Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Sabtu, 04 Agustus 2012

DEMOKRAT TIDAK AKAN KETINGGALAN KERETA, "TIKET" MAHAL, BESOK AMBIL FORMULIR

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi, H. Andi Zabidi SE., menngatakan partainya sudah siap untuk mengambil formulir dan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi. "Besok tim 9 DPC Partai Demokrat akan mengambil formulir," katanya (5/7). Hal itu disampaikannya di kantor DPC Partai Demokrat kota Bekasi, jalan Veteran No. 57, Marga Jaya, Kota Bekasi. Anggapan ketinggalan "kereta" dianggapnya berlebihan karena waktu pendaftaran sendiri berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012. Selain karena seluruh persyaratan dimiliki partai Demokrat Kota Bekasi, tim 9 DPC Partai Demokrat Kota Bekasi sudah menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar di KPU Kota Bekasi. "Kereta menurut saya pemiliknya KPU Kota Bekasi, partai Demokrat karcis sudah ada, soal waktu saja untuk mengambil formulir dan mendaftar," katanya. Ada 21 item yang harus diisi oleh partai pendukung atau tim, maupun yang harus diisi calon sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2007. DPC partai Demokrat melalui salah satu anggota Tim 9, Haeri Parani, mengatakan sudah siap untuk mendaftar ke KPU. Terlihat beberapa berkas dan materi pendaftaran dirapikan dengan konsentrasi pada kegiatan pengambilan formulir ke KPU Kota Bekasi. "Insya Allah besok kami akan mengambil formulir," kata Haeri yang mengkonfirm pukul 14.00 WIB untuk pengambilan formulir yang akan dilakukannya bersama Zaiman M. Affan dan Uki Ifwa SE dari Tim 9 DPC Partai Demokrat. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

AYO KUNJUNGI FACEBOOK CODE SMUTs

alamat halaman CODE SMUTs di facebook https://www.facebook.com/pages/CODE-SMUTs/135316303162953, dan ini twitternya; @codesmuts
. (dON).

HARI KE-8 OLIMPIADE LONDON 2012

Hari ke-8 Olimpiade London menjanjikan pertandingan yang lebih mendebarkan dicabang Atletik di Stadion Olimpiade. Juga akan ada medali dari Kolam renang untuk disaksikan siapa yang akan memenangkan-nya di Pusat Aquatics dan Track drama Bersepeda di Velodrome. Hyde Park akan menjadi tempat untuk Triathlon perempuan dan juga akan ada Mendayung, Tenis, Bulutangkis, Trampoline, Anggar, Shooting dan Angkat Berat medali untuk diperebutkan. Di lintasan, sprinter Jamaika Shelly-Ann Fraser-Pryce akan bertanding untuk mempertahankan gelarnya yang memenangkan 100 meter di Beijing empat tahun lalu. Inggris dengan Mo Farah akan didukung penonton tuan rumah, mereka akan berdendang untuk rumah dan memenangkan 10.000 m akhir. Mayoritas penonton penuh sesak sampai keluar Stadion Olimpiade juga akan berharap pada atlet Inggris Jessica Ennis untuk memenangkan emas di heptathlon dengan pertandingan 800m dalam kompetisi terakhir. Hari ke - 8 juga akan menampilkan final lompat jauh putra dan putri. Di Pusat Aquatics, Michael Phelps akan mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri karir yang luar biasanya dalam ajang Olimpiade. Pertandingan satu satu diantaranya untuk perebutan medali emas saat tim Amerika Serikat bersaing dinomor estafet 4 perenang 100m. Amerika dalam kualifikasi menjadi yang tercepat untuk final. Meskipun mereka yang terkuat, keempat perenang, termasuk Olimpia Phelps, istarahat tetap dilakukan untuk harapan dihiasi kembali Phelps dengan prestasi - yang akan ditentukan untuk mengakhiri karirnya berkilauan dengan berdiri di atas podium lagi. Pemegang rekor dunia Sun Yang akan bahagia dengan peluangnya untuk memenangkan medali emas kedua di London 2012 saat dirinya balapan di 1500m putra Freestyle akhir, sementara Ranomi Kromowidjojo dari Belanda akan terlihat di kolam renang untuk menambahkan mendali dikelompok putri, 50m gaya bebar putri setelah emas nomor 100m dia memenangkan di Olimpiade London 2012 ini. Ada juga nomor estafet 4 perenang putri x 100m. Hyde Park akan menjadi tempat untuk Triathlon putri, dengan Helen Jenkins sebagai favorit untuk memenangkan emas dari Inggris, ribuan penonton diharapkan untuk berkumpul menyusuri The Mall untuk jalan cepat 20km putra. Empat medali emas Mendayung dipertaruhkan di Eton Dorney, dengan final untuk diharapkan di Empat putra, putra dan Sculls Ringan putri, Berganda dan Sculls tunggal putri. Akan ada banyak Bersepeda, tetapi hanya yang terakhir di The Velodrome dengan lomba Pursuit Tim putri diputuskan. Para perempuan Trampoline final akan berlangsung di North Greenwich Arena, sementara medali akan diperebutkan di Anggar Epee beregu putri di ExCel, Angkat Berat 94kg putra serta Shooting putri dan Rifle 50m putri 3 Posisi. Dari Wimbledon kita akan melihat final tenis Tunggal dan Ganda putra dan putri, sementara di Wembley Arena ada Ganda dan tunggal putri yang diperebutkan di Bulutangkis. (London2012/Don).

WARGA TOLAK SPPBE DI JATI ASIH

Warga RT 07 RW 03 kelurahan Jatirasa, Jatiasih Bekasi, menggelar unjuk rasa menolak pembangunan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di wilayah mereka. Aksi yang dilakukan warga tersebut dapat dari dikeluarkannya ijin pembangunan SPPBE. Warga menuding aparat seperti Ketua RT dan Ketua RW, telah melakukan 'kerjasama' dengan pengusaha. "Jauh-jauh hari warga sudah sepakat untuk menolak pembangunan SPPBE, kenyataannya kok kenapa ada ijin pembangunan SPPBE itu," ungkap salah satu warga Jatiasih, Bekasi, Ki Kusumo. Produser film Drakula Cinta itu juga menuding aparat telah melakukan intimidasi terhadap warga. "Beberapa warga didatangi dan dipaksa menyetujui pembangunan SPPBE. Mereka dipaksa tandatangan, kalau menolak dikucilkan. Kami punya bukti rekaman videonya," tutur Ki Kusumo. Aksi demo warga direspon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Komisi B yang menyempatkan datang ke lokasi., antara lain Ketua Komisi B Roni Hermawan,anggota Komisi B, Muhamad Dian, Marta Susila, Lisbet Morliner dan Hj Ratu Tatu Sukarsih. “Saya digaji dari uang rakyat, kita hormati aspirasi rakyat. Soal pembangunan SPPBE ini saya akan minta ditangguhkan dulu pemberian ijinnya,” tandas Roni yang disambut tepuk tangan warga. Sementara itu, sekretaris Dinas Tata Kota Bekasi, Dadang Ginanjar menjelaskan bahwa hingga detik ini pihaknya belum merekomendasikan ijin pembangunan SPPBE Jatiasih. Camat Jatiasih, Jarkasih yang berada di lokasi turut menenangkan warga. "Warga tidak usah was-was, jangan emosi, jangan terprovokasi, karena masalah masih bisa diselesaikan," tandas Jarkasih. Proyek pembangunan SPPBE Jatiasih dinilai warga bertentangan dengan aturan yang ditetapkan Pertamina, dimana pabrik SPPBE tak boleh dibangun di tengah pemukiman warga. (Ton)/Trib).

MITSUBISHI BELI LAHAN BEST Tbk.

Ketua Persatuan Persaudaraan Indonesia-Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel (kiri) bersama Mitsubishi Corporation Corporate Officer Yasuhito Hirota, dan Board Director, Office of the President of The Asahi Shimbun Takashi Kasuya, memerhatikan foto tsunami Jepang saat dipamerkan di Plaza Senayan, Jakarta, Sabtu (10/3). Pameran yang digagas Mitsubishi Corporation, Asahi Shimbun, serta didukung Kedutaan Besar Jepang tersebut dalam rangka memperingati satu tahun peristiwa gempa bumi dan tsunami Jepang. Pameran ini berlangsung hingga 18 Maret 2012. (Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN).
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), agen pemegang merek (APM) kendaraan Mitsubishi di Indonesia, membeli lahan industri milik PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST). Masuknya Mitsubishi menambah daftar perusahaan otomotif global yang masuk kawasan industri perseroan. Mitsubishi membeli lima hektare (ha) lahan industri Bekasi Fajar, dengan harga jual sebesar US$ 170 per meter persegi (m2). Nilai transaksinya sebesar US$ 8,5 juta atau sekitar Rp 80 miliar. Sebelumnya, PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI), produsen sekaligus APM motor Kawasaki, memborong 16 ha lahan Bekasi Fajar. Nilai transaksinya mencapai Rp 195,5 miliar. “Penjualan lahan ke Mitsubishi sudah dimasukkan ke dalam marketing sales semester I-2012,” ujar Investor Relations Bekasi Fajar Dandy Sindianto di Jakarta, Kamis (2/8). (*).

