ATASI DEFISIT ANGGARAN, PEMUTUSAN KONTRAK DAN PEMANGKASAN ANGGARAN

Pemutusan kontrak kerja dan pemangkasan anggaran harus dilakukan untuk atasi defisit anggaran pembangunan dan belanja daerah (APBD) 2010. kebijakan berani itu menjadi pilihan yang paling memungkinkan agar pembangunan tetap berjalan. Defisit anggaran yang terjadi akibat dari terlalu optimisnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bekasi dalam memahami lahirnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Desakkan agar undang-undang tersebut segera di break down menunjukkan BAPPEDA Kota Bekasi salah dalam membuat asumsi anggaran tahun 2010.

Kepala sub Bagian Bina Pembangunan, Sri Elly Susilawati, Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang), Sekretariat Daerah (setda) Kota Bekasi mengatakan bahwa pemkot Bekasi membutuhkan keberanian untuk melakukan pemangkasan anggaran dan pemutusan kontrak kerja agar pembangunan kota Bekasi dapat tetap berjalan serta tidak terlalu terganggu defisit anggaran tahun 2010, 27/7. Diterangkannya, kondisi defisit akibat banyaknya kesalahan pada asumsi anggaran sehingga membutuhkan revisi dan koreksi mata anggaran APBD tahun 2010.

Ditempat terpisah, Anim Imanudin dan Enie Widiastuti dari komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)membenarkan apa yang disampaikan Elly, 28/7. Secara gamblang Anim menyampaikan terjadinya ketertinggalan dalam hal pecapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) per Mei yang baru mencapai 45,45% dari seharusnya 61%. Ketertinggalan itu bila dipersentasikan besarnya mencapai 15% atau bila dinominalkan besarnya mencapai Rp. 258 milyar. Salah satu penyebabnya adalah belum dimasukkannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam asumsi anggaran 2010.

Dari hasil evaluasi diketahui telah terjadi defisit anggaran yang besarnya mencapai Rp. 184 milyar. Adanya target pendapatan yang tidak terealisasi tentunya juga menyebabkan APBD 2010 sangat tidak mendukung perimbangan keuangan daerah pemkot Bekasi. Piutang yang sudah ditargetkan akan adanya pembayaran piutang sebesar Rp. 15 milyar, ternyata meleset dari rencana yang sudah ada. Selain itu juga terjadi kesalahan transfer dari pemprov Jawa Barat sebesar Rp. 149,3 milyar menyebabkan proses administrasi keuangan pemda terpengaruh.

Sehingga solusi terbaik dari situasi tersebut adalah revisi APBD tahun 2010. Selain itu untuk menyikapi defisit anggaran yang besar, Anim menyatakan, pemkot Bekasi harus berani melakukan pemangkasan anggaran dan meminimalisir pemborosan. Pemotongan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai kebijakan keuangan daerah tentunya membutuhkan perhitungan agar tidak mengacaukan pelaksanaan pembangunan daerah. "Misalnya Pemkot Bekasi harus benar-benar cermat dengan pemangkasan anggaran. Tentunya belem akan diketahui SKPD mana saja yang akan dipangkas anggarannya." katanya.

Enie pun sependapat dengan Anim dan Elly. Hanya Enie berharappemangkasan yang akan dilakukan tidak pada program-program pembangunan yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung seperti pembangunan Mandi-Cuci-Kakus (MCK) pembuatan jembatan, sekolah, kesehatan. Program-program tersebut memang nilainya kecil, dibawah Rp. 100 juta. "Apa jadinya kalau proyek-proyek yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat di potong? Lebih naik biaya kegiatan ceremonial, kajian yang belum prioritas dan biaya tak langsung lainnya yang dipangkas." Kata Anggota fraksi PDI-P DPRD Kota Bekasi dari Bekasi Utara itu menambahkan dengan masukannya. Don.

KESALAHAN KOLEKTIF DALAM PENYELESAIAN MASALAH MENJADI SUAP BPK JAWA BARAT, KPK?

