SERIBU LIMA RATUS PEREMPUAN MAKAN GABUS PUCUNG DI BCP

Hj. Dial Hasan dan Gerakan Perempuan Penentu Kemenangannya memulai "senam" revolusionernya dengan kegiatan senam yang akan dilakukan ribuan ibu-ibu dan anak perempuan serta anggota keluarganya di Bekasi Cyber Park (BCP). Kegiatan ini sendiri, menurut Kancil salah satu anggota yang menyiapkan perangkat kegiatan di BCP (12/5), dijadikan bagian dari Kegiatan Utama yang mengambil Tema "Seribu lima ratus Perempuan Bekasi Makan Gabus Pucung" dan sekaligus pemecahan rekor MURI. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari minggu, 13 Mei 2012, bertempat di halaman muka Bekasi Cyber Park jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Menurut Kancil, dirinya dan teman-temannya menyediakan kursi bagi seribu lebih tamu undangan yang diharapkan akan hadir ke lokasi acara tersebut. Kegiatan bersifat massif lain yang dilakukan adalah jalan sehat 5.000 orang yang dilakukan pada kegiatan satu hari tersebut. Informasi yang kami terima dari ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDRA) bahwa hari ini merupakan hari baik bagi DPC Partai GERINDRA Kota Bekasi untuk menyerahkan 6 nama kandidat calon kepala daerah/ wakil Kepala daerah ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GERINDRA Jawa Barat. Salah satu kandidat yang ikut konvensi partai GERINDRA DPC Kota Bekasi adalah Hj. Dial Hasan. Ada keyakinan gerakan yang dilakukan Hj. Dial Hasan merupakan ruh dari kerja keras DPC Partai GERINDRA Kota Bekasi untuk melakukan penjaringan bakal calon melalui konvensi. "Enam nama yang akan diajukan ke DPD Jawa Barat termasuk Hj. Dial Hasan dan minus Muhammad Dian yang tidak mengembalikan berkas pencalonan," kata Tanjung. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari ide Hj. Dial Hasan bersama Forum Perempuan Bekasi (FPB) dengan gerakan Seribu Langkah Perempuan=nya. Dial Hasan digadang-gadang dapat melanjutkan trend perempuan menjadi kepala daerah di Indonesia dan sekitar Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta khususnya setelah dr. Neneng Yasin berhasil menjadi Bupati Kabupaten Bekasi. (Don).

SPOT IKLAN DI KOTA BEKASI AKAN DITATA ULANG

Pemkot Bekasi untuk mencapai target pencapaian APBD Rp. 19 milyar, spot periklanan akan ditata ulang. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Pertamanan Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DP2PJU) Bekasi, Mardani. "Akan ditata ulang. Spot yang ada berikut persoalannya merupakan warisan zaman dulu," katanya, Jumat (11/5). Saat ini penataan tersebut masih dalam proses perencanaan. Mardani mengatakan, proses itu akan selesai pada akhir pekan depan. Perencanaan tersebut akan secepatnya diimplementasikan. Salah satu spot yang akan ditata ada di area rel stasiun Bekasi. "Perencanaan tersebut sampai detail. Misalnya ukuran baliho. Mungkin digunakan 10x5 meter, bisa juga lebih besar. Jarak antar baliho juga diatur, mungkin tiap tiga meter," kata Mardani. Selain untuk mencapai target, penataan spot iklan juga mengatur keindahan kota. Spanduk dan baliho yang dipasang sembarangan tidak sedap dipandang. Malah bisa menutup lambang kota. Misalnya di perempatan jalan menuju tol Bekasi Barat. Di lokasi ini ada tugu lima, yang merupakan lambang kota Bekasi. Sayangnya lambang ini tertutup spanduk iklan rokok. (*).

TIGA KIOS DI CIKETING LUDES TERBAKAR

Tiga kios di Kampung Ciketing, Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, ludes terbakar, Kamis (10/5) malam. Akibat kebakaran ini, seorang bocah berusia sembilan tahun meninggal dan dua orang lainnya mengalami luka bakar serius. Kios di Kampung Ciketing RT 12/RW 03 yang terbakar itu merupakan rumah makan, tambal ban, dan penjual bensin eceran. Kobaran api dapat dipadamkan dalam dua jam oleh dua unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi. Menurut Jainal, warga Ciketing, diduga api berasal dari kios tambal sekaligus penjual bensin eceran milik Bungaran Manalu. Kios itu juga menjadi tempat tinggal keluargha Manalu. "Kami tahu ada kebakaran saat istri pemilik tambal ban teriak minta tolong kepada warga. Api keluar dari kios tambal ban dan terdengar dua kali ledakan," tutur Jainal. Malang, anak perempuan Bungaran, Rosliana tidak sempat menyelamatkan diri karena terjebak di lantai atas kios. Sedangkan, Bungaran dan adik Rosliana mengalami luka bakar serius sehingga harus dirawat di RS Permata Mustika Jaya. Kapolsek Bantar Gebang Komisaris Gunawan menyatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab insiden tersebut. (*).

PPDB SMAN 5 DIMULAI TANGGAL 11 MEI

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Umum/ Jalur Test di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Bekasi dimulai hari Jum'at, 11 Mei 2012 sampai dengan 16 Mei 2012, pukul 08.00 sampai 14.00 WIB. Para Pendaftaran dan Penyerahan berkas dapat dilakukan tanggal 11 Mei - 16 Mei 2012. Sedangkan Wawancara untuk Orang Tua dan Test Speaking untuk siswa Peserta Test PPDB dilakukan tanggal 19 Mei - 23 Mei 2012 yang dimulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Lalu Psikotest dilakukan tanggal 24 Mei 2012 mulai Pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB. Seleksi Akademik yang terdiri dari Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Test Kemampuan Bahasa Inggris dilakukan pada tanggal 25 Mei 2012 Pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB. Dan Pengumuman Hasil seleksi melalui web site dilakukan tanggal 06 Juni 2012 yang dilanjutkan dengan daftar ulang bagi yang diterima. (Don).

RS GLOBAL AWAL BROS BANTAH USIR PASIEN MELAHIRKAN

Dua dokter RS Global Awal Bros datang menemui walikota Bekasi untuk melaporkan kejadian meninggalnya anak Yatendra karena tidak mampu menyelesaikan kewajiban administratif. Selama 45 menit dokter yang disinyalir sebagai direktur RS Global tersebut, tidak banyak menyampaikan informasi seputar meninggalnya pasien persalinan. Sang dokter enggan menyebutkan secara rinci kejadian persalinan anak Yatendra dikarenakan pemberitaan seputar kasus tersebut terlalu kabur. "Tidak ada apa-apa sebenarnya, hanya pemberitaan yang berlebihan yang kami sayangkan atas kejadian kemarin," kata salah satu dokter yang tampak terburu-buru (10/5). Didapat informasi seputar anak pasangan Yatendra meninggal seusai persalinan di RS Global Awal Bros pada rabu (9/5/2012). Informasi didapat bahwa pihak RS Global Awal Bross melakukan penyanderaan terhadap anak kembar pasangan Yatendra. Menurut sebuah sumber, akibat kejadian tersebut, anak pasangan Yatendra yang ditahan di RS Global Awal Bros meninggal dunia. Istri Yatendra sendiri terpaksa diusir dari RS karena keluarganya tidak bisa menyelesaikan biaya persalinan di RS. Namun direktur RS Awal Bros menyampaikan bahwa pasien sendiri masih dalam perawatan rumah sakit dan tidak seperti diberitakan. RS. Global Awal Bros sendiri sampai saat ini, menurut pernyataan dr. Ali salah satu dokter, berkomitmen untuk membantu meringankan biaya pasien tidak mampu. Biaya tersebut diselesaikan dengan komitmen 10 persen kewajiban rumah sakit pada pasien-pasien tidak mampu. "Diantaranya soal kewajiban 10 persen tersebut yang menjadi pembicaraan dengan walikota Bekasi," kata direktur yang enggan disebut namanya. Pembicaraan yang lain adalah seputar jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di kota Bekasi dan komitmen RS swasta. Walikota Bekasi, tidak bisa dihubungi untuk klarifikasi pertemuan dengan direktur dan dokter RS Global Awal Bros. (Don).

TABUS GAS 3 KG MELEDAK DI JABABEKA

Peristiwa ledakan tabung gas 3 kg kembali terjadi. Kali ini terjadi di kawasan industri Jababeka II, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. 5 Orang terluka. "Lima orang pekerja mengalami luka-luka setelah tabung gas meledak di PT Matra Teknik, perusahaan yang bergerak di reparasi tabung gas 3 kg," kata Humas Polda Metro Jaya dalam situsnya, Kamis (10/5/2012). Tabung gas meledak sekitar pukul 11.00 WIB. Korban yang terluka yakni Aja (35), Rosad Suherman (23), Erwin (19), Barna (20), dan Nurjaman (19). "Semuanya karyawan bagian pembersih di perusahaan tersebut," ujarnya. Salah satu korban, Erwin, mengaku saat ledakan terjadi, ia dan teman-temannya sedang bekerja. Mereka mendengar suara ledakan disertai semburan api. "Saya kaget dan meliat empat orang dekat saya pada jatuh sambil berteriak," kata Erwin. Kesaksian teman Erwin, Barna, sebelum ledakan dan semburan hawa panas terjadi, ia melihat Aja, temannya, membuka tutup palet (bagian atas) tabung. "Aja yang paling parah. Luka bakarnya di sekujur tubuh," tutur Barna. Mendengar ledakan yang cukup hebat itu, para karyawan perusahaan tersebut langsung berhamburan dan beberapa menolong korban yang terluka. Korban yang luka parah dibawa ke RS Mediros, Cikarang. Sedangkan yang luka ringan diobati di pabrik. Kasus ini ditangani Polsek Metro Cikarang Selatan. (*).

GREEN CAMPUS DISUGUHKAN ITSB

Institut Teknologi dan Sains Bandung (ITSB) menyuguhkan "Green Campus", sebagaimana terlihat di gedung pertama berlantai empat di Kota Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Gedung ini mendapat Design Recognition Gold Rating Green Campus dari Green Building Council Indonesia (GBCI). Rektor ITSB Ari Darmawan Pasek menuturkan, gedung ini dinilai ramah lingkungan berdasarkan tinjauan terhadap beberapa aspek. "Ini antara lain menyangkut efisiensi dalam penggunaan energi dan kecukupan porsi luas daerah terbuka hijau," ujarnya saat presentasi pada sela-sela menerima kunjungan wartawan pendidikan ke Kampus ITSB di Kota Deltamas, Cikarang, Bekasi, Kamis (10/5/12). Dijelaskan dia, konsumsi energi di gedung pertama ITSB seluas lebih kurang 4.000 meter persegi ini memang di bawah rata-rata. Selain itu, kualitas udara dikontrol. Sebagaimana diamati, di gedung yang telah diresmikan pada Desember 2011 itu terdapat fasilitas bersepeda, penggunaan material yang ramah lingkungan, dan adanya manajemen pengolahan sampah. "Saat ini mahasiswa kita baru tiga angkatan (2009, 2010, dan 2011, red.)," ujarnya didampingi oleh Wakil Rektor ITSB Sugiarto. Menurut catatan, ITSB sendiri merupakan institusi pendidikan tinggi yang didirikan oleh Yayasan Institut Teknologi dan Sains Bandung (Yayasan ITSB). Dukungan penuh berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Sinar Mas. ITSB juga merupakan Feeder University bagi ITB, dimana mahasiswa berprestasi prima dapat melanjutkan studinya di ITB sebagai mahasiswa ITB dan lulus sebagai sarjana ITB. Menurut Ari, beasiswa pun ditawarkan kepada para calon mahasiswa. Dan, pada tahun ini terdapat program studi Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas (D-4), melengkapi yang sudah ada, seperti Teknologi Pengolahan Sawit (D-3). Selain itu, dirintis Teknologi Pengelolaan Batubara dan Teknologi Pengelasan. Sedangkan pada jenjang strata-1 antara lain program studi Teknik Perminyakan, Teknik Metalurgi dan Material, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Desain Produk Industri. (*).

JALAN DI KABUPATEN 400 KM RUSAK BERAT

Kerusakan jalan di Kabupaten Bekasi tergolong parah.Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyebutkan, sepanjang 400 km jalan di wilayah itu masih dalam keadaan rusak berat. Rencananya, perbaikan tahun ini dilakukan sepanjang 60 km dari APBD Kabupaten Bekasi 2012. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBMPSDA) Kabupaten Bekasi Jamaludin mengatakan, kerusakan akibat jalan tidak mampu menahan beban kendaraan berat.“Hampir 400 km jalan di Kabupaten Bekasi masih dalam keadaan rusak berat,”kata Jamaludin. Sementara itu, jalan yang sudah mulus baru sebanyak 612 km dari total keseluruhan sepanjang 1.012 km.Tahun ini perbaikan memang dilakukan hanya sepanjang 60 km untuk 1.300 titik jalan lingkungan di Bekasi. Lima tahun ke depan ditargetkan seluruh ruas jalan sudah mulus. Jamaludin mengakui, 400 km jalan yang masih rusak tersebut berada di wilayah Kecamatan Muara Gembong, Pebayuran, Bojongmanggu, Setu,dan Kedungwaringin. “Wilayah ini jadi prioritas untuk perbaikan tahun ini dan mendatang,”katanya. Sementara di Kota Bekasi, sejumlah ruas jalan rusak segera diperbaiki bulan ini. Anggaran perbaikan itu dikucurkan dari APBD Kota Bekasi sebesar Rp. 200 miliar. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, biaya pembangunan infrastruktur jalan tersebut mulai dari perbaikan, perawatan hingga pembangunan fisik baru. ”Awal Mei ini sudah mulai dikerjakan, target rampung September mendatang,”katanya. Untuk perbaikan itu, Pemkot Bekasi melelang 1.382 proyek jalan di wilayah setempat yang dikucurkan dari APBD Kota Bekasi 2012. Dari total 1.382 proyek, 30% merupakan alokasi jalan serta saluran lingkungan di 12 kecamatan Kota Bekasi. (*).

LELANG SECARA ELEKTRONIK PEMKOT BEKASI

Pengadaan Kendaraan Operasional Pemdam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi NILAI 192,2 jt waktu 9 May - 21 May 2012, Pengadaan Sarana Mobil Pemadam Kebakaran Kapasitas Tangki 5000 L+ 500 Foam Pemerintah Kota Bekasi 1,4 M 9 May - 21 May 2012, Pengadaan Mobil Rescue Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi 672,2 jt 9 May - 21 May 2012, Pengadaan Peralatan Operasional Pemadam Kebakaran dan Alat Rescue Pemerintah Kota Bekasi 188 jt 9 May - 21 May 2012, Pengadaan Alat Tulis Kantor Pemerintah Kota Bekasi 195,2 jt 10 May - 13 May 2012, Jasa Konsultansi Penyusunan Database Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Bekasi Pemerintah Kota Bekasi 306 jt 1 May - 10 May 2012. Tahap Lelang Saat Ini; Tahap Mulai Sampai History Perubahan, Pengumuman pascakualifikasi 09 Mei 2012 13:00 18 Mei 2012, download dokumen pemilihan dan kualifikasi 09 Mei 2012 13:00 21 Mei 2012, Penjelasan dokumen lelang 15 Mei 2012 09:00 15 Mei 2012, Upload dokumen penawaran dan kualifikasi 16 Mei 2012 00:00 23 Mei 2012, Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi 23 Mei 2012 - 25 Mei 2012, evaluasi penawaran 24 Mei 2012 00:00 28 Mei 2012, Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 25 Mei 2012 - 30 Mei 2012, Upload berita acara hasil pelelangan 30 Mei 2012, Penetapan pemenang 31 Mei 2012, Pengumuman pemenang 01 Juni 2012, Masa Sanggah Hasil Lelang 04 Juni 2012 - 08 Juni 2012, Surat penunjukan penyedia barang/jasa 11 Juni 2012, Penandatanganan kontrak 13 Juni 2012. (Don).

PT KIJA AKAN RAMPUNGKAN PROYEK BEKASI POWER

PT. Jababeka Tbk (KIJA) bakal merampungkan proyek Bekasi Power yang tersendat. Proyek independent power producers itu bisa mulai menyumbang pendapatan perusahaan tahun ini. Bekasi Power berpotensi menyumbang pendapatan dari penjualan listrik dengan tarif premium. Diperkirakan Bekasi Power dapat menyumbang ke kas perusahaan sebesar US$ 85 juta per tahun. Sekadar catatan, proyek Bekasi Power mundur dari target semula akibat pendanaan yang tersendat. Awalnya Bekasi Power ditargetkan beroperasi awal 2012. Namun muncul kendala lantaran salah satu bank mengundurkan diri. "Sejak April 2012 pembangunan Bekasi Power sudah 98%," terang Muljadi Suganda, Corporate Secretary KIJA. Proyek ini diprediksi selesai pada pertengahan 2012 dan sudah bisa testing and commissioning pada Juni 2012. Tahun ini, KIJA menargetkan pendapatan bersih sebesar Rp 2 triliun atau tumbuh 74,21% dari periode yang sama tahun lalu. Perusahaan akan mengandalkan penjualan lahan yang menyumbang 69% dari total pendapatan perseroan. "Kami akan genjot penjualan lahan industri," ujar Wakil Direktur Utama KIJA, Budianto Liman. Penjualan lahan industri dan perumahan memang masih jadi tulang punggung pendapatan KIJA. Hingga kuartal I ini, perusahaan sudah menjual 19 hektare (ha) lahan real estate senilai Rp 329 miliar. Di tahun ini, KIJA menargetkan penjualan lahan industri dan perumahan seluas 100 ha dengan harga jual Rp 1,2 juta-Rp 1,5 juta per meter persegi. Akhir tahun lalu, perusahaan berhasil menjual 93 ha. Untuk menambah cadangan lahan, perseroan menganggarkan belanja modal (capex) sebesar Rp 512 miliar. Dana tersebut seluruhnya dari kas internal perusahaan. "Lokasinya masih di kawasan Cikarang," kata Muljadi. Saat ini KIJA memiliki land bank seluas 1.000 ha di Cikarang dan 800 ha di Cilegon. Perusahaan juga masih memiliki 1.500 ha lahan di kawasan Tanjung Lesung, Banten, untuk segera digarap. Pada Oktober 2011, KIJA telah mengakuisisi saham PT Banten West Java Tourism Development (BWJ) dan PT Tanjung Lesung Leisure Industry (TLLI). "Tanjung Lesung akan menjadi kawasan pariwisata seperti Bali," terang Budianto. Langkah ini merupakan strategi perusahaan untuk mendiversifikasikan bisnisnya. Untuk menarik minat investor, di tahap awal KIJA akan membangun lapangan golf di kawasan tersebut. "Bersama pemerintah, kami juga sedang merencanakan membangun tol dan airport," jelas Budianto. Sampai dengan kuartal I 2012, kinerja perusahaan cukup kinclong. Laba bersih KIJA mencapai Rp 53 miliar atau tumbuh 112% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Muljadi menerangkan, pendorongnya adalah kenaikan pendapatan yang sebagian besar dari penjualan lahan industri. Sementara, pendapatan bersih di kuartal pertama 2012 sebesar Rp 252 miliar, naik 34% dari setahun lalu. (*).

HJ. GUNARTI RAHMAT EFENDI HADIRI LOMBA RIAS PENGANTIN KATALIA KOTA BEKASI

Sebanyak 35 peserta lomba rias pengantin busana muslim modifikasi mengikuti lomba untuk memperingati HUT Katalia Kota Bekasi yang ke-2 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi Dan Modern Indonesia Katalia Kota Bekasi di gedung Balai Patriot kemarin (10/5). Menurut istri Wali Kota Bekasi yang juga merupakan Ketuan PKK tingkat Kota Bekasi, Hj. Gunarti Rahmat Effendi, menuturkan sangat mendukung lomba tata rias busana muslim modifikasi dan modern yang diselenggarakan oleh Katalia Kota Bekasi. Sehingga dengan demikian, selain dapat memberikan warna dalam tata rias pengantin, lomba ini juga dapat melestarikan busana muslim yang ada di Kota Bekasi. Lanjut Gunarti, dengan animo para perias pengantin khususnyan untuk busana muslim yang sangat besar, ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Kota Bekasi juga sangat menginginkan adanya variasi dalam busana muslim terutama busana pengantin agar dapat memberikan warna, pilihan serta model yang ada dapat disesuaikan dengan budget mereka. “Saya sangat mengapresiasi dengan adanyan lomba kreasi busana muslim untuk pengantin ini, karena selain dapat memberikan warna dan corak budget dari busana muslim modifikasi ini juga dapat disesuaikan oleh para calon pengantin,”tuturnya kepada Radar Bekasi. Sementara itu, Ketua Katalia Kota Bekasi, Ani, mengungkapkan keseriusannya untuk memberikan busana pengantin muslim modifikasi dan modern ini, agar tetap eksis dan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman, karena dengan dikembangkannya busana muslim modifikasi dan modern ini selain dapat memberikan inspirasi juga diharapkan sebagai ciri khas untuk Kota Bekasi. Dengan diikuti peserta lomba sebanyak 35 orang yang terdiri dari tata rias pengantin busana muslim di Kota Bekasi, kegiatan ini juga dapat dijadikan ajang bertukar informasi bagi mereka yang menggeluti bidang tata rias pengantin sehingga selain dapat memberikan inovasi, mereka diharapkan dapat memunculkan ide kreatif yang tidak melenceng dari kaidah berbusana muslim pada umumnya. “Kegiatan lomba yang diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari para perias busana muslim se-Kota Bekasi, ajang ini juga diharapkan sebagai salah satu ajang untuk bertukar informasi sehingga kedepannya mereka dapat menghadirkan busana muslim untuk pengantin yang menjadi ciri khas di Kota Bekasi,”jelas Ani. Sementara itu Ketua 1 DPD Katalia Jabar, Aa Sudarsono sekaligus dewan juri mengungkapkan, untuk juri yang diterjunkan kali ini berjumlah empat orang yang terdiri dari DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi dan Modern Indonesia Katalia, Sekretaris Jenderal Katalia dan sisanya dari DPD Katalia Jabar. Aa mengakui, untuk penjuriannya sendiri lebih mengarah kepada rias busana, rias wajah, penampilan keseluruhan serta penampilan peserta lomba itu sendiri. Sehingga dengan semua kategori tersebut diharapkan para peserta lomba dapat menampilkan tata rias busana muslim modifikasi dan modern secara maksimal. “Untuk juri sendiri Katalia Kota Bekasi menurunkan empat orang juri dan yang menjadi fokus penilaian diantaranya rias busana, rias wajah, penampilan keseluruhan serta penampilan peserta lomba itu sendiri,”pungkasnya. (Don).

TANTOWI DIANGGAP BERBOHONG, TIDAK ADA PEMUKULAN

Dalam insiden di Bekasi, Tantowi Anwari yang sesumbar terkena bogem mentah warga Tambun-Bekasi, mengaku-ngaku dirinya berprofesi jurnalis. Meski bukan wartawan, anehnya, seorang Tantowi mengklaim dirinya aktif di organisasi kewartawanan yang dinamakan Sejuk (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman). Seperti diberitakan media massa sebelumnya, Tantowi Anwari diduga, dihajar warga yang tak setuju dengan ibadah yang dilakukan jemaat HKBP Filadelfia di lingkungan tempat tinggal mereka, Tambun-Bekasi. Warga kesal, karena Tantowi memancing kemarahan, dengan kaos yang ia kenakan bertuliskan “Lawan Tirani Minoritas” dengan logo Sejuk. Warga pun melucuti kaos Tantowi di tempat kejadian peristiwa (TKP). Ketika itu, Tantowi sempat diamankan di Polsek Tambun. Keberadaan Tantowi di HKBP mengundang tanya. Ketika ditanya oleh Juru Bicara FPI Munarman dalam sebuah dialog di TV One, apakah anda wartawan? Lalu dijawab Tantowi: Bukan!” Kalau bukan wartawan, kenapa ada di barisan jemaat HKBP? Itu namanya provokator! Ini menunjukkan Tantowi bagian dari Jamaat HKBP yang ngaku-ngaku wartawan, dan parahnya mengatasnamakan Serikat Jurnalis. Padahal dia bukan wartawan. Bahkan dalam perbincangan di TV One, Tantowi sempat mengaku dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Nah lho?! Diakui rekannya Ahmad Junaidi, sesama aktivis Sejuk, Tantowi memang sering mendampingi kaum minoritas yang terkena masalah seperti HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin yang bermasalah dengan persoalan IMB (izin mendirikan bangunan). Tantowi, tak hanya menemani kaum minoritas, tetapi juga menuliskan pengamatannya ke dalam website sejuk. Atas kejadian yang menimpa rekannya tersebut, Sejuk menggandeng LBH (lembaga bantuan hukum) untuk meminta bantuan atas dugaan pemukulan yang dilakukan warga kepada Tantowi di Bekasi, belum lama ini. Sejuk dan LBH juga sempat menggelar jumpa pers terkait peristiwa tersebut. "Kita akan melakukan upaya hukum dan koordinasi dengan teman-teman di LBH," jelasnya. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan tidak ada pemukulan terhadap aktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Tantowi Anwari. Itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menyusul kabar pemukulan terhadap Tantowi saat katanya sedang meliput ibadah HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. "Tidak ada pemukulan. Ia hanya hampir dipukul karena memakai kaos yang provokatif bahasanya," ungkap Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Minggu (6/5). Menurut Rikwanto, warga yang hendak menyerang Tantowi bukan berasal dari kelompok ormas tertentu. Tantowi yang menghadiri ibadah itu menggunakan kaos bertuliskan 'Melawan Tirani Mayoritas'. Tulisan di kaos tersebut menjadi provokatif. "Akhirnya ia diamankan di Polsek Tambun. Ia diamankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," terang Rikwanto. Front Pembela Islam (FPI) juga membantah telah menganiaya Aktivis Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) Tantowi Anwari. Wakil Sekjen FPI, Awit Masyhuri meminta Tantowi membuktikan tuduhan penganiayaan tersebut. Jika tidak, maka FPI mengancam bakal menuntut balik Tantowi. "Ada gak buktinya seperti atribut, atau yell-yell FPI?Yang kami dengar, pihak kepolisian dan masyarakat lah yang membubarkan. (FPI tidak ada di tempat kejadian pada saat polisi membubarkan masyarakat?), tidak ada," kata Ustadz Awit. Mengaku-ngaku wartawan adalah sebuah pelanggaran berat. Karena itu wartawan gadungan seperti Tantowi hendaknya jangan mencemari nama baik wartawan Indonesia. Jika ia seorang aktivis, katakan saja aktivis, bukan malah ngaku-ngaku wartawan. (Des).

PT. SSI KEMBANGKAN KAWASAN INDUSTRI 1.00 HEKTAR

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) sedang dan akan mengembangkan kawasan industri seluas 1.500 hektare. Rencananya, perusahaan pengembang properti ini akan mengembangkan dua kawasan industri baru menambah sebuah kawasan industri miliknya yang sudah ada. "Kami akan mengembangkan 1.000 hektare lahan di Karawang dan 500 hektare di Bekasi,"ujar Presiden Direktur PT Surya Semesta Internusa Tbk, Johanes Suriadjaja, di Jakarta. Lokasi lahan seluas 1.000 hektare tersebut berdampingan dengan lahan kawasan industri milik Surya lainnya yang sudah berdiri di Karawang. Selain itu, pihaknya juga sedang mengembangkan lahan 500 hektare di Bekasi. Surya memiliki lahan seluas 2.000 hektar di Bekasi namun tahun ini baru mengembangkan 500 hektar. Belanja modal atau capital expenditure (capex) yang digunakan untuk mengembangkan kawasan industri di Karawang ini mencapai 500 miliar rupiah. Sementara untuk pengembangan kawasan industri di Bekasi memakan capex sebesar 250 miliar rupiah. Selain untuk kawasan industri, lahan di Karawang itu juga dikembangkan kawasan niaga. Kawasan niaga bernama Surya Cipta Square sedang menyelesaikan pembangunan tahap pertama. Tahap pertama pembangunan perkantoran dan hotel dengan kebutuhan investasi 150 milyar rupiah. "Tahap dua berupa pembangunan apartemen rumah sakit dan perkantoran masih sedang dikalkulasi biaya investasinya,"terang Direktur Keuangan Surya, Sonny Setia Negara. Target penjualan lahan kawasan industri milik Surya Semesta pada tahun ini mencapai 1,05 triliun rupiah dengan asumsi harga per meter persegi mencapai 85 dollar AS. Luas kawasan industri yang ditargetkan terjual mencapai 135 hektare. Secara konsolidasi, Surya Semesta menargetkan pendapatan sepanjang 2012 mencapai 3,2 triliun rupiah dan mebukukan laba bersih konsolidasi 550 miliar rupiah. (dON). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

LAPAK PEDAGANG PAKAIAN AWAL KEBAKARAN PASAR BINTARA

Api yang sempat mengamuk di Pasar Pagi Bintara selama 3 Jam berkobar, Cakung, Kota Bekasi, perlahan mulai padam. Api diduga berasal dari lapak pedagang pakaian yang berada di tengah jalan pemisah antara komplek ruko satu dengan yang lainnya. "Api diduga dari lapak pedagang pakaian yang ada di tengah jalan," ujar Komandan Peleton Dinas Pemadan Kebakaran (DPK) Kota Bekasi, Junaedi, saat dihubungi detikcom, Rabu (9/5/2012). Menurut Junaedi, posisi lapak yang berada di tengah jalan dekat dengan ruko, sehingga menyebabkan api merambat ke bangunan ruko yang berada di sisi kiri-kanan sumber api. "Makanya api cepat merambat ke bangunan di samping lapak kaki lima," terang Junaedi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Junaedi memastikan sekitar lebih dari 30 ruko yang berdiri dalam satu komplek tersebut luluh lantah diamuk si jago merah. "Sementara untuk pasar tradisionalnya selamat," katanya. Api mulai muncul sejak pukul 22.30 WIB. Api mulai dikuasasi petugas DPK pukul 01.25 WIB setelah sebelumnya petugas bejibaku memadamkan amukan api. "Di lokasi kejadian tidak ada hidran untuk membantu pemadaman api, sehingga petugas terkendala pasokan air. Kendaraan pemadam harus mengambil air di Pondok Kopi dan membuat lambat pemadaman," keluh Junaedi. "Sekarang dalam proses pendinginan," imbuhnya. (ahy).

JULI JALAN SELURUH KOTA BEKASI DIPERBAIKI

Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Jawa Barat, mengagendakan perbaikan infrastruktur di wilayah setempat akan dimulai pada Juli 2012. "Sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi Tri Ardhianto di Bekasi, Selasa. Menurut dia, total anggaran untuk proyek infrastruktur di wilayah setempat pada 2012 mencapai Rp302 miliar yang terdiri dari 1.400 paket proyek. "Saya perkirakan persetujuan dari Mendagri pada Mei ini sehingga sampai dengan persiapan lelang, pelaksanaan proyek baru bisa digelar pada bulan Juli 2012 mendatang," katanya. Menurut dia, keterlambatan proses pengesahan tersebut juga membuat target awal perbaikan jalan pada Mei 2012 batal dilaksanakan. "Harusnya pada Mei udah bisa direalisasikan. Tapi karena terlambat, jadi kemungkinan diundur," ujarnya. Dia mengatakan, tahun ini prioritas perbaikan dilakukan pada jalan-jalan kolektor, seperti Jalan Ir H Juanda, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Hasibuan. Porsi anggarannya mencapai 30 persen dari total anggaran keseluruhan. "Jalan tersebut menjadi prioritas perbaikan untuk memperlancar dan meningkatkan akses perekonomian di Kota Bekasi sebab jalan-jalan kolektor merupakan urat nadi perekonomian," katanya. Tri menambahkan, tidak seluruh jalan kolektor diperbaiki oleh pihaknya. Ada juga beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat, seperti Jalan di sepanjang sisi Kalimalang. "Perbaikan jalan di sisi Kalimalang Jalan KH Noer Alie dari Pasar Sumber Artha hingga perempatan Metropolitan Mall membutuhkan anggaran sebesar Rp50 miliar," demikian Tri. (*)

PASAR BINTARA KEBAKARAN

Kebakaran menimpa Pasar Pagi Bintara, Cakung, Kota Bekasi. Sebanyak 5 unit pemadam dikerahkan guna menjinakan si jago merah. "Laporan yang diterima petugas kebakaran di Pasar Bintara," kata Komandan Pleton Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Kota Bekasi, Junaedi, Selasa (8/5/2012). Informasi yang diterima DPK, api mulai muncul di lokasi kejadian sekitar pukul 23.30 WIB, Selasa (8/5) malam. "Belum ada laporan apa saja yang terbakar, petugas masih menuju lokasi," ujar Junaedi. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. (dTI).

PEMKOT BEKASI TAMBAH 7 ARMADA TRUK ARM ROLL

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, menambah tujuh armada truk, tiga arm roll dan 22 bak kontainer guna keperluan penanganan sampah di wilayah ini pada 2012. "Penambahan fasilitas ini didasari atas kemampuan keuangan daerah dan permintaan dari Dinas Kebersihan," ujar Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi, Asep Gunawan, di Bekasi, Senin. Menurut dia, Pemkot Bekasi memiliki keterbatasan pendanaan untuk memenuhi semua permintaan pengadaan barang. Dengan demikian, pengadaannya tidak harus sesuai banyaknya kebutuhan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Tambahan fasilitas tersebut, kata dia, memang belum memenuhi kebutuhan ideal Dinas Kebersihan yang diusulkan sebanyak 32 unit truk dari kebutuhan 40 truk sampah pada tahun ini. "Pemerintah juga sadar bahwa keterbatasan prasarana dapat menghambat kegiatan pengangkutan sampah, sehingga tumpukan sampah sulit teratasi. Keinginan untuk memenuhinya ada, tapi tetap terbentur dengan kemampuan," katanya. Secara terpisah, Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Ratim, mengaku akan memaksimalkan realisasi pengajuan armada tambahan tersebut guna meminimalkan tumpukan sampah di lahan-lahan yang bukan peruntukannya. "Kita sadari keuangan kita sangat terbatas. Namun dengan tambahan armada yang ada saat ini kita harapkan bisa memaksimalkan pengurangan TPS liar," katanya. Menurut dia, target pengurangan titik TPS liar di 12 kecamatan setempat pada 2012 mencapai 50 persen. "Sebanyak 2,3 juta penduduk Kota Bekasi memproduksi sampah 1.455 ton setiap harinya. Dengan 92 armada yang ada saat ini, hanya sekitar 35 persen sampah yang dapat terangkut, sisanya menumpuk di TPS liar," katanya. (Y008).

MAKI DESAK KPK TINDAKLANJUT SUAP PENGESAHAN APBD KOTA BEKASI

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kasus suap dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2010, dengan mengusut pihak yang diduga sebagai penerima suap. Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta Selasa mengatakan, KPK akan dinilai tebang pilih jika tidak mengusut pihak penerima, sementara pelaku penyuapan, Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohamad, telah dijatuhi hukuman. "Kenapa yang ngasih duit sudah masuk penjara, tapi yang menerima duit malah bebas berkeliaran. Ini tidak adil namanya. KPK harus adil dan profesional. Karena itu, MAKI meminta KPK untuk sesegera mungkin menindaklanjuti kasus tersebut," kata Boyamin. Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) memvonis Mochtar Muhamad enam tahun penjara dan denda Rp300 juta serta subsider enam bulan, serta membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang membebaskan Mochtar . Mochtar didakwa empat perkara korupsi yaitu suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD, suap kepada BPK dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar. Terkait penyalahgunaan APBD, disebut-sebut, Mochtar memberikan dua persen dari total APBD Kota Bekasi 2010 kepada anggota DPRD Kota Bekasi sebagai fee untuk memuluskan pengesahannya. MAKI berpendapat, setelah keluar putusan kasasi MA yang mengganjar Mochtar enam tahun penjara, seharusnya sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi langsung ditangkap. "Sudah pasti KPK lebih mudah memprosesnya," kata Boyamin. MAKI memberi waktu 30 hari kepada KPK untuk memproses. Jika belum juga ada proses yang terjadi, MAKI siap menjadi kuasa hukum warga Bekasi melakukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait kasus tersebut. "Namun, karena ini kasus korupsi, setelah lewat dari deadline, tanpa diminta warga Bekasi pun kami siap menggugat KPK," kata Boyamin. (S024).

MINIM ARMADA PENGANGKUT, MUNCUL BANYAK TPS LIAR

Dinas Kebersihan Kota Bekasi Jawa Barat, kewalahan dengan menumpuknya sampah yang dibuang warga. Dalam satu hari sampah yang dihasilkan jumlahnya mencapai 5.800 meter kubik. Sementara yang bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sumur Batu di Kecamatan Bantar Gebang, satu hari hanya 1.500 meter kubik. "Itu terjadi karena minimnya armada truk pengangkut sampah yang kami miliki," ujar Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Junaedi, Selasa 8 Mei 2012. Karena minimnya armada, kini banyak bermunculan tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang membuat Kota Bekasi semakin kumuh. Salah satunya adalah di dekat SD Islam YPI Unisma di Kelurahan Margahayu Bekasi Timur. Dia mengungkapkan kini armada pengangkut sampah yang dimiliki hanya 92 unit, 10 di antaranya penambahan baru dengan dana dari APBD Perubahan 2011. "Tapi tetap saja itu masih kurang, apalagi truk sampah yang lama kondisinya sudah tidak begitu baik, akibat umur yang sudah di atas 10 hingga 15 tahun," imbuh Junaedi. Dalam memenuhi target pembuangan sampah, jelas Junaedi, idealnya Kota Bekasi memiliki 125 truk sampah. Saat ini Unit Teknis Pelayanan Dinas Kebersihan di tiap-tiap Kecamatan tengah melakukan pemetaan, titik-titik mana saja yang cocok untuk dijadikan tempat pembuangan sementara. "Kami juga akan sediakan bak kontainer, agar sampah tidak berceceran," ujarnya. Keberadaan TPS itu sendiri, lanjut Junaedi, akan dikoordinasikan oleh pihak kecamatan dan kelurahan setempat, agar tidak terjadi penolakan di kemudian hari. Dia berharap adanya tempat yang terpusat di TPS maka tidak ada lagi tempat pembuangan liar. "Karenanya keberadaan TPS resmi kami harapkan ada kerjasama dengan masyarakat. Tempatnya juga harus betul-betul yang sesuai jangan di tengah pemukiman," ucapnya. Terkait dengan banyaknya sampah menggunung yang ada di tempat pembuangan liar, Junaedi berharap warga bisa mengadukannya ke Dinas Kebersihan. "Segera laporkan agar bisa cepat kami angkut. Kami juga akan tambah petugas pengangkut untuk mengatasi persoalan ini," kata dia. (*).

ENAM PENGEDAR GANJA DIBEKUK POLSEK JATI ASIH

Petugas Polsek Metro Jati Asih menangkap enam pengedar dan pemakai ganja di kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Barang bukti yang berhasil disita pun lumayan banyak yakni 23 kg ganja kering. Keenam tersangka yang dibekuk dalam penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di bilangan Kramat Jakarta Pusat Sabtu (5/5/2012) dinihari itu kini mendekam dalam tahanan Polsek Metro Jati Asih. Kapolsek Metro Jati Asih, Kompol Karosekali, membenarkan penggerebekan yang dilakukan anak buahnya itu. ”Tersangka berinisial I,22 tahun, E, 24 tahun, R, 25 tahun. S, 22 tahun, A, 21 tahun, dan E, 21 tahun, masih terus diperiksa karena tak menutup kemungkinan mereka kelompok jaringan pengedar ganja besar,” ujar Kapolsek, Senin (7/5/2012). Penangkapan para tersangka ini, diawali Sabtu (5/5/2012) sekira pukul 02:00 WIB, anggota Unit Narkoba Polsek Metro Jati Asih, Bripka Ari dan temannya menangkap tiga lelaki R, I dan E sedang menghisap ganja di pinggir jalan di bilangan Jati Asih. Dari barang bukti selinting ganja yang tersisa ini, ketiga lelaki itu mengaku membeli barang haram ke seseorang di bilangan Jakarta Pusat. Tanpa membuang waktu, satu dari ketiga lelaki ini dibawa petugas menunjukkan lokasi tempat membeli. Di sebuah rumah kontrakan di bilangan Kramat, S pun ditangkap. Belasan paket disita dari tangan S. Sedangkan S mengaku barang haram itu diperoleh dari E dan I. Petugas pun tak mau kehilangan jejak. Rumah kontrakan yang tak jauh dari kontrakan S ditunggui petugas. Begitu situasi aman, petugas langsung menggerebek rumah tersebut. I dan E tak bisa mengelak lagi. Barang bukti ganja disimpan di kardus atas lemari ditemukan petugas. (rESkRIMUM).

SENIMAN BEKASI MINTA GEDUNG JOEANG DI PERHATIKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Puluhan seniman dan fotografer Bekasi menggelar malam seni di Jalan Diponegoro, Tambun, Kabupaten Bekasi, Senin malam (7/5) untuk mendesak pemerintah setempat menjaga, merawat, dan merawat Gedong Joeang 45 sebagai ruang cagar budaya. Mengambil tempat di halaman depan gedung yang dibangun pada 1910 itu, para seniman bernyanyi, membaca puisi, dan memamerkan foto-foto mereka tentang bangunan bersejarah itu. "Dengan acara ini kami berharap Gedong Joeang 1945 bisa menjadi ruang seni dan budaya demi menggali kembali bukti sejarah perjuangan Kabupaten Bekasi," kata Ane Matahari, salah satu panitia pelaksana malam seni itu. Selain menggelar pentas seni, para seniman yang tergabung dalam Komunitas Seniman Gedong Joeang 45 Bekasi melakukan aksi bersih-bersih di halaman monumen perjuangan yang terlupakan oleh pemerintah Bekasi itu. Gedong Joeang didirikan oleh Kow Tjing Kie pada 1910. Setelah itu bangunan tua itu dihuni oleh Kouw Oen Huy yang bergelar kapiten, hingga tahun 1942. Pada tahun 1945 gedung itu digunakan oleh Komite Nasional Indonesia sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Pada 1947 hingga 1950 bangunan itu dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1950 Gedoeng Joeang digunakan sebagai gedung pemerintahan Kota Bekasi. Tetapi pada 2007 hingga 2008 bangunan uzur itu digunakan sebagai perpusatakaan umum daerah Kabupaten Bekasi. Saat ini Gedong Joeang 45 Bekasi digunakan sebagai Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. (Bersatu.com).

TARGET PEMASUKAN DARI IKLAN Rp. 19 MILYAR

Pemerintah kota Bekasi ditargetkan memperoleh Rp. 19 milyar, dari bidang periklanan. Hal ini dikatakan anggota DPRD Kota Bekasi, Syaifuddaulah. "Dalam rancangan APBD ditargetkan seperti itu. Seharusnya bisa dicapai," ujarnya (7/5). Anggota fraksi PKS itu mengatakan, dirinya optimis pemerintah bisa mencapainya. Hal ini sekaligus mencegah maraknya spanduk liar di titik yang strategis. Dengan penargetan ini spanduk bisa segera ditertibkan, atau diminta pajaknya. Upaya ini secara otomatis bisa menjaga keindahan kota. Selanjutnya dia mengatakan, akan diatur spot periklanan sesuai tata kota Bekasi. Hal senada dikatakan anggota komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. "Banyaknya spanduk, mengindikasikan kebocoran PAD. Seharusnya semakin banyak yang pasang, PAD meningkat," ujarnya. Menurutnya saat ini DPRD bersama SKPD terkait tengah mendata reklame yang berizin. Selanjutnya reklame yang tidak berizin akan ditindak. "Sekarang juga sedang dibahas 11 rancangan UU periklanan dari Raperda. Pengaturan ini penting untuk mengejar target Rp. 19 milyar," ujar Sardi. Menanggapi hal ini Sekertaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmaji menyatakan keoptimisannya. "Kita bisa, bahkan mungkin lebih," ujarnya. Dalam prakteknya, penertiban ini akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Semua spanduk atau baliho yang rusak, difoto terlebih dulu. Selanjutnya hasil foto dievaluasi bersama, antara Dinas Pendapatan Daerah dan Tata Kota. Rayendra mengatakan, hal ini untuk menjauhkan ketersinggungan pemasang spanduk. Misalnya dari simpatisan organisasi atau tokoh tertentu. Keseimbangan PAD dan Tata Kota juga harus jadi pertimbangan. "Jangan sampai berat pada satu hal. Terlalu banyak iklan jelek. Tapi kalau terlalu sedikit, pemerintah tidak ada pemasukan. Sebaiknya imbang, ada spot-spot tertentu," kata Rayendra. (*).

MINIMNYA FASILITAS PENGHUBUNG, DISINYALIR SEBABKAN APTB SEPI

Belum maksimalnya penggunaan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), dikarenakan minimnya fasilitas penghubung. Hal ini dikatakan pengamat perkotaan, Agus Pambagio. "Seharusnya lihat dulu bagaimana fasilitas penghubungnya. Misal tempat parkir atau angkutan ke terminal APTB," ujarnya pada Senin (7/5). Pembangunan sistem transportasi tidak bisa dilakukan setengah hati. Agus mengatakan, sebelum APTB diberlakukan seharusnya pemerintah memberi perhatian bagi fasilitas penghubung yang ada. Misalnya fasilitas parkir, trotoar, dan angkutan ke titik awal terminal. Hal ini tentu penting untuk penumpang, yang bertempat tinggal jauh dari terminal APTB. "Tidak semua penumpang tinggal dekat terminal. Mereka tentu berfikir sebelum naik APTB. Kalau tidak ada parkiran, lebih baik naik motor sampai tempat kerja," kata Agus. Agus menuding, pemerintah kurang perhitungan dalam penerapan APTB. Menurutnya, APTB menjadi sekedar proyek yang harus diselesaikan. Situasi ini menurutny tidak jauh berbeda dengan penerapan busway. Fasilitas penghubung menjadi jalan keluar pemaksimalan APTB. "Sebaiknya segera dibangun. Jika tidak pemerintah akan terus rugi. Untuk sosialisasi itu hal mudah. Jika fasilitas sudah lengkap, masyarakat akan tahu dengan sendirinya. Apalagi saat ini bentuk media lebih beragam," kata Agus. (*).

KURANGNYA SOSIALISASI SEBABKAN APTB SEPI PENUMPANG

Walaupun terbilang nyaman bis APTB nyata masih sepi penumpang. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu sebab. Hal ini dikatakan salah satu penumpang, Meta Oktarika. Karyawan ini mengaku tak tahu jika ada APTB. "Saya baru tahu kalau ada yang ke Pulo Gadung lewat tol Bekasi barat," ujarnya. Ketidaktahuan rute juga menjadi faktor lain. Meta yang hendak turun di daerah Cempaka Putih ini, agak bingung mengenai jalur APTB. "Saya enggak seberapa ngerti jalurnya. Kalau mau turun Cempaka Putih bisa atau tidak ya?" ujarnya. Alhasil Meta beberapa kali menanyakan kepada petugas jaga. Meta mengaku tidak mengetahui konsep point to point APTB. Konsep ini tidak mengijinkan APTB menurunkan penumpang di sembarang tempat. Konsep ini cenderung membingungkan bagi pengguna awam seperti dirinya. Meta mengatakan dirinya harus memutar dalam jarak yang cukup jauh. Hal ini cukup mengesalkan. Belum lagi jika harus mengantri busway atau angkutan umum. "Padahal gedungnya sudah terlihat," ujarnya. Kendati begitu dirinya tidak kapok mencoba APTB. Apalagi jika diikuti perbaikan lain, semisal penambahan armada busway. Meta juga berharap, perbaikan juga dilakukan pada armada angkutan lain di terminal Pulo Gadung. Hal ini tentu akan menguntungkan bagi penumpang yang melanjutkan perjelanan, atau memutar balik seperti dirinya. Sampai hari ini jumlah pengguna APTB belum ada peningkatan berarti. Dalam setiap pemberangkatan, bus yang berkapasitas 50 orang berdiri dan duduk ini berisi kurang dari separuh. Bahkan tak jarang bis berangkat dalam keadaan kosong. Setiap harinya diberangkatkan 11 armada jurusan terminal Pulo Gadung-Bekasi Menanggapi hal ini, Sekertaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmaji mengatakan akan memaksimalkan sosialisasi . "Tidak bisa dipungkiri, hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang maksimal. Pengoptimalan sosialisasi, sangat penting untuk memaksimalkan tujuan," ujarnya(7/5). Materi sosialisasi juga akan mengalami perbaikan. Rayendra mengatakan, nantinya tidak hanya keberadaan APTB saja yang diumumkan, tapi juga rute dan jam keberangkatan. Termasuk juga lokasi pemberhentian. Perbaikan dan pemberitahuan fasilitas akan ditambah di beberapa titik, misalnya di pintu masuk terminal. Penggunaan media cetak dan elektronik juga akan dilakukan. Terutama media lokal Bekasi. "Hari ini kita akan evaluasi gabungan dengan pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polres, Organda, dan pihak lain yang terlibat dalam APTB. Tentu kita akan evaluasi apa sebab rendahnya minat, dan bagaimana jalan keluarnya," kata Rayendra. (*).

ENAM JUTA RUPIAH OPERASIONAL APTB PER HARI

Operasional Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) menghabiskan enam juta rupiah per hari. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Sopandi Budiman. "Makanya jumlah penumpang harus segera meningkat. Kalau tidak tentu akan rugi," ujarnya (7/5). Sosialisasi yang lebih efektif menjadi jalan keluar. Sopandi mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi di lingkungan terminal. Misalnya pemberitahuan keberangkatan yang dilakukan sejam sekali. Selain itu pihaknya juga mengusulkan perbaikan halte busway di Cempaka Putih. "Kalau memang terintegrasi dari situ bisa. Begitu turun langsung bisa naik busway," kata Sopandi. Hal ini akan coba diusulkannya pada rapat evaluasi yang akan dilakukan pada Senin (7/5). Sopandi mengatakan rapat ini akan dihadiri Dinas Perhubungan Bekasi, DKI Jakarta, Polres, dan semua pihak terkait. Dalam rapat ini juga akan dibahas kendala sepinya APTB. Sopandi mengatakan, ada kemungkinan pembangunan shelter tambahan di beberapa tempat strategis. "Hal tersebut akan kita bahas pada rapat ini. Yang jelas konsep point to point tidak akan berubah. Termasuk juga pemaksimalan fasilitas yang ada," katanya. Program APTB bagaimanapun harus berjalan. Sopandi menilai, program ini sangat berguna bagi Bekasi. Terutama untuk mengueangu kemacetan di jalan Bekasi Raya, yang menuju terminal Pulo Gadung. Terkait ketegangan dengan angkutan umum lain, Sopandi mengatakan, hal tersebut sudah bisa diantisipasi. "Sejauh ini bisa diatasi. Secara teknis sudah tidak ada masalah. Sekarang bagaimana kita memfungsikan fasilitas yang ada. Jangan sampai program ini mengecewakan," ujarnya. (*).

SEPERTI BIASA, TERLAMBAT MOBIL PEGAWAI BERJAJAR DI SEKELILING KANTOR PEMKOT BEKASI

Telat upacara, puluhan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintahan Kota (Pemkot) Bekasi tak bisa masuk. Sekitar belasan mobil mengantri di pintu masuk Pemkot dari jalan A. Yani, pada Senin (7/5). Menurut salah satu penjaga pintu masuk, Nurdin, hal ini sudah sering terjadi. "Emang kaya gini. Namanya juga upacara, nggak semuanya bisa on time. Tapi sekitar separuh sudah ada di dalam," ujarnya. Sedangkan salah satu PNS yang enggan disebut namanya mengatakan, cuaca dan macet adalah hambatan utama. "Tadi pagi mendung terus hujan. Lagipula kalau Senin biangnya macet," katanya. Hari Senin, layaknya intansi pemerintahan lain, Pemkot Bekasi mengadakan apel bersama. Apel ini diikuti perwakilan seluruh instansi di lingkungan pemkot Bekasi. Sekitar ratusan orang turut hadir. Kegiatan ini biasa dilakukan di lapangan yang ada di komplek Pemkot Bekasi. Pada upacara ini Wali Kota Bekasi bertindak sebagai pemimpin. Dalam pidatonya, Wali Kota akan menyanpaikan rencana dan tujuan pembangunan Bekasi. Termasuk pemberian apresiasi bagi insan berprestasi. (*).

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT SIAPKAN RS UNTUK BURUH

Kementerian Perumahan Rakyat menyiapkan pembangunan tiga rumah sakit untuk para buruh di kawasan industri Jabodetabek, tahun ini. "Rumah sakit itu kita lagi buat di daerah Jabodetabek. Anggaran dan desainnya sudah ada," ujar Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz di Jakarta. Djan menjelaskan anggaran untuk pembangunan rumah sakit ini senilai Rp. 200 miliar dan akan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja para buruh. "Kalau lihat anggarannya bisa lima (rumah sakit) mungkin. Kalau Rp. 200 miliar bisa lima. Jadi Bekasi, Karawang, Tangerang, Jakarta, dan Bogor dapat. Tapi nanti kita lihat," ujarnya. Namun, Ia memastikan fasilitas paling utama yang akan dimiliki rumah sakit untuk buruh adalah unit gawat darurat untuk mengantisipasi secara cepat kecelakaan kerja yang sering terjadi di kawasan industri. "Semua ada, tapi terutama yang paling besar unit gawat darurat untuk kecelakaan, karena buruh kan yang paling problemnya itu di kecelakaan, itu fasilitas yang kita besarkan," ujarnya. Menurut dia, manajemen rumah sakit bagi para buruh ini akan bekerja sama dengan Jamsostek terutama untuk biaya operasional, perawatan dan pengobatan. "Nanti rumah sakit itu hidup dari iuran Jamsostek, kan buruh dapat jaminan dari Jamsostek. Nanti biaya pengobatan itu dibayarkan setiap bulan ke rumah sakit. Kami cuma pendiriannya saja," ujar Menpera. Djan yakin rumah sakit buruh ini dapat segera terealisasi mulai pertengahan tahun karena pengadaan anggaran telah memadai dan ketersediaan lahan yang telah diurus oleh pemerintah daerah. "Anggarannya ada tapi ini yang bapak Presiden sudah perintahkan untuk segera dibangun. Ini sedang didesain," katanya. (Ant).