NATASHA CHAIRANI KEMBALI KE DUNIA TARIK SUARA

Mantan penyanyi cilik Natasha Chairani kali ini kembali ke dunia tarik suara. Setelah lama vakum, dara kelahiran Jakarta 6 Januari 1992 itu kini kembali dengan single ternyarnya. Namun, berbeda dengan kebanyakan musisi lainnya yang meluncurkan single di tengah-tengah hiruk pikuk dunia hiburan, Sasa begitu ia akrab disapa justru memilih meluncurkan single tersebut bersama anak-anak di Yayasan Al-Anshor. "Hari ini memperkenalkan single perdana aku sekaligus buka bersama dengan anak-anak yayasan. Rasanya bahagia sekali," ujarnya saat ditemui di Yayasan Al-Anshor, Jatiwaringin, Bekasi Selatan, Jumat (3/8/2012). Single yang berjudul 'RidhoMu LangkahMu' itu dikatakan dara yang terkenal namanya lewat lagu 'Bunda' tersebut sebenarnya sudah sejak tahun 2009. "Karena dulu aku sekolah jadi nggak mau terganggu dulu. Kalau sekarang kan momentnya pas di bulan Ramadan," jelasnya seraya tersenyum. Dengan meluncurkan singlenya kali ini, pemain film 'Tendangan Dari Langit' itu berharap dapat mengobati kerinduan para penggemarnya di Tanah Air. (wes/ast/DDC).

RANOMI KROMOWIDJOJO, Perenang Belanda berdarah Jawa Menjadi Peraih Emas Cabang Renang nomor 100 meter Gaya Bebas

PELAJARI 15 TITIK KEMACETAN

Kepolisian Daerah Jawa Barat memetakan titik rawan macet di jalur-jalur mudik utama tahun 2012. Inilah 15 lokasi di jalur utama pantai utara, jalur tengah, dan selatan yang dinilai rawan. Pertama, Kawasan Cikopo-Simpang Jomin. Selain penyempitan jalan di ruas Cikopo-Mutiara-Simpang Jomin, ruas penghubung Tol Jakarta-Cikampek dan jalur pantai utara di daerah ini menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari tol dan jalur utara Jakarta-Bekasi-Karawang. Kawasan ini juga menjadi titik krusial pengaturan arus kendaraan dari Jakarta menuju ke timur, baik melalui jalur utara, tengah, maupun selatan. Kedua, Jembatan Gamon di perbatasan Kabupaten Karawang dan Subang. Titik ini menjadi lokasi pertemuan arus dari jalur utama pantai utara dengan kendaraan dari jalur alternatif Lamaran-Telagasari-Lemahabang-Cikalongsari. Ketiga, pasar dan pusat perbelanjaan di jalur utara Eretan dan Patrol, Kabupaten Indramayu. Aktivitas pasar dan penyeberang jalan kerap menghambat arus hingga memicu penumpukan kendaraan. Aparat terkait menyatakan akan memagari pasar dan menerapkan sistem penyeberangan yang lebih efektif untuk menghindari kemacetan. Keempat hingga ketujuh adalah empat titik rawan macet lain di ruas Lohbener-Tegalkarang di Kabupaten Indramayu. Kerawanan di ruas ini antara lain akibat adanya pertemuan arus, penyeberang jalan, serta aktivitas pasar seperti di Tegalgubug dan aktivitas pengisian bahan bakar saat arus balik. Kedelapan, kepadatan kendaraan di sekitar gerbang tol Pejagan akibat pertemuan arus dan penyempitan jalan. Kesembilan, persimpangan di Sadang, Kabupaten Purwakarta. Aktivitas di pusat perbelanjaan, titik pertemuan arus, serta penyempitan jalan menjadi pemicu utama kemacetan di daerah ini. Terlebih ketika volume kendaraan melonjak menjelang hari raya Idul Fitri. Kesepuluh dan Kesebelas adalah dua titik rawan di jalur tengah, yakni di Kalijati di Kabupaten Subang, serta di Cijelag, Kabupaten Sumedang. Kedua lokasi rawan macet karena menjadi titik pertemuan arus. Keduabelas hingga kelimabelas adalah empat titik lain berada di jalur selatan Jabar, yakni di sekitar pabrik Kahatex, Nagreg, Limbangan, dan Gentong. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, seusai meninjau jalur-jalur mudik di Jabar, Jumat (3/8/2012) sore, mengatakan, titik-titik rawan kemacetan akan menjadi fokus pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan balik tahun ini. Dengan mengerahkan kekuatan personel dan peralatan penuh serta sejumlah skenario pengalihan arus, pihaknya berharap kemacetan bisa teratasi. (NTMC).

EKSTASI DISIMPAN DI JOK, DISITA POLISI

Aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkus dua orang kurir narkoba di Jalan Jembatan Tiga, Pluit, Jakarta Utara pada Jumat (3/8/2012) siang. Dari tangan tersangka, polisi menyita 30.000 butir ekstasi yang disimpan di jok motor. Kepala Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Johanson Simamora, menuturkan bahwa tersangka yang diamankan yakni CL dan HD. Perburuan terhadap kedua tersangka ini sebenarnya sudah dilakukan aparat selama berhari-hari. "Kami dapat informasi kalau mereka akan melakukan transaksi. Tapi akhirnya sebelum mereka bertransaksi, sudah kita amankan duluan tersangkanya," ujar Johanson, Jumat (3/8/2012), di Mapolda Metro Jaya. Johanson menuturkan bahwa dalam penggerebekan polisi menemukan 30.000 butir ekstasi siap edar di bawah jok sepeda motor. Berdasarkan pengakuan tersangka kepada penyidik, mereka mengaku hanya berperan sebagai kurir. "Mereka mengaku sebagai kurir. Dia bilang ada yang namanya Ali yang menyuruh pelaku untuk datang ke Jembatan Tiga," ucap Johanson. CL mengaku dirinya disuruh datang ke lokasi itu dan mendekati sebuah sepeda motor yang ada helmnya. Di sepeda motor itu, sudah tersimpan 30.000 butir ekstasi. Namun, saat mendekati motor tersebut, CL beserta HD sudah terlebih dulu disergap petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Dari situ, polisi kemudian menggerebek aparatemen CL di kawasan Jakarta Barat. Namun, polisi tidak menemukan barang bukti narkoba apa pun. Selain itu, polisi juga menggerebek rumah orang tua CL di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. "Di rumah orang tuanya, kami mengamankan plastik-plastik bekas paket narkoba. Dia bilang itu narkoba yang sudah habis diborong orang," kata Johanson. CL yang pernah ditahan di Rutan Salemba pada tahun 2006 ini mengaku mendapatkan ekstasi dari Ali. Ali, berdasarkan pengakuan CL berada di rutan Cipinang. "Tapi temannya bilang di Salemba. Malah sempat berubah lagi di Nusa Kambangan," imbuhnya. Saat ditelusuri ke tempat-tempat itu, polisi tidak menemukan orang yang bernama Ali. "Bisa jadi ini (Ali) hanya alibi yang bersangkutan," ujar Johanson. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan seumur hidup. (BIDHUM PMJ).

WABAH KESURUPAN MAMPIR KE RAWALUMBU

Sekitar 50 buruh pabrik SKB di Jalan Raya Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jumat (3/8/2012), berteriak-teriak dan meronta-ronta seperti orang kesurupan. Kapolsek Bekasi Timur Komisaris Suyud membenarkan adanya peristiwa itu. Bahkan, akibat buruh kesurupan, produksi pabrik terpaksa berhenti antara pukul 09.00 dan pukul 11.00. Buruh yang disebut kesurupan itu sudah diobati, ditenangkan, dan dipulangkan. Petugas juga ragu mengapa tiba-tiba puluhan buruh berperilaku seperti orang kesurupan. Awalnya, kesurupan itu dialami oleh seorang buruh perempuan. Saat bekerja, buruh itu tiba-tiba terjatuh kemudian berteriak-teriak, marah-marah, dan meronta-ronta. Peristiwa itu menimbulkan keheranan buruh lainnya yang kemudian menyaksikan. Yang mengejutkan, sekitar 50 buruh yang melihat seorang rekannya kesurupan pun menjadi tertular. Mereka juga jatuh, berteriak-teriak, marah-marah, dan meronta-ronta. Hal itu menimbulkan kepanikan dalam pabrik sehingga pengelola memutuskan untuk menghentikan sementara produksi. Buruh-buruh itu kemudian berhasil diobati dan ditenangkan. Setelah tenang, buruh pun dipulangkan. Buruh yang masih kesurupan pun terus ditangani sehingga tenang. Petugas belum menyimpulkan penyebab buruh-buruh itu berperilaku kesurupan. (ra/KDK).

KOMPLOTAN RANMOR BABAK BELUR

Tersangka pencuri sepeda motor berinisial Edi (23) dan Brl (22), babak belur dan nyaris tewas akibat dipukuli warga di RT 02 RW 08 Bojongmenteng, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jumat (3/8/2012) pukul 15.00 WIB. Kekesalan warga kepada mereka muncul, karena kerap terjadi pencurian kendaraan. Hal itu mendorong warga bertindak main hakim sendiri terhadap Edi dan Brl. Kepolisian Sektor Bekasi Timur yang dikonfirmasi pada Sabtu (4/8/2012) pagi, membenarkan adanya peristiwa itu. Kedua tersangka kini ditahan, meskipun masih terluka dan babak belur akibat pengeroyokan. Awalnya, kedua tersangka yang asal Lampung itu berboncengan naik Honda Vario Techno biru B 3351 KAQ menuju daerah sasaran di Bojongmenteng. Di daerah ini, Jumat petang, mereka mencuri sepeda motor Yamaha Mio B 6015 KYF dari garasi rumah milik warga. Pemilik rumah alias korban pencurian bernama David, saat itu sedang tidur di kamar. Saat sepeda motor korban belum jauh dibawa pencuri, David terbangun dan keluar rumah. Melihat sepeda motornya sedang dinaiki oleh orang lain, David berteriak ada maling. Teriakan David terdengar oleh warga lainnya yang kemudian mengejar dan berhasil menangkap tersangka. Setelah itu, warga memilih main hakim sendiri. Kedua tersangka dipukuli beramai-ramai dengan tangan kosong, balok kayu, dan botol. Saat pemukulan terjadi, petugas Kepolisian Sektor Bekasi Timur datang dan mencegah pemukulan berlanjut yang bisa menewaskan kedua tersangka. Akibat luka dan lebam di sekujur tubuh, kedua tersangka dibawa petugas ke RSUD Kota Bekasi untuk dirawat. Selanjutnya, tersangka dibawa dan ditahan di Kepolisian Sektor Bekasi Timur guna penanganan kasus pencurian. Dari kedua tersangka didapat barang bukti kunci T dengan tiga mata kunci, dan pisau bergagang cokelat. Selain itu adalah sepeda motor pelaku dan sepeda motor korban. (AM/kDK).

