PEDAGANG KORBAN KEBAKARAN PASAR PROYEK RISAU TAK BISA DAGANG DI BULAN RAMADHAN

Hingga beberapa hari pernyataan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang akan segera menurunkan material untuk pembangunan Pasar Proyek Bekasi yang ludes akibat di lalap si jago merah, belum juga nampak di lokasi Pasar. Bahkan para pedagang sendiri mengaku, guna mengejar bulan suci Ramadhan, terpaksa membeli bahan material sendiri. “Kalau menunggu pemerintah, entah sampai kapan datangnya, yang ada nanti kita pas bulan puasa tidak bisa dagang,” kata Winda salah satu pedagang. Pemerintah Kota Bekasi sendiri melalui Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) mengaku, belum di kirimkannya bahan material bagi ratusan pedagang yang lapak dan kiosnya ludes terbakar dikarenakan proses administrasi yang menjadi kendala. "Proses administrasi keuangan tidak bisa sembarangan dikeluarkan. Minggu depan sudah ada keputusannya," ujar Kepala Bidang Teknik Perpasaran Dispera Kota Bekasi, Nurdin, Jumat (13/7). Menurut dia, seluruh berkas administrasi baru diselesaikan pihaknya pada hari ini pasca kebakaran yang terjadi di lokasi penampungan pedagang Pasar Proyek, Jalan Mayor Oking, RT01 RW01, Margahayu, Bekasi Timur, Jumat, (5/7). "Surat sudah masuk semua tinggal pengerjaan fisiknya baru kita lakukan secepatnya," katanya. Menjawab pertanyaan akankah agenda pengerjaan fisik bangunan tersebut mundur dari jadwal yang direncanakan oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, pada Selasa (10/7), Nurdin mengakui hal itu dikarenakan proses administrasi tadi. "Memang pengerjaan fisiknya agak terlambat, sebab semuanya harus sesuai dengan prosedur. Kami tidak mau kalau asal-asalan dan berakhir di penjara akibat terjerat hukum," katanya. Penampungan yang akan didirikan, kata dia, diupayakan sama dengan kios pedagang yang terbakar. Sebab kios yang terbakar saat itu pun merupakan penampungan sementara selama eks gedung Pasar Proyek saat ini tengah direvitalisasi menjadi pertokoan Bekasi Junction. Kios penampungan tersebut berukuran sekitar 2 m x3 m yang berdinding triplek, beratap asbes, dan dilengkapi dengan rolling door untuk mengamankan barang dagangan saat kios ditinggal pemiliknya. (pARJO).

SEMPAT TERTUNDA, WALIKOTA-BUPATI HADIRI PELANTIKAN PDAM TIRTA BHAGASASI

Setelah sempat mengalami penundaan, Direktur Perusahaan Daerah Air MInum (PDAM) Tirta Bhagasasi akhirnya di lantik kedua pemilik saham, yakni BUpati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan walikota Bekasi, Rahmat Effendi, Jumat (13/7). Usep Ramli Salim, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Umum PDAM setempat, dilantik oleh dua Kepala Daerah Bekasi di halaman PDAM Tirta Bahagasasi. Kepada Usep, kedua kader Golkar itu meminta agar dapat bekerja lebih optimal dari Direktur sebelumnya. Neneng sendiri kepada wartawan mengaku, pemberhentian Wahyu Prihantono yang baru menjabat selama 2 tahun lebih di berhentikan karena di nilai tidak cakap dalam memimpin. “Ya pak Wahyu tidak cakap dalam memimpin, bahkan PDAM hampir kehilangan potensi Rp. 40 milyar,” katanya. Sebelumnya, acara pelantikan dijadwalkan pada Jumat 6 Juli di hall room Hotel Horison, Kota Bekasi. Sejumlah tamu undangan bahkan telah hadir, mereka menempati kursi yang telah disediakan panitia yang jumlahnya sekitar 200 kursi. “Pelantikan batal,” kata juru bicara PDAM Tirta Bhagasasi Endang Kurnaen. Ia mengaku tak paham alasan ketidakhadiran kedua kepala daerah. Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menjelaskan penundaan pelantikan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi sebelumnya dikarenakan belum disetujuinya Usep oleh Walikota Bekasi, karena belum menempuh prosedur yang berlaku. “Pelantikan dapat dilaksanakan apabila disetujui kedua kepala daerah. Sebab, PDAM Tirta Bhagasasi adalah perusahaan daerah yang dibiayai secara kongsi antara Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi, dengan nilai omset masing-masing sekitar 40 dan 60 persen,” kata Reyendra. Rayendra menjelaskan, Rahmat Effendi menolak menandatangani surat pengangkatan Usep karena menabrak Peraturan Kementerian Dalam Negeri, yang menjelaskan bahwa pengangkatan Direktur Utama harus dilakukan melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan. “Ada prosedurnya, makanya Walikota belum mau tanda tangan saat itu,” kata Rayendra kepada wartawan. (Parjo).

PROF. INDIRA APRESIASI FKPPI, HERI KOSWARA AKUI BIAYA DEMOKRASI PEMILU WALIKOTA MAHAL

Prof Dr Indira Samego MA memberi apresiasi pada Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Indonesia (FKPPI) sebagai organisasi yang lebih dewasa dan cerdas dalam acara diskusi publik "Sejatinya Kota Bekasi Dipimpin Walikota Dari Politisi atau Birokrat" yang diadakan Garda Bekasi 1 di Griya Wulan Sari (14/7/2012). "Saya lihat ada juga anak-anak FKPPI disini yang terlihat lebih dewasa dan cerdas," katanya (14/7). Dalam kesempatan tersebut, Prof Indria menyampaikan, bahwa di Jakarta masyarakat ibu kota sedang menginisiasi trend Politik akal Sehat. "Politik wani piro sudah bukan Zamannya, sudah ditinggalkan dan tidak digunakan lagi," terangnya. Ilmuwan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut membuka lagi pengalaman bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan yang pernah hidup dalam semangat kepemimpinan Dwi Tunggal, Soekarno Hatta. Dwitunggal Soekarno-Hatta digambarkan Prof Indira sebagai politik kendaraan, Politik Rem dan Gas. Soekarno seorang motivator, menurut pengamat politik tersebut, dan Hatta yang dipersonafikasikan sebagai seorang administratur. "Kalau direm terus nggak Jalan-jalan, kalau digas terus akan nabrak," kata Prof Indira yang berkelakar dan disambut tepuk tangan hadirin. Selain itu Profesor yang menyelesaikan program doktornya di program Ph.D. Asian Studies pada Universitas yang sama, tahun 1992 dan MA. Studi Pembangunan The Flinders di University of South Australia, tahun 1989 juga menyampaikan bahwa kekuasaan tidak boleh lagi dijadikan sebagai tempat persembunyian. "Kekuasaan bukan sekedar Bungker, tempat persembunyian agar aman dari ganguan, karena masyarakat kita tidak seperti dulu lagi," kata Prof Indira. Sementara itu Heri Koswara, kandidat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan bahwa biaya demokrasi kita di Indonesia memang mahal. "Untuk pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi saja kita menganggarkan Rp. 26 milyar, belum lagi kalau nanti harus melewati putaran kedua, setelah dihitung bersama DPRD Kota Bekasi sekitar Rp. 15 milyar lagi biayanya," kata Ketua komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi tersebut. Ditempat yang sama Syarief Hidayat selaku Ketua Generasi Muda FKPPI menyampaikan kesiapan kadernya untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan ke 38 komplek sebagai sebuah tahapan untuk sepakat mendukung H. Akhmad Zulnaeni sebagai calon Walikota Bekasi. "Tahapan sekarang rekom dulu kami tunggu, sebelum kepilkada sesungguhnya, bagaimana saya akan mensosisialisasikan sosok Pak Akhmad Zul," katanya. FKPPI, disampaikan Syarief, sudah solid untuk konsolidasi dukungan pada Akhmad Zulnaeni yang sudah mendaftar pada penjaringan calon dari partai Demokrat. Ketua GM FKPPI, Syarif Hidayat mengkonfirmasi bahwa pribadi maupun secara organisasi belum ada informasi kapan akan diketahui rekom dari DPP Partai Demokrat akan keluar. GM FKPPI sendiri tanggal 29 Juni 2012 sudah mengadakan pleno, dikata Syarief Hidayat, sudah bulat mendukung Akhmad Zulnaeni sebagai Calon walikota Bekasi. "Sudah sosialisasi 38 komplek basis kami, dan kami harus melakukan sosialisasi pemenangan atau dukungan di 12 rayon, karena Pleno GM diperluas, untuk saat ini jelas kami mendukung pak Ahmad Zul, pak Ahmad zul merupakan kader terbaik FKPPI,"katanya yang memastikan tidak ada calon lain saat didampingi Wakil sekretaris FKPPI, Bowo. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DIAGRAM DINAMIKA INFORMALITAS

