Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Sabtu, 10 September 2011

TANGSEL E-KTP BARU TAHUN 2012

Warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diperkirakan akan mendapatkan pelayanan atau terlayani kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP sekitar tahun 2012 sebagai salah satu jenis KTP Nasional untuk mengurangi kepemilikan KTP ganda atau palsu. “Program penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Tangsel terus dipersiapan serta diantisipasi guna mensukseskan kegiatan program pemerintah pusat ini,” katar Kabid Kependudukan Disdukcapil Kota Tangsel, Yusuf Ismail didampingi Kabag Humas Tangsel Alpahnaja, Sabtu (10/9). Diakuinya, sekrang Pemkot Tangsel terus berupaya melakukan persiapan sepeti sumber daya manusia (SDM), pendataan serta menunggu peralatan penunjang yang direncanakan akan dikirim dari pemerintah pusat. “Penerapan e-KTP sebagai KTP nasional merupakan pemenuhan ketetapan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010,” tambahnya. Program E-KTP sebagai salah satu kegiatan nasional dari Kementerian Dalam Negeri yang diprogramkan tahun 2010 ini diharapkan berlaku tahun 2011 tapi hingga kini melihat kondisi di lapangan kemungkinan besar belum dapat terealisasikan dengan cepat atau paling lambat baru tahun 2012 bisa terlaksana. Ditambahkannya, program E KTP ini memiliki keunggulan dan dapat berlaku secara nasional karena memiliki nomor induk kependudukan untuk setiap warga Negara yang berlaku seumur hidup yang nantinya dapat dipakai warga Negara secara aman tanpa ada ketakutan digandakan atau dipalsukan. (Don).

BODETABEK SASARAN KAUM URBAN

Pascalebaran dan mudik arus urbanisasi warga desa ke kota-kota besar seperti Jakarta terus bertambah. Menurut Pakar Demografi Universitas Indonesia, Sonny Harry B Harmadi lokasi sasaran para kaum urban ternyata bukanlah Jakarta melainkan Bodetabek atau tepatnya Depok dan Bekasi. "Aliran migrasi Jakarta tidak sebesar ke Bodetabek, sebetulnya, karena ini menjadi greater orang sebenarnya mau ke Bekasi dan Depok tapi bilangnya saya mau ke Jakarta. Aliran terbesar Depok dan Bekasi hanya sekitar 7 persen aliran kaum urban masuk Jakarta, ke Depok dan Bekasi lebih 15 persen dalam 5 tahun terakhir,"ujar Sonny saat acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (10/9/2011). Menurut Sonny, mayoritas warga pendatang baru yang pergi ke kota setelah Idul Fitri motif utamanya adalah ekonomi dan berharap penghidupan yang lebih baik. "Mereka ingin memperoleh pendapatan baik dan tinggi ketika ekspektasi tidak sesuai kenyataan,mereka kemudian pergi dan tergantung informasi yang didapat si calon urban tadi, sehingga bisa ambil keputusan," jelasnya. Hal tersebut lanjut Sonny dinilai sangat membebani kota-kota yang didatangi penduduk baru ini. Pasalnya, kebanyakan dari mereka berangkat tidak sendirian dan cenderung membawa serta keluarga mereka. "Berat bagi kota mereka umumnya datang sendirian tetapi tak lama kemudian mereka mengajak istri, anak lalu ini jadi second rewarkes, si istri kerja, anak kerja, ini jadi beban, masalah sosial akan muncul," pungkasnya. (Don).

POLSEK SERPONG AKAN PATROLI MENGGUNAKAN SEPEDA

Kawasan Serpong di Kota Tangerang Selatan sudah lama menjadi daerah tujuan orang bersepeda. Namun, baru sekarang Polsek Serpong membentuk Patroli Polisi Bersepeda. Peresmiannya ditandai dengan acara fun bike bersama warga sekitar pada Sabtu (10/9/2011) pagi. Acara itu juga diikuti Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Kepala Polsek Serpong Komisaris Heribertus Omposunggu. Menurut Heribertus, patroli bersepeda hanya beroperasi pada Sabtu-Minggu, saat banyak warga melakukan aktivitas bersepeda di kawasan Serpong, terutama di sekitar Jalur Pipa Gas (JPG). "Untuk sementara, jumlah anggota patroli bersepeda ada empat orang. Namun, ke depannya akan ditambah sesuai kebutuhan," ujar Kepala Polsek Serpong. Ditanya maraknya pencurian sepeda di kawasan Serpong dan Bintaro, Heribertus mengimbau masyarakat agar mencatat nomor rangka sepeda. Dengan begitu, jika sepedanya hilang, hal tersebut bisa dilaporkan ke polisi dengan menyebutkan dan atau membawa surat bukti rangka sepeda. Selama ini, ujar Heribertus, masyarakat yang kehilangan sepeda enggan melaporkan kehilangan sepedanya ke polisi. Itu terjadi antara lain karena sepeda tidak dikunci atau karena disimpan di tempat sembarangan. "Kewaspadaan tetap diperlukan saat membawa atau menyimpan sepeda di rumah atau di tempat umum," ujar Heribertus. Pasukan patroli bersepeda dilengkapi dengan senjata, handy talky, dan borgol. Mereka juga akan beroperasi dari kampung ke kampung.

SUMMARY NEWS JERSEY BLOGSPOT

Bebepa berita pada bulan Agustus dan September 2011 banyak mendapat perhatian. Diantara berita-berita tersebut adalah GP AUTO KEDUA DI VALENCIA DIMENANGI RIO HARYANTO yang diunggah tanggal 4 September 2011 dengan 29 kali Penayangan, TUNTUTAN 12 TAHUN PENJARA DINILAI BERLEBIHAN yang diunggah tanggal 9 Septembar 2011 dengan 25 kali Penayangan, JPU TUNTUT WALIKOTA NON AKTIF BEKASI 12 TAHUN PENJARA yang diunggah tanggal 8 September 2011 dengan 22 kali Penayangan, Rp. 32 MILYAR UNTUK REVITALISASI TPST CIPEUCANG diunggah tanggal 6 September 2011 dengan 17 kali Penayangan serta berita Rano Karno ONE STOP SERVICE Inaugurates HIV / AIDS yang diunggah tanggal 26 Agustus 2011 dengan 16 kali Penayangan.
Pengunjung blogspot ini dalam dua bulan tersebut masih dari beberapa negara yang sama. Mereka adalah Indonesia dengan 960 kali tayangan, Amerika Serikat dengan 153 kali tayangan, Malaysia 25 kali tayangan, India 14 kali tayangan, Prancis 10 kali tayangan, Kanada 9 kali tayangan, Brunei 6 kali tayangan, Jerman 4 kali tayangan, Singapura 4 kali tayangan dan Tunisia 3 kali tayangan.
Sedangkan untuk sistem operasi yang digunakan kebanyakan masih menggunakan windows. Keragaman penggunaan sitem adalah sebagai berikut; Windows 1,102 (84%), BlackBerry 95 (7%), Linux 30 (2%), iPhone 26 (1%), Macintosh 16 (1%), Nokia 16 (1%), Android 13 (<1%), Samsung 5 (<1%), iPad 5 (<1%), SonyEricsson 3 (<1%),

DINAS BINA MARGA TANGSEL AKAN PERBAIKI JALAN 640 KM

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011 ini berencana akan menyelesaikin jalan-jalan rusak yang ada di Kota Tangsel, baik jalan kota dan jalan desa. Total panjang jalan yang akan diperbaiki sampai akhir tahun 2011 ini adalah 640 km yang terdiri dari 137 km jalan kota dan 503 km jalan desa. "Dinas Bina Marga dan Pengairan sampai akhir tahun 2011 ini mempunyai target akan menyelesaikan perbaikan jalan kota dan jalan desa sepanjang 640 km. Total anggaran yang disiapkan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak baik jalan kota dan jalan desa sebesar Rp. 76 miliyar," ujar Kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Tangsel, Dendin Priyatna, kepada Tangsel Raya, Jumat (9/9). Dendin menambahkan, selain memperbaiki jalan kota dan jalan desa yang rusak, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Tangsel juga sedang memperbaiki saluran-saluran air. "Saluran air menjadi perhatian penting kami sebab sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan dan diharapkan bila musim penghujan turun saluran air yang tadinya penyebab banjir menjadi lancar dan akan terhindar dari banjir," tambahnya. (Don).

SATPOL PP DISIAPKAN UNTUK ANTISIPASI AKSI PENYEGELAN

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, menyiapkan 20 personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengantisipasi penyegelan lanjutan ruang kelas SD Negeri Cileduh Barat oleh ahli waris terkait sengketa lahan. "Agar para siswa tetap nyaman melakukan kegiatan belajar mengajar, kita telah menyiapkan personel Satpol PP untuk melakukan penjagaan di lokasi sebagai antisipasi terjadinya penyegelan oleh ahli waris lahan," kata Kepala Bagian Humas Sekretariat Kota Tangerang Selatan Aplahunnajat di Tangerang, Jumat. Pada Senin (5/9), delapan ruang kelas SD Negeri Ciledug Barat disegel oleh ahli waris yang mengaku sebagai pemilik tanah yang digunakan untuk pembangunan SDN Ciledug Barat tersebut. Kemudian, dari hasil pertemuan dengan pihak Kecamatan Pamulang dan Kelurahan Bendar Baru, pada Selasa (6/9), ahli waris menyepakati untuk membuka sebagian segel yang menuju lapangan sekolah agar para siswa dapat tetap masuk ke lapangan sekolah. Namun, pada Rabu (7/9), segel terhadap ruang kelas akhirnya di buka setelah ahli waris mendapat jaminan dari DPRD untuk proses pergantian lahan meski 294 pelajar melakukan kegiatan belajar di lapangan selam tiga jam. Namun, pertemuan pada hari Kamis (8/9) antara ahli waris dengan Wali Kota, tidak menghasilkan kesepakatan. Kedua belah pihak tetap mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. "Karena masih terjadi sengketa, maka kita lakukan penjagaan, agar siswa tetap belajar di dalam kelas, bukan di lapangan seperti awal masuk sekolah," katanya. Aplah menambahkan, Pemkot Tangsel pun telah berkoordinasi dengan Polsek Pamulang untuk membantu dalam pengawasan. Hal ini agar memastikan tidak terjadi hal pengerusakan seperti mencoret tembok sekolah yang sebelumnya dilakukan ahli waris."Kami juga sudah meminta kepala sekolah agar memberikan himbauan kepada siswa dan wali murid untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh sengketa lahan," katanya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Mathoda menuturkan, meski saat ini lahan sekolah sedang dalam sengketa, namun siswa tidak akan dipindahkan ke tempat lainnya. "Tidak ada alternatif tempat untuk memindahkan para siswa meski sengketa. Kami tetap konsisten agar kegiatan belajar mengajar tidak pindah," katanya. Berdasarkan informasi, pada 32 tahun lalu, lahan seluas 1.650 meter milik keluarga Liman bin Mihad dengan girik nomor 370 Persil 36 D III digunakan untuk pembangunan gedung SDN Ciledug Barat. Pemilik lahan mengizinkan tanahnya digunakan untuk pembangunan sekolah dasar, karena dijanjikan akan dibayar oleh pemerintah, namun sampai sekarang belum ada realisasi. Kemudian, pada awal tahun 2009, keluarga mengajukan permohonan kepada Lurah Benda Baru, terkait penyelesaian pembayaran sebidang tanah itu. Saat itu, kecamatan Pamulang, Kelurahan Benda Baru, Kepala Bagian pertanahan Pemkot Tangsel serta kepala SDN Ciledug Barat dan guru melakukan pengukuran ulang luas lahan milik keluarga Liman dan ternyata hanya 1.035 meter. Setelah itu, Kabag Pertanahan Pemkot Tangsel Heru Wibisono, berjanji akan membayar lahan pada bulan April 2011 dengan harga di bawah Rp1 juta/meter. Sedangkan Pemkot Tangsel mengklaim lahan tersebut milik pemerintah dengan alasan berita acara serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor: 593/ 2426.2 - ASET/2010 dan Nomor: 030/3827.a - DPPKAD/2010. (Don).

KEKURANGAN AIR BERSIH, WARGA ANTRI DI MCK

Kekeringan akibat kemarau berkepanjangan melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Di Kabupaten Tangerang, Banten, ribuan warga harus bergantung pada lima unit MCK yang disediakan pemerintah. Sebagian besar bahkan harus antre hingga berebut untuk mendapatkan air bersih. Ratusan warga berbondong-bondong dan antre mendatangi tempat pemandian umum alias (MCK) di Desa Gunung Kaler, Tangerang. Warga mendatangi MCK setiap harinya pada pagi hingga sore. Tercatat 5.000 warga Tangerang mengalami krisis air bersih sejak kemarau empat bulan lalu. Sebagian warga bahkan ada yang rela berjalan jauh untuk mengambil air dari sungai meski kualitasnya tidak layak dikonsumsi. Maklum, untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, buang air, hingga mencuci dilakukan di sungai yang sama. Mereka berharap pemda setempat segera menyelamatkan warganya yang kesulitan. (Don).

TIM 9 SOSIALISASI JORR II TANGGERANG

Rencana pemerintah pusat untuk membangun jalan tol lingkar luar, Jakarta Outer Ring Rood (JORR) II yang akan melalui Tangerang pada tahun 2012, hingga saat ini sudah memasuki tahapan identifikasi lahan. Panitia tim 9 yang terdiri dari beberapa unsur berusaha agar pembebasan lahan tidak berdasar pada ganti rugi melainkan ganti untung. Sekda Kota Tangerang, Harry Mulya Zein sebagai ketua panitia tim 9 menegaskan bahwa sebelumnya panitia 9 sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya akan dilalui JORR 2 ini melalui aparatur pemerintah setempat, dari tingkat kecamatan hingga RT. "Sosialisasi sudah dilakukan dan terus dilakukan, saat ini sudah memasuki tahap identifikasi lahan, seperti identifikasi luas lahan milik masyarakat, identifikasi kepemilikan, identifikasi pohon dan tanaman serta identifikasi surat- surat," ujar Harry. Setelah identifikasi lahan selesai barulah nantinya Pemkot Tangerang akan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan pihak pemerintah pusat untuk menentukan nilai ganti atas lahan yang akan terkena pembebasan. "Saat ini dari PU pusat bersama rekanannya sedang menilai, ini yang akan dijadikan acuan untuk pembebasan, panitia berusaha agar bukan ganti rugi yang diberlakukan, melainkan ganti untung," ujar mantan Asisten II bidang Pengendalian Pembangunan ini. Dikatakan Sekda bahwa JORR II rute Bandara Soekarno Hatta - Kunciran, pembangunan fisiknya sepanjang 14,191 kilometer dengan luas 128,21 hektar, beberapa wilayah yang akan terkena pembebasan lahan yaitu Kecamatan Pinang, Cipondoh,Tangerang,Batu Ceper,Benda. "Ini adalah program pemerintah yang diharapkan dapat mengurai kemacetan menuju Bandara," paparnya. (Don).

TPST BANTAR GEBANG SIAP TERIMA SAMPAH DAERAH LAIN

.
PT Godang Tua Jaya selaku pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi menyediakan lahan khusus untuk menampung sampah dari daerah yang sedang menghadapi masalah pembuangan. "Kalau tempat pembuangan sampah di daerah itu sedang darurat, kita akan terima," ujar Vice Managing Director PT Godang Tua Jaya, Linggom Lomban Toruan di Bekasi. Dikatakan Linggom, hal itu yang dilakukan Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang Selatan baru-baru ini akibat TPA miliknya belum siap 100 persen menampung dan mengolah sampah. "Selama sampah itu tidak ditimbang kami mempersilahkan, sebab ini bukan untuk keperluan bisnis tapi sosial," ujarnya. Hal serupa juga pernah dilakukan pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor, karena daerah yang bersangkutan bermasalah dengan lokasi TPA yang ditutup warga dan terkendala longsor beberapa waktu lalu. "Yang terpenting jangan sampai sampah DKI Jakarta terganggu. Sampah itu kita buang si zona empat," ujarnya. Menurut dia, Pemda terkait hanya diwajibkan menyetor dana pengganti solat untuk alat berat rata-rata Rp100.000 per ton kepada pengelola PT Godang Tua Jaya. "Hal itu tidak akan mengakibatkan kelebihan kapasitas. Sebab, sampah sudah dikelola dan direduksi," katanya. Linggom menilai, hal itu tidak melanggar kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bekasi selaku pemilik tempat karena dalam perjanjian sebelumnya tertulis hak pengelolaan samah sudah diberikan sepenuhnya kepada pihaknya. "Upaya pertolongan ini kita lakukan tanpa kontrak, sifatnya hanya menolong yang penting sampah tidak ditimbang," demikian Linggom. (Don)

Jumat, 09 September 2011

TUNTUTAN 12 TAHUN PENJARA DINILAI BERLEBIHAN

Tim kuasa hukum Walikota Bekasi nonaktif H. Mochtar Mohamad menilai tuntutan jaksa 12 tahun penjara terlalu sensasional. Pihaknya melihat dugaan penyelewengan anggaran kliennya di bawah Rp. 1 miliar dengan tuntutan jaksa jelas terjadi pemaksaan. Dugaan korupsi klienya yang dituduh merugian negara sebesar Rp. 639 juta, menurut tim kuasa hukum Mochtar, sesungguhnya bukan kelas KPK.”Nilai sebesar itu cukup ditangani kejaksaan,” kata Darius Doloksaribu, anggota tim pembela. Pihaknya tengah menyusun materi pembelaan kliennya yang diperkirakan lebih dari 100 lembar, setelah jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 12 tahun penjara. Materi ini akan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, pada 19 September nanti. Mochtar dituntut dengan empat kasus korupsi. Pertama, dugaan penyalahgunaan dana prasmanan dialog dan audiensi dengan tokoh masyarakat senilai Rp. 639 juta. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut dipakai terdakwa untuk melunasi hutang pribadinya ke Bank Jabar cabang Kota Bekasi. Selain itu, Mochtar didakwa dalam kasus suap kepada tim panitia anggaran DPRD Kota Bekasi untuk penyusunan APBD 2010 sekitar Rp. 4,25 miliar. Juga kasus suap kepada dua anggota tim audit keuangan daerah Badan Pemeriksa Keuangan RI Wilayah Bandung Rp. 400 juta, dan kepada tim Piala Adipura sebesar Rp. 500 juta. Menurut Darius, materi dakwaan yang sedang disusun itu membantah keempat materi tuntutan jaksa. Masalah perkara makanan minum pada acara dialog dengan tokoh masyarakat yang paling dipersoalkan jaksa, kata Darius, tidak terbukti ada penyelewengan karena dari keterangan saksi jelas ada kegiatan di seluruh kelurahan dan kecamatan Bekasi. “Hanya saja pola pengadministrasi yang tidak benar yang dilakukan para stafnya,” katanya. Kemudian suap BPK, Mochtar sudah tidak terbukti menyuruh memerintahkan. Inisiatif suap dilakukan bekas Sekretars Daerah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi yang telah divonis tiga tahun penjara. Suap Adipura, pengumpulan uang hanya sebesar Rp. 195 juta untuk menanam pohon, membeli tong sampah, dan membersihkan kota. Adapun suap Dewan, saksi Lilik Haryoso (Fraksi PDI Perjuangan) dan Andi Zabidi (Ketua Fraksi Demokrat) mengaku tidak pernah menerima uang suap dari Mochtar. “Kami akan patahkan dalil-dalil jaksa,” kata Dolok lagi. (Don).

TOL RUAS KUNCIRAN-SERPONG SEGERA DIBANGUN

Pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan menandatangani kesepakatan perjanjian investasi dalam bentuk pemberian pinjaman. Pinjaman itu sebagai dana talangan untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol ruas Kunciran-Serpong dengan PT Marga Trans Nusantara (MTN). Dengan begitu, pembangunan jalan tol Kunciran-Serpong dapat dilakukan. Ruas jalan tol tersebut merupakan solusi bagi kepadatan lalu lintas di daerah Bintaro, Serpong, dan Tangerang Selatan. Dengan adanya ruas tol baru tersebut, warga sekitar dapat memiliki alternatif jalan tol yang dilalui jika ingin ke wilayah Jakarta atau Serpong. Dalam kata sambutannya, Kepala PIP Soritaon Siregar menyebut penandatanganan perjanjian investasi tersebut merupakan langkah PIP dalam mendukung pembangunan infrastruktur. "Ini merupakan kabar gembira. Jadi nanti ada ruas tol baru yang dapat dijadikan alternatif. Selama ini kan ruas tol Serpong padat," kata Soritaon, Jumat (9/9). (Don).

PNS TANGSEL MASIH SERING BOLOS

Sejak hari pertama pegawai negeri sipil (PNS) masuk kerja, banyak yang ditemui terlambat mengikuti apel. Secara keseluruhan di Kota Tangsel, ada sekitar satu persen pegawai yang tidak hadir kerja. Sedangkan di Kota Tangerang, keseluruhan pegawai hadir mengikuti upacara yang dimulai pukul 07.00 WIB. Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengakui, kalau pegawai di lingkup wilayah kerjanya banyak yang telat saat mengikuti apel. ”Masih ada yang telat datang,” ungkap Benyamin Davnie. Berdasarkan data, jumlah PNS di Kota Tangsel berjumlah 4.262 PNS yang terdiri dari 1.463 PNS dan 2.799 TKS/Honorer. Dan saat apel pagi dilaksanakan, anggota upacara yang hadir tak kurang dari 100 orang. Baru sekitar 15 menit berselang sejumlah PNS satu persatu memadati barisan. Usai melakukan apel pagi, wakil walikota beserta jajaran melakukan sidak ke beberapa kedinasan dan kecamatan. Hasilnya, Benyamin Davnie di Kantor Kecamatan Setu menemui banyak PNS yang belum maksimal bekerja di hari pertama. Saat wakil walikota tiba, banyak PNS yang bergegas merapikan pakaian hingga masih sibuk mengisi daftar absensi. ”PNS harus siap melayani masyarakat,” tegur Benyamin. Dari hasil inspeksi mendadak ke beberapa SKPD dan UPT, Benyamin menjelaskan, ada sekitar 1 persen TKS tidak hadir tanpa alasan. Atas ini juga akan ada surat teguran. Mantan kepala dinas di Pemerintahan Kabupaten Tangerang ini dengan tegas menjanjikan sanksi tegas apabila hingga Kamis (8/9) atau tiga hari mendatang para TKS yang tidak hadir tanpa keterangan jelas belum berkantor, maka akan diberikan sanksi lebih berat. Dalam sidak di Kecamatan Setu, Camat setempat Agus B Darmawan mengatakan dari 66 orang yang bertugas, satu orang memang tidak hadir dengan alasan sakit. Meski begitu Agus tidak menampik memang banyak pegawainya yang telat masuk kerja. ”Hari pertama memang banyak yang terlambat. Tapi cuma satu orang yang tidak hadir,” klaim Agus. Sementara Kepala Bidang Pembinaan BKPP Pemerintah Kota Tangsel, Erwin Gemalaputra kepada wartawan menjelaskan dari 1.463 orang jumlah pegawai berstatus PNS di lingkup Pemkot Tangsel, jumlah pegawai masuk kerja pada hari pertama sekitar 1.200 PNS. (Don).

GURU KEBERATAN MENGAJAR 27,5 PER MINGGU

Adanya rencana penambahan kewajiban jam mengajar guru dari 24 jam menjadi 27,5 jam per minggu disayangkan sejumlah pihak. Apalagi adanya kebijakan yang membolehkan guru mengajar di luar mata pelajaran yang diam punya untuk mengejar kewajiban 27,5 jam mengajar tersebut. "Jangankan untuk memenuhi 27,5 jam mengajar, mengejar 24 jam mengajar saja tidak semua guru mampu. Apalagi kalau guru harus mengajar mata pelajaran lain. Profesionalisme guru akan dipertanyakan. Sebab dalam aturan sertifikasi, guru harus mengajar sesuai dengan bidangnya," kata Ketua Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Jawa Barat Ahmad Taufan saat dihubungi. Taufan dimintai komentarnya terkait rencana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan mewajibkan guru mengajar 27,5 jam per minggu. Opsi peningkatan kewajiban jam mengajar ini dilakukan untuk mendongkrak kinerja aparatur. Sementara itu Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan guru mengajar mata pelajaran lain untuk mengejar kewajiban jam mengajar tersebut. (Don).

WALIKOTA TANGSEL PRIHATIN SOAL SENGKETA SDN CILEDUG BARAT

WaliKota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, mengaku prihatin dengan masalah sengketa lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ciledug Barat, Pamulang, Tangsel. "Secara pribadi saya merasa prihatin dengan ahli waris dan para siswa," ujar Airin, Jumat (9/9). Secara pribadi, kata Airin, dirinya tidak ingin membawa perkara tersebut pada ranah hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan menjadi jalan keluar terbaik. Namun, Airin menolak untuk mengganti rugi lahan kepada ahli waris. "Karena itu sudah masuk dalam aset daerah, maka Pemkot Tangsel tidak dapat mengganti rugi," ungkapnya. Dia berharap kasus penyegelan tidak kembali terulang. Pasalnya, terdapat ratusan siswa sekolah tersebut. "Jangan sampai para siswa itu terhenti kegiatan belajarnya," imbuh Airin. Lahan seluas 1.650 meter persegi, yang digunakan untuk pembangunan gedung SDN Ciledug Barat, sebelumnya diklaim milik keluarga Liman bin Mihad dengan girik nomor 370 Persil 36 S III. Tanah tersebut Kemudian diberikan kepada ahli warisnya yakni Mihad, Alim dan Jaudin. Kemudian, pada Senin (5/9), sebanyak delapan ruang kelas SD Negeri Ciledug Barat disegel oleh ahli waris. Menurut Airin, lahan SD Negeri Ciledug Barat merupakan bagian dari aset pemerintah. Hal tersebut ditunjukan dalam berita acara serah terima aset milik Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor: 593/ 2426.2 - ASET/2010 dan Nomor: 030/3827.a-DPPKAD/2010. "Tanggal 25 Oktober tahun 2010, Ismet Iskandar yang menjabat sebagai Bupati," papar Airin. Hal ini, jelasnya, berdasar pada ketentuan pasal 5 ayat 2 Keputusan Mendagri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan. "Saat itu Pak Eutik Suarta yang menjabat sebagai WaliKota Tangsel," kata Airin. Penghapusan aset dan penyerahan aset milik Pemerintah Kabupaten Tangerang, sambungnya, telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tangerang berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Tangerang nomor 06 tahun 2010 tentang persetujuan dan pelepasan aset tahap pertama Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. "Karena itu, Pemkot Tangsel tidak akan melakukan ganti rugi lahan," ujar Airin. (Don).

Kamis, 08 September 2011

JPU TUNTUT WALIKOTA NON AKTIF BEKASI 12 TAHUN PENJARA

Wali Kota Bekasi (nonaktif) Mochtar Mohammad dituntut 12 tahun penjara dan membayar denda Rp. 300 juta oleh Jaksa Penutut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Bandung, tuntutan tersebut merupakan kumulatif dari empat perkara yang didakwakan terhadap terdakwa. "Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda 300 juta subsider enam bulan penjara," ujar Jaksa Penuntut KPK I Ketut Sumadana, saat membacakan berkas tuntutan di Ruang Sidang Kresna Gedung Pengadilan Tipikor Bandung, Kamis petang. Menurutnya, tindak korupsi mampu menimbulkan dampak yang sangat luas. Untuk itu, ia berharap majelis hakim memberikan keputusan yang setimpal dan jangan menyinggung keadilan masyarakat. "Terdakwa dinilai berbelit dalam memberikan keterangan. Selain itu, terdakwa juga tidak menyesali dan mengakui perbuatannya," katanya. Menyikapi tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa, Sirra Prayuna, merasa tidak adil karena tuntutan tersebut dinilai tidak berperikemanusiaan. "Masa dituntut selama itu. Padahal, yang korupsi yang lebih besar saja hanya dituntut empat tahun penjara," ujar Sirra. Dia menilai tuntutan jaksa imajiner dan mengada-ada karena dirinya mengaku baru kali ini mendengar tuntutan selama 12 tahun. "Tuntutan tersebut dibangun sedemikian rupa secara manipulatif seolah-olah disahkan APBD dengan suap, padahal fakta persidangannya tidak seperti itu," katanya. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Azharyadi, akan dilanjutkan pada 19 September 2011 mendatang dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad terjerat dugaan empat perkara korupsi, yakni pertama perkara suap Piala Adipura 2010, kedua Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, ketiga perkara suap kepada BPK dan terakhir penyalahgunaan anggaran makan-minum. Akibat tindakannya itu, kerugian negara mencapai Rp. 5,5 miliar. Politisi asal PDI Perjuangan itu didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 5 Ayat (1) atau pasal 12 huruf b atau huruf f atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) kesatu jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana. (Don).

PEMKOT TANGSEL BAHAS SENGKETA LAHAN SDN CILEDUG BARAT DENGAN AHLI WARIS

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, melakukan pembahasan dengan ahli waris terkait sengketa kepemilikan lahan SD Negeri Ciledug Barat yang berujung pada penyegelan ruang kelas. "Kami harapkan ada titik temu antara Pemkot Tangsel dan ahli waris tentang kepemilikan lahan SD Negeri Ciledug Barat," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Tangerang Selatan, Aplahunnajah di Tangerang, Kamis. Perlu diketahui, delapan ruang kelas SD Negeri Ciledug Barat disegel oleh ahli waris pemilik tanah SDN Ciledug Barat pada hari Senin (5/9) karena sudah 32 tahun menumpang dilahan dan belum mengganti rugi sewa. Kemudian, dari hasil pertemuan dengan pihak Kecamatan Pamulang dan Kelurahan Bendar Baru, pada hari Selasa (6/9), ahli waris menyepakati untuk membuka sebagian segel yang menuju lapangan sekolah agar para siswa dapat tetap masuk ke lapangan sekolah. Lalu, pada hari Rabu (7/9), segel terhadap ruang kelas akhirnya di buka setelah ahli waris mendapat jaminan dari DPRD untuk proses pergantian lahan meski 294 pelajar melakukan kegiatan belajar di lapangan selam tiga jam. Aplah menambahkan, dalam pertemuan tersebut lebih fokus membahas tentang berkas yang dimiliki ahli waris dan Pemkot Tangsel. Untuk berkas Pemkot Tangsel, Aplah menuturkan bila pihaknya telah memiliki data penyerahan aset dari Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangsel. "Dalam berkas tersebut, SD Negeri Ciledug Barat merupakan bagian dari aset yang dimiliki oleh pemerintah bukan perorangan," katanya. Meski demikian, pihaknya akan tetap mengupayakan agar dapat menemui kesepakatan. Sehingga, penyegelan ruang kelas tidak kembali terulang. "Harapan semua pihak, penyegelan ruang kelas tidak kembali terjadi. Karena mengganggu kegiatan belajar mengajar. Biarkan sengketa lahan diurus sesuai prosedur hukum," katanya. Pantauan dilapangan, pertemuan antara ahli waris dan Pemkot Tangsel dilakukan di kantor wali kota. Hadir dalam pertemuan dengan Wali Kota Tangsel, Kabag Pertanahan, Kabag hukum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang bagian aset, Camat Pamulang serta ahli waris. Fariz, juru bicara ahli waris menuturkan, bila pihaknya hanya akan menagih janji pemerintah untuk melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut. Pasalnya, ahli waris telah memiliki bukti berupa berkas kepemilikan lahan yang kini dibangun gedung SD Negeri Ciledug Barat. "Pemkot dan DPRD sudah berjanji untuk membayar lahan ini. Maka, kami pun akan menagih janji tersebut agar tidak ada lagi penyegelan kelas," katanya. Namun, karena dirinya bukan bagian dari ahli waris, maka tidak diperbolehkan masuk ke ruang pertemuan. Hanya tujuh ahli waris. Perlu diketahui, pada 32 tahun lalu, lahan seluas 1.650 meter milik keluarga Liman bin Mihad dengan girik nomor 370 Persil 36 D III digunakan untuk pembangunan gedung SDN Ciledug Barat. Kemudian tanah itu diberikan kepada ahli warisnya yakni Mihad, Alim dan Jaudin. Saat itu, pemerintah berjanji akan membayarkan lahan yang digunakan. Namun, sudah bertahun-tahun, pembayaran tersebut tidak kunjung terealisasi. Namun, selama menunggu pembayaran, lahan milik keluarga Liman mengalami pengurangan sebanyak 615 meter dan diketahui sudah menjadi milik orang lain. "Jadi, lahan yang digunakan untuk gedung sekolah sebanyak 1.035 meter. Sedangkan 615 meter sudah milik orang lain. Padahal, keluarga tidak ada yang pernah menjualnya," katanya. Kemudian, pada awal tahun 2009, keluarga mengajukan permohonan kepada Lurah Benda Baru, tentang penyelesaian pembayaran sebidang tanah yang luasnya 1.035 meter. Saat itu, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Benda Baru, Kepala Bagian pertanahan Pemkot Tangsel serta kepala sekolah SDN Ciledug Barat dan guru melakukan pengukuran ulang luas lahan milik keluarga Liman dan ternyata hanya 1.035 meter. Setelah itu, Kabag Pertanahan Pemkot Tangsel Heru Wibisono, berjanji akan membayar lahan pada bulan April namun dengan harga di bawah Rp1 juta. "Tetapi, saya tidak mendapat penjelasan hingga sekarang. Maka, dengan adanya wali kota terpilih, permasalahan ini agar selesai dan tidak berkepanjangan," katanya.

WALAU SATU BULAN TAK HUJAN, TAK MENGHAMBAT PASOKAN AIR PDAM TIRTA BENTENG

Walaupun Kota Tangerang dan sekitarnya sudah hampiir satu bulan terakhir ini tidak diguyur hujan, sehingga mengakibatkan adanya penyusutan air sungai, ternyata tidak menghambat terhadap pelayanan air bersih pasokan PDAM Tirta Benteng, PDAM tetap melakukan produksi dan menyalurkan pasokan airnya pada pelanggan. Ichsan Sodikin, Humas PDAM Tirta Benteng kepada penulis dikantornya mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala terhadap pasokan air, karena bahan baku untuk pengolahan air masih dirasa aman. "Memang sudah hampir sebulan Kota Tangerang dan Bogor tidak diguyur hujan, tapi bahan baku masih mencukupi, pasalnya kita menggunakan beberapa alternatif bahan baku, mulai dari air sungai, dan air danau," terangnya. Saat ditanya apakah ada gangguan dengan penyusutan air yang berimbas pada kualitas air,Ichsan menjawab bahwa PDAM sudah memiliki pengolahan air yang berstandar baik, sehingga bahan baku yang diolah akan menghasilkan kualitas air yang baik. "Sampai saat ini tidak ada keluhan pelanggan terkait kualitas air sebulan terakhir sejak tidak turun hujan, kami juga telah melakukan pemantauan secara berkala terkait hal tersebut, sehingga tidak ada masalah, pelayanan kami kepada masyarakat pengguna air PDAM berjalan dengan normal dan baik," ucapnya lagi. Berdasarkan pantauan penulis dilapangan, debit air dijalur sungai Cisadane memang terlihat menyusut dari biasanya, " ya saya sih berharap PDAM bisa konsisten berikan air yang layak seperti biasanya walaupun tidak turun-turun hujan, karena air sangat penting untuk kegiatan sehari-hari," tutur ibu Dewi salah satu pelanggan PDAM Tirta Benteng yang melakukan pembayaran dicounter.

PEMKOT TANGSEL AKAN PETAKAN DAERAH RAWAN BENCANA

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, akan melibatkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk membahas daerah rawan bencana. "Kita akan ajak BMKG untuk memetakan daerah yang rawan bencana," kata Kepala Badan Penanggulang Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan, Zulfuad di Tangerang. Zulfuad menuturkan, dalam rapat koordinasi, BMKG diharapkan dapat memberikan masukan mengenai daerah yang berpotensi terjadi bencana. Adapun bencana yang ingin diketahui Pemkot Tangerang Selatan melalui BMKG, yakni mengenai daerah rawan banjir. Dalam kaitan ini, BMKG memiliki daerah titik banjir meskipun Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air pada bidang Pengairan, terdata pula. "Dengan adanya data dari BMKG, maka akan kami sinkronkan dengan yang dimiliki Pemkot Tangsel yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Sehingga, dapat diketahui daerah titik banjir," katanya. Ditambahkan Zulfuad, rakor dengan melibatkan BMKG akan dilakukan dalam waktu dekat mengingat saat ini kondisi cuaca memasuki kemarau. Namun, sebelum terjadinya musim penghujan, maka persiapan dengan mengetahui wilayah yang berpotensi banjir, dapat segera ditangani. "Jangan sampai ketika banjir baru mendapat penanganan. Kami akan lakukan sebelum terjadinya bencana dan dapat menghimbau warga setempat," katanya. Selain itu, Zulfuad juga sedang mencari tahu tentang wilayah yang berpotensi terjadinya longsor. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Penanggulang Bencana Daerah, terdapat tiga kecamatan yang terdapat titik longsor. "Kami akan lakukan pembaharuan data dengan mengecek langsung ke lapangan serta mengetahui potensi yang terjadi," katanya. (Don).

SIDANG TIGA PIMPINAN DAERAH DIJAGA 500 PERSONEL

Polrestabes Bandung menyiagakan sedikitnya 500 personel pengamanan sidang tindak pidana korupsi (tipikor) tiga kepala daerah dengan agenda berbeda di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada hari ini (Kamis, 8/9). Ketiga agenda sidang kepala daerah itu adalah vonis Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ruhiyat, sidang tuntutan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad, dan sidang dakwaan terhadap Wakil Wali Kota Cirebon Sunaryo serta mantan Ketua DPRD Kota Cirebon Sunarya. “Ke-500 personel ini dari polres, polsek, dan dalmas. Kami siagakan untuk mengamankan jalannya persidangan, termasuk seluruh lingkungan PN Bandung,” ungkap Kasubbag Humas Polrestabes Bandung Kompol Endang Sri Wahyu Utami kepada wartawan di ruang kerjanya,kemarin. Menurut Endang, pengamanan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi jika saja terjadi tindakan anarkistis para pendukung para pimpinan daerah yang menjalani sidang tersebut.“Dalam setiap persidangan kepala daerah,kerap dihadiri para pendukungnya. Sebagai langkah antisipasi dan telah sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur), kami juga menyiagakan water canon jika saja terjadi gejolak massa,”tambahnya. Endang menjelaskan, untuk mengatur arus lalu lintas di depan PN Bandung, pihaknya akan melakukan rekayasa jalur menjadi satu arah. Hal ini akan diberlakukan jika aksi dari para pendukung tersebut mengganggu arus lalu lintas. “Kalau sampai mengganggu arus kendaraan, maka kami akan gunakan sistem buka- tutup. Tapi semuanya bergantung pada situasi dan kondisi nanti,”tandasnya. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Bandung Joko Siswanto mengaku tidak keberatan jika sidang dakwaan terhadap Wakil Wali Kota Cirebon Sunaryo dan mantan Ketua DPRD Kota Cirebon Suryana dihadiri massa pendukungnya, sekalipun jumlahnya mencapai ribuan orang. Hanya saja, Joko meminta para pendukung ini agar tidak melakukan tindakan anarkistis. “Soal mau menghadiri sidang, ya, silakan saja. Persidangan akan tetap dilangsungkan kok. Soal dihadiri ribuan massa,itu merupakan hal yang biasa, seperti yang biasa dilakukan Wali Kota Bekasi (Mochtar Mohammad) yang kerap membawa massa pendukung, malah PN jadi ramai,” canda Joko. Selain Sunaryo dan Suryana, PN Bandung hari ini akan menyidangkan dua kepala daerah lain yang tersandung kasus korupsi. Kedua agenda persidangan ini adalah sidang putusan Wakil Wali Kota nonaktif Bogor Ahmad Ruhiyat yang diduga terlibat dugaan korupsi APBD gate senilai Rp. 6 miliar. Selain itu, sidang tuntutan Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad yang terseret dugaan empat kasus korupsi. Mochtar Mohammad tersandung kasus suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan penyalahgunaan anggaran makan-minum (mamin) dengan total kerugian negara mencapai Rp. 5,5 miliar. (Don).

Rabu, 07 September 2011

HARI INI PEMUDIK PADATI TERMINAL BEKASI

Sebanyak 21.429 penumpang tiba di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat, pascaperayaan Lebaran 1432 H, yakni H+3 hingga H+7. "Puncak arus balik di Terminal Induk Kota Bekasi terjadi pada Senin (5/9), dengan jumlah penumpang sebanyak 4.877 orang," kata Kepala Terminal Induk Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, di Bekasi, Rabu (7/9). Menurut dia, penumpang arus balik pada Rabu mulai mengalami penurunan sekitar 25 persen bila dibandingkan puncaknya. "Secara kasat mata dan data yang kami punya, jumlahnya mulai menurun hari ini bila dibandingkan dengan hari sebelumnya," ujar Zeno. Menurut Zeno, umumnya mereka yang datang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. "Sejauh ini situasi di Terminal Induk Kota Bekasi masih kondusif, para penumpang datang dengan nyaman tanpa hambatan," ujarnya. Zeno menambahkan, pihaknya baru akan melakukan evaluasi terkait pelaksanaan mudik Lebaran pada Kamis (8/9) dengan melibatkan seluruh instansi terkait. "Kita akan umumkan dalam waktu dekat setelah proses evaluasi selesai," demikian Zeno. (Don).

