BOLA BETON AKAN DITAMBAH

Petugas Stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat, menambah pemasangan bola beton di tiga titik lintasan karena dinilai efektif menghalau penumpang di atas atap kereta. Menurut Kepala Stasiun Kota Bekasi, Eman Sulaiman, di Bekasi, Jumat, mengatakan pihaknya belum melihat adanya penumpang di atap kereta sejak pemasangan pada Selasa (17/1). “Sejauh ini masih efektif. Baik kereta dari arah timur (Cikampek) dan sebaliknya, tidak ada penumpang yang naik di atap. Kalau ada yang naik dari stasiun, kami turunkan sebelum kereta berangkat,” ujarnya. Setelah di Stasiun Bekasi, kata dia, rangkaian bola serupa akan dipasang pula di Stasiun Tambun, Stasiun Cikarang, dan Stasiun Lemah Abang. Pada titik-titik tersebut tengah dilakukan pengerjaan konstruksi tiang untuk menggantungkan rangkaian bola. “Direncanakan, pada Selasa (24/1), rangkaian bola telah terpasang hingga total ada empat titik termasuk di jembatan Proyek, Bekasi Timur,” ujarnya. Menurut Eman, alasan pembangunan baru di tiga lokasi tersebut karena dinilai memiliki penumpang atap yang paling banyak khususnya kereta arah Cikarang menyusul tidak adanya sambungan arus listrik di kawasan tersebut. Bola-bola beton yang akan dipasang berdiameter 15 cm. Di lokasi itu berdiri konstruksi palang setinggi 5 meter untuk menggantungkan bola-bola tersebut. Dalam satu jalur, terdiri dari 12 bola yang terpasang melintang selebar gerbong kereta. Ada pun jarak dari bola satu ke bola yang lain 5 cm. “Penumpang di sisi atap gerbong mana pun akan kena. Kalau kena itu, lumayan. Kepala bisa pecah karena satu bola beratnya 3 kilogram,” ujar Eman. Namun Eman mendapati laporan dari petugas dari Stasiun Tambun bahwa ada penumpang yang nekat menumpang di atap gerbong karena telah membekali diri dengan helm untuk melindungi kepalanya dari benturan bola. “Kami sudah siap menangkap di stasiun kalau memang dia berhasil melewati bola-bola itu. Tapi sebelum sampai di posisi bola terpasang, penumpang itu langsung turun. Sepertinya nyalinya langsung ciut,” kata Eman. Eman menambahkan, jarak 25 cm antara bola dengan atap gerbong sebenarnya masih dapat diakali penumpang-penumpang yang nekat. Mereka bisa saja tiarap di atas gerbong saat kereta akan mencapai rangkaian bola beton tersebut. Ada juga penumpang yang baru naik ke atas gerbong saat kereta telah melalui rangkaian bola tersebut. “Cara itu hanya untuk orang-orang yang nekat. Sebab kalau gagal dan membentur bandul akan terpental,” katanya. (Dian).

HARI INI BURUH TURUN AKSI LAGI

Akibat ditutupnya akses jalan tol dan jalan biasa menuju kawasan Industry di Cikarang oleh demo buruh pada kamis 19 Januari 2012 kemarin . Maka banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasi karena tenaga kerjanya tidak bisa sampai ke perusahaan. Terlebih lagi karyawan yang sudah sampai di pabrik - pabrik juga di sweeping untuk keluar dan di minta ikut berdemo. Jika tidak mau keluar bisa- bisa pabriknya yang di rusak, dilempari sesuatu, pintu gerbangnya di dobrak, di gedor-gedor. Kemudian para buruh berteriak " hidup buruh...!!!!" dan di sambut oleh buruh yang lain dan buruh yang di ajak berdemo " Hiduuup....!!! Maka berhamburanlah para buruh pabrik yang di sweeping keluar dan turun ke jalan ikut berdemo. Ada yang jalan kaki , ada yang menggunakan sepeda motor dan lainnya. Satu persatu pabrik di sweeping tak terkecuali . Mau pabrik yang mendukung keputusan UMK 2012 ataupun pabrik yang ikut menolak. Itulah gambaran pandangan mata kejadian demo buruh di cikarang kabupaten bekasi pada hari kemarin 19 Januari 2012. Pada demo kemarin (19/1) juga 7 gerbang tol cikarang barat di tutp oleh buruh. Tol yang menuju Kawasan Cikarang barat macet total berkilo-kilo meter. Demo buruh yang berasal yang berasal dari Ejip, Hyundai dan Delta Silicon mengendari motor lewat jalan tol menuju kawasan MM2100 . Bergabung dengan buruh yang ada di MM2100 sweeping di kawasan tersebut. Antara photo Pada 20 januari 2012 ini di perkirakan demo masih berlanjut dan demo besar -besaran akan terjadi pada hari ini. Beberapa perusahaan telah meliburkan karyawannya . Mereka takut kena dampak dari unjuk rasa buruh yang menentang gugatan apindo bekasi. Walaupun mereka sudah menyetujui keputusan UMK 2012 Kabupaten Bekasi. Selain karena akibat demo,alasan perusahaan meliburkan karyawannya berkenaan dengan libur panjang hari raya imlek 2012. Mereka berpikir dari pada kena dampak demo karena para karyawannya yang sulit untuk menuju tempat kerja mereka. Juga agar liburan Imleknya panjang menjadi 4 hari. Dari mulai hari Jumat-sabtu-minggu-senin. (BMA).

OKNUM WARTAWAN CURI DANA BOS Rp. 10 JUTA

IZ (32), seorang oknum wartawan media mingguan, digelandang polisi ke Polsekta Bekasi Timur, Kota Bekasi karena mencuri dana BOS Rp. 10 juta di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8, Jalan Cipendawa, Bojong Menteng Rawa Lumbu, Kota Bekasi. Lelaki yang mengaku sebagai wartawan koran SN itu tak bisa mengelak saat aparat kepolisian mengerahkan anjing pelacak untuk mengetahui siapa pelaku pencurian dana BOS yang tersimpan di ruang kepala sekolah SMPN 8 tersebut. Kapolsek Bekasi Timur, Kompol Suyud mengatakan pencurian itu bermula saat IZ bersama seorang rekannya datang ke SMPN 8, Rabu (18/1/2012) siang. Mereka bermaksud menemui Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 8, Hj Cin Kuraesin untuk meminta uang. Namun saat keduanya sampai di lokasi, Hj Cin Kuraesin tengah meninggalkan ruangan. Saat menunggu kedatangan kepala sekolah itu, teman pelaku masuk ke Ruang TU, sementara pelaku masuk ke ruang kepala sekolah. “Pelaku mencuri uang senilai Rp10 juta,"ungkap Kapolsek, kemarin. (Ich).

INDUSTRI JABABEKA SEKITAR LUMPUH

Kawasan industri Kabupaten Bekasi, Kamis (19/1), lumpuh. Dua puluh ribu buruh dari seluruh kawasan industri yang berada di Kabupaten Bekasi turun ke jalan, menyusul kekecewaan lambatnya pencabutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi. Sebelum turun ke jalan, aksi penyisiran ke setiap perusahaan dilakukan. Buruh-buruh yang masih beraktivitas di perusahaan, dipaksa untuk keluar dan turut beraksi. Penyisiran demikian terlihat di Jababeka, Lippo Cikarang, MM2100 Cibitung, Hyundai, EJIP, Delta Silikon, dan kawasan industri lainnya. Setelah berkumpul, buruh langsung memadati jalan dengan tujuan menutup pintu tol Cikarang Barat dan Cibitung. Meluapnya jumlah buruh yang turun ke jalan mengakibatkan antrean panjang kendaraan hingga belasan kilometer, sepanjang Jababeka-Lippo. Demikian pula dengan yang terjadi di Cibitung. Di Jalan Cibarusah, Desa Tegal Gede, Kecamatan Cikarang Selatan, tepat di muka gerbang tol Cikarang Barat, lalu lintas lumpuh total. Kendaraan tak mampu lagi bergerak menembus kemacetan. Tak hanya kendaraan roda empat, tapi juga roda dua dikarenakan tak ada lagi celah jalan yang dapat dilalui. Lumpuhnya lalu lintas tersebut membuat sejumlah pengendara memutuskan untuk meninggalkan kendaraannya hingga kemacetan terurai. Sementara banyak juga pengendara roda dua yang tetap menunggu di atas kendaraannya karena mengharapkan celah jalan terbuka sedikit demi sedikit. "Harusnya jangan menggelar aksi di jalan, mengganggu ketertiban umum dan merugikan banyak pihak. Kalau mau aksi, di kawasan industri saja," ucap Hadi (50), warga Cibarusah yang turut terjebak kemacetan di area pintu tol Cikarang Barat. Tak sekadar menutup akses pintu tol, buruh bahkan menguasai jalan tol dengan melenggang bebas di jalan bebas hambatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda dua. Buruh bersepeda motor dalam jumlah ratusan itu tak sanggup dihalau petugas hingga mereka dapat melaju di jalan tol dari Cibitung menuju Cikarang Barat. Akibat penutupan akses dari dan menuju sejumlah gerbang tol, kemacetan pun terjadi di jalan tol Jakarta-Cikampek. Petugas Sentra Komunikasi Jakarta-Cikampek menyebutkan, kemacetan mencapai 22 km untuk arah Jakarta-Cikampek, mulai dari km 9 sampai km 31 di Cikarang Barat . Sementara dari arah Cikampek Jakarta, kemacetan dimulai dari Karawang Barat sampai Cikarang Barat sepanjang 15 km. Sekitar 200 personel lalu lintas dari Kepolisian Resor Kota Bekasi Kabupaten yang diterjunkan, tak sanggup berbuat banyak melawan ribuan buruh tersebut. Antrean kendaraan tak kunjung terurai karena buruh tak beranjak dari lokasinya. Buruh baru mau beranjak tiga jam kemudian, saat perwakilan mereka di Bandung tiba. "Gugatan Apindo sudah dicabut dan ada di tangan kami. Aksi bubar," ucap Ketua Buruh Bekasi Bergerak Obon Tabroni. Massa pun akhirnya membubarkan diri secara serentak. Lalu lintas perlahan mulai terurai. Sementara itu, Wakil Ketua Apindo Kabupaten Bekasi Darwoto menyatakan pihaknya amat menyayangkan terjadinya aksi ini. Apalagi aksi disebabkan terjadinya mispersepsi antara Apindo dengan buruh. "Mereka berpatokan pencabutan gugatan pada Kamis tanggal 19 Januari pagi. Sementara hari Kamis kan panjang. Siang hari pun kami sudah mencabut gugatan itu. Kalau saja buruh mau bersabar, aksi yang merugikan banyak pihak ini tak perlu terjadi," ucapnya. (pRA).

BURUH PERTAHANKAN SK GUBERNUR

Ratusan pendemo yang tergabung dalam Buruh Bekasi Bergerak kembali mendatangi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk mempertahankan SK Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengenai penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Bekasi, Kamis (19/1/2012). Para buruh tersebut sempat mengepung gedung yang berada di Jalan Dipenogoro untuk menghadiri sidang gugatan yang dilayangkan oleh Apindo Bekasi yang merasa keberatan mengenai SK tersebut. Karena gedung tersebut tidak bisa menampung seluruh buruh yang datang, mereka tumpah ke jalan raya sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan itu. Koordinator aksi buruh, Syarifuddin (36) menuturkan kedatangan para buruh ke Kota Bandung ini masih mendukung SK Gubernur mengenai kesepakatan UMK di Kabupaten Bekasi. SK tersebut sudah disepakati oleh seluruh pihak di Kabupaten Bekasi. "Apindo telah menggugatnya hingga sidang di PTUN Bandung. Kami menilai Apindo telah melawan apa yang sudah disepakati bersama. Jadi, mereka ingin menindas dan menyengsarakan para buruh," kata dia di sela-sela aksi. Dia mengaku para buruh tidak akan kenal lelah untuk memperjuangkan haknya. Kendati demikian, mereka menuding tindakan Apindo itu merupakan upaya provokasi pengusaha untuk menunda pelaksanaan UMK di Kabupaten Bekasi. "Kami meminta agar PTUN menolak permintaan dari Apindo dan menghentikan pemeriksaan agar UMK 2012 sesuai dengan SK Gub No. 561/Kep.1540-Bangsos/2011," kata dia. (IDN).

PERESMIAN SIMBOLIS QATAR CITY DI GRAND CIKARANG CITY

Lima tahun sejak mendirikan kantor perwakilan di Indonesia, dana sebanyak 15 juta dolar AS atau setara dengan Rp. 13,5 miliar telah dikucurkan Qatar Charity untuk sejumlah projek bantuan di Indonesia. Dana yang dikucurkan lembaga bantuan sosial internasional itu diperuntukkan bagi sejumlah program kemanusiaan. Country Director Qatar Charity Lahcen Azekour menyebutkan, sejumlah program yang sudah terlaksana antara lain bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Sebanyak 171 unit rumah bertype 36 didirikan untuk korban tsunami yang selamat. Bantuan bagi korban gempa Padang pun sudah disalurkan, berupa pendirian 71 rumah tipe 45, masjid, klinik kesehatan, dan pembuatan 34 titik sumber air. "Peresmian semua itu akan kami lakukan besok (Kamis, 19/1)," ucap Lahcen usai meresmikan pembangunan kompleks pendidikan terpadu di Perumahan Grand Cikarang City, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/1/12). Selain diperuntukkan bagi rehabilitasi area bencana, program-program Qatar Charity juga diarahkan ke pemberdayaan ekonomi. Seperti yang dilaksanakan di Karawang, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Di Karawang, sebanyak 1.600 kepala keluarga menjadi sasaran pemberian hewan ternak dan mesin jahit. Sementara program pengentasan kemiskinan di NTB dilaksanakan dengan bekerja sama dengan PBB. Qatar Charity juga merambah daerah-daerah pelosok. Seperti di Banten, tempat dipasangnya sanitasi dan saluran air bersih serta 200 titik sumur. Sementara program Qatar Charity bidang pendidikan salah satunya dialokasikan di SMP IT Thariq bin Ziyad Boarding School. Tiga puluh persen dari biaya pembangunan pondok pesantren modern senilai Rp. 5 milyar itu disumbang dari Qatar Charity. "Untuk saat ini kerja sama memang sebatas suntikan dana untuk pembangunan pondok. Tapi di masa mendatang tidak tertutup kemungkinan kerja sama ditingkatkan dengan pertukaran pelajar dari masing-masing negara," ucap Manajer Thariq bin Ziyad Adih Amin.b (Tim).

RUKO PERUMNAS 1 BEKASI KEBAKARAN

Lima ruko di Jalan Perumnas Raya Kota Bekasi hangus dilalap si jago merah, Rabu (18/1/2012). Hingga berita ini diturunkan, api dilaporkan masih belum bisa dipadamkan. Kebakaran yang menimpa sedikitnya lima ruko tersebut diduga berasal dari salah satu ruko penjualan cat yang terbakar dan akhirnya merambat ke ruko sebelahnya. Menurut keterangan salah satu pemilik ruko, Ani, dirinya melihat karyawan penjual cat sedang membawa tiner. Namun saat membawa tiner karyawan tersebut sedang menghisap rokok dan apinya menyambar tiner tersebut. Sementara akibat kebakaran tersebut, empat orang mengalami luka bakar, termasuk pemilik ruko penjual cat. Kini semua korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Ananda Bekasi. (Bek).

UI BERIKAN BEASISWA PADA GURU DAN KEPALA DESA

Setelah membuka kesempatan bagi para jurnalis untuk memperoleh beasiswa, kali ini Universitas Indonesia (UI) memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. Program beasiswa kali ini difokuskan kepada guru dan kepala desa. Tes saringan masuk beasiswa S-2 sudah dimulai pada 2 Januari lalu. Kini, hasilnya pun sudah diumumkan. Kepala Deputi Sekretariat Pimpinan UI Devie Rahmawati mengatakan, saat ini pihaknya meminta agar para kepala desa dan guru yang lolos tes untuk melapor. Nantinya, kata dia, pihak UI akan berupaya menggelontorkan beasiswa S-2. "Baru satu guru TK yang mendaftarkan diri, kami minta yang lain untuk segera melapor, kita akan minta tambahan dukungan kepada partner kita, salah satunya Panasonic Gobel," ujarnya, Rabu (18/1/2012). Dibukanya kesempatan bagi para kades dan guru, kata Devie, adalah upaya untuk memajukan pendidikan bangsa. Masing–masing kades dan guru, lanjutnya, diberikan kuota bagi lima peserta. "Namun akan kami upayakan untuk tambah lagi, beasiswa bagi kades dan guru ini dapat menambah kesempatan, karena mereka adalah elemen bangsa, kami akan cari sponsor lagi, rangkul banyak pihak dan industri. Beasiswa ini bukan dari APBN, silahkan dicek," tegasnya. Sebelumnya UI menambahkan jumlah penerima beasiswa bagi jurnalis menjadi 10 (sepuluh) orang. Peluang beasiswa ini dapat terwujud berkat dukungan industri terhadap universitas. Dari 42 jurnalis yang mendaftar, ada 32 yang lulus tes UI dan 10 di antaranya menerima beasiswa S-2. (oZE).

INTENSITAS HUJAN BESOK DIPERKIRAKAN MENINGKAT

Indonesia tengah mengalami musim basah. Di Jakarta pun hampir setiap hari hujan. Nah, pada Kamis (19/1) besok, intensitas hujan diperkirakan mengalami peningkatan. "Kami perkirakan besok ada peningkatan hujan dibanding kemarin. Potensi hujan dengan intensitas relatif tinggi diperkirakan meningkat, namun tidak merata," kata Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kukuh Ribudiyanto kepada detikcom, Rabu (18/1/2012). Pagi ini di Stasiun Klimatologi Dramaga Bogor tercatat intensitas hujan 25 mm. "Itu adalah air yang jatuh dan tidak ke mana-mana. Ini belum termasuk kategori lebat dan baru dipantau di satu titik, belum tahu titik lainnya," sambung Kukuh. Menurut Kukuh, hujan dikatakan sedang bila intensitasnya 30-50 mm. Sedangkan hujan dikatakan lebat jika intensitasnya di atas 50 mm. "Besok bisa di atas 50 mm, tapi relatif tidak rata. Curah hujan tinggi masih terjadi di daerah selatan," lanjutnya. Selain hujan deras, rob akibat pasang air laut, dan air kiriman dari Bogor dan Depok, warga juga perlu mewaspadai angin kencang. "Kalau ada awan lokal tumbuh menjelang siang hari, patut diwaspadai angin kencang," jelas Kukuh. (Vit).

BURUH TANGGERANG DESAK APINDO CABUT GUGATAN

Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja Kabupaten Tangerang akan melakukan aksi demonstrasi, Rabu (18/1/2012). Aksi direncanakan mulai pukul 10.00 dengan titik pertemuan di DPD KSPSI-Bojong. "Sasaran aksi adalah kantor Apindo Kabupaten Tangerang di Citraraya, Cikupa, dan kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten di Tigaraksa," kata koordinator aksi, Koswara. Dalam tuntutannya, kata Koswara, buruh mendesak agar Apindo segera mencabut gugatan ke PTUN terkait Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 561/Kep.1-Huk/2012 tentang Revisi Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral tertanggal 5 Januari 2012. Buruh juga menuntut agar semua pengusaha melaksanakan revisi UMK dan UMS. Selain itu, buruh mendesak Apindo segera mencabut surat edaran tentang imbauan kepada pengusaha untuk tidak melaksanakan revisi UMK dan UMS. Seperti diketahui, sebelumnya UMK Kota Tangerang dan Tangerang Selatan direvisi dari Rp 1,381 juta menjadi Rp 1,529 juta per bulan. Sementara UMK Kabupaten Tangerang naik dari Rp 1,379 juta per bulan menjadi Rp 1,527 juta per bulan. Nilai UMK ini sama dengan DKI Jakarta. Penerapan UMS akan memengaruhi upah buruh meningkat hingga sekitar 30 persen dibandingkan upah tahun 2011 lalu. Pemberlakuan UMS ini mengakibatkan pengusaha harus membayar sesuai klasifikasi industri yang digeluti, dengan besaran minimal lima persen dari UMK. Berarti, upah buruh di Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang dan Tangerang Selatan menjadi Rp 1,75 juta per bulan. (Dan/Kom).

MOBIRA DIBANDEROL Rp. 30 JUTA

Belum selesai fenomena mobil Esemka yang menyentak perhatian masyarakat Indonesia, kini hadir mobil rakyat (Mobira). Mobil yang digarap oleh PT. Sarimas Ahmadi Pratama yang berlokasi Kampung Sawah, Cilodong Depok, Bogor ini akan dibandrol Rp 30 jutaan. Pemilik PT Sarimas, Dasep Ahmadi mengatakan mobilnya ini mulai dirakit sejak 2011 sebagai protipe awal. Ia berharap dua tahun lagi mobil ini bisa diproduksi massal setelah mengantongi Nomor Identitas Kendaraan (NIK) Kementerian Perindustrian dan izin kelayakan jalan dari Kementerian Perhubungan. "Tahun ini prototype akan dimulai tahap diuji kelayakan jalan. Sekarang sedang tahap NIK," katanya. Ia menegaskan mobil yang berkapasitas mesin 150 cc ini merupakan hasil pengembangannya sendiri, termasuk blok mesin dan mesinnya. Mobira digadang-gadang akan menjadi mobil kecil dengan kapasitas penumpang maksimal 3 orang. "Sekarang ini masih sampel, kalau nanti diproduksi massal bisa sekitar Rp 30 jutaan harganya," katanya. Ia menambahkan selama ini pihaknya banyak menggeluti industri mesin perkakas (bubut) sehingga sangat mudah untuk masuk industri alat angkut. Dasep menyadari kalau selama ini belum ada yang mengisi segmen kendaraan mungil. "Mesin perkakas intinya, mesin perkakas dikuasai, maka bikin mobil pun bisa, kalau masuk otomotif barang modal harus dikuasai," katanya. Menurutnya, Mobira sangat berpeluang berkolaborasi dengan merek-merek mobil kecil lainnya seperti GEA maupun Tawon. Dasep yakin mobil yang bodinya terbuat dari alumunium ini bisa disambut positif oleh masyarakat Indonesia. Mobira merupakan sebuah mobil mungil yang memiliki dimensi 2.330x1.030x1.500 mm (PxLxT) yang sudah mengusung transmisi otomatis. Berbekal mesin 4 langkah, SOHC berkapasitas 150 cc, mobil ini mampu menyajikan tenaga hingga 10,1 kW di 8.500 rpm dengan torsi 12,8 Nm di 6.500 rpm. Dengan sajian seperti itu, mesin yang memiliki berbandingan boreXstroke 57.3x57.8 mm ini mampu melahirkan efisiensi 16,25 km/liter. Seperti apakah spesifikasi Mobira? Berikut spesifikasinya: Dimensi Panjang: 2.330 mm Lebar: 1.030 mm Tinggi: 1.500 mm Wheelbase: 1.670 mm Jarak pijak: 855 mm Berat kosong: 265 kg Sasis Transmisi: V-Belt otomatis Suspensi: Teleskopik (depan & belakang) Rem: Hydraulic single disc (depan & belakang) Ban: 8 inchi Mesin Tipe mesin: 4 langkah, SOHC Isi silinder: 150 cc Tenaga: 10,1 kW @ 8.500 rpm Torsi: 12,8 Nm @ 6.500 rpm BoreXstroke: 57.3x57.8 mm Bahan bakar Jenis: Bensin tanpa timbal Sistem pengabutan: Karburator Kapasitas tangki: 9 liter Konsumsi: 16,25 km/liter. (DON/DET).

DEPOK TAK DAPAT KUOTA, PULUHAN KK BATAL TRANSMIGRASI

Puluhan kepala keluarga di Depok gagal melakukan transmigrasi ke Sumatera Barat dan Kalimantan. Hal itu disebabkan karena Pemerintah Kota Depok tidak mendapatkan kuota untuk transmigrasi tahun ini. “Kita gagal memberangkatkan kepala keluarga yang ingin bertransmigrasi ke wilayah Sumbar dan Kalimantan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi (Disnakersostrans), Abdul Harris, di Depok. Dia mengatakan, warga Depok hanya mau mengikuti program transmigrasi ke dua wilayah tersebut. Namun, program transmigrasi tahun 2012 ini khusus diperuntukan bagi korban bencana alam. Dengan demikian kemungkinan besar Kota Depok tidak mendapatkan jatah kuota transmigrasi. Harris berharap Pemkot Depok mendapatkan kuota transmigrasi ke dua wilayah tersebut pada tahun 2013. Sebab, hanya dua wilayah itu saja yang diinginkan masyarakat. “Kalau tidak diberangkatkan ke Provinsi Sumbar dan Kalimantan maka warga menolak untuk berangkat. Itu lah kesulitan Pemkot Depok. Tapi mau bagaimana lagi, warga maunya kesana,” ucapnya. Sebelumnya, Disnakertrans telah memberangkatkan enam KK untuk bertransmigrasi ke Morowali, Sulawesi Tengah. “Pemberangkatan transmigram di Depok tahun ini baru yang pertama kali, untuk diberangkatkan ke Sulawesi. Program ini merupakan program nasional di tiap provinsi. Untuk Depok, dialosikan sebanyak enam orang.” katanya. Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinaskertransos, Catur menuturkan, awalnya mendapat informasi tentang program transmigran dari kecamatan, kelurahan, atau dari kerabat mereka. Sebanyak 35 KK yang mendaftar, dilakukan proses seleksi administasi dan wawancara. “Dari 35 KK yang mendaftar, sepuluh orang yang lolos seleksi, tapi yang niat berangkat hanya enam KK,” katanya. Di Morowali, Sulawesi Tengah, enam KK transmigran asal Depok tersebut akan mendapatkan dua hektare tanah dan rumah tipe 36 dengan halaman seluas 1.000 meter persegi. Selain itu, mereka juga akan mendapat jaminan hidup seperti keperluan sehari-hari, dan keperluan untuk bertani. “Sebelum diberangkatkan, enam KK mendapat pembekalan dan pemantapan mental di Bogor selama satu minggu,” katanya. (pRA/Don).

TIM REAKSI CEPAT SIAGA BANJIR

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, menyatakan siaga satu terhadap ancaman banjir, khususnya di permukiman warga. "Mengingat beberapa daerah di Banten terendam banjir, maka kami pun mengantisipasi dengan kondisi siaga satu," kata Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangsel Tomi Patria dihubungi, Selasa. Ia mengatakan, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyiapkan 25 personel yang bertugas selama 24 jam. Nantinya, para personel tersebut akan berkoordinasi dengan masyarakat sehingga bila terjadi banjir dapat ditanggulangi dengan cepat. "Beberapa permukiman warga yang sering terjadi banjir, kita sudah pantau sehingga bila adanya banjir, petugas dapat langsung bergerak," katanya. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air telah menyiapkan delapan perahu karet untuk mengatasi banjir di permukiman warga. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, Djudianto menuturkan, selain perahu karet, Pemerintah Kota Tangerang Selatan pun menyiapkan delapan pompa penyedot air. Pompa penyedot air tersebut digunakan untuk mengatasi banjir di Jalana Raya Serpong yang saat ini masih menjadi masalah utama. Kedelapan pompa penyedot air tersebut disimpan di gudang yang berada di belakang RS As Shobirin. Kemudian, untuk membantu proses evakuasi, Pemkot Tangerang Selatan menyiagakan 20 personel. "Jadi, personel tersebut akan membantu dalam penanganan banjir di pemukiman maupun jalanan," katanya. (Ban/ Don).

EVAKUASI WARGA DUA KECAMATAN BERHASIL

Taruna Siaga Bencana Kabupaten Tangerang, Banten, mulai mengevakuasi warga di dua kecamatan yang terendam banjir. "Karena air tidak juga surut selama empat hari hingga saat ini, maka kita lakukan proses evakuasi," kata Ketua Tagana Kabupaten Tangerang, Ending di Tangerang, Selasa. Ending menuturkan, dua Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gunung Kaler yang merendam lima kampung yakni Kampung Gunung Kaler, Mandaya, Onyam, Bendung dan Kampung Cakung Andawati. Dan lima desa di Kecamatan Kresek yakni Desa Pasir Ampo, Koper, Patrasana, Renged dan Desa Talok. Dalam melakukan evakuasi, Tagana dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan relawan dari berbagai OKP dan Ormas menggunakan perahu karet. Untuk evakuasinya sendiri, personel akan mengutamakan anak kecil dan orang tua lanjut usia. Para warga diminta untuk membawa barang kebutuhan salinan pakaian. "Warga kami minta untuk tidak banyak membawa barang namun cukup pakaian, sedangkan makanan sudah disiapkan," katanya. Ending menuturkan dalam proses evakuasi akan menggunakan 11 perahu karet yang berasal gabungan dari beberapa pihak seperti Tagana Kabupaten Tangerang sebanyak dua unit, Pemadam Kebakaran sebanyak tiga unit, FKPII Banten tiga unit dan bantuan relawan sebanyak tiga unit. "Untuk warga yang rumahnya hampir terendam banjir, akan kami utamakan apalagi yang hanyut," katanya. Pantauan di lapangan, warga berharap agar penanganan terhadap tanggul Sungai Cidurian yang jebol segera diatasi. Karena, air yang menggenangi dua desa berasal dari aliran Sungai Cidurian. "Bila sumber airnya tidak ditutup, maka akan sama saja," kata Sukemin, warga Desa Patrasana. Hingga saat ini, genangan air di dua kecamatan masih belum surut. Sejumlah warga masih ada yang bertahan di rumah dan ada pula yang mengungsi. (Don/ Ban).

ABATE DI TANGSEL DIBERIKAN GRATIS

Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Banten, membantah bila obat abate pembasmi jentik nyamuk di jual belikan. "Dinas Kesehatan tidak pernah menjual obat abate kepada warga, semuanya diberikan secara gratis," kata Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan, Dinkes Tangsel, Tri Utami dihubungi, Selasa. Pernyataan Tri Utami terkait kabar yang menyebutkan adanya penjualan obat abate pembasmi jentik nyamuk kepada warga. Informasi yang dihimpun, obat abate pembasmi jentik nyamuk tersebut di jual dengan harga Rp.2 ribu hingga Rp.6 ribu untuk setiap enam bungkusnya. Penjual obat abate tersebut mengaku telah bekerja sama dengan dinas kesehatan sebagai bentuk penanganan demam berdarah. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk melaporkan bila ada oknum yang mengaku bekerja sama dengan dinas kesehatan dan menjual obat abate. "Pasokan obat abate telah dijamin oleh pemerintah dan diberikan kepada warga secara gratis dan ditarik biaya apapun," katanya. Ia juga telah membentuk tim dan berkoordinasi dengan puskesmas untuk menyelidiki oknum yang mengaku menjual obat abate tersebut. Bahkan, bila ada petugas dari puskesmas yang menjual, maka pihaknya akan menindak dan memberikannya hukuman. "Penjualan obat abate dikomersialkan dan telah melanggar. Karena, semuanya telah disediakan pemerintah," katanya. Lalu, warga juga diimbau untuk tidak memberikan uang kepada oknum dengan alasan apapun. Bahkan, saat kegiatan fogging atau penyemprotan demam berdarah, bubuk abate tidak di jual. "Jangan diberikan uang dengan berdalih dengan melakukan fogging," katanya. (Don/Ban)

260 PNS LAKUKAN PELANGGARAN SELAMA 2011

Sebanyak 260 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi selama tahun 2011 melanggar peraturan. Demikian hasil evaluasi kinerja pegawai yang sempat dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi yang dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun 2011. Kota Bekasi menjadi pemerintah daerah yang dipercaya dalam pilot proyek BPK RI dalam hal administrasi kepegawaian se-indonesia. Kinerja PNS menjadi tolak ukur keberhasilan program pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Rahmat Effendi mengingatkan pentingnya kesadaran PNS akan tugas dan fungsi sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat. "PNS tidak boleh sembarangan melakukan pelanggaran.", kata Rahmat Effendi selaku Plt. Walikota Bekasi. (Don).

SEMARAK PERAYAAN IMLEK DI KOTA BEKASI

Sekitar 3.000 warga keturunan Tionghoa dari Jabodetabek akan merayakan Imlek di Klenteng Hok Lay Kiong, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 23 Januari 2012. "Sampai saat ini, kami sudah merampungkan persiapan Imlek hingga 90 persen sejak sebulan lalu," ujar perwakilan panitia kegiatan, Sudrajat, di Bekasi, Selasa. Menurut dia, jumlah warga Tionghoa yang akan merayakan hari pergantian tahun Cina itu diprediksi meningkat sekitar 1.000 orang dari tahun sebelumnya sekitar 2.000 orang. "Jumlah itu kita ketahui berdasarkan jumlah lilin yang diterima panitia Yayasan Pancaran Tri Dharma dari warga Tionghoa sebagai bentuk partisipasi memberikan penerangan terhadap umat. Hingga saat ini saja sudah terkumpul sedikitnya 1.000 batang berbagai macam ukuran, padahal perayaan masih sepekan lagi," katanya. Dikatakan Sudrajat, persiapan yang tersisa hingga kini adalah pemasangan pernak-pernik Imlek seperti lampion, dekorasi klenteng, dan penyusunan lilin. Diperkirakan seluruhnya akan rampung pada Kamis (19/1). Sementara, agenda acara perayaan Imlek akan dimulai pada 22 Januari 2012 mulai pukul 15.00 WIB. Di antaranya, penampilan barongsai, kebaktian, pagelaran musik, dan sembahyang bersama. Sedangkan pada 23 Januari, diagendakan seluruh warga Tionghoa akan berkumpul di Klenteng Hok Lay Kiong untuk melaksanakan sembahyang awal tahun sekaligus bersilaturahmi. "Sebenarnya, puncak acara Imlek itu terjadi pada Minggu (22/1) tepat pukul 00.00 WIB di mana umat secara bersama-sama melaksanakan sembahyang, setelah itu menyalakan kembang api sebagai tanda dimulainya tahun naga air," demikian Sudrajat. (Ant).

BURUH BERGANTUNG KONTRAK PERUSAHAAN DENGAN PENGELOLA OUTSOURCING

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk pekerja kontrak (outsourcing) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau bersyarat. "Aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh," kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Selasa. Menurut mahkamah, frasa "perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Permohonan pengujian UU Ketenagakerjaan ini dimohonkan oleh Didik Suprijadi yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML).

Dalam pertimbangannya, mahkamah menilai posisi pekerja atau buruh outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan PKWT. "Apabila hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang memberi kerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja atau buruh outsourcing habis karena masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja pekerja/buruh outsourcing," kata Ahmad Sodiki, saat membacakan pertimbangannya. Akibatnya, lanjutnya, pekerja/buruh menghadapi risiko tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya karena pekerjaan borongan atau perusahaan penyediaan jasa tidak lagi mendapat kontrak perpanjangan dari perusahaan pemberi kerja. Selain adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan, kata Ahmad Sodiki, pekerja atau buruh akan mengalami ketidakpastian masa kerja yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan secara jelas akibat sering bergantinya perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdiannya. Mahkamah menilai ketidakpastian nasib pekerja atau buruh sehubungan dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena UU Ketenagakerjaan tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja Untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan. MK juga menyatakan bahwa aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya, karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak diperlakukan sebagai pekerja baru. "Masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional," katanya. Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, kata majelis, maka para pekerja diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial sebagai sengketa hak. Majelis MK menyatakan bahwa putusan tersebut untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja. (Ant).

PNS KOTA BEKASI DIMINTA KEMBANGKAN POTENSI

Seiring dengan kondisi pemerintahan saat ini, serta dinamika masyarakat yang semakin kritis, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk lebih responsif dan adaptif terhadap berbagai tuntutan semua pihak. Hal tersebut dikemukakan oleh Plt. Walikota_Bekasi Dr.H.Rahmat Effendi, saat memberikan sambutan pada upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional di Plaza Pemkot_Bekasi, Selasa (17/1). Beliau juga mengatakan, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus dapat mengembangkan pola fikir, sikap dan kompetensi masing-masing secara profesional, jujur, dan adil, serta mampu menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat yang memiliki dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Pada kesempatan itu, H.Rahmat Effendi, yang sekaligus sebagai inspektur upacara juga menyampaikan, bahwa Pemkot_Bekasi telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota_Bekasi. Peraturan tersebut sudah disosialisasikan kepada aparat di lingkungan Pemerintah Kota_Bekasi. Menurutnya, Perwal inilah yang nantinya menjadi tolak ukur kinerja PNS, juga sebagai bukti nyata, serta hasil kerja PNS yang bisa dipertanggungjawabkan. “Saya berharap, seluruh Pegawai yang berada di lingkungan Pemkot_Bekasi, mengimplementasikan makna sumpah PNS tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, juga harus dapat memberikan contoh dan teladan terhadap pegawai yang berstatus tenaga kontrak”, harap H.Rahmat_Effendi mengakhiri sambutannya. (Bro).

PAD TANGSEL DARI HOTEL

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan, Banten, menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari restoran dan hotel mencapai Rp.54 miliar lebih. "Mengingat pertumbuhan hotel dan restoran di Tangerang Selatan pesat, maka PAD yang kami targetkan mencapai 54 miliar," kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan Uus Kusnadi dihubungi, Senin. Uus merincikan, untuk target pajak hotel sebesar Rp.2,415 miliar dan pajak restoran Rp.54,050 miliar. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mengamati pergerakan roda ekonomi yang mengalami peningkatan signifikan. Tentunya grafik menggembirakan ini harus diimbangi lagi dengan target dari sektor kuliner yang diakui telah menjadi lumbung PAD untuk dijadikan modal pembangunan. "Kalau trendnya positif pada 2012, di perubahan APBD rencana pendapatan kita sesuaikan kembali," katanya. Sebelumnya pada tahun anggaran 2011 lalu, target PAD dari sektor jasa restoran sekitar Rp.50 miliar dan jasa perhotelan Rp.2,5 miliar. Pendapatan tersebut diperoleh dari restoran berskala besar mencapai 345 unit dan hotel kelas menengah serta melati ada tujuh unit. "Pemerintah daerah telah berencana menjadikan sektor jasa restoran dan perhotelan sebagai wisata unggulan. Sehingga diharapkan bisa menjadi destinasi yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi bagi PAD," katanya. Dia tak menampik, bila Kota Tangerang Selatan diuntungkan oleh kondisi geografis sebagai daerah perbatasan dan penyangga ibukota. Sehingga selain akses jarak tempuh begitu mudah, masyarakat diberikan banyak pilihan untuk menikmati beraneka ragam santapan kuliner. Apalagi pemerintah daerah telah membuat payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan roda bisnisnya. "Perda Pariwisata sudah disahkan, yang terpenting ada kuantitasnya. Bagian perizinan pun kami sudah koordinasikan untuk memberikan kemudahan," katanya. (DON/;TGS).

GUGATAN APINDO BEKASI DICABUT

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota dan Kab. Bekasi akan mencabut gugatan mereka di PTUN berkaitan dengan upah minimum kota/kab. (UMK) 2012. Beberapa langkah koordinasi yang dilakukan berbagai pihak (hingga ke tingkat Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial/PHI), akhirnya menyepakati adanya pencabutan gugatan tersebut. “Ini (pencabutan gugatan di PTUN) untuk kepentingan banyak pihak. Ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dicapai di luar pengadilan,” ujar Ketua Apindo Kabupaten Bekasi, Sutomo, Senin (16/1). Tanpa bersedia menjelaskan kesepakatan apa yang didapat, Sutomo mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan tahapan-tahapan untuk melakukan pencabutan gugatan tersebut. Pasalnya ada prosedur yang harus dipenuhi oleh mencabut gugatan di PTUN. Ketua Apindo Jabar Deddy Widjaya mengatakan pencabutan tersebut merupakan kewenangan dari perusahaan-perusahaan pemberi kuasa. Jika pemberi kuasa mencabut kuasanya, maka Apindo pun akan membatalkan gugatannya. “Setelah melewati beberapa pertemuan secara maraton dengan berbagai pihak, akhirnya diputuskan untuk memilih secara bersama-sama menjaga kondusifitas usaha di Bekasi, dengan membatalkan gugatan PTUN” katanya. Mengenai proses pembatalan gugatan, menurut Deddy terlebih dahulu harus ada pencabutan kuasa dari seluruh perusahaan yang memberi kuasa. Rencananya tanggal 19 Januari 2012 Apindo, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), dan Pemprov Jabar akan membuat akte perdamaian sebagai tanda pencabutan gugatan. Sementara Kepala Disnakertrans Jabar, Hening Widiatmoko, mengharapkan pencabutan gugatan tersebut segera terwujud. Karena dengan melanjutkan gugatan, dinilainya hanya akan merugikan semua pihak. Selain membuang-buang waktu dan tenaga para pihak, juga mengganggu iklim ketenagakerjaan di Kota/Kab. Bekasi. “Apalagi Surat Keputusan Gubernur No 561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menjadi objek gugatan, sangat kami yakini sudah sesuai prosedur. Jika di tingkat Kota/Kab-nya ada masalah prosedur, itu hal yang lain. Tapi kami yakin ada masalah komunikasi dalam hal ini,” katanya. Oleh karena itu, Hening mencari berbagai cara untuk mendorong adanya dialog antara Apindo dan SP/SB di Kota/Kab Bekasi, sehingga bisa didapat jalan tengah yang tidak memicu konflik. Menyinggung keberatan pengusaha-pengusaha Korea Selatan tentang UMK yang disampaikan Dubesnya ke Pemprov Jabar beberapa waktu lalu, menurut Hening lebih merupakan salah pengertian. Rencananya tanggal 26 Januari 2012 pihaknya akan mengunjungi atase Ketenagakerjaan (sekretaris I) Kedubes Korsel, untuk lebih menjelaskan duduk perkaranya. “Intinya kami akan menyampaikan tentang mekanisme UMK, karena memang inilah yang digunakan dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Artinya perusahaan-perusahaan mereka yang ada di Indonesaia, suka-tidak suka ya harus mengikuti aturan yang berlaku,” katanya. Sementara berkaitan dengan Dubes Jepang yang juga akan mengikuti langkah Dubes Korsel mempermasalahkan UMK di Jabar, Hening mengaku tidak tahu menahu. “Kalau Dubes Korsel memang iya, tapi kalau dari Jepang saya belum mendengar kabar apa-apa,” katanya. (pRA).

BNPB BANTU KORBAN BENCANA DI BANTEN Rp. 1 MILYAR

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyerahkan bantuan dana siap pakai sebesar Rp 1 milyar kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten untuk penanganan darurat banjir. Demikian disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Sutopo Purwo Nugroho, beberapa saat lalu (Selasa, 17/1). Selain itu, kata Sutopo, Kepala BNPB Syamsul Maarif bersama kementerian dan lembaga terkait akan mengamati keadaan lagi dari udara dengan helikopter. Sementara koordinasi penanganan darurat terus dilakukan bersama seluruh stakeholder. Sebelumnya, masih kata Sutopo, BNPB juga sudah memberikan bantuan kepada BPBD berupa mobil rescue, ambulan, mobil dapur umum, mobil penjernih air, dan sebagainya. Banjir di Serang Banten ini cukup mengkhawatirkan. Selain merendam sejumlah daerah, juga sempat mengganggu jalan tol Merak- Jakarta. (Mer).

2.059 KK DI KABUPATEN TANGGERANG TERISOLIR AKIBAT BANJIR

Sebanyak 2.059 kepala keluarga di lima desa Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, masih terisolir akibat banjir selama tiga hari. Berdasarkan data yang dihimpun dari posko banjir di Kecamatan Kresek, terdapat lima desa yang terendam banjir. Di Desa Patrasana terdapat 672 kepala keluarga, di Desa Renged sebanyak 95 kepala keluarga. Kemudian, di Desa Pasir Ampo terdapat 394 kepala keluarga, Desa Koper terdapat 878 kepala keluarga dan Desa Talog terdapat 25 kepala keluarga. Warga tersebut, kemudian dievakuasi ke masjid dan musholla. Bahkan, sebagian warga pun menempati sekolahan. Sedangkan untuk pasokan makanan, warga membuat dapur darurat dengan bahannya berasal bantuan dari Pemerintah dan relawan. "Dari kelima desa tersebut, banjir yang paling parah terjadi di Desa Pasir Ampo karena hampir semua rumah terendam," kata Ketua Tagana Kabupaten Tangerang, Ending di Tangerang, Senin (16/1). Hingga Senin malam, ketinggian banjir di Kecamatan Kresek masih belum surut. Selain itu, akses jalan pun terendam banjir sehingga warga tidak bisa lalu lalang. Akibatnya, warga hanya menunggu relawan datang untuk mengantarkan pasokan makanan dan kebutuhan lainnya. Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang Muhlis menuturkan bila bantuan dari sejumlah relawan masih terus berdatangan. "Kami harapkan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan relawan pun semakin banyak karena medan yang ditempuh sangat berat," katanya. Perlu diketahui, di Kecamatan Gunur Kaler terdapat lima kampung yang terendam banjir yakni Kampung Gunung Kaler dan Kampung Mandaya di Desa Gunung kaler, Kampung Onyam di Desa Onyam, Kampung Bendung di Desa Kedung, Kampung Cakung Andawati di Desa Kandawati. Di Kampung Gunung Kaler terdapat 20 rumah yang terendam dan Kampung Mandaya sebanyak 32 rumah. Lalu, di Kampung Onyam terdapat 44 rumah yang terendam banjir. Kampung Bendung terdapat 52 rumah, Kampung Cakung Andawati terdapat 52 rumah. Sedangkan di Kecamatan Kresek terdapat lima Desa yang terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Cidurian. Kelima desa tersebut adalah Desa Pasir Ampo, Koper, Patrasana, Renged dan Talok. Namun yang parah Desa Pasir Ampo. Untuk di Kecamatan Jayanti terdapat 924 rumah yang dihuni 3.696 jiwa terendam banjir setinggi setengah meter. Beberapa wilayah yang terendam banjir seperti di Perum Taman Cikande, Desa Cikande, Kampung Babakan, Koang, Nambo dan Kampung Popojok, Desa Pasirgintung serta Kp Garahieum, Desa Jayanti. Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Cidurian.(Ant).

SIAGA BENCANA DI TANGSEL

Banjir akibat meluapnya Sungai Cidurian sejak tiga hari terakhir ini telah menggenangi 2.059 rumah di lima desa Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Genangan air yang merendam pemukiman terpaksa membuat warga diungsikan ke masjid, mushola, dan gedung sekolah. "Dari kelima desa tersebut, banjir yang paling parah terjadi di Desa Pasir Ampo karena hampir semua rumah terendam," kata Ketua Tagana Kabupaten Tangerang, Ending di Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, menyatakan siaga satu terhadap ancaman banjir ini. "Mengingat beberapa daerah di Banten terendam banjir, maka kami pun mengantisipasi dengan kondisi siaga satu," kata Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangsel Tomi Patria, Selasa (17/1). Tomi mengatakan, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyiapkan 25 personil yang bertugas selama 24 jam dalam rangka penanggulangan banjir. Sementara itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air juga menyiapkan untuk mengatasi banjir di pemukiman warga. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, Djudianto menuturkan, Pemkot Tangerang Selatan menyiapkan setidaknya delapan perahu karet dan delapan pompa penyedot air, serta 20 personil yang siap siaga membantu proses evakuasi. (Ant).

DPPPJU KOTA BEKASI PANGKAS POHON ANTISIPASI POHON TUMBANG

Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) Kota Bekasi mulai mengerahkan petugasnya untuk memangkas dahan-dahan pohon yang mulai tumbuh ke badan jalan. Pemangkasan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi tumbangnya pohon di kala musim hujan disertai hembusan angin kencang seperti sekarang ini. "Tidak tersedia dana ganti rugi bilamana muncul korban akibat tertimpa pohon roboh. Makanya lebih baik kami antisipasi dengan cara pemangkasan," ucap Kepala Bidang Pertamanan DPPPJU Kota Bekasi Mardanih. Pemangkasan sudah mulai dilaksanakan petugas DPPPJU sejak musim hujan mulai bergulir. Sebab target pohon yang akan dipangkas cukup banyak dan tersebar merata di seluruh wilayah Kota Bekasi. "Sekitar seribu pohon yang menjadi target sasarannya. Pohon-pohon itu tertanam di jalan-jalan protokol yang tersebar di sejumlah wilayah kota," ucap Mardanih. Sejumlah jalan protokol yang ditumbuhi pepohonan tersebut antara lain Jalan Ahmad Yani, Jalan K. H. Noer Ali, Jalan Lapangan Multiguna, Jalan Chairil Anwar, dan masih banyak lagi. Pemangkasan yang dilaksanakan saat ini, lebih difokuskan pada pemotongan ranting dan dahan yang mulai muncul ke badan jalan. Sementara batang pohon yang sudah tua dengan lingkar pohon yang sudah lebar sudah lebih dulu dipangkas. Bakal pohon baru sudah ditanam jauh sebelum pemangkasan, sehingga saat ini tengah tumbuh cabang-cabang dahan mudanya. (DPU).

KINERJA PEGAWAI DAN MUSRENBANG 2012 MENJADI PERHATIAN PLT. WALIKOTA BEKASI

Plt. Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, saat apel pagi memberi apresiasi pada seluruh pegawai pemkot Bekasi. Tingkat disiplin kerja para pegawai pemkot Bekasi menurutnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Kehadiran pegawai saat apel pagi menjadi tolak ukur Plt. Walikota Bekasi dalam mengevaluasi kinerja pegawai pemkot. Apel pagi menjadi bagian dari pembinaan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu beberapa amanat apel pagi menjadi lebih berat diterima oleh pegawai untuk dipahami serta dilaksanakan. Plt. Walikota Bekasi terlihat lebih bersemangat memimpin apel ditengah-tengah terik matahari pagi. Selain itu, dalam amanatnya, Rahmat Effendi mengingatkan agar semua lebih siap dalam penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) kota Bekasi tahun anggaran 2013 yang sebentar lagi dimulai perencanaannya. Plt. Walikota Bekasi meminta agar persiapan yang lebih baik dilakukan dalam perencanaan anggaran. Sehingga rencana APBD 2013 kota Bekasi lebih proporsional dan lebih baik. Persiapan itu, menurut Plt. Walikota dapat dilakukan dengan persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Musrenbang menjadi sangat penting untuk direncanakan sebaik mungkin. APBD tahun 2012 yang baru disahkan pada akhir bulan Desember 2011 lalu dianggarkan Rp. 2,3 trilyun untuk pembangunan dan belanja daerah. Masih banyak kebutuhan dan harapan masyarakat kota Bekasi yang belum dapat diakomodir. Bahkan Plt. Walikota Bekasi manilai belanja pegawai dalam APBD kota Bekasi 2012 masih terlalu besar. Sebanyak 43% anggaran APBD kota Bekasi dipergunakan untuk membayar gaji pegawai. Disisi lain kinerja pegawai pemkot Bekasi sampai saat ini masih pas-pasan dalam evaluasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hal ini yang membuat Plt. Walikota sering menyinggung kinerja pegawai dan efektifitas kerja. Belum lagi beberapa masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi tentang prioritas anggaran pada belanja yang langsung berhubungan dengan galat hidup masyarakat. "Tolong persiapkan musrenbang tahun 2012 dengan lebih baik lagi. Agar biaya perencanaan RAPBD lebih efektif dan efesien dimanfaatkan.", kata Plt. Walikota. (Don).

MUTASI KEPSEK; SIDANG PTUN DAN PENANGGUHAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat, menginstruksikan Pemerintah Kota Bekasi untuk menangguhkan proses mutasi terhadap 472 tenaga pengajar setempat."Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 02/G/2012/PTUN-BDG tertanggal 12 Januari 2012 tentang dikabulkannya permohonan penundaan para penggugat dari kalangan kepala sekolah dan guru di Kota Bekasi," kata perwakilan kepala sekolah Kota Bekasi Agus Subrata, di Bekasi, Senin. Gugatan ke PTUN dilakukan Agus Subrata, Ety Kusmiati, Haerudin, Edward Nurpatria Krisna, Ratna Rahayu, Sri Susanti, Sofiat, Kurniasih, dan AR. Sudrajat. Menurut dia, pengajuan gugatan itu didaftarkan pihaknya kepada PTUN pada Selasa (3/1) dengan alasan proses mutasi yang dilakukan Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi pada 16 Desember 2011 melanggar Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2010 tentang jabatan fungsional. "Aspek legalitas yang diajukan Disdik masih lemah karena tidak semua kepala sekolah pengganti memenuhi penilaian Calon Kepala Sekolah (CAKEP) sesuai prosedur yang diharuskan," katanya. Belum lagi kejanggalan dalam hal administrasi karena dalam SK yang diterima sejumlah kepala sekolah tidak dicantumkan secara jelas SD baru tempat mereka harus bertugas. "Semua SK bernomor sama dan penempatannya tak jelas, hanya tertulis ditempatkan di sekolah Kota Bekasi," katanya. Menurut Agus, pihaknya akan meneruskan surat rekomendasi itu kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. "Tujuannya agar surat penangguhan ini bisa menjadi perhatian mereka," katanya. Sementara itu, kuasa hukum guru Benny Sondakh mengatakan, surat tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengembalikan para guru ke jabatan asal mereka. "Dengan surat ini para kepala sekolah atau guru yang kemudian terkena mutasi harus ditangguhkan dulu sambil menunggu proses pengadilan bergulir mulai Selasa (17/1), berisi agenda pembahasan gugatan," katanya. Ia mengetakan, pascamutasi tersebut banyak guru yang tidak memiliki aktivitas mengajar akibat tidak ada kejelasan penempatan kerja. Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Encu Hermana mengatakan tindakan yang dilakukan oleh sembilan penggugat tidak prosedural dan tidak memahami sumpah jabatan yang pernah diucapkan saat sumpah jabatan menjadi PNS. "Setiap PNS yang diambil sumpah, dalam sumpah jabatan, siap untuk ditempatkan di mana pun mereka akan ditempatkan dan kalau menurut Perda Nomor 29 tahun 2001 mutasi yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan," katanya. Informasi loain yang berkembang di kantor pemkot Bekasi tentang SK mutasi yang ditangguhkan dengan adanya gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung adalah Plt Walikota Bekasi menolak putusan PTUN. Karena penangguhan tersebut membuat kepala sekolah yang telah dimutasi dapat bekerja ditempat lamanya. Kebenaran informasi ini pun tidak jelas setelah IM telusuri dari pihak-pihak yang berkompeten serta berwenang. Informasi yang jelas datang dari pengacara Plt. Walikota Bekasi yang mengkonfirmasikan kebenaran tanggal sidang perdana gugatan 9 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Sidang perdana gugatan 9 orang PNS akan dilakukan besok Selasa, 17 Januari 2012.", katanya. Noval menjelaskan bahwa kliennya lebih menyukai penuntasan kontra kebijakan Plt. Walikota terkait mutasi melalui jalur hukum. Menurut Noval, penyelesaian kasus tersebut menjadi lebih elegan ketimbang opini dan membawanya ke ranah politik praktis. Noval menjelaskan bahwa sidang perdana gugatan 9 orang PNS kota Bekasi akan dilakukan siang ini di pengadilan PTUN Bandung. Dirinya berharap para penggugat pun sama, memilih jalur hukum ketimbang membawanya ke areal politik praktis. Sebab, menurut Noval, terasa kurang pas kalau kebijakan yang sangat penting itu dibawa ke ranah politik. "Silahkan saja kasus ini dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi. Hanya harus jelas arahnya.", kata pengacara Rahmat Effendi tersebut. Noval menambahkan, jangan sampai persoalan mutasi menjadi bargaining politik murahan nantinya. "Kasihan nantinya kalau ujung-ujungnya kompensasinya Penerimaan Siswa Didik Baru (PSDB).", ujarnya mencoba berkelakar. (dON/aNT).

LANGKAH HUKUIM SIKAPI BANJIR PONDOK LABU

Hingga hari ini, sudah lebih dari 10 bulan rumah warga Jati Pulo, Pondok Labu, Jakarta Selatan, kerap tergenang air akibat gorong-gorong di Kali Krukut. Merasa kondisi mereka tidak dipernah diperhatikan pemerintah, warga memastikan mengambil langkah hukum. Seperti disampaikan Deni Kusumawati, warga yang tergabung dalam Forum Warga Korban Banjir Buatan, hingga hari ini rumah warga masih teredam air banjir dengan ketinggian 60 cm. Karena itu, melalui jaringan advokasi pendamping warga seperti LBH, PBHI Jakarta, dan organisasi lain, mereka sedang menyiapkan langkah hukum. "Jadi harus selalu kerja bakti untuk membersih lumpur dari saluran air agar banjir cepat surut. Tidak ada cara lain lagi, kami harus mengambil langkah hukum," katanya Minggu, 15 Januari 2012. Ditambahkan Deni, banjir yang terakhir ini sudah berlangsung 5 hari, terus menggenangi pemukiman warga di RT 11 RW 3. Saat hujan besar pada Kamis lalu, 5 Januari 2012, banjir besar kembali terjadi dengan ketinggian hingga sepinggang orang dewasa. "Air tidak pernah kering, sudah bersih datang lagi. Rencana pembongkaran gorong-gorong belum maksimal. Tidak dibongkar tapi hanya di buka dan tidak dikeruk. Pekerjaan juga dengan cara manual," katanya. Karena itu, berdasarkan evaluasi warga, disimpulkan bahwa Pemprov DKI Jakarta dianggap telah lamban bertindak menangani masalah ini. Pihak Marinir yang ditudung warga menjadi penyebab banjir karena membuat gorong-gorong di Kali Krukut, juda diminta warga untuk bertanggungjawab sepenuhnya. Warga juga menyesalkan sikap Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur Fauzi Bowo dan Dinas PU, yang mereka simpulkan telah dengan sengaja tidak mengindahkan hasil pertemuan degan Komnas HAM soal penangan banjir Pondok Labu. Janji Pemprov DKI untuk menormalisasi Kali Krukut dengan mengangkat dasar gorong-gorong dan membongkar turap mereka nilai tidak pernah ditepati. Saat melakukan penanaman 20 ribu bibit pohon di sekitar bantaran kali Ciliwung bersama Kopassus pagi ini. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tak berkomentar banyak menanggapi soal ini. Fauzi hanya mengatakan bahwa penyelesaian banjir di pemukiman warga Pondok Labu butuh waktu lama dan tidak bisa serta- merta. Sebelumnya, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI Alfan Baharudin mengatakan pembangunan turap dan pemasangan bronjong tidak menyebabkan penyempitan Kali Krukut. Ia pun menyangkal bahwa itu memicu banjir ketika hujan turun. Dijelaskan Alfan, dari awal tidak ada batas tanah yang jelas antara lokasi markas militer, kali, dan pemukiman warga. Menurutnya, bantaran kali dibangun sebagai area rumah-rumah warga dengan cara menumpuk sampah. (Vie).

TANGGUL CIDURIAN JEBOL, 5 DESA BANJIR

Sedikitnya lima desa terendam banjir akibat jebolnya tanggul sungai Cidurian yang melintas di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu 15 Januari 2012. Ketinggian banjir sampai dengan satu meter. Kelima desa tersebut adalah Desa Pasir Ampo, Koper, Patrasana, Renged, dan Talok. "Yang paling parah Desa Pasir Ampo," kata Sekretaris Camat Kresek, Martono kepada VIVAnews.com Menurut Martono, banjir sudah terjadi sejak kemarin, dan hingga hari ini belum surut. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan yang melanda Tangerang, diperparah dengan jebolnya tanggul. "Kerugian akibat banjir masih kami data. Termasuk kemungkinan adanya korban jiwa," katanya. Saat ini, warga berharap ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, khususnya perahu karet. Itu untuk melakukan infentarisir dampak banjir yang dialami warga. Banjir Tol Merak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang mengerahkan puluhan personil untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Serang. Menyusul penumpukan kendaraan akibat putusnya akses tol Jakarta-Merak di KM 25, setelah meluapnya sungai Ciujung. "Kami akan mengarahkan para pengendara yang ingin menuju ke arah Serang atau Merak melalui jalur biasa, yakni Jalan Raya Serang," kata Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang, Nono Sudarno. Pengalihan lalu lintas ini untuk menghindari penumpukan kendaraan yang lebih parah. "Kita juga berkoordinasi dengn Polres Metro Tangerang," ujarnya. (MIy).

BLHD AKAN INTENSIFKAN PEMERIKSAAN IZIN AMDAL

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Tangerang Selatan, Banten, akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah tempat pembangunan perumahan terkait pemeriksaan kelengkapan dokumen izin lingkungan. Disinyalir, saat ini ada beberapa pengembang perumahan tidak mematuhi peraturan mengenai kelengkapan dokumen izin lingkungan. "Kami sudah agendakan waktunya untuk memeriksa secara langsung mengenai kelengkapan dokumen izin lingkungan dalam pembangunan kawasan hunian perumahan," kata Kepala BLHD Kota Tangsel, Rahmat Salam di Tangerang, Minggu (15/1/2012) kemarin. Rahmat mengatakan, pemeriksaan kelengkapan dokumen izin lingkungan sebagai upaya kepada pengembang perumahan dalam menjaga lingkungan. "Karena skalanya kecil, biasanya pengusaha tidak mengindahkan dokumen lingkungan dan fasilitas umum berbasis lingkungan," katanya. Agenda sidak ini akan dilakukan pada triwulan awal 2012, yaitu pada Januari, Februari dan Maret. Sedangkan tahap kedua akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Adapun data yang pengembang skala kecil dan menengah ini, BLHD telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kecamatan. Dalam sidaknya nanti, BLHD akan memeriksa mengenai kelengkapan dokumen izin lingkungan. Bila luas hunian lebih dari 5 hektare, maka amdalnya yang akan diperiksa. Namun, jika perumahan skala kecil, yang diperiksa adalah UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan), UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan). "Para pengembang kecil ini harus sepakat untuk tidak melakukan pencemaran lingkungan dalam pembangunannya, membuat saluran air akhir hingga sumur resapan," katanya. Kemudian, nantinya kesepakatan tersebut pun akan dituangkan dalam SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan). (kOM).

REVITALISASI SITU, TANGSEL CEGAH BANJIR

Mencegah terjadinya banjir, dua dari sembilan situ yang ada di Tangerang Selatan akan direvitalisasi tahun ini. Situ Ciledug dan Situ Sasak yang berada di Kecamatan Pamulang akan direvitalisasi dengan anggaran Rp 14 miliar oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar Ciliwung-Cisadane. ”Revitalisasi dua situ itu sepenuhnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat,” ujar Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, Judianto, kepada Tempo, Ahad, 15 Januari 2012. Menurut Judianto, selain untuk mencegah terjadinya bencana, di area sekitar daerah resapan air itu nantinya akan disediakan sarana untuk aktivitas warga sekitar. "Program revitalisasi ini akan dilaksanakan pada bulan Juni mendatang,” katanya. Pelaksanaan revitalisasi, kata Judianto, di antaranya pengerukan sedimen lumpur di bawah permukaan air yang diyakini sudah tebal. Juga dinding atau tanggul yang ada akan diturab. Hasil kajian teknis, kata Judianto, mengindikasikan bahwa lahan konservasi itu sangat rawan banjir dan tanggul penahan mudah jebol akibat sudah tak lagi mampu menampung dan menahan debit air. Tak hanya itu, sambung Judianto, nantinya Situ Sasak dan Situ Ciledug juga akan dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan olahraga lari (jogging track). Hal tersebut dilakukan pada Situ Gintung, Ciputat, usai jebol dan menelan korban tewas sekitar 98 warga. Dengan penambahan fasilitas tersebut, Situ Sasak dan Ciledug diharapkan tak hanya berfungsi sebagai daerah resapan air, melainkan bisa menjadi sarana aktivitas bagi seluruh warga di sekitarnya. "Sebenarnya ada tiga situ yang kita ajukan karena mendesak untuk segera dilakukan revitalisasi. Tapi hanya dua yang disetujui. Satunya lagi Situ Parigi di Pondok Aren yang gagal di dalam pengajuan ke pusat," ujarnya. (John).

GALIAN LIAR DI DEPOK GANGGU JALAN

Proyek galian tanah merah di Jalan Siliwangi, Kota Depok, mengakibatkan jalanan becek dan licin sehingga membuat pengendara motor tergelincir dan jatuh. Proyek galian tanah untuk bangunan juga tidak mempunyai izin usaha dari Pemkot Kota Depok. Akibatnya, proyek galian itu disegel Satpol PP. “Kami menyegel lokasi penggalian karena mengganggu ketertiban umum dan tidak mengantongi izin retribusi,” ujar Kasi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Depok Diki Edwin, di Jalan Siliwangi kepada detikcom, Senin (9/1/2012). Dari pantauan detikcom, puluhan meter Jalan Siliwangi tertutup oleh ceceran tanah yang terjatuh dari truk dan terbawa ban truk pengangkut tanah. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak Desember 2011 lalu. “Kami juga belum tahu siapa yang mengerjakan proyek tersebut karena belum ada izin operasi dari Pemkot Kota Depok,” imbuhnya. Satpol PP sudah pernah menghentikan proyek beberapa waktu lalu, namun usaha galian tanah kembali beroperasi. “Pengguna jalan sangat terganggu dengan jalanan yang licin karena tebaran tanah merah liat ini. Dan, di musin panas akan menimbulkan debu," jelas Diki. Pihak Pemkot Depok akan mencari pemilik usaha galian tanah untuk dimintai pertanggungjawaban. Usaha ini melanggar Perda nomor 14 tahun 2001 tentang keterbiban umum dan Perda nomor 3 tahun 2006 tentang restribusi izin usaha. Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP Kota Depok dan Polantas Polresta Depok, Senin (9/1/2012) diterjunkan ke lokasi galian di Jalan Siliwangi untuk menyetop pekerjaan galian dan mengatur lalulintas. Tampak dua unit beko di lokasi untuk menggali tanah disita supaya beko tidak bisa beroperasi. Sementara salah satu warga, Andreas (38), pemilik toko aksesoris kendaraan bermotor di pinggir Jalan Siliwangi, aktivitas galian sangat menggangu usahanya. “Saya usaha aksesoris kendaraan dan pemasangan kaca film mobil. Bila banyak debu kaca film tidak bisa saya pasang. Juga, kalau hujan jalanan licin pelanggan nggak mau mampir karena jalanan kotor,” ujarnya. Hal senada juga diutarakan Ahdat (60), pengrajin sepatu kulit di Jalan Siliwangi, mengatakan, “Wah, sejak ada galian tanah itu usaha saya jadi sepi dan toko saya jadi banyak debu dan becek ketika hujan. Di sini sudah sering terjadi kecelakaan karena jalanan licin.”, katanya. (Det).

NUR MAHMUDI HARAPKAN DIREKSI PDAM ORANG-ORANG PROFESIONAL

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai menyusun tahapan administrasi pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara mandiri. Sebelumnya warga Kota Depok mendapatkan pasokan air dari PDAM Tirta Kahuripan yang dikelola Pemerintah Kabupaten Bogor. “Tahun ini sudah mulai disusun tahapan administrasi untuk mengelola PDAM tersebut. Seluruh teknis, akan dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) Kota Depok,” kata Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, Minggu (15/1). Meskipun sudah terbentuk, kata Nur, pengelolaan PDAM secara mandiri masih harus dilakukan secara bertahap. Salah satu tahapan awal tersebut yaitu dengan menentuka direksi PDAM terlebih dahulu. Nur Mahmudi belum mengetahui secara pasti siapa saja orang-orang yang menduduki posisi dereksi. Namun, ia meyakini dereksi akan diisi oleh orang-orang profesional dan mampu mengembangkan PDAM Kota Depok secara lebih baik. “Saya sendiri belum tahu siapa direksinya, yang pasti profesional,” kata dia. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok telah sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk menetapkan Perda PDAM. Setelah perda ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah membentuk direksi dan struktur organisasi. Untuk sementara, jaringan PDAM akan dapat digunakan 10 tahun ke depan yang menjangkau 45 ribu pelanggan. Selain itu, terdapat 5 ribu pelanggan lainnya dari UPT Air Bersih Kota Depok. Secara terpisah, anggota DPRD Kota Depok Isdiyanti mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) pendirian PDAM dan pedoman tarif air minum tengah digodok secara serius oleh panitia khusus (pansus) PDAM. “Bila Perda pendirian PDAM dan pedoman tarif sudah disahkan tahun 2011 ini, maka tinggal melakukan peralihan. Perlu ada masa peralihan sekitar dua tahun, yang akan disiapkan oleh Pemkot Depok termasuk sumber daya manusia dan fasilitas pendukung,” katanya. Isdiyanti mengatakan, pemenuhan air bersih bagi warga Depok saat ini dilayani PDAM Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor, dan Unit Pengolahan Teknis (UPT) Air Bersih Dinas Tarkim. Padahal berdasarkan Undang-undang no 15 tahun 1999, Depok sudah menjadi kota Madya sejak lebih dari 12 tahun lalu. Namun ada beberapa asset dari pemerintah Kabuapetn Bogor yan belum diserahkan ke kota ini. Menurut Isdiyanti, sedikitnya 65 persen jumlah pelanggan PDAM Tirta Kahuripan adalah warga Kota Depok. Jadi sudah sewajarnya jika Depok menginginkan pengelolaan air bersih ditangani sendiri. “Soal rencana ini, sudah direncanakan sejak tahun 2010 melalui naskah akademis pembangunan PDAM,” kata dia. Menanggapi kurangnya bahan baku PDAM Kota Depok, Isdiyanti mengatakan, bisa saja Kota Depok tetap mempertahankan sumbernya dari Kabupaten Bogor. Selain itu, Depok juga bisa mengambil air dari Sungai Ciliwung. Sementara itu, anggota Pansus asset PDAM Babai Suhaemi mengatakan pengelolaan pdam secara mandiri sangat mendesak. Hal itu karena Pemerintah Kota Depok tidak memiliki kekuatan untuk mengintruksikan kepada pengembang dan industri agar tidak langsung menggunakan air bawah tanah, bila PDAM tetap dikelola oleh Pemerintah kabupaten Bogor. “Usaha mendorong agar Pemkot Depok dapat mengelola PDAM, bukan ditinjau dari soal keuntungan tapi lebih pada persoalan lingkungan. Karena, dari laporan Badan Lingkungan Hidup ada kadar air bawah tanah di Kota Depok tidak layak minum,” ujarnya. (pRA).

KEMACETAN DI KOTA BEKASI?

Setiap saya berpergian kemana pun itu, entah jauh atau bahkan dekat, satu hal yang hampir pasti selalu terjadi yaitu kemacetan. Itu pula yang dirasakan masyarakat bekasi lainnya, khususnya bagi mereka yang secara rutin menempuh jarak bekasi – Jakarta. Ini dikarenakan kegiatan ekonomi dan industri yang hampir non-stop perputarannya di kota ini. Hal tersebut tentu mengganggu efektivitas waktu dan berakibat keterlambatan bagi para pegawai maupun para pelajar. Disisi lain, kontribusi terhadap pendapatan daerah, keberadaan kawasan-kawasan industri di kota ini mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonominya, dengan menempatkan industri pengolahan sebagai yang utama, diikuti sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran. Hal yang terbaik untuk mengatasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota bekasi untuk menertibkan masyarakatnya. Tetapi bukan berarti pemerintah bekerja sendiri untuk mengatasinya, ini tentu membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat untuk menyelesaikan masalah kemacetan ini Kota bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa barat, Indonesia. Kota ini berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini kota Bekasi berkembang menjadi kawasan sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban. Titik-titik rawan macet yaitu mulai dari perbatasan Jakarta menuju Bekasi kota, seperti di simpang Harapan Indah, simpang Pondok Ungu, simpang Alexindo, depan Stasiun Kranji, simpang Bulan-bulan, depan Pasar Baru Bekasi, simpang SMPN2, simpang Bulak Kapal, simpang Sumber Artha, simpang Metropolitan Mall, simpang Tol Bekasi Timur, simpang Galaxy, dan simpang Ahmad Yani-Pemkot Bekasi. Faktor kemacetan antara lain seperti sempitnya ruas jalan, volume kendaraan yang tinggi, dan perilaku tidak disiplin para pengemudi angkot yang kerap ngetem dipinggir jalan. Dishub Kota Bekasi sudah menyiapkan rambu-rambu portable yang bekerjasama dengan petugas Polantas Polrestro Bekasi untuk mengurai kemacetan. Selain itu, setiap jalan-jalan umum yang kerap juga menimbulkan kemacetan, diatur oleh warga sekitar atau sering disebut dengan “polisi cepe” atau “pak ogah” agar tidak terjadi kemacetan. Sedangkan di beberapa persimpangan jalan raya biasanya dikerahkan polentas dan mitra polantas yang merupakan warga sekitar yang turut membantu polantas dalam mengatur lalu lintas. Bagi para pengguna jalan, sebaiknya mencari jalan atau rute alternatif jika tidak ingin terjebak dibeberapa titik kemacetan tersebut. Dan pemerintah diharapkan untuk bisa lebih tegas menangani perilaku pengguna jalan yang membahayakan orang lain, baik itu para sopir angkot, pengendara sepeda motor, atau pegguna jalan lainnya. (far).

BURUH BATAL BLOKIR KAWASAN INDUSTRI

Serikat buruh yang bergabung dalam Buruh Bekasi Bergerak, membatalkan rencana mereka memblokade kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pembatalan itu karena Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi setuju mencabut gugatan mereka atas SK Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi 2012. Kesepakatan pembatalan rencana unjuk rasa buruh itu dihasilkan dalam pertemuan perwakilan serikat buruh dan serikat pekerja, yakni dari SPSI, FSPMI, GSPMII, SPN, dan FSBDSI, dengan Apindo Kabupaten Bekasi di Jakarta, Minggu (15/1/2012) malam. Adapun aksi Buruh Bekasi Bergerak direncanakan akan dimulai Senin (16/1/2012) sampai Kamis (19/1/2012) di beberapa kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Aksi tersebut merupakan perlawanan pihak buruh terhadap gugatan Apindo Kabupaten Bekasi atas SK Gubernur Jawa Barat tentang UMK Kabupaten Bekasi 2012 itu. "Kami bersepakat untuk mengadakan penyelesaian di luar pengadilan," kata Sutomo, Ketua DPK Apindo Kabupaten Bekasi. Secara terpisah, Ketua DPC SPSI Bekasi R Abdullah menyatakan, Apindo memiliki hak untuk menggugat SK Gubernur Jawa Barat, dan sebaliknya, serikat buruh dan serikat pekerja juga memiliki hak menyampaikan pendapat di muka umum. "Kami sepakat untuk mendahulukan kewajiban masing-masing pihak dan kepentingan masyarakat umum sehingga kami dari serikat buruh dan serikat pekerja membatalkan rencana unjuk rasa dan Apindo akan mencabut gugatannya di PTUN Bandung hari Kamis nanti," kata Abdullah. Imbauan agar buruh dan pekerja tidak menggelar unjuk rasa pada Senin (16/1/2012) disampaikan Bupati Bekasi Sa'duddin di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Minggu siang. Menurut Sa'duddin, unjuk rasa buruh akan berdampak terganggunya lalu lintas dan kegiatan perekonomian, terutama di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, Rabu (11/1/2012), ribuan buruh dan pekerja di Kabupaten Bekasi menggelar unjuk rasa di kawasan industri MM2100, Cikarang Barat. Aksi buruh di dalam kawasan industri itu mengakibatkan transportasi dan aktivitas pabrik di kawasan industri nyaris lumpuh serta terganggunya kelancaran arus lalu lintas sampai ke ruas jalan tol Jakarta Cikampek. (kps).