Oleh: Ilya F. Maharika

Pun orang dalam melihat sektor informal, cara pandang menjadi sangat menentukan yang sarat politisasi. Dari kacamata modernist yang instrumental, pendefinisian pada sektor informal sering didasari hanya ketika kita melihat bentuk usahanya, ada atau tidaknya izin, di mana tempatnya, dan siapa orangnya. Dari kacamata itu maka yang formal sepertinya berhadapan dengan yang informal: yang formal adalah perusahaan berijin, kena pajak, manusianya terdaftar dalam administrasi yang rapi, dokumen-dokumen yang bisa menjadi bukti-bukti dan menempati gedung-gedung. Sementara sektor informal adalah mereka yang tak berijin, tanpa dokumen dan administrasi, orangnya silih berganti dan menempati jalan-jalan, pinggir kali, atau ruang sisa (urban void) lainnya. Dan seterusnya, antara keduanya seakan dengan mudah didudukkan dalam kutub-kutub oposisionalitas yang seakan-akan tidak akan saling ketemu atau bertemu dalam kondisi yang konfliktual. Di sektor keuangan, misalnya, yang formal akan dengan mudah mendapat fasilitas kredit berdasar dokumen-dokumen abstrak dimana aliran uang akan lebih menyerupai aliran informasi yang akurat. Sementara yang informal akan dikelompokkan dalam ‘unit mikro’ yang diatur lebih berdasar pada barang-barang riil dalam bentuk aliran uang tunai dan ke(tidak)percayaan yang sifatnya personal. Namun dari kacamata seorang situasional-kontekstual, maka entitas informal adalah sebuah representasi dari relasi-relasi ekonomi dan sosial yang sangat dinamis. Ketiadaan instrumen formal, ketidakteraturan, dan berbagai atribut ‘negatif’ lainnya adalah kondisi yang sangat mungkin merupakan akibat dari relasi-relasi sosial ekonomi itu dan bukan semata-mata hal itu yang menjadi persoalan dan untuk itu anatomi mendalam tentang informalitas menjadi fundamental. Adalah Sabine Bernabè, seorang mahasiswa doktoral dari LSE dan aktifis dari Centre for Analysis of Social Exclusion yang meruntutkan terminologi sektor informal. Menurutnya, pertama kali, terminologi ini muncul justru dari seorang antropolog, Keith Hart, yang mengobservasi masyarakat Ghana, yang mendiskripsikan kesempatan-kesempatan yang formal dan informal untuk memperoleh pendapatan. Namun baru setelah konsep itu dipublikasikan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1972 konsep itu kemudian dipakai meluas. Model yang menghadapkan antara dua bentuk tersebut, atau secara umum disebut model dualis, mendasari cara pandang terhadap sektor informal yang merujuk pada keadaan ekonomi masyarakat kota yang miskin dan marjinal yang memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat mereka. Sektor ini lantas dianggap sebagai sektor yang otonom, terpisah dari sektor informal berdasar kriteria-kriteria tertentu. Banyak kritik ditujukan pada model dualis ini yang kemudian memunculkan pemahaman sektor formal-informal sebagai aktifitas yang tak terpisahkan dan tidak saling berdiri sendiri, bahkan dipercaya menjadi bagian dari satu sistem kapitalisme atau biasa disebut sebagai pandangan kontinum informal-formal. Namun demikian dalam pandangan kontinum ini aktifitas informal tetap lebih subordinat, tergantung pada aktivitas formal. Kritikus Marxist bahkan tidak percaya adanya yang informal ini dan lebih senang memakai terminologi ‘produksi komoditas gurem’ (petty commodity production) yang berada di tepian mode produksi kapitalis tetapi tetap terintegrasi dan tergantung padanya. (BERSAMBUNG....).

RENCANA AKSI; Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur

a. Harta Kekayaan PNS : 1. Wajib dilaporkan; 2. Sebagai dasar dalam Promosi Jabatan dan Kenaikan Pangkat; 3. Sanksi tegas bagi PNS yang punya transaksi keuangan yang tidak wajar (rekening gendut)/(PP 53/2010). b. Larangan penggunaan rekening pribadi untuk keperluan proyek; c. Penertiban Pembuatan Rekening untuk Penampungan Sementara (Escrow Account); d. Penerapan Sistem Pengaduan Dugaan Penyimpangan yang terjadi di Kementerian/ Lembaga/ Pemda yang dapat memberikan perlindungan terhadap pelapor (Whistle Blower); e. Pekerjaan yang Tidak Selesai Dalam Satu Tahun dilaksanakan bertahap (Multi Years); f. Pengajuan APBN/D-Perubahan harus melalui evaluasi; g. Peningkatan Peran APIP dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi; h. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dari Instansi Pemerintah;

MEWUJUDKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

BY; MAYA ROSTANTY

“Menyusun Program Responsif Gender.” Mengajak kita untuk menganalisis program/kegiatan APBD dengan menggunakan perspektif gender. Hasil analisis akan menghasilkan dua kemungkinan: program/kegiatan APBD responsif gender dan yang belum responsif gender. Terhadap program/kegiatan APBD yang belum responsif gender, maka perlu diberikan saran/rekomendasi kepada pengambil keputusan agar program/kegiatan itu menjadi responsif gender. Materi berikut dari sesi ini, membahas bagaimana mengubah masalah menjadi program responsif gender yang akan diusulkan untuk diakomodasi dalam APBD. Selama ini, sering kali program/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya. Hasil dari bahasan dari sesi kesatu sampai dengan kelima akan menjadi bekal dari advokasi yang akan dilakukan. Lalu bagaimana dengan “Strategi Advokasi Anggaran Responsif Gender.” Mari kita membahas tentang tujuan advokasi anggaran responsif gender dan strategi untuk mencapai tujuan advokasi. Peserta diajak memahami dan sepakat mengenai pentingnya membangun kemitraan (partnership) antara LSM, eksekutif dan legislatif untuk advokasi yang efektif. Dengan demikian, perjuangan mewujudkan anggaran responsif gender oleh ketiga aktor utama tadi, dilakukan dengan mengoptimalkan peran yang mereka miliki. Salah satu langkah konkret advokasi adalah membuat komitmen “memperjuangkan anggaran responsif gender” dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun bersama antara LSM, eksekutif dan legislatif. Pada setiap modul gender, ada dua tema yang selalu dibahas, yaitu isu gender dan peraturan perundangan. Isu gender dibahas di setiap tema karena isu ini merupakan substansi utama yang dibahas dalam lokakarya. Maka, isu ini harus dibahas dalam setiap sesinya agar tampak keterkaitan tema yang dibahas dengan isu gender sekaligus sebagai proses internalisasi isu gender di peserta lokakarya. Sementara itu, tema peraturan perundangan dibahas di setiap sesi dengan cara membahas aturan perundangan yang terkait dengan tema yang dibahas. Hal ini bertujuan bahwa tema yang dibahas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tidak mengada-ada. (BERSAMBUNG.....).

TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA DAN TOKOH AGAMA NYATAKAN SIKAP ANTI NARKOBA

Tokoh masyarakat Kota Bekasi mendukung aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah kota Bekasi akan menjauhi penyalahgunaan narkotika dan perang terhadap peredaran gelap narkotika. "Kami tokoh masyarakat kota Bekasi akan hidup sehat tanpa narkotika demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat kota Bekasi," kata Letkol Purn. H. Abdul Manan (13/7). Dalam kesempatan tersebut tokoh masyarakat kota Bekasi juga akan meningkatkan intensitas dan efektifitas gerakan dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Tokoh masyarakat kota Bekasi bersama-sama untuk lebih aktif dalam mengawasi dan mengingatkan masyarakat kota Bekasi agar tidak terjerumus dalam bahaya penggunaan narkotika. Abdul Manan dan tokoh masyarakat Kota Bekasi secara bergantian membacakan pernyataan sikap anti narkotika menuju kota Bekasi bebas penyalahgunaan Narkotika tahun 2015, disela-sela pembakaran barang bukti sitaan berupa ganja 470,279 Kg, Heroin 1,6360 gram, 35,2554 gram dan ekstasi 6 butir menyambut hari Adhyaksa ke-52 tanggal 22 Juli 2012 mendatang. "Tokoh masyarakat kota Bekasi ikut serta mendukung kota Bekasi bebas penyalahgunaan Narkotika tahun 2015," bacanya tentang poin visi Bebas Penyalahgunaan Narkotika 2015. (Don).

KOMPILASI RANJAU ALIANSI LINKAGE (KOPRAL); ASPIRASI YANG BELUM TENTU JADI INPIRASI

Mohon maaf sebesar-besarnya, mungkin hasil polling kecil-kecilan yang digelar CODE SMUTs ini terlambat lebih dari 5 jam karena sepak bola dan berbagai kebutuhan administratur untuk menyiapkan sajian hasil karena ketiadaan fasilitas internet di bulan Juli ini. Dengan keterbatasan anggaran kami coba sampaikan hasil polling dari pendapat para blogger, facebooker dan twitter tentang kelayakan berpasangan dari suguhan CODE SMUT memasangkan atas dasar latar belakang bakal calon. Ini dia; Partai GOLKAR + PKS didukung 24 blogger @all atau 30% persen dukungan, lalu kemungkinan PKS + PDI-P didukung 7 blogger @all atau 8% dukungan. Partai Demokrat + Partai GOLKAR hanya didukung 5 blogger @all atau hanya 6%. Selanjutnya kemungkinan Partai GOLKAR + Partai GERINDRA didukung 4 blogger atau 5% dukungan keseluruhan. Sedangkan kemungkinan calon walikota dari Partai GOLKAR dengan Partai Demokrat sebagai wakil walikotanya didukung 6 orang blogger @all atau 7% dukungan. Selanjutnya kemungkinan pasangan dengan komposisi PDI-P sebagai Walikota dan calon dari Partai GERINDRA sebagai calon Wakil Walikota didukung 14 blogger @all atau 17% dukungan. Lalu andai kader PKS calon Walikota dan partai Demokrat sebagai calon wakil didukung 11 blogger @all atau 14% dukungan. Diteruskan dengan usulan PKS sebagai Walikota dengan calon dari Partai GERINDRA sebagai wakil Walikota didukung 18 blogger @all atau 23% dukungan. Lalu usulan pasangan dengan komposisi Partai sebagai Calon Wakil Walikota dan Birokrat sebagai Walikota didukung 9 blogger atau 11% dukungan. Jumlah suara hingga sekarang atau batas akhir waktu polling yang ditayangkan CODE SMUTs sendiri adalah 78 suara. Dengan rilis ini kami ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi, dan dengan ini Jajak pendapat ditutup. (Don).

KOLEKTIFITAS MENJADI KUNCI KEBERHASILAN KERJA DPRD KOTA BEKASI

Muhammad Lutfi Jumhana, Sekretaris Dewan (Setwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, mengapresiasi kerja keras anggota DPRD Kota Bekasi yang sudah bekerja keras menyelesaikan tanggungjawabnya pada tahun kerja 2012. Mantan Camat Mustika Jaya, Kota Bekasi tersebut mengatakan bahwa apa yang berhasil dihasilkan oleh DPRD Kota Bekasi sebagai hasil kerja keras seluruh anggota DPRD Kota Bekasi. Tak kurang target 16 Peraturan Daerah semuanya secara sistematis dan efektif dapat dilakukan DPRD Kota Bekasi periode 2009-2014 yang keseluruhan berjumlah 50 orang. "Tugas Sekretariat dewan hanya membantu agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan DPRD untuk optimalisasi kerja DPRD kota Bekasi dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik," kata M. Lutfi saat ditemui diruang kerjanya. Semua itu dapat terjadi karena sinergisitas seluruh anggota DPRD Kota Bekasi yang terdiri dari 14 orang dari fraksi Partai Demokrat, 10 orang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 8 orang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), 3 orang anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN), 2 orang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yangtergabung dalam fraksi amanat Persatuan (F-AP), 1 orang dari Partai Damai Sejahtera (PDS), 1 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 1 orang dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), 1 orang dari Partai Bulan Bintang (PBB) yang tergabung dalam fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (GBB), 3 orang dari partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), 6 orang dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang tergabung dalam fraksi Partai GOLKAR. Ketika ditanya apa kiat yang digunakan oleh M. Lutfi Jumhana, Kepala Setwan itu hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ketua DPRD kota Bekasi yang bertanggungjawab merupakan kunci terbangunnya iklim kerja sama yang baik di DPRD Kota Bekasi. "Setwan semaksimal mungkin melaksanakan tupoksinya untuk melakukan tugasnya dengan anggaran yang ada, ketua DPRD memegang peranan penting khususnya tanggungjawab sebagai pimpinan DPRD," katanya. Lutfi menyampaikan bahwa nantinya akan ditambah sekitar 4 sampai dengan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda untuk bisa di perda-kan oleh DPRD Kota Bekasi yang sangat loyal pada kepentingan yang terbaik bagi masyarakat kota Bekasi. "Kolektifitas semua pihak yang bekerja sama untuk mendapatkan hasil kerja yang baik mungkin jawaban atas banyaknya pekerjaan yang diselesaikan," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

JOKOWI POLITIK RETORIKA?

Joseph Ernest Mambu, Salatiga, Central Java

Surakarta / Solo saat walikota, Joko Widodo (Jokowi alias), telah membuat saya kehilangan Solo, kampung halaman saya. Lelah retorika politik meragukan bahwa hanya membuat orang sinis (misalnya, tingkat kemiskinan menurun di Indonesia tahun 2011 - benar-benar Apakah kekayaan merata??), Saya lebih memilih retorika politik yang benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Retorika, terutama dalam politik, biasanya dikaitkan dengan "pidato manipulatif atau tulisan", seperti yang dijelaskan oleh Jack Selzer dalam karyanya pada analisis retoris. Namun, ini hanya bagian dari gambar yang lebih besar dari retorika sebagai suatu disiplin - sebuah studi yang mencoba untuk menguraikan seseorang (atau sekelompok penduduk) cara membujuk sebuah dimaksudkan penonton. Cara pembuatan argumen persuasif tidak terbatas pada bahasa verbal. Selzer lebih jauh berpendapat bahwa orang membuat argumen multimodally, misalnya, melalui "Foto ... gambar, tari, lagu-lagu populer ... gaya rambut, pakaian," dll Sebuah melakukan operasi kosmetik wanita sehingga terlihat seperti "boneka Barbie hidup" menyoroti argumen bahwa gema permintaan budaya tertentu pada muncul selamanya indah. Aku telah mendengar bahwa Jokowi tidak ragu untuk naik sepeda di antara orang banyak pada hari Minggu pagi, ketika jalan utama (Jl. Slamet Riyadi) ditutup untuk kendaraan bermotor, dengan hanya pengawalan keamanan kecil. Itu argumen non-verbal persuasif: memerankan merakyat (atau berbaur dengan orang-orang dengan cara rendah hati), yang telah menjadi inti dari kepemimpinannya. Setelah pemilihan kembali kemenangan telak nya untuk periode kedua jabatannya, Jokowi berani menentang rencana Gubernur Jawa Tengah untuk membangun sebuah pusat perbelanjaan di lokasi pabrik es Saripetojo mantan. Jokowi didukung oleh wong cilik banyak (orang miskin atau pedagang kecil) yang bisnisnya akan terancam oleh rencana, terlepas dari anggapan bahwa daerah tempat pabrik itu berada "ha [s] telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan" (The Jakarta Post, 25 Juni 2011). Baru-baru ini, disertai dengan ratusan warga Surakarta, Jokowi lisan dihadapkan kebijakan PT PLN tentang "memberlakukan pemadaman massa lampu jalan" pada 23 Desember 2011 (The Jakarta Post, 4 Januari 2012) dengan membayar Rp 8,9 miliar (US $ 97,100) secara tunai di kantor PLN. Membayar uang tunai! Apa yang non-verbal retorika! Dia bisa saja membayar jumlah tersebut secara rahasia dengan nya atau kartu debit pemerintahan kota melalui ATM atau e-banking. Membayar tunai (dan oleh) masyarakat melambangkan perlawanan rakyat untuk sebuah kebijakan. Dan Jokowi dicampur dalam dengan orang-orang pemberontak di bawah kepemimpinannya. Saya percaya Jokowi sepenuhnya menyadari keterlambatan administrasi kota dalam membayar tunggakan ke PLN untuk lampu jalan kota. Namun, dalam (non-) retorika lisan, ia telah meyakinkan saya dan ratusan warga Solo sesama bahwa kepentingan umum, terutama ketika orang-orang Kristen di Solo sedang mempersiapkan perayaan Natal, harus diberikan prioritas yang lebih tinggi daripada kebijakan PLN. Sepotong terbaru dari retorika dari Jokowi adalah tindakan simbolis dalam menggunakan sebuah SUV yang diproduksi oleh lokal siswa sekolah kejuruan sebagai kendaraan resminya. Sekali lagi ini adalah dalam konfrontasi dengan Gubernur Jawa Tengah, yang kali ini menyalahkan Jokowi karena "sembrono" karena mobil masih harus "dinyatakan sebagai layak jalan" (The Jakarta Post, Januari 3). Walikota sesama dari Semarang juga tersirat bahwa Jokowi adalah "narsis" (Suara Merdeka, Januari 5). Mengenai kritik gubernur, saya kira retorika Jokowi yang mewujudkan sebuah "kenekatan" strategis dan disengaja. Kepercayaan Jokowi dalam produk siswa sekolah kejuruan, yang Esemka Kiat, sebuah proyek yang didukung oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tampaknya lebih penting daripada keselamatan sendiri. Setelah semua, Jokowi tidak mempromosikan mobil untuk digunakan oleh orang lain atau oleh gubernur. Jika mobil berjalan baik dan aman, maka Jokowi sendiri merupakan sertifikat layak jalan. Jika mobil memiliki masalah, saya yakin siswa tidak akan ragu untuk memperbaiki mobil karena, sekali lagi saya percaya, mereka mencintai walikota mereka. Saya tidak tahu apakah Jokowi rentan untuk menjadi narsis atau tidak, tetapi lebih baik untuk memiliki walikota yang diberi label seperti itu daripada yang korup yang tidak sedikit atau tidak bagi warga nya. Kita bisa melihat bahwa Jokowi telah terbukti sebagian besar warga Solo yang, pada retorika seluruh hidupnya, disampaikan dalam beberapa cara, adalah menguntungkan. Dia tidak harus berlebihan menegaskan secara verbal bahwa ia adalah merakyat dalam kampanye politik sebelum pemilihan ulang, tapi dia telah menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan dukungan rakyat, bahkan ketika datang ke orang menentang dengan lebih banyak uang dan kekuasaan (misalnya, perusahaan yang ditugaskan untuk menghancurkan pabrik es Saripetojo), peringkat politik yang lebih tinggi (misalnya, Gubernur Jawa Tengah), atau pembuat kebijakan bahkan sesama seperti yang ada di PLN. Retorika merakyat Jokowi telah bekerja dengan baik sejauh ini, tapi saya berharap ia tidak akan tersandung ke dalam kesombongan, dan dengan demikian dengan mudah terjebak oleh lawan politiknya. Retorika Merakyat tidak hanya terdiri dari kata-kata mati, diucapkan keras-keras selama kampanye. Kata-kata hanya dapat conflate dengan, dan berbicara lebih keras melalui, aksi nyata yang dapat dirasakan sebagai pengalaman hidup oleh semua orang. (JAK.POST) Penulis adalah penerima beasiswa Fulbright-DIKTI dan melakukan studi doktornya dalam Linguistik Terapan di Arizona State University, Tempe, Amerika Serikat.