SUMMARY CODE SMUTs

Panayangan laman Corong Demokrasi Solidaritas Masyarakat untuk Transformasi Sosial (CODE SMUTs) berdasarkan negara dalam kurun 1 minggu (28 Jul 2012 pukul 14:00 WIB – 4 Agt 2012 13:00 WIB) sebagai berikut; Indonesia sebanyak 902 kali penayangan (KP), Rusia 260 KP, Amerika Serikat 101 KP, Britania Raya 12 KP, Prancis 5 KP, Jerman 4 KP, Australia 3 KP, Belanda 3 KP, China 2 KP, Korea Selatan 2 KP dan berbagai negara hanya 1 KP tidak kami tampilkan.
Penayangan menurut program browser Penayangan selama 1 minggu sebagai berikut; Firefox 740 (43%), Chrome 369 (21%), Mobile Safari 245 (14%), Opera 179 (10%), Internet Explorer 148 (8%), Safari 33 (1%), NS8 4 (<1%), BingPreview 1 (<1%), dan Netscape 1 (<1%).
Penayangan menurut Sistem Operasi penayangan selama 1 minggu sebagai berikut; Windows 1019 (59%), BlackBerry 396 (23%), Linux 199 (11%), Macintosh 31 (1%), Android 28 (1%), iPad 19 (1%), iPhone 6 (<1%), Android 2.3.6 sebanyak 3 (<1%), Other Unix 3 (<1%) dan Nokia 2 (<1%). (Don).

Jumat, 03 Agustus 2012

BULAK KAPAL DAN RENCANA PENYELESAIAN RAPERDA RDTRD KOTA BEKASI

Dadang Ginanjar Sekretaris Dinas Tata Kota Bekasi mengaku belum tahu kalau proyek fly over Bulak Kapal tahun depan mulai dianggarkan. "Belum, kajian belum saya lihat lagi, coba tanya di perencanaan Tata ruang," katanya saat dikonfirm terkait rencana pembangunan Fly Over Bulak Kapal (3/8). Diakuinya bahwa proyek tersebut sudah dibahas secara serius, hanya hasil pembahasannya belum dilihatnya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, menurutnya, sebagai pihak yang mengetahui detail rencana tersebut. Dadang hanya menunjukkan mapping rencana Pemanfaatan lahan dan sistem transformatsi yang kebetulan berada diruangannya. "Coba juga ke BAPPEDA dan memang sudah bisa kita lihat map rencana pemanfaatan lahan dan sistem transportasi di Kota Bekasi," katanya sambil menunjuk 3 peta ukuran 120 x 90 cm. Sementara itu ketika ditanya hasil pembahasan 5 wilayah dalam Rencana Dasar Tata Ruang Daerah (RDTRD) Kota Bekasi, Dadang menjelaskan bahwa pembahasan belum selesai dibahas. Diakui Dadang, kelihatan lelah, pembahasan RDTRD yang dilakukan eksekutif dan legislatif Kota Bekasi tanggal 2 Agustus sampai 3 Agustus pukul 01.30 WIB sangat melelahkan namun hasilnya seperti yang diharapkan. Sama seperti Dadang Ginanjar, Lisbet Monliner yakin akan diselesaikan secepatnya pembahasan pasal-pasal tertentu dalam raperda RDTRD kota Bekasi. "Dalam bulan ini pasal yang mengatur zona-zona akan dapat diselesaikan," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Zona yang dimaksud Lisbet adalah daerah pemukiman, industri dan niaga yang dibahas secara teliti dan detail oleh DPRD dan eksekutif. Penempastan zona bahkan lebih spesifik, disampaikan Lisbet, seperti zona tempat peribadatan di Jati Sampurna, lalu Zona Pendidikan di Pondok Gede, zona industri di Rawalumbu dan Mustika Sari. Secara keseluruhan penempatannya, diterangkan Lisbet, semua ada di RDTR kota Bekasi yang sepenuhnya berasal dari Rencana Tata ruang dan Rencana Tata Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011. "RDTR akan jadi acuan sehingga detail dan operasional terkait pola ruang dibahas secara mendalam," katanya. Secara tekhnis sepertinya sudah dibahas, leading sector ada di Distako, khususnya bidang PTR. "Saya berharap kedepan tata ruang Kota Bekasi mempunyai pola ruang yang sudah terkendali, tidak ada lagi bangunan yang tidak sesuai dengan RDTR dan dijadikan acuan SKPD terkait," tambahnya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

POLSEKTA BANTARGEBANG SELIDIKI MAYAT BAYI LAKI-LAKI

Polsekta Bantargebang menyelidiki penemuan sesosok mayat bayi laki-laki baru lahir mengapung di Kali Perumahan Graha Harapan Blok B RT 01/17, Mustika Jaya, Kota Bekasi, kemarin. Saat ditemukan, kondisi bayi malang tersebut sudah membusuk. "Kami belum memastikan terkait kematian korban, masih dioutopsi di RSUD," ujar Kanit Reskrim Polsek Bantar Gebang AKP Liston Marpaung. Dugaan sementara petugas, bayi tersebut memang disengaja dibuang oleh orang tuanya ketika meninggal saat baru dilahirkan. "Masih ada ari - ari tali pusarnya dibayi itu," katanya. AKP Liston memperkirakan bayi tersebut sudah meninggal selama tiga hari. Pasalnya, kondisinya sudah membengkak dan membusuk. "Ditemukan warga dalam kondisi tidak menyerupai manusia," tambahnya. Namun, petugas mempunyai alibi dimana ditemukanya bayi tersebut, bahwa pelakunya yang membuang mayat itu tidak jauh lokasinya. Sehingga, pihaknya meminta keterangan beberapa saksi di lokasi. Penemuan mayat bayi malang tersebut sempat menggemparkan warga sekitar. Mayat itu kali pertama ditemukan Nursanto ketika melintas diatas lokasi mayat itu mengapung. Penjual pecel lele itu melihat ada sesosok mayat bayi yang sudah membusuk dan mengambang dalam posisi terlentang. Nursantoso pun langsung melaporkan penemuan itu kepada warga lainnya kemudian dilanjutkan ke Polsek Bantargebang. Petugas yang mendapat laporan langsung melakukan identifikasi mayat. Peristiwa penemuan itu sontak menggemparkan warga sekitar, bahkan saat identifikasi sempat menjadi tontonan warga. Usai identifikasi mayat kemudian dibawa ke RSUD Kota Bekasi guna keperluan autopsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini ditangani oleh Polsek Bantar Gebang dan Polresta Bekasi Kota. (BAM/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

SM2 DAN ANIM HASIL PLENO DPP PDI PERJUANGAN; WARNA KOALISI SEPERTI PEMILU DKI JAKARTA

Hj. SM2 dan Anim Imanudin muncul sebagai calon Walikotra/ Wakil Walikota setelah dilakukan rapat pleno di DPP PDI Perjuangan, Jakarta Kemarin. "Dengan rekomendasi tersebut, kami ambil formulir pendaftaran hari ini dan hasilnya insya Allah kami berikan foto copy maupun aslinya kepada KPU Kota Bekasi sebagai wujud persyaratan dalam proses pencalonan walikjota dan wakil walikota Bekasi," kata Darius lebih lanjut. Ditanya kemungkinan untuk koalisi, Darius menjelaskan, bahwa PDI Perjuangan akan mengacu pada pilkada Gubernur DKI Jakarta. Jokowi yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilu Gubernur dan pasangkan dengan Basuki Purnama yang didukung Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Kemungkinan untuk bergabungnya Partai GERINDRA, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) juga disampaikan desk pilkada PDI Perjuangan. Sempat ada celotehan Golkar akan ditinggalkan olegh partai-partai yang sempat hadir pada temu kader di Pekayon yang juga sempat dibuat pinnya. "Kami berharap begitu adanya," kata Darius yang mencoba tidak buru-buru dalam membuat statemen koaluisi yang akan mendukung SM2-ANIM. (Don).

PDI PERJUANGAN AMBIL FORMULIR DENGAN SM2+ANIM SEBAGAI CALON WALKOT/WAWALKOT

Setelah sebelumnya Dadang Alamsyah selaku kepala sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mengkonfirmasi akan datangnya pasangan SALAM untuk mengambilkan formulir dan atau mendaftar sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota (3/7/2012), Ketua Desk Pilkada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) datang bersama 3 anggota lainnya mengambil formulir pendaftaran di aula KPU Kota Bekasi. Ketiga anggota Desk Pilkada PDI Perjuangan yang mendampingi Darius Dolog Saribu adalah Sudirman, Oloan dan Dedi Wahyudin. Ketiganya seusai diterima KPU Kota Bekasi memberikan keterangan pada wartawan tentang pengambilan dan formulir serta direkomendasinya Sumiyati Mochtar Mohamad (SM2) dan Anim Imanudin sebagai calon dari PDI Perjuangan Kota Bekasi dalam Pemilu kepala daerah (Pilkada) Kota Bekasi, 16 Desember 2012. "PDI Perjuangan dengan 12 kandidat dari penjaringan dengan 1 yang diusung DPD Jawa Barat, Saudara Tumai, akhirnya DPP PDI Perjuangan memberi rekomendasi pada SM2 dan Anim Imanudin dari 13 yang ikut pit and proper test," kata Darius. Seperti diketahui, akhirnya Megawati Soekarno Putri Cq. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memberi rekomendasi pada SM2 dan Anim Imanudin sebagai calon yang akan diusung koalisi PDIP. Seperti sudah diprediksi, SM2 dan Anim akhirnya dinilai lebih mewakili PDI Perejuangan yang pernah memimpin kota Bekasi dengan kemenangan pasangan M2R pada pilkada kota Bekasi 2008 lalu. Mochtar Mohamad selaku ketua DPC PDI Perjuangan WAKTU ITU dipercaya 9 partai koalisi untuk menjadi calon Walikota Bekasi dengan wakil dari partai GOLKAR. Kini tanpa ragu-ragu PDI Perjuangan menmgusung pasangan SM2+Anim Imanudin sebagai pasangan yang layak memimpin Kota Bekasi dan membawa perubahan yang lebih baik lagi. (Don).

USAI JUM'ATAN DESK PILKADA PDI PERJUANGAN AMBIL FORM, "SALAM" BA'DA ASHAR KEBALIKAN FORM

Pasangan Salih Mangara Sitompul dan Anwar Anshory Mahdum (SALAM) dari jalur perseorangan akan mengembalikan Formulir ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Hal itu disampaikan Muhammad Eko Purwanto melalui wall statusnya dini hari tadi di facebook. Dalam status Eko tertulis "Mohon do'a dan dukungan untuk pasangan SALAM...." serta informasi akan dikembalikannya formulir dari pasangan jalur Independen tersebut. "Bahwa hari ini 3 Agustus 2012, kami akan mendaftarkan diri ke KPUD Kota Bekasi pada jam 15.00 WIB, berangkat dari Masjid Agung Al Barkah menuju KPUD Jl. H. Juanda No.100," tulisnya di jejaring sosial miliknyua. Sedangkan tujuan M. Eko Purwanto sendiri adalah sebagai caranya untuk meng-Informasikan rencana SALAM untuk undangan launching pencalonannya dengan mengembalikan formulir pada seluruh komunitas independen di kota Bekasi. "Ini sekaligus undangan bagi para Simpul Independen se-Kota Bekasi," tulis Eko dibagian akhir. Sementara itu Darius Dolog Saribu, ketua Desk Pilkada PDI Perjuangan, menyampaikan keinginan dari Desk Pilkada PDI Perjuangan untuk mengambil formulir seusai bertemu Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. "Setelah bertemu dan bicara dengan Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Desk Pilkada PDI Perjuangan menyatakan berkeinginan mengambil formulir pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi," katanya. Sedangkan ditanya waktu pengambilan form, Darius memperkirakan, ba'da Ju'mat akan dilakukan pengambilan formulir oleh desk pilkada DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. "Waktu pengambilan akan dilakukan setelah shalat Jum'at," tambahnya. (Don).

DINAS BIMARTA KOTA BEKASI BIAYAI 2 MILYAR PERBAIKAN AKSES MUDIK

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, mengalokasikan dana darurat Rp. 2 miliar untuk memperbaiki sedikitnya enam titik kerusakan jalan di wilayah setempat demi menciptakan rasa aman dan nyaman para pengendara. "Sebenarnya, Pemkot Bekasi memiliki dana darurat pada 2012 sebesar Rp. 6,5 miliar. Namun untuk perbaikan jalur ini hanya diambil 30 persennya saja," ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Pemkot Bekasi, Momon Sulaeman, di Bekasi. Menurut dia, keputusan pihaknya menggunakan dana tersebut mengingat ruas jalan itu merupakan lintasan jalur mudik dan akses perniagaan dari luar daerah yang masuk ke Kota Bekasi. Kondisi jalannya saat ini berlubang di beberapa titik sehingga rawan mengakibatkan kecelakaan. Selain itu, lubang-lubang itu kerap menampung air saat hujan turun. "Kami berinisiatif menggunakan anggaran itu karena situasinya sudah sangat mendesak untuk diperbaiki, sementara APBD kita belum dapat diserap sampai saat ini," katanya. Ruas jalan tersebut adalah Jalan KH Noer Alie mulai perbatasan DKI Jakarta sampai perempatan Mall Metropolitan, Jalan Sudirman yang menjadi pintu masuk arus kendaraan dari Cakung Jakarta Timur, Jalan Narogong yang merupakan jalur mudik dari Kabupaten Bogor. Selanjutnya juga dilakukan perbaikan di jalan-jalan di pusat kota, seperti Jalan Djuanda, Jalan A Yani, Jalan Cut Mutia. Jalan tersebut murupakan nadi perekonomian di wilayah setempat yang juga masuk dalam skala prioritas perbaikan. "Kita targetkan perbaikannya rampung dalam satu pekan. Sehingga, pada H-7 Lebaran jalan di Kota Bekasi sudah layak untuk dilintasi para pemudik," ujarnya. Berdasarkan data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, wilayah Kota Bekasi merupakan akses jalur mudik utama untuk jalan non tol. Jenis perbaikan untuk jalur di wilayah Kota Bekasi termasuk dalam kategori jalan provinsi yang bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat. (Ant/ KR-AFR).

Meningkatkan Tangga Partisipasi Masyarakat

By: MAYA ROSTANTY
Partisipasi masyarakat di setiap siklus APBD masih sangat minim dan menempatkan pemerintah daerah dan DPRD sebagai aktor utama. Di proses penyusunan APBD, aturan perundangan menempatkan Musrenbang sebagai saluran resmi partisipasi masyarakat. Namun, tujuan Musrenbang adalah mendapatkan masukan atas Draf Awal dari dokumen perencanaan. Pada saat pembahasan APBD di DPRD, tidak ada aturan yang secara eksplisit menerangkan tentang keterlibatan masyarakat dalam proses APBD. Begitu juga dengan tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD. Jika kondisinya demikian, apakah partisipasi masyarakat dalam setiap tahap siklus APBD penting? Bukankah masyarakat sudah memiliki wakil yang duduk sebagai anggota DPRD? Setidaknya ada lima alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam setiap tahap siklus APBD penting: Pertama, dalam sistem demokrasi perwakilan, ada kecenderungan wakil rakyat adalah kelompok elite yang seringkali tidak memiliki hubungan langsung dengan konstituennya. Proses ini sering disebut sebagai proses pembajakan demokrasi oleh kelompok elite (capture by elite). Selain itu, ada kelemahan internal dari mekanime demokrasi perwakilan, yaitu jarak yang lama antara satu Pemilu dengan Pemilu berikutnya (rata-rata empat sampai lima tahun). Jarak yang lama memungkinkan para wakil rakyat melupakan janji-janji waktu kampanye, baik karena kebutuhan pragmatis, kepentingan pribadi, maupun penyalahgunaan jabatan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan instrumen kelembagaan agar pejabat publik yang terpilih dan partai politik dapat terus menerus berkomunikasi dengan organisasi masyarakat sipil. Instrumen kelembagaan ini bukan merupakan pengganti dari demokrasi perwakilan melainkan instrumen untuk memperdalam demokrasi (deepening democracy). Jika demokrasi perwakilan berkaitan dengan bagaimana partai politik berebut kekuasaan untuk menduduki jabatan publik, maka demokrasi partisipatoris berkaitan dengan bagaimana pejabat publik “berkomunikasi” dengan masyarakat sipil dalam menentukan kebijakan publik. Kedua, kenyataan sosial bersifat komplek. Para ahli dan birokrat -yang biasanya secara intens memproses kebijakan publik untuk diputuskan secara politik- tidak mungkin memiliki seluruh informasi yang memadai untuk membuat kebijakan yang menguntungkan semua orang (optimum). Untuk itu diperlukan proses-proses sosial dengan membuka ruang terbuka dan adil dimana masyarakat dapat menegosiasikan berbagai preferensi utuk kemudian memutuskan mana yang terbaik untuk semua. Ketiga, kecenderungan semakin rendahnya rasa kepemilikan rakyat terhadap pemerintahan yang terjadi dalam negara-negara yang menjalankan demokrasi perwakilan. Proses pemerintahan hanya dipandang sebagai wahana negosiasi dan difusi kepentingan partai politik di parlemen. Pada akhirnya proses ini dapat juga mengurangi legitimasi pemerintah, karena jumlah pemilih cenderung menurun karena pemilih menganggap proses-proses pemerintahan tidak terkait langsung dengan kepentingan mereka. Untuk itu perlu komunikasi langsung antara pemerintah dengan rakyat tidak dengan melalui jalur partai politik. Melalui komunikasi langsung dengan masyarakat maka masyarakat menjadi merasa memiliki pemerintahan. Selain itu proses ini juga penting untuk mengatasi krisis legitimasi pemerintahan. Keempat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dapat meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan. Melalui partisipasi maka informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) dapat diatasi. Informasi yang tidak seimbang merupakan penyebab utama terjadinya korupsi di tingkat administrasi pemerintahan. Partisipasi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Kelima, ruang yang terbuka dan adil merupakan wahana bagi pembelajaran politik masyarakat sipil dalam bernegosiasi dan memutuskan mana yang terbaik mengenai kebijakan publik. Ruang belajar ini penting, karena dalam sistem demokrasi, pada akhirnya pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang semula merupakan anggota dari masyarakat sipil. Jika orang-orang ini masuk dalam pemerintahan maka dia sudah memiliki pemahaman dan pengalaman yang memadai mengenai negosiasi dan pengambilan keputusan publik yang adil dan demokratis. (BERSAMBUNG....).