PEMBINAAN MANASIK HAJI DITUTUP PLT WALIKOTA BEKASI

Salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah kepada calon jama’ah haji ialah pembinaan manasik haji. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan calon jama’ah yang dapat melaksanakan perjalanan haji dengan aman dan tertib, serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu manasik haji sehingga menjadi calon jama’ah yang terampil, berkualitas dan mandiri dalam menggapai haji mabrur. Bertempat di Aula Arafah, Asrama Haji, Bekasi, Rabu (7/9/2011), Plt Walikota Dr H Rahmat Effendi selaku koordinator penyelenggara urusan haji Kota Bekasi secara resmi menutup pembinaan manasik haji massal ke-2 sekaligus melepas jama’ah haji dan petugas kloter Kota Bekasi Tahun 1432 H/2011 M. Acara tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan (Asda 1) Setda Kota Bekasi Drs H Rayendra Sukarmadji, MSi, Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan (Asda 2) Setda Kota Bekasi Drs H Nandi Surjakandi, CES, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Drs Zaki Oetomo, MSi dan Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi Drs H Abdillah, MSi. Turut pula unsur Muspida Kota Bekasi, Ketua MUI Kota Bekasi KH Mursyid Kamil, Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Bekasi H Abdul Rosyid, SH, M.Pd, perwakilan polres metro bekasi dan dandim 0507 bekasi, para ketua ormas islam, kepala KUA se-Kota Bekasi serta para calon jama’ah haji. Dalam sambutannya, Plt Walikota mengatakan, ibadah haji merupakan pelaksanaan rukun islam yang kelima, dimana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syarat dan rukun haji yang disyari’atkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, selain memerlukan kesiapan materi yang cukup, tentunya yang sangat penting adalah pembinaan manasik haji. “Saya ucapkan selamat kepada 3001 calon jama’ah haji yang akan berangkat pada musim ini. Dibekali dengan keimanan dan ketaqwaan, semoga seluruh ibadah jama'ah haji mendapatkan ridho dari Allah SWT. Di samping itu, para petugas kloter baik TPHI, TPIHI, TKHI dan TPHD, kiranya dapat lebih memberikan pelayanan, bimbingan dan penyertaan kepada para jama’ah haji dengan penuh ikhlas, tanggungjawab penuh dan profesional”, harapnya. (Don).

PEMKOT TANGGERANG SELATAN BERHARAP PENDATANG BARU MEMILIKI KETERAMPILAN

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, mengharapkan warga pendatang baru memiliki keterampilan sebagai bekal untuk memudahkan dalam mencari pekerjaan. "Kami harapkan agar masyarakat yang datang ke Tangsel, memiliki keterampilan sehingga tidak menambah pengangguran yang ada," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangsel, Toto Sudarto di Tangerang, Rabu. Toto menuturkan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah menolak kedatang warga pendatang. Hanya saja, warga tersebut harus memiliki keterampilan. Tujuannya agar warga tersebut tidak menambah jumlah pengangguran di Kota Tangerang Selatan. Apalagi, jumlah pabrik di Tangsel sangat minim. "Bila datang untuk mencari pekerjaan dan tidak dibekali dengan skill maka akan menambah jumlah pengangguran yang ada," katanya. Dikatakan Toto, pihaknya pun akan melaksanakan Operasi Yustisi Kependudukan dengan melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan dan kos - kosan. "Untuk target yang akan dilakukan operasi kependudukan yakni rumah kontrakan dan kos - kosan," katanya menjelaskan. Diungkapkannya, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Satpol PP, camat dan lurah untuk mengetahui titik yang akan dilakukan target operasi. "Untuk waktunya, belum bisa kami beritahukan, namun akan dilakukan pada pekan ini hingga beberapa hari selanjutnya," katanya. Ditambahkannya, Kota Tangerang Selatan berpotensi besar menjadi daerah menetap bagi pendatang karena berdekatan dengan daerah besar lainnya seperi jakarta, bogor, depok dan Kota Tangerang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ledakan penduduk, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap warga pendatang. "Kami akan buatkan surat edaran kepada lurah dan camat agar dapat berkoordinasi dengan RT dan RW guna mengantisipasi pendatang baru," katanya. Pihaknya telah menyiapkan pegawai untuk melakukan pendataan terhadap kontrakan dan rumah kos yang berpotensi menjadi hunian pendatang baru. "Kami sudah bentuk tim untuk memantau keberadaan rumah kos dan kontrakan untuk kemudian dilakukan sidak," katanya. (Don).

HARI RAYA PENGARUHI TINGKAT INFLASI KOTA BEKASI

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Jawa Barat, mencatat laju inflasi Agustus di wilayah setempat dipengaruhi antusiasme warga dalam merayakan Idul Fitri. "Laju inflasi Agustus 2011 di Kota Bekasi sebesar 0,49 persen," kata Kepala BPS Kota Bekasi, Slamet Waluyo, di Bekasi. Slamet mengatakan, kelompok yang menyumbangkan angka inflasi paling tinggi ialah bahan makanan dengan kontribusi sebesar 0,3 persen. Kelompok berikutnya yang berandil cukup dominan terhadap angka inflasi ialah barang-barang sandang sebesar 0,05 persen. "Dari kelompok ini, komponen yang paling dominan pengaruhnya ialah emas. Harga emas yang terus merangkak naik sejak beberapa bulan terakhir turut memicunya," kata Slamet. Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan pun menyumbang 0,05 persen terhadap angka inflasi bulan lalu. Sub kelompok transportasi yang sumbangannya dominan dari kelompok ini dikarenakan saat Idul Fitri banyak warga yang memanfaatkan jasa transportasi untuk bersilaturahim dengan sanak saudaranya. Slamet mengatakan, inflasi yang terjadi di Kota Bekasi pada Agustus 2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 0,56 persen. Dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Jawa Barat pun, besar inflasi di Kota Bekasi bulan Agustus hanya menduduki peringkat keempat. Slamet memprediksi, penurunan angka inflasi ini diakibatkan mayoritas penduduk Kota Bekasi yang merupakan pendatang mempergunakan uang mereka untuk kebutuhan konsumsi di daerah asalnya. "Dengan demikian, konsumsi di Kota Bekasi pun dikatakannya relatif stabil," ujarnya. (Don).

Rp. 32 MILYAR UNTUK REVITALISASI TPST CIPEUCANG

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, mengungkapkan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Kelurahan Cipeucang sudah mencapai 60 persen. "Untuk pembangunan sudah mencapai 60 persen," kata Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang Selatan, Nur Slamet dihubungi. Nur mengatakan, saat ini pembangunan memang berhenti karena faktor libur lebaran. Namun, pada pertengahan bulan, pembangunan akan kembali dilanjutkan. Pasalnya, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Cipeucang dilakukan oleh Pemprov Banten. Sehingga, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu. "Kami akan tetap pantau pelaksanaan pembangunan karena ditargetkan pada tahun ini beroperasi," katanya menjelaskan. Sebelumnya, Badan Perencanaan Daerah Kota Tangerang Selatan, Banten, mengungkapkan anggaran untuk Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman, yakni program pengembangan kinerja pengelolaan sampah. Pada APBD awal, dialokasikan Rp. 18,518 miliar berubah menjadi Rp. 32,738 miliar atau naik Rp. 14 miliar lebih, yang diperuntukan untuk revitalisasi TPST Cipeucang. Ketua Komisi D DPRD Tangerang Selatan, Iwan Rahayu, menuturkan bila pihaknya memberikan tenggat waktu hingga November terkait pembangunan TPST Cipeucang. Pasalnya, keberadaan TPST Cipeucang sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Tangsel. Akibat belum beroperasi TPST Cipeucang, maka Kota Tangsel membuang sampah ke sejumlah daerah seperti Kabupaten Tangerang, Serang dan Jakarta. "DPRD memberikan tenggat waktu hingga bulan November agar TPST Cipeucang dapat beroperasi karena kebutuhannya mendesak," katanya. Selain itu, Iwan juga menuturkan bila DKPP agar lebih aktif dalam mengatasi sampah di pasar dan perumahan. Hal tersebut agar tidak menjadi persoalan di masyarakat. "Jangan sampai nantinya sampah menjadi masalah utama dan menghambat pembangunan lainnya," katanya menjelaskan. (Don).

Selasa, 06 September 2011

EXAMINATION slow, resulting in DELAY DELIVERY

After three days into force, entered the fourth day, the application of operator-regulated agents since Saturday (09/03/2011) began providing detrimental impact on the delivery of goods in the cargo Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang, on Tuesday (09/06/2011). The delivery process was delayed because the length of the examination by the company that became carriers regulated agent. "I come and bring the goods into Rawabokor, in the rear area of ​​the airport, at around 02 o'clock. Get new items in the cargo Garuda Indonesia at around 6:20," said Suryadi from Gaido Express and Logistics, freight forwarding services to all provinces in Indonesia. The duration of the examination process at the company's regulated service agent (RA), continued Suryadi, making the shipment is sent and brought it out late. "Should the goods were shipped by plane at 7:15. Because of late entry of cargo, goods were shipped by the next plane. Shipping is more than an hour late," said Suryadi, told Reuters, when found in the cargo Garuda Indonesia, Tuesday afternoon. An official at the cargo office of Garuda Indonesia confirmed the delay of delivery due process and post shipment inspection of goods a long time in RA. "Goods that are in the process of unloading cargo into the Garuda Indonesia is the charge taken in the middle of the night until early this morning," he said. Branch Manager of PT Angkasa Pura II, Soekarno-Hatta Sudaryanto justify the disruption to services on Tuesday. "Since midnight on Monday until Tuesday afternoon an increase in shipment volumes up to 30 tons. There was interference, but still within reasonable limits," said Sudaryanto. Since enacted decree numbered 255 Director General of Civil Aviation on the Implementation of Security Cargo and Postal Inspection by the operator of RA dated 3 September 2011, continued Sudaryanto, implementation and post shipment inspection of goods through third-party services or RA. On the first day, Saturday (09/03/2011), 00.00, until Monday (05/09/2011) afternoon has not been an interruption due to activity in the cargo airport was deserted. Shipments that enter the first and second day as much as 18 tons, 20 tons per day. While total shipments of goods through the cargo on a regular day 700 tons per day. According Sudaryanto, in a delay because it is still considered the transition from old policies to new policies. "After a long time will also be used to it," said Sudaryanto. (Don).

TINGKAT INFLASI KOTA TANGGERANG TERTINGGI DI PULAU JAWA

Inflasi di Kota Tangerang sebesar 1,24 persen pada Agustus 2011 merupakan inflasi tertinggi di antara 23 kota di Pulau Jawa. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Nanan Sunandi di Serang, Senin (5/9), mengatakan, harga barang/jasa kebutuhan pokok di Banten secara umum mengalami kenaikan pada Agustus 2011 bertepatan dengan bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri 1432 H. Hal itu tercermin dari naiknya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 128,13 pada Juli 2011 menjadi 129,52 pada bulan Agustus 2011 atau terjadi perubahan indeks (inflasi0 1,08 pesen)."Inflasi terjadi karena dipicu naiknya indeks seluruh kelompok pengeluaran," kata Nanan Sunandi. Ia mengatakan, pada Agustus 2011 sebanyak 257 komoditas mengalami perubahan harga, di antaranya 190 komoditas mengalami kenaikan dan 67 komoditas terjadi penurunan harga. Menurut dia, inflasi terjadi karena dipicu oleh naiknya indeks kelompok bahan makanan 1,32 persen, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,59 persen, kelompok sandang 4,88 persen, kelompok kesehatan, 0,57 kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,10 serta kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 4,53 persen. Sementara kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,36 persen. Nanan mengatakan, laju inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2011 di Banten sebesar 2,54 persen dan inflasi ’Years on Year’ atau IHK Agustus 2011 terhadap IHK Agustus 2010 sebesar 4,55 persen. Pada Juli 2011 seluruh kota-kota di Pulau Jawa terbentuk inflasi, sedangkan inflasi tertinggi terjadi di Kota Tangerang, yakni 1,24 persen dan terendah terjadi di Tasikmalaya 0,16 persen, Bogor 0,21 persen, dan Bandung 0,38 persen. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi pada Agustus 2011 adalah tomat buah, celana panjang jeans anak, buncis, ketimun, perhiasan emas, kacang hijau, ikan asin teri, dan daging ayam ras. Beberapa kelompok komoditi yang memberikan andil terhadap inflasi Banten adalah kelompok bahan makanan 0,3155 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,1095 persen, kelompok sandang 0,2594 persen, kelompok kesehatan 0,0252 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar memberikan andil 0,0240 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,2872 persen.

PEMKOT BEKASI EVAKUASI PEDAGANG PASAR BANTAR GEBANG KORBAN KEBAKARAN

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengevakuasi lokasi berjualan para pedagang ke lantai dua Pasar Bantargebang setelah kebakaran yang menghanguskan 64 bangunan pada Sabtu (3/9). "Lokasi penampungan sementara bisa ditempati 400 pedagang. Seluruh pedagang yang kiosnya terbakar di Blok B, C, D dan E kita tempatkan ke sana," kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Bantargebang, Nadih, di Bekasi, Senin (5/9). Namun, Hamdan (41), pedagang pakaian yang menjadi korban kebakaran, mengaku enggan menempati lokasi penampungan dan memilih untuk tidak berjualan. "Lokasinya terlalu tinggi dan jauh dari jangkauan pengunjung. Jadi percuma, berdagang pun pasti sepi," katanya. Dikatakan Nadih, dua hari pasca-terbakarnya 64 kios di Pasar Bantargebang, penyebabnya masih belum teridentifikasi. Meski demikian, kebakaran kemungkinan besar diakibatkan hubungan pendek arus listrik. Dugaan tersebut makin dikuatkan kondisi sambungan listrik di pasar yang sudah berdiri 12 tahun ini tidak beraturan. Selain itu, kenakalan pedagang dalam menyambung listrik tanpa aturan pun turut memicu terjadinya kebakaran. "Masih banyak pedagang yang memaksakan menggunakan barang-barang elektronik berkapasitas listrik besar seperti kulkas bahkan AC di dalam kiosnya," ujarnya seperti dikutip Antara. Menurut dia, lokasi kejadian telah disterilkan oleh kepolisian setempat dengan dipasang garis polisi untuk menunggu proses identifikasi tim Puslabfor Polda Metro Jaya. Pemerintah Kota Bekasi mencatat kerugian atas peristiwa kebakaran di Pasar Bantargebang pada Sabtu (3/9) dini hari mencapai Rp. 6 miliar. "Api membakar 64 bangunan blok B, C, D, dan E di lantai dasar berikut isinya," ujar Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di sela0-sela peninjauan ke lokasi bersama unsur muspida setempat, Senin. Menurut dia, bangunan itu mayoritas kios pakaian dan bahan yang terdiri atas 36 los dan 21 kios ludes terbakar serta tujuh bangunan lainnya rusak."Rata-rata pedagang mengalami kerugian sekitar Rp 40 juta. Kerugian itu belum termasuk perhitungan kerusakan bangunannya," kata Rahmat. Ia menjelaskan bahwa pihaknya segera melakukan rehabilitasi lokasi yang terbakar dengan melibatkan pihak terkait dari jajaran Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) dan Dinas Kebersihan Kota Bekasi. "Prosesnya tinggal menunggu hasil identifikasi petugas Puslabfor Polda saja. Mudah-mudahan secepatnya kita lakukan karena pedagang perlu segera kembali bekerja," ujarnya. Menurut dia, upaya pertama yang dilakukan yakni mengangkut puing-puing dan bahan yang terbakar dari lokasi kebakaran dengan melibatkan Dinas Kebersihan setempat. "Kita akan gunakan dana tak terduga dari APBD untuk memperbaiki kondisi ini. Namun jumlahnya masih menunggu hasil pemeriksaan puslabfor dari lokasi," katannya.

OPERASI YUSTISI DISDUKCAPIL KOTA BEKASI BESOK DI TERMINAL BEKASI

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi akan melakukan operasi yustisi pada Rabu (7/9). Operasi yang dilakukan di Terminal Induk Kota Bekasi tersebut dimaksudkan untuk menjaring para pendatang yang tak memiliki kartu identitas. "Kota Bekasi sebagai benteng ibukota masih tetap diminati pendatang baru yang biasa menyerbu usai Idul Fitri. Meskipun belum tentu nantinya bekerja di sini karena banyak juga yang sekadar tinggal, tetap saja mereka harus mengikuti aturan yang berlaku. Salah satunya ialah kewajiban memiliki kartu identitas," kata Kepala Bidang Perkembangan, Proyeksi, dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan Disdukcapil Kota Bekasi Yuyu Mulyati. Hal itu disampaikannya ketika dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (6/9). Kewajiban memiliki kartu identitas berupa KTP tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2007tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi. Terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi tindak pidana ringan yang langsung disidang di tempat. Selain memeriksa kelengkapan administrasi kependudukan, petugas Disdukcapil juga akan meminta pendatang menunjukkan surat pengantar dari daerah asal serta sponsor yang mendatangkan mereka ke Kota Bekasi. Kemampuan dan keahlian pendatang akan turut ditanyakan. "Kalau persyaratan itu tidak dapat ditunjukkan dan keahlian apa pun tak dimiliki, kami akan meminta mereka kembali ke kampungnya saja. Buat apa memaksa hidup di sini, karena hanya akan menyusahkan diri sendiri juga pemerintah setempat kalau sampai mereka hanya menjadi pengangguran," kata Yuyu lagi. Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Penduduk Disdukcapil Kota Bekasi Achmad Djamhur mengatakan, pihaknya pun akan lebih memperketat penerbitan KTP bagi para pendatang. Pendatang tanpa pekerjaan apalagi kemampuan yang jelas tak akan dengan mudah memiliki KTP Kota Bekasi. "Seleksi ketat seperti ini diperlukan sebagai salah satu langkah mengurangi beban pemerintah. Kehadiran pendatang yang menjadi pengangguran hanya menambah beban pemerintah, sehingga permasalahan yang harus diselesaikan pun terus bertambah," katanya. (Don).

PEMUDIK MASIH PADATI STASIUN BEKASI

Sejumlah pemudik dari berbagai wilayah di Pulau Jawa masih terlihat memadati Stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/9) pagi. Mereka kemungkinan penumpang yang baru mendapat tiket kemarin. Pemudik tak ada yang lenggang. Mereka terlibat, paling tidak, menenteng satu kardus oleh-oleh. Beberapa dari mereka juga datang berkelompok, dua sampai empat orang. Data pos pantauan arus mudik dan arus balik, jumlah pemudik yang turun di Stasiun Bekasi mencapai 3.329 penumpang. Jumlah lebih sedikit ketimbang dua atau tiga hari silam. (Don).

PANWASLU KOTA TANGGERANG AKAN USUT PEJABAT PEMKOT TANGGERANG

Panwaslu Kota Tangerang akan terus mengusut kasus dugaan pelanggaran dan ketidaknetralan tiga kepala dinas (kadis) dan satu kepala kantor di lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang. Mereka diduga terlibat dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten, Oktober 2011. "Kami masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi pelapor, saksi terlapor, dan melakukan klarifikasi atas kasus yang melibatkan empat kepala dinas tersebut. Hasilnya, akan kami pastikan dalam beberapa hari ke depan," ucap Wahyul Furqon, Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Senin (5/9). Menurut Wahyul, setiap kasus pelanggaran akan ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mendapatkan kepastian, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi sesuai dengan mekanisme yang ada. "Semua kasus yang dilaporkan mesti kami lakukan proses klarifikasi. Jadi, tidak mudah untuk memastikannya sebelum mendapatkan klarifikasi dari semua pihak," tandasnya. Seperti diketahui, empat kadis di Kota Tangerang dilaporkan Gerakan Madani Masyarakat (Gemma) Tangerang ke Panwaslu Kota Tangerang atas dugaan ketidaknetralan mereka dalam perhelatan Pilgub Banten. "Kami mendapati mereka melakukan kampanye terselubung untuk pemenangan salah satu calon gubernur saat agenda tarling (teraweh keliling) yang diselenggarakan Pemkot Tangerang di Masjid At-Taubah, Kecamatan Larangan, pada 15 Agustus lalu," kata Drajat Sumarsono, juru bicara Gemma Tangerang. Sementara itu, pengamat pemerintahan dari Lembaga Independen Kajian Kebijakan Publik Tangerang (LIKKPUT), Yusuf Iskandar Nafis, meminta panwaslu untuk realistis dan tegas dalam mengambil keputusan tiap dugaan keterlibatan PNS dalam perhelatan politik. "Kasus PNS terlibat dalam politik dan mendukung pimpinannya yang sedang mencalonkan sudah jadi rahasia umum," ucapnya. (Don).

KOTA BEKASI DISERBU PENDATANG BARU

Kota Bekasi tidak luput dari serbuan pendatang baru pasca Lebaran. Tahun ini, diprediksi sebanyak 10 ribu orang nekat mengadu nasib ke kota ini. Prediksi itu dilontarkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi Selamet Waluyo, seperti yang dilansir Radar Bekasi, Selasa (6/9/2011). Menurut Waluyo, mereka umumnya akan menumpang sementara di kediaman kawan dan kerabatnya sebelum mendapatkan pekerjaan yang cocok. Pekerjaan informal, seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan, yang menjadi incaran mereka. Namun, kata Waluyo, mereka yang tidak memiliki keahlian, sangat rentan menimbulkan penyakit masyarakat. ”Ada juga yang akhirnya menjadi pengemis, pengamen, bahkan gelandangan,” ujarnya. Sementara, Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak memungkiri, Kota Bekasi yang bertetangga dengan DKI Jakarta menjadi sasaran para pendatang baru. Tahun ini diperkirakan terjadi kenaikan urbanisasi sebesar 5-10 persen. ’’Seperti tahun-tahun sebelumnya pasca lebaran akan ada penambahan jumlah penduduk kota Bekasi sekitar 5 hingga 10 persen,” ujarnya. Untuk menekan jumlah pendatang ilegal, pihaknya Kota Bekasi akan melakukan kegiatan Operasi Yustisi dalam minggu ini dengan sasaran rumah kontrakan, kosan dan terminal Bekasi. “Minggu-minggu ini kita akan lakukan Operasi Yustisi terhadap para pendatang baru,” tegasnya. Arus balik pemudik pasca lebaran Idul Fitri masih berlangsung hingga Senin kemarin. Di antara pemudik yang kembali, sejumlah pendatang baru juga berdatangan. Setidaknya seperti yang terlihat di Terminal Bekasi. Banyak pendatang baru yang datang ikut keluarga dan teman untuk mencoba mengadu nasib di Kota Bekasi dan sekitarnya. (Don).

PENETAPAN IBU KOTA DEPOK CACAT HUKUM

Penetapan lokasi pembangunan ibu kota kecamatan Cipayung seluas 3.349 m2 di Kota Depok melanggar Perda No 14 Tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan. DPRD Kota Depok serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun menolak penetapan itu. Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Rahmin Siahaan mengatakan penetapan ibu kota Kecamatan Cipayung cacat hukum. "Sesuai Perda No 14 tahun 2008, ibu kota kecamatan harus berada di kelurahan induk, yaitu Kelurahan Cipayung, bukan di Kelurahan Cipayung Jaya," kata Rahmin, Senin (5/9). Rahmin mengatakan dirinya akan membawa perubahan lokasi ibu kota kecamatan tersebut ke rapat komisi DPRD dan rapat fraksi DPRD agar diparipurnakan karena sudah menjadi kasus. "Dalam paripurna, saya akan meminta Dewan supaya memanggil RF," ujarnya. Rahmin mempertanyakan dasar apa RF membeli tanah di luar areal kelurahan Cipayung. Keputusan Nur Mahmudi, Wali Kota Depok, mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi tanah (SKPLT) Kecamatan Cipayung Jaya sebagai ibu kota kecamatan Cipayung pun dipertanyakan. "Sebab, ibu kota kecamatan Cipayung sesuai perda sudah ditetapkan di Kelurahan Cipayung. Apa kepentingannya?" papar Rahmin bertanya. Sebelumnya, Sabtu (3/9), MN, Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kota Depok dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pengadaan tanah pembangunan ibu kota Kecamatan Cipayung, menyebutkan ada kesalahan dalam penetapan lokasi ibu kota kecamatan Cayung seluas 3.349 m2 senilai Rp2,313 miliar Menurut dia, penetapan ibu kota Kecamatan Cipayung di Kelurahan Cipayung Jaya pernah ditolak karena menabrak Perda No 14 tahun 2008 tentang Pemekaran Kecamatan. Selain menabrak perda, lokasi tersebut berada di lokasi kemiringan 45 derajat celsus, sehingga tidak layak dijadikan ibu kota kecamatan. "Namun, RF malah menekan saya, Diam saja kalau sudah pembayaran, pasti kecipratan. Sebagai KPA, lakukan tugasmu'," ungkap MN, mengutip RF. Lantaran tidak mau, RF menuruh mister X untuk membeli 300 m2 tanah di Kelurahan Cipayung sebelum dibuatkan SKPL. Sementara, Koordinator Komite Aksi Pemberantasan Organ Korupsi (KAPOK), Kasno, meminta Kepala Kejaksaan Agung Kajagung) Basrief Arief untuk menerjunkan tim pengawas ke Kejaksaan Negeri Kota Depok. "Hal itu perlu untuk menghindari hal–hal yang tidak diinginkan di belakang hari," katanya. Ia memperoleh penjelasan dari salah seorang tim pengadaan tanah (TPT) kecamatan Cipayung, Kecamatan Tapos, dan Kecamatan Cilodong seluas 9.303 m2 di Kota Depok senilai Rp6,741 miliar bahwa pihak-pihak yang dipanggil untuk diperiksa kejaksaan negeri Rabu (7/9) telah memainkan jurus. Salah satu dari 10 pejabat dan anggota TPT telah menyiapkan uang Rp300 juta agar dia tidak dijadikan sebagai tersangka. Begitu juga dengan mister X telah menyiapkan uang sebesar Rp250 juta dengan tujuan yang sama. Keterangan Kasno tersebut diamini MN. Tujuh pejabat serta tiga anggota tim pembebasan tanah (TPT) dipanggil Kejaksaan Negeri Kota Depok sehubungan dugaan kasus Mark-Up harga pengadaan tanah untuk pembangunan tiga ibu kota kecamatan di Kota Depok Rabu (7/9). Surat panggilan yang ditujukan kepada tujuh pejabat dan tiga anggota TPT Pemerintah Kota Depok itu, ditandatangani Kepala Kejari Kota Depok Zulkifli Siregar. (Don).

RODA DUA DOMINASI PELANGGARAN LALU LINTAS

Polresta Bekasi Kota mencatat sebanyak 1.711 pelanggaran lalu lintas mulai H-7 hingga H+4 Lebaran. Kebanyakan pelanggaran itu didominasi pengendara roda dua (sepeda motor). Demikian disampiakn Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Jalan Polresta Bekasi Kota, AKP Erna RA, Selasa (6/9/2011). “Jumlah pelanggaran yang terjadi sejak H-7 hingga H+4 di wilayah hukum Polresta Bekasi Kota, kebanyakan pengendara roda,” terangnya. Dikatakan Erna, dari sekian banyak pelanggar, 1.510 pelanggar diantaranya mendapat teguran, baik secara tertulis maupun lisan dari petugas langsung. Sedangkan, bagi mereka yang menjadi korban kecelakaan diantaranya mengalami 10 luka berat, 27 luka ringan, dan satu orang meninggal dunia. Menurut Erna, jenis pelanggaran yang dilakukan pemudik dengan roda dua ini, kebanyaknya pengendara yang melawan arus, melebihi batas penumpang, tidak menggunakan helm, serta tidak memakai helm berstandar SNI. Hampir setiap hari, kata Erna, jumlah yang melanggar aturan lalu lintas mencapai 100 hingga 150 pelanggaran. (Don).

TAK ADA ANGGARAN, TIDAK ADA OPERASI YUSTISI

Meski menjadi salah satu kota tujuan favorit para pencari kerja, Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak menganggarkan dana untuk melakukan operasi yustisi. Oleh karena itu, menghadapi kemungkinan meningkatnya arus pendatang pasca-lebaran, pemerintah daerah setempat hanya menyiapkan pemantauan dan pendataan di kecamatan padat penduduk. "Bekasi merupakan daerah urban. Memang setelah lebaran harusnya ada operasi yustisi, seperti yang dilakukan pemerintah DKI. Tapi, karena tidak ada anggaran kami tidak bisa melakukannya tahun ini," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Aspuri, di Kompleks Pemkab Bekasi, Senin (5/9). Ia menjelaskan dengan ketiadaan anggaran tersebut pihaknya hanya melakukan penertiban pendataan saja bersama pihak kecamatan dan desa. Penertiban pendataan yang dimaksud berupa mencari data jumlah pendatang yang ada di wilayah bersangkutan. "Kita hanya mengarahkan saja. Kalau ada yang mau menjadi warga Kabupaten Bekasi, ya harus sesuai dengan mekanisme yang ada," ucapnya. Ia menambahkan pihaknya tentu akan mempertanyakan keterampilan serta tujuan yang hendak di capai para pendatang tersebut di Kabupaten Bekasi. Kendati demikian, Aspuri mengaku tidak bisa memaksa pendatang non skill untuk kembali ke daerah asalnya. "Kita akan pertanyakan, apakah memiliki skill atau tidak. Kalau tidak punya skill dan tidak jelas apa yang akan dikerjakan, ya kami sarankan untuk kembali saja," katanya. Daerah yang akan dilakukan penertiban pendataan tersebut, diantaranya adalah daerah yang berdekatan dengan kawasan industri, seperti Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cibitung, Tambun Selatan, Cikarang Timur, dan Cikarang Pusat. Hanya, selain tidak memiliki anggaran untuk menggelar operasi yustisi, Aspuri pun tidak memiliki prediksi angka jumlah pendatang yang masuk ke wilayah ini. "Data tiap tahun ada, tapi tidak di sini. Tiap tahun berapa trennya ada catatannya, tapi tidak disini," kata Aspuri. (Don).

REL KERETA API PATAH

Rel kereta api di lintasan Kampung Buaran RT 02/05, Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi, Senin(5/9) sore patah, membuat perjalanan kereta terganggu. Akibat kerusakan ini kereta api yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta dengan istilah hilir ini mengurangi kecepatan kereta menjadi 5 km/jam. Patahnya rel sekitar 50 cm di KM 24 antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Kranji ini membuat kereta api Cirebon Expres harus menunggu perbaikan rel di Stasiun Bekasi. Menurut Sarjono,40, Kepala Perbaikan Kereta Api Stasiun Bekasi, patahnya rel lebih dikarenakan rel yang sudah tua termakan usia. Pihaknya mengetahui kalau ada rel yang patah dari awak kereta yang memberitahu. Menerima informasi ini, pihaknya langsung terjun mencari rel yang patah sekaligus mengabarkan agar perjalanan kereta dari arah Timur ke Barat (Jawa-Jakarta) untuk memperlambat laju kereta lantaran ada rel yang patah.Setelah bekerja keras mengganti rel yang patah selama 25 menit, yakni mulai pukul 15.30 hingga pukul 15.55, perjalana kereta kembali normal.

BUPATI BEKASI DITAGIH SOAL GALIAN

Partai Demokrat Kabupaten Bekasi kembali menagih keseriusan Bupati Sa’duddin yang akan melarang aktifitas galian C. “Pemasukkan dari retribusi tak seberapa, tapi kerusakan dan bahayanya benar-benar telah meresahkan,” kata H Rohim Mintareja. Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Bekasi ini menyebut retribusi yang didapat sekitar Rp. 75 juta. Ini jelas sangat tak sebanding dengan kerusakan lingkungan maupun bahaya yang ditimbulkan. “Sampai kini tidak jelas pelarangan itu ada atau tidak,” katanya. Hal sama disampaikan Rommy Oktaviansyah, anggota Fraksi PD, yang menyebut sudah beberapa kali menegur Pemkab terkait aktivitas galian C ini. Hal ini selain demi melindungi masyarakat juga melindungi lingkungan hidup. “Tapi, ya belum jelas itu tadi. Padahal, jelas aktifitas ini sudah dikeluhkan masyarakat,” imbuhnya. (Don).

