KETAHANAN PANGAN DIANGGARKAN Rp. 2 TRILYUN

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp. 2 triliun untuk ketahanan pangan Indonesia akibat krisis pangan dunia. "Dana kontingensi disediakan, semua langkah disiapkan untuk antisipasi," kata Hatta Rajasa di Kantor Menko Perekonomian Jakarta.

Hatta menyebutkan, dana kontingensi dalam APBN 2010 itu terdiri atas dana cadangan beras sebesar Rp. 1 triliun dan dana stabilisasi harga Rp. 1 triliun. Hatta menyebutkan, saat ini terjadi kecenderungan harga pangan dunia mengalami kenaikan karena penurunan produksi pangan dunia akibat perubahan iklim.

Ia mencontohkan, Rusia dilanda gelombang panas sehingga produksi gandum turun hingga 20 persen yang menyebabkan negara itu langsung menghentikan ekspor gandum. Langkah tersebut diikuti oleh negara lain sehingga komoditas lain ikut mengalami kenaikan harga. "Kita mewaspadai kemungkinan dampak kenaikan harga pangan dunia ke dalam negeri," jelasnya.

Menurut dia, Indonesia belajar dari pengalaman 2008 di mana saat itu terjadi krisis pangan dunia namun Indonesia justru mengalami surplus. Hatta menyebutkan, paling tidak empat langkah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak krisis pangan dunia yaitu menjaga produktivitas pangan tetap tumbuh, membiasakan adaptasi dengan iklim yang berubah, dan tetap menjaga stabilitas harga pangan seperti melalui operasi pasar, pasar murah, dan percepatan penyaluran raskin.

Pemerintah juga memberikan perlindungan kepada petani dengan penyaluran pupuk, penyediaan lahan, dan subsidi benih. Hatta juga menyatakan bahwa pasokan beras saat ini dalam posisi cukup sehingga tidak perlu dikhawatirkan. "Suplai beras cukup, mencapai 4,7 juta ton," pungkas Hatta.

Sedangkan menurut anggota komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Sukur Nababan, dulu badan urusan logistik (bulog) dapat membuat stabil pasar karena memiliki simpanan pangan. Sekarang hal itu sudah tidak bisa lagi karena peningkatan cost operasional. Tidak ada lagi ketahanan pangan. "Tapi saya belum tahu secara rinci alokasi anggaran Rp. 2 trilyun untuk atasi krisis pangan." ujar politisi dan anggota parlemen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daerah pemilihan Kota Bekasi dan Kota Depok tersebut. Don.

DEAD LOCK, JAMAAH HKBP TETAP AKAN IBADAH DI PONDOK TIMUR

Hasil dialog kesekian antara Walikota, Mochtar Mohamad, dan dua pihak terkait rumah ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah (PTI) menelurkan hasil setengah matang, pertemuan Walikota dengan jamaah mengalami dead lock di ruang pertemuan walikota, 13/8. Road show yang dilakukan walikota sebenarnya menghasilkan beberapa keputusan penting walau opsi yang ditawarkan ditolak Jamaah HKBP PTI. Jamaah HKBP menolak untuk beribadah ditempat yang dipersiapkan pemkot Bekasi, gedung Organisasi Pemuda dan Pelajar (OPP) samping Carefour Karang Kitri, Bekasi.

Gedung yang berada di jalan Chairil Anwar itu sebenarnya sudah dipersiapkan dengan baik oleh walikota Bekasi. Sayang tawaran pemkot Bekasi itu menurut jamaah dianggap sebagai pengabaian hak warga negara untuk ibadah seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan itu disampaikan Sukur Nababan selaku salah satu jamaan HKBP PTI yang diakuinya pada kesepakatan Ponyo sore hari seusai pertemuan walikota dengan jamaah. Keributan saat kebaktian di Ciketing Asam dan Jalan Puyuh sebelumnya membuatnya kecewa berat.

Dalam pertemuan itu juga terungkap keraguan jamaah akan konsistensi pemerintah dalam menjaga hak-hak warga negara. Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Kota Bekasi-kota Depok itu melihat pemerintah lemah terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menggunakan kekerasan terhadap anggota jemaah HKBP PTI minggu lalu, 8/8. "Masa pemerintah takut dan membiarkan ormas yang menjadikan kekerasan sebagai cara penyelesaian persoalan." katanya.

Sukur Nababan secara tegas mengatakan apa yang terjadi di PTI sebagai bentuk rong-rongan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diri pada minggu, 15/8, berketetapan hati untuk beribadah bersama Jamaah HKBP PTI. Penyesalah yang sama seperti jamaah atas kekerasan pada mereka yang sedang beribadah disampaikannya berulang kali. "dua puluh tahun mereka beribadah di daerah itu tidak pernah ada ribut-ribut seperti saat ini, sebaiknya aparat harus bertindak tegas pada pihak-pihak tertentu yang ingin merusak suasana toleransi dikalangan masyarakat Bekasi." sergahnya.

Sebelumnya Mochtar Mohamad menyampaikan bahwa jamaah HKBP akan beribadah di Jalan Puyuh yang saat ini masih disegel pemkot Bekasi. Walikota juga memberi saran pada jamaah untuk segera menyiapkan permohonan untuk pengurusan izin agar izin permanen secara cepat dapat dibuat oleh pemkot di Gereja HKBP PTI jalan Puyuh. Sedangkan pelaksanaan ibadah selama ramadhan untuk sementara dapat menggunakan tempat di jalan Puyuh. "Koordinasi akan dilakukan mulai tingkat RT., Rw., Kelurahan dan Kecamatan malam ini." Kata walikota usai pertemuan dengan jamaah. Don.

TEMPAT IBADAH HKBP DIRAPIKAN WALIKOTA

Jum'at ini hari yang dijanjikan walikota Bekasi, Mochta Mohamad, untuk penyelesaian kisruh HKBP dengan kelompok orang yang menyoal gereja Pondok Timur. Bersama dandim 0507 dan Kepala kesbang kota Bekasi,Mochtar menginspeksi lokasi bakal tempat ibadah sementara HKBP Pondok Timur, 13/8. Dinding eks.kantor Relawan Ahmad Syaikhu (RAS) terlihat dibersihkan dan dicat.

Ditanya tentang pemberitaan umat HKBP akan beribadah kebaktian di Istana Merdeka, walikota hanya mengatakan tempat di jalan chairil Anwar samping carefour sedang dipersiapkan. Selain itu walikota menyampaikan secara resmi akan disampaikan pada Jum'at sore, 13/8. Dengan santai walikota meninggalkan bangunan yang satu komplek dengan PDIP tempatnya memimpin sebagai ketua cabang.

SEBANYAK 298 PEGAWAI AKAN TERIMA SATYA LENCANA KARYA SATYA

Sebanyak 298 pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan pemkot Bekasi akan terima Satya Lencana Karya Satya saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Republik Indonesia, 17 Agustus di kota Bekasi. Pemberian penghargaan itu terkait pengabdian pegawai tersebut dalam kurun 10, 20 dan 30 tahun sebagai pelayan masyarakat di pemkot Bekasi.

Ke-298 pegawai tersebut sudah melalui seleksi dan penilaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Disampaikan oleh Drs. Dadang Hidayat SE., M. Si. saat dikonfirmasi, 12/8, masa bakti PNS yang mendapatkan penghargaan ditentukan lamanya mereka mengabdi.

Di lokasi sosialisasi dan pengarahan Pemberian Penghargaan Pegawai, Cecep Miftah Faried, staf Dadang Hidayat, memastikan kapasitas para calon penerima satya lencana. "Mereka yang mendapatkan Satya Lencana Karya Satya sudah melewati seleksi. Jadi mereka adalah pegawai pilihan, tidak semua dapat." katanya.

Cecep saat memberi informasi pada seluruh pegawai yang diundang dan mendapatkan Satya Lencana Karya Satya meminta para calon peraih penghargaan untuk datang pada upacara HUT RI ke 65. Dalam penjelasannya, bagi yang tidak hadir akan ditinjau kembali penghargaan tersebut.

