YUNAS JARING ASPIRASI, SYAIKHU SIAP MENGEMBAN AMANAH PARTAI

H. Yusuf Nasih sangat menikmati masa-masa reses bersama warga masyarakat di daerah pemilihannya di Dapil V, Jati Sampurna Pondok Gede. Saat dikonfirmasi Yunas, sapaan akrabnya, mengatakan dirinya senang dengan antusiasme warga masyarakat dalam kegiatan reses yang dilakukan. Yunas mengkonfirmasi kehadiran seluruh stake holder dalam kegiatan jaring aspirasi yang ia lakukan tanggal 18 April 2012. "Mulaui jamaah majlis Ta'lim, pengurus lingkungan sampai dengan anak-anak muda hadir saat pertemuan dengan warga," katanya yang memberitahu waktu pertemuan pukul 20.00 WIB. Yunas yang merupakan salah satu kader unggul di partai Golkar, merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi. Dirinya mengkoordinasi komisi A tempat dirinya bertugas pada periode 2004-2009 di DPRD Kota Bekasi dari daerah pemilihan yang sama. Peluangnya untuk menjadi tokoh yang diminta maju dalam pertarungan pemilukada juga terbilang kuat sekali dilingkaran luar partai Pohon Beringin itu. Namun, dirinya yang low profile lebih mengedepankan kepentingan partainya dengan menolak issue-issue yang tidak populis tentang rencana pencalonan. Ke-Solid-an kader partai Golkar sudah cukup membuat hidupnya lebih semangat dan penuh gairah karena dirinya patuh pada keputusan partainya. "Jangan rusak kekompakan partai Golkar, saat ini dalam kondisi terbaik, jadi jangan coba-coba runtuhkan dengan issue daan gosip," katanya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Sama halnya dengan Yunas, H. Akhmad Syaiku anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Kota dan Kabupaten Bekasi pun menyatakan patuh pada keputusan partai. Ustadz Syaikhu pribadi seperti biasa melakukan silaturahmi dengan majklis ta'lim, organisasi, dan tokoh-tokoh yang ada di kota Bekasi. Dirinya siap kalau Partai Keadiloan Sejahtera (PKS) memberikan dukungan dan kepercayaan pada dirinya untuk maju dalam pemilukada kota Bekasi. "Insya Allah sebagai kader siap menjalankan tugas dari partai, saya masih ikut keputusan partai," kata ustadz Syaikhu seusai acara Tablig Akbar di Islamic Center (19/4). Dirinya menjelaskan bahwa silaturahmi dengan masyarakat dan membangun jaringan dimasyarakat merupakan kegiatan umum yang dia lakukan untuk mempersiapkan diri. Akankah Yunas mau rendah hati dan menjalin silaturrahmi dengan ustadz Syaikhu untuk berpasangan? Kita tunggu saja. (Don).

BANYAK TEMUAN MENARIK SAAT DPRD KOTA BEKASI RESES

Banyak temuan menarik pada masa reses yang dilakukan DPRD Kota Bekasi. Seperti di Rw 08 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan, sejak 1981 tidak pernah ada APBD terserap untuk jalan lingkungan di wilayah ini. Hal tersebut dikatakan anggota komisi D kota Bekasi, Hj.Ratu Tatu Sukarsih pada reses di hari kedua, (19/4). “Masyarakat di sini rata-rata menyalurkan aspirasi mengenai kesehatan, khususnya Jamkesda. Untuk Jamkesda sendiri kita sudah menganggarkan Rp.16M yang diambil dari dana untuk kesehatan Rp.90 M. Tapi angka tersebut masih saja kurang. Biasanya banyak ditemui Jamkesda digunakan kalangan menengah,”terang Hj.Ratu yang juga anggota fraksi Demokrat usai reses. Lanjutnya, masyarakat tidak mampu terkadang tidak menggunakan Jamkesda malah menggunakan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) karena tidak mengetahui prosedur pembuatan Jamkesda. “Bagaimana Rp.16 M bisa terpenuhi, terkadang orang yang mampu jika ingin berobat menggunakan Jamkesda, motor atau mobil diparkir yang jauh supaya tidak kelihatan. Sementara orang yang tidak mampu masih dalam antrian, kalangan menengah sudah mendapatkan pelayanan duluan. Masa Kelurahan dekat dengan Rumah Sakit tidak dapat menggunakan haknya,”paparnya geram. Dalam penyaluran aspirasi tersebut masyarakat pun diajarkan cara pembuatan dan penggunaan Jamkesda. Selain itu, Hj.Ratu menambahkan, yang menjadi prioritas untuk kayuringin, diantaranya pembangunan prasarana seperti posyandu, kantor sekertariat, penerangan, dan drainase. Yang belum tersentuh di Kelurahan Kayuringin, lanjutHj.Ratu, sejak 1981 tidak pernah ada APBD terserap untuk jalan. Dari dana APBD yang dikucurkan Rp.2,340T, pembagian untuk PAD Rp.567 M, pendidikan Rp. 38 persen dari APBD, dan kesehatan Rp. 90M. Dirinya menargetkan 100 persen dari sebelumnya 99 persen, tercapainya hasil penampungan aspirasi yang dilakukan. “Semoga infrastruktur, bansos, posyandu, sarana dan prasarana Paud bisa terakomodir semua,”pungkasnya. Berbeda, ketua majlis taklim, Tutik Rustiyanti mengatakan di lingkungan RW 08 banyak mengungkapkan uneg-unegnya terutama infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dirinya mengeluhkan Jamkesmas yang belum pernah tahu cara pembuatan maupun penggunaannya. “ Kita disini merasa lega sudah memberikan aspirasi kami dan diberi tahu cara membuat Jamkesmas. Kami menunggu saja aspirasi kami terpenuhi,”tutup Tutik.(Dhi/Don))

XL KOMITMEN SEDIAKAN LAYANAN BERKUALITAS

PT XL Axiata Tbk (XL) berkomitmen untuk menyediakan layanan seluler yang berkualitas, yang didukung kualitas jaringan yang terjamin. Untuk itu, antara lain XL telah menunjuk PT Huawei Tech Investment, salah satu penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkemuka di dunia, sebagai partner untuk 3 proyek strategis, yaitu pengelolaan jaringan telekomunikasi, pengelolaan layanan VAS (value added service), dan pembangunan layanan komputasi awan. Guna mengenal lebih dekat Huawei, XL melakukan kunjungan bersama beberapa media nasional ke kantor pusat Huawei di Cina, 18-21 April 2012. Turut serta dalam rombongan ini Direktur Service Management XL - Ongki Kurniawan dan Direktur Technology, Content, & News Business XL – Dian Siswarini. Direktur Service Management XL, Ongki Kurniawan mengatakan, “Secara kewajiban, XL harus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Sementara itu, secara bisnis, kepuasan pelanggan menjadi faktor penentu bagi kami dalam menghadapi ketatnya kompetisi industri telekomunikasi saat ini. Untuk itu, kualitas layanan menjadi prioritas kami, termasuk memaksimalkan manfaat layanan XL bagi pelanggan dan masyarakat. Berpartner dengan Huawei adalah bagian dari keseriusan XL menuju ke sana.” Untuk pengelolaan jaringan, menurut Ongki, kerjasama ini XL tempuh dengan tujuan utama agar bisa lebih fokus pada bisnis inti, yaitu penyediaan layanan telekomunikasi. Dengan demikian XL berharap bisa menjawab tantangan industri di masa depan, sekaligus mendapatkan jaminan kualitas jaringan yang sangat vital untuk menjamin kelangsungan bisnis ini. Penandatanganan dilakukan oleh President Direktur XL - Hasnul Suhaimi, dan CEO Huawei Indonesia - Li Wenzhi, 12 Januari 2012 di Jakarta. Kemitraan ini akan berlangsung untuk jangka waktu tujuh tahun ke depan terhitung sejak bulan April 2012 s/d April 2019. Huawei akan mengelola pemeliharaan jaringan bergerak 2G/3G XL termasuk Field of Operations (FOP), Network Performance Management (NPM) dan Spare Parts Management Service yang dimiliki oleh XL. Ongki menambahkan, penunjukkan Huawei didasarkan atas hasil penilaian tender yang diikuti oleh sejumlah perusahaan jaringan terkemuka. Huawei terpilih karena berhasil memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan oleh XL, diantaranya berpengalaman dalam pengelolaan jaringan, termasuk juga mampu memberikan jaminan atas tetap terselenggaranya kualitas jaringan XL yang andal sehingga kualitas layanan telekomunikasi yang disediakan oleh XL bagi pelanggan dapat lebih ditingkatkan. Sementara itu, untuk pengelolaan layanan VAS, XL bekerja sama dengan Huawei di mana kegiatan operasional dan teknikal terkait layanan VAS akan dikerjakan oleh Huawei sebagai perpanjangan tangan XL. Proses pemilihan mitra untuk kerjasama ini melalui proses panjang yang akhirnya terpilih Huawei. Perusahaan ini memiliki keahlian di bidang pengelolaan VAS dan telah mengimplementasikan pengelolaan yang sama di berbagai operator telekomunikasi di dunia. Pengelolaan VAS oleh Huawei akan efektif berlangsung mulai April 2012 ini. XL berharap, kerjasama ini akan berdampak positif pada pengembangan layanan VAS, seperti antara lain dalam menerapkan regulasi pemerintah kepada seluruh mitra digital merchant (DM), memperkaya varian konten, meningkatkan kinerja operasional dan mutu layanan. Pada kerjasama komputasi Awan, Huawei menjadi salah satu mitra XL. Huawei akan memberikan support di bidang Infrastructure as a Services (IaaS), yaitu meliputi penyediaan layanan IT infrastruktur secara terintegrasi. XL memandang Huawei memiliki visi yang sama dengan XL, yaitu ingin mengembangkan teknologi komputasi awan bagi Indonesia agar lebih maju. Kedua pihak juga sepakat untuk menjalankan suatu program peningkatan pemahaman dan penggunaan solusi komputasi awan di Indonesia.(dHI/dON).

