DI KOTA DEPOK BANYAK GUNAKAN SEPTIC TANK YANG TAK AMAN

Sebanyak 57.53 persen keluarga di Depok menggunakan septic tank (tangki septik) suspect tidak aman. Hal itu karena kurangnya pengetahuan tentang pembuatan dan pemeliharaan tangki. "Dari hasil survei EHRA Kota Depok Juli 2011 yang dilakukan Tim Pokja Sanitasi dari 1360 kk menyebutkan 57 persen lebih warga Depok miliki tangki septik tak aman. Ini yang akan kami benahi dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)," kata Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Depok, Khamid Wijaya di Balai Kota Depok. Menurut Khamid, disebut suspect tidak aman karena dibangun lebih dari lima tahun dan tidak pernah dikuras dan dibangun lebih dari lima tahun serta pernah dikuras lebih dari lima tahun. Sedangkan disebut suspect aman karena tangki septik karena dibangun dan pernah dikuras di bawah lima tahun. Selain itu juga jarak tangki septik dengan tidak sesuai dengan jarak aman, yakni 10 meter dari sumur. "Dampaknya bisa terjadi pencemaran terhadap air tanah. Data memang menyebutkan 88.66 persen warga Depok miliki tangki septik, namun jarak aman dengan sumber air masih banyak yang tidak aman," imbuhnya. Dikatakan juga dalam survei tersebut bahwa praktek pembuangan isi tangki septik yang disedot sebanyak 44.8 persen, membayar tukang 10 persen, dan tidak tahu sebesar 45.63 persen. Dari hasil survei tersebut, lanjutnya, menyebutkan sebanyak 2.39 persen membuang tinja di cubluk atau lobang sawah, 2.49 persen di kolam atau sawah, 1.59 persen di sungai atau danau, ke drainase 0.42 persen, kebun 0.03 persen, lainnya 4.35 persen. Selain itu disebutkan juga kebiasaan orang dewasa membuang hajat sebanyak 93.79 persen ke jamban pribadi,wc helikopter (jamban di atas kolam atau empang) 3.54 persen,wc umum 1.31 persen, ke selokan 0.21 persen,ke lubang 0.24 persen dan kebun 0.08 persen. Data juga menyebutkan bahwa kebiasaan warga membuang tinja yang ada di pampers ke jamban cukup besar mencapai 53.33 persen, ke tempat sampah 16.00 persen, ke kebun 4 persen dan ke saluran air 2.67 persen. "Percepatan pembangunan sanitasi harus dilakukan, sebab masalah sanitasi dengan air bersih saling berhubungan. Apalagi warga Depok umumnya memakai air tanah atau sumber air tidak terlindungi. Datanya mencapai 89.69 persen. Sementara itu PDAM Kota Depok belum terealisasi hingga saat ini," tandasnya. (Don).

DPRD KOTA BEKASI SAHKAN APBD PERUBAHAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi akan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-Perubahan) 2011 Kota Bekasi, Jumat (28/10) ini. Anggaran belanja pada APBD-Perubahan tahun ini mengalami kenaikan hingga Rp. 270 miliar. Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Sutriyono mengatakan pembahasan APBD-Perubahan 2011 Kota Bekasi sudah sampai pada tahap final. “Pembahasan sudah diselesaikan. Insya Allah, Jumat (28/10) siang akan disahkan dalam rapat paripurna,” ungkapnya ditemui. Sutriyono mengatakan, pendapatan pada APBD-Perubahan 2011 itu mengalami kenaikan Rp. 266 miliar, dari semula Rp. 1,870 triliun menjadi Rp. 2,137 triliun. Penambahan pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara dana perimbangan masih tetap Rp. 940 miliar. “PAD Kota Bekasi naik dari Rp. 464 miliar jadi Rp. 498 miliar, sedangkan pos lain-lain pendapatan yang sah naik sampai Rp. 240 miliar. Dana bagi hasil pajak yang masuk pos lain-lain pendapatan yang sah, naik Rp. 70 miliar lebih. Kota Bekasi juga mendapat bantuan dari Pemprov Jawa Barat, dan Pemprov DKI Jakarta,” terangnya. Meski anggaran pendapatan mengalami kenaikan signifikan, namun anggaran belanja justru kenaikannya lebih tinggi. Dalam APBD-Perubahan 2011 ini, anggaran belanja meningkat hingga Rp. 270 miliar, yaitu dari semula Rp. 1,9 triliun menjadi Rp. 2,176 triliun. “Ada selisih antara pendapatan dan belanja Rp. 4 miliar,” kata Sutriyono. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) yang mengalami kenaikan anggaran belanja cukup signifikan diantaranya adalah Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta), dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Kenaikan anggaran belanja di Disdik Kota Bekasi mencapai Rp. 121 miliar lebih, yaitu dari semula memiliki anggaran belanja Rp. 403 miliar lebih, naik menjadi Rp. 525 miliar. Sementara anggaran belanja di Disbimarta bertambah sekitar Rp. 40 miliar, dari anggaran belanja sebelumnya Rp. 293 miliar menjadi Rp. 330-an miliar. “Kenaikan anggaran belanja tertinggi itu untuk tambahan penghasilan PNS guru, gaji guru yang sudah mendapat sertifikasi profesi kan naik. Itu dananya dari pemerintah pusat. Selain itu juga tambahan anggaran untuk pembayaran sekolah bebas biaya (SBB),” tambah Sutriyono. (Don).

Plt. WALIKOTA ENGGAN BERKOMENTAR SOAL COME BACK-NYA M2

Kalangan DPRD Kota Bekasi siap bekerjasama dengan siapa pun yang menjadi Walikota memimpin Kota Bekasi. Sementara Plt. Walikota Bekasi Rahmat Effendi enggan berkomentar. “Saya tidak mau berkomentar apa-apa karena nanti khawatir salah persepsi. Jadi lebih baik tidak perlu dikomentari. Saya bicara beginipun pasti ada yang salah lagi menanggapi,” kata Rahmatsaat dimintai komentar hal permohonan kembali menjabat (come back) yang diajukan kuasa hukum Mochtar Mohamad. Hal ini terkait dengan adanya pengajuan surat permohonan aktif kembali Walikota Bekasi non aktif Mochtar Mohamad setelah Pengadilan Tipikor Jawa Barat memvonis bebas murni dari empat dakwaan perkara korupsi. Meski demikian, Rahmat mengaku tetap bekerja sesuai tugas dan kewajibannya. “Jangan tanya saya ya soal masalah itu, kalau tanya yang berhubungan dengan pekerjaan saya, pasti saya jawab,” katanya. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi Andi Zabidi mengaku baru mengetahui permohonan itu dari pemberitaan di media. “Kami tidak mempermasalahkan siapa pun yang menjadi pemimpin atau walikota Bekasi karena siap untuk bekerjasama,” tegasnya. Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS Sutriono mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Pemkot Bekasi. “Kami siap dan terbuka dengan siapa pun yang mempimpin Kota Bekasi. Baik itu dengan Plt. Walikota Bekasi Rahmat Effendi maupun jika nantinya kembali dipimpin Mochtar Mohamad,” tuturnya. (Don).

BPJS 2 BEROPERASINYA TAHUN 2015

Fraksi-fraksi di DPR RI sepakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I beroprasi mulai Januari 2014 dan BPJS II pembentukan badan hukumnya pada Januari 2014, tapi beroperasinya paling lambat pada Juli 2015. "Hal itu merupakan kesepakatan dari forum lobi antarpimpinan fraksi," kata Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI, Saleh Husein, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat. Menurut dia, pimpinan fraksi sepakat pada Januari 2014 hingga Juli 2014 BPJS II melakukan berbagai persiapan sehingga bisa beroperasi secara baik. Dengan adanya kesepakatan tersebut, kata dia, maka DPR RI sudah satu suara soal Rancangan Undang-Undang (RUU) BPJS. "Namun, usulan tersebut harus diputuskan bersama pemerintah pada pembahasan tingkat pertama untuk bisa disahkan di rapat paripurna," katanya. Oleh karena itu, kata dia, Pansus RUU BPJS kembali mengundang pemerintah untuk melakukan rapat kerja guna membuat keputusan bersama, pada Jumpat petang ini. Ia berharap, rapat kerja dengan pemerintah bisa berjalan lancar dan membuat keputusan yang sesuai dengan harapan. "Kalau rapat kerja itu berjalanlancar, saya harapkan dalam waktu satu atau dua jam sudah ada keputusan, sehingga hasilnya bisa disampaikan pada rapat paripurna pada malam ini," katanya. Menurut dia, DPR RI tidak punya waktu lagi untuk melakukan pembahasan, karena pada Sabtu (29/10) sudah memasuki masa reses. Sebelumnya, pada rapat paripurna sore ini, sebanyak tujuh dari sembilan fraksi di DPR RI menginginkan RUU BPJS segera disahkan, yang didalamnya mengatur pemberlakukan BPJS I dan BPJS II mulai 2014. Ketujuh fraksi yang menyampaikan sikap tersebut adalah, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi Partai Golkar, serta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Demokrat (Fraksi PD) dan Fraksi Partai Kebangkitan (Fraksi PKB), menginginkan BPJS II diberlakukan mulai 2016, seperti halnya sikap pemerintah. Perbedaan di antara fraksi-fraksi itu membuat pimpinan sidang, Pramono Anung, kemudian menjelaskan bahwa lebih baik jika DPR RI memiliki satu pandangan yang sama sehingga pada rapat kerja dengan pemerintah hanya menyamakan antara pandangan DPR dan pandangan pemerintah. Oleh karena rapat paripurna tidak bisa menjadi forum pengambilan keputusan pandangan DPR RI, maka Pramono mengusulkan, agar dilakukan forum lobi untuk menyamakan pandangan. "Hari ini kita samakan dulu pandangan DPR RI, setelah itu kita undang lagi pemerintah untuk menyamakan pandangan dengan pemerintah, agar RUU BPJS bisa segera disahkan," kata Pramono. Saat ini, Pansus RUU BPJS sedang melakukan rapat kerja dengan pemerintah di ruang rapat Komisi IX DPR RI. BPJS I adalah peleburan dari PT Askes menjadi sebuah lembaga nirlaba yang melayani jaminan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian, BPJS II adalah peleburan dari PT Jamsosestek, PT Taspen, dan PT Asabri menjadi sebuah lembaga nirlaba yang melayani jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. (Don).