MASYARAKAT PERTANYAKAN SIKAP KETUA DPRD KOTA BEKASI

Setelah pimpinan dinas pendidikan memberikan penjelasan atas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2010. Banyak anggota masyarakat datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi mempertanyakan keterlibatan pimpinan DPRD Kota Bekasi yang dituding merusak sistem penerimaan siswa didik baru. Program yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan di kota Bekasi itu secara sistematis coba dirusak dengan terbitnya banyak memmo dewan dan upaya intervensi oleh pimpinan DPRD.

Salah satu tokoh muda Bekasi yang datang ke DPRD adalah Abdul Khoir. Dosen Universitas Islam 45 Bekasi itu secara khusus mempertanyakan kredibilitas Ketua DPRD Kota Bekasi, Azhar Laena, yang menurutnya sudah merusak sistem pendidikan di Kota Bekasi, 11/8. Khoir meminta DPRD Kota Bekasi bertanggungjawab atas berbagai tindakan "ngawur" selama proses PPDB online 2010 berlangsung.

Kedatangannya ke DPRD Kota Bekasi dimaksudkan untuk "membuat" perhitungan dengan ketua DPRD. "Dengan perlakuan-perlakuan buruk pada PPDB online, sebagai pimpinan DPRD Kota Bekasi dia yang bertanggungjawab atas kerusakan sistem pendidikan yang terjadi." katanya.

Senin lalu puluhan orang anggota Forum Masyarakat Peduli Bekasi Cerdas (FMPBC) datang ke DPRD Kota Bekasi. Massa kesal dengan kebohongan yang dibuat ketua DPRD Kota Bekasi. Dalam aksi, massa mengacung-acungkan copy besar memmo anggota DPRD Kota Bekasi. Bahkan salah satu pemimpin aksi meminta partai Demokrat mengganti Azhar Laena dari posisi ketua DPRD Kota Bekasi karena keterangan bohongnya di TV one 5 Agustus lalu. Don.

KEKISRUHAN HKBP DAN KEBIJAKAN PEMKOT

Kekisruhan dalam pelaksanaan ibadat umat Nasrani di Bekasi disayangkan semua pihak. Karena itu, polisi meminta kepada jamaah HKBP di Ciketing, Bekasi tersebut menyelesaikan proses perizinan dan menggunakan bangunan yang disediakan.

"Perizinan sebaiknya diselesaikan. Padahal rekomendasi Pemkot Bekasi adalah menempati eks gedung PP," kata Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, 9/8.

Boy juga menjelaskan, gedung eks PP yang sudah diberikan Pemkot Bekasi juga tidak digunakan jamaah HKBP tanpa alasan yang jelas.

"Pemkot memberi tempat tapi sementara mereka belum mau gunakan. Itu sebenarnya yang kita dorong agar gunakanlah gedung yang diberikan oleh pemkot itu agar tidak trjadi konflik," ujar Boy.

Boy menceritakan, usai konflik kemarin, dirinya datang ke Bekasi untuk mengetahui duduk persoalan dari keributan tersebut. Ternyata persoalannya dikarenakan jamaah belum memiliki izin mendirikan bangunan dari warga sekitar. "Tapi jamaah HKBP tetap memaksakan untuk bisa beribadah di lahan itu," ujarnya.

Lantas bagaimana jika tetap terjadi penyerangan terhadap jamaah? "Kita akan lakukan pendekatan. Tidak main hakim sendiri yang tentu tidak dibenarkan," jamin Boy.

GUBERNUR TUNGGU SAMPAI JUM'AT

Sementara itu Walikota dan jajaran Muspida kota Bekasi mengadakan pertemuan membahas kericuhan terkait gereja HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) di wilayah kecamatan Mustika Jaya. Pimpinan institusi yang hadir diantaranya kapolres metro Bekasi, Dandim 0507, Kajari Bekasi dan Walikota Bekasi, 10/8.

Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat walikota Bekasi dan juga menunggu hasil rapat Gubernur, Ahmad Heryawan, dengan Sekretaris menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Setelah Gubernur datang, pertemuan muspida dan gubernur Jawa Barat dilakukan di ruang pertemuan Walikota Bekasi.

Gubernur belum mau membuka hasil rapat koordinasi gubernur dengan kementerian polkam. Usai pertemuan muspida Bekasi dengan Gubernur diputuskan muspida Kota Bekasi diketuai walikota Bekasi diberi kepercayaan untuk menuntaskan kasus sengketa antara HKBP dengan komunitas ummat muslim Bekasi.

Secara tekhnis tugas tersebut diemban oleh AKBP. Imam Sugiyanto untuk melakukan pendekatan kepada ummat muslim. Serta Letkol Steve Parengkuan untuk pendekatan pada anggota jemaat HKBP.

Gubernur mengatakan pada Jum'at mendatang akan dilakukan pertemuan lagi untuk membahas hasil pendekatan yang dilakukan muspida Kota Bekasi. Ahmad Heryawan mengharapkan penyelesaian dengan situasi jiwa tidak emosional, dengan dingin dan dialog untuk penyelesaian masalah.

"Ada subuah tawaran dari pendekatam yang akan dilakukan untuk penyelesaian masalah ini. Lewat kaidah-kaidah dan aturan main yang disepakati bersama." katanya.

Bagi yang anarkis, menurut guberbur, semua akan diserahkan pada pihak kepolisian dalam hal ini kapolres metro Bekasi. Anarkisme yang terjadi selama ini sudah memasuki ranah hukum. Penyelesaian melalui jalur hukum akan dilakukan. "Jangan ada kekerasan, kita semua saudara. 2 tim yang dibentuk langsung di bawah kapolres dan dandim." tegas Gubernur.

Ahmad Heryawan yakin dengan mengatakan, "Insya Allah dampak penyelesaian HKBP di Kota Bekasi akan baik, baik itu bagi Jawa Barat, Nasional maupun internasional.". Sedangkan walikota Bekasi usai pertemuan hanya mengamini semua yang dikatakan gubernur. Dan dia berharap agar wartawan bersabar menunggu kerja 2 tim yang dibentuk
gubernur serta deklarasi hari jum'at, 13/8. Don.

RENCANA TARIF BARU PDAM TIRTA PATRIOT PEMERINTAH KOTA BEKASI

NO GOLONGAN PELANGGAN KODE TARIF PEMAKAIAN
0 - 10 > 10
(1) (2) (3) (4) (5)

II KELOMPOK II
1. Rumah Tangga Sederhana 2.1 2,100 3,400 4,000 1 % Dari tagihan minimal Rp 5.000 perbulan
2. Rumah Tangga Sederhana Ada Usaha 2.2 2,200 3,500 4,000
3. Rumah Tangga Semi Permanen 2.3 2,300 3,600 4,000
4. Rumah Tangga Semi Permanen Ada Usaha 2.4 2,400 3,700 4,000
5. Rumah Tangga Permanen 2.5 2,500 3,900 4,000
6. Rumah Tangga Permanen Ada Usaha 2.6 2,600 4,000 4,000 1 % Dari tagihan minimal Rp 7.500 perbulan
7. Rumah Tangga Permanen Mandiri 2.7 2,700 4,100 4,000
8. Rumah Tangga Daerah Perdagangan
Dalam Gang 2.8 2,800 4,200 4,000
9. Rumah Tangga Daerah Perdagangan
Tepi Jalan Raya 2.9 3,000 4,300 4,000
10. Instansi/ Kantor Pemerintah 2.10 3,100 4,400 5,000
11. Sekolah Negeri/ Universitas
Negeri 2.11 3,200 4,500 5,000
12. RS. Pemerintah/ Poliklinik/
Puskesmas 2.12 3,300 4,600 5,000
13. Kedutaan/ Konsulat 2.13 3,400 4,700 5,000