Kamis, 02 Agustus 2012

SODIKIN; DPP AKAN TENTUKAN REKOM B1 ATAU B2

Sodikin selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi menyampaikan bahwa setelah tanggal 1 Agustus 2012 dilakukan penyerahan survey akan diserahkan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut. "Tanggal 1 akan diserahkan hasilnya ke DPP, dan DPP yang akan memutuskan apakah partai Demokrat akan mengambil posisi Walikota atau Wakil Walikota serta tentunya siapa kader yang akan diusung," katanya. Hal itu disampaikan Sodikin disela-sela kesibukannya sebagai Wakil Rakyat dari partai Tiga Berlian Merah-Putih di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang kebetulan menjadi salah satu Bakal Calon (BALON)Walikota/Wakil Walikota dari Partai Demokrat Kota Bekasi. Ditambahkan Sodikin, masih menunggu pengumuman selanjutnya pada hari Kamis, 2/8/2012, untuk mengetahui hasil dari DPP. Seperti diketahui, Tim 9 yang dibentuk setelah panitia penjaringan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi dilakukan di DPC, berbagai tahapan dilakukan untuk mengetahui kapabilitas, survey, dan kelengkapan pra syarat bakal calon dilakukan. "Sebagai salah satu balon sekarang adalah saatnya melakukan sosialisasi agar popularitas dan elektabilitas, agar masyarakat sendiri yang menilai," kata Sodikin. (Don).

PROGRAM ASISTENSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Sebagaimana dimaklumi salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja. Dengan berbasis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah tidak lagi berorientasi pada input tetapi pada output. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya dengan pasal 68 dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instasi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif. Persyaratan substantif: SKPD yang menyelenggarakan layanan umum berupa: Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat; Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis: Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi Sekretaris Daerah untuk SKPD atau kepala SKPD untuk Unit Kerja; Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat. Persyaratan administratif apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi: Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat; Pola tata kelola; Rencana strategis bisnis; Standar pelayanan minimal; Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Pengertian BLUD dan PPK-BLUD; Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Manfaat Menjadi PPK-BLUD; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berpotensi untuk mendapatkan imbalan secara signifikan terkait dengan pelayanan yang diberikan, maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Satuan kerja yang memperoleh pendapatan dari layanan kepada publik secara signifikan dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Hal ini merupakan upaya peng-agenan aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi oleh instansi pemerintah daerah yang dikelola “secara bisnis”, sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif yaitu dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD mempunyai manfaat sebagai berikut: Dapat dilakukan peningkatan pelayanan instasi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Instasi pemerintah daerah dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Dapat dilakukan pengamanan atas aset Negara yang dikelola oleh instansi terkait. Peran BPKP Dalam Pengembangan BLUD; BPKP sebagai auditor internal pemerintah selain berfungsi sebagai pengawal kebijakan pemerintah juga memberikan bantuan perbaikan sistem pengendalian manajemen agar dapat meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan penerapan PPK-BLUD maka BPKP yang telah secara aktif melakukan pengembangan dan pelatihan kemampuan manajemen maupun kemampuan teknis di bidang manajemen baik sektor bisnis maupun sektor publik (New Public Management) juga melakukan pengembangan asistensi bagi satuan kerja perangkat pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat menerapkan PPK-BLUD dan tentunya dalam meningkatkan kinerja pelayanan sesuai dengan amanat PP 23 tahun 2005 tentang PPK-BLU maupun peraturan terkait lainnya. Mekanisme Kerja Asistensi yang Diberikan; Pekerjaan asistensi diberikan oleh BPKP dalam upaya membantu SKPD menyiapkan persyaratan kelengkapan administrasi untuk menerapkan PPK-BLUD. Mulai dari tahap persiapan, sampai penyusunan draft yang berupa dokumen persyaratan administrasi. Dalam asistensi ini pada dasarnya BPKP hanya sebagai pendamping bagi pihak manajemen, sehingga diperlukan peran aktif dari manajemen atau focus group yang dibentuk untuk melaksanakan penyusunan persyaratan terutama dari segi teknis operasi. Tanggung jawab dari dokumen yang dipersyaratkan tetap pada pihak manajemen, sedang tanggung jawab BPKP adalah atas penyediaan metodologi pengumpulan data maupun pengolahannya sehingga dapat dijadikan alat untuk melakukan penilaian bagi tim penilai penetapan BLUD. (*).

MENATA FASILITAS BLUD, MENUJU RSUD TANGGUH

TENTANG MODUL BLUD, BADAN LAYANAN USAHA DAERAH

SYUKRI ABDULLAH; Permendagri 13/2006, PP No.23/2005, PP No.58/2005 dan BLUD.
Sabtu (18 Oktober 2008) saya memperoleh fotocopy Modul Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cetakan Pertama Tahun 2008, copyright Departemen Dalam Negeri (Depdagri), selanjutnya disingkat Modul BLUD-RSUD, dari seorang teman. Modul ini menjadi sangat penting mengingat banyak sekali rekan-rekan dari Pemda yang membutuhkan referensi dan contoh konkrit untuk diaplikasikan di Daerah. Setelah saya cermati dan pelajari sedikit mendalam, ternyata modul ini membutuhkan penambahan, pengurangan, koreksi, dan pengembangan lebih jauh. Dalam tulisan ini, saya mencoba memberikan seidikit analisis terhadap materi sosialisasi dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Depdagri ini. Mohon ditambahkan, dikoreksi, dan dikomentari oleh rekan-rekan pembaca. Terima kasih. Tim penyusun modul ini terdiri dari Laksono Trisnantoro, Kuntjoro Adi Purjanto, Ni Luh Putu Eka, Indro Baskoro, Bejo Mulyono, Hanna Permana Subanegara, Yos Hendra, Sofwan Dahlan, Soepratignyo, Tjahjono Kuntjoro, Heru Ariyadi, Syahruddin, dan Widiyas Hidayanto. Modul BLUD terdiri dari 5 Modul, yakni Modul 1: Kriteria BLUD (2 bab), Modul 2: Rencana strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran (8 bab), Modul 3: Tata Kelola (10 bab), Modul 4: Standar Pelayanan Minimal (5 bab), dan Modul 5: Sistem Akuntansi & Keuangan. Ringkasan dan Komentara atas Isi Setiap Modul; Modul 1: Kriteria BLUD. Referensi utama modul ini adalah Permendagri No.61/2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan SE Mendagri No.900/2759/SJ. Disebutkan bahwa inti dari Permendagri No.61 adalah agara SKPD arau unit kerja pada SKPD yang memberi pelayanan kepada publik memiliki sistem manajemen yang baik, transparan dan akuntabel serta mampu menghasilkan pelayanan/barang bermutu bagi penggunanya. Dalam modul ini dijelaskan maksud dan tujuan kriteria penilaian, prosedur penilaian, prosedur pengajuan, dan persyarata administratif. (Halaman 1-18). Modul 2: Rencana strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran. Modul ini dibagi ke dalam 8 topik bahasan, yakni pengenalan rencana strategi bisnis, daignosis organisasi, indikator, pengembangan strategi untuk meraih pengguna langsung, menggali subsidi dan dana kemanusiaan, rencana pemasaran, rencana manajemen, rencana keuangan, dan rencan bisnis anggaran. (Halaman 19-80). Modul 3: Tata Kelola. Modul ini dibagi ke dalam 10 bab, plus referensi. Referensi utama yang digunakan (karena dikutif secara ekplisit, sementara referensi yang lainnya tidak dikutip) adalah Mas Achmad Daniri (2005), Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. (Halaman 81-130). Modul 4: Standar Pelayanan Minimal. Modul ini dibagi ke dalam 5 bab, plus referensi. (Halaman 131-150). Modul 5: Sistem Akuntansi & Keuangan. Modul ini dibagi ke dalam 8 bab, plus referensi. (Halaman 151-261). Komentar Secara Umum; Kehadiran Modul Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Modul BLUD-RSUD) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Depdagri terhadap konsep-konsep pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik “yang didaerahkan” yang telah dikembangkan sebagai upaya “untuk mendekatkan service providers (baca: pemerintah) dengan masyarakat”. Hal ini patut mendapat apresiasi dari semua kalangan karena dapat memberikan gambaran awal tentang apa BLUD, khususnya BLUD-RSUD, yang sesungguhnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni: Kesesuaian dengan kebutuhan di Daerah. Penjelasan dalam Modul BLUD-RSUD ini masih kurang “membumi” alias terlalu akademis. Yang dibutuhkan daerah sebenarnya adalah guidance atau modul yang bersifat how to (bagaimana melakukan). Jadi, bukan modul yang terlalu teoritis. Sebagai contoh adalah Modul 5: Sistem Akuntansi dan Keuangan. Semestinya dijelaskan beberapa hal penting seperi: perbedaan akuntansi BLUD dengan SKPD dan BUMD, mekanisme penyusunan laporan keuangan BLUD dan pengkonsolidasiannya ke dalam laporan keuangan Pemda, contoh-contoh pencatatan/penjurnalan, keterkaitan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan IAI (Ikatan Akuntans Indonesia) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP yang disusun KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) dan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.24/2005, dan sedikit analsis terhadap laporan keuangan BLUD. Penjabaran peraturan perundangan yang sulit dipahami. Meskipun Depdagri telah menerbitkan Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, modul ini tidak menjelaskan implikasi secara teknis terhadap sistem akuntansi di BLUD. Pasal 26 ayat 4 Permendagri 61/2007 menyatakan: BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Alangkah baiknya modul ini memberi gambaran tentang konsep yang harus dikembangkan dalam bentuk Surat Keputusan/Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi BLUD-RSUD. (*).

KEJUTAN DARI DPRD DAN KOMPOR LOG MENJUAL AZAB

Berita DPRD DAN EKSEKUTIF DIMINTA KONSEKUEN; REKOMENDASI PEMERIKSAAN DENGAN MAKSUD TERTENTU ATAU PENUHI SARAN AUDIT BPK dengan isi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi diminta untuk melakukan penyelidikan dugaan adanya korupsi pada pelaksanaan penyelengga pemerintahan daerah ternyata memang sangat disukai. Terbukti mampu bertahan di 5 besar tangga laman terpopuler CODE SMUTs dalam waktu 1 bulan lebih. Besarnya harapan masyarakat akan perubahan kepemimpinan daerah dan sistem yang stagnan mungkin menjadi pemantik dengan banyaknya pembaca laman. Kedua, ini juga membuktikan pada brutus sesungguhnya! Justeru mereka yang meleleh ilernya terbantahkan bahwa blog CODE SMUTs tidak ada yang buka dan membaca berita yang disajikan tiap hari. Kenapa PKS GAMANG, GOLKAR HANYA TERTARIK AKHMAD SYAIKHU tiba-tiba naik dan masuk 5 besar terpopuler dan sempat memuncaki tangga terpopuler CODE SMUTs? Berita Partai Golongan Karya (Golkar) disipulkan hanya tertarik dengan menyatakan hanya tertarik pada figure Ahmad Syaikhu bukan menjadi alasan utama kenapa berita ini banyak dibaca. Kerinduan pada sosok Syaikhu dan keingin-tahuan pemnbaca tentang jaringan dan koneksi koalisi partai justru yang banyak membuat pembaca membuka laman ini. Dan yang terheboh minggu ini dengan langsung menyodok ke posisi ketiga adalah berita PARIPURNA DAN MENOLAK DIFOTO. Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Selasa, 31 Juli 2012 lalu secara umum dipaparkan apa saja yang disampaikan dalam paripurna tersebut. Lalu kemungkinan ekspresi berlebihan Dr. Rahmat Effendi membuat orang ingin mengetahui ceritanya. Apakah adegan itu, dan juga foto tentunya, mirip dengan koleganya (Walikota Semarang; suap DPRD Semarang) dengan bu Lisbeth semirip petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPOR-LOG (BUKAN MONOLOG LHO) MENGGUGAH AZAB (ANDI ZABIDI) - ROUND TWO, menjadi berita terpopuler ke-empat di CODE SMUTs, sebuah gagasan untuk memekikkan semangat pada mantan bos GAPEKNAS Kota Bekasi tersebut hanya dengan membuat tulisan serius, tapi santai. Tentang Andi Zabidi alias AZAB yang banyak bercerita tentang situasi Bekasi tempo dulu dengan segala keragamannya, Bekasi dulu yang jauh dari kondisi seperti sekarang ini. Agak meriah juga dengan masuknya; KASATPOL PP MINTA LINGKUNGAN PEMKOT MENJADI CONTOH. Kepala staf Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bekasi, Drs. Edy Rosadi M. Si., meminta kepada pegawai pemkot Bekasi agar menjadi contoh bagi masyarakat/ warga kota Bekasi. Berita ini masuk terpopuler kelima. Semoga dengan publikasi 5 besar ini pak Edy Rosadi membaca sehingga "tekanan" anak-anaknya (SatPol PP) pada peliputan CODE SMUTs dapat dihapus dari agenda pikiran mereka. Salam. (Don).

Rabu, 01 Agustus 2012

PARIPURNA DAN MENOLAK DIFOTO

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Selasa, 31 Juli 2012 dihadiri 34 orang anggota DPRD dengan rincian yang tidak hadir; Sakit 3 anggota, Izin 5 anggota dan sisanya (8 anggota dengan keterangan lain-lain). Sidang paripurna dipimpin Andi Zabidi SE., pimpinan DPRD yang hadir Sutriono S. Pd., dan Yusuf Nasih S. Sos., M. Si. Paripurna kali ini dalam laporan badan anggaran dan pembacaan draft Raperda yang dibacakan dibacakan Rinto perwakilan Badan Anggaran dari fraksi PKS Serta Supriyanto M. Si. Peraturan Anggaran dan perda terkait penyelesaian anggaran Tahun 2011 dengan pendahuluan dan dasar hukum. Draf raperda, susunan personalia DPRD dengan UU 32 tahun 2004 sebagai landasan hukum. Selanjutnya juga disampaikan Sistem aplikasi pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran. Dasar hukum berlandaskan UU no 2 tahun 1997. Raperda pertanggungjawaban; rapat kerja tahun anggaran, IHP BPK, Rapat anggaran dengan SKPD terkait, Konsultasi keputusan Jawa Barat dibaca secara lengkap. Hasil pembahasan tahun anggaran 2011 sendiri terdiri dari Laporan realisasi dan neraca. Laporan realisasi anggaran 2011 sebagai berikut; pendapatan Rp. 2.220.351.556.783,36. Lalu kegiatan Belanja daerah sebesar Rp. 1.981.344.801.647. Disampaikan pula Surplus anggran tahun 2011 sebesar Rp. 239.006.755.136,36 dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 39.618.269.822,25. Dalam Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2011 tercatat sebesar Rp. Rp. 278.625.024.958,61. Seusai Rapat Walikota Bekasi enggan difoto karena sedang menjelaskan satu tema tertentu dengan Lisbeth Monliner terkait pertanyaan wakil rakyat dari Partai Damai Sejahtera (PDS) tersebut. (Don/ Choen). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PASAR SEBAGAI PUBLIC SERVICE DAN PENGAWASAN MELEKAT RETRIBUSI

Sutriono S. Pd., Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, mengingatkan eksekutif bahwa Pasar sebagai Tata Ruang Publik yang semestinya menjadi bagian dari area public service. "Makanya seperti terminal, stasiun dan RSUD, pasar harus mencerminkan sebuah etalase pemerintahan," katanya mengenai kondisi pasar di kota Bekasi. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Kota Bekasi tersebut justru melihat pasar-pasar yang ada memang harus ditata agar tidak ruwet, semrawut atau Kotor. "Kita harus bisa mengharmonisasi dan juga bisa mensinergikan para pedagang yang lemah dengan dengan pemodal karena itu adalah tugas pemerintah," ujar Sutriono. Ditambahkannya, sebagai pribadi maupun pemimpin di masyarakat kota Bekasi tidak menginginkan revitalisasi yang dilakukan akan memberatkan dan menjadi beban para pedagang kecil seperti kaki 5. Sutriono, tanpa mau menunjuk kota atau kabupaten mana, menunjukkan keberhasilan-keberhasilan dalam penataan pasar tradisional dengan adanya sinergi tersebut. Mantan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Bekasi tersebut menambahkan, bahwa tidak mesti menghitung keuntungan secara materi seperti yang biasa dilakukan dan terjadi. "Ada banyak keuntungan yang tidak bisa dihitung secara materi, misalnya, kepuasan rakyat kecil," kata Sutiono.
Sementara itu haji Rosihan Anwar anggota fraksi partai Golkar Kota Bekasi meminta masyarakat untuk mengetahui secara jelas mana pasar yang dikelola pihak ketiga dan pasar yang dikelola pemerintah. Ketika masyarakat tahu, menurutnya, akan lebih mudah bagi masyarakat untuk memberi masukan pada pemerintah daerah akan berbagai kekurangan dalam pengelolaan pasar. "Baik pasar yang dikelolan Pemerintah maupun yang dikelola pihak ketiga," katanya. Selain itu anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Bekasi tersebut berharap DPRD Kota Bekasi lebih responsif untuk melakukan pengawasan dan kontrol atas perkembangan pasar-pasar yang ada. Menurut Walikota Bekasi, saat ini 95% pasar di kota Bekasi dikelola pihak ketiga. Artinya hanya 3 pasar dari 14 pasar yang ada di wilayah kota Bekasi saat ini. Bentuknya, menurut Rosihan, DPRD harus lebih sering melakukan kegiatan on the spot dengan tetap didasarkan laporan dan usulan yang masuk ke DPRD Kota Bekasi terkait pengelolaan pasar yang ada. "Misal soal retribusi, kalau pasar itu dikelola pihak ketiga, tidak boleh ada pengutipan retribusi kecuali yang dilakukan pihak ketiga, kalau tidak berarti sudah terjadi pelanggaran," kata wakil rakyat dari Bekasi Timur tersebut. (Don).

TAK PERLU SURAT KAJARI, PLT KADIS TARKIM KABUPATEN URUSAN NENENG

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cikarang, Hermanto SH., mengingatkan bahwa Porkas Harahap sudah menjadi tersangka sehingga terkait persoalan administratif jabatan diserahkan pada bupati Bekasi. "Terserah bupati Bekasi akan lakukan apa pada Porkas, karena Porkas sudah menjadi tersangka," kata Hermanto SH (1/8). Hal itu dikatakan Kajari Bekasi menjawab pertanyaan wartawan tentang surat Kajari yang dikatakan Bupati akan menjadi landasan formal untuk proses pergantian pejabat di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi. Kajari sama sekali tidak menanggapi tentang sikap bupati yang menjadikan surat Kajari sebagai landasan formal penugasan Pelaksana Tugas (PLT) Kadis Tarkim Kabupaten Bekasi. Porkas sendiri sempat ditahan 2 hari oleh kejaksaan negeri Cikarang seusai pemeriksaan pada dirinya terkait pembangunan Dipo Arsip Kabupaten Bekasi. "Tolong jangan dipelintir ya pernyataan saya, bukan dilepas, tapi dialihkan," kata Hermanto SH. Kejaksaan negeri Cikarang, menurut Hermanto SH., bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dan profesional dalam menjalankan tugas. Dirinya berharap agar kerja profesional yang dilakukan kejaksaan dapat diimbangi dengan pemberitaan yang profesional dan tidak memunculkan kesimpang-siuran. Terkait justifikasi Bupati butuh surat Kajari untuk melegitimasi proses pergantian pejabat terkait, Hemanto SH. Tak bergeming, dengan menyerahkan sepenuhnya pada bupati Bekasi karena itu hak prerogratifnya. "Nggak perlu karena kebijakan itu ada disana, terserah Bupati Bekasi mau mengapakan si Porkas atau mengganti dengan pejabat baru," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