PEREMPUAN-PEREMPUAN SANG PENENTU KEMENANGAN

Sederhana, penuh senyum dan selalu sabar dalam menentukan pilihan merupakan ciri dari para penentu. Perempuan-perempuan Jakarta dalam bingkai pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI merekalah para pelopor yang menentukan kemenangan "idola" mereka. Sang Penentu Kemenangan merupakan pendidik, pengasuh dan penjaga keluarga dimasing-masing rumah tangga. Selamat menikmati kemenangan walau masih dalam bayangan harapan pemimpin seperti Jokowi dan Basuki Purnama.

BASUKI PURNAMA SAAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI TPS

Basuki Purnama saat akan memasukkan kertas suara yang sudah ditandainnya pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, 11/7/2011. Mengenakan Kotak-Kotak Jokowi Ahok, Basuki Purnama melipat kertas suara sebelum memasukkannya ke kotak suara. (Nomor 3 Menang!).

WAJAH-WAJAH CERAH BERSAMA JOKOWI

Ada yang indah ketika melihat rekaman wajah setelah difoto dengan camera handphone, Kodak, atau kamera otomatic maupun manual. Sesi pemotretan spontan Jokowi dan beberapa perempuan penggemarnya seperti di atas melahirkan kecerahan yang melihat dan optimisme pada sesuatu, seperti Syahrini menggambarkan yang istimewa.

DISBANGKAR KOTA BEKASI SIAP RESPON 15 MENIT

Ir. Syafrie Nasution, Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran (Disbangkar) Kota Bekasi, mengkonfirmasi realisasi pembelian 1 pemadam Kebakaran (damkar), 1 mobil Rescue dan 1 mobil operasional. "Tahun 2012 ini kami akan tambah armada pemadam kebakaran dengan satu damkar, 1 kendaraan rescue dan 1 kendaraan operasional," katanya saat ditemui diruang kerjanya (12/7). Selain itu, menurut Kadis Bangkar, juga melakukan pelatihan Tenaga Sukarelawan Kebakaran agar dapat mensosialisasikan kebakaran itu apa dan penanggulangan kebakaran oleh masyarakat. "Gerakan ini dilakukan di RW-RW, Kelurahan dan beberapa Kecamatan untuk sementara ini agar dapat membantu masyarakat," kata Ir. Syafrie tentang gerakan prefentif dan kuratif yang akan dilakukan Kalau begitukan kami jadi apresiasi dengan kerja dinas terkait hal tersebut. Dinas Bangkar Kota Bekasi juga melakukan komunikasi dengan Kantor Kebakaran untuk meningkatkan kemampuannya, menurut kadis, agar dapat memenuhi stadard Time respond pemadam kebarakan, yaitu dalam 15 menit dapat segera merespon informasi masyarakat yang melaporkan terjadinya kebakaran. Berbagai upaya, ditambahkan kadis, dilakukan secara terus menerus oleh kantor kebakaran mulai dengan melakukan pengenalan bahaya kebakaran, lalu juga pengenalan alat-alat kebakaran pada anak-anak TK dan juga latihan 15 minute time respond. Harapan Dinas Bangkar, kedepan bidang Kebakaran yang ada dapat menjadi dinas atau kantor yang otonom dalam memenuhi kebutuhan dan merespon pengaduan masyarakat. Sementara itu Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, Ronny Hermawan, menyambut baik dengan berbagai upaya yang dilakukan dinas terkait. "Kalau beginikan kami jadi apresiasi dengan apa apa yang dilakukan SKPD," katanya responsifnya dinas Bangkar atas berbagai PR mereka. Melalui selulernya, Ronny menjelaskan bahwa tanggungjawab dinas Bangkar tentu harus sampai pada peningkatan kualitas dan perhatian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada perawatan seluruh aset yang dimilikinya. "Kedua, hal lain yang lain tentunya aspek perawatan armada yang sudah ada, tentu harus diperhatikan diwaktu yang akan datang," kata anggota Fraksi Partai Demokrat Kota Bekasi tersebut. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DIAGRAM DINAMIKA INFORMALITAS

Terdapat paling tidak empat konsep yang relevan yaitu cara pandang terhadap informalitas, peran khusus dalam konteks pembangunan, informalitas sebagai proses pemiskinan dan informalisasi dalam struktur kekuasaan. Informalitas dan Cara Pandang; Rosalyn Deutch dalam bukunya Eviction memandang urban art sebagai sebuah panggung persaingan antara masyarakat dengan otoritas, yang sebenarnya didasari oleh perbenturan antara dua cara pandang yang berbeda. Deutch, dalam konteks dengan seni kota, mengungkap bahwa seringkali otoritas menggunakan kata ‘kepentingan publik,’ ‘keindahan’ atau ‘kegunaan’ sebagai senjata untuk melakukan penggusuran terhadap karya seni kota. Penggusuran ini memperlihatkan adanya dua filosofi yang menjadi latar belakang dalam memandang keindahan seni kota. Cara pertama adalah doktrin modernist yang melihat karya seni adalah objek yang independent dengan makna yang melekat pada dirinya. Sementara cara pandang kedua melihat bahwa seni kota adalah karya yang spesifik pada konteks lokasi tertentu (Deutch 1996). (bersambung...).

SUES COBAIN TENTANG HASIL PEMILUKADA DKI JAKARTA

Suara Jokowi-Basuki dipastikan menang saat ini dan sah menurut hukum untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil gubernur terpilih dan tidak perlu pemilu kepala daerah (Pemilukada) DKI Jakarta putaran ke-2, dengan alasan: 1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No.: 16 Tahun 2010. Pasal 46 ayat 4, bahwa Pemilukada Ulang hanya dapat dilakukan apabila dari seluruh Pasangan calon tdk ada yang memperoleh suara lebih dari 30 persen. 2. Bahwa apabila suara yang diperoleh telah lebih dari 30 persen maka yang ditetapkan sebagai pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak. Yang dalam hal ini adalah Jokowi-Basuki yang memperoleh SUARA TERBANYAK yakni 46 persen dari suara sah. 3. Bahwa oleh karena itu tidak perlu dilakukan pemilukada putaran ke-2. Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

MEGA TUNGGU KEPUTUSAN KPUD

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan, jika hasil penghitungan cepat atau quick countbenar, koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi putaran kedua dalam Pilkada DKI Jakarta akan dibicarakan setelah Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengumumkan hasil resmi pilkada. “Kita menunggu keputusan KPUD,” kata Megawati di Kantor DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu ( 11/7/2012 ), ketika ditanya koalisi dengan parpol lain untuk menghadapi putaran kedua. Seperti diketahui, hasil penghitungan cepat sementara dari beberapa lembaga menempatkan pasangan yang diusung PDIP dan Partai Gerindra, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok di urutan pertama. Setelah itu, pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hidayat Nur Wahid-Didik, Faisal-Biem Benjamin, Alex Noerdin-Nono Sampono, dan Hendardji-Ahmad Riza Patria. Diperkirakan, pasangan Jokowi-Ahok akan bertarung dengan pasangan yang diusung Partai Demokrat, PAN, PKB, dan PDS yakni Fauzi Bowo-Nachrowi di putaran kedua. Megawati mengatakan, hasil saat ini baru sebagian dari hasil yang diharapkan. Ke depan, seluruh kader dan simpatisan harus bekerja lebih keras, khususnya menarik suara warga yang tak menggunakan hak pilihnya hari ini. Laporan yang diterima Megawati, jumlah warga yang tak nyoblos masih cukup besar. Selain itu, lanjut Megawati, perlu dilakukan antisipasi kembali terjadinya masalah dalam penyelenggaraan pemilu seperti tak akuratnya daftar pemilih tetap. “Nanti masalah DPT jangan ada lagi. Itu harus kita pantau,” kata mantan Presiden RI itu.[*]

HAMBALANG DITINGKATKAN STATUSNYA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status kasus korupsi Proyek Hambalang dari penyelidikan ke penyidikan. KPK juga sudah menentukan tersangka dari proyek senilai Rp1,3 triliun tersebut. "Tersangkanya kemungkinan lebih dari dua orang dari dua perkara, yaitu pengadaan barang dan jasa dan suap menyuap atau gratifikasi," kata Abraham Samad, Ketua KPK di Balikpapan. Samad berjanji akan mengumumkan nama-nama tersangka ini pekan depan. Menurut Ketua KPK, dalam kasus Hambalang ini KPK mengambil langkah langkah yang bertahap dan cermat. KPK harus memastikan bahwa setiap tersangka akan menjadi terdakwa dan dihukum sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Selain itu KPK juga tidak bisa mengeluarkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Proyek Hambalang adalah proyek di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Proyek ini dimulai di masa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adyaksa Dault dengan nilai Rp350 miliar. Di zaman Menpora Andi Mallarangeng rencana sekolah olahraga Menpora Dault dikembangkan lagi hingga menjadi sports center dengan total nilai proyek Rp1,3 triliun. Karena hal ini, Dault sempat meradang karena Mallarangeng sempat menyebut bahwa ia hanya melanjutkan apa yang dikerjakan Dault. "Di masa saya hanya sekolah olahraga. Itu pun karena tanahnya bermasalah, pembangunannya tidak diteruskan," kata Dault dalam banyak kesempatan. Proyek ini kemudian disebut-sebut Nazaruddin, terpidana korupsi kasus pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang yang juga saat itu adalah bendahara umum Partai Demokrat. Menurut Nazar, ada dana dari Proyek Hambalang yang kemudian dipakai untuk membiayai kandidat calon ketua umum Partai Demokrat di Kongres Partai Demokrat di Bandung Mei 2010. Para anggota DPR telah meninjau proyek di Bogor ini (ANT)

JOKOWI AHOK PIMPIN PEROLEHAN SUARA

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama sementara memimpin perolehan suara dalam penghitungan suara cepat yang dilakukan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Dalam hitung cepat JSI yang sampai Rabu sekitar pukul 14.15 WIB baru mencakup hasil pemungutan suara di 167 TPS (41,75 persen dari TPS sampel), suara untuk pasangan Jokowi-Basuki mencapai 43,59 persen, disusul Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli dengan perolehan suara 33,24 persen. Sementara pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini memperoleh 10,88 persen suara dan pasangan kandidat lain masih di bawah enam persen perolehan suaranya menurut hasil hitung cepat JSI berdasar penghitungan suara di 46 TPS di Jakarta Timur, 21 TPS Jakarta Pusat, 34 TPS Jakarta Selatan, 35 TPS Jakarta Utara dan 44 TPS Jakarta Barat. JSI mengerahkan 400 relawan untuk mengambil sampel hasil pemungutan suara di 400 TPS di wilayah DKI Jakarta. TPS sampel JSI meliputi 88 TPS di Jakarta Barat, 45 TPS di Jakarta Pusat, 86 TPS di Jakarta Selatan, 111 TPS di Jakarta Timur, 69 TPS di Jakarta Utara, dan satu TPS di Kepulauan Seribu. "Sampel kami proporsional berdasarkan banyaknya TPS dan pemilih di masing-masing kota," kata Direktur Riset JSI Eka Kusmayadi. JSI mengklaim hasil hitung cepatnya tidak akan berbeda jauh dari hasil penghitungan suara KPU DKI Jakarta. "Kami menargetkan perbedaannya paling banyak satu persen dari hasil KPU," katanya. (lod)

Pemilu Gubernur DKI Jakarta Diumumkan 20 Juli 2012

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan mengumumkan hasil pemungutan suara Pilkada DKI pada 20 Juli 2012. "Hasil Pilkada hari ini akan diumumkan pada 20 Juli 2012 nanti," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi dan Pemungutan Suara, Sumarno, di kantor KPU DKI Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan, untuk saat ini penghitungan suara sedang berlangsung di masing-masing tempat pemungutan suara. Hasil penghitungan suara ini, kemudian akan direkapitulasi di tingkat kelurahan. Setelah itu, dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan dan dilanjutkan di tingkat kabupaten/kota oleh KPU kota, sebelum dibawa ke KPU provinsi Rekapitulasi suara di KPU DKI dijadwalkan pada 19 Juli dan pengumuman pada 20 Juli. "Kalau tanggal 20 nanti sudah ada pasangan dengan suara 50 persen plus satu, maka hari itu juga akan langsung diputuskan (pemenang)," kata Sumarno. Untuk gugatan atas hasil perhitungan tersebut, ditunggu hingga tiga hari, yakni hingga tanggal 23 Juli 2012. Namun, Sumarno mengatakan jika hasil pilkada tanggal 20 Juli nanti belum ada yang memenuhi 50 persen plus satu, maka akan dilakukan pilkada putaran kedua. "Pilkada putaran kedua tanggal 20 September untuk juara pertama dan kedua," kata Sumarno. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, menurut Sumarno akan dilakukan pada 7 Oktober 2012. (Dny)

JOKOWI: TIDAK ADA STRATEGI KHUSUS

Calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak menyiapkan strategi khusus untuk berlaga di putaran dua Pilkada DKI Jakarta. "Kami tak akan pakai strategi besar karena butuh dana besar, yang mana memang nggak ada," kata Jokowi di Jakarta, Rabu malam. Menurut dia, yang terpenting pada putaran kedua pemilihan gubernur DKI Jakarta semua pihak harus bergerak untuk menggalang dukungan dari warga. "PDIP bergerak, Gerindra bergerak, relawan bergerak, masyarakat juga harus bergerak," kata Jokowi yang mengikuti pemilihan berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon wakil gubernur. Jokowi juga mengaku tidak kaget melihat hasil perhitungan cepat lembaga survei yang membawanya berada di posisi teratas perolehan suara dalam Pilkada DKI Jakarta. Dia juga mengatakan sebelumnya sudah memperkirakan hasil tersebut. "Tadi pagi kan saya sudah bilang akan ada kejutan," kata Jokowi. (lod)

BUDIMAN SOPANDI: JALAN HASIBUAN BEKASI JADI KTL

Dr. Rahmat Effendi, Walikota Bekasi, terlihat sibuk melakukan inspeksi ke lokasi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) Hasibuan, tepat di depan Kantor Cabang Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Bekasi. Selain Walikota Bekasi, tampak Kapolresta Bekasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Bina Marga Tata Air (Bimarta) dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Bekasi hadir pada kegiatan tersebut (10/7/2012). Dalam keterangannya, Budiman Sopandi selaku Kepala Dishub menjelaskan, kawasan ini nantinya akan dibuat seperti Jalan Ahmad Yani yang mengedepankan ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4. "Sebelumnya KTL di kota Bekasi sudah dimulai dengan menjadikan Jalan Ahmad Yani sebagai KTL," katanya saat dihubungi via selular (11/7). Selain dinas Perhubungan, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki hubungan dengan KTL dilakukan kerja sama dan Koordinasi lintas dinas dan lembaga. "Dinas Bimarta untuk perbaikan jalan serta trotoar dan fasilitas umum terkait, P2PJU untuk lampu penerangan jalan serta taman kota, Satpol PP penertiban agar jalan tidak ada kaki 5 serta gepeng, Dishub manajemen trafict, dan kepolisian untuk aspek hukumnya," kata Budiman lebih lanjut. Kenyamanan dan keselamatan jalan menjadi misi utama, menurut Budiman, dari keberadaan KTL yang berada di jantung Kota Bekasi tersebut. Jalan yang baik, kawasan yang nyaman, terjaminnya keselamatan para pengendara, lampu penerangan yang menunjang dan kawasan tertib merupakan harapan adanya KTL di Kota Bekasi. Selain itu tertib berlalu lintas tentu muaranya pada situasi jalan yang minim kemacetan hambatan dan gangguan di kawasan tersebut. "Semua dilakukan lintas SKPD agar KTL benar-benar membuat pengguna jalan aman dan selamat dalam berkendaraan," kata Budiman Sopandi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

RENCANA AKSI DAN UKURAN KEBERHASILAN

RENCANA AKSI; a. Analisis dan pemetaan jabatan di Pemda: b. Kebijakan minus growth (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun), c. Kebijakan pembatasan dan/ atau pengurangan belanja pegawai, d. Monitoring dan evaluasi redistribusi/realokasi PNS, dan e. Kebijakan pemberian pensiun dini secara sukarela.

ISTRI WALIKOTA BEKASI BERHARAP MASYARAKAT PAHAM MAKNA HARI ANAK

Hj. Gunarti Rahmat Effendi, Ketua Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kota Bekasi, dalam kesempatan serah terima jabatan penggerak PKK tingkat Kecamatan di Balai Patriot berharap perngurus baru dapat mengimplementasikan 10 program PKK. "Kalau program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) jelas ada 10 program yang kita ketahui, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, Perencanaan Sehat,"katanya yang ingin program tersebut dilaksanakan baik tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat RT (10/7). Saat ditanya harapannya menjelang hari anak, sebagai seorang istri Walikota Bekasi, Hj. Gunarti mengharapkan agar nasib anak-anak dapat berkembang dengan baik di waktu yang akan datang dengan keterlibatannya sebagai pribadi, bukan hanya selaku ketua atau istri Walikota Bekasi. "Secara pribadi maupun organisasi akan turut serta bersama-sama mensukseskan peringatan hari anak, saya yakin kita semua tidak menginginkan anak-anak kita terpuruk,", katanya. Menanggapi kondisi kehidupan keluarga dan lingkungan kota Bekasi, Hj. Gunarti mengingatkan, pentingnya peran keluarga dalam membantu tumbuh kembang anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. "Tidak ada orang tua manapun berharapnya anaknya tidak baik, semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sukses dan baik," imbuhnya. Visi Hj. Gunarti pada kehidupan keluarga di Kota Bekasi sangat jelas ketika dirinya sangat memperhatikan secara detail peringatan-peringatan dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan hari anak. "Tentu juga kita berharap agar anak-anak dan seluruh masyarakat kota Bekasi tahu akan makna hari anak, anak itu adalah tumpuan orang tua, diharapkan dapat menjadi pemimpin bangsa ini dihari depan," katanya. (Don).

PERNIK TERAPI UNTUK SEMUA (PETRUS)

Saya menyayangkan paradigma LHP BPK masih sekedar "majikan" managih bon. Kenapa tidak seperti KPK yang tidak bosan memberi capacity building, lalu menerjemahkannya dalam banyak bentuk program? Kedua, ada sesuatu yang tidak fair (walau saat ini apa yang sudah di-audit secara otomatically dapat segera disikapi eksekutif dan legislatif (Tidak Seperti dulu). Dan itu bukan ekses dari perubahan format indeks LHP BPK yang dulu begitu singkat-padat-merayap yang berujung banyaknya aksi unjuk rasa mempertanyakan ketelanjangan format hasil audit. Ketiga, coba renungi ketiadaan kajian tentang mata nggaran untuk perbaikan dalam bentuk konfirmasi peningkatan pelaksanaan anggaran dan juga charge agar dalam menyelesaikan penuntasan rekomendasi hasil audit tidak menggunakan anggaran tanpa bentuk? (Don).

DINAS BANGKAR DIMINTA PENUHI KEBUTUHAN ARMADA PEMADAM

Ronny Hermawan, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, minta Dinas Pembangunan dan Kebakaran Kota Bekasi untuk lebih serius melakukan penilaian terhadap kondisinya sendiri. "Himbauan tanpa kecakapan dinas mengelola anggaran mobil pemadam dan lain lainnya, adalah hal sia sia, coba anda cek berapa unit mobil pemadam yg laik pakai?" katanya (9/7). Anggota DPRD dari fraksi Demokrat tersebut mencontohkan apa yang sudah dilakukan Disbangkar Kota Bekasi dengan meminta pada pihak swasta memenuhi standrar equipment minimum (SEM)bangunan gedung atau perkantoran serta pusat perbelanjaan, tapi tidak cukup kompeten memenuhi Standar bagi kedinasannya. "Dinas sering menghimbau bahkan mengultimatum perusahaan swasta untuk kelengkapan pemadam kebakaran, jika tdk dipenuhi maka diancam sanksi, ironisnya mobil pemdam dan berbagai kebutuhan milik pemkot sama sekali belum memadai," katanya Ronny. Situasi musim panas dan banyaknya musibah kebakaran diharapkannya dapat menyedarkan dinas bahwa kebutuhan untuk memenuhi fasilitas penunjang merupakan hal mendasar yang harus serius dipikirkan. "Bayangkan gedung bertingkat jika kebakaran bagaimana? Mobil pemdam hanya 3 yang jalan, itupun air-nya masih bocor pompanya," imbuh Ronny berkelakar. Menurut Ronny mestinya walikota yang diberikan sanksi karena kurang melindungi dan memberi jaminan keamanan atas bahaya kebakaran, dan bisa di class action akibat dari pengabaian yang terjadi karena merugikan masyarakat. "Hanya informasi kebakaran bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga jiwa," katanya. (Don).

DIAGRAM DINAMIKA INFORMALITAS

Oleh: Ilya F. Maharika

Dalam semangat untuk melihat ‘gestalt’ dari informalitas, makalah ini berusaha menangkap sinyal bahwa sektor infomal tidak dapat dilihat sebagai sebuah entitas unik ‘yang berbeda’ dengan yang formal. Mereka adalah sebuah entitas yang dinamis saling berkaitan. Di sini, sesuai dengan latar belakang pengetahuan penulis yaitu di bidang keruangan, arsitektur tepatnya, maka ruang kotalah yang menjadi lokus pembahasan. Ruang adalah situs bagi dinamika di mana sektor informal dan formal sering tampak – atau sering dianggap – saling beroposisi, ajang pertarungan antar keduanya. Akan tetapi ketika kita melihat hal tersebut dalam kerangka ruang sosial maka barangkali setiap penggal setting sektor informal adalah sebuah dinamika pertemuan antar dua sektor itu yang tidak harus saling bertentangan. Dengan cara pandang diagramatik yang ‘menspasialisasikan’ realitas jamak tentang informalitas ini (ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain yang mungkin terlibat), penulis berargumen, bahwa tidak ada resep universal yang bisa disodorkan untuk mengatasi ‘problem sektor informal’ di paras perencanaan kota. Alih-alih mencari resep atau kriteria formal dan universal, kita justru harus bertolak dari premis bahwa setiap setting di kota adalah unik yang memerlukan solusi-solusi yang juga unik. Sepenggal jalan mungkin sama dalam makna fisiknya. Tetapi dalam makna ruang sosial, jalan yang dipenuhi oleh kaki-lima adalah ruang sosial yang unik yang dibentuk oleh jaringan-jaringan formal dan informal. Oleh karenanya kebijakan terhadap sektor informal harus juga melihat kait hubungnya dengan sektor formal di situs tersebut. Alat-alat perencanaan yang lebih partisipatif harus dibangun untuk memberi kesempatan pada datangnya model representasi yang akurat terhadap entitas sektor informal dan rekonsiliatif. Dengan demikian perencanaan menjadi tidak salah sasaran, misalnya ke para preman atau pemain bisnis besar yang bersembunyi di balik wajah informal yang sebenarnya sudah memasuki daerah sebagai aktifitas ilegal, atau justru menjadi sebuah penindasan atas nama klaim kebenaran sepihak yang didasari pemahaman yang tidak adekuat. Penggusuran dan relokasi seting informal (kakilima, rumah squatter, ‘permukiman kumuh’ misalnya) adalah strategi bagi otoritas untuk mencapai upaya kontrol terhadap entitas yang sangat cair ini. Dari paparan ini diharapkan kita mampu mengidentifikasi bahwa strategi di atas tidak cukup untuk mengatasi ‘masalah’ informalitas. Diperlukan ide-ide yang lebih komprehensif dan didasari pemahaman yang lebih situasional terhadap koneksi-koneksi yang terjadi dalam sebuah seting informal. Konsep-konsep dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi komponen bagi eksplorasi ke arah tersebut. (BERSAMBUNG...)

DOKTER NENENG YASIN PILIH NO COMMENT

Dokter Neneng Hasanah Yasin, Bupati Bekasi, tidak paham dengan maksud putus hubungan dengan WalikotA Bekasi terkait pembicaraan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi. Seperti diketahui tidak berapa lamA setelah dilantik menjadi Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin Memberhentikan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, Wahyu Prihantono. Konfirmasi resmi yang kami dapatkan dari pejabat pemerintah kotA Bekasi bahwa mereka akan bekerja sama dengan pejabat Kabupaten Bekasi untuk serius membahas PDAM Tirta Bhagasasi. "Saya tidak tahu apa maksud pecah kongsi. Saya sendiri tidak tahu agenda pak walikota BekasI," kata dr. Neneng Hasanah Yasin prihal tersebut (9/7). Sedangkan terkait issue tersebut, Bupati Bekasi hanya meyakinkan bahwa dirinya tidak ingin berpolemik dalam urusan yang sudah jelas. NeNeng bahkan mengkonfirmasi kebEnaran berita yang menyatakan kondisi seperti yang ditulis pada pemberitaan hari sabtu (7/7/2012) disebuah harian. Dalam penjelasannya bupati Bekasi menyampaikan justeru ada permintaan maaf atas pemberitaan yang tidak sesuai tentang informasi pada tanggal 6 Juli 2012 ketika pemkot Bekasi melakukan kegiatAn bersama wartawan ϑî Puncak, Ciloto. "Ke Ciloto yang manA, siapA yang bicara? Wartawan yang bilang hayo hayo hayo.. saya tidak apa-apa," katanya. Ditanya tentang kelanjutan pembicaraan berkaitan situasi direksi, dewan pengawas dan perusahan untuk selanjutnya, dr. Neneng masih enggan berbicarA. seperti diketahui pemkot Bekasi masih berpegang pada ketentuan yang berlaku, pengangkatan direktur hanya padA pEjabAt dengan sebelumnya sudah dilakukan uji kelAyakAn sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu pemkot sendiri merasa belum diajak berbicara. Tentang proses pemberhentian dirut Utama PDAM tirta Bhagasasi dan hanya akan melakukan kerjasamA berdasarkan audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sebaiknya saya no comment saja terkait pemberitaan yang berkembang, takut nanti malah disalah artikan,"katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

COMPACTOR DKI DITAHAN PEMKOT BEKASI

Bekasi-Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, mendesak Pemerintah DKI agar mematuhi Memorandum Of Understanding (MoU) dalam pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Kota Bekasi. Menurut Rahmat Effendi, desakan tersebut terkait kerapnya pemerintah DKI Jakarta melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah di sepakati antara Pemerintah DKI dengan Kota Bekasi. “Ya saya minta agar Pemrop DKI agar mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama mengenai waktu pembuangan yang jam 9 malam sampai Jam 4 pagi,” ujarnya saat di temui usai apel, Senin (9/7/2012). Kerapnya pelanggaran yang dilakukan angkutan sampah milik pemerintah DKI Jakarta dalam perjanjian itu, dikata Walikota Bekasi tersebut, diantaranya, waktu membuangan sampah yang melebihi aturan jam, tidak sesuai yang telah di sepakati, penyelesaian infrastruktur, dan Pembayaran retribusi sampah oleh Pemprov DKI juga menjadi perhatiannya. “Sesuai kesepakatan, aktifitas pembuangan sampah antara jam 21.00 sampai 04.00 pagi. Kenyataannya, banyak truk sampah yang beraktifitas di siang hari. Itu sangat mengganggu dan keluar dari MoU,” tutur Dr. Rahmat Effendi. Langkah yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi sendiri, sambung dia, pihaknya akan segera menghentikan dan melarang truk pengangkut sampah yang melanggar perjanjian, terlebih mengganggu lalulintas, dan estetika Kota. "Kemarin masih dikembalikan, ini menjadi warning bagi pemprov DKI," kata Walikota lagi. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Sopandi Budiman, mengatakan bahwa operasi yang dilakukan, pada MInggu (8/7), telah menjaring sekitar 35 truk sampah yang melanggar aturan. (Parjo/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

HASIL SURVEY MASIH RAHASIA PDI-P

Beredarnya hasil survey popularitas di Blackbarry messenger (BBM) untuk kandidat Bakal Calon (Balon) Walikota/wakil walikota Bekasi jelang Pemilukada Kota Bekasi, 16 Desember 2012 mendatang dengan nomor urut satu di duduki Sumiyati Mochtar mendapat reaksi keras dari Deks Pilkada Partai PDI Perjuangan Kota Bekasi, Darius Doloksaribu. Dalam keterangannya, Darius Doloksaribu mengaku, kabar yang beredar itu tidak valid, artinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal itu kata dia, dikarenakan, saat ini survey masih di lakukan oleh lembaga independen Jaringan Survey Indonesia (JSI). "Saya sendiri belum lihat, tapi yang jelas jika ada hasil survei beredar di masyarakat, itu jelas tidak valid," kata Darius. Darius sendiri merasa heran jika ada hasil survei yang beredar di masyarakat. Padahal, kata dia, hasil survei yang dilakukan oleh JSI tersebut, seharusnya bersifat rahasia dan hanya sebatas konsumsi DPD Partai PDI Perjuangan bukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. "Yang berhak merilis hasil survei adalah DPD Partai, bukan orang per orang," kata mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dari PDIP Kota Bekasi 1999-2004. Dikatakan Darius, kewenangan untuk merilis hasil survei ada di DPD Partai, termasuk rekomendasi yang akan disampaikan ke DPP Partai guna pengambilan kebijakan penetapan bakal calon Walikota/Wakil Walikota Bekasi. "Survei hanya salah satu indikator saja, masih banyak indikator lain yang akan menjadi bahan pertimbangan DPP Partai dalam menentukan rekomendasi Pilkada Kota Bekasi," pungkasnya. (Parjo/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

Mewujudkan Anggaran Responsif Gender?

BY: MAYA

Membahas materi “Anggaran dan Kesejahteraan Rakyat.” Bertujuan membangun pemahaman bersama bahwa anggaran adalah uang rakyat dan seharusnya digunakan untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Anggaran sangat terkait dengan upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Namun demikian, pada praktiknya masih terdapat diskriminasi yang dialami oleh beberapa kelompok masyarakat yang dibuktikan dengan minimnya anggaran untuk kelompok masyarakat itu. Sejatinya, anggaran harus mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antarkelompok usia (anak, remaja, dewasa dan lansia), jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), antarwilayah, dan antarkemampuan (normal-penyandang cacat). Pemahaman akan terjadinya ketidakadilan di masyarakat dan bagaimana APBD bisa difungsikan untuk menghilangkan ketidakadilan itu, menjadi dasar perlunya masyarakat melakukan advokasi terhadap APBD. Ini menjadi pengantar untuk hal berikutnya. Membahas materi “Gender, Kemiskinan dan PUG.” Ketidakadilan yang tercermin pada data yang memperlihatkan terjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan (ketimpangan gender), antarkelompok umur, antarlokasi, dan seterusnya. Berdasarkan data tadi, kemudian akan dilakukan penelusuran sebab-sebab dan dampak yang ditimbulkannya (kaitan antara gender dan kemiskinan). Pemetaan atas realita akan dilanjutkan dengan strategi bagaimana mengatasi kesenjangan yang terjadi. Strategi yang digunakan adalah pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Penerapan strategi pengarusutamaan gender dilakukan, mulai dari proses perencanaan sampai dengan evalusi setiap program/kegiatan di setiap sektor. Dengan kata lain, strategi pengarusutamaan gender dilakukan pada setiap tahapan siklus APBD. Untuk dapat menerapkan strategi pengarusutamaan gender itu, pemahaman terhadap siklus APBD menjadi perlu. Membahas materi “Siklus APBD.” Bagaimana sesungguhnya tahapan-tahapan proses yang terjadi dalam siklus APBD, bagaimana aturan perundangan, bagaimana praktiknya dan apa strategi yang bisa dilakukan agar masyarakat (laki – laki dan perempuan) bisa terlibat dalam seluruh tahapan siklus APBD serta apa instrumen yang harus disiapkan oleh para pengambil keputusan dalam melibatkan masyarakat secara substantif. Juga dibahas strategi yang bisa digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok-kelompok miskin dan rentan lainnya (perempuan, anak, remaja, penyandang cacat dan lansia), untuk diketahui oleh para pengambil keputusan dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD. Untuk itu masyarakat perlu memiliki data, apakah selama ini APBD sudah mengakomodasi kebutuhan kelompok miskin dan rentan lainnya. Setelah data itu didapat maka perlu penajaman dengan melakukan analisis APBD yang secara khusus akan dibahas berikutnya. (BERSAMBUNG....)

WALIKOTA BEKASI MINTA APARATUR TINGKAT KEDISIPLINAN UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN TUGAS DAN AMANAH

Dalam apel senin pagi, 9/7/2012, Walikiota Bekasi Dr. Rahmat Effendi menginspeksi peserta apel yang dilakukan di Plaza Patriot, Komplek Kantor Pusat Pusat pemerintahan kota Bekasi dengan mengabsen satu-persatu eselon dan barisan Bagian serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah kota Bekasi. Walikota menanyakan lurah dan camat mana yang tidak menghadiri kegiatan rutin apel pagi setiap senin pagi dengan terlebih dulu meminta pejabat lurah yang tidak mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2012 untuk berdiri dibagian belakang inspektur upacara. Selain karena disinyalir terjadi indikasi korupsi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat diberbagai media yang menanggapi rapat paripurna rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi yang disampaikan menyikapi hasil audit BPK tahun anggaran 2011 Kota Bekasi. " Edndingnya adalah akuntabilitas pelaksanaan APBD tahun 2012 yang dimana-mana disinyalir ada indikasi korupsi, kalau begitu tidak ada orang mau menjadi pegawai negeri kalau sebentar-sebentar dituduh korupsi," kata Dr. Rahmat Effendi dalam amanatnya ( Kalau semua audit BPK dinyatakan ada indikasi korupsi, menurut Walikota Bekasi, masih ada proses-proses untuk menyelesaikan hasil audit yang dilakukan BPK. "Tidak ada kesalahan yang terjadi yang tidak bisa diselesaikan, inspektorat kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya jadi wajar kalau kita mendapat Wajar Dewngan Pengecualian (WDP)," katanya lagi. Bagaimana dana-dana yang diberikan dalam melakukan proses pendidikan dapat dilakukan dengan baik, tegas Walikota, kalau aparatur pemerintah kota Bekasi tidak punya tanggungjawab dan disiplin. Pandangan Walikota Bekasi, aparatur pimpinan bila tidak memberi contoh karena staf di organisasi pemerintahan di bawah akan mencontokkan yang baik pada organisasi yang dipimpin. Tanpa disiplin pemerintahan Kota Bekasi dianggap tidak bertanggungjawab ketika aparatur pemerintahan tidak disiplin dalam pelaksanaan tugas dalam bekerja dan melakukan kegiatan pelayanan publik. Walikota melihat kalau sampai hal tersebut terjadi berartri di pemerintahan kota Bekasi tidak mengalami perubahan paradigma dalam pelaksanaan peemerintahan kota Bekasi. Walikota menanyakan kepala dinas Pendidikan, Encu Hermana MM., yang tidak hadir pada apel senin pagi dengan juga menanyakan eselon II yang tidak menghadiri kegiatan apel senin pagi berkaitan dengan adanya saran terkait Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) bidang pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS). "Coba rubah main set itu, karena lebih jelas dan terbuka serta membutuhkan proses yang lama, lebih mudah mempertanggungjawabkannya, kita mau memperbaiki sistim, maju kedepan atau kita mau munduk kebelakang, sudah kenal dengan kepala dinas pendidikan," katanya saat berkomunikasi dalam apel dengan barisan kepala-kepala sekolah. Saat mengakhiri amanat, Dr. Rahmat Effendi menyapa beberapa aparatur yang diminta berdiri di hadapan para peserta upacara senin pagi seraya mengingatkan bahwa target masih bisa dicapai kalau dilakukan diversifikasi pada langkah-langkah program untuk menggali potensi organisasi kerja. "Ya terimakasih sudah mau berdiri di depan, masih ada waktu untuk memperbaiki capaian target, mungkin bisa dilakukan dengan melakukan beragram program untuk mencapai target," katanya. (Don).

VISI REFORMASI BIROKRASI 2025

Visi Reformasi Birokrasi 2025; Terwujud tata pemerintahan yang baik, Birokrasi yang profesional, Berintegritas tinggi dan Menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

DIAGRAM DINAMIKA INFORMALITAS

Oleh: Ilya F. Maharika

Berbeda dengan wacana yang biasanya memposisikan secara oposisional, makalah ini melihat bahwa sektor infomal tidak dapat dilihat sebagai sebuah entitas unik dan terpisah dari yang formal. Untuk itu, memetakan relasi-relasi yang timbul dalam dinamika menjadi penting. Makalah ini mengungkap ‘gestalt’ dari dinamika informalitas. Terdapat paling tidak empat konsep yang relevan yaitu cara pandang terhadap informalitas, peran khusus dalam konteks pembangunan, informalitas sebagai proses pemiskinan dan informalisasi dalam struktur kekuasaan. Sebagai penutup, makalah ini mengindikasikan ruang kota sebagai wadah koeksistensi antara informalitas dan yang formal. Bagi makalah ini informalisasi yang terpraktikkan di kota adalah cikal bakal dari kota itu sendiri. Kata Kunci: sektor informal, ruang kota, ruang sosial. Menyusun Pemahaman ‘Sebuah konsep adalah sebuah bata.’ Bata adalah metafora bagi konsep, demikian bagi Brian Massumi ketika menjelaskan buku A Thousand Plateaus dari Gilles Deleuze dan Felix Guattari (Deleuze and Guattari 1987). Bata tidak punya subjek maupun objek. Ia bisa disusun berdasar alasan dan order tertentu, tetapi bisa pula sekedar dibuang melalui jendela. Ia bisa menyusun sebuah bangunan, bisa pula sekedar menjadi pengganjal almari. Bata, atau demikian pula konsep, adalah entitas elementer. Yang menjadi perhatian bagi Deleuze dan Guattari adalah circumstance – yang sayang menjadi terlalu dangkal dengan padanan Bahasa Indonesianya ‘pengaruh’ – dimana konsep sebenarnya adalah sebuah susunan dari pengaruhpengaruh itu. Barangkali metafora ini dapat memberikan gambaran pada cara paparan terhadap fenomena informalitas di Indonesia yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Hal ini didasari pada situasi di mana semua usaha untuk mentaksonomikan entitas yang sering disebut sebagai sektor informal adalah usaha yang selalu berakhir pada kesalahan atau bias selama kita berada dalam kerangka berpikir yang formal. Secara leksikal, disebut informal adalah karena ia berada ‘di luar’ dari lingkaran yang dipahami sebagai yang formal. Oleh karenanya, biasanya kita sering meletakkan informal sebagai lawan kata dari formal, sebuah entitas ‘di luar sana’ atau dilabeli dengan kata ‘mereka’ ketika ‘kita’ didefinisikan sebagai yang formal. Dengan kondisi yang selalu eksternal terhadap pemikiran formal itu, maka setiap penulisan ‘konstruksi pemahaman’ terhadap entitas informal menjadi sekedar klaim politis saja. Hal ini persis seperti ketika kita menulis wacana postkolonial misalnya, dimana penulis ingat pada wejangan Anthony D. King, seorang postkolonialis dan sejarawan kota, bahwa ketika kita menulis, usaha ini akan akan senantiasa berakhir pada politik penulisan, tentang apa yang kita anggap penting, kepada siapa kita akan disodorkan. Di sinilah model pemaparan a la Deleuze, melalui semacam ‘diagram’ yang memetakan konsep-konsep yang relevan, mungkin menjadi alternatif untuk mengurangi politisasi tersebut. Dengan cara ini, terbuka peluang untuk mengupas dinamika informalitas dari konsepkonsep yang sangat fundamental namun masih ‘telanjang’ belum dikerangkakan dalam struktur klaim tertentu. Diharapkan, mereka menjadi batu bata konsep, yang dapat disusun oleh para pembaca menjadi konstruksi pemahaman yang lebih bersifat subjektifkontekstual atau untuk mewacanakan konstruksi pemahaman rekonsiliatif: intersubjektif - interkontekstual. (BERSAMBUNG...)

VISI REFORMASI 2014

Visi Reformasi Birokrasi 2014; Jumlah PNS proporsional, Pemerintah bersih dan bebas KKN, Pelayanan publik berkualitas, Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, SDM yang profesional, Mobilitas tinggi, Gaji dan jaminan kesejahteraan.

KOPERASI MANDIRI, BANGKITLAH KOPERASI BEKASI MENJADI TEMA HARI KOPERASI KE-65 DI KOTA BEKASI

Dr. Rahmat Effendi menghadiri kegiatan Jalan santai yang dilaksanakan di Plaza Patriot, Pusat Pemerintah Kota Bekasi, pada Minggu pagi (8/7/2012) dengan panitia dari gabungan organisasi Koperasi yang tergabung dalam wadah Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Bekasi, Koperasi Pegawai Pemkot Bekasi dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) kota Bekasi. "Selamat hari Koperasi ke-65 Koperasi Indonesia, dan semoga makin jaya koperasi Kota Bekasi setelah kita pernah, saat bapak Walikota Mochtar Mohamad, ditetapkan menjadi Kota Koperasi pada tahun 2010, sebuah anugerah dari kementerian negara UKM dan Koperasi RI dalam menyambut Hari Kebangkitan Koperasi Indonesia tersebut," kata Walikota Bekasi yang ditemani Istrinya, Hj. Gunarti Rahmat Effendi. Hadir pada acara tersebut Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi yang juga ketua Dekopinda Anim Imanudin SE., M. Si., Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Drs. Rayendra Sukarmadji M., Si., MM., Kepala BPLH kota Bekasi Dadang Hidayat SE., M. Si., Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu M. Syamsudin SH., M. Si., Kepala Dinas Kepala BPPT Dra. Reny Hendrawati,MM, Kepala Dinas Perindagkop Drs. Amit Riyadi M. Si., Kepala dinas Permudapar Drs. Aan Suhanda M. Si., M. H., Drs. Edy Rosadi M. Si., Kepala Dinas Sosial Drs. Alexander Zulkarnaen M. Si., Drs. Abudin M. Si., Drs. Makhbullah M. Si., Ferry SH., M. Si., Drs. Tri Adhinanto M. Si., Drs. Teddy Afni M. Si., Camat Jati Sampurna Drs. Kusdinar, Lurah Rondi dan pejabat daerah lainnya. Dr. Rahmat Effendi mengingatkan agar camat dan lurah di kota Bekasi berani menolak pemberian izin pada pendirian mini market baru di wilayahnya masing-masing yang sudah lebih 500 lebih. "Kepada seluruh jajaran terutama pada lurah dan camat untuk berani menolak izin persetujuan kalau di daerahnya akan dibangun atau akan dibuka kembali beberapa unit yang sudah padatnya," kata Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi. Dalam kegiatan hari Koperasi ke 65, 5.000 lebih anggota koperasi yang datang melakukan jalan santai dengan star di depan Plaza Patriot, melintasi sepanjang Jalan A. Yani, Kemakmuran dan finish di Gerbang Masuk perkantoran pusat pemerintahan Kota Bekasi. Dor prize Berupa Lemari Es didapat anggota Koperasi pegawai Pemkot Bekasi Sri Mulyani (Nomor kupon 04351), anggota Koperasi Pegawai Bekasi lainnya Tuti Sri Lestari (03606) mendapatkan TV 21 inci merk Sharp, anggota koperasi Koppas Kranggan Darta (06174) mendapatkan Hadiah Kedua berupa Mountain Bike, dan Hadiah Utama Sepeda Motor didapat ibu Neni (00002) anggota Koperasi Wanita Kartini Sejati (KWKS). Hj. Gunarti Rahmat Effendi terlihat ceria dan senang dengan kegiatan yang menghadirkan pula 50 stand jajanan dan aneka prodek yang dijual anggota Koperasi di Kota Bekasi. Terlihat istri Walikota Bekasi tersebut mengelilingi dan menyapa para pemilik stand satu-persatu dengan membeli beberapa panganan tradisional untuk dibawa pulang dan ada juga yang dimakan di lokasi stand. "Selamat hari Koperasi, semoga koperasi kota Bekasi makin maju," katanya yang sempat berseloroh anggota Pak Anim banyak dapat keberuntungan/hoki dalam pengumuman door prize. Seperti diketahui ketua Dekopinda Kota Bekasi, Anim Imanudin SE., M. Si., merupakan bakal calon Walikota/ Wakil Walikota dalam penjaringan PDI-P, sedangkan Dr. Rahmat Effendi suami Hj. Gunarti merupakan kandidat kuat dari Partai Golkar dan koalisi partai-partai. Anim terlihat beberapa kali menyanyikan tembang dangdut setelah Hj. Gunarti diminta menyayikan dua lagu dangdut, Teraja diantaranya.