Senin, 05 September 2011

DUA REMAJA DITAHAN SETELAH RAMPOK KIOS LAUNDRY

Petugas Kepolisian Sektor Bekasi Selatan menahan Tedy Candra (18) dan Ibnu Arif (19), sebagai tersangka perampokan terhadap kios laundry Aqualis Fabricare di Jalan Taman Aster Raya RT 05 RW 14 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Minggu (4/9/2011) pukul 14:00 WIB. "Kami masih memeriksa kedua tersangka," kata Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bekasi Selatan Inspektur Dua Kasran, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (5/9/2011) siang. Kasran memaparkan, Tedy ditangkap di rumah kontrakan di Perumahan Kemang Pratama pada Minggu sekitar pukul 20.00 WIB. Ibnu ditangkap di Jalan Raya Siliwangi sekitar pukul 22.00 WIB. Keduanya mengaku merampok kios laundry yang waktu itu dijaga oleh karyawan bernama Ivana Tiurlan (31). Kedua remaja itu merampok, dengan modus menanyakan apakah pakaian sudah bisa diambil atau belum sejak ditaruh pada Jumat atau dua hari sebelumnya. Saat Ivana mengecek catatan, Ibnu mengeluarkan dan menodongkan pisau kemudian dibantu Tedy menyeret dan mengikat korban di belakang lemari dengan menggunakan tali tambang. Di bawah todongan pisau, Ivana tidak bisa berontak. Sementara itu, pelaku mengambil uang dari laci kasir, sepasang anting korban, dan empat telepon seluler. Setelah itu, kedua pelaku kabur sampai akhirnya tertangkap. Tidak lama setelah perampok kabur, Ivana berhasil melepaskan diri dari ikatan dan melapor kepada satuan pengamanan setempat dan diteruskan ke Kepolisian Sektor Bekasi Selatan. Dari laporan itu, petugas mendatangi dan melaksanakan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan warga, dan mengejar pelaku sampai berhasil.

107 PNS KOTA BEKASI BOLOS DI HARI PERTAMA

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera berikan sanksi kepada ratusan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup yang kedapatan bolos. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pemerintah setempat mencatat sedikitnya 107 PNS tidak hadir saat upacara digelar di Plaza Pemkot Bekasi dan ditiap kantor instansi pemerintah, Senin (5/9). Mayoritas para pegawai mangkir berada di Dinas Tata Kota dengan jumlah 45 orang tanpa keterangan. Sisanya yakni 58 dilingkup Plaza Pemkot, 3 di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta satu orang di Sekretariat Komisi Pemilihan Daerah (KPU). Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pihaknya menduga pegawai yang mangkir merupakan wajah lama. "Diduga mereka (PNS) adalah muka lama yang sering bolos kerja setelah libur panjang," kata dia. Lebih jauh, terang dia, BKD dalam waktu dekat diminta memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Sanksi bervariatif berupa teguran, hukuman tertulis hingga penundaan kenaikan pangkat. (Don).

THE FIRST WORKING DAY MANY CIVILIAN EMPLOYEES STATE CITY LATE Depok

First day of work, Civil Servants (PNS) in Depok commenced by holding the apple and halal bihalal with all employees. Apples led by Mayor Depok Nur Mahmudi Ismail along the ranks of Secretary and Head. The view was pleasant look when the apple was in progress. Dozens of civil servants could only stand in the front row of the apple because it comes late. The civil servants who come late, forbidden to enter the line by members of the Police Civil Service Unit (Satpol PP). Though apples have started at 07.30 pm and 08.00 pm for work. "Indeed I was late, the baseball back and forth anyway, has been given to know if it comes at 7:30 pm, baseball apple so I may stand alone," said Public Relations and Protocol Depok employee who refused to be named on Monday (05/09/2011). Depok Mayor Nur Mahmudi Ismail argued, the late civil servants are still given tolerance. At least, he said, employees have sought to come. "What we love tolerate late coming, baseball's okay, as long as they have come to work," said Nur Mahmudi. Nur Mahmudi asserted, every civil servant is absent will be penalized according to PP 53. "Later we will discuss with the Regional Employment Board," said Nur Mahmudi. (Don).

BLH KOTA DEPOK AKAN ADAKAN PENELITIAN DI KALI CILIWUNG

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok akan meneliti adanya proses pencemaran di Kali Ciliwung. "Penelitian ini penting agar masyarakat tidak menjadi korban," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok Rahmat Subagyo, di Depok, Minggu (4/9). Ia mengatakan penelitian ini untuk mengetahui kandungan chemical oxygen demand (COD) dan biological oxygen demand (BOD). "Masyarakat telah melaporkan ditemukan aliran air limbah yang mengarah ke kali tersebut, kami harus menindaklanjuti," katanya. Untuk itu, pihaknya, kata Rahmat, sudah mengambil sampel air sungai Ciliwung untuk diteliti di laboratorium. Menurut Rahmat, sumber air Ciliwung merupakan bahan baku untuk PDAM di Kota Depok. Untuk itu, perlu adanya kepastian bahwa air tersebut tidak tercemar. Ia mengakui selama ini masyarakat yang mengonsumsi air PDAM tidak ada masalah. Dikatakannya, kehidupan ikan di kali Ciliwung masih sangat baik. Berdasarkan laporan warga dan kemudian ditindaklanjuti peninjauan petugas BLH, di wilayah RT 04/02 Kelurahan Pondok Cina, Kota Depok terdapat saluran air yang dipenuhi sampah dan airnya bewarna hitam pekat. Saluran itu mengarah ke Sungai Ciliwung. Ia menjelaskan air tersebut diduga tercemar limbah domestik seperti limbah dari rumah tangga dan tempat pencucian pakaian (laundry) seperti air sabun. (Don).

Minggu, 04 September 2011

GP AUTO KEDUA DI VALENCIA DIMENANGI RIO HARYANTO

Rio Haryanto Indonesia memenangkan balapan GP Auto kedua di Valencia pada hari Minggu pagi (4/9), mengatasi Adam Carroll untuk mencetak kemenangan kedua tim bendungan dari akhir pekan. Mulai keempat di grid, dia membuat awal roket seperti meraih tempat kedua di belakang Carroll (Campos Racing) dalam pembukaan dua sudut. Setelah menguntit Carroll atas empat lap, Haryanto membuat lulus yang menentukan ke Hidupkan 2 di lap lima. Setelah ke depan, ia segera menarik jauh dari Carroll, yang tersisa untuk mempertahankan dari depan barisan sesama Starter Samuele Buttarelli (TP Formula), yang ia berhasil lakukan untuk sisa dari ras untuk mengklaim kedua. GP3 pemenang lomba dimenangkan oleh hampir Haryanto 10s untuk mengambil kemenangan pertamanya dalam seri. Adrien Tambay (Campos) selesai keempat, tapi dibuat bekerja keras untuk itu. Fabrizio Crestani (Lazarus) tidak memberinya istirahat sejenak dari awal sampai akhir, tapi Tambay diselenggarakan pada dengan hanya lebih dari sepersepuluh detik. Dalam sebuah langkah menyalip langka, Fabio Onidi (Lazarus) meraih enam dari Adrian Campos Jr (Campos) dengan menyerang hebat di tikungan terakhir. Campos kemudian pergi di Hidupkan 2, memungkinkan bintang GP2 Luca Filippi untuk menyelesaikan ketujuh untuk Super Nova. Sabtu pemenang lomba Sergei Afanasiev (bendungan) didorong ke rumput di awal, dan turun menjadi 12. Dia berjalan 11 sampai membuat pitstop di lap 14, yang berarti ia selesai terakhir. Results - 17 laps: Pos Driver Team Time/Gap 1. Rio Haryanto DAMS 24m42.401s 2. Adam Carroll Campos + 9.479s 3. Samuele Buttarelli TP + 10.204s 4. Adrien Tambay Campos + 11.597s 5. Fabrizio Crestani Lazarus + 11.773s 6. Fabio Onidi Lazarus + 12.135s 7. Luca Filippi Super Nova + 14.732s 8. Kevin Ceccon Ombra + 17.155s 9. Giovanni Venturini Durango + 18.011s 10. Pasquale di Sabatino TP + 19.728s 11. Daniel de Jong MP + 21.469s 12. Giuseppe Cipriani Durango + 31.581s 13. Francesco Dracone Emmebi + 32.811s 14. Sergei Afanasiev DAMS + 1m01.395s Retirements: Adrian Campos Jr Campos 15 laps. (Don/ CBR).

PUNCAK ARUS MUDIK DIPREDIKSI HARI INI DI BANDARA SOETTA

Arus balik di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (4/9) hari ini, diprediksi mencapai puncaknya. Diprediksi kedatangan penumpang pada hari ini menembus angka 160 ribu penumpang. Pagi hingga siang ini, penerbangan masih didominasi dengan keberangkatan maskapai dari Jakarta menuju kota lain di Indonesia. Data terakhir, jumlah penumpang yang datang baru 2.418 penumpang dari 16 penerbangan. Denpasar dan Makassar masih menjadi destinasi kedatangan, masing-masing 4 dan 6 penerbangan. Sebaliknya, sebagian besar flight akan tiba malam hari nanti. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, otoritas Bandara mulai memperketat keamanan. Diperkirakan, besok jadwal kedatangan kembali normal, seiring dengan dimulainya aktivitas perkantoran dan sekolah. Kemarin, atau H+3 lebaran, penumpang yang datang di Bandara Soeta menembus angka 153.041 penumpang, naik 18,48 persen dari jumlah penumpang pada tahun lalu, yang hanya 129.170 penumpang. Jumlah tersebut dilayani 1.030 penerbangan, baik domestik dan internasional. Kedatangan dari Surabaya, Denpasar, Yogya, Makassar, Palembang, Pontianak, Balikpapan, dan Padang masih menjadi destinasi tersibuk. Gubernur DKI Fauzi Bowo yang memantau langsung arus balik Lebaran di Stasiun Senen, Jakarta Pusat mengatakan dari angkutan umum yang mengalami peningkatan adalah pesawat udara. Pesawat, tambahnya, tahun ini menjadi pilihan terfavorit kedua bagi pemudik dari ibukota, setelah angkutan mudik gratis. "Yang naik ternyata dari pesawat udara. Luar biasa, pesawat udara itu lonjakannya sampai H plus 4 ini tadi pagi sekali sudah lebih 50 persen warga sudah kembali ke Jakarta menggunakan pesawat udara," katanya Minggu (4/9).