DPR RI SEPAKAT BUAT 2 RANCANGAN BPJS

Ketua DPR RI, Marzuki Alie, mengatakan, DPR RI sepakat membentuk dua Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Sembilan fraksi dan pemerintah telah sepakat untuk membentuk dua BPJS, yaitu BPJS-1 dan BPJS-2," kata Marzuki Alie saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang I DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI. BPJS-1, kata Marzuki, akan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan dan BPJS-2 menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua serta Jaminan Pensiun. "RUU BPJS ini sangat diharap dan dinantikan oleh masyarakat. RUU BPJS adalah dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945, sila ke-5 dari Pancasila, pasal 34 ayat (2) dan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)," tambah Marzuki. Menurut Wakil Ketua Pansus RUU BPJS, Surya Chandra Surapati mengatakan, memang ada hal-hal yang masih diperdebatkan terkait waktu dimulainya pelaksanaan RUU BPJS-2. Sedangkan RUU BPJS-1 tak ada masalah dan DPR RI dan pemerintah sepakat dilaksanakan mulai tahun 2014. "Rencananya, rapat paripurna DPR RI akan menggagendakan pengesahan RUU BPJS menjadi UU. Namun bila RUU BPJS-2 tidak bisa diputuskan dalam rapat paripurna, maka RUU BPJS diperpanjang satu kali masa sidang," kata Surya. Menurut Surya, pelaksanaan RUU BPJS-2 versi DPR RI dapat dilaksanakan mulai tahun 2014. Namun versi pemerintah, RUU BPJS-2 dilaksanakan mulai tahun 2016. "Dalam rapat paripurna ini akan diambil putusan tentang pemberlakuan BPJS-2, jika tidak bisa dimusyawarahkan, akan dilakukan voting," kata Surya. Argumentasi pemerintah diberlakukannya BPJS-2 (khusus untuk ketenagakerjaan) adalah kesulitan untuk mensosialisasikan ke stake holder. "Saya rasa 2 tahun cukup sebab tidak ada pengurangan PHK, tidak ada pengurangan hak," ungkap Surya. (Don).

HASIL REKAPITULASI KOTA/ KABUPATEN DISERAHKAN KE KPU BANTEN

Hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) Banten yang diselenggarakan Sabtu (22/10) mulai dikirim Komisi Pemilihan Umum (KPU_ kabupaten/kota ke KPU Provinsi Banten. "Hingga sore ini sudah ada lima KPU kabupaten/kota yang menyerahkan hasil rekapitulasi. Tinggal tiga daerah lagi yang belum menyerahkan, kemungkinan besok atau nanti malam karena besok hari terakhir sebelum diplenokan KPU Banten," kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemungutan dan Penghitungan Suara KPU Banten, Nasrullah, di Serang, Jumat. Lima daerah yang sudah menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Banten ke KPU tersebut, antara lain dari KPU Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kabupaten Lebak. "KPU Banten akan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilgub Banten pada 30 Oktober 2011 di Kantor BBLKI Serang," kata Nasrullah.. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan sejumlah KPU kabupaten/kota, pasangan nomor urut satu Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno mengungguli perolehan suara dua pasangan calon lainnya, di Kota Cilegon Atut - Rano unggul dengan perolehan suara sebanyak 104.574 (61,55%), Wahidin - Irna 35.176 (20,70%) Jazuli - Muzakki 30.148 (17,74%). Di Kota Serang Atut - Rano memperoleh 142.916 (55,46%) suara, Wahidin - Irna 79.417 (30.82%) suara, Jazuli - