MUHAMMAD DIAN SH. HARAP DENGAN HUT KE-4 KADER PARTAI LEBIH KUAT DUKUNG PRABOWO SUBIANTO

Muhammad Dian SH., anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Bekasi, berharap agar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)dijadikan momentum bagi kader Partai GERINDRA untuk membangun soliditas dan militansi kader dalam upaya memenangkan Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Muhammad Dian SH. melalui Short Massage Service (SMS)tentang HUT ke-4 Partai GERINDRA. Partai GERINDRA yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 merupakan partai yang berlandaskan Demokrasi Pancasila tersebut besar dengan keragaman etnis, budaya dan agama didalamnya. Partai GERINDRA dengan gebrakannya melakukan gerakan Revolusi Putih dengan H. Prabowo Subianto sebagai lokomotif gerakan. Prabowo Subianto sebagai seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI, memiliki visi yang luar biasa untuk dapat mewarnai perkembangan bernegara walau tidak mendapuk kekuasaan. Dalam pemilu 2009, secara tragis Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Prabowo Subianto kalah. Walau demikian, H. Prabowo Subianto terus berjuang dengan Revolusi Putihnya dan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA. Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan menjanjikan para konstituen dan kader bahwa kader partai serta pengurus partai tidak akan pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Bangsa ini sedang terpuruk oleh kebohongan-kebohongan, serta cara-cara manipulatif data dan informasi," kata Prabowo Subianto kala itu. Ia minta masyarakat segera melapor kepada pimpinan Partai Gerindra setempat jika ada kader partai GERINDRA yang terlibat KKN atau melanggar moral bangsa lainnya. ”Bangsa ini sedang terpuruk oleh kebohongan-kebohongan serta cara-cara manipulatif data dan informasi. Dekadensi moral bangsa sudah sangat memprihatinkan dan mengarahkan kita pada bangsa yang sedang terpuruk,” kata Prabowo Subianto selaku ketua Dewan Pembina. Karena itu, ungkap Muhammad Dian SH., seluruh anak bangsa harus membuka mata telinga, hati, dan pikiran untuk mencermati situasi saat ini. Bagi para kader Partai GERINDRA meminta agar mau melakukan sumbangsih untuk memperbesar partai dan mengantarkan Prabowo Subianto pada 2014 sebagai presiden Republik Indonesia (RI). (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PEMKOT DEPOK TAMBAH 23 RIBU SALURAN PIPA GAS

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana menambah 23.000 saluran pipa gas alam untuk rumah tangga di beberapa kecamatan yang tak jauh dari Kecamatan Beji. Hal itu karena dari 27.000 sambungan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat Depok, baru 4.000 kilo meter yang digunakan. “Sisanya akan kita berikan kepada pelanggan baru,” kata Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Jumat (3/2). Saat ini saluran gas rumah tangga baru dilaksanakan di dua kelurahan yaitu Kelurahan Beji dan Kelurahan Beji Timur. Rencananya, kata Nur Mahmudi, sisa saluran gas rumah tangga yang mencapai angka 23 ribu sambungan akan terus dikembangkan ke wilayah lain. “Saat ini permintaan pemasangan saluran gas rumah tangga juga meningkat,” kata dia. Tidak menutup kemungkinan, kata Nur Mahmudi, saluran gas tersebut diarahkan ke Kecamatan Pancoran Mas. “Yang pasti pipa gas tidak dapat melintasi rel kereta api,” ucapnya. Nur Mahmudi mengatakan banyaknya masyarakat yang meminta dipasangkan pipa gas untuk rumah tangga disebabkan karena lebih irit, tidak beresiko dan tidak mencemarkan udara. Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurahman Wahid itu menuturkan, jika jatah saluran pipa gas untuk rumah tangga yang diberikan pemerintah pusat telah habis maka Pemkot Depok akan membangun saluran sendiri. Hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat. “Hanya saja, masyarakat harus mau menanggung biaya pembelian alat. Mumpung sekarang ini gas sedang di subsidi,” ujar Nur Mahmudi. Sementara itu warga RT. 005 RW. 04, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Suwandi berharap saluran gas rumah tangga tidak terpusat di Kecamatan Beji. Dia meyakini pemasangan gas untuk rumah tangga juga diinginkan masyarakat Depok di luar Beji. “Saya kepingin menggunakan gas rumah tangga. Ga perlu harus cape-cape nenteng tabung gas ke warung,” katanya. Sebelumnya, Penanggungjawab Jaringan PT Jabar Energi Badan Pengelola Jaringan Gas Depok, Agung Apriyanto mengatakan, pihaknya hanya mengenakan biaya abodemen kepada pelanggan untuk perawatan Metering Regulating Station (MRS) dan perawatan jaringan. Besaran abodemen diklasifikasi berdasarkan kelas pengguna. Namun, untuk biaya penggunaan per meter kubik tetap sama, yaitu Rp 2.800/m3. Agung mengakui, program gas rumah tangga masih mengalami beberapa kendala seperti terjadi kebocoran pada dua bulan pertama. Kebocoran tersebut terutama di sambungan pipa menuju rumah warga. “Kami akan berusaha perbaiki walaupun itu bukan tanggungjawab kami. Kami menerima laporan 24 jam,” paparnya. (Pra). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PEMKOT BEKASI DINILAI TIDAK KONSISTEN, KOMISI B DESAK TENDER ZONA V DIPERCEPAT

Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi dinilai tidak konsisten dalam kebijakan mengatasi penuhnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu. Dikatakan Muhammad Yakum, pimpinan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, kompensasi pembuangan yang ditawarkan untuk bisa buang sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang tidak sepadan dengan biaya pengelolaan sampah yang akan dibuang. Pemkot Bekasi melalui dinas kebersihan (Dinsih) hanya mematok kompensasi sebesar Rp. 3 ribu per ton sampah. Sedangkan saat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta akan menentukan kompensasi nilai sebesar Rp. 100 ribu dipaksakan untuk disetujui. "Saya melihat tawaran pemkot Bekasi kontras dengan kebijakan yang menang sendiri," kata M. Yakum. Menurutnya, pengelolaan dan manajemen TPST tentu akan tidak enak menolak namun lokasi TPST yang berada di daerah kota Bekasi menjadi sulit untuk tidak diterima. "Oleh sebab itu komisi B mendesak agar pembangunan zona V tendernya dipercepat agar tidak terjadi krisis sampah di Kota Bekasi," kata M. Yakum. Dalam 5 bulan ke depan, menurut M. Yakum, TPA Sumur Batu masih dapat dilakukan pembuangan sampah seperti biasa. "Namun kalau tender terlambat, misalnya Desember 2012 baru selesai, mungkin dinas Kebersihan Kota Bekasi akan kesulitan membuang sampah," jelas M. Yakum. Perluasan 2,5 hektar yang diusulkan dalam prediksi komisi B akan mengalami kendala karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. karena, menurut M. Yakum, persoalan peralatan dan sumberdaya manusia membutuhkan anggaran yang tidak kalah banyaknya. Sampai saat ini, M. Yakum mengatakan, Komisi B masih menunggu evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Gubernur Jawa Barat. Sehingga, tambahnya, desakan untuk percepatan tender pembangunan zona V masih menunggu finalnya APBD di Jawa Barat. Pemprov DKI sendiri sepertinya mempersilahkan saja pemkot Bekasi, dinas kebersihan kota Bekasi, untuk membuang sampah ke TPST Bekasi. "Hanya perlu antisipasi sedini mungkin agar krisis persampahan tidak terjadi lagi di Kota Bekasi," kata M. Yakum. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

JALAN KE ARAH PASAR BARU RUSAK PARAH

Jalan ke arah pasar proyek rusak parah, ber lubang dan digenangi air yang cukup banyak sehingga membahayakan pengendara motor. Usai Peresmian Pasar Baru Bekasi dua hari lalu, tampak belum ada upaya khusus untuk merapikan kondisi jalan. Saat itu baik Yodi selaku pengembang maupun Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, meminta instansi terkait untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan disekitar pasar Baru Bekasi.

PERWAL DIGUNAKAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PEMKOT BEKASI

Pemerintah Kota Bekasi berlakukan peraturan walikota (PERWAL) Nomor 02 tahun 2012 tentang disiplin Pegawai Negeri Siplin (PNS). PERWAL Nomor 02 tahun 2012 ini sebelumnya telah disosialisasikan kepada eselon II dan eselon III dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) se-Kota Bekasi. PERWAL tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Sebanyak 13.346 PNS yang ada di Kota Bekasi diharapkan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan PERWAL Disiplin Pegawai tersebut dari pimpinan SKPD, Kepala Kantor, Badan atau instansi tempat mereka bekerja. PERWAL sendiri dikeluarkan Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin aparatur pemerintah kota Bekasi agar dapat memberikan pelayanan yang baik. seperti dikelahui ratusan orang di tahun 2011 lalu dinyatakan melanggar aturan kedisiplinan dan kepegawaian. Nantinya PERWAL ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan promosi jabatan di lingkungan pemerintah kota Bekasi. Setiap 3 bulan sekali kepala SKPD nantinya akan dimintai laporan berupa skoring staf dimasing-masing SKPD. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) nantinya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara intensif karena sebelumnya sudah ada kontrak kinerja pegawai dan penanda tanganan pakta integritas.(Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

KOMISI B RENCANAKAN REKOM TOLAK SERAH TERIMA IPLT SUMUR BATU

Muhamad Yakum selaku pimpinan komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi mengatakan bahwa komisinya akan merekomendasikan Penolakan serah terima Pekerjaan Instalasi Limbah Tinja (IPLT) Sumur Batu. Hal itu disampaikan Yakum saat ditanya konsentrasi komisi B DPRD Kota Bekasi di tahun 2012 ini. Yakum mencatat banyaknya penyimpangan yang terjadi sehingga komisinya layak merkomendasikan penolakan serah terima Pekerjaan dari pelaksana kepada pemkot. "Ketidakberesan itu diantaranya pada pekerjaan lantai IPLT yang tipis sehingga berakibat kolam yang dibangun lekas penuh," Kata ketua Fraksi Golkar DPRD kota Bekasi tersebut. Dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, komisi B berencana merekomendasikan penolakan serah-terima pada Dr. Rahmat Effendi selaku plt. Walikota Bekasi. "Keterlibatan dinas Kebersihan kota Bekasi yang nihil juga menjadi alasan kami memberi rekomendasi nantinya," Katanya lebih lanjut. Proyek dengan biaya dari bantuan pusat tersebut tidak melibatkan instansi terkait dalam Hal ini dinas kebersihan kota Bekasi dalam pekerjaannya,"Kemungkinan adanya penyimpangan dalam pekerjaan sangat besar, sehingga perlu ada audit secara administratif dan tekhnis pekerjaan," katanya. Beberapa proyek lain yang juga mendapatkan perhatian dari komisi B DPRD kota Bekasi adalah pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, proyek gedung kantor pemerintah kota Bekasi dan stadion Bekasi. Beberapa pekerjaan yang mengalami amandemen dalam pelaksanaannya, baik itu amandemen waktu maupun pekerjaan pokok proyek. Menurut Yakum tidak ada perubahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 tentang apa yang sudah disetujui DPRD kota Bekasi. Namun Yakum agak pesimis karena keterbatasan anggaran akan menghambat pembangunan yang akan dilakukan. Yakum memprediksikan bantuan dari Provinsi Jawa Barat yang akan turun hanya Rp. 50 milyar untuk pembangunan infrastruktur Besar. Sedangkan untuk pembangunan stadion saja menurut konsultan dibutuhkan dana hampir Rp. 640 milyar, bantuan provinsi sesuai janji Gubernur Ahmad Heryawan pada tahun 2010 sangat sulit diharapkan besar jumlahnya. "APBD kota Bekasi sampai saat ini masih di Jawa Barat," kata Yakum. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

