JALAN DEPAN GIANT PONDOK GEDE DIGENANGI AIR 30 CM

Jalan Jati Waringin dari arah pasar Pondok Gede terlihat agak tersendat pada pukul 20.30 WIB (11/2). Ada 2 kendaraan mogok disaat hujan turun deras sejak sore hari. Jalan sepanjang lebih dari 100 meter digenangi air setinggi 35 cm lebih. Satu sedan dan satu angkot mogok ditengah jalan karena tak mampu bergerak di tengah genangan air 35 cm serta berjalan terlalu lambat. Banjir Besar ini tepat berada di depan pusat perbelanjaan Giant Pondok Gede. Banyak kendaraan roda 2 memilih untuk menepikan kendaraannya karena kondisi jalan tidak memungkinkan untuk dilewati. Bukan hanya mogoknya kendaraan, tetapi memang genangan air sangat menghambat laju kendaraan dua arah tersebut. Selain di Jalan Jati waringin kondisi serupa di jalan Pondok Gede arah Lubang Buaya tepatnya depan perumahan Pegawai Departemen Keuangan. Dua arah jalan juga lajunya terhambat akibat derasnya air yang mengalir dari arah tanjakan Pondok Gede Plaza. Kemungkinan tidak berfungsi dengan baiknya drainase di sekitar tepian jalan depan Hypermart Bekasi. selain itu kemungkinan penuhnya Kali Sunter sekitar pintu masuk perumahan Elok mengakibatkan air menggenang di jalan. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

ROSIHAN ANWAR: MEMANG POLITIS PROGRAM PEMERINTAHAN M2R

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA

Drs. H. Rosihan Anwar, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, mengakui bahwa program pendidikan dan kesehatan memang politis. "Ya karena M2R dalam kampanyenya memang ingin berkepentingan mewujudkan peningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan dimasyarakat," katanya saat ditemui di DPRD Kota Bekasi (10/8). Menurutnya tidak salah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan yang kini dilaksana tugaskan pada Dr. H. Rahmat Effendi, Plt. Walikota Bekasi. Semua berjalan dengan baik-baik saja dan bisa dirasakan oleh masyarakat manfaat program yang dilakukan. "Semua dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang terbaik dan kesehatan yang unggul bagi masyarakat kota Bekasi," tambahnya. Hanya saja dalam perjalanannya ada item-item yang sudah ada dalam Rencana Jangka Panjang baik itu bangunan sekolah, fasilitas umum berupa jalan dan lainnya ada yang belum dilakukan. Lalu sudah ada mata anggaran-mata anggaran diluar dari kerangka acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008-2013. Itu yang menurut Rosihan Anwar lebih relevan dalam melihat apa yang dilakukan pemerintah kota Bekasi dalam mengejawantahkan visi-misi Kota Bekasi, Bekasi Cerdas-Sehat dan Ihsan. "Kalau yang diberi tanda petik kata gratis, menurut saya itu dalam rangka realisasi visi-misi, pendekatan yang dilakukan demikian," katanya. Menurut Rosihan, pemerintah kota Bekasi dengan programnya coba untuk melakukan dan mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga memberi kemudahan akses pendidikan. "Tentunya tidak hanya pendidikan gratis saja, suprastruktur pendidikan juga ditingkatkan dalam pelaksanaan program," katanya sebagai anggota Fraksi Golkar yang mendukung penuh program pemkot Bekasi. Kalau dirasa kurang dalam pelaksanaan program kesehatan, pemerintah kota Bekasi tentu akan melakukan evaluasi dengan melihat kembali RPJMD. "Persoalan SILPA anggaran sebesar Rp. 240-250 milyar memang perlu dipikirkan," kata H. Rosihan yang masih melihat biasa-biasa saja. Rosihan Anwar menyarankan agar pemerintah membuka kembali RPJMD untuk menginventaris kembali apa yang belum dilakukan, tidak bisa dilakukan, terhambat atau bukan prioritas. "Pemerintah kota Bekasi harus mengarus-utamakan program-program yang prioritas dalam RPJMD," tambahnya. Sutriono S. Pd. selaku ketua DPRD kota Bekasi sementara yang mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis tidak ada perkembangan dan cenderung hanya melanjutkan kampanye pemilu kada 2008. Menurut Sutrriono tidak ada relevansinya antara gratis dengan visi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan. Sutriono memandang apa yang dilakukan sejak tahun 2008 hingga sekarang tidak ada upaya percepatan/ akselerasi dalam pengembangan program yang dilakukan. "Selain itu diskriminasi justeru terjadi dengan tidak samanya apa yang diterima oleh sektor swasta baik pendidikan maupun kesehatan," katanya. Dirinya melihat hal tersebut dapat membuat sekolah swasta tidak dapat mengembangkan institusinya dan terpaksa tutup. Sedangkan Rumah sakit swasta yang tidak diberi subsidi, dikatakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, tentu ada ketidakadilan terjadi dalam pelaksanaan programnya. Gambaran bila setiap tahun Rp. 250 milyar tidak terserap digambarkan sebagai kekurang berhasilan pemerintah kota Bekasi dalam menjalankan program. "Perlu ada evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan pendidikan dan kesehatan gratis," menutup pembicaraan. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

NUNG DARMAWAN BERJANJI AKAN PIMPIN KNPI KOTA BEKASI UNTUK BAWA PERUBAHAN

Nuryadi Darmawan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang baru saja terpilih dalam Musyawarah Kota (MUSKOT) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke - 4 mengatakan bahwa dalam kepemimpinannya KNPI Kota Bekasi akan melakukan perubahan peradaban. Dalam kepemimpinan saya kedepan KNPI akan melakukan perubahan peradaban dan kedaulatan pemuda dalam kontek dan konten yang jelas," katanya saat dihubung via telpon selular (11/2). Hal itu, menurut Nung sapaan akrabnya, agar KNPI Kota Bekasi kedepan lebih kredible. "Perubahan itu sendiri tentu akan menuju ke arah perubahan yang lebih baik, konsisten dan responsif," katanya. Menurutnya semua itu searah dengan visi dan misinya untuk menjadikan pemuda yang berani, berdikari, bermartabat dan memiliki intelektualitas. "Pemuda Kota Bekasi harus menjadi pemuda yang berani, berdikari, bermartabat dan berisi," jelas Nung. Dalam formatur yang dipilih untuk menyusun program dan kepengurusan KNPI periode 2012-2015, terlihat ekspansi apa yang disampaikan Nung sangat jelas. Dalam formatur terdapat nama Siri Aisyah dari SriKandi Pemuda Pancasila (PP), Yudistira dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Jamal dari Pengurus Kecamatan (PK) KNPI Bekasi Timur. Mari kita tunggu kabinet KNPI 2012-2015 yang akan disusun Nung dan formatur lainnya. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI MASJID AL BARKAH

Pemkot Bekasi merayakan Maulid Nabi Muhamad SAW. sangat khidmat sekali di dalam Agung Masjid Al Barkah, Kota Bekasi. Dihadiri Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi beserta sekwilda kota Bekasi acara maulid Nabi terlihat cerah dan membuat hujan yang sempat mengguyur kota Bekasi sebagai berkah dari Allah S.W.T. Dalam sambutannya Plt. Walikota Bekasi berharap seluruh aparatur masyarakat dapat mencontoh Nabi untuk dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakat. "Hal itu saudah tidak bisa dilihat lagi dalam kasus di masyarakat tertentu yang sudah memiliki paham pokoknya," kata Dr. H. Rahmat Effendi (10/2). Sedangkan Almukarom Dr. H. Mukhlis Hanafi MA., dalam ceramahnya menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah manusia yang sempurna, Rasulullah adalah pribadi yang terbaik, menjunjung tinggi kehormatan dan Rahmat bagi semesta alam. " Rasulullah makhluk sempurna yang tidak perlu didoakan lagi," kata Dr. H. Mukhlis menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan tersebut Dr. H. Mukhlis juga menyampaikan bahwa perbedaan dalam masyarakat saat ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah ada, sehingga menurut beliau biasa. "Perbedaan yang ada dalam masyarakat dalam Islam dimaknai sebagai sebuah kekayaan," katanya. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

NURYADI DARMAWAN TERPILIH SEBAGAI KETUA KNPI KOTA BEKASI PERIODE 2012-2015

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA

Nuryadi Darmawan terpilih dalam musyawarah kota (Muskot) ke-4 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Bekasi yang diadakan di aula Kyai Haji Noer Ali, Islamic Center. Nuryadi Darmawan mengucapkan terima kasih pada seluruh pemuda Kota Bekasi, tim pendukung serta keluarga atas dukungannya sehingga bisa terpilih dalam muskot. Nuryadi terpilih dengan jumlah dukungan 53 suara dari 104 suara sah dalam pemilihan ketua KNPI periode 2012-2015 tahap dua. Suara Nuryadi hanya berselisih 2 suara karena Indra Hermawan Meraih 52 suara pada pemilihan yang demokratis. Pada pemilihan pertama dengan 4 calon/kandidat, Indra unggul dengan perolehan suara sebanyak 39 suara. Perolehan tersebut unggul 1 suara dari Nuryadi yang mendapatkan 38 suara, lalu M. Furqon dengan 20 suara, Kadarisman Ruslan Siregar 3 suara dan 4 suara abstain. Hasil ini sesuai perkiraan yang menempatkan Nuryadi sebagai calon pesaing Indra Hermawan dalam muskot ke-4 tersebut. "Terima kasih atas dukungan teman-teman pemuda Kota Bekasi yang telah memberikan dukungan pada saya," katanya (10/2). Nuryadi dengan penuh semangat meneriakkan semangat perubahan bagi pemuda Bekasi seusai memberi sambutan kemenangannya. Walau singkat semangat dan optimisme pada masa depan pemuda kota Bekasi yang seperti sudah terbuka dengan kemenangannya. Acara pemungutan suara pertama sendiri dimulai pada pukul 23.30 WIB, sedangkan putaran kedua dimulai pukul 01.45 WIB. Acara Muskot ke-4 KNPI kota Bekasi baru dapat diselesaikan pada pukul 03.30 WIB dihadiri Laelaty Zuria dari KNPI Jawa Barat. Muhammad Dian, kolega Nuryadi di DPRD Kota Bekasi dari partai GERINDRA, mengucapkan selamat atas terpilihnya Nuryadi sebagai ketua KNPI Kota Bekasi. "Bagus itu untuk perkembangan kota Bekasi. Tidak selamanya penguasa menang," katanya. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

GMBI TUNTUT PENUTUPAN MINI MARKET TANPA IZIN

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Forum Warga Bekasi (FWB) melakukan unjuk rasa mendesak agar menghentikan pembangunan mini market dan waralaba yang marak terjadi di kota Bekasi. "Pemkot harus bertanggungjawab Atas maraknya pembangunan mini market dan pusat perbelanjaan modern di kota Bekasi," demikian Kata Kamto salah satu pimpinan GMBI saat berorasi (9/2). Kamto melihat pemkot Bekasi melakukan pembiaran sehingga sektor usaha kecil di kota Bekasi terdesak dan kalah bersaing dengan swalayan yang ada. "Secara tidak langsung pemerintah kota Bekasi telah mematikan usaha Rakyat, masyarakat kota Bekasi yang memiliki aneka ragam usaha kecil," katanya. GMBI dan FWB datang ke pemkot Bekasi dengan menggunakan puluhan kendaraan roda dengan belasan bendera besar serta satu Mobil komando beserta perlengkapan sound system. Mereka berteriak-teriak meminta pempinan pemkot Bekasi untuk menemui mereka guna penyampaian aspirasi. Beberapa desakan yang mereka sampai adalah penutupan, penertiban dan membongkar bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin. GMBI dan FWB juga meminta Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi untuk menangkap dan menghukum oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam mafia perizinan (MARINA). GMBI juga mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi untuk segera membuat perda inisiatif tentang penataan dan pengawasan pembangunan mini market serta pasar modern. "Kami meminta aturan yang jelas tentang pembangunan mini market dan pusat perbelanjaan agar kota Bekasi tidak dibangun seenaknya," teriak Kamto saat orasi. GMBI dan FWB selain melakukan aksi yang sama seperti di pemkot Bekasi dengan melakukan orasi di gedung DPRD kota Bekasi, jalan Chairil Anwar Nomor 112. Di DPRD kota Bekasi mereka diterima Zaiman Makmur Affan anggota Komisi A DPRD kota Bekasi yang juga pimpinan fraksi Demokrat Kota Bekasi. Zaiman saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan bahwa komisinya siap menerima aspirasi para pengunjuk rasa dari GMBI cabang Bekasi. "Aspirasi mereka kami terima melalui hearing di ruang rapat DPRD lantai 3," katanya. Selain Zaiman, Haeri Parani yang juga berasal dari dari partai Demokrat serta Ariyanto Hendrata dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) juga terlihat antusias menemui para pengunjuk rasa yang dipindahkan ke ruang aspirasi DPRD kota Bekasi. "Kami Baru kali ini menerima aspirasi dari masyarakat tentang mini market," Kata Zaiman saat menerima aspirasi pengunjuk rasa. Sedangkan Asep selaku sekretaris GMBI menampik kalau aksi mereka tentang mini market Baru kali ini. "Tanggal 15 Desember 2009 sudah pernah disampaikan aspirasi serupa tentang temuan yang dilakukan dan disampaikan pada DPRD kota Bekasi," Kata Asep. Perwakilan pengunjuk rasa mempertanyakan kenapa sampai saat ini masih terjadi pembangunan tanpa izin yang terjadi di kota Bekasi. Tidak konsistennya pemerintah kota Bekasi terhadap persoalan perizinan sehingga perwakilan pengunjuk rasa curiga adanya permainan. Hal tersebut dikatakan Abdul Rojak selaku ketua FWB yang mengatakan secara jelas bahwa persoalan tersebut sebenarnya menjadi persoalan Pemerintah Kota Bekasi. "Masyarakat akhirnya terkena imbas dari persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara baik oleh pemerintah," Kata Jack panggilan akrab ketua FWB tersebut. Sedangkan Konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA bahwa sesuai pidato Politik Dewan Pembina Partai, Prabowo Subianto, akan menarik anggota DPRD seluruh Indonesia kalau tidak bisa menghentikan maraknya mini market. Anggota DPRD dari partai GERINDRA DPRD kota Bekasi ada 3 orang yang saat ini bergabung dengan fraksi Golkar DPRD kota Bekasi. Maraknya pembangunan mini market dikatakan telah membunuh perekonomian Rakyat yang dibangun melalui sektor usaha kecil dan informal. "Kita akan minta Wakil Rakyat untuk ditarik atau diganti kalau mereka tidak bisa memperjuangkan hak-hak Rakyat yang dikalahkan dengan banyaknya pembangunan mini market disetiap gang seperti yang terjadi saat ini," Kata Prabowo Subianto. (don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

GMBI SIMBOLIS SEGEL BLU PLAZA

Seusai melakukan Hearing dengan Komisi A, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan Forum Warga Bekasi (FWB) Melakukan penyegelan Blu Plaza yang juga berada di jalan Chairil Anwar. Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertulis "Gedung Ini Disegel" dan menempelkannya dipintu masuk sebagai upaya simbolis menutup bangunan tanpa izan ANDAL. Dengan landasan surat Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) nomor 660.I/100.BPLH.AMDAL/I/2012 tertanggal 26 Januari 2012, GMBI dan FWB menyegel Plaza tempat Carefour Bekasi Tumur berada. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa lokasi bangunan berada di daerah resapan air yang berkapasitas 75 ribu meter kubik. Blu Plaza berada di Atas lahan seluas 2,5 hektar berada di daerah kelurahan Margahayu, kecamatan Bekasi Timur. Menurut para pengunjuk rasa mempersalahkan PT. Rekapastika Asri yang menurut surat tersebut tidak memiliki izin AMDAL. Dalam surat tersebut jelas dinyatakan belum adanya revisi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), RKL dan RPL PT. Rekapastika Asri. Selain itu surat Nomor 660.1/176.PLH.I/IV/2005 yang telah diberikan pada PT. Rekapastika ASri tentang kewajiban rencana pengelolaan lingkungan berupa pembuatan tendon air juga tertera. Pengunjuk rasa yang ditemui managemen Blu Plaza yang ditemui Rozano, Lany dan Riko juga membawa surat Plt. Sekretaris Daerah sebagai legitimasi penyegelan blu Plaza. Surat tersebut pun menjelaskan bahwa rekomendasi AMDAL Atas nama PT. Rekapastika Asri tidak ada. Dalam pertemuan tersebut diketahui Manajemen Blu Plaza akan menghadiri undangan pemerintah kota Bekasi besok (10/2). Sempat terjadi ketegangan antara perwakilan pengunjuk rasa dengan manajemen Blu Plaza tentang sikap Blu Plaza sehingga perwakilan pengunjuk rasa menanyakan apakah manajemen akan menutup sendiri atau disegel pengunjuk rasa (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

IRMAN IRMANSYAH: PEMKOT HARUS TINJAU ULANG PERJANJIAN KERJA SAMA

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi meminta Pemkot Bekasi untuk melakukan peninjauan ulang perjanjian kerja sama dengan DKI Jakarta tentang Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Demikian disampaikan anggota komisi A DPRD Kota Bekasi, Irman Irmansyah, seusai melakukan Rapat dengan Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH) dan dinas Bina Marga Tata Air (BIMARTA) Kota Bekasi. Irman menyampaikan hasil rapat antara komisinya dengan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan pihak ketiga selaku pengelola TPST Bantar Gebang. "Kami mengusulkan pada eksekutif untuk meninjauan kembali klausul-klausul yang ada dalam perjanjian kerjasama," katanya. Hal tersebut dilakukan karena komisinya menilai banyak Isi penjanjian kerjasama sama antara kedua belah pihak tidak dilaksanakan dengan semestinya. Sehingga komisi A merekomendasikan untuk adanya perubahan dalam perjanjian kerjasama antara pemprov DKI Jakarta dan pemkot Bekasi. Adanya ketimpangan dalam pelaksanaan dan adanya kewajiban pemprov DKI Jakarta yang tidak dipenuhi sesuai kesepakatan kerjasama yang dibuat. "Adanya ketimpangan fan tidak dipenuhinya kewajiban oleh pemprov DKI Jakarta menjadi landasan untuk meninjau kembali perjajian kerjasama," lanjut politisi partai GERINDRA tersebut. Irman menjelaskan lebih lanjut, bahwa dalam realisasinya ada kewajiban 6 bulan sekali untuk laporan rutin tidak dilaksanakan sebagai mana diatur dalam perjanjian kerjasama. Begitu juga dengan laporan tahunan, ternyata malah tidak ada laporan sama sekali dan banyak lagi Isi perjanjian yang harus ditinjau ulang. Nantinya, tambah Irman, akan ada Tim yang akan meninjau langsung lokasi dengan memperhatikan klausul kerjasama. "Ada Tim yang terdiri tiga orang akan meninjau langsung kelapangan," katanya. Irman pada kesempatan itu meminta pemkot Bekasi untuk mencari orang-orang yang dapat bekerja secara pro-aktif dalam menangani perjanjian kerjasama tersebut. "Saya harap pemkot Bekasi mencari orang yang mau pro-Aktif mengurusi perjanjian kerja sama yang dilakukan dan berani mengusulkan penijauan kembali perjanjian DKI dan pemerintah kota," katanya. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PEMKOT BEKASI DINILAI MELENCENG DARI ACUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi meminta pemerintah Kota Bekasi mengoreksi kembali program-program mereka agar capaian program dapat dirasakan masyarakat. Sutriono S. Pd., Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPRD kota Bekasi melihat program-program yang ada hanya bentuk lanjutan kampanye saja apa yang dilakukan pemerintah. Menurut Sutriono, seharusnya pemerintah kota Bekasi lebih jelas lagi dalam penyusunan program-program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Pemkot Bekasi seharusnya mengoreksi kembali program yang akan mereka lakukan, kalau tidak kemungkinan besar pada tahun 2015 nanti APBD akan habis hanya untuk subsidi," katanya (8/2). Secara umum, menurut Sutriono, pemerintah kota Bekasi akhirnya tidak memiliki visi yang jelas dalam melaksanakan program-programnya. Selain itu, pada akhirnya potensi APBD kota Bekasi hilang sebesar Rp. 250 milyar setiap tahunnya. Menurutnya itu akibat dari tidak jelasnya arah program sehingga potensi swadaya masyarakat pun lambat laun surut dan berakibat kebergantungan pada subsidi pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari program pendidikan dan kesehatan yang menjadi main stream pemerintah kota Bekasi sesuai visi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan. Anggaran APBD yang terus meningkat setiap tahunnya, menurut ketua DPRD tersebut, tidak dibarengi dengan program-program yang "cerdas". Sehingga capaian program dalam kurun waktu tertentu dapat terselesaikan, mengena dan tepat sasaran. Argumentasi yang disampaikan Sutriono tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota Bekasi 2008. Sehingga pemerintah kota Bekasi dapat lebih efesien dan jelas dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran. Sutriono mencontohkan rencana program yang akan dilakukan pemerintah kota Bekasi di dalamnya tidak tertera rincian program berupa indikator, outcome, dan anggaran. "Sehingga bagaimana kita tahu dan dapat mengukur keberhasilan program yang dilakukan," katanya sambil menunjukkan surat berisi rencana program. Ditempat terpisah, H. Rosihan Anwar dari komisi C menyampaikan hal yang sama seperti pandangan plt. Ketua DPRD kota Bekasi. Anggota fraksi Partai Golkar tersebut meminta agar pemerintah kota Bekasi melihat kembali RPJM yang sudah ada dan mereka buat sendiri. Ketidakjelasan perspektif pemerintah dalam melaksanakan program berakibat munculnya mata anggaran yang tidak sesuai dengan acuan bakunya. Sehingga terlihat anggaran-anggaran bantuan sosial dan sumbangan menjadikan pemerintah kota Bekasi meninggalkan referensinya. Rosihan Anwar tidak yakin visi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan dapat tercapai kalau semua pihak yang menyusun APBD melenceng terus dari acuannya. Rosihan mengajak semua pihak yang membahas anggaran tidak sembarangan lagi dengan memasukan anggaran yang tidak penting. "Kalau dibahas sesuai dengan acuan, yaitu RPJM, kemungkinan bisa merealisasikan visi dan misi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan akan lebih mudah," katanya. Adanya usulan anggaran bantuan yang banyak disinyalir akan dijadikan alat pemikat masyarakat mengingat sebentar lagi akan ada pesta demokrasi di Kota Bekasi dan Jawa Barat. Kesesuaian dan ikatan anggaran serta capaian program sesuai acuan sudah diabaikan. (don) (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

KEPUTUSAN HAKIM PTUN SUDAH KELUAR

Pemerintah Kota Bekasi mulai bernafas lega dengan sudah adanya 3 keputusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Atas gugatan 9 orang kepala sekolah (Kepsek). Gugatan Atas keluarnya Surat Keputusan (SK) Nomor 820/Kep.93-BKD/ 2011 sudah ada 3 keputusan yang dikeluarkan Sugianto, Hakim PTUN Bandung. Hal itu dikatakan Sugianto, staf pelaksana bagian hukum sekretariat Daerah pemkot Bekasi, saat dikonfirmasi adanya gugatan Baru dan perkembangan perkara 08/ Pen/ 2012/ PTUN-BDG. "Ada putusan majelis Hakim terhadap Sofyan, AR Sudrajat Dan Sri Kurniasih," katanya saat ditemui di ruang bagian Hukum. Menurut Sugianto, putusan bagi 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan dinas pendidikan (Disdik) bentuknya adalah untuk tidak lanjut sesuai SK tersebut. "Ketiganya diminta untuk segera bertugas kembali sesuai Isi SK 820," jelasnya. Sedangkan adanya gugatan 12 kepala sekolah, Sugianto membenarkan adanya gugatan Baru terhadap SK yang sama. "Senin jawaban perkara 08 akan diberikan oleh pengacara pemerintah kota Bekasi dalam persidangan perdana pada perkara tersebut," jelas Sugianto. Sedangkan bagian hukum pemkot Bekasi saat ini sedang menyiapkan data-data atau bahan yang dibutuhkan untuk persidangan di PTUN. Sugianto terlihat sibuk menata berkas-berkas berupa surat-surat di meja kerjanya sambil sesekali keluar masuk sekat ruang pimpinannya. Sugianto menambahkan, untuk perkara 08 belum ada yang krusial dalam perkara tersebut yang digugatkan 9 PNS pemkot Bekasi. "Belum ada yang krusial dalam penanganan perkara-perkara tersebut. Sampai saat ini bagian hukum masih menyiapkan bahan-bahan dan jadwal persidangan," Kata Sugianto. Hal senada disampaikan Qory Altea, kasi pada Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tentang kedua perkara yang ditangani Bagian Hukum. "Semua terkait kedua perkara ditangani penuh bagian hukum pemerintah kota Bekasi," Katanya. Semua informasi tentang persidangan, katanya, bisa dikonfirmasi kepada Sudiana SH. dari bagian Hukum pemkot Bekasi. Qory sendiri mengakui BKD sudah mendengar adanya putusan yang dikeluarkan Hakim PTUN Bandung. Hanya saja, Qory menyampaikan, semua bahan yang dibutuhkan untuk pembuktian berada di BKD kota Bekasi. "Mereka dibantu SKPD yang terkait untuk penyiapan bahan-bahan pesidangan di PTUN Bandung," katanya. (dON). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PASOKAN AIR MENURUN, PRODUKSI AIR BERSIH PDAM TERHAMBAT

Pembangunan sipon atau terowongan untuk memisahkan kali Tarum Barat dan kali Bekasi menyebabkan kualitas air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi dan Tirta Patriot menurun. Namun menurut Dadang Hidayat justru pekerjaan Sipon membantu memisahkan air dari kali Bekasi yang fluktuatif kualitasnya. Seusai Rapat dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Dadang mengatakan bahwa pekerjaan Sipon sangat membantu sekali upaya menekan pencemaran air. "Hasil Sidak yang dilakukan pemkot Bekasi masih banyak ditemukan pabrik dengan Instalasi Pengelolaan Limbah Cair (IPLC) tidak memenuhi syarat.," Kata Dadang. Sedangkan dampak adanya Sipon Kedua produsen air bersih warga Kota dan Kabupaten Bekasi itu tak lagi bisa mengambil air dari Tarum Barat, yang kualitasnya masih terjamin. Tarum Barat bersumber dari Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Sipon yang berada di sebelah selatan pintu air kali Bekasi itu dibangun untuk kepentingan warga DKI Jakarta, fungsinya menyuplai air yang kualitasnya masih bagus langsung ke Ibu Kota. "Sehingga perusahaan air bersih Bekasi hanya kebagian air kali Bekasi," kata Direktur PDAM Tirta Bhagasasi Wahyu Prihantono kepada wartawan, Rabu 8 Februari 2012. Sementara kualitas air kali Bekasi, Wahyu melanjutkan, telah tercemar limbah industri dari bagian hulu seperti daerah Cileungsi. Selain itu, pencemaran e-coli sangat tinggi dari rumah tangga. "Faktanya air baku PDAM Bekasi kualitasnya turun karena sumbernya telah tercemar," katanya. Pembangunan sipon sepanjang 98 meter diperkirakan kelar tahun ini. Lebar terowongan air enam meter, dengan kapasitas debit air pada posisi normal 16,7 kibik meter perdetik. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Sutriyono mengatakan, seharusnya pemerintah daerah berani mengambil air dari Kali Malang (terusan kali Tarum Barat) yang kualitasnya masih bersih. "Aliran air dari Tarum Barat merupakan otoritas alam, melintas di wilayah Kota Bekasi," katanya. Menurut Sutriyono, pemerintah daerah hanya perlu berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta, pemilik kali Tarum Barat, jika hendak mengambil air baku dari aliran tersebut. "Tak perlu ke DKI," katanya. Pelayanan air bersih dua PDAM di Kota Bekasi baru mencapai 28,98 persen atau 13 ribu pelanggan dengan kapasitas air yang sudah dimanfaatkan warga sekitar 1.500 liter per detik. Jumlah tersebut dinilai masih minim sehingga Pemerintah Kota Bekasi menargetkan tambahan cakupan pelayanan 47,38 persen, yang akan dipenuhi secara bertahap hingga 2016 mendatang. Upaya yang dilakukan dalam rencana Pengembangan pada 2012, antara lain, mendongkrak cakupan pelanggan dengan menambah empat Sistim Pengelolaan Air Minum (SPAM). Yakni, SPAM Telukbuyung, Bekasi Utara, produksi airnya ditingkatkan menjadi 3.200 liter per detik, membangun SPAM Cikeas baru dengan kapasitas 200 liter per detik. Kemudian membangun SPAM Margahayu, Bekasi Timur, di atas lahan seluas satu hektar dengan kaasitas 200 liter per detik, dan SPAM Cikunir dengan kapasitas 500 liter per detik. (don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

KEPSEK KEMBALI GUGAT SK MUTASI DICABUT

Gugatan Baru dilakukan 12 kepala sekolah (Kepsek) terhadap Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, terkait keputusan reorganisasi sekolah pada mutasi 400 lebih guru dilingkungan pemerintah kota Bekasi. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tersebut tertanggal 1 Februari 2012 dengan nomor gugatan 08/ Pen/ 2012/ PTUN-BDG. "Tindakan. Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak sah, dan PTUN sudah mengbulkan permohonan pencabutan SK," Kata Adri Patras SH., kuasa hukum 12 penggugat (7/2). Ke-12 kepsek yang melakukan gugatan tersebut terdiri dari Aan Indriyani, Yetti Nugraha, Marhadi Katmiadi, Nurhasanah, Mustofa Kamal, Enon Kurniasih, Mukhtar Kamil, Noor Affifah, Ani Tri Mastuti, Antonius Nawino, dan Sri Suharmi. Menurut Adri Patras SH., kuasa hukum ke-12 penggugat, para penggugat sudah mengajukan permohonan penangguhan serah terima tugas jabatan (Sertitu) pada Hakim PTUN. Surat Keputusan (SK) walikota bernomor 820/ Kep.93-BKD/ XII/ 2011 yang menjadi "obyek" gugatan tertanggal 12 Desember 2011 ditujukan kepada Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi. SK tersebut berisi tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Perpindahan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. Sebelumnya gugatan terhadap Plt. Walikota Bekasi juga dilayangkan 9 PNS kota Bekasi dengan obyek gugatan yang sama. Diantara penggugat adalah Agus Subrata kepala sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kota Bekasi yang murid-muridnya sempat melakukan unjuk rasa di lingkungan sekitar sekolah. Rotasi yang dilakukan dinas Pendidikan (Disdik) kota Bekasi tersebut juga disikapi dengan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Siswa-siswi SMAN 5 Kota Bekasi sempat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi D DPRD Kota Bekasi. Tidak adanya pendekatan yang baik dari Plt. Walikota Bekasi membuat Hakim PTUN sempat menegur kepala bagian (Ka. Bag) hukum sekretariat Daerah Kota Bekasi, Sudiana. Pemkot sendiri pada senin kemarin (6/2), pada pemanggilan lajutan melakukan pembuktian. Pada tanggal 24 Februari lalu menurut sumber penggugat sudah dikeluarkan surat penangguhan oleh Hakim PTUN terhadap SK nomor 820/ Kep.93-BKD/ XII/ 2011. Artinya SK tersebut tidak berlaku apabila SERTITU belum dilakukan. Sementara itu M. Sardi Effendi dari Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi tidak mau berkomentar tentang perkembangan PTUN. "Saya tidak mau komentar selama Alat Kelengkapan Dewan belum disegarkan," katanya saat ditemui di gedung DPRD. Sardi mengatakan komisi D DPRD Kota Bekasi sudah "keluar" dari perselisihan KEPSEK dan Pemerintah kota Bekasi. Dirinya dan seluruh anggota komisi D DPRD Kota Bekasi baru akan menyikapinya setelah pimpinan DPRD menyegerakan reorganisasi dan penyegaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Sedangkan Qory Altea dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Encu selaku kepala disdik mengakui adanya gugatan Baru di PTUN. Hasil pembuktian pemerintah kota Bekasi di PTUN di Bandung belum diketahui, tidak ada konfirmasi dari pengacara pemkot Bekasi (Naufal AlRasyid SH.). (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

MANTAN KARYAWAN PT. WINNER TUNTUT PESANGON

Mantan karyawan PT. Winner mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi untuk melakukan Rapat dengar Pendapat (RDP) dengan komisi D. Mereka datang untuk memperjuangkan hak mereka Atas pesangon yang tudak mereka terima sebagaimana mestinya. Hal itu dikatakan Lolita selaku perwakilan karyawan PT Winner International yang ditemui komisi D di ruang aspirasi gedung DPRD kota Bekasi. "kami mempertanyakan kenapa pesangon yang diberikan hanya 50 persen dari PMTK," katanya (7/2). Menurut Lolita mengungkapkan hanya Rp. 7 juta bagi mereka yang telah bekerja selama 7 tahun atau hanya 50% dari ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK). "Kami menolak walau ada teman-teman kami yang sudah terima pesangon dari perusahaan," Kata Lolita. Seusai RDP, Hj. Ratu Tatu Sukarsih dari fraksi Demokrat mengaku sedih dengan situasi yang dialami mantan karyawan PT. Winner. Namun dirinya memahami situasi PT. Winner yang terkena musibah kebakaran. Oleh sebab itu Hj. Ratu meminta agar pihak mantan karyawan PT. Winner mau menerima keputusan yang dihasilkan dari kesepakat bersama. "Saya pribadi mengerti kondisi yang mereka alami,tapi saya minta mereka bersyukur," katanya. Ratu juga mengharapkan agar PT. Winner mau menerima karyawan lagi apabila perusahaan akan membuka lagi pabriknya. "selain itu tanggal 14 Februari nanti akan dibayarkan pesangon sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh perusahaan dan mantan karyawan PT. Winner," tambah Hj. Ratu yang biasa disapa Bunda tersebut. Selain Hj. Ratu, RDP juga dihadiri Hj. Tamimah, Herri Purnomo dan Hery Korawara selaku ketua Komisi D DPRD kota Bekasi. Sempat terjadi ketegangan antara sesama mantan karyawan PT. Winner karena ada diantara mereka sudah 3 bulan tidak terima gaji dan saling curiga ada main "mata" dengan perusahaan. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

KNPI KOTA BEKASI MUSDA KE-IV

Perkembangan organisasi kepemudaan di Kota Bekasi terus menggelora dengan rutinnya organisasi-organisasi Kepemudaan melakukan kegiatan langsung bersama masyarakat dan memberi kontribusi pemikiran pada pemerintahan daerah. Hari ini, tanggal 8-9 Februari akan diselenggarakan Musyawarah Daerah (MUSDA) ke - IV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang berlangsung di Islamic Center Bekasi. Informasi yang kami terima, 3 kandidat yang sudah mengembalikan formulir kepada panitia pemilihan Ketua Baru KNPI Kota Bekasi periode 2012-2015. Mereka yang sudah mengembalikan berkas pencalonan adalah Nung Darmawan, Indra Hermawan dan Muhammad Fuqon. Adi Yoensyah, pengurus organisasi Pemuda Pancasila (PP) saat dikonfirmasi mengharapkan agar KNPI Kota Bekasi lebih prodektif dan kolektif dalam mewujudkan cita-citanya. "Harapan saya agar ketua terpilih kedepan akan mampu membawa gerbong KNPI menjadi produktif serta mampu menjadi ruang kolektif yang berdaya guna untuk kemajuan pemuda Kota Bekasi," katanya (8/2). Monel, biasa Adi Yoensyah disapa, meminta agar ketua KNPI KOta Bekasi yang terpilih nanti mau memperjuangkan kinprah dan peran penting pemuda Kota Bekasi di masyarakat. Dirinya melihat Pemuda kota Bekasi sangat diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Bekasi Cerdas, Sehat dan Ihsan. Sedangkan soal Calon kuat pada Musda IV KNPI Kota Bekasi, Monel secara tersirat mendukung Indra Hermawan sebagai kandidat Ketua KNPI Kota Bekasi. Sedangkan Ita Konita eks Aktivis Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) memprediksi M. Furqon yang akan terpilih. "Kandidat kuat KNPI Kota Bekasi M. Furqon," katanya. Acara Musda KNPI dihadiri banyak politisi DPRD Kota Bekasi diantaranya Ronny Hermawan yang juga mantan sekretaris KNPI, Herwis sembiring F- Demokrat, Muhammad Said fungsionaris PPP, Joko dari F-PDIP, Budi dari F-PDIP, Banyak kepentingan dan dukungan karena selama ini kader Partai Golkar yang selalu memimpin organisasi perhimpunan Pemuda tersebut. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

DPRD TERBUKA UNTUK BANTU PEMKOT LOBBY BANTUAN ANGGARAN

Tumai SE., Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, meminta pemerintah Kota Bekasi agar lebih efesien dan efektif dalam memanfaatkan anggaran yang ada. "Dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemkot Bekasi harus lebih efesien karena anggaran yang ada pas-pasan," katanya saat ditemui diruangan kerja. Banyaknya persoalan infrastruktur di Kota Bekasi dihadapkan dengan persoalan anggaran yang terbatas sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan infrastruktur diharapkan lebih efesien. "Seperti pemeliharaan jalan, kalau bisa dinas terkait lebih teliti dan seksama dalam pelaksanaan perbaikan," Kata Tumai yang merupakan Fungsionaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bekasi (6/2). Tumai mengingatkan banyaknya jalan nasional yang rusak, jalan kolektoral yang butuh diperbaiki sehingga anggaran yang ada dapat dikelola sebaik mungkin oleh dinas Bina Marga dan Tata air (Din Bimarta). Terkait adanya keluhan dari pejabat dinas, Tumai menyampaikan, bahwa apa yang dikehendaki oleh pemkot Bekasi sudah dipahami serta dibicarakan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi. Hal itu, menurut Tumai, sudah disampaikan pula ke pemerintah provinsi agar adanya perhatian atas kondisi infrastruktur yang ada di kota Bekasi. "Semua kendala anggaran seharusnya menjadi tanggungjawab pemkot untuk menginventarisnya agar menjadi catatan DPRD Kota Bekasi," katanya Sementara itu dari Komisi B DPRD Kota Bekasi, H. Andi Zabidi mengingatkan pemkot Bekasi untuk tidak sungkan melakukan pendekatan pada pihak-pihak terkait. "DPRD Kota Bekasi sangat terbuka untuk membantu kesulitan anggaran yang dialami kalau ada kecemasan keterbatasan anggaran," Kata Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut, Sebelumnya, kata Andi, sudah pernah disampaikan kepada pimpinan daerah agar mengajak DPRD Kota Bekasi untuk mempengaruhi provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Namun upaya itu kurang mendapatkan perhatian dari eksekutif sehingga kalau ada kesulitan DPRD pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pendekatan-pendekatan personal yang disarankan DPRD Kota Bekasi pada pemkot Bekasi diharapkan dapat membantu meyakinkan agar pemerintah Kota Bekasi mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan lebih banyak dari Provinsi serta pemerintah pusat. "Saya sudah pernah sampaikan hal itu pada plt. Walikota Bekasi," kata H. Andi Zabidi. Selain itu lewat komisi-komisi yang ada juga dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada. "Hal itu dilakukan untuk menekan seminim mungkin terjadinya kebocoran-kebocorang anggaran yang terjadi," kata Andi lagi. Dinas Bimarta Kota Bekasi pernah mengeluh pada pemerintah pusat terkait ketiadaan DAK yang diberikan pada pemkot Bekasi dalam Beberapa tahun terakhir. Tahun 2012 juga dari alokasi anggaran yang ada tidak ada DAK dari pemerintah pusat yang diberikan untuk APBD Kota Bekasi. Demikian juga beberapa bagian yang ada di sekretariat daerah, mereka mengeluh minimnya nggaran operasional mereka dalam setahun. Menurut H. Andi, selama ini komunikasi yang dilakukan oleh eksekutif pada DPRD Kota Bekasi sekedarnya saja. Sehingga potensi untuk memberikan pemahaman pada provinsi dan pemerintah pusat yang dimiliki semua anggota DPRD tidak bisa dimaksimalkan. "Saya dan teman-teman fraksi lainnya sangat ingin membantu pemerintah Kota Bekasi, tapi kalau yang dibantu tidak ada keinginan untuk menyampaikan bagaimana kami bisa tahu?," katanya. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PAW ANGGOTA DPRD DARI PARTAI GOLKAR SAMA DENGAN PENJUALAN KURSI

Rencana pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) maupun pemecatan kader internal Golkar sangat bermuatan politis. "Apa yang dilakukan Plt Amin Fauzi itu mengarah ke black market of politik (penjualan kursi) jabatan. Seolah olah ada cadangan atau pengganti yang akan dijual kembali. Ini jelas ada kepentingan pribadi bukan partai," kata Agil Syahrudiana sekretaris Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Cikarang Utara. Kendati begitu, Agil berharap ada langkah-langkah yang dilakukan DPP maupun DPD I Jawa Barat untuk melakukan pembenahan Partai Golkar di Kabupaten Bekasi. "Jika hal itu tidak dilakukan maka akan terjadi perpecahan ditubuh Golkar," ujarnya. Terkait pernyataan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham yang menyatakan pecat dewan pembangkang, menurut Agil tidak seharusnya dilontarkan. DPP dapat melihat kondisi kader yang sebenarnya diwilayah. "Bukan lagi berbicara pembiasan-pembiasan maupun pembangkangan internal yang terjadi didaerah melainkan dapat memberi motivasi terhadap kader-kadernya. Sebab, Golkar sedang menghadapi pemilukada pada 11 April 2012. Seolah-olah Sekjen DPP Golkar menyerang kader internal partai," katanya. Sebelumnya, Rabu (02/02), Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham di kediaman Plt DPD Golkar Amin fauzi, Cikarang menginstruksikan kepada pimpinan DPW dan DPD untuk memecat anggota legislatif yang membangkang dari peraturan partai. Partai Golkar tidak membutuhkan kader yang tidak fungsionalis dalam struktur organisasi dan memiliki kinerja yang buruk. Sedangkan, tindakan PAW terhadap pengurus sekaligus anggota legislatif Kabupaten Bekasi tidak akan mempengaruhi perolehan suara pada pemilukada 2012. (dRM). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

DPRD AWASI PENYALURAN BOS

DPRD Kabupaten Bekasi akan melakukan pengawasan terkait penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 ketingkat sekolah pada triwulan pertama."Tetap harus ada pengawasan apalagi baru pencairan awal. Artinya, baru direalisasikan dan mereka (sekolah) baru melaksanakan anggaran itu berikutnya," kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi Nabrih.Dikatakannya, pengawasan itu akan dilakukan ketingkat sekolah yang menerima dana BOS. Nantinya, akan segera dilakukan pertemuan-pertemuan di internal komisi. "Sesuai dengan evaluasi dan jadwal rapat anggota di komisi, pengawasan BOS itu dilakukan langsung kebawah," jelasnya.Menurutnya, sebagai fungsi kontrol pihaknya akan menanggapi sepenuhnya keluhan masyarakat apabila penyaluran BOS tidak tepat sasaran. Sejauh ini aspirasi masyarakat itu langsung ke komisi. "Kebanyakan pengaduan masyarakat itu datang ke dewan. Maka, kontrol dewan berdasarkan aspirasi masyarakat," kata Nabrih menyambung tentang komisi belum memberlakukan call center pengaduan tersebut.Ia juga berharap, agar pencairan BOS di triwulan pertama ini tepat waktu. Sedangkan, untuk kenaikan dana BOS SD dan SMP tidak lagi ada persoalan ditingkat guru melakukan pungutan-pungutan yang sifatnya membebankan wali murid. "Ini harus lebih baik karena menyinggung soal kualitas pendidikan. Terlebih, Dinas Pendidikan harus memperhitungkan mutu pendidikan. Saya fikir anggaran yang mengalami kenaikan harus ada konsekwensi dan pertimbangan bagi dunia pendidikan sehingga tidak ada gejolak=gejolak di tahun 2011 lalu," demikian politisi PDIP itu.(Drm). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI

PARTAI GOLKAR KABUPATEN BEKASI SIAPKAN PAW

Menyusul adanya pernyataan sikap Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Amin Fauzi yang menyebutkan telah mengantongi tiga nama anggota dewan akan di PAW (Pergantian Antar Waktu) serta pemecatan dua Pengurus Kecamatan (PK), membuat sebagian kader Partai Golkar berang terhadap kondisi itu. Sikap tersebut dinilai inkonstitusional dari aturan main organisasi kepartaian. Terlebih, dapat memecah belah tubuh organisasi partai besar tersebut. Rencana tiga nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang akan di PAW yakni, Sabaranto, Nahrowi Solihin dan Yoyoh Masruroh. Sedangkan, dua ketua Pengurus Kecamatan (PK) yakni masing-masing diwilayah Kecamatan Cibitung dan Cabangbungin. Mereka dinilai tidak mentaati peraturan partai atau Peraturan Organisasi nomor 07. Pernyataan itu pula dikeluarkan saat kegiatan konsolidasi dan pembekalan partai yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Mantan Bupati Bekasi Salih Manaf maupun Pengurus Kecamatan. Dibalik rencana PAW dan pemecatan itu menjadi sebuah kontroversi dikalangan kader Golkar lainnya. Salah satunya, Sekjen PK Golkar Cikarang Utara Agil Syahrudiana yang mengatakan bahwa sikap Plt DPD Golkar Kabupaten Bekasi itu terlalu dini bahkan inkonstitusional terkait pelaksanaan PAW kepada tiga anggota dewan dan pemecatan dua Ketua PK. Pasalnya, sebagai Plt tidak ada kewenangan terhadap langkah tersebut. "Tugas Plt adalah hanya menyiapkan dan menganggarkan dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) untuk mencari pemimpin baru terlebih menghantarkan pemenangan pemilukada 2012 ini. Bukan tugas Plt dalam tataran mem-PAW dan pemecatan kader. Maka tindakan ini merupakan inkonstitusional dari aturan main organisasi kepartaian," katanya. Agil menilai, kondisi ini hanya bersifat sentimentil bukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pelaksanaan Organisasi. Seharusnya, seorang Plt harus bersikap persuasif dan edukatif. "Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh seorang Akbar Tanjung dimana kepiawayannya mampu menepis gelombang peralihan dari Ketua DPP Golkar yang dijabat Harmoko (1997). Hal itu yang patut dicontohkan Plt Amin Fauzi sehingga tidak terjadi perpecahan ditingkat daerah maupun kecamatan," katanya. Mosi tak percaya juga pernah dilakukan Pengurus ditingkat Kecamatan. Hal itu terkait Plt Amin Fauzi kurang mengakomodir para PK se-Kabupaten Bekasi. Sehingga menjadi polemik ditingkat PK di 23 Kecamatan. Apalagi, pergantian tersebut jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Para PK itu menilai bahwa Plt Amin Fauzi tidak mengakomodir aspirasi pengurus tersebut sehingga timbul mosi tak percaya. Bahkan, mereka mengadu ke tingkat DPP Partai Golkar," papar Agil. (DRM) (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

BESOK PEMBUKTIAN DARI PEMKOT DI PTUN BANDUNG

Pengacara Pemkot Bekasi, Naufal AlRasyid SH., saat dihubungi untuk konfirmasi sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Usaha Negara (PTUN) Bandung mengatakan senin besok (6/2) akan diadakan pembuktian oleh pemerintah kota Bekasi. Pembuktian tersebut dilakukan terkait gugatan 9 Pegawai Negeri sipil (PNS) Kota Bekasi atas mutasi dilingkungan Dinas Pendidian (Disdik) Kota Bekasi. Setelah pengacara pemkot mengajukan permohonan pencabutan surat Putusan Penetapan penundaan serah terima jabatan, atau istilah menurut Naufal Al Rasyid sebagai serah terima jabatan tugas (SERTITU), pada pemanggilan tanggal 24 Januari lalu. Kini pembuktian oleh pemkot akan dilakukan tim pengacara pemkot pada persidangan besok 6 Februari 2012 di pengadilan PTUN, Bandung. Namun Naufal al Rasyid SH., menolak untuk menjawab apa kira-kira materi yang akan disampaikan pada pembuktian yang akan dilakukan oleh kuasa hukum pemkot Bekasi. "Maaf saya sedang mengonsep, nanti saya hubungi lagi," begitu isi Short Massage Service (SMS) yang dikirimkan Naufal SH. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lanjut hal sidang pembuktian besok. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PRABOWO MENGHIMBAU, PERINGATAN HUT KE-4 PARTAI GERINDRA SEDERHANA

Ketua Dewan Pembina (KDP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Prabowo Subianto, menghimbau para pengurus partai GERINDRA mulai dari tingkat Rukun Warga (RW.) sampai dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 secara sederhana. "Silahkan dilakukan perayaan HUT ke IV Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dengan sederhana dan tidak berlebihan, karena kondisi ekonomi, bencana alam dan berbagai masalah yang menimpa bangsa ini," katanya. Prabowo berharap agar pengurus dan kader partai GERINDRA untuk lebih dekat dengan konstituen dalam hal ini rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. "Semua kader dan pengurus partai mulai dari pusat hingga tingkat paling bawah untuk selalu mendekatkan diri kepada rakyat, petani, nelayan, memberikan pertolongan dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami musibah," katanya Prabowo Subianto sendiri akan menyampaikan pidato politik menyambut HUT ke - 4 partai GERINDRA di Jakarta. "Hari Senin tanggal 6 Februari, saya akan menyampaikan pidato dan pesan-pesan politik," kata mantan Komandan Jendral (DANJEN) Komando Pasukan Khusus (KOPPASUS) Angkatan Darat (AD) Tentara Nasional Indonesia (TNI)tersebut. Prabowo Subianto tetap melakukan aktivitas bersama masyarakat dengan memanfaatkan waktu kerjanya untuk berkunjung ke berbagai daerah, namun kiprahnya dalam mewarnai dunia perpolitikan Indonesia dianggap tidak sering tampil seusai pemilu 2009. "Walaupun saya tidak bicara dua tahun ini, tidak berarti saya tidak bekerja. Dalam sehari, saya menghadiri dua, tiga acara. Tetapi tidak kita gembar gemborkan. Yang penting bagi kita adalah kita bangun kesadaran dari bawah. Kesadaran rakyat di akar rumput," kata penggagas Revolusi Putih tersebut. Prabowo menjelaskan kenapa partai GERINDRA dibuat, karena para pendiri partai menginginkan Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang sedikit bicara banyak bekerja agar Indonesia memiliki kekuatan Riil untuk mensejahterakan rakyatnya. "Untuk itulah kita mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Dan, Alhamdulillah hari ini tanda tanda zaman mulai keliatan. Semakin hari kekuatan riil kita bertambah. Karena kita yang paham, maka kita yang akan memimpin perubahan itu," jelasnya. Keberagaman anggota partai GERINDRA menjadi ciri yang sangat mencolok dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada saat ini. Sebagai salah satu dari sedikit partai Kader yang ada di Indonesia, Prabowo Subianto selalu berpegang pada apa yang dicita-citakan Founding Father Bangsa Indonesia. "Para founding father, pendiri negeri ini, dengan kearifannya sudah memutuskan bahwa bangsa ini dibangun sebagai rumah besar untuk semua suku, etnis, agama, dan golongan," katanya. Menurut orang yang sangat dekat dengan petani, peternak, nelayan, buruh, dan pedagang kecil ini; Indonesia masih dapat bertahan karena kemajemukan dan keberagaman yang menjadi modal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, menjadikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai falsafah hidup berbangsa. "Hanya dengan Bhineka Tunggal Ika bangsa ini bisa bertahan hidup sampai jaman sekarang ini," kata Prabowo yang menjadikan Susu sebagai kekuatan besar bagi anak-anak Indonesia pemilik negeri ini dikemudian hari. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

OBROLAN SANTAI: PERWAL NOMOR 2 DAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA BEKASI

DONY DOBLANK "ANAK YANG TERYATIM-PIATUKAN"

Apa yang dilakukan pemerintah kota Bekasi dalam kurun 2 tahun terakhir mengalami kemajuan cukup signifikan dalam segi kinerja. Hal itu dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Pemerintahan Daerah (LKPD)dan financial report Kota Bekasi keluar dari bayang-bayang defisit anggaran. Tahun 2008 tercatat kota Bekasi alami defisit anggaran sebesar Rp. 128 milyar, dan terakhir dilaporkan tahun berikutnya kota Bekasi alami defisif anggaran Rp. 61,63 milyar. Terakhir tahun 2010 alami defisit anggaran sebesar Rp. 184 milyar. Pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011 diketahui Kota Bekasi tidak defisit. Hal tersebut saat itu menurut Drs. Rosihan Anwar, Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari fraksi Partai GOLKAR, karena peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah kota Bekasi. Oleh Sebab itu Rosihan Anwar, kala itu, meminta agar PNS Kota Bekasi mempertahan kinerja agar dapat meningkatkan penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebuah motifasi yang diberikan oleh anggota DPRD yang terhormat untuk sebuah perjuangan meningkatkan produktivitas kerja. Sebelumnya Elias Yentji Sunur, Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjadi Bupati Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pernah menyarankan agar anggaran yang tidak penting dipangkas. Sebuah perubahan yang gradual telah terjadi menuju situasi yang semakin membaik. Tentu hal tersebut ada resepnya, sebuah upaya tersistem yang dilakukan kepala daerah dan jajaran birokrasi kota Bekasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam segala aspek. Pelayanan publik meningkat, pembangunan sistem perpajakan/ retribusi membaik, kesejahteraan "APBD" pun terus mengalami kemajuan signifikan. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang sempat dianggap beban saat defisit memasuki angka Rp. 184 milyar, mulai dipikirkan untuk diangkat semua dan setelah itu kemungkinan tidak ada lagi TKK untuk menekan biaya anggaran dari mata anggaran belanja pegawai. Itu yang mungkin bisa kita sebut dengan reformasi birokrasi pemerintahan daerah oleh pemerintah kota Bekasi yang akan genap 15 tahun usianya. Pemerintah Kota Bekasi baru-baru ini mengeluarkan peraturan walikota Nomor 2 tahun 2012 tentang disiplin pegawai pun terasa sistem reformasi birokrasi perlahan-lahan mulai ditapaki pemkot Bekasi. Perbaikan kinerja bisa ditafsirkan sebagai upaya sistemik yang dilakukan dengan mutasi dan promosi pegawai untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Semoga Perwal Nomor 2 tahun 2012, kedepan, tidak hanya dijadikan justifikasi untuk dilakukan mutasi atau promosi yang dianggap "aneh" lagi. Perwal Nomor 2 tahun 2012 hadir memang benar-benar untuk menjawab kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja aparatur. Dua kali mutasi terakhir yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, menuai protes dan pro-kontra dikalangan birokrasi serta juga masyarakat. Namun Plt. Walikota Bekasi menganggap semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak terlepas dari pro-kontra. Dengan adanya perwal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/ pemkot Bekasi memiliki tools (alat) yang jelas untuk menghasilkan rapor pegawai dalam menjalankan aktivitasnya menggerakkan roda pemerintahan. Sehingga rapor yang didapat akan membantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) memiliki alat ukur untuk memutasi, promosi jabatan dan rotasi pegawai pemkot Bekasi. Semoga juga, ada kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah daerah untuk memberikan laporan kekurangan, saran untuk perbaikan dan memberi gagasan untuk perubahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Layanan Publik di Kota Bekasi benar-benar menjadi contoh yang baik bagi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Semoga. (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI). http://milimeterst.wordpress.com/2010/07/23/bekasi-apbd-2010-defisit-rp184-m/ http://bekasipos.com/index.php/seputar-bekasi/jurnal-bekasi/93-rapbd-kota-bekasi-defisit-rp6163-m.html http://www.lintas.me/article/tempointeraktif.com/Anggaran_Kota_Bekasi_Defisit_Rp_128_M/1