Calon Bupati/ Wakil Bupati Bekasi yang berangkat dari non partai/ independen atau perorangan, dipastikan bakal lebih repot mempersiapkan persyaratan. Salah satunya, dukungan dari sekitar 3 persen jumlah penduduk atau sekitar 78.000 dari sekitar 2.,3 juta penduduk Kabupaten Bekasi..
“Dukungan itu (untuk calon independen) harus di atas kertas bermeterai dan dilampirkan fotocopy KTP pendukung,” sebut Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bekasi, Drs Mumuh Mulyana, MM.
Mengumpulkan 78.000 lembar fotocopy KTP dan surat dukungan bermeterai, Jainudin memperkirakan memakan biaya sedikitnya Rp 5 Miliar. Disebutkan Jainudin Purwakasih, Wakil Koordinator Jaringan Media Bekasi Pro Otonomi Daerah (Jamesbond), sangat mustahil seseorang mau menyerahkan KTP-nya sebagai dukungan, jika tanpa mengharapkan imbalan. “Tidak usah besar-besar, satu orang Rp 50.000,- saja berarti 70.000 orang mencapai Rp 3,5 Miliar. Belum untuk meterai. Belum lagi biaya koordinator yang mengumpulkan dukungan,” sebut Jainudin.
Kerenanya, Jainudin pesimis akan ada calon bupati/wakil bupati yang datang dari independen/perorangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bekasi yang bakal digelar 11 Maret 2012 mendatang. “Ongkos politiknya jauh lebih mahal dari calon yang diusung oleh partai,” tandas Jaenudin Purwakasi.
Namun begitu, KPUD Kabupaten Bekasi tetap membuka pendaftaran bagi calon bupati/wakil bupati dari independen, bahkan pendaftarannya dijadualkan terlebih dulu yaitu akhir Oktober ini, dibandingkan dengan pendaftaran bupati/wakil bupati yang diusung partai polotik.yang baru akan dilaksanakan pertengahan November mendatang. (Don)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar