Di Balik Pencatutan Nama

Bukan main kagetnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi Slamet Gumelar ketika dia didatangi delapan guru honorer di kantornya lantai dua Gedung Walikota Bekasi pada pertengahan Oktober silam dan menuduhnya pelaku pemerasan.

Pasalnya, beberapa hari sebelumnya, delapan orang pelapor itu menerima telepon dari seseorang yang mengaku Slamet Gumelar dan meminta sejumlah uang untuk membantu mendapat status CPNS. Selain Slamet, nama Kepala Bidang Adminstrasi Kepegawaian BKD Kota Bekasi, Imanudin juga dicatut si penelepon misterius itu.

Ketika ditemui di kantornya, Slamet mengaku aksi penipuan ini bukan hanya merugikan reputasinya, tapi juga para pegawai honorer. Dia juga mengutarakan seharusnya pegawai honorer jeli dan berhati-hati menyikapi aksi penelepon misterius itu. “Seharusnya mereka konfirmasi dulu ke BKD. Apalagi pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS sudah berakhir sejak September, bukan Oktober,” ujar dia.

Pengangkatan itu berhubungan dengan amanat UU Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Di peraturan itu disebutkan bahwa seluruh tenaga honorer yang tersisa harus naik menjadi CPNS dan tidak dibolehkan lagi merekrut tenaga honorer sejak UU ini berlaku. Maka itu proses pengangkatan dilakukan secara berkala sejak 2006 dan terakhir pada September 2009.

Sebelum adanya laporan dari delapan korban itu, sebenarnya Slamet telah mendapat informasi dari beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah Bekasi bahwa namanya dan Imanudin dicatut seorang yang mencoba mencari keuntungan dari situasi ini.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Mutasi BKD Kota Bekasi, Yulianis menyebutkan sejak September silam telah tercatat delapan orang yang penipuan berembel-embel pengangkatan PNS itu. “Korban ada mengaku telah mentransfer dua juta rupiah hingga 50 juta rupiah,” ujar dia. Yang pasti si pelaku tampaknya benar-benar mengetahui seluk beluk proses dan jadwal pengangkatan tenaga honorer (tenaga kerja kontrak/TKK) Kota Bekasi yang akan dilakukan pada awal Januari 2010 nanti.

Menurut Slamet adalah benar bahwa BKD Kota Bekasi pada awal tahun depan akan mengangkat sejumlah TKK menjadi CPNS. Mereka berasal dari berbagai kedinasan. Mulai dari guru, perawat, bidan, hingga insinyur. Mereka yang berhak diangkat itu adalah TKK yang telah masuk database Badan Kepegawaian Negara berdasarkan pendataan tahun 2005. Dalam catatan BKD Kota Bekasi ada sebanyak 477 pegawai honorer yang akan diangkat pada tahun ini

Pengangkatannya murni berdasarkan seleksi administrasi. Tanpa ada embel-embel uang pelicin, termasuk ujian. “Pengangkatan itu tidak dikenakan biaya dan tidak ada ujian. Mereka hanya perlu lulus tes kesehatan dan bebas narkoba,” tegas Slamet

Hal juga dibenarkan Imanudin. “Tidak ada biaya sama sekali dalam pengangkatan TKK menjadi CPNS,” ujar dia ketika ditemui. Bahkan untuk merealisasikan amanat UU Tenaga Kontrak Kerja, BKD Kota Bekasi sedang sibuk merekrut CPNS baru untuk memenuhi tenaga instansi pemerintahannya.

Pendaftaran yang telah berakhir 11 November silam itu akan mulai menjalani tes pada 22 November nanti. Ada sebanyak 341 CPNS yang dibutuhkan Pemerintah Kota Bekasi. Sedangkan yang telah melamar sebanyak 11 ribu orang. Bila tidak ada halangan, tanggal 11 Desember nanti akan diumumkan nama-nama yang lolos seleksi. Untuk kemudian pada awal Januari 2010, mereka resmi mendapat Nomor Induk Pegawai.

Terkait kasus penipuan ini, Slamet telah menghimbau kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bahwa tidak ada uang atau calo dalam pengangkatan CPNS. “Silahkan awasi kami. Kalau memang ada oknum yang terbukti, silahkan laporkan. Kalau saya yang bermain, saya bersedia dicopot dari jabatan,” ujar dia. (Don).

Defisit APBD Jabar 2010 Rp 2 Triliun

DPRD Jabar menetapkan rancangan perda tentang APBD 2010 senilai Rp 9,8 triliun menjadi perda, Rabu (23/12/2009) malam. Pada APBD 2010 itu, tercatat nilai defisit anggaran sekitar Rp 2 triliun.

Nilai belanja daerah pada APBD 2010 mencapai Rp 9,81 triliun. Sementara proyeksi pendapatan daerah 2010, hanya Rp 7,73 triliun. Lebih besarnya belanja ketimbang pendapatan itu yang memicu terjadinya defisit pada APBD 2010.

Tingginya pos belanja itu, dipicu anggaran infrastruktur sebesar Rp 1 triliun, pendidikan Rp 1,2 triliun, hingga pengadaan kendaraan dinas bagi DPRD Jabar Rp 23,5 miliar. Dalam rapat paripurna DPRD Jabar, disepakati oleh gubernur dan DPRD bahwa defisit anggaran itu akan ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2009. Pada APBD 2010, Badan Anggaran (Bangar) DPRD Jabar memangkas sejumlah belanja yang diajukan Pemprov Jabar.

Ajuan belanja yang dipangkas itu, kata Ketua Harian Bangar DPRD Jabar, Awing Asmawi, di antaranya pembuatan film berjudul Perang Bubat senilai Rp 6 miliar dan pembangunan panggung kesenian pada sejumlah lokasi wisata. Ia mengatakan, rencana pembuatan film tersebut perlu dikaji ulang.

Begitu pun dengan usulan pembangunan gedung kesenian di lokasi wisata alam, lanjut dia, dinilai akan mengabaikan daya tarik lokasi wisatanya. ''Untuk itu kami pangkas,'' ujar Awing dalam catatan Bangar yang disampaikan pada rapat paripurna.

Menurut Awing, khusus anggaran pendidikan pada APBD 2010 belum mencapai 20 persen sesuai amanat konstitusi. Pihaknya mengimbau, Pemprov Jabar untuk menutupi kekurangan alokasi anggaran pendidikan pada APBD Perubahan 2010.

Dikatakan Awing, anggaran pendidikan baru 12 persen. ''Kami optimistis, pada APBD perubahan akan dipenuhi 20 persen,'' uccap dia.Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menjelaskan, hak budgeting merupakan otoritas DPRD Jabar. Pihaknya hanya menjalankan amanat pembangunan yang tertuang dalam APBD 2010.

Yang pasti, sambung Heryawan, wajah APBD 2010 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, kenaikan nilai anggarannya di atas 10 persen. Kenaikan nilai APBD itu, dipicu dari sektor pendapatan. Kata Heryawan, kini Pemprov Jabar tengah menggencarkan program intensifikasi pajak dan retribusi. Program tersebut, sambung dia, sekaligus menutupi peluang kebocoran dalam proses penyerapan PAD.

Menurut Heryawan, terkait anggaran pendidikan, dipastikan mencapai 20 persen pada APBD perubahan nanti. Yang penting, lanjut dia, di 2010 alokasi dana pendidikan mencapai 20 persen, sekali pun pengalokasiannya melalui dua termin (APBD dan APBDP).
Ketua DPRD Jabar, Irfan Suryanegara menjelaskan, 45 persen dari APBD 2010 disiapkan untuk masyarakat. Pada APBD 2009, sambung dia, nilai belanja untuk masyarakat hanya 35 persen, dan sisanya yang 65 persen untuk belanja rutin.

''APBD telah ditetapkan. Tinggal kita mengawasi realisasinya,'' ujar Irfan. Pihaknya meminta, masyarakat pun turut mengawasi realisasi APBD 2010. Irfan mengimbau, Pemprov Jabar agar lebih transparan dalam merealisasikan APBD 2010. Kata dia, APBD merupakan milik rakyat, sehingga harus dikembalikan kepada masyarakat.(bAN).

PEJABAT PEMKOT DAN DPRD KOTA BEKASI DAPAT MOBIL DINAS BARU

Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan Rp 18 miliar untuk pengadaan kendaraan operasional baru, termasuk mobil dinas pejabat pemkot, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi periode 2009-2014. Jumlah anggota dan pimpinan DPRD Kota Bekasi adalah 50 orang.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi membenarkan rencana pembelian kendaraan tersebut. Kendaraan operasional itu antara lain mobil dinas pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Bekasi dan jajaran DPRD Kota Bekasi. ”Kendaraan operasional itu untuk menunjang kerja mereka,” kata Tjandra, Selasa (29/12/2009).

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro. Menurutnya, DPRD sudah menyetujui pengadaan mobil dinas untuk wali kota, wakil wali kota, pejabat eselon tiga, pimpinan dewan, dan kelengkapan dewan.

”Itu sesuai ketentuan dan kewenangan pemerintah, sedangkan (mobil dinas) untuk anggota dewan itu baru usulan pemerintah dan masih dibahas apakah memang perlu setiap anggota dapat mobil atau cukup setiap komisi saja yang mendapat mobil,” kata Chairoman, kemarin.

Tradisi sebelumnya, fasilitas mobil dinas dewan hanya diberikan ke ketua dan wakil ketua DPRD, komisi dan fraksi, dan badan kelengkapan DPRD. Tjandra menambahkan, rencana pengadaan mobil dinas itu merupakan usulan pemerintah yang sudah disetujui DPRD Kota Bekasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2010.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Najiri menyatakan, kendaraan operasional yang akan dibeli pada 2010 terdiri atas mobil dinas dan kendaraan penunjang dinas. (Don).

BEKASI IMPLEMENTASIKAN BIAYA PENDIDIKAN SMU GRATIS

Pemerintah kota (Pemkot) Bekasi akhirnya mewujudkan janjinya untuk merealisasikan perhatiaan lebih besar pada dunia pendidikan. Pemkot Bekasi akan merealisasikan pendidikan gratis tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU). Sebuah pelaksanaan komitmen pemkot Bekasi dalam memajukan dunia pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi "Cerdas, Sehat dan Ihsan".

Sebuah keseriusan memang sangat terlihat dari alokasi anggaran pendidikan kota Bekasi tahun 2008. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 pemkot Bekasi menganggarkan 37,06% dari total APBD-nya. Maka pada tahun 2010 Pemkot Bekasi meningkatkannya menjadi 38% dari total APBD.

APBD kota Bekasi tahun 2010 mencapai Rp. 1,8 trilyun. Dengan komposisi 57% atau 1,1 trilyun merupakan belanja langsung (belanja publik) dan 43% atau Rp. 700 milyar adalah biaya tak langsung. Dalam besaran APBD, anggaran pendidikan kota Bekasi mencapai Rp. 582, 142 milyar. Rinciannya adalah Rp. 358,337 milyar biaya tidak langsung, Rp. 14, 278 milyar merupakan belanja non urusan dan Rp. 223,804 milyar belanja langsung urusan.

H. Rahmat Effendi, Wakil Walikota Bekasi, saat ditemui usai apel Senin pagi, 28/12/2009, menyatakan kesungguhan pemkot untuk menukseskan misi visi kota Bekasi. Bentuknya adalah pendidikan gratis tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU). "Kebijakan pemerintah kota Bekasi pendidikan gratis untuk tingkat SMU antara kelas 1 dan kelas 3." tegasnya.

Kebijakan tersebut masih terus dikaji sampai tahap aplikasinya. Salah satunya adalah kebutuhan biaya pendidikan disetiap sekolah tidak sama satu dengan lainnya. Harapannya program ini adalah bentuk akselerasi dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu kualitas didik. segala aspek untuk suksesnya misi visi menjadi kajian dan analisa dalam pelaksanaan Pendidikan gratis.

Ditempat terpisah Siti Rahma sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengawasan Kebijakan (LP2K) memberi apresiasi positif dengan peningkatan program dan kebijakan pemkot Bekasi khususnya dalam memajukan pendidikan. Rahma menilai keberanian pemkot Bekasi harus terus didorong agar kesejahteraan hidup masyarakat Bekasi dalam hal Sumber daya Manusia(SDM) dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Hanya Rahma mengingatkan pada seluruh stake holder agar tetap cermat untuk mengawasi perjalanan program pendidikan gratis. Hal itu dianggapnya penting untuk adanya evaluasi terbuka dari semua pihak. Sehingga pelaksanaan program pendidikan gratis dapat berjalan sebagai mana mestinya, bersih dari tidakan penyelewengan dan aman untuk ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya. (Don).

WALI MURID KELUHKAN BANGUNAN SEKOLAH

Sejumlah orangtua siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bekasi Jaya XI mengeluhkan kondisi bangunan sekolah tersebut yang sudah rusak. Mereka berharap Dinas Pendidikan tak hanya menggratiskan biaya pendidikan, tetapi juga memperhatikan prasarana dan sarana pendidikan.

“Kasihan muridnya, sudah lama kondisi bangunannya begitu. Kalau sudah musim hujan, airnya masuk ke ruang kelas karena atapnya bocor, belajarnya jadi terganggu,” tutur Lina (36), orangtua siswa kelas 6 di sekolah tersebut.

Sekolah yang terletak di Jalan H Agus Salim, Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur, itu berada satu kompleks dengan tiga sekolah lainnya. Ketiganya ialah SDN Bekasi Jaya I, SDN Bekasi Jaya V, dan SDN Bekasi Jaya X.

“Tiga-tiganya sudah bagus. Tinggal SDN Bekasi Jaya XI yang luput dari perbaikan. Di tengah kota kok masih saja ada ruang kelas yang kondisinya begini. Mestinya pemerintah malu dong,” ucap Rika (31), orangtua siswa lainnya.

Pantauan Kota Bekasi News, dari tiga bangunan yang ada di kompleks tersebut, dua di antaranya berupa bangunan bertingkat yang kokoh. Satu bangunan bertingkat yang terdiri atas enam ruang kelas digunakan untuk SDN Bekasi Jaya I. Satu bangunan bertingkat lainnya digunakan bersama oleh SDN Bekasi Jaya X dan SDN Bekasi Jaya V.

Satu bangunan lagi yang tidak bertingkat digunakan bersama oleh SDN Bekasi Jaya V dan SDN Bekasi Jaya XI. Bangunan tak bertingkat ini terdiri atas empat ruang kelas, satu di antaranya adalah yang kondisinya rusak dan dikeluhkan para orangtua siswa.

Dindingnya sudah banyak yang mengelupas, kusen jendela sudah lapuk, dan plafon bagian depan ambrol sebagian. Ruang kelas yang rusak itu digunakan bergantian oleh siswa kelas 6 dan kelas 4 SDN Bekasi Jaya XI.

Kepala SDN Bekasi Jaya XI, Sudasmi, mengatakan usulan perbaikan ruangan kelas yang rusak sudah diajukan, tetapi hingga kemarin belum disetujui. (Don).

Massa Rusak Fasilitas Pembangunan Gereja

Bekasi, Sejumlah fasilitas di proyek pembangunan Gereja St Albertus, yang berlokasi di Kota Harapan Indah, Medan Satria, Kota Bekasi, dirusak massa, Kamis (17/12/2009) pukul 22.45 WIB. Perusakan berakhir sekitar 15 menit kemudian setelah polisi menghalau massa keluar kawasan proyek gereja.

Masa merusak gudang semen dan kantor kontraktor, sementara pos satuan pengaman dan kantor konsultan pembangunan gereja tersebut nyaris ludes akibat dibakar.

Massa, yang diketahui berasal dari kecamatan-kecamatan di wilayah utara Kabupaten Bekasi, juga melempari gedung dan merusak material bahan bangunan.

Ketua Umum Panitia Pembangunan Gereja St Albertus, Kristina Maria Rantetana, menyatakan, gereja itu tetap akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Misa Natal 2009.

Menyusul insiden perusakan itu, digelar pertemuan antara unsur muspida Kota Bekasi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Rumah Dinas Wali Kota Bekasi, Jumat (18/12/2009) siang. Pertemuan itu difasilitasi Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dan dihadiri Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi, Polres Metro Bekasi Kabupaten, Kodim 0507 Bekasi, dan sejumlah ulama serta pengurus FKUB Kota Bekasi. Pihak yang hadir dalam pertemuan itu sepakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan antarumat di wilayah Bekasi.

Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan prihatin atas insiden perusakan itu. Ia meminta semua elemen masyarakat saling menghormati dan menjaga kerukunan.

Kepala Polres Metro Bekasi Ajun Komisaris Besar Iman Sugianto menyatakan, polisi sudah memeriksa 28 orang, sebagian di antaranya perempuan. Satu peleton polisi ditugaskan menjaga kompleks gereja yang berlokasi dekat sekolah BPK Penabur Harapan Indah. (Don).

PERAYAAN SEDERHANA TAHUN BARU HIJRIAH DI BEKASI

Sebanyak 1.500 umat Muslim dari Yayasan Darut Taqwa Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, menggelar pawai keliling dalam rangka tahun baru Islam 1431 Hijriah.

Peserta pawai yang berseragam putih-putih berjalan kaki sejauh lima kilometer mulai dari Masjid Darut Taqwa Pekayon menuju Gelanggang Olah Raga (GOR) Stadion Bekasi menyusuri ruas Jalan Raya Ahmad Yani sekitar pukul 20.00 WIB.

Kemeriahan ditandai dengan penampilan bedug, dan marching band yang dilakukan santri bersama sejumlah pelajar di wilayah setempat. Sementara warga lainnya berjalan dengan membawa obor.

Ketua Panitia Pelaksana, Ust KH. Abdul Hadi Ketua Yayasan Darut Taqwa, di Bekasi, Kamis, mengatakan kegiatan itu rutin diselenggarakan setiap tahun pada malam pergantian tahun baru Islam.

"Kegiatan ini kami lakukan sejak tahun 1990. Alhamdulillah sampai kini perayaan tahun baru Islam terbina dengan baik, terbukti jumlah peserta yang terus mengalami peningkatan," ujarnya.

Pantauan ANTARA di lokasi, peserta berasal dari kalangan anak-anak hingga usia lanjut. Mayoritas merupakan warga Kelurahan Pekayon dan sebagian berasal dari Kecamatan Pondok Gede dan Bekasi Barat.

Dudi Rustandi (12), perwakilan peserta merasa senang dengan kegiatan tersebut. "Seru bisa ramai-ramai sama teman membawa obor keliling kota. Obornya saya buat sendiri dari bambu," ujarnya.

Sementara itu, Tri Saptohadi (54) mengaku hampir setiap tahun mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk suka cita menghadapi tahun baru Islam. "Saya selalu merasa memiliki semangat baru saat memasuki tahun baru Islam. Biasanya momentum seperti ini saya manfaatkan untuk mengkoreksi apa yang menjadi kekurangan dalam diri saya untuk diperbaiki pada tahun selanjutnya," kata Tri.

Kegiatan pawai sempat mengakibatkan kepadatan lalu lintas di ruas Jalan Protokol AHmad Yani, mulai dari simpang Pekayon hingga simpang GOR Stadion Bekasi.

"Khusus untuk malam ini, kami telah menerjunkan 50 anggota untuk mengamankan jalannya perayaan malam tahun baru Islam. Tidak ada penutupan jalan, sebab massa berjalan hanya menggunakan bahu jalan sehingga kendaraan masih dapat melintas di badan jalan," ujar Kasatlantas Polrestro Bekasi, AKP Tommy. (*)

PERSIPASI MENANG ATAS SEMEN PADANG 1-0

Big Macht antara PERSIPASI (Persatuan Sepak Bola Indonesia Kota Bekasi) peringkat 2 Divisi Utama Wilayah 1, melawan Semen Padang berlangsung secara ketat. Persipasi tampil impresif dihadapan pendukungnya. Motor serangan Persipasi, Steven Mennoh beberapa kali
melakukan shotting langsung ke gawang Semen Padang yang di jaga Ahmad Kurniawan. Ahmad Kurniawan yang pernah membela Persita, Persik dan Arema masih mampu menangkap dan memblok bola.

