional dari kegiatan yang rutin dilakukan untuk menguji kemampuan olah raga sepak bola masing-masing. Dihari pertama pertandingan sepak bola Kodim 0504 yang berhadapan dengan Kodim 0505, pertandingan dimenangkan oleh tim sepak bola Kodim 0505 dengan skor 3-2.

AIR SERET KARENA PEMADAMAN LAMPU OLEH PLN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi meminta maaf atas ganguan yang dialami pelanggan air minum baik di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Ganguan itu berupa kecilnya pasokan air pada waktu-waktu yang dialami pelanggan PDAM Bekasi. Kebocoran pipa PDAM dan pemadaman listrik menyeluruh menjadi menyebab utama terganggunya pendistribusian air secara baik yang terjadi.

Namun PDAM Bekasi menolak tuduhan bahwa gangguan itu terjadi berminggu-minggu seperti yang dimuat sebuah media. Dijelaskan oleh Hubungan Masyarakat (HUMAS) PDAM Bekasi, Wawan Hendrawan, kejadian pasokan air tersebut hanya terjadi beberapa jam saja tidak sampai berhari-hari seperti yang diberitakan. Menurutnya ganguan pemadaman listrik berpengaruh pada produksi air dan pendistribusian air bersih ke pelanggan.

Sedangkan kebocoran pipa PDAM yang terjadi berhasil diperbaiki, sehingga gangguan distribusi air bersih dapat terselesaikan dengan baik. Wawan memperkirakan gangguan listrik yang terjadi berulang-ulang mempengaruhi pasokan air pelanggan hanya 3 jam saja. Padahal menurutnya intensitas pemadaman listrik saat itu terjadi sangat lama dan dapat berakibat gangguan pada produksi air dan distribusi air.

Faktor non tekhnis ini disampaikan agar masyarakat tidak panik karena pemberitaan yang dibuat sampai mengarah pada unjuk rasa. Masyarakat pelanggan PDAM diminta untuk memberikan keluhan langsung kepada unit-unit pelayanan tempat mereka bertempat tinggal agar persoalan yang dikeluhkan dapat segera direspon PDAM Bekasi untuk meningkatkan pelayanan. Keluhan masyarakat akan ditanggapi dan catatan laporan keluhan akan dilakukan perbaikan oleh karyawan PDAM sesuai dengan keluhan yang disampaikan.

PDAM Bekasi saat ini sedang bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) PDAM Bekasi September nanti. Seluruh karyawan PDAM Bekasi sangat kooperatif dengan keluhan-keluhan yang disampaikan, dan semaksimal mungkin akan berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang mengeluhkan pelayanan. "Semua dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi seluruh pelanggan PDAM Bekasi." imbuhnya. Don.

WAKIL KETUA DPRD DUKUNG BKD KOTA BEKASI LAKUKAN RAZIA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kota Bekasi mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi dengan me-razia Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan kantor yang terlambat masuk dan ikuti tidak ikuti apel pagi. Demikian dikatakan Sutriyono S.Pd. saat ditemui S One News di lobby Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi.

Sutriyono melihat pengaruh besar pasca penahanan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Thandra Utama Effendi, pada kinerja pegawai pemerintah Kota (pemkot) Bekasi. Sehingga langkah BKD Kota Bekasi perlu mendapat apresiasi lebih dari seluruh masyarakat Kota Bekasi. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik membutuhkan kesungguhan seluruh pegawai yang bekerja di lingkungan pemkot Bekasi. Fakta ditahannya Sekda merupakan sebuah kejadian terkait hukum, apabila berpengaruh pada semangat mengendur atau demotivasi pegawai.

Kebersamaan dikalangan pegawai pemkot yang mengendur sangat berbahaya untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini berharap dengan kegiatan tersebut dapat menjadi titik balik bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan loyalitasnya pada pelayanan masyarakat. Posisi penting sekda memang menjadi pembahasan penting semua pihak terkait birokrasi.

Oleh sebab itu DPRD Kota Bekasi juga bekerja keras agar ada kepastian tidak adanya hambatan dalam pelayanan masyarakat yang dilakukan pemkot Bekasi. Bentuknya adalah undangan pada walikota dan wakil walikota Bekasi untuk membicarakan problem ketiadaan sekda. Berkembang issue Walikota Bekasi telah membuat surat keputusan untuk menunjuk Pelaksana Harian (PLH) sekda kota Bekasi. Namun saat dikonfirmasi pada para pejabat dilingkungan pemkot, sampai berita ini diturunkan tidak ada jawaban dari Dadang Hidayat kepala BKD dan Aceng Sholahudin kepala Bagian Bina Pemerintahan sekretariat daerah Kota Bekasi.

Soal undangan sendiri Sutriyono mengakui undangan yang dibuat pimpinan DPRD Kota Bekasi terlalu mendadak sekali. Adanya keluhan dari masyarakat yang memaksa pimpinan DPRD Kota Bekasi membuat surat undangan kilat "khusus" itu. Hal itu menjadi pertimbangan utama, sehingga ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena, membuat surat undangan resmi tersebut. Selain itu sampai saat ini masih intensif dilakukan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sebagai saksi dari 3 pejabat yang dijadikan tersangka.

Upaya yang dilakukan BKD Kota Bekasi sangat baik untuk membangun motivasi kerja dan kebersamaan pegawai. Kebersamaan saat susah dan senang diharapkan dapat tumbuh dalam diri seluruh pegawai pemkot Bekasi. Pelayanan masyarakat dengan demikian dapat meningkat dan berdampak positif pada kehidupan masyarakat. "Saya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan BKD, semoga pelayanan dapat meningkat dan tidak ada hambatan." kata Sutriyono yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi itu.

PROFESIONALISME HARAPAN DI HUT ADHYAKSA KE-50

Hari Ulang Tahun (HUT) Adhyaksa ke-50 di Kota Bekasi banyak direspon tokoh masyarakat Kota Bekasi dan pihak kejaksaan sebagai masa pembenahan hukum di Kota Bekasi. Sebagai institusi penegakan hukum, kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsinya dalam penegakkan hukum. Semua semata-mata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan hukum sebagai panglimanya.

Seperti yang diamanahkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lebih baik lagi dalam pelayanan publik karena kejaksaan bagian dari lembaga pelayanan publik. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan Negeri Bekasi sendiri sampai saat ini menjadi lembaga yang diperhitungkan oleh masyarakat karena perannya yang sangat dominan pasca Kabupaten Bekasi dimekarkan menjadi Kota Bekasi.

Kepala Seksi Intelejen (kasi intel) Kejaksaan Negeri Bekasi, Husein Atmadja, saat dihubungi via phone menyatakan dengan tegas bahwa profesional dan peningkatan penegakan hukum di Kota Bekasi akan menjadi tujuan akhir. Refleksi di HUT Adhyaksa ke-50 ini juga disampaikan tentang pentingnya kerjasama semua pihak dalam penegakan hukun. Keterkaitan lembaga satu dengan yang lain dalam penegakkan hukum, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kejaksaan negeri Bekasi.

Husein menyampaikan pesan Adhyaksa ke-50 yang disampaikan Jaksa Agung adalah penguatan kelembagaan dan meningkatkan pengawasan untuk profesionalisme dalam menegakkan hukum. Secara umum semua personil kejaksaan negeri Bekasi diharapkan dapat menjalankan tugasnya, agar masyarakat Kota Bekasi dapat merasakan keberadaan kejaksaan Negeri Bekasi. Saat disinggung soal penanganan kasus Narkoba, Husein berharap kerja sama yang solid dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum.

Ucapan selamat disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Yusuf Nasih, yang juga merupakan tokoh Partai Golkar Kota Bekasi. Nasih mengharapkan agar Kejaksaan sebagai lembaga hukum dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Dalam melakukan tindakan hukum tidakkan hukum tidak diskriminatif dalam pelaksanaan pelayanannya." pesannya. Don.

PEMBANGUNAN PUSPEM DAN STADION TERTUNDA

Pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM) dan stadion Bekasi tertunda karena mepetnya waktu pelaksanaan yang dikhawatirkan pada kwalitas pelaksanaan pembangunan. Demikian dikatakan sekretaris dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) kota Bekasi, Drs. Hasbullah, saat diwawancari wartawan di depan kantor dinas P2B kota Bekasi, 22/7.

Penyesuaian anggaran yang terjadi pada tahun anggaran 2010 berdampak di seluruh dinas dan instansi kota Bekasi. Tak terkecuali kegiatan-kegiatan yang berada dan menjadi kewenangan dinas P2B kota Bekasi. Walau tidak cukup Signifikan, Hasbullah mengatakan, dipastikan tahun ini proyek-proyek infrastruktur besar tahun ini tidak akan dilakukan pekerjaannya. Mepetnya waktu dan terjadinya defisit anggaran sampai dengan Rp. 184 milyar mempengaruhi rencana pemerintah kota Bekasi untuk merealisasikan beberapa mega proyek tersebut.

Bahkan untuk kegiatan pembangunan stadion Bekasi hanya akan dilakukan pemasangan lampu stadion dan penyelesaian perencanaan tekhnis (DED/Detail Engineering Design) proyek yang nilainya mencapai Rp. 100 juta itu. Tentunya pengaruh dari belum berlakunya Undang-undang nomor 28 tahun 2009, sangat kentara dalam perubahan realisasi kegiatan tahun anggaran 2010 ini. Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 yang banyak mengalami pemangkasan membuat banyak pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah harus berpikir ulang dalam perencanaan anggaran.

Terlalu ambisiusnya penganggran berakibat pada penundaan beberapa rencana pembangunan atau pemangkasan belanja yang sudah direncanakan matang sebelumnya. Saat dimintai konfirmasi soal gedung pusat pemerintahan, Hasbullah memastikan, pemkot Bekasi akan tetap membangun gedung yang direncanakan 10 lantai di eks-kantor dinas Bina Marga dan Tata Air (Binmarta), BPLH, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), dan Dinas Sosial (dinsos). Hanya tahun ini di fokuskan pada penyelesaian DED dan proses penghapusan aset gedung lama tersebut.

Pada proyek pembangunan puspem, beberapa pekerjaan yang akan diselesaikan tahun 2010 ini adalah DED, AMDAL, ANDAL dan penghapusan aset. Semuanya sudah sesuai dengan rencana awal yang sudah dibahas instansi terkait, baik dalam perencanaan dan pelaksana tekhnisnya. Penghapusan aset, Hasbullah mengkonfirmasi, akan diselesaikan prosesnya dalam tahun 2010. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah (DPPKAD) akan menyelesaikan kewajibannya untuk penghapusan aset gedung di Jalan Ahmad Yani nomor 1 tersebut.

DED sendiri baru akan diselesaikan pada Agustus 2010 ini. Sehingga dipastikan pelaksanaan pembangunan gedung puspem 10 lantai baru akan dikerjakan tahun 2011. Gedung berbiaya awal Rp. 30 milyar itu, menurut sumber di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, mengalami pemangkasan anggaran saat dikoreksi oleh Gubernur Jawa Barat. "Selain itu ditakutkan tidak maksimal pekerjaannya karena waktunya mepet.". ujar mantan Kabid Izin Membuat Bangunan (IMB) era P2B masih bernama dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (TarKim) yang dipimpin Kamaludin Dzaeni. Don.

WALIKOTA MINTA SEMUA PERHATIKAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK

Hari Anak Nasional (HAN) 2010 yang diselenggarakan di Gedung Patriot Kota Bekasi berjalan dengan meriah dan penuh antusiasme pemerintah serta orang-orang sekitar anak, 22/7. Walikota Bekasi, H. Mochtar Mohamad, dalam sambutannya menyampaikan pesan-pesan penting dalam perayaan HAN tahun 2010 Kota Bekasi. Salah satunya dengan meminta anak-anak untuk menghormati orang tua dan menyayangi kawan-kawannya untuk membangun Indonesia dan Kota Bekasi pada khususnya.

Selain itu walikota juga mengingatkan anak-anak untuk rajin beribadah, berlaku santun, terus belajar agar cita-cita tercapai dan terwujud seperti apa yang diharapkan. Berbagai pihak dimintanya untuk mendukung anak-anak agar dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga tidak ada lagi pelanggaran atas anak terjadi di Indonesia dan Kota Bekasi pada khususnya. Pelayanan kesehatan, pendidikan dan berbagai hak anak yang mesti dipenuhi negara, walikota minta untuk dapat dipenuhi oleh semua pihak yang terutama adalah pemerintah.

Pesan khusus walikota Bekasi pada seluruh orang tua anak-anak, dalam hal pengasuhan, pembinaan dan pendidikan agar orang tua membiasakan anak untuk dapat menjadi pemimpin dan membangun jiwa kemandirian. Keseharian anak harus diperhatikan agar hak-hak mereka dapat terpenuhi, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. "Semua disiapkan baik itu intelektual, kemandirian dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan membiasakan mereka sejak dini. Peluang menjadi pemimpin dimiliki oleh seluruh anak-anak." katanya saat ditanya perlakuan seperti apa agar dapat menjadi walikota seperti dirinya.

RAZIA PNS DITERAPKAN BKD KOTA BEKASI

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi bersama satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penertiban pegawai negeri sipil (PNS) yang terlambat masuk kantor, 20/7. Kegiatan penertiban gabungan tersebut dilakukan agar semua anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Bekasi dapat menumbuhkan kebersamaan dalam menjalankan tugas yang sudah diamanahkan pemerintah. Selain itu, terkait perkembangan situasi, juga dirasakan beberapa minggu terakhir para pegawai kehilangan tanggungjawab untuk dapat bersama-sama dalam saat susah atau sedih.

Dipimpin langsung kepala BKD, Drs. Dadang Hidayat M. Si., petugas gabungan penertiban melakukan razia para pegawai yang terlambat hadir. Usai apel pagi kendaraan yang masuk kantor pusat pemerintahan (puspem) kota Bekasi dihentikan untuk ditanyakan status tamu, apakah ia tamu atau pegawai. Selain kendaraan dihentikan, yang bersangkutan diminta turun dari kendaraan untuk didata apabila yang bersangkutan pegawai pemkot.

Satpol PP mengerahkan 10 personilnya dalam penertiban. Sedangkan BKD Kota Bekasi menempatkan 8 petugas langsung dilapangan. Mereka secara terperinci dan spesifik menanyakan satu per satu pengendara yang memasuki areal puspem. Semua yang terlambat hadir dipersilahkan memarkir kendaraan, lalu mereka diminta berdiri di Plaza Patriot untuk mendapatkan pengarahan.

Kepala BKD secara tegas menyampaikan problem kedisiplinan pegawai yang akhir-akhir ini terjadi, khususnya terkait kehadiran. Seharusnya kondisi ini tidak perlu terjadi bila pegawai memahami fingsi dantanggungjawabnya sebagai pelayan dan panutan masyarakat. Keterlambatan yang sering serta ketidak hadiran berpengaruh pada keterpaduan antar pegawai pemkot yang sangat jelas terlihat.

Saat dimintai keterangan hal sangsi, Kepala BKD menyampaikan bahwa apa yang dilakukan awal minggu 3 bulan Juli ini baru awal sehingga BKD belum dapat menentukan sangsi seperti apa yang akan diberikan. Semuanya masih diverifikasi untuk selanjutnya dibicarakan dengan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana mereka bekerja. Intensitas ketidak hadiran pada akhirnya akan direkomendasikan BKD pada pengambil kebijakan untuk menentukan sangsinya.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1980 menjadi landasan formal ditetapkannya sangsi disiplin kepegawaian. BKD masih memantau beberapa minggu kedepan pada kehadiran pegawai secara keseluruhan. Ada 1.000 lebih pegawai di puspem Kota Bekasi serta 13 ribu lebih PNS dilingkungan pemkot Bekasi yang akan diperlakukan pengawasan. "Kalau sudah didata, kami baru akan memberikan laporan pada pimpinan masing-masing." imbuhnya.

MEMBANGUN KOMUNIKASI YANG SEHAT UNTUK MASYARAKAT

Perkembangan situasi yang kurang stabil menggugah para pengusaha, birokrat maupun legislatif untuk menciptakan pemerintahan pro pelayanan yang responsif. Diantaranya Rekson Sitorus SH., Ir. Effendi Arief Damili, Drs. Aan Suhanda dan Eliaser Yentji Sunuur. Mereka semua melihat enteraksi dan komunikasi dalam pembangunan daerah sedikit banyak melahirkan perlambatan kerja. Ini semua dapat dilihat dari efek buruk pemberitaan yang cenderung memojokkan dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sesungguhnya.

Saat dihubungi via telpon dan ditemui di ruang kerja masing-masing, mereka mempertanyakan beberapa pemberitaan yang cenderung miring dan sama sekali tidak menginformasikan keberhasilan-keberhasilan kerja pemerintah daerah. Mereka semua berharap agar berbagai bentuk pemberitaan yang disampaikan kepada publik agar dikemas lebih sehat. Tentunya harapan itu lahir agar komunikasi diharapkan kalangan media tidak menyesatkan masyarakat dan membuat masyarakat mendapatkan banyak manfaat positif.

Rekson dan Aan Suhanda bahkan secara jelas menyampaikan pendapatnya tentang kejelasan informasi atau isi berita. menurut mereka berdua, sebaiknya tidak perlu membuat pemberitaan bila pembuatnya tidak mengetahui dan paham fakta sesungguhnya. Bahaya pemberitaan yang bersifat fitnah akan berpengaruh pada psikologis masyarakat kota Bekasi secara keseluruhan. Hal itu disampaikan, menurut mereka, karena akhir-akhir ini banyak berita yang substansinya salah dan bahkan hasil tampilan cetak akhirnya banyak ditemukan kesalahan cetak yang merugikan interaksi dan komunikasi publik.

Dalam kesempatan terpisah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yance, juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya komunikasi yang tidak sehat dapat membentuk masyarakat yang tidak sehat dan sesat. Yance mengingatkan banyak kegiatan positif dan keberhasilan hari perhari yang justru tidak terinformasikan dengan baik agar publik sehat pemahamannya.

Pemberitaan yang cenderung simpang-siur-dan masih ada kesalahan sangatlah mengganggu kerja-kerja pembangunan daerah dan berdampak buruk pada hasil kerja. Mestinya ini disadari semua pihak yang memiliki kepentingan akan perubahan dan perbaikan di Kota Bekasi. Dirinya berharap komunikasi yang terbangun tidak hanya mementingkan benefit dan profit dari komunikasi yang dikemas dalam media masing-masing. "Sampaikan juga program-program yang berhasil, sehingga masyarakat menyadari pemerintahan berjalan sesuai fakta yang ada." tambahnya.

KEBANGKITAN KOPERASI INDONESIA DARI BEKASI

Kebangkitan koperasi Indonesia digelorakan warga kota Bekasi dengan kegiatan peringatan Hari Koperasi bertempat di Plaza Patriot dan areal lapangan Gelanggang Olah raga (GOR) Kota Bekasi, 18/7. Sekitar 5.000 lebih anggota koperasi, pelajar dan tokoh masyarakat memulainya dengan gerak jalan massal yang dilepas walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, di depan Plaza Patriot. Didampingi Komandan Komando distrik Militer (Dandim) 0507 dan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, Mochtar melepas gerak jalan santai yang start di Kantor walikota dan finish di GOR.

Dalam sambutannya Walikota Bekasi mengucapkan terima kasih pada seluruh anggota Koperasi dan Kementerian Koperasi dan UKM yang datang serta bersama-sama mendengungkan kebangkita Koperasi di Kota Bekasi. Dalam catatannya walikota Bekasi memberi aprisiasi tinggi keberadaan 898 Koperasi sudah eksis dalam masyarakat Kota Bekasi yang secara bertahap membenahi perekonomiannya. Saat ini di Kota Bekasi terdapat 112 ribu anggota Koperasi dengan tingkat keaktifan tinggi dan diharapkan dapat berkembang dengan rencana koperasi tingkat Rukun Warga (RW).

Walikota Bekasi menyampaikan secara terbuka bahwa keberhasilan koperasi di Kota Bekasi telah melahirkan semangat pada pemerintah Kota untuk menjadikannya sebagai awal kebangkitan Koperasi 2010 Kota Bekasi. Kekuatan modal sendiri yang dimiliki koperasi di Kota Bekasi sudah mencapai Rp. 78,2 milyar dengan volume modal usaha senilai Rp. 347,3 milyar. Kepercayaan akan kebangkitan koperasi di Kota Bekasi, kata walikota, juga ditandai dengan adanya modal perkuatan dari investasi dari luar koperasi sebesar Rp. 102,5 milyar. Sungguh keberhasilan akan pencapaian yang diyakini dapat memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian rakyat yang saat ini sedang lesu dan merana.

Dalam kesempatan tersebut, Mochtar mengingatkan, pokok-pokok pikiran untuk membangun koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengikis praktek-praktek renternir dimasyarakat, meningkatkan penggunaan produk-produk lokal, meningkatkan akses pembiayaan, menjadikan koperasi sebagai pekerjaan utama membangun ekonomi, kurikulum penting disekolah, memfasilitasi terbentuknya koperasi diseluruh RW yang ada dan mewujudkan koperasi sebagai laboratorium ekonomi. "Saya menghibau pada DPRD Kota Bekasi turut mendukungnya dengan persetujuan pada program penguatan penyertaan modal pada koperasi-koperasi yang yang akan dibentu." pintanya.

Kesempatan yang baik itu juga digunakan Menteri Koperasi dan UKM Dr. Syarief Hasan MM., MBA. untuk mengajak semua yang hadir, teruma kaum perempuan, untuk sama-sama membangun perekonomian nasional dengan kegiatan-kegiatan produktif bersama koperasi. Menteri menyambut baik deklarasi kebangkitan koperasi di Kota Bekasi, dengan diinstruksikan koperasi dapat berkembang di 958 RW. di Kota Bekasi. Menteri juga menyampaikan rasa salut dengan sambutan publik kota Bekasi yang antusias pada perkembangan koperasi.

Di Indonesia sendiri saat ini ada 155 ribu koperasi dan mulai berkembang mencapai angka 175 ribu sampai 201 ribu koperasi diseluruh nusantara. Revenue dari perkembangan koperasi tersebut sudah mencapai Rp. 82 trilyun dengan persentase yang membantu Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 55%. Kemampuan lain yang duitunjukkan koperasi adalah serapan tenaga kerja yang telah mencapai 97% dari yang dibutuhkan. Dengan koperasi, Syarief Hasan katakan, apa yang diharapkan lebih tepat sasaran.

51 juta tenaga kerja merupakan bagian dari koperasi Indonesia yang besar luar biasa. Menteri mengharapkan kedepan koperasi dapat menggerakkan usaha-usaha di masyarakat, mengelola keuangan dan bahkan sampai rumah tangga. "Semoga kredit usaha dapat tercapai sesuai target agar dapat mengembangkan koperasi lebih baik." imbuhnya.