BELAJAR MELAKUKAN PERUBAHAN SOSIAL

"Indepth Report" Oleh: Firdaus Cahyadi, Yayasan SatuDunia
Perubahan Sosial, Bagaimana Melakukannya? Perubahan adalah sebuah keniscayaan di dunia ini. Bahkan ada yang bilangbahwa tidak ada yang tetap di dunia ini, yang tetap adalah perubahan itu sendiri.Namun, persoalannya kemudian adalah bagaimana memulai sebuah perubahan,termasuk sebuah perubahan sosial.Seringkali perubahan sosial diawali dengan sebuah perubahan prilaku darisekelompok orang yang kemudian menjadi sebuah bola salju yang tidak bisadibendung. Jika demikian halnya maka, menggerakan orang untuk mendukung sebuahperubahan sosial menjadi penting. Dari sinilah kemudian muncul sebuah istilahkampanye. Tujuan dari sebuah kampanye adalah sebuah perubahan prilaku. Misalnya,kampanye tentang Keluarga Berencana (KB). Kampanye KB mengajak orang yangbelum ber-KB menjadi bergabung dalam progam KB. Belajar dari Kisah Kampanye Perbaikan Gizi dari Vietnam Dalam sebuah buku yang berjudul Switch (Switch, Mengubah Situasi Ketika Perubahan Sulit Terjadi oleh Chip Heath & Dan Heath. Penerbit,Gramedia Pustaka Utama, 2010), Chip Heath & Dan Heath menuliskankisah menarik mengenai kampanye perbaikan gizi di Vietnam. Pada tahun 1990-an,Jerry Sternin sedang bekerja di Save The Childreen. Ia kemudian diminta membukacabang baru di Vietnam.Di Vietnam Jerry harus bertugas untuk memerangi masalah kekurangan gizipada anak-anak. Ia memiliki waktu enam bulan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebelum berangkat ke Vietnam ia membaca hampir semua literatur mengenaipersoalan kurang gizi.Pada umumnya literatur terkait persoalan gizi mengungkapkan bahwa kekurangan gizi disebabkan oleh sanitasi yang buruk, kemiskinan, akses terhadap air bersih yang minim dan kurangnya pengetahuan penduduk pedesaan yang miskinterhadap persoalan gizi.Menurut Sternin itu semua adalah analisa yang benar, tapi tidak berguna. "Jutaan anak yang kurang gizi di Vietnam tidak bisa menunggu hingga penyebab darikurang gizi tersebut teratasi,” katanya. Ia sadar, ia tidak mampu menyelesaikan semuapenyebab dari permasalahan kurang gizi tersebut. Ia menyadari memiliki sumberdayayang terbatas.Lantas, bagaimana cara Sternin melakukan kampanyenya? Sternin pergi kepedesaan. Ia menemui ibu-ibu di pedesaan itu. Ia membagi ibu-ibu itu dalam beberapakelompok. Kemudian masing-masing kelompok diminta menimbang berat badan danmengukur tinggi badan setiap anak di desa tersebut. Selanjutnya data yang diperolehdikumpulkan dan dibahas bersama.Pada saat pembahasan data tersebut, Sternin bertanya kepada Ibu-ibu, “Apakah ibu-ibu menemukan keluarga yang sangat-sangat miskin namun memiliki anak yang lebih sehat dan besar daripada kebanyakan anak disini?”. Ibu-ibu itu ternyata menemukan adanya keluarga yang sangat-sangat miskin didesa tersebut yang ternyata memiliki anak yang jauh lebih sehat dibandingkan lainnya. “Kalau begitu mari kita lih at apa yang mereka lakukan.” Keluarga miskin yang bisa memiliki anak sehat itu, oleh dalam buku Switch, disebut sebagai titik terang. Sternin dan ibu-ibu pun bersama-sama mengunjungi titik terang tersebut. Mereka mengamati apa yang dilakukan oleh keluarga titik terang itu sehingga dapat memiliki anak yang sehat. Berdasarkan pengamatan mereka, ternyata sang ibu di keluarga titik terang itu menyuapi anaknya empat kali sehari. Sementara ibu-ibu yang lain menyuapi anaknya hanya dua kali sehari. Namun total porsi makanan yang diberikan kepada anaknya oleh ibu di titik terang dengan ibu-ibu lainya, hanya disebar di empat kali penyajian). Kenapa ini sebuah temuan yang menarik? Ternyata menyuapi anak dua kali sehari dengan porsi besar oleh kebanyakan ibu-ibu adalah sesuatu yang keliru. Hal itu disebabkan karena perut seorang anak tidak dapat mengolah makanan sebanyak itu sekaligus. Temuan lain yang menarik lainnya adalah, ternyata ibu di titik terang memberikan makan anaknya dengan jenis-jenis makanan yang beragam. Ibu di titik terang mengumpulkan udang dan kepiting air tawar dari sawah. Setelah dimasak, ibu di titik terang itu, menambahkannya ke dalam nasi buat anak-anaknya. Padahal selama ini, ibu-ibu yang lain menganggap udang dan kepting bukan makanan yang layak untuk anak-anak. Bukan hanya itu, ibu di titik terang juga menambahkan daun ubi ke dalam nasi anak-anaknya. Padahal LAGI ibu-ibu pada umumnya menilai daun ubi sebagai makanan kelas bawah. Setelah mendapatkan pencerahan dari hasil kunjungan ke rumah Ibu di titik terang, Sternin mengajak ibu-ibu tersebut mengorganisir sebuah kelompok-kelompok memasak bersama. Setiap hari, secara bergiliran, mereka berkumpul di salah satu rumah anggota kelompok untuk melakukan masak bersama. Ibu-ibu yang datang kerumah salah satu keluarga itu masing-masing harus membawa udang, ketam dan daunubi. Dan mereka pun memasak bersama untuk dihidangkan ke keluarga masing-masing. Apa yang menarik dari proses ini? Ibu-ibu mengalami sendiri memasak makanan bergizi bagi anak. Proses ini merupakan praktik dari hasil kunjungan dan pengamatannya ke rumah ibu yang menjadi titik terang sebelumnya. Ibu-ibu tadi merasakan bahwa cara untuk membuat anak mereka menjadi sehat tidaklah sulit.Setelah banyak ibu yang melakukan sesuatu untuk perbaikan gizi anaknya, maka adasemacam 'tekanan sosial’ pada ibu-ibu lainnya untuk bergabung. Apakah cara Sternin untuk memecahkan persoalan kurang gizi pada anak dipedalaman Vietnam itu berhasil? Enam bulan setelah kedatangan Sternin di pedalamanVietnem itu, 65% anak telah memperoleh asupan gizi yang lebih baik. Bahkan penelitidari School of Public Health yang datang ke Vietnam menemukan bahwa anak-anakyang belum lahir ketika Sternin meninggalkan desa itu ternyata sama sehatnya dengananak-anak yang telah mengalami 'intervensi’ program perbaikan gizi oleh Sterninsecara langsung. Apa ini artinya? Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perubahanyang diawali oleh program perbaikan gizi oleh Sternin telah melekat.Jika diringkas, perubahan yang dilakukan Sternin memiliki pola sebagai berikut:Pertama, menemukan titik terang di desa tersebut. Kedua, melicinkan jalan bagi praktikyang telah ditemukan di titik terang tersebut oleh kelompok-kelompok lainnya denganmetode praktik sendiri. Ketiga, menularkan praktik-praktik di titik terang itu ke kelompok-kelompok lainnya. Belajar dari Pikul, NTT Mencari sebuah titik-titik terang yang dilakukan Sternin di Vietnam untuk sebuahperubahan juga dilakukan oleh Pikul di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. MenurutDirektur Knowledge Management Pikul Torry Koeswardono saat wawancara via skypedengan SatuDunia pada akhir tahun 2011 mengatakan bahwa Pikul adalah sebuahorganisasi yang menjadi simpul dari penciptaan pengetahuan baru untuk pemenuhanhak dasar yang dilakukan oleh banyak pihak terutama mereka di akar rumput. “Cara melakukannya adalah lewat dokumentasi dan publikasi murah meriah(internet) serta event-event pembelajaran yang akan sela lu dibuat oleh pikul,” tulis Torry dalam skypenya,“ Pikul juga mendorong penciptaan pengetahuan baru denganpemberian grant kepada para aktor yang sedang melakukan perubahan dikampungnya,” “Hasilnya cukup baik,” jelas Torry. Para aktor yang dijaring membuka diri untuk menceritakan apa yang menjadi pengalaman terbaik mereka berinovasi. Bisa dilihat di website, cerita-cerita aktor itulah yang kita kumpulkan. “Tugas saya adalah membacacerita itu dan memetakannya sehingga terbentuk semacam body of knowledge darikisah sukses atau unik,” tulisnya. Adapun event-event pembelajaraan yang hingga kini masih digunakan Pikuluntuk pembelajaraan adalah dengan membangun lingkar belajar. “Kita menyebutnya Lingkar Belajar Komunitas Bervisi,” tulisnya, “Sudah 5 kali kami lakukan sepanjangtahun 2010-2011. Sebanyak dua kali di kupang, 1 kali di alor, 1 kali di solor, 1 kali di adonara,” Wawancara via Skype dengan Direktur Knowledge Management Pikul Torry Koswardono, 2011. Pikul menggunakan pendekatan appreciative inquiry dan asset based approach. “Semacam gathering dari mereka yang sedang melakukan perubahan dan merekadiminta untuk membagi pengetahuan dan membuat semacam "pasar" agar terjadikoneksi di antara para aktor ini untuk memperbesar perubahan,” tulisnya. (*).

EKO IRAWAN LIFTER INDONESIA RAIH MENDALI PERUNGGU

Un Guk Kim DPR Korea merayakan dengan medali emas, Oscar Albeiro Figueroa Mosquera dari Kolombia dengan medali perak, dan Irawan Eko Yuli Indonesia dengan medali perunggu di podium setelah Angkat Berat 62kg pria di Hari 3. Tanda terkait

POLSEK SERPONG TANGKAP PEMBOBOL ATM

Setelah buron lebih dari satu bulan akhirnya aparat Polsek Metro Serpong berhasil menangkap pelaku pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA senilai Rp 600 juta di Mall WTC Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (30/7/2012). Dua dari tiga tersangka yang tertangkap itu adalah AS dan SG. Sementara RZ masih buron. "Keduanya ditangkap di dua tempat berbeda. AS ditangkap di kediamannya di rumah susun Jamsostek Batu Besar Batam, Kepulauan Riau. Sementara SG ditangkap di wilayah Serpong," kata Kapolsek Metro Serpong, Komisaris Nico Andreano Setiawan, Rabu (1/8/2012). Selain menahan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan uang tunai Rp7 juta serta menyita masing-masing satu unit sepeda motor dan televisi. "Berdasarkan keterangan saksi mata yang mengetahui aktivitas tersangka, kami akhirnya berhasil menangkap tersangka AS. Selanjutnya, setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap SG," jelas Nico. Berdasarkan hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi, lanjut Nico, Kamis (19/7/2012) jajaran Satreskrim Polsek Metro Serpong melacak keberadaan pelaku ke Batam. Selanjutnya, Minggu (22/7/2012) sekira pukul 09:30 WIB, AS dibekuk. "Setelah diperiksa, tersangka mengakui perbuatannya. Dia juga mengakui kalau perncurian itu bersama dua orang temannya berinisial RZ dan SG. Dari informasi itu, maka kami mengejar dan menangkap SG," tambah Nico. (Metro.II).

Selasa, 31 Juli 2012

LP3D SESALKAN KEPEMIMPINAN RAHMAT EFFENDI TIDAK MAKSIMAL

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) menyesalkan kinerja aparat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, karena saat ini Kota Bekasi mendapat predikat kota yang paling terjorok di Indonesia. Padahal sebelumnya Kota Bekasi mendapat penghargaan Adipura. Menurut Ketua LP3D Johnly Nahampun, itu merupakan kelemahan akibat kinerja Walikota Rahmat Effendi tidak maksimal, sehingga mendapat predikat Kota Terjorok. Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar di Kota Bekasi akhir tahun ini, Johnly Nahampun mengatakan, banyaknya incumben kepala daerah di sejumlah daerah kalah dalam pertarungan pilkada berikutnya. Hal itu akibat kinerjanya kurang maksimal di mata masyarakat, tegasnya. Selain itu, tambah Johnly, akibat kurang dekatnya kepala daerah tersebut terhadap masyarakat, terutama terhadap rekan-rekan wartawan. Artinya, informasi kinerja pemerintah daerah tidak dapat terserap dengan baik kepada masyarakat. Johnly berharap, kedepan Pemerintah Daerah seharusnya bisa bersinergi dengan media atau Pers untuk mempublikasikan apa yang telah dikerjakannya. ”Biasanya, ketika menjelang Pilkada, incumbent yang hendak bertarung lagi, baru mau mensosialisasikan keberhasilannya melalui spanduk atau baliho,” tandasnya. Itu membuktikan kegagalan dalam mempublikasikan kinerjanya kepada masyarakat. “Keberhasilan jangan dipublikasikan, ketika ingin menjadi kepala daerah kembali,” imbuhnya. (bd).

WALIKOTA BEKASI "NYANG" BARU DIHARAPKAN WUJUDKAN PEMERATAAN

Persoalan pemerataan pembangunan harus mampu dilakukan oleh Pemimpin yang akan datang dan harus dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi. “Walikota kedepan, bukan saja konsen terhadap ekselerasi pembangunan, namun harus konsen terhadap pemerataan pembangunan,” kata Nano S. Mulyono, Wartawan Senior di Bekasi dari Harian Terbit. Menurut Bang Nano (panggilan akrabnya-red), Walikota yang baru nanti, harus bisa menciptakan infrastruktur untuk membantu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bekasi melalui pendidikan yang tidak menimbulkan diskriminasi terencana terhadap orang yang tidak mampu. “Dia (Walikota baru-red) harus dapat menciptakan sarana sosial bernuansa pendidikan yang dapat diakses publik secara merata. Bukan mendorong swasta berlomba mendirikan sekolah unggulan yang hanya mampu diakses oleh orang-orang yang berduit,” tegasnya. Dikatakan, hal itu harus mampu dilakukan oleh Walikota terpilih nantinya. Walikota harus memiliki komitmen untuk mencegah kebocoran dana pembangunan terutama sarana sosial, bukan karena political will. Bang Nano berharap, Walikota kedepan juga harus mampu mempertajam empatinya kepada masyarakat diataranya, empati persepsi sejarah, empati nasib, empati prospek, empati kesempatan belajar dan bekerja serta empati relasi sosial. (Choen).

KASATPOL PP MINTA LINGKUNGAN PEMKOT MENJADI CONTOH

Kepala staf Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bekasi, Drs. Edy Rosadi M. Si., meminta kepada pegawai pemkot Bekasi agar menjadikan lingkungan kerja pemerintah kota Bekasi menjadi contoh bagi masyarakat. "Kami menemukan, kemaren, kantin yang ada dibelakang masih dalam keadaan buka, ini sangat memalukan sekali," katanya saat memberi amanat selasa pagi (31/7/2012). Hal ini disampaikan Kasatpol PP karena pemkot Bekasi terkait Maklumat Walikota Bekasi Nomor 451/ 2007-TU/ VII/ 2012, dengan adanya kegiatan sosialisasi kemasyarakat akan isi Maklumat tersebut. Tercatat dalam maklumat poin ketiga, para pengusaha, pemilik retoran, rumah/ warung makan agar menyesuaikan kegiatannya sehingga tidak menggangu kekusyuan selama bulan Ramadhan. Seperti diketahui, 3 hari sebelum masuk bulan suci ramadhan Maklumat tersebut sudah disosialisasikan dan mulai diterapkan dengan penempelan leaflet maklumat diberbagai tempat. "3 hari sebelum bulan ramadhan dan 3 hari sesudah lebaran resminya maklumat itu diterapkan," kata Suryana salah satu Koordinaor Lapangan (KOORLAP Satpol PP). Saat ditanya apakah Satpol PP akan melakyukan razia, karena Front Pembela Islam (FPI) lebih intens untuk swepping, Korlap yang rajin piket tersebut enggan meriunci. "Sudah kami lakukan, kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, sosialisasi, kan bisa sambil sosialisasi," kata Suryana lagi. (Don).

Senin, 30 Juli 2012

BUPATI BEKASI TUNGGU SURAT KAJARI, JABATAN KADISTARKIM AKAN DI-PLT-KAN

Surat resmi terkait penetapan tersangka Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kab. Bekasi, Ir. Porkas Pardamean Harahap, akan ditahan Kejaksaan Negeri Bekasi pada Rabu (11/7/2012), belum diterima dari kejaksaan Cikarang membuat Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, masih menunggu turunnya surat resmi tersebut, masih menunggu surat kejaksaan. "Dasar suratnya belum diterima pemkab Bekasi dari kejari," katanya (30/7). Sedangkan jabatan Kepala dinas Tata ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi akan dijabat Pelaksana Tugas (Plt) setelah Kejaksaan menetapkan Ir. Porkas Harahap sebagai tersangka akibat kasus Gedung Dipo Arsip senilai Rp. 5 milyar. Dari informasi yang didapat, Porkas Pardamean Harahap, telah diperiksa intensif oleh penyidik kejaksaan di Kajari Cikarang. Menurut Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Evan Satria, SH, beberapa waktu lalu, mengakui Porkas Pardamean Harahap yang diduga kuat terlibat dalam proyek pembangunan gedung Dipo Arsip senilai Rp. 5 miliar. Sebelumnya Kejari sudah menahan dua tersangka yaitu Taurus Nababan dan David Sinaga, selaku kontraktor yang membangun Dipo Arsip. Awalnya nya terendus pembangunan gedung Dipo Arsip saat proyek itu dihentikan pengerjaannya karena salah satu tiang bangunnya roboh. Kuat dugaan robohnya tiang bangunan itu karena dikerjakan tidak sesuai dengan Bestek. Kejaksaan Negeri Cikarang mendapatkan desakan dari berbagai kalangan agar Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang, Hermanto, segera menetapkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bekasi Porkas Padamean Harahap menjadi tersangka. Pasalnya, Kadistarkim diduga kuat terlibat melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Depo Arsip tahun 2010 yang menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp. 5 miliar. Melihat dari sisi yuridis pemeriksaan Kadistarkim terus dilakukan kejaksaan negeri Cikarang dan bahkan pada 4 Juli 2012 lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Kadistarkim Porkas Harahap secara intensif. Tim penyidik kejari Cikarang telah mempertemukan antara Kadistarkim selaku pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek Depo Arsip dengan tim BPKP untuk menjelaskan masalah proyek Depo Arsip. Dengan rencana menunjuk Plt. Kepala Dirtarkim Kabupaten yang baru, Bupati Bekasi terlihat pasrah menerima apapun hasil pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cikarang. Kerugian negara sendiri sampai dengan saat ini belum diketahui berapa jumlah pastinya karena pemkab Bekasi sendiri belum menerima surat resmi apapun dari kejaksaan Negeri Cikarang. (Coen/ Don).