Perkembangan pemeriksaan para pejabat pemerintah Kota (pemkot) Bekasi terkait suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat memasuki babak baru. Ditetapkannya 3 pejabat Pemkot Bekasi dan 2 pejabat BPK merupakan hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tersebut. Pemeriksaan pejabat pemkot Bekasi yang masih terus dilakukan hanya untuk melengkapi kesaksian terhadap 3 tersangka dari pemkot Bekasi.

Informasi yang kami terima dari beberapa sumber yang diperiksa, dan informasinya sebentar lagi sudah P-21. Berkas perkara tersebut yang akan diserahkan telah dianggap lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Salah sumber menyampaikan agar pemberitaan dan publik tidak lagi menduga-duga atau membuat opini terlalu jauh tentang kasus tersebut.

Rodimpu Tambunan dari Government Against Reform Indonesia (GARI) saat ditemui di kantornya mempertanyakan kerja KPK yang menurutnya tidak segera membuat keterangan pers agar tidak timbul teka-teki di masyarakat. Dirinya tidak paham dengan penetapan sekretaris daerah (Sekda) kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi, yang saat kejadian sedang menjalankan umroh ke tanah suci. Menurutnya KPK tidak transparan karena ketidakjelasan penetapan itu tanpa ada keterangan bentuk penyimpangan yang dilakukan Sekda Kota Bekasi.

Hal ini menyebabkan banyak orang menduga-duga modus penyuapan yang terjadi, sehingga tidak terjadi opini-opini yang tidak benar dilingkungan masyarakat dan birokrasi. GARI meminta KPK untuk segera menjelaskan ke publik agar informasi yang disampaikan tidak simpang-siur. "Masyarakat Bekasi menunggu keterangan jelas tentang penahanan 3 pejabat pemkot, tidak seperti yang diakui pemkot bahwa surat pemberitahuan pada institusi saja mereka tidak terima." imbuhnya.

Sebenarnya menurut Tambunan sudah terjadi kesalahan kolektif dalam kebijakan tindaklanjut menyikapi hasil audit. Agar menjadi issue, kasus tersebut dibuat opini-opini tertentu akibat minimnya penjelasan oleh KPK. Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) yang sempat diduga menjadi latar belakang banyak orang menyimpulkan sebagai tempat menyiasati suap BPK Jawa Barat, pada perkembangannya justeru hanya bagian dari proses yang lain setelah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak diperiksa.

Kesimpulan sendiri lahir setelah KPK memanggil beberapa pejabat yang kebetulan pengurus KONI. Dalam perjalanannya justeru kepa dan sekretaris SKPD yang banyak diperiksa KPK. Akhirnya issue berubah sesuai dengan perjalanan pemeriksaan yang dilakukan. "Padahal ini kasus hukum. Temuannya jelas berupa uang Rp. 200 juta. Dengan proses pemeriksaan sedemikian lama seharusnya KPK segera memberi pernyataannya. Mulai dari dugaan suap untuk dapat WTP, sampai kaitan suap itu dengan penahanan sekda Kota Bekasi. Pemkot jadi sepi, karena banyak yang takut dan bingung ending kasus ini." tegas Rodimpu yang pernah juga menjadi wartawan beberapa media di Kota Bekasi. Don.

PENINJAUAN PERSETUJUAN NILAI PENGHAPUSAN ASET PASAR BARU

Kunjungan kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi ke Dinas Perekonomian rakyat (Dispera) Kota Bekasi diperoleh beberapa rekomendasi terkait penghapusan aset pasar proyek Bekasi, 29/7. Penghapusan aset yang telah mendapatkan persetujuan Panitia khusus (pansus) 2 untuk dilaksanakan dengan taksiran nilai aset pasar baru senilai Rp. 1,7 milyar harus dikoreksi karena adanya penyusutan aset. Disampaikan Helfiana kasubag aset Dinas Pendapatan, pengelolaan Aset dan Kekayaan daerah (DPPKAD) tentang konsdisi terakhir aset pasar proyek Bekasi yang mengalami penyusutan.

Hal ini tentunya berpengaruh pada rencana pelaksanaan penghapusan aset pasar proyek Bekasi yang sudah banyak ditunggu para pedagang pasar yang saat ini berada di penampungan sementara. Dilaporkan kan aset-aset itu dalam kondisi terakhir yang ada dalam inventaris yang terdata di DPPKAD. Eskalator, rolling door dan aset lain yang kondisinya rusak dimintakan pertimbangannya guna koreksi dalam penetapan perkiraan nilai penghapusan aset yang akan dilakukan.

Agus Rohadi dari Fraksi Amanat Persatuan (F-AP) menjawab keluhan dari dinas terkait dengan menjadikannya sebagai catatan untuk adanya pertimbangan untuk dibicarakan lagi. Kemungkinan untuk ditinjau lagi rekomendasi pansus tentang nilai aset mengingat kondisi aset seperti yang dilaporkan. Kunjungan kerja yang dilakukan bersama antara DPPKAD, Dispera, dishub dan Komisi B ini sangat berharga untuk dijadikan pertimbangan melakukan peninjauan nilai aset yang sebelumnya ditetapkan Rp. 1,7 milyar.

Selain Agus Rohadi, kegiatan kunker ini dihadiri hampir semua anggota komisi B DPRD Kota Bekasi. Mereka adalah yang hadir Lisbet Monliner, Ronny Hermawan yang juga ketua Komisi B, Mulyanto, Eliaser Yentji Sunur, M. Dian sekretaris Komisi B, Bali Pranowo, Rinto, Sugiarto dan Sudirman Miman. Dari dinas tekhnis terkait yang terlibat diantaranya Eddy Prihadi Kepala Dispera, Agus Dharma kepala dinas perhubungan dan Helfiana yang mewakili DPPKAD.

Saat dikonfirmasi pada ketua komisi B, Ronny Hermawan, peninjauan atas nilai aset yang sudah ditetapkan tersebut sangat bergantung pada kebijakan dinas terkait. Pertimbangan warga pasar yang berharapat dapat segera dilakukan revitalisasi pasar, nantinya juga akan dijadikan sebagai pertimbangan dalam peninjauan kebijakan yang akan dibuat. "Komisi B sepakat, DPPKAD untuk membuat surat resmi terkait kondisi aset yang ada untuk dijadikan pertimbangan peninjauan." katanya. Don.

PPDB ONLINE 2010 DINYATAKAN BERHASIL

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online dinyatakan berhasil oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sardi Effendi S. Pd., saat ditemui di depan ruang komisi D DPRD Kota Bekasi. Penilaian ini ia simpulkan dari proses pelaksanaan yang sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk tekhnis (juknis) pelaksanaan PPDB online tahun 2010. Sehingga dirinya menilai apa yang disampaikan pimpinan DPRD Kota Bekasi sangat berlebihan mengingat alasan akan merekomendasi pergantian kepala dinas pendidikan (disdik) kota Bekasi, Kodrato, mengandung muatan tertentu.

Kepentingan politik tertentu ditengarai menjadi muatan disampaikannya statemen yang isinya merekomendasikan Kodrato untuk diganti. Sardi mempertanyakan adanya desakkan agar Kodrato mundur. "Ada apa sebenarnya sampai pimpinan merekomendasikan kepala dinas untuk diganti?". katanya.

Sardi melihat usulan penambahan rombongan belajar (rombel) justru akan merusak sistem PPDB online yang diterapkan disdik. selain itu pelanggaran juklak dan juknis dengan memaksakan rombel pada akhirnya akan membuat PPDB online tidak ada artinya lagi untuk diterapkan. Tidak ada pengaruhnya lagi nem dan prasyarat-prasyarat kompetensi dalam PPDB online.

Dalam evaluasi di internal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), PPDB online tahun 2010 merupakan keberhasilan dan prestasi yang dibuat dinas pendidikan Kota Bekasi. Adanya perintah dari ketua Fraksi PKS untuk mendukung kepala dinas dari tuduhan-tuduhan sepihak yang berkembang. "Alasan ketidakhadiran Kepala dinas atas undangan pimpinan DPRD sebagai landasan memberi rekomendasi menurut saya tidak pas. Pimpinan pasti tahu yang bersangkutan pada waktu yang sama sedang diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." imbuhnya. (Don).

MASYARAKAT DIMINTA SABAR TUNGGU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN

Warga masyarakat kota Bekasi diminta bersabar untuk menunggu pelaksanaan pekerjaan jalan di Kota bekasi. Hal ini disampaikan Sudirman Miman, anggota Dewan perwakilan Rakyat daerah (dprd) Kota Bekasi, pada wartawan saat ditanyakan banyaknya keluhan dari warga masyarakat terkait belum dilaksanakannya pekerjaan jalan, 27/7. Usai menemui ketua DPRD, Azhar Laena, sudirman meminta masyarakat bersabar karena kemungkinan proses administrasi keuangan para pelaksana belum selesai.

Sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Tata Air (BIMarta) Kota Bekasi bahwa salah satu faktor belum dilaksanakan karena faktor cuaca tidak mendukung pelaksanaan. cuaca yang tidak pas untuk melakukan pekerjaan jalan karena akan berpengaruh secara tekhnis di lapangan. Pengaruh itu sangat terasa pada pekerjaan jalan beton dikarenakan dalam pelaksanaannya dibutuhkan persiapan yang mendukung kegiatan pekerjaan agar hasil terbaik yang diharapkan. Hanya saja beberapa anggota masyarakat yang sempat datang dan juga DPRD Kota Bekasi melihat jawaban itu hanya klise dan alasan yang dibuat.

Sudirman sendiri melihat realitas banyaknya pekerjaan belum dilakukan banyak disebabkan karena ketidak siapan pengusaha dalam hal keuangan. semua masih sangat bergantung pada kredit bank. Dan proses itu memakan waktu cukup lama, sehingga memakan waktu untuk dapat direalisasikan pekerjaan jalan seperti yang diharapkan masyarakat. seperti yang diutarakannya, bahwa surat perintah kerja (SPK) sudah ada di pelaksana. Proses selakjutnya adalah tanggungjawab para pelaksana yang telah menang tender untuk melaksanakannya.

Sudirman memberi contoh beberapa pekerjaan di dinas Bimarta sudah dilakukan pelkaksana. Tinggal bagaimana pengawasan yang dilakukan mulai dari lingkungan sekitar sampai pengawas dinas. Dalam pengawasan ini buklan monopoli dinas lagi untuk pelaksanaannya, karena kualitas yang terbaik yang diharapkan semua pihak butuh kerja pengawasan langsung. Dia menyarankan pada warga yang datang ke DPRD untuk mempertanyakan sebab banyaknya pekerjaan jalan di lingkungan sekitar mereka belum dikerjakan langsung ke dinas tekhnis terkait. "atau beri kesempatan para pengusaha untuk mengurus administrasi bank agar modal mereka keluar. saya taksir baru bulan Agustus pekerjaan akan mereka lakukan." kata Sudirman yang juga ketua fraksi PDI-P Kota Bekasi. (Don).

PDAM LAKUKAN PENYESUAIAN TARIF DASAR AIR BERSIH

Dengan menimbang kondisi kesehatan perusahaan dan keberadaan surat keputusan terkait tarif air bersih Perusahaan daerah Air Minum Daerah (PDAM) Bekasi malakukan pers conference penyesuaian tarif dasar air bersih bertempat di RM. Pajajaran, 27/7. Direktur Utama PDAM Bekasi, Wahyu Prihantono, bersama tim penyesuaian tarif menyampaikan kenaikan tarif dasar air bersih per Agustus 2010. kenaikan tersebut merupakan penyesuaian tarif dasar air bersih tahun 2010.

Penyesuaian tarif ini merupakan bagian dari kepurtusan bersama walikota dan Bupati bekasi. Semua telah tertuang dalam perda nomor 1 tahun 2006 dan nomor 03 tahun 2006 tentang penentuan tarif dasar air bersih. Pada penyesuaian tarif dasar air bersih tahun 2010, kenaikan tarif ditetapkan 15% dari sebelumnya Rp 1.852 menjadi Rp. 2130 per meter kibik. secara rinci untuk tarif pelanggan sosial yang sebelumnya Rp. 1.190 menjadi Rp. 1.369, pelanggan Rumah tangga 1 sebelumnya Rp. 1.557 naik menjadi Rp 1.825, Non niaga kenaikannya sama denganrumah tangga 1, Niaga sebelumnya 3.459 menjadi Rp. 3.955, dan industri sebelumnya rp 4.761 naik menjadi Rp. 5.475 per meter kibik.

Namun wahyu prihantono membantah bahwa kenaikan tarif ini berkaitan dengan terjadinya kenaikan Tarif Dasar Listrik yang baru saja diberlakukan. keputusan penyesuaian tarif dasar ini sudah ada ketika PDAM Bekasi membuat business plan (rencana bisnis) dengan target waktu perjalanan 1 tahun. Bahkan menurut wahyu, penyesuaian tarif seharusnya dilakukan setiap tahun. PDAM Bekasi, diakui, memanfaatkan kesempatan ini sebelum batas akhir kesepakatan (per 1 Januari 2011).

Sehingga apa yang dilakukan juga dapat diartikan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada. Dan penyesuaian ini dilakukanhanya untuk mengimbangi laju inflasi yang berlangsung. Karena dengan penyesuaian tarif saja tetap tidak akan menyehatkan PDAM dikarenakan kebutuhan tekhnis produksi dan pemeliharaan sama dengan tarif yang disesuaikan.

Oleh sebab itu tetap dibutuhkan perhatian pemerintah untuk dapat membantu PDAM Bekasi agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Bekasi. seperti diketahui sebagai perusahaan yang diminta menyediakan kebutuhan pokok air bersih, pdAm tidak mendapatkan perlakuan khusus apapun dari pemerintah. PDAM Bekasi menggunakan pompa yang membutuhkan listrik untuk mengoperasionalkan. Tentunya ada pengaruh besar yang sama dengan kenaikan TDL sbesar 18% yang pastinya berpengaruh.

Dalam pres conference tersebut disampaikan, bahwa PDAM Bekasi memiliki tarif termurah diantara PDAM di wilayah jabotabek. saat ini pelanggan PDAM Bekasi memiliki 143 ribu pelanggan. Sedangkan jaringan pipa PDAM yang ada sudah berusia 29 tahun. Pada kegiatan sweeping sambungan liar tahun 2010, didapati 350 lebih terjadi pencurian air dengan sambungan liar.

Bulan Agustus sampai September dijadikan Bulan promosi oleh PDAM Bekasi. Selain HUT Kabupaten Bekasi dan HUT RI, pada 29 September nanti PDAM Bekasi juga akan melaksanakan HUT. Pada bulan promosi, pelanggan yang sudah diputus dan pelanggan baru akan mendapatkan diskon. Don

SITE PLAN GANDA, TANAH PINDAH TANGAN

Kasus double site plan berbuntut panjang dan menuai banyak pertanyaan dikalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Suasana tegang usai rapat pemanggilan ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Rahmat Effendi, oleh komisi B DPRD Kota Bekasi, 26/7. Ada keinginan besar dari beberapa anggota DPRD Kota Bekasi untuk mengungkap secara jelas kasus site plan ganda tersebut.

Mahasiswa dan perwakilan masyarakat pun sempat datang dan menunggu ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena, untuk memintanya memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memiliki kaitan dengan hal tersebut. Ada indikasi penggelapan kasus, sehingga saat usai acara Rapat pemanggilan ketua TKPRD itu mengerucut pada dua kasus. Pertama terkait site plan ganda dan kedua persoalan rumah ketua DPRD yang berubah status menjadi rumah eks ketua DPRD.

Entah dinas terkait memang tidak menyadari persoalan tersebut sebagai persoalan berbahaya atau mereka memang sudah melakukan kesalahan. Dikatakan Ronny Hermawan, ketua Komisi B, soal keganjilan keberadaan site plan ganda. Ronny meminta pihak terkait bertanggungjawab atas terjadinya kebijakan yang salah dan berakibat saling gugat antara pengembang.

Ronny secara spesifik meminta pertanggungjawaban TKPRD atas munculnya site plan ganda. Komisi B merekomendasikan beberapa hal penting terkait kasus ini. Salah satunya adalah meminta keterangan, sebagai lanjutan, instansi terkait menyangkut lahirnya site plan ganda. Perkembangan kasus sendiri terjadi setelah PT. Taman Puri Indah (TPI) mengadukan tentang hak mereka yang hilang dengan adanya site plan dilahan yang sama diakui milik PT. Puri Asih Sejahtera (PAS).

Ditempat terpisah Mulyanto, anggota DPRD fraksi Demokrat, menyatakan bahwa telah terjadinya perubahan yang sub-stansial dari persoalan site plan ganda. Anggota komisi B itu juga meminta DPRD menuntaskan kasus tersebut. Eksekutif yang melakukan pembuatan dan mengeluarkan kebijakan site plan harus dimintai pertanggungjawabkan. Pada surat nomor 150-151 peta rincian siteplan milik PT. PAS harus diteliti ulang.

Hal perubahan keberadaan Rumah ketua DPRD menjadi rumah eks Ketua DPRD, Mulyanto meminta pihak yang berwenang melihat dan membuka warkah (asal-usul tanah) untuk melakukan tugasnya segera. Dalam hal ini Kepala kejaksaan dan kepala kepolisian untuk melakukan pelaksanaan sesuai rekomendasi DPRD Kota Bekasi agar kasus ini memiliki kepastian hukum. Perlu political will penegak hukum agar kasus ini tidak berlarut-larut dan menguntungkan pihak tertentu.

Surat rekomendasi bernomor 170/ 1375/ setwan/ VII/ 2010 secara jelas meminta juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kota Bekasi. Menurut mulyanto, telah terjadi pelanggaran PP 31 tahun 2005 tentang rumah negara dan kepmendagri nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. " Seharusnya itu rumah Ketua DPRD dan bukan rumah Eks. ketua DPRD." katanya.

WAKIL WALIKOTA MINTA PNS TIDAK SEENAKNYA

Saat kondisi pemerintahan terguncang kasus suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, Wakil Walikota Bekasi H. Rahmat Effendi melihat banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurun loyalitasnya. Hal ini disampaikan Rahmat saat memberikan amanat pada apel senin pagi di plaza Patriot Pemkot Bekasi. Banyak penurunan kualitas kerja yang membuktikan PNS tidak loyal pada bangsa dan negara.

Seharusnya, menurut Rahmat, pegawai tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tanggungjawab yang diembannya. Sebagai pimpinan daerah, bersama H. Mochtar Mohamad, dirinya merasa sedih dengan realitas yang menghinggapi pemerintah kota Bekasi mulai dari kelurahan sampai pemkot. Banyak pegawai pulang sebelum waktunya dan mengabaikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas.

Disisi lain, banyak juga pejabat yang mangkir dari pekerjaannya karena alasan dinas luar. Padahal mereka tidak ada nota dinas baik dari walikota, wakil maupun sekretaris daerah. seharusnya yang seperti itu dihindari karena dapat mengakibatkan inefisiensi dalam pelaksanaan pembangunan.

Rahmat melihat tidak ada rasa prihatin dari para pejabat di lingkungan pemkot Bekasi selama ini. Kondisi keuangan yang minus justru banyak melakukan pemborosan dalam pembiayaan. Seharusnya anggaran biaya tidak langsung dikoreksi ulang. "Kalau perlu anggaran pembelian pulpen dikurangi hanya 2 saja." katanya.

FKMT DIMINTA BANTU PEMERINTAH KOTA BEKASI

Acara pengukuhan pengurus Forum Komunikasi Majelis Ta'lim (FKMT) Kota Bekasi yang dimeriahkan orker Gambus Al-Manar dihadiri ribuan anggota majelis Ta'lim se-Kota Bekasi, 25/7. Selain pengukuhan, kegiatan massif FKMT ini digunakan untuk komunikasi ustadzah, ulama dan pimpinan daerah Kota Bekasi dalam memasuki bulan suci Ramadhan. Terlihat hadir dalam acara ini Bapak Wakil Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, Ibu Gunarti Rahmat Effendi, KH. Abdurrahman Madinah, KH. Zamaksari Abdul Majid SH., H. Abdul Jamil, pengurus majelis Ta'lim tingkat Kelurahan dan kecamatan dan tokoh masyarakat lainnya.

Diawali dengan menyanyikan lagu Mars FKMT, dibuka dengan kalam Ilahi, acara tabligh akbar ini berjalan dengan semarak dan hikmat. Pengukuhan FKMT yang dilakukan bertepatan dibulan Sa'ban ini dijadikan momentum kebangkitan majelis ta'lim untuk ib'da bi nafsih, memulai dari diri sendiri, membenahi lingkungan sekitar untuk membangun kota Bekasi. Sambutan yang tegas dan gamblang disampaikan oleh ketua FKMT, Hj. Tamimah Herawati S. Ag., M. Pd., bahwa FKMT berjuang dalam masyarakat dan tidak berafiliasi dengan organisasi partai politik manapun.

Pada sambutan pimpinan daerah, Rahmat Effendi juga menegaskan, peran dan fungsi majelis ta'lim seharusnya juga membantu masyarakat secara keseluruhan agar visi dan misi membangun kota Bekasi dapat menjadi ruh yang dipahami masyarakat sehingga harapat menjadikan kota Bekasi lebih baik dapat terealisasi. Rahmat berteima kasih dan mengucapkan selamat pada seluruh anggota FKMT yang dengan peran dan fungsinya sebagai organisasi kemasyarakatan akan membantu pemerintah Kota Bekasi. Dirinya mengajak seluruh anggota majelis ta'lim untuk mempertahankan supremasi Adipura, agar piala tersebut dapat dikukuhkan sebagai piala bidang lingkungan hidup yang dipertahankan diwaktu yang akan datang.

Saat menanyakan manfaat ber-FKMT, Rahmat mengajak dialog dalam acara itu, disampaikannya keinginan berorganisasi dalam majelis untuk memajukan pemikiran dam membangun keberdayaan masyarakat guna membangun Kota Bekasi tercinta. Ia mengingatkan tentang kebenaran yang sedikit untuk kebaikan masyarakat dapat dilakukan dengan dakwah yang dilakukan majelis ta'lim. "Pemerintah memang punya kepentingan, karena ada harapan yang diemban. Harapan itu bentuknya Visi dan Misi Pementah daerah Kota Bekasi, Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan." pungkasnya.

Wakil Walikota Bekasi itu mengingatkan agar seluruh kader FKMT memahami dan meresapi Visi dan Misi Kota Bekasi agar menjadi bagian perjuangan dakwah di masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan paham dan dapat dengah kesadaran untuk bersama-sama, bahu-membahu membangun kota Bekasi. Dirinya menyayangkan dengan mengatakan, "Jarang ada aparatur pemerintahan tingkat kelurahan dan kecamatan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan organisasi-organisasi dakwah untuk mengembangkan kebersamaan dalam menyukseskan visi serta misi Kota Bekasi." yang disambut aplaus seluruh anggota majelis ta'lim perempuan itu dengan tepuk tangan.

Pada pesan akhirnya wakil walikota Bekasi meyakinkan bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak, baik itu hak pelayanan dan pendidikan misalnya, memerlukan perjuangan keras seluruh anggota FKMT. Oleh sebab itu berbagai kegiatan yang dilakukan dapat bermitra dengan pemerintah, tetapi tidak dengan intervensi dalam praktiknya. "Mari kita mulai dari lingkungan terkecil utnuk merealisasikan Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan." Katanya menutup sambutan. Don.