BOCAH 10 TAHUN DITERLANTARKAN DI JAKARTA

Malangnya nasib Putu Ari Wijaya, bocah berusia 10 tahun asal Bali yang ditelantarkan di Jakarta. Ia pun terpaksa harus 'menginap' di rumah warga yang bahkan tidak dikenalnya. Kejadian ini bermula saat Putu diajak oleh sepupunya untuk pergi meninggalkan Bali menuju Jakarta, sekitar tiga bulan lalu. Dari Jakarta, Putu lalu diajak sepupunya itu ke Bekasi, Jawa Barat. Pada hari Minggu (6/5/2012), untuk alasan yang belum jelas, Putu dititipkan oleh sepupunya itu kepada temannya. Bersama orang yang baru dikenal, rupanya nasib Putu kurang baik. "Kurang tahu kenapa anak itu dititipkan ke temanannya, kita juga engga tau kemana saudaranya itu pergi," ujar Rohmat, warga yang menolong Putu, kepada detikcom Senin, (7/5/2012). Sekitar pukul 15.30 WIB, Putu sengaja ditinggal seorang diri oleh teman sepupunya untuk membeli pulsa. Gusar karena lama ditinggal, Putu pun pergi meninggalkan rumah. "Entah sengaja ditinggal atau memang belum datang, namanya anak kecil, engga betah lama ditinggal," tuturnya. Putu yang tak mengerti daerah tempat tinggal barunya, tersasar di daerah Cibarusah, Bekasi. Ia kemudian ditemukan oleh seorang tukang ojek di pinggir jalan. "Tukang ojek yang bawa anak itu ke Kantor Polsek Serang Baru, Bekasi. Maksudnya untuk lapor petugas ada anak yang hilang," jelas Rohmat. Secara kebetulan, Rohmat warga Bekasi yang saat itu berada di kantor Polsek Serang Baru, Bekasi, merasa prihatin melihat Putu kebingungan. Rohmat mohon izin agar bisa membantu Putu dengan membawanya ke rumahnya untuk tinggal dan memberikan pengamanan. "Karena kasian, jadi saya ajak aja ke rumah," ujar Rohmat. Atas informasi yang diperoleh Rohmat dari sang anak, diketahui bahwa anak bernama lengkap Putu Ari Wijaya itu berasal dari Bali. Ia sekolah di SD 5 Tonja Denpasar, Bali. Tak ingin membuat keluarganya khawatir, Rohmat berinisiatif untuk mencari keluarga Putu di Bali. Melalui rekan kerjanya di Bali, Sumiarta, Rohmat meminta agar dibantu untuk menemukan orang tua kandung Putu. "Saya hubungi teman saya Sumiarta yang ada di Bali untuk carikan informasi, mungkin ada yang merasa kehilangan anak," ucapnya. Dengan penuh iba ingin membantu, Sumiarta pun berinisiatif untuk mengirimkan SMS sebanyak mungkin kepada teman, kerabat dan keluarga yang ia kenal di Bali. Berharap SMS itu sampai di tangan orang tua sang anak. Dalam waktu singkat, tanpa diduga SMS Sumiarta sampai juga di handphone milik Ibu Rusmini, ibu angkat Putu di Bali. Walau ibu Rusmini tak bisa menjelaskan banyak mengapa anaknya sampai terlantar di jalanan, ia mengakui bahwa Putu benar anaknya. "Sekitar jam 20.30 WIB, Ibunya telfon saya, alhamdulillah sudah komunikasi," jelas Rohmat. Dalam percakapan telepon bersama Rohmat, bu Rusmini berjanji akan segera menjemput Putu ke Bekasi. "Kalau engga besok, lusa ibu akan jemput ke sini," tukasnya. (*).

DINAS KEBERSIHAN KOTA BEKASI TAMBAH 32 TRUK PENGANGKUT SAMPAH

Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Jawa Barat, memerlukan tambahan 32 truk pengangkut sampah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. "Idealnya Kota Bekasi memiliki 240 truk pengangkut sampah supaya semua sampah yang dihasilkan warga setiap hari dapat terangkut," kata Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi Ratim di Bekasi, Minggu (6/5). Menurut dia, penambahan armada tersebut dapat meminimalkan tumpukan sampah di lahan-lahan yang bukan peruntukannya atau lebih dikenal dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar. "Armada yang dimiliki saat ini baru 102 unit, sebanyak 10 di antaranya diperoleh dari hasil pengadaan tahun 2011. Untuk tahun 2012, kami mengajukan tambahan 32 truk untuk mengejar kebutuhan ideal," ujarnya. Menurut dia, jumlah ideal tersebut sulit direalisasikan akibat keterbatasan anggaran daerah. Namun tambahan armada cukup membantu untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan. Selain mengajukan pengadaan truk sampah, kata dia, Dinas Pendidikan juga meminta pengadaan bak kontainer untuk ditaruh di sejumlah lokasi. Dari 40 unit bak kontainer yang diajukan, sebagian disetujui pengadaannya. "Kontainer juga masih kurang sekitar 100 unit lagi, karena jumlah TPS liar banyak sekali. Dengan adanya kontainer, diharapkan TPS liar bisa dikurangi karena warga dapat membuang sampahnya di kontainer," katanya. Bak-bak kontainer itu akan dibagikan ke seluruh kecamatan. Akan tetapi, kecamatan yang paling banyak kehadiran TPS liar akan mendapat prioritas. (Ant/Don).

TANTOWI ANWARI DIANIAYA DI LOKASI IBADAH HKBP

Aktivis sekaligus jurnalis dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Tantowi Anwari, dianiaya saat berada di tempat ibadah HKBP Filadelfia, KecamatanTambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 6 Mei 2012. Peristiwa pemukulan terhadap pria yang biasa dipinggil Thowik itu dilakukan sekelompok orang yang tidak setuju dengan ibadah yang dilakukan HKBP Filadelfia di lingkungan tempat tinggal mereka. Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampow, mengatakan, peristiwa pemukulan itu terjadi saat sekitar 500 orang, berkumpul di depan klinik Medika Jelalen Jaya, Bekasi, untuk mendatangi jemaat HKBP Filadelfia yang ingin beribadah. "Pada saat yang sama, massa dari Front Pembela Islam (FPI) Tambun tiba-tba menyeret paksa Thowik, " kata Jeirry Sumampow di Gedung GPI Jakarta. "Tidak itu saja, mereka juga membuat tuduhan bernada rasis kepada Thowik," katanya. Massa kemudian menyerang dan memaksa Thowik untuk membuka bajunya. Sejumlah polisi yang berada di tempat itu langsung mengevakuasi korban. Tapi pelaku penganiaya tidak tertangkap. Saor Siagian, kuasa hukum jemaat Filadelfia, memastikan akan melaporkan aksi kekesaran ini ke Polda Metro Jaya. Dan pada kesempatan sama, Thowik membenarkan bila dirinya dianiaya. "Saya dipaksa melepas kaos dan saya diseret dalam keadaan telanjang dada," ujarnya Sementara Ketua DPW FPI Bekasi Raya, Murhali Barda, membantah dengan tegas telah mengerahkan massa untuk menghadang ibadah jemaat HKBP Filadelfia. Sejauh ini, FPI baru dalam tahapan memantau aksi penolakan warga terhadap kegiatan ibadah jemaat HKBP Filadelfia. "Tidak ada FPI, semua itu murni masyarakat. Apa ada yang melihat atribut FPI di sana. Jangan dulu menuduh seperti itu, FPI belum tentu bisa langsung turun karena tidak sedikit juga masyarakat yang menerima FPI," katanya. Murhali menambahkan, FPI masih menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah daerah Bekasi yang akan menerapkan aturan yang berlaku. "Masih ada Satpol PP, polisi. Kita tidak bisa langsung turun tangan. Dan kalau sudah ada perintah, tentu tidak akan sedikit akan turun," Terkait dengan kejadian pemukulan itu, Kepala Bagian Humas Polresta Bekasi, Ajun Komisaris Bambang Wahyudi, memastikan tidak ada pelaporan terkait kejadian itu. "Kami tidak mendengar adanya pemukulan anggota aktivis HAM oleh ormas saat berlangsungnya pengamanan Jemaat HKBP Filadelfia," kata Bambang. Bambang memperjelas, pihaknya bersama aparat gabungan lainnya tidak mendapat temuan adanya pemukulan tersebut di lapangan. Salah satu petugas dari satuan Intel Reskrim Polresta Bekasi yang berada di lokasi pengamanan juga memastikan tidak ada aksi pemukulan. Tetapi ada sekompok orang yang meminta aktivis bernama Tantowi Anwarimembuka kaos yang dikenakannya. Karena situasi yang mulai kurang kondusif dan untuk menghindari terjadinya konflik, saat itu juga, Tantowi langsung diamankan polisi ke Polsek Tambun Selatan. (*).

WAWAN CARA DENGAN MENPAN DAN RB; Pokok-Pokok Kebijakan Reformasi Birokrasi

T : Apa dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)? J : Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Secara teknis kedua kebijakan tersebut dilengkapi dengan berbagai pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 s.d 15 Tahun 2011. T : Bagaimana dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2008? J : Permenpan tersebut sudah tidak berlaku. K/L yang masih menggunakan pedoman tersebut untuk mengajukan RB agar melakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai dengan Perpres 81/2010 dan juga Permenpan dan RB 20/2010. Perbaikan dokumen tersebut dapat dikirimkan ulang. T : Apakah RB juga berlaku bagi Pemerintah Daerah? J : RB juga berlaku bagi Pemerintah Daerah. Sasaran penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi pada tahun 2025 menjadi tanggung jawab semua instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sehingga RB juga harus dilaksanakan pada Pemerintah Daerah, bukan hanya K/L. Namun mengingat besarnya jumlah instansi pemerintah yang harus melakukan RB, pelaksanaanya dilakukan secara bertahap. T : Apakah ada perbedaan antara remunerasi dengan tunjangan kinerja? J : Ada. Tunjangan kinerja diartikan sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai. Tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah disepakati bersama. Sementara, remunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya kepada organisasi. Pemberian remunerasi bersifat fleksibel, yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau nontunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktu tertentu. T : Identikkah Reformasi Birokrasi dengan Tunjangan Kinerja? J : Tidak. Inti dari reformasi birokrasi adalah kemauan untuk bekerja keras menciptakan sebuah perubahan tata kelola pemerintahan yang baik yang berujung pada penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahanlah yang menjadi roh program reformasi birokrasi. Sedangkan tunjangan kinerja dalam Program reformasi birokrasi adalah bentuk reward terhadap prestasi atau kerja keras suatu instansi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kinerjanya masing-masing. T : Mengapa pemberian besaran tunjangan kinerja K/L dilakukan secara bertahap? J : Pemberian besaran tunjangan kinerja diberikan bertahap karena dikaitkan dengan upaya dan capaian kinerja RB masing-masing organisasi. Masing-masing organisasi memiliki upaya (kesiapan) dan juga capaian (dampak strategis) yang berbeda dalam pelaksanaan RB, pertimbangan atas kedua hal inilah yang menjadi pertimbangan pentahapan pemberian besaran tunjangan kinerja dalam Program RB Nasional. T : Kapan penambahan besaran tunjangan kinerja dapat diberikan? J : Penambahan besaran tunjangan kinerja dapat diberikan sesudah dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan RB di K/L oleh Tim Quality Assurance. Hasil evaluasi ini akan diproses oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) untuk disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN), selanjutnya diajukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) untuk mendapatkan persetujuan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan. Sedangkan pertimbangan penambahan besaran tunjangan kinerja adalah kemajuan pelaksanaan RB di K/L dan juga dampak strategis dan nyata yang berhasil dicapai oleh instansi tersebut. T : Mungkinkah terjadi pengurangan/penurunan besaran tunjangan kinerja untuk suatu instansi pemerintah? J : Sangat dimungkinkan pengurangan. Hal ini terjadi jika instansi pemerintah tidak mampu menunjukkan kemajuan dan kinerjanya (dampak strategisnya) setelah melakukan RB. T : Apa pengaruh kinerja organisasi dan individu terhadap pemberian tunjangan kinerja? J : Kinerja organisasi berpengaruh pada besaran tunjangan kinerja, sedangkan kinerja individu berpengaruh pada penerimaan tunjangan kinerja per individu. Kinerja organisasi yang diukur dari perbandingan antara upaya/ kemajuan dan capaian/dampak strategis akan mempengaruhi besaran prosentase pemberian tunjangan. Sedangkan kinerja individu yang diukur dari kontribusi dan kinerja individu pada target-target yang telah disepakati akan berimbas pada penerimaan tunjangan kinerja individu Kinerja individu inilah yang akan menentukan kinerja organisasi dalam RB. T : Bagaimana tunjangan kinerja bagi pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan di instansi lain? J : Tunjangan kinerja pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan tergantung pada sistem dan mekanisme ditempat mereka dipekerjakan/ diperbantukan. Jika organisasi tempat mereka dipekerjakan/ diperbantukan sudah mendapatkan tunjangan terkait RB maka mereka juga akan mendapatkan tunjangan kinerja (meski organisasi induknya belum mendapatkan tunjangan kinerja), namun jika organisasi tempat mereka dipekerjakan/diperbantukan belum mendapatkan tunjangan kinerja mereka juga tidak akan mendapatkan tunjangan kinerja, meskipun organisasi induknya sudah mendapatkan tunjangan kinerja. Penilaian kinerja pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan dilakukan atas kontribusi pegawai tersebut di lingkungan/tempat kerjanya, sehingga terkait dengan tunjangan kinerja juga disesuaikan dengan sistem yang berlaku ditempat ia diperbantukan/dipekerjakan, tidak sesuai dengan instansi induknya. T : Apa yang dilakukan pemerintah untuk menghindari kecemburuan pada pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di instansi yang belum mendapatkan tunjangan kinerja terhadap instansi induknya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja? J : Pemerintah melakukan upaya percepatan pelaksanaan RB di semua K/L/Pemerintah Daerah. T : Siapa yang menentukan keberhasilan pelaksanaan RB? J : Yang menentukan keberhasilan pelaksanaan RB tidak hanya ditentukan oleh KPRBN beserta jajarannya (TRBN, TI, TQA dan UPRBN) tetapi juga seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Keberadaan KPRBN dan jajarannya adalah meningkatkan efektivitas pelaksanaan RB nasional melalui pembuatan serangkaian kebijakan/pedoman dan kegiatan fasilitasi. Namun yang paling berperan untuk berhasil tidaknya RB adalah komitmen dan upaya masing-masing K/L/Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan tunjangan kinerja, tunjangan kinerja ditetapkan ketika organisasi sudah siap dan terarah dalam pelaksanaan RB serta melakukan optimalisasi anggaran sebagai sumber pendanaannya (tidak sepenuhnya menggandalkan penambahan anggaran dari APBN). Keputusan pemberian tunjangan kinerja sepenuhnya dibawah kewenangan KPRBN setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Keuangan. T : Apakah dilakukan prioritisasi K/L dalam persetujuan/penetapan pelaksanaan RB? J : Dalam Permenpan dan RB No. 20 Tahun 2010 disebutkan bahwa mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Negara dilakukan prioritas K/L berdasarkan kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat. Sementara untuk pemerintah daerah, prioritas diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki kesiapan untuk melaksanakan RB. T : Darimana sumber pendanaan/anggaran tunjangan kinerja bagi K/L yang sudah melaksanakan RB? J : Sumber pendanaan terbesar dalam pemberian tunjangan kinerja adalah hasil optimalisasi anggaran masing-masing K/L, sehingga penambahan anggaran (dari APBN) bukan merupakan strategi inti dalam pemberian tunjangan kinerja. K/L harus memiliki strategi untuk melakukan konversi anggaran masing-masing sehingga menghasilkan optimalisasi. Hasil optimalisasi inilah yang akan dipergunakan sebagai sumber anggaran utama dalam pemberian tunjangan kinerja. T : Dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk tunjangan kinerja, apakah perhitungan gaji ke 13 juga dimasukkan? J : Benar, dalam menghitung kebutuhan anggaran untuk tunjangan kinerja komponen gaji ke 13 sudah dimasukkan dan dihitung. T : Apa keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map? J : RPJPN menyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Disain kebijakan dan strategi nasional tersebut dituangkan secara rinci dalam Grand Design RB sebagai arah kebijakan pelaksanaan RB nasional. Sehingga arah kebijakan dalam grand design pada dasarnya adalah tindak lanjut kebijakan dan strategi nasional pembangunan aparatur untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional dalam rangka menciptakan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Mengingat besarnya cakupan Grand Design ini maka dilakukan periodisasi tahapan (sasaran lima tahunan), sesuai periode RPJPN, dalam bentuk Road Map Lima Tahunan. T : Apa hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Grand Design dan Road Map? J : RPJMN merupakan penjabaran kebijakan dan strategi RPJPN dalam periodisasi Lima Tahunan dan memuat berbagai arah kebijakan pembangunan yang salah satunya adalah kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Kebijakan tersebut diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan RB. Arah kebijakan ini dan Grand Design menjadi dasar pengembangan Road Map untuk mewujudkan aparatur Negara yang melayani, profesional, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan kelas dunia. T : Apakah berbagai program dan aktivitas RB perlu dicantumkan dalam Renstra K/L/Pemda? J : Perlu, hal ini menunjukkan komitmen dan juga jaminan bahwa berbagai program dan kegiatan RB menjadi bagian integral dari Rencana Strategik (yang juga disesuaikan dengan RPJMN), yang menjadi dokumen utama pelaksanaan program dan kegiatan di instansi pemerintah. T : Siapa yang bertanggung jawab terhadap capaian atas sasaran dan indikator keberhasilan RB sebagaimana tercantum dalam Grand Design? J : Semua instansi pemerintah. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dalam pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan RB. Oleh karena itu K/L/Pemda harus mengacu pada Peraturan Presiden 81/2010 tentang Grand Design RB 2010–2025 dan melakukan langkah-langkah Reformasi Birokrasi sebagaimana digariskan dalam PerMENPANRB No. 20/2010, sesuai dengan karateristik K/L/Pemda, dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi secara nasional. T : Dalam pelaksanaan RB apakah K/L/Pemda hanya melakukan berbagai implementasi dalam tingkatan mikro? J : Benar, RB dilaksanakan melalui pendekatan makro dan mikro; yaitu pendekatan kerangka regulasi nasional dan pendekatan tingkat instasional (agency level) K/L/Pemda hanya beroperasi pada tingkatan mikro dengan membentuk Tim RB. K/L/Pemda yang berperan sebagai penggerak dan pelaksana RB di instansi masing-masing. Hasil dari tingkatan mikro ini secara hirarkis akan berkontribusi pada pencapaian sasaran RB Nasional. Namun demikian, dalam kaitan dengan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, setiap kementerian/lembaga diminta untuk melakukan sinkronisasi kebijakan yang saling berkaitan antara satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga lainnya. Demikian pula di tingkat pemerintah daerah. Dengan kata lain penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh K/L bisa mencakup pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkatan mikro tetapi juga mencakup penataan peraturan perundang-undangan secara nasional.

PENDIDIKAN ADALAH HAK ANAK

Mendapatkan pendidikan adalah hak bagi semua warga negara, termasuk anak-anak pemulung. Untuk itu, DPRD Kota Bekasi bakal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mengatasi masalah anak-anak pemulung dan jalanan yang tidak bersekolah. "Tidak peduli usianya, semua anak berhak dan wajib sekolah. Ini penting untuk pembentukan pola pikir yang akan menentukan masa depannya," kata anggota Komisi D, DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz. Hal ini dikatakannya saat melihat adanya pemulung cilik di gedung DPRD, usai pelantikan Wali Kota Definitif. Pemulung bernama Muhammad Rizky itu ditemukan tengah mengumpulkan sampah saat jam pelajaran berlangsung. Dalam perbincangannya, Rizky mengaku bersekolah di SDN 12 Margahayu, Bekasi Timur. Rekomendasi siap diberikan Komisi D untuk membantu Rizky bersekolah. "Kita pasti bantu. Rekomendasi untuk sekolah dan alamat akan kita berikan. Tapi keberadaan anak itu juga harus pasti," ujar Muin. Dikatakannya, Dinas Pendidikan perlu memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi, kata dia, pemerintah punya program wajib belajar sembilan dan 12 tahun. (Dhin).