Begitu juga Semen Padang pada babak pertama melakukan serangan gencar dengan menempatkan Marcio Sousa dan Edward Wilson Yunior sebagai tombak penyerang. Pada menit 25 Marcio Sousa melakukan pergerakan disisi kanan Persipasi dengan mengecoh Erick F. Senaen lalu melakukan shotting keras ke gawang Persipasi yang dikawal Dedi Suparman. Dedi berhasil menepis bola dan hanya menghasilkan tendangan penjuru.

Ketegangan pertandingan sangat terasa dibabak kedua. Kerasnya pertandingan selain ditunjukkan dilapangan pada menit ke 57 berpindah ke tribune penonton ketika terjadi hands ball dan Persipasi dihadiahi Penalti. Di Tribun Barat pendukung yang tak terkendali sempat melemparkan botol aqua ke arah pemain Semen Padang yang tidak puas keputusan wasit dan mengejarnya sampai ke pinggir lapangan.

Setelah sepuluh menit aksiden protes pemain Semen Padang berlangsung, keputusan wasit tetap dilaksanakan tendangan penalti. Pelatih Warta Kusuma menunjuk Steven Mennoh untuk melakukan eksekusi. Dengan impresif Mennoh berhasil menjalankan tugasnya. Persipasi unggul 1-0. Persipasi naik peringkat diklasemen menjadi peringkat 1 dengan nilai 12, sedangkan
Semen Padang turun Peringkat 2.

Pertandingan yang panas memaksa wasit mengeluarkan 2 kartu kuning yang diberikan kepada pemain kedua tim. Agus Supriyanto (Persipasi) dan Nico Susanto (Semen Padang) diganjar kartu kuning setelah melakukan pelanggaran. Selain itu, Arcan Iurie Pelatih Semen Padang dan
Asdian selaku manajer menyampaikan kekecewaannya secara lisan. Hal itu terkait kepemimpinan wasit, terutama keputusan memberikan hadiah pinalti. Protes tertulis dalam bentuk laporan batal dilakukan kubu Semen Padang.

Arcan juga mempertanyakan keberadaan pengawas pertandingan yang tidak ada ditempat. Sehingga berbagai protes penalti dan perpanjangan waktu tidak bisa dilakukan karena kekurangsigapan pengawas pertandingan. Arcan juga bingung pada siapa dia akan membuat laporan protes diakhir pertandingan karena pengawas tidak ada ditempat. Ditambah insiden
pemukulan yang diterima pemain Semen Padang pasca pertandingan, karena saat akan didiskusikan dengan pengawas situasi malah memanas.


REHAB STADION PATRIOT

Salah satu faktor yang mendukung suksesnya pertandingan juga ditentukan oleh keberadaan stadion. Stadion Patriot dilihat dari fisik diakui manajer Persipasi Tjandra Utama Effendi masih kokoh berdiri. Hanya diakui kapasitas 5.000 penonton dirasa perlu untuk adanya rehabilitasi stadion. "Stadion Patriot mungkin perlu dipercantik tribun, setel ban, lampu dan
rumputnya agar lebih representatif", ujarnya.

Terlihat di tribun barat banyak plafon yang sudah jebol dan lampunya mati. Bahkan pada pertandingan Persipasi vs Semen Padang terlihat tribun "goyah" tidak mampu menahan berjubelnya penonton. Pagar Pembatas perlu ditingkatkan kualitasnya. Sehingga Bekasi lebih siap menatap SLI. (Don).

STASIUN KA BEKASI AKAN DIBANGUN MODERN

Stasiun kereta api (KA) Kota Bekasi pada 2010 akan dikembangkan secara modern untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang serta memberikan kenyamanan kepada mereka.

Kepala Stasiun KA Kota Bekasi, Eman Sulaiman, di Bekasi Selasa mengatakan, stasiun tersebut nantinya akan dibangun bertingkat dengan peron kereta api berada di bawah.

"Stasiun kereta api Kota Bekasi akan lebih bagus dari Stasiun Gambir dengan posisi peron di atas atau terminal kereta Tanah Abang dengan peron di bawah," ujarnya.

Di bagian atas stasiun, nantinya akan diisi dengan ruangan kantor, tempat penjualan tiket serta makanan, sedangkan bawah bisa digunakan oleh penumpang untuk menunggu kereta.

Eman juga menyatakan, sejalan dengan pembangunan stasiun moderen itu juga akan dibangun shelter stop pemutar di Bulak Kapal Bekasi Timur.

Shelter tersebut akan berguna bagi kereta untuk pindah jalur sehingga tujuan kereta bisa lebih banyak dan bervariasi.

Pembangunan shelter tersebut terkait dengan pembangunan double-double track hingga kereta rel listrik yang semula hanya sampai ke Bekasi, rute-nya bisa diperpanjang sampai ke Cikampek.

Eman menyatakan, pertumbuhan penumpang kereta api dari terminal Kota Bekasi untuk tujuan ke Jakarta mencapai 12 persen per tahun, sementara ke kota lain di pulau Jawa delapan persen per tahun.

Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad menyambut baik rencana pembangunan stasiun KA moderen tersebut.

"Selama ini kereta api telah menjadi moda transportasi yang makin diminati karena bisa menjangkau berbagai wilayah dengan cepat, di tengah tuntutan warga akan kecepatan dan kenyamanan angkutan umum," ujarnya.
(*)Stasiun kereta api (KA) Kota Bekasi pada 2010 akan dikembangkan secara modern untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang serta memberikan kenyamanan kepada mereka.

Kepala Stasiun KA Kota Bekasi, Eman Sulaiman, di Bekasi Selasa mengatakan, stasiun tersebut nantinya akan dibangun bertingkat dengan peron kereta api berada di bawah.

"Stasiun kereta api Kota Bekasi akan lebih bagus dari Stasiun Gambir dengan posisi peron di atas atau terminal kereta Tanah Abang dengan peron di bawah," ujarnya.

Di bagian atas stasiun, nantinya akan diisi dengan ruangan kantor, tempat penjualan tiket serta makanan, sedangkan bawah bisa digunakan oleh penumpang untuk menunggu kereta.

Eman juga menyatakan, sejalan dengan pembangunan stasiun moderen itu juga akan dibangun shelter stop pemutar di Bulak Kapal Bekasi Timur.

Shelter tersebut akan berguna bagi kereta untuk pindah jalur sehingga tujuan kereta bisa lebih banyak dan bervariasi.

Pembangunan shelter tersebut terkait dengan pembangunan double-double track hingga kereta rel listrik yang semula hanya sampai ke Bekasi, rute-nya bisa diperpanjang sampai ke Cikampek.

Eman menyatakan, pertumbuhan penumpang kereta api dari terminal Kota Bekasi untuk tujuan ke Jakarta mencapai 12 persen per tahun, sementara ke kota lain di pulau Jawa delapan persen per tahun.

Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad menyambut baik rencana pembangunan stasiun KA moderen tersebut.

"Selama ini kereta api telah menjadi moda transportasi yang makin diminati karena bisa menjangkau berbagai wilayah dengan cepat, di tengah tuntutan warga akan kecepatan dan kenyamanan angkutan umum," ujarnya.
(Oblonk.)

PERBAIKAN JALAN MASIH MENJADI PRIORITAS

Sekitar 25 persen, atau lebih kurang 235 kilometer, dari keseluruhan panjang ruas jalan di Kota Bekasi, yang mencapai 940 kilometer, diperkirakan rusak, dengan tingkat kerusakan bervariasi. Pemerintah Kota Bekasi kembali menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk peningkatan, perbaikan, dan perawatan jalan pada tahun anggaran 2010.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga di Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Lindon.

Jalan KH Noer Alie/Jalan Inspeksi Kalimalang, misalnya, masih terdapat lubang di beberapa ruasnya, terutama jalur menuju Kota Bekasi. Meskipun tidak dalam dan lebar, lubang di tengah jalan tersebut mengganggu pengguna jalan. Kondisi jalan berlubang juga terpantau di ruas Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, dan di beberapa ruas di Jalan Pekayon-Jatiasih.

Di Jakarta, jalan berlubang terdapat di jalur Jalan MT Haryono, terutama di depan ruang pamer mobil Suzuki, pompa bensin Shell, dan Kentucky arah ke Tebet. Sebagian besar jalan yang berlubang atau terkelupas adalah jalan yang ditambal tahun lalu.

Selanjutnya, jalan berlubang tampak di sekitar Pancoran dan di depan Gedung BAKN, Cawang, Jakarta Timur. Demikian pula sebagian Jalan TB Simatupang dan Jalan Sutoyo.

Jalan rusak bergelombang dan berlubang terlihat di Teluk Gong dan Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara. Sementara itu Jalan Basuki Rahmat dan Jalan RS Sukamto yang terletak di tepian Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, kondisinya saat ini membahayakan karena lumpur yang menumpuk di atas aspal kian tebal, seiring kian banyaknya truk-truk pengangkut tanah galian proyek BKT.

BEKASI BUTUH JALAN LAYANG

Dibutuhkan sedikitnya tiga jembatan layang apabila proyek empat jalur rel kereta Manggarai (Jakarta)-Cikarang (Kabupaten Bekasi) akan dibangun di Kota Bekasi. Jembatan layang itu diperlukan agar akses dari kota Bekasi ke wilayah Bekasi utara dan sebaliknya tetap lancar.

Jembatan layang dibutuhkan antara lain di ruas Jalan Perjuangan (Bulanbulan), Jalan H Agus Salim (Pasar Proyek), dan Jalan Pahlawan (Bulak Kapal). ”Saat ini, ruas jalan tersebut merupakan perlintasan sebidang,” kata Sekretaris Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi.

Ruas Jalan Perjuangan berada di perlintasan Stasiun Bekasi. Jalan tersebut menghubungkan wilayah kota, Jalan Ir H Juanda, dan kawasan Bekasi utara, di antaranya mulai dari Margamulya, Harapan Baru, hingga ke Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Jalan Perjuangan dikenal sebagai jalur yang sangat sibuk setiap harinya.

Adapun ruas Jalan H Agus Salim merupakan akses dari kawasan kota/Pasar Proyek ke Kantor Kecamatan Bekasi Timur dan perumahan di Bekasi Timur serta menjadi akses ke wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Begitu pula Jalan Pahlawan, Bulak Kapal, merupakan akses ke Bekasi Timur dan cukup ramai dilintasi kendaraan.

Informasi yang diperoleh dari pihak Stasiun Bekasi, pembangunan jembatan layang Jalan Perjuangan sudah masuk dalam rencana pengembangan jalur kereta api Manggarai-Cikarang. Pembangunan jembatan layang Jalan Perjuangan tersebut direncanakan bersamaan dengan pembangunan jembatan layang di Cipinang dan pembangunan DDT Bekasi-Cikarang.

Menurut Tjandra, PT Summarecon Agung Tbk siap menjadi investor pembangunan jembatan layang, yang rencananya dimulai dari Jalan Ahmad Yani sampai ke Jalan Mochtar Tabrani, Bekasi Utara. Akan tetapi, pembangunan jembatan layang itu masih terbentur perizinan.

RESENSI MENGURAI KESALAHAN PEMBANGUNAN KOTA

Kota Jakarta, serta mayoritas kota besar lain di Indonesia, mencerminkan kebijakan tata kota yang gagap. Berbagai masalah-seperti kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan, kriminalitas, urbanisasi, kemiskinan, dan pengangguran-tak henti meneror warga. Kota yang semestinya menawarkan kenyamanan untuk tinggal dan beraktivitas justru berkembang sebagai kawasan
yang tidak ramah bagi penghuninya.

Gedung bertingkat, pertokoan, mal, atau perumahan begitu cepat menjejali berbagai sudut kawasan sehingga kota seakan hanya dibuat untuk melayani pasar. Saat bersamaan, komunitas lokal bersama budayanya semakin terdesak ke pinggir. Warga menjadi apatis, dan rasa memiliki mereka terhadap kota berangsur lenyap.

Apa sesungguhnya yang terjadi di kota-kota di Indonesia? Sebuah buku berjudul Kota Tanpa Warga karya Jo Santoso menguraikan akar masalah perkotaan yang sudah lama merundung negeri ini. Bagi Jo Santoso, keterpurukan kota-kota di Tanah Air sebagai akibat dari akumulasi kesalahan dari serangkaian kebijakan, strategi, dan pengembangan program perkotaan selama 25 tahun lebih.

Strategi pengembangan perkotaan bermasalah karena dilepaskan begitu saja kepada mekanisme pasar bebas yang berideologi neoliberalis. Padahal, pasar hanya berorientasi pada kepentingan kelompok kuat, terutama pemilik modal dan investor, sedangkan hajat bersama seluruh warga malah terabaikan. Akibatnya, kota tumbuh secara instan, tidak rasional, dan tak memiliki visi dalam menghadapi globalisasi.

Kebijakan pengembangan kota nyaris dikungkungi kepentingan elite semata, yaitu pemerintah dan pemodal. Dan warga tidak pernah dilibatkan untuk menentukan apa, di mana, kapan, dan untuk apa fasilitas dibangun di kota itu. Warga pun tercecer, kota kehilangan partisipasi mereka, dan terancam ditinggalkan penduduk yang berkualitas.

Contoh konkret kebijakan yang tidak menenggang warga adalah kota tidak berniat menyediakan ruang publik bagi warga. Setiap ruang diperebutkan antarkelompok. Padahal, konsep kota modern memperkenalkan ruang privat dan ruang publik, yang merupakan milik bersama yang penggunaannya ditentukan secara bersama. Ruang publik yang terbuka menjadi sarana untuk menyemai tenggang rasa, toleransi, serta menghidupkan sisi keberadaban manusia.

Pengembangan kota harus dikendalikan agar tumbuh sebagai tempat hidup yang sehat dan berkualitas. Semua pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat dilibatkan dalam penentuan tata kota. Kota harus dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai permukiman yang memenuhi kualitas standar, sekaligus dikembangkan lebih inovatif lagi agar memiliki fungsi penting dalam struktur hierarkis sistem global kota dunia.

Jo Santoso menawarkan tiga strategi pengembangan kota, yaitu peningkatan standar livability sebagai indikator untuk mengukur kualitas kota sebagai permukiman, pengembangan dan pembinaan kawasan, serta pembangunan institusi khusus untuk pembiayaan. Dalam praktiknya, permukiman kota hendaknya dibangun dengan mengacu pada nilai-nilai komunitas yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya tersendiri (tipologi kuarter). Manusia dan ruang hidup atau habitat harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh.

Buku setebal 238 halaman ini dibagi dalam enam bab. Bab I mengulas kota sebagai konsep peradaban; bab II tentang urbanisasi, globalisasi, dan disintegrasi fungsi kota; bab III tentang transformasi sistem perkotaan dan strategi menghadapi era global; bab IV tentang tiga strategi menuju pengembangan kota yang berkelanjutan; bab V menyoroti Surabaya sebagai studi
kasus kelahiran kota modern; dan bab VI mengupas modernisasi kota berbasis
tipologi kuarter.

Sesuai judulnya, buku ini menohok kenyataan, pembangunan kota-kota di Indonesia menafikan partisipasi warga. Warga tidak dihitung sebagai manusia yang berhabitat dalam ruang, tetapi menjadi angka semata. Terjadilah apa yang disebut “kota tanpa warga”.

Dalam situasi semacam itu, masyarakat kehilangan kesempatan untuk meretas budaya dan peradaban. Padahal, menurut Jo, kota merupakan pusat kultural dan peradaban, sumber identifikasi diri penduduknya. Kota-kota besar dunia, seperti Beijing, Roma, Athena, Paris, dan London, tak hanya merupakan pusat ekonomi dan kekuasaan, melainkan sekaligus simbol peradaban (halaman 28).

Jo Santoso adalah doktor lulusan arsitektur di Hochschule der Kunste Berlin Barat, Jerman, tahun 1981. Tak hanya berbekal wawasan akademis, dia juga sempat terlibat dalam perencanaan sejumlah proyek kota baru, seperti Bumi Serpong Damai (BSD), Lippo Karawaci, dan Bukit Semarang Baru. Saat ini dia dipercaya sebagai Ketua Program Magister Pengembangan Kota dan Real Estate di Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Latar belakang akademis dan pengalaman Jo cukup tergambar dalam buku ini. Untuk memahami persoalan kota sebagai cermin kebudayaan, misalnya, pembaca diingatkan sekilas sejarah kota-kota di dunia, sejak masa prasejarah, kota-kota tua seperti Mesopotamia dan Mesir, hingga kota-kota modern di dunia. Pembaca lantas disodori masalah urbanisasi dan globalisasi yang memengaruhi perkembangan kota.

Pengalaman kerja Jo sebagai arsitek terasa saat mengurai kesalahan-kesalahan yang menyebabkan malfungsi sistem kerja institusi perkotaan di Tanah Air, disertai beberapa contoh kasus. Studi kasus Surabaya sebagai kota modern memperlihatkan ketekunan penulis dalam menyibak aspek sejarah sejak abad ke-13 Masehi serta aspek pembentukan kota seiring dengan perkembangan sosial-politik pada masa kerajaan Jawa, kolonial, hingga kemerdekaan.

Kehadiran buku ini jelas turut melengkapi kelangkaan literatur tentang tata
kota karya penulis-penulis Indonesia, seperti Eko Budihardjo (Kota Berwawasan
Lingkungan), Marco Kusumawijaya (Kota Rumah Kita), dan Hadi Sabari Yunus
(Manajemen Kota: Perspektif Spasial). Dibandingkan penulis lain, Jo cukup
berhasil merumuskan gagasan dengan landasan berpikir yang runut, argumentatif,
dan sebagian terasa filosofis. Beberapa renungannya patut dipertimbangkan oleh
elite politik di negeri ini demi melahirkan kebijakan tata kota yang lebih
baik.

Hanya saja, kritik Jo Santoso terhadap strategi pengembangan kota-kota di Indonesia tidak disertai paparan yang jelas tentang tipologi kota yang diidealkannya itu. Tanggapan ini juga disinggung pengajar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta, F Budi Hardiman, dan Guru Besar Planologi ITB Bandung Timmy Firman .

KONSEP PEMBANGUNAN KOTA

Berbicara mengenai pembangunan kota, adalah bicara mengenai konsep-konsep pembangunan. Konsep pembangunan kota harus memiliki dan punya beberapa dimensi dan esensi. Esensi pembangunan. Ideologi pembangunan. Strategi pembangunan. Dimensi taktis pembangunan. Dan dimensi prakmatis pembangunan.

Untuk mengetahui sejauhmana konsep-konsep itu, berikut ini wawancara dengan Hesti, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Kebijakan (LP2K).

“Ketika kita bicara tentang konsep pembangunan perkotaan, dan harus lebih spesifik lagi, harus bicara tentang konseptual,” katanya memulai pembicaraan.

Kota adalah suatu entitas yang utuh. Ada relasi fungsi sosial ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Prosesnya bukan serta-merta, ada begitu saja. Ada suatu proses kultural panjang.
Hubungan dan fungsi dalam konteks struktur dan sistem kota, mestinya ada sistem tata ruang yang diekplisitkan. Fungsi tata ruang itu, harus fungsional. Ada hubungan saling mempengaruhi dan tidak berdiri sendiri.

Kota merupakan suatu entitas yang sistemik atau utuh. Itu hal pertama yang harus dipakai. Sebagai suatu entitas yang utuh, apa pun realitas kota, merupakan wahana hidup bagi seluruh warganya. Dengan daya dukung material ke wilayahan apa pun yang ada di kota itu. Pada konteks seperti ini, hal mendasar yang harus diperhatikan adalah, bagaimana sumber daya kota secara materiel dan non materiel, menjadi wahana hidup bagi seluruh warga.

Kota mesti punya peran menjembatani berbagai kehidupan masyarakatnya. Baik secara ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Dalam konteks ini, warga harus punya daya hidup, sebagai pedagang, pengrajin, pegawai atau lainnya.

Secara sosial, kota memiliki relasi antarkelompok ethnik. Sebagai realitas warga, warga juga punya hak dan daya hidup, sebagai kelompok sosial, ekonomi, atau politik. Semua mesti mendapat layanan dan tidak dibedakan. Artinya, sebagai suatu entitas yang dimiliki, tak hanya individu, tapi juga entitas kemanusiaannya.

Meski begitu, ada hak tradisional yang tidak bisa diganggu gugat. Perkembangan lingkungan, seperti kota dan pedesaan, tanpa sentuhan dari luar komunitasnya, punya otoritas mengembangkan kemampuan dan lingkungan sosial. Komunitas itu secara kultural akan berkembang dengan kebutuhan tadi.

Selain itu, ada komitmen internasional yang sangat universal. Bahwa, semua manusia punya sepuluh hak dasar. Misalnya, hak yang sama untuk hidup, beragama, sosial, hidup layak, dapat mengakses air, kesehatan, pendidikan, seni, budaya, dan hak atas lingkungan hidup.

Lalu, sejauhmana hal itu sudah dilakukan atau terpenuhi?

“Itu yang jadi pertanyaan kita bersama,” kata Hesti. Setiap warga, apakah sudah merasa hidup nyaman dan aman, ketika bekerja atau menjalani kehidupan lainnya. Nyaman dan aman dalam hal ini adalah, ketika orang bekerja, ia tidak kuatir akan dipecat. Ketika orang berjualan, tidak kuatir akan dirazia dan digusur, dan sebagainya.

Menurutnya, secara keseluruhan hal itu belum terpenuhi. Apalagi ketika melihat berbagai fenomena sosial tentang perkampungan dan kota. Semua masih menyisakan sesuatu yang bermasalah.

Salah satu contoh, rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakernas Apeksi, misalnya. Yang menganjurkan pemenuhan hak dasar. Bahwa, semua kota harus bisa memenuhi hak dasar warga kotanya. Ini merupakan semangat bersama, bagaimana pembangunan kota mesti dilakukan.

Konsep pembangunan kota harus dilihat secara makro dengan memahami esensinya. Yang bisa menjamin hak hidup setiap orang. Sehingga setiap orang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Bisa hidup, bertempat tinggal, bekerja dengan baik, dan sebagainya. Ada rasa aman dan nyaman, dalam menjalani semua itu. Bahwa, sejahtera, diartikan bukan pada jumlah materi yang dimiliki. Tapi, juga pada hidup itu sendiri. Hal ini, yang akan menjaga stabilitas manusia, dan alam sekitarnya.

Pembangunan kota harus berpegang pada sesuatu yang bersifat ideologis. Dalam artian, pembangunan mau dibawa kemana. Kalau konteks ideologi dikembalikan pada substansi hidup di Indonesia, berarti orang harus bisa memenuhi apa yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Yaitu, ikut memajukan kesejahteraan bangsa, menjaga ketertiban dunia, berdasarkan keadilan sosial, dan lainnya.

Dalam pembangunan harus ada ideologi. Dalam kontek menuju proses pembangunan, berdasarkan kebijakan, maka kebijakan pembangunan mengacu pada amanat negara. Yang mengadung kewajiban dari pemerintah, secara strategis dan dalam konteks pembangunan. Mesti ada langkah ideologis, menyangkut masa depan.

Strategi dalam hal ini, bagaimana pembangunan harus dirancang, direncanakan dan dikelola. Karena, bicara mengenai pembangunan, tidak bisa bicara mengenai rentang pembangunan kota dalam jangka waktu pendek. Misalnya, jangka waktu lima tahun. Pembangunan harus direncanakan secara jangka pendek, menengah dan panjang. Apa saja langkah strategis yang harus dibuat. Tahapan dan pencapaian harus jelas.

Yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah pembangunan kota punya rencana pembangunan strategis secara holistic atau menyeluruh. Ketika bicara mengenai pembangunan kota secara holistik, maka harus bicara mengenai banyak hal. Misalnya, hak warga untuk hidup. Hak sungai untuk terus mengalir. Hak tanah untuk tetap hidup dan menjadi wahana bagi setiap orang. Sehingga setiap mahlug di lingkungannya terjamin. Nah, yang jadi pertanyaan. Ada atau tidak, langkah strategis seperti ini.

Perencanaan strategis harus mengandung aspek sejarah. Sejarah ekonomi. Sejarah Sosial. Sejarah politik. Jadi, mesti ada kerangka, membangun kota kedepan seperti apa.

Bicara mengenai kota, harus bicara mengenai sistem tata ruang kota dan harus dikelola dengan baik. Sistem tata ruang menjadi referensi pembangunan bagi pemerintah, swasta maupun rakyat. Selama sistem tata ruang tidak disusun dengan baik, berdasarkan relasi-relasi fungsional, maka tidak akan pernah tertata dengan baik.

Salah satu contoh, relasi fungsional misalnya pembangunan pusat pertokoan. Ketika pertokoan dibangun, kehidupan di sekitarnya juga terkait. Pusat pertokoan dibangun tanpa harus mengganggu lingkungan pemukiman di sekitarnya. Tapi, bagaimana lingkungan sekitarnya bisa dipelihara dengan baik. Sehingga pekerja di pertokoan bisa tinggal di pemukiman tersebut.

Seharusnya, pusat pertokoan juga memberi ruang pada komoditas di sekitarnya, untuk ditampung di pertokoan. Pembangunan pusat pertokoan, seharusnya tidak mematikan pedagang kecil.

Relasi perusahaannya harus diterjemahkan secara visual dan konseptual. Begitu pula unit-unit pengembangan masyarakat, akan terkait dengan soal-soal ekonomi, budaya, perumahan dan pemukiman. Bagaimana sistem penataan dan perumahan di kota, memberi ruang pada yang tinggal di lingkungannya, tidak merasa terganggu kenyamanan dan kenikmatan dalam hidup.

Menurutnya, dalam sejarahnya ada problem pembangunan di Indonesia. Ketika pembangunan masih bersifat sentralistik, ada berbagai rencana tata ruang. Semua diberikan dari pusat, padahal realitas sehari-hari dihadapi pemerintah daerah.

Ketika otonomi daerah masuk, maka rencana pembangunan strategis daerah, mesti dikaitkan dengan kewenangan otoritas daerah, untuk mengelola daerahnya. Sekarang ini, kewenangan daerah secara operasional atau teknis sangat tinggi. Wilayah taktis, ketika rencana kerja disusun, harus bekerjasama dengan siapa. Apa problem pembiayaannya. Apa program pengorganisasian. Relasi fungsional dan struktural.

Ketika wilayah taktis ini dilakukan, maka rencana strategis menjadi acuan dari pemerintah untuk melakukannya. Di dalam proses pembangunan kota, harus dimasuk terus. Jadi, ada suatu proses bersama yang bisa mendorong proses pembelajaran di pemerintahan, masyarakat, LSM, dan lainnya.

Dalam pembangunan kota, ada proses pelembagaan. Dalam konteks ini, Pemerintah kota, dapat memanfaatkannya secara maksimal dan memutuskan secara prakmatik. Pembangunan kota harus bisa melihat, problem yang tidak bisa ditunda waktunya. Misalnya, orang perlu makan, kerja, harus ada langkah-langkah praktis dalam jangka setahun, setengah atau lainya yang diterjemahkan dalam APBD. Diterjemahkan dalam program masyarakat dan lainnya.

Konteks pembangunan kota secara umum, harus bisa menjelaskan hal itu dengan baik. Seorang pemimpin, apakah itu gubernur, walikota, bupati, camat, hingga kepala desa, harus bisa menerjemahkan lima dimensi esensi pembangunan. Ideologi pembangunan. Strategis pembangunan. Dimensi taktis pembanngunan. Dan dimensi prakmatis pembangunan.

Kalau ini bisa dikuasai, tidak akan terjadi prakmatisme pembangunan yang materialistik. Seolah-olah, hanya karena kebutuhan investasi, segera ingin tampak berhasil sebagai walikota atau gubernur, hal ini segera dilakukan.

Ini prakmatis yang fandalistik yang selalu dimanfaatkan kekuatan penguasa pasar dan punya modal. Ini yang selalu menjadi ancaman bagi warga, sehingga tidak nyaman tinggal di lingkungan, karena selalu dianggap kumuh. Sementara di lingkungan yang dianggap kumuh itu, ada pekerja kota, konsumen, warga sebagai konstituen pembangunan, penyelenggara pemerintah, dan lainnya.

Pembangunan kota tidak boleh meninggalkan sejarah, atau menghilangkan pencapaiannya pada bangunan bersejarah. Hal ini harus dilihat, agar proses pengembangan sosial, proses kesejarahan budaya, bisa ditandai dengan baik. Sehingga tidak ada budaya fandalis. Ketika membangun sesuatu, harus menghancurkan yang lama. Bangun kemudian. Namun, kalau toh itu harus dilakukan, harus dibicarakan dengan publik.

Pembangunan kota harus ada proses teknis dan program pembelajaran kota. Yang lebih populis dan humanis. Sehingga pemerintah bisa lebih punya legitimasi secara politik, demokrasi, dan pemerintahan yang transparan. Hak dasar manusia harus diperhatikan.

Nah, dalam rangka menuju kesana, tentu pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan melakukan proses itu sendiri. “Orang atau lembaga yang peduli, seperti, jurnalis, LSM, akademisi, harus diorganisasikan untuk mengawal proses ini,” kata Hesti.□

Tanggul Kali Citarum Bekasi Longsor

Bekasi - Tanggul tanah Kali Citarum di Kampung Kedung lotong, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, longsor terkikis air hujan.

Longsornya tanggul tanah itu membuat warga di sekitarnya resah karena tanggul sewaktu-waktu bisa jebol dan dapat merendam rumah-rumah warga, demikian wartawan ANTARA melaporkan, Selasa.

"Saya khawatir akan terjadi peristiwa longsor susulan yang dapat mengakibatkan rumah warga terendam air. Terlebih saat ini sudah memasuki musim hujan," kata Uem (31) warga setempat.

Menurut Uem, pascaperistiwa longsor yang terjadi sekitar pukul 01.00 WIB malam tadi, kondisi tanggul mulai terancam jebol. Alasannya, pondasi tanah penahan tanggul setinggi dua meter telah terkikis sepanjang 200 meter.

"Bila terjadi peningkatan debit air, tanggul itu tidak akan kuat menahan derasnya arus Kali Citarum sehingga dikhawatirkan jebol. Sebanyak 50 Kepala Keluarga di sekitarnya sudah pasti terkena dampak banjir," kata Uem.

Dikatakan Uem, peristiwa tersebut disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi selama lebih kurang tiga jam. Saat peristiwa berlangsung, warga disekitarnya tengah tertidur.

Sementara itu, Marzuki (45), warga setempat mengaku khawatir tertimbun longsor karena rumahnya tepat berada di sekitar lokasi tersebut.

"Saya khawatir longsor susulan dapat mengakibatkan korban jiwa. Sebab, hujan selalu terjadi pada malam hari di saat saya dan keluarga sedang tertidur pulas," ujarnya.

Warga berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Pengairan segera melakukan tindakan antisipasi dengan memperbaiki tanggul yang longsor dengan pembuatan turap.

"Kami sangat berharap Pemkab segera melakukan langkah antisipasi sebelum terjadi korban jiwa akibat peristiwa serupa," ujar Marzuki.

Secara terpisah, Kepala Desa (Kades) Bantarjaya, H. Arto, membenarkan peristiwa tersebut. "Saya sudah mendapatkan desakan dari warga untuk segera berkoordinasi dengan Pemkab Bekasi melakukan perbaikan tanggul," katanya.

Menurut Arto, keluhan itu sudah disampaikan kepada pihak terkait untuk segera melakukan penurapan di sepanjang Kali Citarum yang rawan terjadi longsor.

"Saat ini sudah terjadi keresahan di kalangan warga setempat. Bila tidak segera direalisasikan, saya khawatir bisa berdampak pada timbulnya korban jiwa," kata Arto.

Hal senada juga disampaikan Camat Pebayuran, Arman M IShak. Menurutnya, keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemkab Bekasi menjadi kendala terhambatnya upaya normalisasi Kali Citarum hingga mengakibatkan peristiwa tersebut.

"Hampir setiap pekan keluahan masyarakat terkait normalisasi kali Citarum saya sampaikan langsung kepada Bupati. Mudah-mudahan awal tahun 2010 permintaan itu dapat direalisasikan," katanya.
(Oblonk.)

Enam SKPD Bekasi Didaftar Ke ISO 9001

Bekasi - Enam satuan kerja perangkat daerah Kota Bekasi telah didaftarkan ke Internasional Organisation For Standardization (ISO) dalam meningkatkan pelayanan yang berstandar internasional kepada masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Dadang Hidayat, di Bekasi, Minggu, mengatakan, target ISO 9001 itu diharapkan bisa dicapai pada 2010 mendatang dan dampak yang bisa dirasakan masyarakat adalah perubahan perbaikan pelayanan dan ketepatan dalam pengurusan.

Ke-enam SKPD itu adalah Badan Pengelolaan Perijinan Terpadu (BPPT) khususnya untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas Perhubungan, Bappeda, Dinas Pendidikan, Disdukcapil dan Dinsos.

Sebelumnya Dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) sudah terlebih dahulu didaftarkan ke ISO 9001.

Ia menyatakan, secara bertahap dinas lain akan diupayakan bisa didaftarkan dan lulus dalam mendapatkan sertifikat ISO 9001.

Pemberian ISO dilakukan dalam mengukur seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh SKPD tersebut kepada masyarakat, sehingga akan memacu semangat para pejabat yang ada didalam bidang-bidang tersebut.

"Mereka secara tidak langsung dituntut untuk bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Nantinya tim yang melakukan penilaian dalam ISO akan melakukan cek silang dan melihat langsung pelayanan yang diberikan. Penilaian nantinya dilakukan oleh pihak luar sehingga hasilnya murni.

Dadang berkeyakinan keenam SKPD tersebut akan meraih predikat ISO 9001. Keyakinan itu dilandasi dari pelayanan yang sudah dilakukan Pemkot Bekasi sudah cepat, praktis dan efisien.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena mengatakan, untuk mendapatkan predikat ISO harus dibarengi keseriusan dari seluruh pejabat di setiap SKPD.

"Jangan sampai, hanya gara-gara mengejar target mendapatkan sepotong sertifikat ISO baru mulai giat memberikan pelayanan. Harusnya pelayanan dimulai sejak sekarang dan manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat," ujarnya.

Ia menyatakan keinginan untuk mendapatkan ISO 9001 itu patut didukung bila nafasnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan PAD.(Oblonk.)

Bekasi Buat Perda Kawasan Bebas Rokok

Bekasi - Pemkot Bekasi akan membuat peraturan daerah untuk menetapkan kawasan-kawasan tertentu sebagai daerah bebas asap rokok sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Peraturan Wali Kota Nomor 89 tahun 2008.

Kepala Badan Pengedalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi Dudy Setyabudhi, di Bekasi, Kamis, mengatakan, pemberlakuan kawasan bebas asap rokok baru terwujud di kantor pemerintahan setempat, meski belum semua kantor menyediakan ruangan untuk merokok.

"Hingga kini kita melihat masih terus menggugah PNS dan pejabat untuk tidak merokok di ruang kerja dan sekitar lingkungan kantor pemerintah," katanya.

Untuk ruangan dengan pendingin serta yang ada pegawai wanita, menurut dia, biasanya sudah bebas asap rokok. "Kita maunya tidak ada lagi asap rokok di ruang publik, termasuk kantor pemerintahan," ujarnya.

Ia juga menyatakan, ratusan PNS akan menjalani pemeriksaan paru-paru, terutama bagi perokok berat.

Menurut Dudy, Pada 2010 akan diupayakan Rancangan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan larangan merokok di tempat umum, seperti puskesmas, ruang kerja, dan sekolah. Rancangan yang akan diajukan ke dewan itu juga akan menyebut nilai nominal denda.

Bila Perda itu sudah diberlakukan, kata dia, nantinya tempat umum seperti mal, kantor perusahaan swasta, dan fasilitas umum harus menyediakan ruang khusus merokok.

Di kota Bekasi, ruang khusus merokok baru ada 24, tersebar di Kantor Wali Kota, Kantor Kecamatan serta Kelurahan.

Seorang wanita pegiat organisasi Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT), Mira (34), menyambut baik keinginan Pemda membuat perda larangan merokok di tempat umum.(Oblonk.)

BANYAK BALITA DI BEKASI TERINFEKSI HIV

Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan, sebanyak 18 anak usia di bawah lima tahun di wilayah itu dinyatakan positif mengidap HIV.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Retni Yonti, mengkonfirmasi, data itu merupakan informasi terakhir yang didapat pihaknya melalui sejumlah rumah sakit di kota itu.

”Mayoritas penularan penyakit tersebut didapat pasien dari orangtuanya saat masih berada dalam kandungan. Sebagian lagi terdeteksi pada usia tiga tahun,” katanya.

Gejala penyakit HIV pada anak balita, ungkap Retni, dapat terlihat dari seringnya buar air besar dan tidak kunjung sembuh. ”Gejala awalnya adalah muntah dan buang air besar yang tidak sembuh-sembuh,” kata Renti.

Ia meminta perhatian kaum ibu untuk waspada jika ada anak balita yang memiliki gejala serupa. ”Kaum ibu perlu mewaspadai gejala tersebut meski tidak mutlak merupakan penyakit HIV, untuk antisipasi dini,” ujar Retni.

Retni mengemukakan, suami istri yang rentan terinfeksi HIV disarankan secara rutin memeriksakan diri ke rumah sakit guna pencegahan. Sementara bagi ibu hamil yang mengidap HIV, disarankan agar proses persalinan melalui operasi sesar agar bayi tidak tertular.

”Ini dilakukan untuk mengontrol penyebaran virus tersebut karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Namun, virusnya bisa dihambat perkembanganya ke stadium lebih tinggi dengan cara memberi obat,” ujarnya.

Terkait penyakit AIDS, menurut Retni, di Kota Bekasi terdapat sedikitnya 579 pasien dalam proses perawatan. Penderita umumnya tidak tahu mengidap virus itu dan bingung untuk berobat.

Retni mengakui, program penanganan HIV/AIDS belum sepenuhnya berjalan baik kaena terbatasnya klinik layanan HIV/AIDS di Kota Bekasi.

Meningkat

Secara terpisah, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Sehati Novan Andri Purwansjah, mencatat adanya kecenderungan peningkatan pasien HIV/AIDS di Kota Bekasi sebanyak 10 persen per tahun. ”Jumlah tersebut hingga kini telah menempatkan Kota Bekasi berada pada peringkat ke dua se-Jawa Barat sebagai wilayah penderita HIV/ADIS tertinggi,”

Kasus penularan tertinggi diakibatkan oleh pengguna jarum suntik di kalangan anak muda. ”Sebanyak 80 persen disebabkan penggunaan jarum suntik, lainnya pengaruh seks bebas,” ujar Novan. (Oblong).

Bekasi - Empat sungai yang melintasi Kota Bekasi tercemar limbah industri yang dibuang tanpa melalui pengolahan memadai, juga sampah serta kotoran manusia.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dudy Setyabudhi, di Bekasi Minggu mengatakan, ada 16 parameter yang diuji untuk mengetahui tingkat pencemaran di kali Kota Bekasi dan keempatnya mengandung unsur yang melebihi ambang batas diperkenankan.

Keempat sungai itu adalah Kali Bekasi, Kali Rawa Tembaga, Kali Cakung dan Kali Bancong. Pencemaran di induk sungai juga berdampak pada anak sungai seperti Kali Baru dan Sasak Jarang.

Parameter yang diuji di antaranya kadar total suspension solid (TSS), biology oxygen demand (BOD), dissolved oxygen (DO), COD, Oksigen, lemak, Hg dan Fe.

Ia mengatakan aparat pemerintah Kota Bekasi masih menyelidiki sumber pencemaran dengan menelusuri dari hilir ke hulunya.

"Tingkat pencemaran untuk masing-masing parameter bervariasi dan dari hasil uji laboratorium ternyata pencemaran air bisa membahayakan biota air," ujarnya.

Aparat BPLH Kota Bekasi telah memberikan peringatan keras kepada dua perusahaan yaitu PT B dan PT D yang beroperasi di Bekasi Utara akibat membuang limbah secara serampangan.

Keduanya minta waktu untuk memperbaiki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimilikinya. Satu perusahaan hampir selesai perbaikan IPAL-nya, dan satu lagi baru akan selesai akhir Desember mendatang.

Ia mengatakan, pihaknya akan menggunakan undang-undang (UU) tentang lingkungan hidup yang baru disahkan sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2009, sehingga sanksi berat seperti penutupan operasi pabrik bisa dilakukan apabila mereka masih membandel.

"Seharusnya dalam dokumen Amdal, limbah yang dibuang ke media lingkungan tidak boleh melebihi ambang batas. Kedua perusahaan itu IPAL-nya tidak berfungsi optimal, sehingga terjadi pencemaran di Kali Bekasi Utara," katanya.

Akibat membuang limbah sembarangan, air di kali menjadi berwarna kehitaman, dan menimbulkan bau tidak sedap. Dudy meminta pengusaha untuk memperhatikan limbah yang dibuang ke media lingkungan, dan memastikan tidak ada lagi kandungan bahan berbahaya.

Selain imbauan kepada pihak perusahaan, masyarakat pengguna air kali untuk keperluan MCK serta yang berumah di dekat sungai agar tidak membuang sampah kedalam sungai yang ikut memperparah pencemaran serta menyebabkan penyakit kulit, gatal-gatal dan diare. (Oblong).

Bekasi Bangun Koridor Bekasi-Jakarta

Bekasi - Pemerintah Kota Bekasi akan membangun jalan baru di sisi selatan Saluran Irigasi Tarum Barat (Kalimalang), mulai dari sekitar Gerbang Tol Bekasi Timur (Jalan H M Joyomartono), Bekasi Timur, sampai dengan Sumber Arta di perbatasan Kota Bekasi dengan Jakarta Timur. Jalan baru itu ditawarkan menjadi jalur khusus bus (busway) koridor Bekasi-Jakarta.

Pembangunan jalan baru di sisi selatan Kalimalang dilakukan secara bertahap dan direncanakan dimulai pada 2010. Panjang jalan 12 kilometer dan pembangunannya diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp 43 miliar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Dadang Hidayat mengatakan itu, Senin (23/11). ”Tawaran pembangunan jalan sejajar Kalimalang sisi selatan itu sudah kami sampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi BKSP Jabodetabekjur di Kemayoran tadi siang,” katanya.

Pertemuan yang difasilitasi Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), menurut Dadang, dihadiri unsur pemerintah dari Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten sekitar DKI Jakarta, di antaranya Pemkab Bekasi, Pemkab Bogor, Pemkot Tangerang, dan Pemkot Bekasi.

Dalam pertemuan itu, kata Dadang, Pemkot Bekasi memaparkan rencana tahap awal pembangunan jalan baru itu. Pembangunan jalan itu diusulkan dibiayai bersama Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat.

Dadang menerangkan, Pemprov DKI akan menyediakan dana untuk pembangunan jalan sepanjang 1,7 kilometer mulai dari Caman, Pondokgede, sampai depan kompleks Taman Galaxi, Bekasi Selatan. Pemprov Jawa Barat akan menyediakan dana untuk pembangunan jalan sepanjang 2,3 kilometer mulai depan kompleks Taman Galaxi sampai depan Mal Metropolitan. (Oblong).

Gardu Cawang Dapat 20 MW dari Bekasi Power

Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan pasokan listrik Gardu Induk Cawang sudah meningkat dari sebelumnya defisit 130 megawatt (MW), setelah mendapat pasokan 20 MW dari Bekasi Power.

"Mulai hari ini, PLN memperoleh pasokan listrik dari Bekasi Power sebesar 20 MW," kata Direktur PLN Jawa-Bali, Murtaqi Syamsuddin, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu sore.

Murtaqi menjelaskan, Bekasi Power sudah sinkronisasi dan memasok 7 MW pada Rabu pagi, sehingga total pasokan sudah mencapai 20 MW.

Tambahan pasokan listrik tersebut akan membantu mengurangi defisit pasokan listrik di Gardu Induk Cawang yang kini masih dalam tahap perbaikan.

Menurut Murtaqi, PLN terus berupaya mempercepat proses perbaikan Gardu Induk Cawang.

Dari tiga komponen yang harus diganti, PLN telah menyelesaikan pemasangan trafo dan gas insulated line (GIL) sebesar 150 kilovolt (KV). Sedangkan komponen GIL 500 KV saat ini sedang dalam proses pemasangan.

"Status progres perbaikan sudah tercapai 75 persen. Namun sedikit terkendala dengan datangnya musim hujan di wilayah Jakarta," ujarnya.

Untuk itu, perbaikan yang selama ini dikerjakan pagi hingga malam hari disesuaikan dengan pola turunnya hujan.

Menurut catatan, PLN setidaknya membutuhkan Rp4 triliun untuk membeli tujuh hingga delapan trafo baru untuk sistem kelistrikan di Distribusi Wilayah Jakarta Raya.

Penyebab pemadaman listrik sebagian besar terjadi karena sistem transmisi dan distribusi yang rusak.

Selain daya tampung yang overload, pemadaman listrik yang sering terjadi belakangan ini disebabkan kondisi trafo yang sudah tua dan usang sehingga tidak mampu menampung aliran listrik secara stabil.(*)

Belasan Guru Honor Di Bekasi Nyaris Tertipu

Bekasi - Sebanyak 14 guru honorer di Kota Bekasi nyaris menjadi korban penipuan oleh orang tak dikenal dengan meminta uang sebesar Rp5 Juta sebagai biaya administrasi setelah mereka dinyatakan lulus sebagai PNS.

Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKD Kota Bekasi, Imananuddin, Sabtu menyatakan, seorang oknum yang mengaku sebagai suruhan pejabat BKD, meminta ditransfer sejumlah dana kepada para guru yang selama ini telah mengabdi sebagai tenaga honorer.

"Seorang dari 14 guru honorer itu, bahkan diketahui sudah mentrasfer uang sebanyak Rp4,9 juta, sedangkan lainnya menanyakan ke BKD terlebih dahulu, hingga akhirnya terhindar dari aksi penipuan," ujarnya.

Ia menyatakan, apa yang disampaikan oleh pelaku penipuan itu dengan menyatakan bahwa mereka telah lulus menjadi PNS dan harus mengeluarkan sejumlah uang, adalah tidak benar.

"Baik kepala BKD maupun stafnya yang lain, tidak pernah meminta uang untuk kelulusan seseorang menjadi PNS," katanya.

Untuk bisa lulus PNS, seluruh peserta tes CPNS yang sudah mendaftar, termasuk para guru honorer, harus mengikuti ikut ujian terlebih dahulu, dengan nilai yang memenuhi persyaratan.

"Karenanya, apa yang disampaikan oleh pelaku penipuan, adalah tidak benar," ujarnya menandaskan.

Ia menyatakan, para korban telah melaporkan kasus penipuan yang dialami kepada aparat berwajib, dan pihak BKD juga sudah dikonfirmasi.

Pelaku, menurut dia, mengetahui guru-guru honorer dan nomor telepon genggamnya, sehingga ada yang terpedaya. Padahal, secara ketentuan kelulusan seseorang dalam CPNS, harus melalui tes.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tes CPNS 2009 di jajaran Pemkot Bekasi, ia minta kepada seluruh peserta tes untuk tidak terpedaya dengan orang yang mengaku bisa meluluskan mereka dengan meminta uang.

Modus operandi seperti itu sering terjadi, bahkan ada dengan perjanjian, bila tidak lulus uang dikembalikan. Padahal kalaupun si peserta lulus, kemungkinan karena nilai ujiannya memang bagus, katanya.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Aryanto Hendrata mengingatkan agar peserta seleksi CPNS 2009 jangan sampai terjebak menjadi korban penipuan dari oknum yang mengiming-imingi bisa meluluskan seseorang.

"Percayakan kepada sistem yang tengah dibangun sekarang. BKD melibatkan Unpad dalam seleksi penerimaan CPNS, dan sistemnya juga telah dibuat transparan," ujarnya.

Ia mengatakan, DPRD Kota Bekasi akan ikut memantau pelaksanaan tes CPNS, dan telah mewanti-wanti kepada aparat BKD untuk dapat melaksanakan tes secara jujur, sekaligus meminta agar hasil tes bisa diakses.

Anggota dewan dari PKS itu juga meminta agar pejabat tidak ikut menitipkan anak, ponakan dan saudaranya supaya diluluskan dalam tes penerimaan PNS.

"Pejabat harusnya memberikan contoh transparan, seperti yang kini tengah dibangun dan dikembangkan," ujarnya.

Ia mengatakan, biasanya menjelang penerimaan CPNS ada saja oknum yang berlagak seolah bisa meluluskan seorang calon dengan meminta sejumlah uang. Padahal, itu adalah akal-akalan mereka saja untuk menipu.

Mantan aktivis mahasiswa itu, menyatakan, menyambut baik adanya kerja sama antara Pemkot Bekasi dengan Unpad dalam penerimaan CPNS. Ia berharap manajemen Unpad bisa menjaga citra mereka sebagai perguruan tinggi ternama dalam menjaring calon berkualitas.
(Don)

Masyarakat Minta Pembangunan Apartemen Mutiara Dihentikan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Dian meminta proses pembangunan apartemen Mutiara dihentikan karena diduga tidak berizin.

"Berdasarkan informasi dari masyarakat, pembangunan apartemen itu diduga melanggar ruang milik jalan (Rumija), tidak ada drainase dan DED (detail rencana teknik) kontruksi, dan dibangun di atas RTH (Ruang Terbuka Hijau)," katanya.

Pembangunan apartemen Mutiara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pekayon, Bekasi Selatan, dibangun di atas lahan seluas 5.000 meter oleh PT Gaya Land.

Menurut M. Dian, pada saat izin pembangunan apartemen dikeluarkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat belum ditetapkan sehingga belum diketahui secara pasti apakah lahan yang digunakan oleh apartemen Mutiara sudah sesuai dengan RTRW Kota Bekasi atau tidak.

"Dalam waktu dekat, kami segera melakukan penyesuaian RTRW nasional dan provinsi, dengan pengesahkan Perda RTRW," katanya.

Jika ternyata tidak sesuai dengan RTRW, kata dia, pihaknya akan membongkar bangunan tersebut. "Kami tegaskan, siapapun tidak berhak mengubah RTRW hanya untuk kepentingan bisnis, apalagi keuntungan pribadi," katanya.

Menurut M. Dian, masalah apartemen Mutiara saat ini sudah menjadi isu publik dan terkait dengan hukum, sehingga DPRD memiliki kewenangan untuk meminta kepada pihak pengembang agar menghentikan sementara segala bentuk transaksi jual beli kamar apartemen sampai ada keputusan hukum tetap dan hasil kajian lanjutan.

"Hal ini untuk menjamin hak konsumen dalam mendapatkan barang yang bebas dari masalah," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Hani Iswadi, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Bekasi, membantah bahwa pembangunan apartemen Mutiara ilegal.

"Proses pembangunan apartemen Mutiara sejak awal sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku," katanya.

Menurut dia, gugatan terhadap pembangunan apartemen Mutiara yang hingga kini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bekasi, muncul setelah ada konflik di internal PT Gaya Land.

"Penggugat, sepertinya kecewa sehingga membawa hal ini ke jalur hukum dan membongkar permasalahan internal perusahaan ke publik, padahal tidak ada masalah apapun," katanya.

Hani menjelaskan bahwa pembangunan sudah sesuai dengan IPPT (Izin Pemanfaatan Pengunaan Tanah) dan "site plan" yang diajukan oleh pihak pengembang.

"Rumija pun tidak melanggar aturan karena memang dibolehkan untuk memanfaatkan ruas milik jalan guna akses pintu keluar masuk," katanya.

Terkait lahan milik Departemen Pekerjaan Umum (DPU) seluas 2.500 meter persegi yang dimasukkan ke dalam "site plan", kata Hani, pihak pengembang sudah mendapatkan izin dari pihak terkait.

"Sedangkan untuk memperluas arealnya, pengembang sudah membeli tanah yang ada disekitarnya, sehingga tidak mengganggu lahan milik DPU," katanya.

Secara terpisah, General Manager Legal Apartemen Mutiara, Edi Wihardi, mengaku siap menghadapi gugatan dari pihak manapun.

"Sebab, semua proses pembangunan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait masalah tanah DPU, sudah dilayangkan tiga surat penawaran, yaitu tukar guling, menyewa atau membeli. Kami masih tunggu jawabannya," katanya.

Edi menambahkan pembangunan apartemen Mutiara adalah salah satu program pemerintah untuk menyediakan perumahan 1.000 "tower" bagi masyarakat.

"Masyarakat tidak pelu merasa khawatir untuk membeli kamar apartemen Mutiara. Saya menjamin bahwa semua masalah yang ditujukan sama sekali tidak beralasan dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat" katanya.

Ditempat terpisah Siti Rahma dari Green Indonesia (GI) mendukung sepenuhnya upaya untuk menyegel lokasi pembangunan Apartemen Mutiara. "Banyak hal yang ditutup-tutupi hal perizinan. Sepertinya ada kemudahan dari oknum pejabat di pemkot Bekasi" ungkapnya. Siti Rahma pun menyampaikan ada Mafia Perizinan (Marina) di dalam institusi pemkot Bekasi yang harus dibersikan terlebih dahulu. Semua kerja dari instansi terkait dalam rangka menegakkan aturan akan didukung masyarakat.

Setelah melakukan pertemuan tertutup antara Komisi B dan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kota Bekasi tanggal 16 November 2009 disepakati proses pembangunan dihentikan sementara waktu. Pihak pengembang diminta untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang ada dan berlaku. (Don).

Warna untuk Yang Dicinta

Mungkin diantara sekian banyak identifikasi kata Gadis Impian (GI) yang paling santu. Banyak orang tanya tentang selera. Mereka merefleksikan disela-sela obrolan saat beraktifitas. Mereka menilai disesuaikan dengan apa yang mereka lihat. Ada yang bilang GI terlalu Gemuk, gila kerja tak memperhatikan diri dan bahkan ada yang bilang tom-boy.

Semua dengan senang hati ku terima sebagai pemanis masa-masa menemu-kenali seseorang yang sangat ku sayangi. Satu hal yang telah berubah. Sekarang kau selalu mengenakan celana panjang. Luar biasa menurut ku. Hal lain buat ku kamu luar biasa. Cantik, indah dan selalu dihati bahkan tak terlukiskan oleh kata-kata.

Dalam perjalanan mengenal saja, sudah terlalu banyak adegan semi serta luar biasa berbahaya. Semuanya adalah beberapa kenangan yang tak pernah terlupakan. Banyak penggemar kita menyampaikan pesan tentang segala kemungkinan. Ada yang sekedar mengingatkan. Ada yang mengancam. Tentunya juga masih ada yang memberi semangat untuk tetap konsisten dan istiqamah.

Semoga calon mu benar-benar tentara. Semoga ia seorang pria setia. Semoga kamu dalam menjalani hidup ini senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan. Ya, karena hanya itu yang mampu aku haturkan sebagai doa. Banyak pengalaman hidup yang sudah dijalani, membuatku menjauhkan diri dari sikap negatif, keras dan cenderung menyakiti.

Meneduhkan hati, terus berjalan dan selalu berdoa agar jiwa raga ini selalu kuat untuk melakukan banyak hal. Sayang. Hati ini selulu ku pelihara dan ku suburkan dengan kejernihan dalam menilai dan dekat dengan senyum serta tawa. Semua itu yang membuat ku selalu yakin dalam menghadapi situasi sesulit apapun.

Semua usaha telah dilakukan. Kerja masih belum selesai. Biarlah tuhan yang menentukan hasilnya. Sikap mu ku lihat melunak. Kalau tak menatap, anggaplah kita memang belum muhrim. Kalau tak seirama, biarlah melodi tercipta seiring lirik dinyanyikan. Dan hanya satu kata untuk perjuangan langkah-langkah kecil ini; semangat! Hanya dengan begitu diri ku selalu tegar menatap mu dimanapun kau berada.

Bekasi, 13 November 2009.

TURUNKAN SBY-BOEDIONO

Jakarta - Reaksi masyarakat terus bermunculan menanggapi persoalan yang menimpa Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif setuju jika muncul people power asal berlangsung damai.

"Asal dijalankan dengan damai, why not," kata Syafii singkat di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta, Jumat (13/11/2009) malam.

Syafii meminta agar setiap gerakan dapat diorganisir sedemikian rupa. Ia berharap, dengan cara seperti itu, resiko terjadinya konflik dapat diminimalkan.

"Sah saja selama tidak merusak, jangan merusak. Sebab kalau nanti merusak, rusaklah negeri ini," pintanya.

Syafii juga berpesan agar tuntutan yang ingin disampaikan lebih realistis. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan hanya dengan mundurnya Kapolri dan Jaksa Agung.

"Tidak sesederhana itu," jelasnya. Syafii menilai jika polisi dan Kejaksaan mengabaikan rekomendasi tim 8 dan tetap melanjutkan perkara Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, kedua institusi tersebut akan berhadapan dengan rakyat.

"Nggak apa-apa, resikonya berhadapan dengan rakyat," pungkasnya. (mok/rdf)

Pemkot Bekasi Terima Penghargaan Menteri Keuangan

Bekasi - Pemerintah kota Bekasi menerima penghargaan dan dana insentif Rp. 18,5 milyar dari Departemen Keuangan (depkeu). Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi kerja pemkot Bekasi, terutama kinerja keuangan/ administrasi, kinerja ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut H. Mochtar Mohamad Penghargaan itu menambah panjang perbendaharaan penghargaan yang diraih kota Bekasi dalam tahun 2009. Ia berharap penghargaan itu memacu semangat semua pegawai, baik staf maupun pejabat dilingkungan pemkot Bekasi. Ia juga mengharapkan pemkot Bekasi bisa semakin maju di masa mendatang.

"prestasi itu merupakan hasil kerja keras semua pihak. Penghargaan dan dana insentif itu diserahkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain kota Bekasi, ada 50 daerah lain yang menerima penghargaan serupa", kata H. Mochtar Mohamad disela-sela acara lepas sambut Kapolres Metro Bekasi.

Walikota menegaskan, penghargaan itu merupakan salah satu bukti bahwa pengelolaan keuangan kota Bekasi bagus. Walikota meminta para pejabat agar terus meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang agar kota Bekasi juga meraih prestasi lainnya. (Dony SMUTs).

Proyek Terminal Megah Kota Bekasi Gagal

Bekasi - Pembangunan terminal termegah di Asia seluas 15 hektar yang direncanakan Pemerintah kota Bekasi gagal diwujudkan. Pasalnya, investor yang bersedia menanamkan modal untuk proyek terminal senilai Rp. 1 trilyun, mundur.

Padahal, pembangunan terminal yang memadai di wilayah kota Bekasi kini mendesak. Sebab, kondisi terminal yang sekarang ada di Jl. Ir Djuanda Bekasi sudah tidak layak. Terminal seluas 1,3 hektar tersebut tidak memadai lagi dan mendesak sesuai perkembangan pembangunan di Kota Bekasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Bekasi Dadang Hidayat mengakui bahwa rencana pembangunan terminal termegah di Asia gagal, karena investor yang semula bersedia membangun dengan dana lebih dari Rp. 1 trilyun, mundur. Investor tidak kunjung membebaskan lahan terminal di daerah Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

"Lokasi yang ditentukan saat itu di Bojong Menteng, namun batal. Apalagi investor belum membebaskan lahan. Kalau rencana itu tetap dilaksanakan, maka anggarannya pasti bertambah besar karena harga tanah juga terus naik.Sampai saat ini belum bisa dipastikan dimana akan dibangun terminal pengganti terminal induk", katanya.

Dijelaskan, rencana pembangunan terminal termegah berdasarkan keputusan DPRD kota Bekasi tahun 2004. Saat itu, ada beberapa investor yang bersedia membangun terminal dengan fasilitas lengkap tersebut. Setelah dikaji, ternyata PT. Hastel yang dianggap mampu mengerjakan proyek itu dengan hak guna pakai (HGP) selama 30 tahun. Setelah 30 tahun pengelolaan terminal akan diserahkan kepada pemkot Bekasi.

Namun, sebelum proyek dikerjakan dan bahkan pembebasan lahanpun belum dilakukan, investor itu mundur. Alhasil, pembangunan terminal termegah itu pun gagal. (Dony SMUTs)