SILATURAHMI DENGAN KADER BKMT, AHER YAKIN PEMDA PERBATASAN TIDAK AKAN GABUNG JAKARTA

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, usai menghadiri Silaturahmi dan pekan Prestasi yang diadakan Badan Kontak Majlis Ta'lim (BKMT) menyampaikan bahwa pemerintah diperbatasan tidak ada yang berkeinginan untuk bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikannya saat ditanya wartawan kemungkinan bergabungnya Kota-kota yang berada di daerah-daerah perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain dikatakan tidak memungkinkan, Ahmad Heryawan menyampaikan ketidak mungkinan bagi pemimpin daerah seperti Kota Bekasi berpikiran demikian karena perbedaan posisi Walikota di Bekasi dan di daerah-daerah di Jakarta. "Kalau di Jakarta kan pemerintahan Administratif, berbeda dengan Bekasi yang kepala daerahnya dapat menentukan kebijakannya sendiri," katanya (19/4). Gubernur Jawa Barat tersebut mencoba menjelaskan kewenangan yang berbeda dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah antara kota-kota di Jakarta dan Jawa Barat. Sebuah kenyataan kepala daerah di Jawa Barat dapat melakukan kerja sama secara langsung dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait TPST Bantar Gebang misalnya, sedangkan walikota di Jakarta secara administratif tetap melalui Pemerintahan provinsi tidak bisa langsung. Sedangkan untuk membicarakan hal-hal terkait persoalan daerah-daerah yang berbatasan dengan Jakarta yang terbilang strategis, secara tegas Ahmad Heryawan mengatakan kalau ada keinginan tersebut pemerintah pusat harus terlibat dalam pembicaraan. "Selain pembicaraan antara gubernur dengan gubernur, pusat harus terlibat karena mereka sumber kebijakan tentang itu," katanya. Selain persoalan tradisi dan kewilayahan, aspek ikatan emosional disampaikan Ahmad Heryawan secara terang tentang impact dari pemisahan yang akan terjadi. Kemarahan masyarakat Jawa Barat yang akan terjadi, misalnya terjadi pada Bekasi, karena ikatan kewilayahan tersebut cukup jelas bahwa daerah perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Provinsi Jawa Barat. Dalam acara Pekan Prestasi BKMT Kota Bekasi sendiri, Gubernur Jawa Barat berharap pada ibu-ibu di Kota Bekasi untuk menjadi pos terdepan untuk menyukseskan pembangunan di Jawa Barat. Selain itu gerakan sayang anak dan penghapusan kekerasan, dikatakan Gubernur, harus menjadi gerakan di provinsi Jawa Barat dengan aksi langsung disetiap lingkungan masyarakat. Majlis ta'lim, diminta Ahmad Heryawan, dapat menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan gerakan tersebut keseluruh lingkungan di Kota Bekasi. Secara khusus juga yel-yel Ahmad Heryawan disampaikan untuk menjadi slogan gerakan,"Jawa Barat, Bisa! Kudu Bisa! Insya Allah pasti Bisa!". Sedangkan Ustazah Prof. Dr. Tuty Alawiyah, mantan menteri pemberdayaan Perempuan yang merupakan Ketua BKMT Pusat, menyapaikan agar majlis Ta'lim juga memikirkan nasib Indonesia yang hanya diurutan 69 yang disampaikan lembaga dunia UNESCO. Di ASEAN sendiri Indonesia hanya berada diperinkat 7 dari 10 negara ASEAN dalam issuue yang sama. Ketua BKMT pusat mengingatkan bahwa di Malaysia dari 3.000 anak-anak Yatim-Piatu ada 1.600 yang dijamin pemerintahan negara serumpun itu yatim-piatu akan menjadi Doktor (S3). "Kita harus mulai berfikir, bukan lagi SMA atau strata 1 lagi pendidikan yang diperjuangkan negara untuk anak yatim-piatu," kata Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah saat berjalan menuju kendaraannya. Acara sendiri dihadiri 10 ribu lebih kader BKMT Kota Bekasi, dihadiri Sekda Kota Bekasi, Ketua BKMT Kota Bekasi Ustadzah Hj. Atifah Hasan selaku motor dakwah di Kota Bekasi, KH. Mursyid Kamil, dan Ustadz Syaikhu dari DPRD Jawa Barat.(Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

7 INSTANSI PEMKOT BEKASI DIGUGAT KE PTUN

Sebanyak tujuh instansi milik Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, digugat oleh warganya yang merasa kesulitan mengakses informasi publik seputar laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Penggugat atas nama M Hidayat (40), di Bekasi, Rabu, mengatakan, telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah merasa tidak puas atas hasil sidang ajudikasi yang dipimpin majelis dari Komisi Informasi Jawa Barat. Ketujuh instansi tersebut antara lain Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU), Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Komisi Pemilihan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Perencana Pembangunan Daerah. Menurut dia, instansi tersebut telah gagal mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008. "Upaya menutup-nutupi informasi yang dilakukan instansi tersebut merugikan publik yang berhak mengakses informasi dengan cepat dan tepat waktu. Undang-undang menjamin hak publik mengetahui informasi supaya dapat berpartisipasi memantau kinerja pemerintahan," katanya. Semua informasi yang dimohon itu, kata dia, semula akan ditelaah lelaki yang sehari-hari mengabdikan diri sebagai pekerja masyarakat di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Muslim Indonesia. Hasilnya, akan dijadikan bahan evaluasi atas kinerja birokrat. "Masyarakat lain yang ingin mengaksesnya juga akan saya perbolehkan dan dimudahkan," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Anton Minardi, mengatakan hasil sidang dugaan kasus tersebut di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/4), menghasilkan keputusan beragam. Mulai dari menugaskan instansi memberikan laporan yang dimohon Hidayat sampai menolak permintaan pemohon akan sejumlah laporan tertentu. "Tidak semua laporan keuangan pemerintah bisa diakses publik. Laporan yang belum selesai diaudit BPK termasuk yang tidak boleh beredar di publik, sehingga tidak bisa diminta begitu saja," katanya. (ANT)

GAPENSI KOTA BEKASI OPTIMIS IKLIM DUNIA USAHA AKAN SEMAKIN BAIK DENGAN LPSE

Gabungan Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia (GAPENSI) Kota Bekasi merasa terbantu dengan adanya Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE). Saat ditemui di kantor GAPENSI, Firman Hartono menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah atas adanya pelelangan elektronik. Selain karena akuntabilitas pelelangan yang dilakukan, lelang melalui LPSE dinilai sangat ekonomis dan memudahkan pengusaha. "LPSE membuat pengusaha tidak repot dan mengeluarkan biaya besar dengan banyaknya photocopy untuk bisa ikut lelang," kata Haji Tono panggilan akrabnya. Saat ini ada 320 anggota GAPENSI di kota Bekasi yang 60 persen diantaranya mengikuti pelelangan di proyek-proyek pemerintah daerah. Hampir semua anggota sudah mendapatkan informasi dan pelatihan yang dilakukan LPSE Kota Bekasi untuk kejelasan verifikasi di layanan lelang online tersebut. GAPENSI merupakan asosiasi pengusaha yang tua dan memiliki anggota banyak diseluruh Indonesia saat ini. Setiap pengurusan GAPENSI, menurut Haji Tono, aktif melakukan pelatihan bagi anggota-anggota ditingkat Kota dan Kabupaten. Haji Tono menjelaskan juga, keleluasaan pengusaha untuk mengikuti tender diseluruh Indonesia hanya dengan terdaftar di LPSE. "Ini anggota saya ikut tender di Bandara Soeta dan daerah-daerah lain, diterima dan bisa mendapatkan proyek," katanya. Sementara itu Sobri anggota GAPENSI kota Bekasi merasakan tertibnya aturan dan ketentuan yang ada di LPSE. Akses online yang dilakukan membuat seluruh akses mulai dari pajak fiskal sampai izin usaha konektif ketika pengusaha ingin mendaftarkan lelang. Pernah suatu saat ada kitidak cocokan data saat mendaftar tender secara otomatis dirinya tidak bisa mendaftarkan perusahaannya. "Dilelang propinsi yang pernah saya coba daftar, hanya karena Surat Pajak Fiskal (SPF) yang tidak cocok, saya tidak bisa daftar lelang," kata Sobri. Sobri melihat dengan lelang LPSE justru lebih fair proses lelang yang dilakukan pemerintah tidak seperti biasanya penuh rekayasa. Saat ini surat apapun tidak bisa direkayasa untuk dapat diverifikasi LPSE saat mendaftarkan perusahaan. Sobri dan Haji Tono mengakui tender proyek pemerintah yang gradual prosentase belanja proyek yang akan dilelang online, memberi kesempatan bagi pengusaha daerah untuk belajar. "Ya kan tidak langsung semua, sampai tahun 2014 akan meningkat prosentasenya sampai akhirnya semua proyek pemkot Bekasi dilelang semua melalui LPSE," kata Sobri. (Don).

YANCE DAN AMIN AZIZ BERTEMU UNTUK JANJI YANCE; MENINGKATKAN IPM JAWA BARAT

Calon Gubernur Jawa Barat 2013, Irianto MS Syafiudin berjanji akan menciptakan Indeks Pembangunan Manusia. Diantaranya dengan mencanangkan program ketahanan pangan serta wajib belajar 12 tahun. Hal itu disampaikannya disela-sela menghadiri tasyakuran temu kader Partai Golkar yang berlangsung di Gedung Serba Guna, Desa Sukadami, Kecamatan Serang Baru, kemarin. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat telah mengalami urutan ke 12 dari Provinsi lainnya seperti Jawa Timur," kata Yance yang akrab disapa. Menurut Yance, hal itu terjadi sejak tahun-tahun terakhir dan mempengaruhi presfektif Jawa Barat yang dikatakan sebagai pendukung Provinsi Ibu Kota. "Ini yang menjadi keprihatinan. Apalagi program ketahanan pangan mengalami kemerosotan dengan urutan ke 20. Padahal, Jawa Barat merupakan pendukung ketahanan pangan Indonesia," katanya. "Mengapa? dikarenakan tidak ada lagi ketentuan-ketentuan lahan abadi. Dimana pertumbuhan industri dan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat tidak berimbang. Akibatnya, terjadi penyempitan lahan tersebut," ujarnya. Karena itu, dirinya mengajakan kepada pengurus maupun kader ditingkat bawah untuk bersama-sama membenahi Jawa Barat agar ketahanan pangan dapat dipertahankan. "Ini menjadi catatan pemimpin kedepannya, jika saya terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat," kata Yance yang juga menjabat sabagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat. Selanjutnya, program wajib belajar 12 tahun itu dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan IPM ke-12. Sebab, kemampuan daya beli dan ekonomi tidak dilakukan secara maksimal di daerah masing-masing. Padahal, pendidikan di Jawa Barat sangat luar biasa. "Karena itu, saya melihat bahwa pemimpin Jawa Barat belum melakasanakan pencapaian IPM tersebut. Sehingga, belum sepenuhnya mendukung wajib belajar terutama para peserta didik di Provinsi Jawa Barat," katanya. Yance yang disebut-sebut telah mendapat restu dari Ketua Umum DPD Partai Golkar itu, disambut baik Plt DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Amin Fauzi. Ia sangat optimis dengan program-program yang ditawarkannya. "Program ini satu ide dan sejalan dengan partainya. Yang jelas, kami akan mensukseskan Pa Yance menuju Gubernur Jawa Barat," singkat Amin. Tasyakuran yang bertema "Suara Golkar Suara Rakyat" itu dihadiri oleh pengurus Partai Golkar mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Pengurus Kecamatan (PK) hingga Pengurus Tingkat Desa. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan penampilan lenong betawi asal Bekasi. (Dma/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

KINERJA DISTAKO KOTA BEKASI DIPERTANYAKAN INTERNAL

Dinas Tata Kota (Distako) Bekasi mulai dipertanyakan lagi terkait kinerjanya yang tidak baik dalam melakukan tugas pokok dan fungsi dinas tersebut. Sayangnya kepala dinas sulit sekali untuk dimintai penjelasan tentang apa yang dimaksud oleh pihak yang mempersoalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut. Berulang kali dikonfirmasi selalu mengarahkan pada bawahannya untuk keterangan detail apa yang dikeluhkan masyarakat maupun internal SKPD sendiri. Sebut saja apa yang disampaikan Pulan, pejabat yang lama disekretariat daerah dan kini bertugas di kantor lama pemkot Bekasi jalan Djuanda 100. "Payah kinerjanya, apa yang diharapkan dengan SKPD Distako masih jaug panggang dari api," katanya saat ditemui dilingkungan dinas. Pulan menyampaikan kebobrokan yang terjadi di SKPD yang dipimpin Ir. Koeswara yang banyak orang mengidentikkan diri kadestako sebagai "think-thank" Dr. H. Rahmat Effendi, Walikota Bekasi beberapa saat lagi, dalam membangun Kota Bekasi. Mulai dari kinerja pelayanan yang menghambat sampai adanya keluhan terkait "ongkos" pengurusan izin yang berada dilingkungan Distako. Sebagai gambaran, Distako sangat diandalkan untuk membantu kota Bekasi untuk memiliki penataan ruang terbaik di Jawa Barat walau seperti kita Ketahui kondisi penataan ruangnya sangat memprihatinkan sekali. Sangat jauh sekali kondisi penataan ruang Kota Bekasi dari konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lalu di Kota Bekasi. Lihat saja apa yang direncanakan kota Bekasi tahun ini yang terlihat jelas pada pelelangan tahun 2012 yang sedang berlangsung. Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Penataan dan Pengendalian Ruang Industri di Kota Bekasi, Jasa Konsultasi Lanjutan Penyusunan Zoning Regulation SPPK Mustika Jaya (luas 4595 ha), Pembuatan Masterplan Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri mencolok terlihat mata anggaran distako. Belum lagi Kajian Teknis Pengaturan Penataan Ruang Reklame, Parkir, Taman/ Open space, Jasa Konsultansi Penelitian Kajian Pertimbangan Teknis Pemanfaatan Lahan, Jasa Konsultansi Audit Pemanfaatan Ruang Bantargebang, Jasa Konsultansi Audit Pemanfaatan Ruang Bekasi Selatan pada tahun 2012. Ditambah mata anggaran Jasa Konsultansi Pembuatan SIM Pengelolaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Fasos Fasum, Jasa Konsultansi Kajian Teknis Standar Perhitungan dan Penentuan Lokasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Jasa serta Industri, Jasa Konsultansi Penyusunan Database Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Bekasi yang kesemuanya ada di SKPD ini. Masih saja ada keluhan dari eksternal dan internal dinas melakukan praktek pubgutan liar dan berakibat pegawai mereka sendiri geleng-geleng kepala. Seperti kekurangan kegiatan sehingga digambarkan visi Distako menjadi hilang wibawanya dan akan membuat investasi di Kota Bekasi kedepan bakal surut. Rahmat Effendi terlihat memanfaatkan kesempatan memimpin kota Bekasi untuk benar-benar menggunakan dinas yang memiliki kedekatan dengan dirinya untuk leading. "Kalau itu dalam rangka mewujudkan impiannya menyiapkan perangkat besar kota Bekasi tidak apa, tapi kalau justru membuat dinas makin hancur buat apa?," kata Pulan. Dinas yang diharapkan dapat membuat kota Bekasi menjadi bagian wilayah komersil dan nyaman untuk mensejahterakan masyarakatnya tersebut, kini memiliki segudang Pekerjaan Rumah (PR) untuk diselesaikan. Mulai dari pengejawantahan RTRW yang baru, inventaris aset pemerintah daerah dan sampai dengan merapikan kedinasan agar ketakutan invesmen bisa dihentikan. Pulan yang mengerti hukum berharap Walikota Bekasi ke depan akan memperhatikan persoalan mendasar dalam hal kedinasan dan pelayanan. "Visi murah dan cepat seharusnya diperhatikan, bukan sebaliknya yang akan membuat masyarakat yang membutuhkan pelayanannya justru kecewa," katanya. (Don).

MINGGU INI PEMBACA RUSIA LEWATI AMERIKA SERIKAT

Entah ada apa gerangan Corong Demokrasi (CODE) Solidaritas Masyarakat untuk Transformasi Sosial (SMUTs) Indonesia mendapatkan kehormatan dengan semakin banyaknya laman dibuka dari Rusia (156 kali dibuka dari sana) melewati Amerika Serikat (94 pembaca). Negeri pecahan Uni Soviet yang dulu sempat dekat saat pemerintahan Soekarno karena Indonesia memiliki partai Komunis yang luar biasa besar. Semoga ini pertanda baik bagi blog yang hanya berisi informasi lokal, tapi mengarahkan "moncong"-nya tepat di ruang kerja presiden RI, SBY. Baru-baru ini issue kenaikan Bahan Bahakar Minyak (BBM) di-reduksi mati-matian melalui blog ini dan seluruh antek-antek jejaring sosial yang ada. Mungkin dulu pernah terinspirasi mas Heri Latief di negara perantauannya, karena lari dari ralita yang terjadi di negara ini yang pecah-hancur karena berbagai kejadian (Kami Komunikasi lewat YM). Bahkan saya sempat dituding anak biologis tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Jogjakarta karena sempat memainkan Issue TPA Bantar Gebang dengan jejaring komunikasi dengan ajudan pimpinan daerah yang berasal dari divisi Intel Kodim 0507 Bekasi. Saya hanya ingin mengembangkan ruang yang tersisa dengan memanfaatkan waktu melalui media blog tentang apapun yang saya lihat, baca dan dengar. Target saya hanya merestui Dr. H. Rahmat Effendi untuk menjadi pengganti H. Mochtar Mohamad dan menyudahi drama masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang kurang mampu tersentuh oleh kajian "reformasi" birokrasi. Begitu sebentar lagi terwujud, berarti target dan capaian itu saya sudahi dengan menghitung kurun waktu selayaknya critical match yang harus saya lakukan pada target lain kalau saya masih berminat. Selebihnya akan mempergunakan blog untuk kepentingan advokasi yang harus saya lakukan karena saya dididik LBH APIK menjadi seorang paralegal, saya dididik Save the Children untuk membantu serta mengatkan masyarakat, saya dilatih PACT Indonesia untuk mampu membuat advokasi pada masyarakat agar hak mereka dapat diraih, saya dilatih Pla International Indonesia untuk bisa membangun komunikasi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tertindas, saya dilatih National Democratic Institute (NDI) untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Civil Society, dan saya dilatih Urban Poor Consorsium (UPC) untuk mengorganisasi semua kekuatan masyarakat agar mampu membuka akses bagi masyarakat serta mengatur hidupnya lebih demokratis. Berikut ini gambaran pembaca minggu ini seperti apa yang saya maksud ;Indonesia (963 kali membuka), Rusia (156), Amerika Serikat (94), Jepang (12), Jerman (8), Prancis (4), Malaysia (4), Brasil (3), Australia (2) dan Norwegia (2). (Don).

SISWA SD DI KABUPATEN BEKASI DIBANTU KEMENDIKNAS Rp. 2,7 MILYAR TAHUN INI

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan sejumlah Rp 2,7 miliar kepada siswa/siswi tingkat Sekolah Dasar. Bantuan ini merupakan program Kemendiknas yang diberikan siswa miskin. Demikian sampaikan staf perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Mulyadi kepada wartawan saat mendampingi pihak petugas Pos dan Giro dalam kegiatan pemberian bantuan langsung tunai terhadap siswa SD di wilayah UPTD Paud dan SD Kecamatan Sukatani dan Sukakarya, Selasa (17/04). Menurutnya, program Nasional seperti Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM-SD) ini sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya. "Kami berikan kepada siswa yang kategorinya dari keluarga miskin. Adapun jumlah nominal per siswa mendapatkan uang tunai sebesar Rp 360 ribu dengan total keseluruhan bantuan untuk siswa SD se-kabupaten bekasi Rp.2,7 miliar,”terangnya. Ia mengatakan, bantuan langsung tunai ini telah dilakukan kali kedua yang sebelumnya diwilayah Kecamatan Tarumajaya, Tambun Utara dan Babelan. “Rabu (18/04), hari ini, kita akan berikan bantuan untuk siswa SD di wilayah Kecamatan Sukawangi dan selanjutnya ke Cabangbungin dan Muaragembong,” katanya. Adapun tujuan itu, kata Ia, agar siswa miskin ini dapat memperoleh layanan pendidikan yang layak. Terlebih, untuk mencegah angka putus sekolah dan mengulang kelas. "Serta membantu siswa untuk kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran sekolah juga mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun," katanya. Bantuan untuk seluruh Indonesia yang tercatat dari kemendiknas sebanyak 3.530.305 siswa miskin tahun pelajaran 2012 s/d 2013 berstatus sebagai siswa kelas I s/d V dengan total anggaran sebesar Rp 1.270.909.000. “Saya sangat menyambut baik program bantuan ini,sehingga dapat mengurangi beban orang tua siswa. Berharap, dana tersebut nantinya dapat bermanfaat untuk memenuhi keperluan siswa dalam keperluan pembelian peralatan sekolah, baju seragam sekolah dan pramuka serta biaya tranportasi ke sekolah dan uang saku," ujar Kepala UPTD Paud dan SD Kecamatan Sukatani Moch Sayuti. Dengan demikian, para peserta didik dapat termotivasi atas bantuan tersebut. "Adamya bantuan itu untuk lebih giat belajar dan mendapatkan prestasi lebih memuaskan," ujarnya. (Dma/Don).

Dr. H. RAHMAT EFFENDI DIUSULKAN MENJADI WALIKOTA BEKASI

Paripurna pemberhentian Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, berjalan dengan baik walau ada issue akan ada unjuk rasa dari organisasi kemahasiswaan di Kota Bekasi saat paripurna dilakukan. Terlihat barisan kader Pemuda Pancasila dan Badan Kerukunan Masyarakat Bekasi (BKMB) birsiap di areal gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi bersiaga untuk suksesnya pelaksanaan paripurna tersebut. H. Sutriono S.Pd. saat ditemui seusai sidang paripurna usulan tersebut mengatakan bahwa sidang paripurna ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.32.239 tahun 2012 yang telah diterima Dr. H. Rahmat Effendi dari Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan. "Senin kemarin Plt Walikota Bekasi sudah menerima SK pemberhentian H. Mochtar Mohamad sehingga paripurna ini merupakan tindaklanjut dari surat tersebut," katanya. Wakil Ketua DPRD yang sementara memimpin persidangan tersebut menyatakan paripurna ini hanya usulan DPRD untuk segera mengisi kekosongan kursi Walikota Bekasi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun lebih. Dirinya berharap dengan segera diisinya posisi yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), nantinya pemerintah kota Bekasi dapat berjalan lebih baih dan fokus pada pembangunan sesuai visi-misinya. Humas DPRD Kota Bekasi sendiri terlihat berbeda dengan mengeluarkan pers release tidak seperti paripurna-paripurna sebelumnya yang tidak pernah memberikan data tercatat kalau tidak diminta secara khusus. Dalam release yang dikeluarkan dan jelas tertulis Humas DPRD Kota Bekasi hanya tertulis Nomor Surat Petikan putusan Mahkamah Agung yang memutuskan H. Mochtar Mohamad pada kasus yang menimpanya. Namun Sutriono menjelaskan pentingnya sidang paripurna kali ini untuk dilanjutkan dengan sidang paripurna Istimewa DPRD kota Bekasi yang secepatnya akan dilakukan seusai reses DPRD Kota Bekasi. "Kalau tidak ada keputusan pemberhentian Wakil Walikota, lalu siapa nanti yang akan mengisi posisi kosong walikota?," katanya sambil tersenyum. Pimpinan yang digadang bakal menjadi calon Wakil Walikota Rahmat Effendi tersebut menekankan bahwa ini baru usulan DPRD untuk tindaklanjut surat Direktorat Otonomi Daerah (Otda) dan surat Menteri Dalam Negeri. Sidang sendiri berjalan lancar walau ada juga rumor fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Walk Out (WO) untuk bersikap sesuai perkembangan partainya dalam menyikapi putusan Menteri. Dalam sidang tersebut hanya terlihat Bhudy Prianto MM., anggota DPRD dari fraksi PDI-P yang merupakan wakil rakyat melalui mekanisme pergantian antar waktu yang menghadiri sidang paripurna. "Siapa bilang Fraksi PDIP tidak datang, itu ada anggota fraksi PDI-P diantara kami yang menghadiri paripurna ini," kata Sutriono seraya menunjukkan arah wajahnya ke arah H. Budhy yang tampak asyik berbicara dengan konstituennya. Hasil pemantauan CODE SMUTs, jumlah anggota DPRD kota Bekasi yang menghadiri rapat paripurna tersebut jumlahnya hanya 41 orang anggota DPRD dari semua fraksi yang ada. Hanya sangat mencolok tidak tampak figure wakil rakyat PDI-P yang selama ini eksistensinya cukup dominan dalam mewarnai kebijakan DPRD kota Bekasi dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah dan fungsi lainnya. Semisal wajah Anim Imanudin yang familiar tidak tampak sejak pagi hari di gedung wakil rakyat Kota Bekasi sampai dengan acara selesai baik di ruang fraksi maupun ruang komisi C tempatnya memimpin. Demikian pula dengan Wakil Ketua DPRD kota Bekasi H. Tumai SE., tidak tampak terlihat sejak pagi baik di ruang Wakil ketua maupun ruang fraksi yang gerah dengan keputusan cepat pemberhentian H. Mochtar Mohamad. Enie Widiastuty dan M. Djoko Soekaryo Koencoro juga tidak terlihat dan sulit dihubungi untuk konfirmasi kehadiran dalam rapat paripurna tersebut. Mereka semua dikenal sangat apik meramu aspirasi konstituennya selama menjabat sebagai wakil rakyat kota Bekasi benar-benar menunjukkan rasa solidaritasnya yang ditunjukkan dengan tidak hadirnya mereka dalam rapat resmi tersebut. Sedangkan Andri Tolet, salah satu pentolan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tampak sibuk mengamati jalannya paripurna menyatakan siap melakukan aksi besar pada pelantikan Walikota Bekasi. "Sekarangkan hanya paripurna usulan bukan paripurna pelantikan dia," katanya dengan aksen serius terhadap sosok Rahmat Effendi yang menjadi incaran aktivis berbasis nasionalis di Kota Bekasi. Andri tidak mau menggambarkan seperti apa aksi yang akan mereka lakukan nantinya pada saat Dr. H. Rahmat Effendi akan dilantik menjadi Walikota Bekasi menggantikan H. Mochtar Mohamad yang selama ini menjadi sahabat ideologis GMNI. Dirinya bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya datang hanya mengamati kebijakan apa yang dikeluarkan DPRD kota Bekasi seusai diterimanya SK dari Gubernur Jawa Barat. (Don).

SISWI DARUR ABROR DI DO SAAT UN

Wina Nidaul Gina (WNG) siswi SMA Darur Abrur, Jati Sampurna, Kota Bekasi terpaksa mengadu ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Lantaran pihak sekolah memberikan memberikan surat Drop Out, dimana dalam surat tersebut dijelaskan WNG tidak lagi menjadi siswa di tempat ia menimba ilmu mulai 24 Arpil 2012 nanti. Beberapa hari usai Ujian Nasional (UN) rampung. Diduga dikeluarkannya WNG dari sekolah, lantaran gadis belia tersebut menolak cinta Kepala Sekolahnya Mujahid Salahudin (MS). Sayangnya WNG bungkam saat ditanya wartawan. Sedangkan salah seorang guru di sekolah WNG yang enggan disebut namanya membenarkan. Bahwa WNG dikeluarkan dari sekolah lantaran tidak menerima cinta Kepala Sekolah. Meskipun kata sumber tersebut, sampai pada pelaksanaan UN hari pertama, WNG masih mengikuti UN. "Ya WNG memang siswa di sekolah ini. Dan benar dia dikeluarkan karena menolak cinta Kepala Sekolah. Meskipun sampai saat ini ia masih ikut UN," ujar sumber yang tidak mau disebutkan namanya, (17/4).

Sementara Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi Dedi Junaedi kepada wartawan mengatakan, belum bisa menarik kesimpulan apakah benar apa yang dikatakan WNG. Sebab hal itu kata dia, perlu dilakukan kroscek. Dimana Kepala Sekolah di tempat WNG mengajar kata Dedi belum bisa dimintai keterangan. "Belum bisa diambil kesimpulan. Yang jelas WNG mengadu ke saya, kalau dirinya di drop out, lantaran ada ursuan pribadi. Jadi belum pasti karena urusan hati. Sementara Kepala Sekolah yang bersankutan belum bisa dimintai keterangan," terang Dedi. Oleh karenaya, Selasa (17/4), ia akan datang ke sekolah WNG, mencari tau kebenaran tentang pengakuan WNG. Sembari menjamin, agar WNG tetap mengikuti UN sampai lulus. "Besok (red) saya akan ke sekolah. Saya akan tahu kebenaranya. Sembari Dinas memberikan jaminan kepada WNG agar tetap UN dan dapat ijazah," pungkasnya. Sementara MS saat dihubungi melalui telpon selulernya urung dijawab. (IVN/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

Dr. H. RAHMAT EFFENDI PIMPIN HARI KESADARAN NASIONAL SEBAGAI WALIKOTA BEKASI

Upacara hari Kesadaran Nasional tahun 2012 kota Bekasi dilaksanakan di plaza Patriot dengan inspektur upacara Walikota Bekasi seperti yang disampaikan announcer apel, Dr. H. Rahmat Effendi. Hari keedua setelah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian H. Mochtar Mohamad ini digunakan Rahmatr Effendi untuk memupuk semangat para pegawai dengan pakta Integritas yang sudah diikrarkan tahunb 2010. Rahmat Effendi dalam kesempatan tersebut mengingatkan para pegawai pemerintah Kota Bekasi untuk memperhatikan pakta Integritas yang menjadi ruh dalam menyukseskan Visi-Misi Kota Bekasi; Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan. "Dengan Hari Kesadaran Nasional ini mari kita tingjkatkan produktivitas kerja untuk mewujudkan Visi-Misi kota Bekasi,. Bekasi Sehat, Cerdas dan Ihsan," katanya saat memberi amanat (17/4). Hal keputusan kenaikan pangkat yang baru saja dilakukan beberapa waktu lalu, Rahmat Effendi mengingatkan bahwa hal tersebut bukanlah hak. Kenaikan jabatan yang diberikan tersebut merupakan penghargaan yang diberikan oleh negara sebagai tanda terima kasih pemerintah pada prestasi kerja yang ditunjukkan pegawai. Oleh sebab itu, Rahmat Effendi berpesan, agar seluruh pegawai dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik sehingga para pimpinan dapat menjadikannya sebagai nilai-nilai untuk dipertimbangkan. "Kalau pimpinan dapat argumentasi yang jelas, tentunya akan memperjuangkan dan memperhatikan bawahannya secara baik," pesannya. Dalam kesempatan itu Walikota Bekasi menyampaikan tentang PP Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pengangkatanPegawai Negeri Sipil (PNS). PP tersebut telah diubah menjadi PP Nomor 12 tahun 2002, jelas disebutkan sebagai prestasi kerja selain sebagai pengabdian PNS. Dalam upacara tersebut ada yang unik disiapkan oleh protokoler Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi dengan menjadikan pegawai perempuan sebagai petugas yang dominan bertugas. Seperti komandan upacara dipimpin Teti Handayani selaku lurah Jati Rasa, lalu penbaca teks pancasila Sarwiyah, pembaca Undang-Undang Dasar 1945 Wirda dan Rizka Fahma pembaca Panca Prasetya. Terlihat saat akan dimulainya apel Walikota Bekasi agak kikuk dengan perintah pertama komandan upacara setelah memasuki lapangan upacara. "Suaranya kurang power pak, lain kali sound system-nya ditingkatkan," kata Rahmat Effendi saat meninggalkan lapangan upacara seusai apel. (Don).

LAPORAN CODE SMUTs PADA PARA PEMBACA SETIA

Penayangan satu bulan terakhir CODE SMUTs sebanyak 7.314 kali. Entah lesu sakali sekarang ini tanpa ada peningkatan seperti yang diharapkan pada tahun ke 4 CODE SMUTs yang sudah 4 kali berganti nama. Namun sudahlah, apa yang dilakukan sudah maksimal dan saya berharap dapat menjadi perhatian pembaca setia kotabekasinews.blogspot.com dimana pun berada. Beberapa berita yang lumayan dibaca diantaranya; SORE INI HASIL SIDANG GUGATAN PILKADA KABUPATEN DI... yang ditayangkan tanggal 11 April 2012 dengan 131 Penayangan, lalu berita dengan judul "Dr. H. RAHMAT EFFENDI POPULER, PDI-P BELUM APA-APA..." ditayangkan tanggal 26 Mar 2012 dengan 114 Penayangan, berita dengan judul "NENENG YASIN: GUGATAN PEMILUKADA HAK POLITIK SAJA ..." ditayangkan tanggal 25 Maret 2012 dengan 110 Penayangan diposisi berikutnya. Berita lain yang lumayan dibaca adalah "MAIN AMAN, DEMOKRAT DAN PKS MIKIR-MIKIR JADI WAKIL... yang ditayangkan tanggal 22 Maret 2012 dengan 90 Penayangan, "PASANGAN INCUMBENT LAYANGKAN GUGATAN" 22 Maret 2012 dengan 4 komentar sebanyak 83 Penayangan, "GOLKAR-PKS, PAN PENJARINGAN, GERINDRA TUNGGU AKHIR..." pada 6 April 2012 dengan 75 Penayangan, "KELUARGA DAN PENDUKUNG MOCHTAR MOHAMAD INGIN BERTEMU..." pada 21 Maret 2012 dengan 66 Penayangan, "DEKLARASI BEKASI DAMAI DI BALAI PATRIOT" pada 25 Mar 2012 dengan 60 Penayangan, lalu "BURUH AKAN TUTUP FASILITAS UMUM DAN BLOKIR JALAN...." pada 29 Maret 2012 51 Penayangan dan berita berjudul "GAJI TKK KEMBALI DIPERTANYAKAN" pada 2 Apr 2012 dengan 51 Penayangan.

Kemungkinan adanya investasi Saudi Arabia yang menjadi berita (PDAM Tirta Bhagasasi)) membuat berita di CODE SMUTs kali ini banyak dibaca oleh netter di Saudi Arabia dengan 24 orang pembuka. Secara umum asal daerah pembaca CODE SMUT berdasarkan negara adalah sebagai berikut; Indonesia dengan 4.124 pembaca, Amerika Serikat 1.260 pembaca, Rusia diposisi berikutnya dengan 201 pembaca, dilanjut Jepang dengan 47, Korea Selatan 34 pembaca, Arab Saudi 24 pembaca, Jerman 21 pembaca, Thailand 18 pembaca, Brasil 15 pembaca dan Malaysia 10 pembaca. Selebihnya dari puluhan negara dengan jumlah pembaca kurang dari 10. Luar Negeri tertarik dengan issue-issue pembangunan dan juga issue terkait kebijakan pemerintah. Sedangkan pembaca dari Bekasi dan Indonesia sangat dominan pada berita-berita politik yang menuntut admin CODE SMUTs bersusah payah untuk mendapatkan berita "hot" politic news. Terima kasih pada pak H. Heri Koeswara, pak H. Andi Zabidi, Dr. H. Rahmat Effendi, H. Wahyu Prihantono, dr. Titi Musrifahati, bapak Aceng Solahudin, BAPAK H. YUSUF NASIHbapak Tri Adhianto dan Rekson Sitorus SH., serta H. Sutriono calon master. (Don).

ANDI ZABIDI; DEMOKRAT PARTAI TERBUKA, SEMUA PUNYA PELUANG

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi, Drs. H. Andi Zabidi, dalam sebuah kesempatan menyampaikan rencana untuk me-launching bursa calon untuk pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kota Bekasi 2012. "Insya Allah setelah selesai pelantikan saya sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), partai Demokrat akan mengumumkan secara resmi mekanisme partai dalam menjaring bakal calon yang akan didukung partai Demokrat," katanya. Lebih lanjut, politisi partai Tiga Berlian merah putih dengan background biru tersebut menjelaskan tentang gambaran mekanisme partainya dalam menentukan calon walikota atau wakil walikota dari partainya. Diterangkan Andi, bahwa nantinya ada tiga orang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bekasi dan tida orang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Barat yang akan melakukan verifikasi calon. Peluang calon sendiri, menurut Andi, tidak hanya dari kader-kader potensial partai Demokrat saja yang dapat mengikuti verifikasi partainya. Tetapi juga dapat diikuti oleh siapapun dari luar partai demokrat yang populer, memiliki kapasitas dan mampu mewakili partai Demokrat dalam ajang pemilihan kepala daerah. Andi menampik anggapan bahwa partainya sudah menentukan personal tertentu untuk maju dalam pemilukada Kota Bekasi Desember 2012. "Sampai saat ini belum ada nama yang akan diusung partai Demokrat, karena partai belum memulai dengan mekanisme yang kami miliki," katanya. Ketika disebutkan nama H. Awing Asmawi, Andi dengan tegas menyatakan partai Demokrat memiliki mekanisme yang baik dan itu dilakukan dengan terbuka. Bahkan dirinya yakin kalau ada tokoh dari luar partai yang mendaftar dan memungkinkan untuk membawa kemenangan dalam pemilukada, insya Allah akan dipilih dan didukung partainya. Hal mekanisme yang masih menjadi banyak pertanyaan pihak diluar partainya, dengan penuh keyakinan Andi mengutarakan bahwa mekanisme partai tersebut akan menghasilkan pilihan yang terbaik. "Nantinya dari hasil tim khusus partai baru akan diserahkan untuk ditetapkan oleh DPP Demokrat dan untuk selanjutnya didukung penuh dalam pemilukada kota Bekasi," tambahnya. Sampai hari ini publik masih menantikan figure yang akan dikeluarkan partai peraih suara terbanyak pemilu legislatif di Kota Bekasi tersebut. Di DPRD Kota Bekasi sendiri demokrat merupakan fraksi tersolid yang pernah ada di DPRD kota Bekasi dengan 14 kursi serta konsolidari untuk penyaluran aspirasi masyarakat kota Bekasi yang mumpuni. Berbagai kebijakan yang tidak sejalan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku selalu mendapatkan perhatian khusus fraksi Demokrat. Beberapa diantaranya dapat menjadi catatan khusus setelah kader-kader partai Demokrat di DPRD Kota Bekasi melakukan beberapa action yang tidak terduga. Dimilikinya kader dengan kemampuan yang optimum, membuat publik menyangsikan partai tersebut kekurangan kader untuk diusung dalam pemilukada. Selain integritas kadernya yang cukup berwibawa dalam berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Demokrat terlihat cukup konsisten dan memiliki target terukur. Koalisi semu yang digadang-gadang publik sendiri tidak cukup menggoyahkan partai Demokrat untuk menyelesaikan mekanisme partai yang sudah ada. Partai Demokrat dikabarkan sedang menjalin kemesraan bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lainnya. Namun Andi tetap yakin mekanisme partainya akan membawa perubahan tersendiri dalam menentukan personal untuk periodesasi kepemimpinan di Kota Bekasi khususnya. "Banyak hal yang akan didapatkan, sebab figure akan dikebelakangkan, kami ingin ada perubahan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat kota Bekasi. Dan terkenal belum tentu dipilih" katanya. (Don).

JAWA BARAT DIAKUI PPP MENJADI TOLAK UKUR PEMILU LEGISLATIF 2014

Jawa Barat merupakan tolak ukur kemenangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pemilihan Legislatis 2014. Jadi, perbaikan struktural baik ranting, PAC maupun DPC harus dilaksanakan. "Karena, capaian yang diinginkan PPP Jawa Barat harus mencapai 5 juta suara," kata Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi, H. Asep Jamaludin, terkait penambahan jumlah kursi Legislatif di 2014 mendatang. Ia menjelaskan, pencapaian target 5 juta suara ini merupakan program Dewan Pimpinan Pusat PPP pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Kediri di Surabaya yang selanjutnya diturunkan dan diadopsi dengan hasil Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Bandung, harus diimplementasikan oleh DPC se-Jawa Barat. "Kalau kita kalkulasikan bahwa setiap DPC bisa mencapai 200 ribu suara," katanya. Untuk pencapaian targetan itu, PPP memiliki program ulamah. "Artinya, para ulamah se-Jawa Barat yang belum bergabung ke PPP maka diajak ke 'Rumah' Ummat Islam," katanya. Sebagai langkah optimalisasi itu, Asep Jamaludin berkeyakinan bahwa Jawa Barat dapat sebagai tolak ukur Pemilihan Legislatif. Meski, saat ini belum bisa memberikan targetan kursi anggota dewan tersebut. "Ini akan dijalankan oleh semua pengurus tingkat Kabupaten Bekasi," demikian Asep Jamaludin. (Dma/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PEMERINTAH YAKIN RABU APTB SUDAH BEROPERASI

Sosialisasi ke-4 Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) akhirnya ada keputusan untuk operasional APTB akan dilakukan pada hari Rabu (18/4/2012). "Insya Allah hari Rabu APTB sudah bisa opreasional secara baik," kata Rayendra Sukarmaji selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai moderator sosialisasi yang dilakukan di ruang rapat Walikota Bekasi (16/4). Kepastian tersebut dipastikan Sekda Walikota, Dishub DKI Jakarta dan Dishub Kota Bekasi setelah adanya kesepahaman trayek diantara para pengusaha angkutan Mikro bus Cikampek-Pulo Gadung. Hari ini dan Selasa (17/4/2012) akan dikebut sosialisasi APTB dengan anggota pemilik angkutan Mikro bus di Bekasi. Hari Selasa (17/4), direncanakan untuk sosialisasi lebih luas keberadaan APTB oleh Dishub kota Bekasi. Bahkan Rayendra menginstruksikan langsung pada kepala Dishub Kota Bekasi untuk membantu induk organisasi pemilik angkutan untuk sosialisasi lebih luas. Keberadaan APTB sendiri diharapkan akan dapat menekan beban kendaraan yang "ulang-alik" Jakarta - Bekasi. Dari 423 ribu orang setiap hari harus pulang-pergi Jakarta Bekasi dan 80% dari mereka menggunakan Motor dan mobil setiap harinya. Udar Pristono selaku kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta menyebutkan persentase tersebut berasal dari 59% pengguna kendaraan bermotor dan 29% pengguna kendaraan roda 4. "Nantinya akan berkurang jumlah pengguna kendaraan pribadi dengan beroperasionalnya APTB di Kota Bekasi," katanya. Ketakutan akan mengurangi rejeki awak armada mikro bus ditepis oleh Udar dengan mempresentasikan peta trayek APTB yang akan dioperasionalkan. Tidak signifikannya persinggungan antara APTB dengan angkutan K-01 dan juga angkutan mikro bus, tidak akan mempengaruhi penghasilan awak angkutan tersebut. Sebaliknya Udar menyampaikan bahwa saat ini para calon pengguna APTB saat ini sudah menunggu operasionalisasi angkutan APTB di Bekasi. "Tidak ada singgungan berarti, karena nantinya setelah dari terminal APTB akan langsung ke tol Barat dan keluar di tol Cempaka Putih," katanya menerangkan. Sementara itu ditempat terpisah, Adi Bunardi pengamat kebijakan publik di Bekasi mengingatkan bahwa APTB bermanfaat bagi masyarakat kota Bekasi. "Jika efektif akan mampu mengurangi penggunaan mobil pribadi menuju Jakarta," katanya. Selain itu, Adi menyampaikan juga, operasionalnya APTB nantinya akan berdampak pada pengurangan kemacetan di jalan raya. Banyaknya pengguna kendaraan pribadi akan mengalihkan pilihan dengan memarkir kendaraannya lalu menggunakan APTB. Tentu keberadaan APTB itu tidak harus "membunuh" angkutan mikro bus, harap Adi dengan mempertimbangkan keluhan awak mikro bus. "Oleh karena itu perlu dicari win-win solution dan mencegah terjadinya politicking oleh pihak-pihak tertentu, apa lagi terjadi dengan opini jelang pemilukada kota Bekasi," katanya. Adi menyambut baik adanya kemungkinan kerja sama anatara pemilik angkutan mikro bus dengan operator APTB, dalam hal ini Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD). "Solusi yang benar-benar baik untuk semua pihak yang diharapkan juga oleh pemerintah daerah," katanya. (Don).

PLT WALIKOTA BEKASI TINJAU UN DI SMAN 1

Plt Walikota, Dr. H. Rahmat Effendi, tinjau langsung pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang berlangsung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bekasi. Pelaksanaan UN tahun 2012 ini terbilang sangat lancar dengan pengawasan yang cukup ketat dilakukan oleh pihak terkait. Rahmat Effendi terlihat sangat serius ketika melakukan cek ke lokasi lokal-lokal tempat siswa-siswi mengerjakan soal UN. Tampak hening dan hikmat seluruh warga sekolah mengikuti kegiatan UN hari pertama di sekolah berbasis Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Dalam kesempatan tersebut, Mawar selaku kepala sekolah SMAN 1 Bekasi menjelaskan bahwa pengwasan pelaksanaan UN langsung dilakukan Departemen Pendidikan Nasional Pusat (DPNP). "Pengawasan langsung dilakukan pos DPNP untuk pelaksanaan UN," katanya disela-sela inspeksi yang dilakukan Plt. Bekasi. Panitia Pengawas di SMAN 1 sendiri dilakukan oleh guru-guru dari SMA Korpri dan SMA Santa Maria Tarakanita. Peserta UN di SMAN 1 Bekasi sendiri berjumlah 332 siswa/ siswi dengan 1 orang siswa harus ikut UN di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belanda karena mengikuti seleksi sebagai pesepak bola. Menurut Mawar soal UN sendiri sangat variatif ada soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi, sedang dan mudah. "Kami belum tahu karena kita tidak bisa lihat sama sekali, sekarang tinggal anak-anak didik siap belajar atau tidak," katanya. Saat ditanya tentang adanya issue Short Massage System (SMS) tentang kunci-kunci jawaban yang beredar di masyarakat. Mawar menjelaskan bahwa hal tersebut di SMAN 1 Bekasi tidak ada apapun bentuknya sampai detik-detik akhir menjelang UN berlangsung. Soal adanya selembaran dan berbagai upaya untuk mengganggu poelaksanaan UN di sekitar Bekasi Mawar berharap pihak-pihak terkait bersikap mawas. "Sebaiknya kita tidak usah percaya dengan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya," katanya. Mawar meminta semua pihak bertanggung jawab dengan percaya diri akan kesuksesan UN yang dilangsungkan. Apa yang sudah dilakukan menurutnya sudah maksimal dan harus diyakini akan berpengaruh pada hasil UN nantinya. Terlihat diosekitar lingkungan sekolah sendiri beberapa petugas kepolisian berseragam resmi dan intel berada di sekitar lokasi sekolah. "Pengamanan pelaksanaan UN yang berlangsung hari ini seperti berita-berita di media cetak dan elektronik, semua belangsung untuk suksesnya UN 2012," kata Mawar. (Don).

POLDA JABAR SIAPKAN PENGAWALAN KHUSUS UN

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) telah menyiapkan pengawalan khusus untuk distribusi soal ujian nasional (UN) tahun ini. "Ada sebanyak 35 anggota dari Polda Jabar untuk mengamankan dan mengawal tahap I di Kabupaten Bekasi," kata Karo Ops Polda Jabar Kombes Martamto kepada wartawan saat meninjau lokasi percetakan Cibitung, kemarin. Dia mengatakan, pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat untuk disiagakan. "Adapun titik bongkar siaga di 2917 Sekolah Tingkat Atas," katanya. Dia juga mengatakan, tingkat pengamanan oleh kesatuaannya menggunakan lengan panjang untuk mengurangi psikologi para siswa. "Agar siswa itu tidak taku dan merasa nyaman dalam mengisi berbagai soal ujian nasional," ujarnya. Pihaknya juga akan diberbantukan dengan Polsek setempat sebanyak 10 orang. Hal ini dikerahkan untuk melakukan tugas patroli. Soal ujian nasional untuk tingkat SMA/SMK/MA tiba di gudang penyimpanan soal di wilayah Cibitung. Soal-soal ujian tersebut mendapat penjagaan dan pengamanan secara ketat dari petugas untuk menghindari terjadinya kebocoran. Soal-soal terebut didistribusikan ke 26 kabupaten dan kota mulai tanggal 11 April atau H-5 sebelum UN. "Kami akan prioritaskan daerah yang paling jauh dari gudang dulu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi. Wahyudin menyebutkan, berdasarkan data yang dimiliki, peserta UN di Jawa Barat tercatat sebanyak 1.940.703 siswa. Secara rinci, peserta UN tingkat SMA sebanyak 157.717 orang, SMK sebanyak 199.642 orang, dan MA sebanyak 40.384 orang. Sementara pada tingkat SMP, peserta UN sebanyak 668.386 orang dan di tingkat SD sebanyak 874.574 orang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, UN tingkat SMA/- SMK/MA akan dilakukan lebih awal, yaitu 16 April 2012. Dia berharap, pelaksanaan UN tahun ini lebih baik daripada UN 2011. Berbeda dengan 2011, tahun ini proses pencetakan soal dilakukan di Jakarta dan Surabaya untuk lima provinsi, salah satunya Jawa Barat. Semua persiapan pelaksanaan UN sudah dilakukan. Pendataan dan koordinasi juga sudah selesai dilakukan. Untuk itu, saya berharap UN tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun lalu," demikian Wahyudin Zarkasyi. (Dma/Don).

PPP DUKUNG PEMERINTAHAN NERO PASCA PUTUSAN MK

Setelah Mahkamah Konstitusi resmi menetapkan pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Nero) sebagai Bupati/Wakil Bupati Bekasi Periode 23012-2017 saat sidang putusan gugatan perselisihan Pemilukada Bekasi, di Jakarta, kini banyak diantara partai pendukung lainnya yang kalah ikut berkoalisi dalam pemerintahan tersebut. Salah satunya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyatakan sikapnya untuk mendukung bahkan menyatakan oposisi. Dipastikan, pasangan Neneng Haasanah Yasin dan Rohim Mintareja akan menggantikan Bupati/Wakil Bupati Bekasi sebelumnya yakni, Sa'duddin-Darip Mulyana (PKS-Golkar) setelah dilantik pada 14 Mei 2012 mendatang. Kedua pasangan yang diusung dari Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional ini, tengah mempersiapkan diri untuk membangun Bekasi lima tahun kedepannya. Dengan demikian, siapa? partai pendukung lainnya yang siap diajak kerjasama dalam pemerintahan Nero tersebut. Kemarin, Ketua DPD PPP Kabupaten Bekasi Asep Jamaludin merespon posistif terkait dukungannya (koalisi) dengan partai kemenangan di Pemilukada Bekasi. Partainya, kata Ia, tidak akan meninggalkan partai pendukung lainnya yang akan membenahi Bekasi. "Setelah ditetapkannya Neneng-Rohim terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati Bekasi, maka PPP tetap tidak akan keluar dari program-program pemerintahan baru ini. Artinya, ikut bersama-sama membangun Kabupaten Bekasi," kata Asep Jamaludin kepada wartawan. "Sejauh ini belum dibicarakan lebih jauh, namun selama program-program kerja itu berpihak kepada masyarakat Bekasi, PPP tetap akan terlibat dalam pembangunan tersebut," sambungnya. Terkait PKS belum menyatakan sikapnya untuk bergabung dalam koalisi Nero yang sebelumnya didukung PPP, Ia menganggap hanya kebijakan partainya. "Walaupun PPP sebelumnya berkoalisi dengan PKS (Sa'duddin-Jamal), hal itu diluar dari partai pendukung kemenangan Pemilukkada. Artinya, hanya kebijakan partai masing-masing," ujarnya. Sementara, Plt DPD Golkar Amin Fauzi membenarkan jika partai diluar kemenangan itu akan bergabung dalam pemenrintahan Nero. Diantaranya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pakar Pangan, PPP, Gerindra dan Hanura. "Mereka bersama-sama akan berkomitmen membangun masyarakat Bekasi," ujarnya. Namun, lanjut Amin, sejauh ini PKS belum berkomunikasi dengan partainya. "Jika PKS menjadi partai oposisi maka tidak mengedepankan norma-norma apa yang saat ini menjadi harapan masyarakat Bekasi. Kami, mengajak semua partai untuk terlibat didalam pembangunan lima tahun kedepan," ujar Amin. (Dma/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DI JOGJA 65 SMA/SMK AKAN UN BERSAMA

Panitia pelaksana UN (Ujian Nasional) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggabungkan pelajar dari 65 SMA dan sekolah sederajat untuk mengikuti program yang akan dilaksanakan serentak di tanah air besok. "Siswa dari 65 sekolah tersebut harus bergabung karena sekolah mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara ujian nasional," kata Koordinator Ujian Nasional 2012 DIY Baskara Aji hari ini di Yogyakarta. Sebanyak 65 sekolah tersebut terdiri atas 35 sekolah menengah atas (SMA) dan sisanya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK). Di DIY, terdapat 203 SMA dan hanya 168 sekolah yang memenuhi syarat menyelenggarakan ujian nasiona. Sedang jumlah SMK adalah 202 sekolah dan hanya 173 SMK yang berhak menyelenggarakan ujian. Total jumlah siswa di DIY yang akan mengikuti UN 2012 di wilayah tersebut adalah 42.886 siswa SMA/SMK dan MA. Jumlah tersebut terdiri atas 7.862 siswa SMA jurusan IPA, 7.673 siswa jurusan IPS dan 133 orang jurusan Bahasa. Sedang untuk MA terdiri atas 892 siswa jurusan IPA, 1.736 siswa IPS, 74 siswa jurusan Bahasa, 490 siswa jurusan Agama, dan sisanya adalah 24.026 siswa SMK. "Seluruh soal kini sudah berada di sekolah yang ditunjuk menjadi kelompok kerja penyelenggara UN. Soal baru akan didistribusikan ke sekolah setiap hari sesuai mata pelajaran yang diujikan," katanya. Pada pelaksanaan UN 2012, tidak ada soal cadangan, sehingga apabila ada kekurangan naskah soal, pokja diminta segera menyampaikan ke Koordinator UN 2012. Jika kekurangan soal terjadi saat ujian nasional, maka harus diantisipasi dengan melakukan penggeseran soal, baik antar kelas, antar sekolah dalam satu pokja atau pilihan tindakan terakhir yaitu menggandakan melalui fotokopi. "Siswa akan memperoleh tambahan waktu apabila saat penggeseran soal tersebut menghabiskan waktu siswa," ujarnya menambahkan. Pada pelaksanaan UN tahun ini berdasarkan laporan pihak sekolah ada tiga siswa yang terpaksa melaksanakan UN di ruang khusus karena sakit. Sedangkan bagi siswa yang terpaksa mengerjakan ujian di luar ruang kelas karena berbagai sebab, maka siswa yang bersangkutan akan memperoleh pengawasan khusus. (Ant/Don).

BKM KOTA BEKASI DUKUNG Dr. RAHMAT EFFENDI

Organisasi masyarakat (Ormas) kedaerahan Bekasi, Badan Kekeluargaan Masyarakat Kota Bekasi ( BKM KB). Secara tegas mendeklarasikan untuk memberikan dukungan mutlak, terhadap pencalonan Ketua DPD Golkar kota Bekasi Rahmat Effendi, sebagai calon walikota Bekasi, dalam perhelatan Pemilukada Desember mendatang. Ketua Harian BKM KB Kota Bekasi Paray Said, ditemui disekretariat BKMKB kemarin. Mengatakan secara tegas BKM KB siap menghantarkan putra daerah Rahmat Effendi, menjadi Walikota Bekasi, masa bhakti 2013-2018. Hal ini, telah menjadi tekad bulad bersama pimpinan dan anggota BKM KB. “Penetapan untuk mendukung Bang Pepen untuk maju dalam Pemilukada nanti, telah melalui mekanisme yang jelas dan transparan seluruh anggota BKM B. Dukungan kami solid dan bulat mencalonkan putra daerah menjadi Calon Walikota, “katanya. Menurut ketua dewan syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, terkait pendukungan pencalonan Rahmat Effendi. Telah dibuat secara tertulis oleh seluruh cabang tingkat Kecamatan (kademangan dan kemandoran) sebanyak 12 Kecamatan. Pleno pengambilan keputusan itu pun, diambil dalam rapat pleno setiap masing-masing tingkat kecamatan. “Kami sangat berharap kepada seluruh kademangan dan kemandoran BKM KB,dalam memberi dukungan kepada Bang Pepen secara ikhlas. Sehingga kedepan tidak ada organisasi-organisasi pecahan yang sama mendukung calon lain, “terangnya. Menanggapi pernyataan sikap dan dukungan BKM KB tersebut, pria yang akrab disapa Pepen ini, mengatakan dukungan yang diberikan BKM KB kepada dirinya. Harus didasari ke ikhlasan dan dibutuhkan konsistensi dari BKM KB. “Saya sangat berterima kasih kasih atas dukungan yang telah diberikan terhadap pencalonan saya. Untuk menjadi walikota Bekasi dalam ajang pemilukada 16 desember 2012 mendatang,“ tandasnya singkat. (Col/Don).

POLRES METRO BEKASI KERAHKAN 220 PERSONEL AMANKAN UN

Polresta Bekasi Kota, Jawa Barat, mengerahkan 220 personel untuk pengamanan pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMA dan SMK sederajat di wilayah setempat mulai 16-19 April 2012. "Pola pengamanan yang kita lakukan secara terbuka dan tertutup hingga rangkaian UN selesai dilaksanakan," ujar Kepala Sub Bagian Humas Polresta Bekasi Kota, AKP Dewi Setyowati, di Bekasi, Minggu (15/4/2012) Dalam pengamanan tersebut, kata dia, petugas mulai bekerja sejak pendistribusian soal ujian nasional sampai di Kota Bekasi pada Sabtu (14/4). Soal tiba di titik bongkar SMAN 1 untuk kategori soal SMA dan di SMKN 1 untuk kategori soal SMK. "Untuk pengamanan soal ujian nasional, dua petugas disiagakan 24 jam penuh di lokasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya. Menurut dia, petugas juga mengawal ketat pendistribusian soal ke sejumlah rayon hingga sampai di seluruh sekolah penyelenggara UN di 12 kecamatan setempat. "Setiap rayon juga akan dijaga oleh dua personel kepolisian selama 24 jam. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan personel tambahan jika dibutuhkan," katanya. Secara terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Saiful, mengatakan soal tersebut saat ini tengah dalam tahap pendistribusian ke delapan lokasi sekolah yang ditunjuk sebagai rayon. "Rayon tingkat SMA yang sudah ditunjuk diantaranya SMAN 1, 4, 6 dan 5. Sedangkan, untuk kategori SMK diantaranya SMK 1, 4 dan dua SMK swasta di Bekasi Timur dan Pondokgede," katanya. Sedangkan, peserta Ujian Nasional tahun 2012 diikuti sebanyak 12.440 siswa SMA dan MA, sedangkan untuk SMK sebanyak 13.246 peserta. (Don).