KOTA BEKASI MERIAH DENGAN SPANDUK

Berbagai spanduk terpasang dibeberapa jalan utama kota Bekasi yang terpasang dipagar atau pohon-pohon tepi jalan. Diantara spanduk yang dipasang adalah ucapan selamat atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)yang diadakan tanggal 3-5 Februari di Bandung, Ucapan Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan HUT ke-5 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Terlihat banyak terpampang Foto Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang berdampingan dengan Sutriono S. Pd., Drs. Nur Suprianto MM., Herri Koeswara MA., Chaeroman Joewono Putro M. Eng., dan Ustadz Akhmad Syaikhu pada sapnduk acara RAKORNAS PKS. Sedangkan spanduk HUT Partai GERINDRA terlihat spanduk Ibnu Hajar Tanjung (IHT) yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GERINDRA Kota Bekasi banyak menghiasi jalan-jalan di Kota Bekasi. Selain IHT, tampak juga spanduk ucapan dari Muhammad Dian SH. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dengan foto pendamping Letnan Jendral Purn. Prabowo Subianto Pembina Partai GERINDRA. Tampak juga foto Hedi Hustaja, H. Marhaban Sigalingging (Penasehat DPC)dan David Taga selaku sekretaris DPC Partai GERINDRA kota Bekasi. Partai HANURA juga meramaikan spanduk-spanduk ucapan yang banyak dipasang di jalan A. Yani, Jl. Pekayon Pondok Gede, jalan Ir. H. Djuanda dengan foto Winoto dan Jendral Purn. Wiranto selaku ketua DPP Partai HANURA. Spanduk M. Syafei juga terlihat dekat waralaba Naga, Pekayon. Selain spanduk Bilboard ukuran 2 kali 4 meter bergambar foto Ronny Hermawan juga terlihat diberbagai tempat. Bertuliskan anggota komisi B yang membidangi Bidang Infrastruktur, bilboard Ronny terlihat anggun. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

COMUNITTY DEVELOPMENT KOMPENSASI TPST BANTARGEBANG MASIH SESUAI KONTRAK

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Daerah (DPRD) Kota Bekasi mengundang Pihak ke-3 pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Disampaikan Muhammad Syafei anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi saat ditemui di Gedung DPRD kota Bekasi seusai Rapat dengan pengelola TPST Bantar Gebang. Syafei mengkonfirmasi pertemuan dengan Pengelola TPST Bantar Gebang untuk membahas klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian tripartit antara Pemerintah Provinsi (pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, pemerintah Kota (pemkot) Bekasi dan PT. Godang Tua Jaya (GTJ) serta PT. Neo Organik Energi (NOE) sebagai pengelola TPST. "Diantaranya tentang lahan TPST, klausul dalam perjanjian tripartit dan Dana kompensasi dalam bentuk Community Development (CD)," Kata Syafei. Syafei berharap agar klausul-klausul dalam perjanjian tripartit dapat diimplementasikan dengan baik sesuai Memorandum of Understandings (MoU) yang disepakati oleh pihak ketiga yang ditunjuk kedua pemerintah Daerah. "Jangan sampai nanti over load Baru semua kesulitan karena krisis sampah yang akan dialami akibat lahan pembuangan penuh," tambah Syafei. Ditanya apakah ada Hal-Hal khusus, Syafei mengatakan, rapat dengan pihak ketiga yang dilakukan komisi A hanya sebatas klarifikasi saja. "Setahu saya sampai saat ini belum ada perubahan apa pun dalam perjanjian tripartit yang ditandatangani ketiga pihak," jelas Syafei. Sedangkan Rekson Sitorus dari PT. GTJ seusai rapat mengatakan bahwa pihaknya hanya mengklarifikasi tentang penerapan Community Development (CD) di Masyarakat. "Hanya soal distribusi Dana Community Development (CD) yang dilakukan sesuai kontrak," Kata Ronnie sapaan akrab Rekson Sitorus. Ronnie mengatakan bahwa pengelolaan Dana kompensasi yang digunakan untuk CD sampai saat ini semua masih sesuai dengan kontrak perjanjian yang dilakukan dengan kedua pemerintah. "Soal besaran anggaran CD tolong tanyakan langsung ke pihak pemerintah kota Bekasi, mereka yang tahu karena Dana kompensasi tersebut mereka yang mengelola," katanya lagi. Dana kompensasi TPST Bantar Gebang sebanyak 20% digunakan untuk kepentingan CD dan 80% digunakan untuk pengelolaan, manajemen serta tekhnologi yang digunakan. "Tidak ada yang lain hanya itu, kami masih bekerja sesuai kontrak," Kata Ronnie sambil berjalan menuju Mobil. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas bantuan biaya komunikasi PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. Rahmat Effendi).

DPRD KOTA BEKASI AKAN LAYANGKAN SURAT KE GUBERNUR SOAL SEKDA

Komisi A DPRD Kota Bekasi, mengaku akan melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan. Hal itu, menyusul belum ditandatanganinya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendageri), tentang penetapan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi. Mengingat, penetapan Sekda definitif sangat mendesak. Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Roy Achyar, mengatakan pihaknya akan melayangkan surat kepada Gubernur. Setelah melakukan rapat kerja dengan tiga calon Sekda Kota Bekasi, yang telah direkomendasikan oleh Pemerintah. Pasalnya, Ketiga calon tersebut Rayendra Sukarmadji, Nandi Surjakandi, dan Agus Dharma. Dalam rapat kerja bersama Komisi A diruang kerja Komisi A, kemarin. Mengatakan tidak mengetahui sudah sampai sejauh mana proses penetapan Sekda oleh Gubernur Jabar. "Pekan depan kami akan layangkan surat kepada Gubernur, terkait proses penetapan calon Sekda. Kami berharap kepada Gubernur untuk segera menentukan Sekda Kota Bekasi,"ujar politisi berlambang beringin ini. Menurutnya, proses penetapan sekda oleh Gubernur Jabar, sudah terlalu lama. Sehingga pihaknya perlu menanyakan hal ini, kepada pihak Provinsi Jabar. "Sejak dilakukannya asessment di Unisma, SMAN 1 Kota Bekasi, dan beberapa test di provinsi Jabar. Sudah terlalu lama, sehingga dirasa perlu oleh Komisi A menanyakan hal ini kepada Gubernur, "kata Roy. Sementara itu, Asda II Nandi Surjakandi, yang juga merupakan calon sekda Kota Bekasi mengatakan Komisi A mengajukan beberapa pertanyaan kepada masing-masing calon. "Dewan mempertanyakan kami mengenai proses penetapan sekada, namun kami menjawab secara gamblang tidak tahu benar prosesnya, "terang Nandi. Namun kata dia, dirinya hanya mengetahui bahwa surat rekomendasi dari Gubernur kepada Kemendageri sudah diterima oleh Provinsi Jabar. Akan tetapi, pihaknya belum tau siapa yang dipilih oleh Gubernur. Saat dikonfirmasi, bahwa Rayendra Sukarmadji calon kuat sebagai Sekda defintif. Nandi, tidak bergeming bahwa atasannya Rayendra Sukarmadji calon kuat. "Saya pikir juga begitu bang, pasti beliau lah saya sangat yakin itu. Memang untuk saat ini, cuma beliau yang pantas untuk menjabat Sekda Kota Bekasi, "tandasnya. (CLE).

PLT. RESMIKAN PASAR BARU YANG SEPI PENGUNJUNG

Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat EFFENDI, resmikan Pasar Baru Bekasi di jalan Djuanda Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. "Saya harap dengan resminya pasar Baru Bekasi dapat meningkatkan perekonomian kota Bekasi, khususnya pedagang pasar," katanya dalam sambutan (2/2). Pasar yang berada dilahan milik permerintah tersebut sempat ribut saat akan dilakukan revitalisasi beberapa tahun lalu. "Ke depan saya berharap tidak ada ribut lagi, kalau bisa ada kerja sama dengan pemerintah kabupaten bahkan ada MoU antara pemkot dan pemkab," tambah Dr. H. Rahmat. Dr. H. Rahmat Efffendi berharap budaya bersih dapat dikembangkan seluruh pedagang pasar Baru agar pasar dapat dirasakan nyaman untuk Transaksi. "Penataan dagangan dan kios secara bersih dan rapi akan membuat situasi pasar lebih baik diwaktu yang akan datang," Katanya. Plt. Walikota Bekasi berpesan pada instansi terkait untuk membantu menunjang keberadaan pasar Baru Bekasi. Sarana, prasarana berupa jalan yang lebih baik dan infrastruktur penunjang lainnya diminta Dr. Rahmat Efffendi untuk disediakan. Pasar dengan lahan parkir seluas 3.500 meter persegi tersebut memiliki kios sebanyak 1.800 kios Berukuran 2,5 meter kali 3 meter. Dengan harga sewa sebesar Rp. 32 juta setahun cukup menjanjikan sebagai sentra bisnis di kota Bekasi. Engkus Kusnadi dari pihak pengembang berharap pemerintah kota Bekasi mau memperhatikan alat transportasi angkot yang dapat menunjang mobilitas perekonomian pasar. "Saat ini seluruh kios sudah penuh disewa pedagang, semoga dengan bantuan pemerintah kota Bekasi dapat meningkatkan animo Masyarakat untuk berbelanja," katanya. Sebaliknya pedagang justru berharap agar pengembang atau pengelola pasar mau mengadakan even tertentu untuk meningkatkan kedatangan Masyarakat. "Sampai saat ini masih sepi, belum banyak orang berbelanja. Lihat saja acara ini yang ramai saja tidak ada yang Belanja," Kata Asih salah satu pedagang. Asih memiliki kios tepat di atas tangga masuk pasar berlantai 2 dengan bangunan semi basement, berada di hook namun sepi pengunjung. "Kalau pengeluaran lebih besar dari penggasilan, bisa tutup kios saya," tambahnya. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

DANDIM 0507 DUKUNG DEKLARASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA SE-KOTA BEKASI

Deklarasi kerukunan Umat Beragama yang akan diadakan dalam waktu dekat (7/2) disambut baik oleh Komandan Komando Distrik Militer (DANDIM) 0507 Bekasi, Letkol. Arm. Dedi Nurhardiman, S.Ip. DANDIM Kodim 0507 Bekasi mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan dengan Deklarasi Kerukunan Umat Beragama di kota Bekasi akan didukung sepenuhnya. DANDIM 0507 Bekasi berharap agar kegiatan Deklarasi tersebut dapat menciptakan kerukunan Masyarakat Kota Bekasi. "Dengan kegiatan Deklarasi Kerukunan umat beragama dapat menciptakan kerukunan umat beragama," katanya. Kegiatan Deklarasi yang digagas plt. Walikota diharapkan dapat mengumpulkan seluruh potensi umat beragama di kota Bekasi akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Februari. Kegiatan yang akan dilakukan di kecamatan-kecamatan di kota Bekasi itu akan dihadiri seluruh tokoh Masyarakat dan tokoh agama se-kota Bekasi. Kodim 0507 Bekasi sendiri memiliki teretori kota dan kabupaten Bekasi. Sedangkan kota Bekasi sendiri terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan. "Saya mendukung kegiatan Deklarasi kerukunan umat beragama kota Bekasi," Kata Letkol. Arm. Dedi Nudirman, S.Ip. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

KETIADAAN REWARD BAGI PEGAWAI KELURAHAN

Lurah Margahayu, Muhammad Yunus, mempertanyakan ketiadaan reward yang diberikan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi walau sudah berupaya maksimal. "Memang tidak ada punishment, tapi reward dari pimpinan diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai," katanya. Dia mencontohkan apa yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berada dilingkungan kelurahan Margahayu. Kelurahan yang berada di wilayah yang paling strategis tersebut pegawai sudah maksimal bekerja namun tidak ada reward yang mereka terima. Daerah Margahayu merupakan kawasan yang berada di kecamatan Bekasi Timur dengan letak geografis yang sangat strategis. Di wilayah ini lah berada Terminal Bekasi, lalu Pasar Baru Bekasi, serta pusat-pusat perkantoran pemerintah kota Bekasi. Menurutnya seluruh pegawai dilingkungan kelurahan yang mampu membuat wilayah kelurahan Margahayu menjadi bersih, nyaman dan pelayanan yang baik tidak mendapatkan perhatian dari pimpinan. "Terpaksa dari gaji pribadi saya untuk meningkatkan kapasitas staf melalui pendidikan lebih tinggi dan pelatihan komputer untuk staf dan pegawai," kata Yunus. Namun hal tersebut lebih sulit dialami para pegawai kelurahan yang non honor karena ketiadaan anggaran bagi mereka. "Itupun pemerintahan kelurahan yang harus memikirkan agar kesejahteraan merekapun dapat lebih baik." tambahnya mantan ajudah almarhum H. Akhmad Zurfaih. Padahal coba lihat jalan nasional yang melintasi kelurahan ini lebih dari 1,5 KM, belum lagi jalan kolektoral dan jalan lingkungan yang menjadi titik pantau kebersihan. "Semua pegawai kelurahan telah melakukan tugasnya dengan baik, baik itu pelayanan maupun tugas yang diemban untuk memenuhi harapan visi Bekasi cerdas, sehat dan ihsan," kata Yunus.(Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

MULAI 7 FEBRUARI DEKLARASI KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA DIMULAI

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat KESBANGPOLINMAS) Kota Bekasi siap fasilitasi deklarasi ummat beragama yang akan dilakukan mulai tanggal 7 Februari 2012 nanti. Dikatakan Agus Dharma selalu kepala kesbangpolmas Kota Bekasi saat dikonfirmasi kesiapan deklarasi Kerukunan ummat beragama di kecamatan-kecamatan se-kota Bekasi. Agus Dharma berharap kegiatan deklarasi kerukunan ummat beragama yang digagas pemerintah kota Bekasi tersebut akan didukung seluruh potensi yang ada. "Baik itu tokoh masyarakat maupun tokoh agama diseluruh wilayah kota Bekasi," katanya (1/2). Kegiatan deklarasi akan dilakukan di setiap kecamatan yang ada di kota Bekasi. Kegiatan akan dilaksanakan 3 kali dalam seminggu sehingga di semua kecamatan dilakukan deklarasi kerukunan antar ummat beragama. Lebih lanjut Agus mengingatkan bahwa pemerintah kota Bekasi hanya mendukung, sedangkan sukses acara semua sangat bergantung dari keseriusan semua potensi agama yang ada. "Dari masing-masing organisasi keagamaan yang ada diharapkan men-support deklarasi yang akan dilakukan," tambahnya. Walau diakui tidak adanya dukungan pendanaan secara pasti dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah kota Bekasi yakin kegiatan akan berlangsung dengan baik. Bahkan Plt. Walikota Bekasi dibeberapa acara sempat mengajak tokoh yang ada untuk urunan. Kerukunan ummat beragama yang baik menjadi garis tebal dari pelaksanaan kegiatan deklarasi kerukunan ummat beragama."Semoga dengan adanya deklarasi, tidak ada lagi kekisruhan yang terjadi di masyarakat Kota Bekasi yang heterogen," tegas Agus Dharma. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

PEMKOT BEKASI RAZIA KAKI LIMA PASAR BARU

Pemerintah kota Bekasi pagi seusai apel pagi melakukan kegiatan rutin razia dan pembersihan areal sekitar jalan Djuanda dan jalan Muhamad Yamin. Kegiatan ini dikatakan Kepala satuan (kasat) Polisi Pamong Praja kota Bekasi, Edy Rosady, sebagai bagian penertiban wilayah oleh pemerintah kota Bekasi. Edy mengatakan bahwa kegiatan Razia dilakukan diseluruh tempat di kota Bekasi yang menghambat kenyamanan jalan dan melakukan kegiatan usaha bukan pada tempatnya. "Coba langsung di cek saja jalan Djuanda dan jalan-jalan lain. Semua dilakukan razia untuk penertiban wilayah," kata mantan Camat Bantar Gebang tersebut (1/2). Razia dilakukan pada para pedagang kaki lima yang berdagang memakan bahu jalan dihampir seluruh wilayah kota Bekasi. Kegiatan razia dipantau langsung oleh Plt. Walikota Bekasi yang hari itu mengenakan seragam dinas lapangan. "Sebelum ada Razia, sudah ada pemberitahuan kepada para pedagang," akata edy. Semua bentuk bangun atau alat usaha yang dipasang di lokasi-lokasi yang bukan peruntukannya ditertibkan. Dirinya tidak mau menyebutkan lokasi-lokasi yang akan dilakukan penertiban oleh instansi pemerintah kota Bekasi. Ditempat terpisah kepala dinas Perhubungan (DISHUB) kota Bekasi menyampaikan bahwa penertiban dilakukan dalam rangka beroperasinya trayek baru. "Pembersihan jalur beberapa jalan dilakukan karena akan ada trayek baru," kata Budiman Sopandi. (dON). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

TAGANA KOTA BEKASI SELALU SIAGA BENCANA

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Bekasi yang bersekretariat di kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPLINMAS) Kota Bekasi selalu siaga dalam keadaan darurat sekalipun. Hal Itu dikatakan H. Agus Dharma Suwandi selaku penasihat TAGANA yang juga Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Kota Bekasi di kantor Pemkot Bekasi. Selain mendapat bantuan dari KESBANGPOLINMAS Kota Bekasi untuk berlatih secara khusus, TAGANA juga didukung oleh kesatuan ditingkat Kelurahan dan Kecamatan. "Kapanpun mereka siap untuk membantu masyarakat menanggulangi Bencana yang terjadi.", Kata H. Agus Dharma Suwandi (1/2). Bantuan biaya pelatihan, dikatakan H. Agus Dharma Suwandi, diberikan pada anggota TAGANA agar mereka terampil dalam proses penyelamatan dan kegiatan penanggulangan Bencana. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

DUBES AMERIKA SERIKAT DIRENCANAKAN KUNJUNGI BEKASI

Pemerintah Amerika Serikat Berencana untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah kota Bekasi dalam berbagai hal di waktu-waktu dekat ini. Hal itu disampaikan Second Secretary bidang hubungan politik kedutaan Amerika Serikat untuk Indonesia Neil Helbraun. Neil Helbraun datang ke kantor pemerintah kota Bekasi untuk mengadakan pembicaraan membahas beberapa agenda. "Kami datang ke kota Bekasi untuk mengadakan pembicaraan tentang kegiatan yang mungkin bisa dikerjasamakan," katanya (1/2). Pemerintah Amerika Serikat menilai kota Bekasi sangat potensial sekali dan memungkinkan untuk dilakukan kerja sama. "Kami bertemu dengan pemerintah kota Bekasi untuk membicarakan beberapa gagasan dan juga proyek-proyek yang mungkin bisa dibantu oleh pemerintah Amerika Serikat," jelas Neil Helbraun. Beberapa program pendidikan, kesehatan dan kemasyarakatan menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat. Kemungkinan pemerintah Amerika Serikat akan membantu pemerintah kota Bekasi dalam program tersebut. Selain itu diinformasikan juga rencana kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, ke Kota Bekasi dalam waktu dekat. Bahkan Duta besar Amerika dikabarkan akan datang ke kota Bekasi menggunakan alat transportasi berupa Kereta Api dari Jakarta ke Stasiun Bekasi. Sementara itu pejabat bidang perencanaan pemerintah kota Bekasi menyambut baik kunjungan kedutaan Amerika Serikat ke kantor Pemerintah kota Bekasi. Bahkan dari lingkungan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), Abudin AR, yang merupakan putra Bekasi dengan terharu bangga atas kunjungan kedutaan Amerika Serikat. "Apalagi kalau rencana kerjasama itu dapat direalisasikan dan membantu masyarakat kota Bekasi menjadi lebih baik lagi.", kata Abudin Abudin selaku putra Bekasi mengucapkan terima kasih atas kunjungan perwakilan kedutaan Amerika Serikat ke kantor pemerintah kota Bekasi. "Sebagai orang yang dilahirkan di Bekasi saya bangga dengan kunjungan mereka. Mereka negara besar mau datang berkunjung ke kota Bekasi. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas adanya rencana kerjasama antara Pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah daerah Kota Bekasi," kata Abudin adik almarhum Walikota Bekasi, Akhmad Zurfaih. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

RELEAS SURAT UNTUK PRESIDEN

Kepada Bapak Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang saya hormati. Bersama ini saya menyampaikan surat permohonan perhatian Bapak Presiden terkait apa yang saya alami dalam kurun 2 tahun terakhir. Saya dalam kurun 2 tahun terakhir sempat mendapatkan tindak kekerasan berupa pemukulan dan tindak kekerasan psikologis ketika melakukan aktivitas jurnalistik saya di wilayah Kota Bekasi. Kondisi itu tidak lebih parah dari beberapa tahun sebelumnya yang mengakibatkan saya harus terpisah dengan anak-anak dan keluarga pecah. Bapak Presiden yang saya hormati, Pencurian alat komunikasi adalah tindakan yang menurut saya sangat keterlaluan. Dalam kurun waktu tersebut sudah lebih dari 4 Handphone saya dicuri baik ketika tidur di kantor Persatuan wartawan Indonesia (PWI) maupun saat dikendaraan (karena kelelahan dicopet). Saya tahu itu sistematis karena isi dari informasi atau pesan dalam HP dan Blackberry dijadikan bahan untuk melakukan tindak "kekerasan" psikologis apada saya. Akhir-akhir ini saya alami lebih keras dengan hilangnya Blackberry dan HP Nokia CDMA. Tidak diklipingnyapada, suatu hari, berita koran Harian International Media (IM) tempat saya bekerja adalah apa yang saya sebut diskriminasi dan sistematis. Apalagi Kota Bekasi mau dikunjungi Duta Besar Amerika Serikat dalam waktu dekat (blog saya dibaca lebih dari 2.700 warga Amerika Serikat pada minggu ini). Bersama surat ini saya berharap bapak dapat memberikan arahan pada institusi terkait agar tindakan-tindakan kekerasan, diskriminasi dan upaya pembunuhan yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi dapat dihentikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melakukan komunikasi dengan kepala daerah terkait issue di daerah agar akuntabilitas publik bukan saja hanya menjadi agenda program, tapi menjadi ruh dalam pelaksanaan pemerintahan. Saya sejak tahun 2000 telah Bekerja di kota Bekasi mendampingi anak-anak dalam situasi khusus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang dan anak-anak dalam situasi khusus di perkotaan sekitar Bekasi selatan. Saya sempat melakukan advokasi dana kompensasi TPA Bantar Gebang (2003-2005), proyek Tanpa Tender 9 proyek Jalan tahun 2004 dan progress report pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rehabilitasi kantor eks. Kabupaten Bekasi tahun 2005. Demikian surat ini saya sampaikan, terimakasih atas perhatian serta bantuan bapak (hukum mereka yang melakukan semua tersebut). Saya berharap dalam 1 minggu hal tersebut dapat ada tindaklanjut dengan adanya perubahan dalam berbagai hal. Saya akan menyurati Majlis Hak Azasi Manusia (HAM), Amnesty International, Panitia 6 bidang Akuntabilitas publik, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) RI, dan berbagai lembaga yang dirasa dapat membantu saya apabila bapak Presiden sudah tidak dapat mengendalikan kondisi tersebut. Hormat saya, MUHAMAD DONY PRESTANTO 085890529053, 081574494381, PIN BB 240284D4 FACEBOOK; Muhamad Dony Prestanto Twitter; @muhamaddonypres blog; kotabekasinews.blogspot.com tembusan - Kapolsek Pondok Gede - Kapolres Metro Bekasi - Kejaksaan Negeri Bekasi - Plt Walikota Bekasi - DPRD Kota Bekasi - Gubernur Jawa Barat

CS PDAM TIRTA BHAGASASI RESMI DIUMUMKAN DIRUT

"UNGGUL DALAM MUTU, PRIMA DALAM PELAYANAN"

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi secara resmi me-launching Customer Service (CS) kemarin (31/1). Adanya CS menurut direktur utama (dirut), Wahyu Prihantono, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pelayanan yang prima PDAM Tirta Bhagasasi. PDAM yang memiliki motto Unggul dalam Mutu, Prima dalam Pelayanan itu akan mengupayakan tugas dan kewajibannya untuk menyediakan air bersih dengan baik. "Salah satu upaya yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bhagasasi adalah dalam membangun pelayanan Prima (service excellent) dongan menghadirkan CS. Komitmen layanan prima perusahaan yang berkualitas, menurut Wahyu, harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, kecerdasan, dan kepedulian kepada pelanggan. "Semangat mempertahankan pelanggan semangat untuk menghargai kesetiaan pelanggan.", kata dirut. PDAM Tirta Bhagasasi menyediakan sarana informasi dan komunikasi elektronik melalui 0218885666 sebagai nomor utama dan Short Massage Service (SMS) 085214001500. Pelayanan sendiri dilakukan 24 jam setiap harinya. Kecuali pelayan operator disesuaikan dengan hari / jam kerja yaitu senin-jum'at pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dalam keterangan pers nya Wahyu menyampaikan bahwa tujuan CS PDAM TIRTA BHAGASASI Bekasi adalah adanya pusat pelayanan informasi gangguan, membantu pelanggan, adanya data base beserta solusi dan upaya peningkatan pelayan. Wahyu berharap agar masyarakat tidak lekas kecewa kalau hanya main-main lalu tidak mendapat respon cepat dalam pelayanan. Hal itu terjadi karena program CS dapat mendeteksi langsung setiap pelaporan yang dilakukan. "Hasil Laporan yang didapat dari program CS ini akan menjadi data base dan solusi yang akan dilakukan PDAM Tirta Bhagasasi dalam menyelesaikan masalah dengan dijadikannya acuan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi konsumen.", kata Drs. Wahyu Prihantono lebih lanjut. (don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.). Posted 3 days ago by News Jersey City

KETIADAAN BAGIAN YANG KHUSUS URUSI SOSIALISASI, HAMBAT PENCAPAIAN PROGRAM

Ketiadaan departemen penerangan dirasakan sangat menghambat sampainya informasi tentang kebijakan pemerintah daerah. Demikian dikatakan H. Yusuf Nasih, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, saat ditemui di ruang kerjanya (31/1). Dalam struktur pemerintah Kota Bekasi sendiri, kata Nasih, tidak ada lembaga yang memiliki tugas khusus untuk sosialisasi program. Baik itu kebijakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) maupun adanya peraturan daerah (perda) yang harus diketahui masyarakat. Lemahnya informasi yang sampai ke masyarakat menurutnya sangat mempengaruhi hasil kerja pelaksanaan program pemerintah yang dilakukan. "khususnya masyarakat awam yang sangat mematuhkan informasi kebijakan pemerintah kota Bekasi.", kata Yunas nama singkat biasa dia disapa. Informasi yang baik dari pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat, paling tidak SKPD yang memiliki program harus turun ke masyarakat. "Namun karena reformasi, sepertinya saat ini masyarakat diminta mencari informasi sendiri informasi yang mereka butuhkan.", katanya seraya menyampaikan saat ini terasa masyarakat masih sangat minim mendapat informasi tentang kebijakan pemerintah. Hal senada disampaikan oleh Zaiman M. Affan, anggota fraksi Partai Demokrat yang juga anggota komisi A saat ditemui ditempat berbeda. Zaiman berharap, sama seperti Yunas, pemerintah daerah kota Bekasi mau memperhatikan sosialisasi peraturan daerah biar masyarakat dapat memahami aturan yang ada. Zaiman secara lugas menyampaikan pencapaian dan keberhasilan visi dan misi sangat bergantung dari kemampuan pemerintah mensosialkan kebijakan dan perda. Sehingga setiap kebijakan dapat dipahami ditingkat kecamatan sampai dengan kelurahan. Setiap peraturan daerah yang dikeluarkan seharusnya, Zaiman mengingatkan, diiringi program sosialisasi yang membuat masyarakat menjadi jelas tentang apa dan bagaimana aturan tersebut. "Malah kalau bisa sosialisasi secara intensif dilakukan ditingkat kecamatan agar keberadaan perda memiliki arti bukan sekedar arsip semata.", katanya. Minimnya anggaran disinyalir sebagai penyebab minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kota Bekasi. "Malah saya berharap kegiatan tersebut dapat meng-cover seluruh pengurus RT. dan Rw. yang ada di kota Bekasi.", kata Zaiman. Pada tahun 2011 sendiri tercatat 0 perda inisiatif yang dari DPRD kota Bekasi dan ada 10 perda revisi yang dibahas anggota DPRD kota Bekasi dalam setahun. Persoalan anggaran menjadi Pekerjaan Rumah (PR) tersendiri bagi pemerintah kota Bekasi ke depan. Kegiatan sosialisasi dibutuhkan sekali oleh seluruh pihak agar semua stake holder mau melaksanakan perda yang dibuat. "Sampai dengan Januari 2011 DPRD kota Bekasi masih ambil "Kunci", belum start untuk membahas inisiatif atau usulan revisi.", tambah Zaiman.(Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

APTISI WILAYAH IV A ADAKAN SARASEHAN REVITALISASI PANCASILA

Maraknya perselisihan yang terjadi di berbagai daerah membuat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ARTISI) mengadakan sarasehan tentang revitalisasi Pancasila (31/1). Dengan tema "Revitalisasi Pancasila dalam Pengembangan Karakter Bangsa Menuju Kekayaan Republik Indonesia", APTISI wilayah IV A Bekasi-Karawang urun rembuk membahas Pancasila kekinian. Dalam keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia (kepmendagri) Nomor 29 tahun 2011 secara jelas Pancasila menjadi dasar dan landasan hidup bernegara. Revitalisasi pancasila diharapkan bukan hanya menjadi harapan, tetapi diharapkan APTISI dapat dipraktekkan dalam kehidupan bernegara. Dr. Nandang Najmul Munir juga berharap dalam sarasehan tidak terjerembab dalam pemikiran untuk mengubah pancasila, mengganti pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Karena kekhawatiran akan singgungan yang terjadi dibeberapa tempat memotivasi APTISI wilayah IV A untuk melaksanakan sarasehan. Dalam sambutan, plt. Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan bahwa pemkot Bekasi berkepentingan dengan kegiatan sarasehan Revitalisasi Pancasila. "Kami berkepentingan dalam pelaksanaan visi Bekasi Cerdas, sehat dan Ihsan.", katanya (31/1). Selain karena sensitifitas masyarakat berkurang, kasus-kasus yang terjadi seperti di Bima menimbulkan kekhawatiran. Selain itu, Rahmat juga menyampaikan, cara pandang masyarakat yang lebih pada penyelesaian materi atau uang membuat masyarakat menjadi salah arah. Plt. Walikota Bekasi meminta seluruh peserta sarasehan untuk memikirkan dan menggagas pembinaan masyarakat dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan. Sehingga sarasehan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta beradab sebagai bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bernegara. (don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

RASKIN AKHIR BULAN FEBRUARI INI MULAI DIDISTRIBUSIKAN

Akhir bulan ini Beras bagi Warga miskin mulai diberikan pada masyarakat di daerah kota Bekasi yang biasa disingkat sebagai program raskin. Disampaikan Oleh kepala Bagian ekonomi dan pembangun (ekbang) sekretariat daerah kota Bekasi, Edy Dadiyo, saat ditemui di kantor walikota Bekasi kemarin. Edy Dadiyo menyampaikan bahwa pemerintah kota Bekasi tidak turut campur dalam penyaluran karena pendistribusian beras raskin langsung diberikan pada masyarakat. "Secara mekanisme beras langsung disalurkan ke kelurahan-kelurahan target program.", katanya. Namun dirinya berharap beras dapat didistribusikan dengan baik dan tidak kurang literannya, kualitas beras layak konsumsi dan sampai pada target sasaran program. "Walau dimakan orang tidak mampu saya minta beras harus layak konsumsi, karena bagaimana pun beras dikonsumsi manusia.", kata Edy. Bila ada ketidakpuasan dari target program secara tegas dirinya akan melakukan komplain secara langsung. Baik itu pada pihak ketiga yang dipercaya mendistribusikan raskin maupun pada pemerintah pusat selaku pembuat program. Edy juga mengingatkankan pada petugas ekbang tingkat kecamatan biar dapat bekerja keras untuk tercapainya tujuan program. Itu diharapkan dapat membantu masyarakat dan program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Surat Keputusan (SK) walikota tentang susunan pelaksana program sudah ada untuk pelaksanaan program raskin 2012. Sedangkan untuk pelaksanaan program tahun 2011, menurut Edy Dadiyo, program berjalan dengan sukses dan tanpa kendala. "Saya Berharap masyarakat, media dan lembaga-lembaga kemasyarakatan mau turut membantu mengawasi program Raskin ini.", kata Edy.(don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

KETIADAAN HASIL KAJIAN CAKEP ALASAN KELUARNYA 3 REKOMENDASI DPRD

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Herry Koeswara, mengatakan surat rekomendasi dikeluarkan karena banyak aturan berkaitan dengan mutasi tidak dipergunakan sebagai acuan. Ketidakpuasan itu yang dijadikan alasan komisi D DPRD Kota Bekasi dalam mengeluarkan rekomendasi. Tidak adanya tim penilaian kepala sekolah juga merupakan landasan formal DPRD mempersoalkan kebijakan mutasi kepala sekolah yang dilakukan pemerintah kota Bekasi. "Tidak adanya tim penilai kepala sekolah, mana bukti calon kepala sekolah.", kata Herry Koeswara saat ditemui di ruang kerjanya (30/1). Bukti itu ditunggu oleh komisi D sampai dengan hari kamis kemarin belum diterima oleh anggota komisi yang menurut informasi juga merekomendasikan pergantian kepala dinas pendidikan itu. "Teman-teman komisi D tidak puas.Karena bukti calon kepala sekolah dibutuhkan.", katanya. Hal lain berhubungan dengan pelibatan dewan pendidikan dalam proses mutasi kepala sekolah yang dilakukan pemkot. "Informasi yang kami dapat, dewan pendidikan tidak dilibatkan dalam proses itu.", tambah Herry lagi. Ada hal lain yang kemudian menguatkan komisi D DPRD kota Bekasi untuk memanggil plt. Walikota Bekasi. "Informasi yang sama kami dapatkan. Bahwa apa hal tersebut masih koma. Artinya harus diakui secara proses yang dilakukan plt. Walikota Bekasi masih belum sempurna.", tegas Herry. Oleh karenanya, setelah melalui rapat internal, komisi DPRD kota Bekasi mengeluarkan 3 (tiga) rekomendasi. Penundaan serah terima jabatan, perlu ada kajian yang lebih matang merupakan bagian dari rekomendasi yang dikeluarkan DPRD kota Bekasi. Bahkan Herry mengkonfirmasikan adanya hambatan surat rekomendasi, terutama di sekretariat dewan. Sehingga komisi D DPRD kota Bekasi pun sangat lama mendapatkan jawaban dari pemerintah kota Bekasi. Dugaan adanya komunikasi buruk yang dibangun dalam pelaksanaan mutasi juga yang dikeluhkan oleh ketua Komisi D itu. Namun Herry tetap berpijak pada argumentasi apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi kontrol dewan. Persoalannya, menurut Herry, bukan persoalan kepala sekolah bagian dari masyarakat. Runyamnya persoalan mutasilah yang mendorong Komisi D memanggil Plt. Walikota Bekasi dan mengeluarkan rekomendasi. "Kita hargai juga langkah hukum yang dilakukan 9 orang yang menggugat.", katanya. Sedangkan tuduhan politisasi kebijakan, hal itu diakui oleh Herry Koeswara selaku ketua komisi. "Susah bagi orang untuk melihat apa yang dilakukan tidak politis.", terangnya. Terserah orang mau mengatakan apa adalah komentar lugas anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pria yang dikenal dekat dengan kaum dhuafa tersebut, sudah 2 periode menjadi wakil rakyat. Apa yang dilakukan dianggap sebagai pelaksanaan fungsi kontrol dan juga dakwah. "Apa yang kami lakukan merupakan bagian dari dakwah.", kata Herry. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

DHARMA WANITA KOTA BEKASI LAKUKAN MUNASLUB

Dharma Wanita Kota Bekasi melakukan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) di gedung Patriot, plaza kantor Walikota Bekasi. Ketiadaan kepemimpinan yang jelas ditengarai menjadi penyebab adanya musdalub Dharma wanita yang dibarengi peringatan ITU ke-12 Dharma Wanita. Dalam kesempatan itu Plt. Walikota Bekasi mengatakan bahwa sekretaris daerah sudah berganti beberapa kali, Tapi ketua dharma wanitanya masih belum berubah. Selain itu kebijakan ketua dharma wanita yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah juga disampaikan Rahmat Effendi dalam sambutannya. Selain karena restrukturisasi sekretaris daerah yang baru, Rahmat Effendi berharap Dharma Wanita mau memperjuangkan visi-misi kota Bekasi sebagai program kerjanya. Karena kondisi tersebut, kegiatan dharma wanita pada kegiatan sosial kemasyarakatan jadi terhambat. "Kita sudah jauh sekali tertinggal baik itu disiplin, semangat maupun integritas sebagai istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) kota Bekasi.", katanya (30/1). Situasi yang terjadi di dharma wanita telah dianggap mempengaruhi pada jalannya pemerintahan kota Bekasi karena dharma wanita melekat jabatan suami. Dharma wanita ke depan diharapkan dapat membangun moralitas dan tata cara yang benar dalam mengemban tugas di masyarakat. Ketua dharma wanita sebelumnya yang direstrukturisasi dipimpin Tatty Thandra Utama Effendi selaku istri sekretaris daerah non aktif kota Bekasi. sekretaris daerah Thandra Utama Effendi non aktif, Lalu sekretaris daerah diganti plt. Sekretaris daerah Dudi Setiabudi dan sekarang Rayendra Sekarmadji. Musdalub kali ini dilakukan pembacaan pertanggungjawaban pengurus yang direstrukturisasi dan pemilihan ketua baru dharma wanita kota Bekasi. "Secara musyawarah dan mufakat dilakukan pemilihan ketua. Ibu Dewi Rayendra Sekarmadji terpilih secara musyawarah dan mufakat.", kata Ratna Widodo Panitia musdalub dharma wanita kota Bekasi. Selain kegiatan musdalub, dharma wanita kota Bekasi juga memperingati HUT ke-12 Dharma Wanita. Acara HUT tersebut dimeriahkan hiburan yang diantaranya kesenian angklung dan kulintang pemuda-pemudi kota Bekasi. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).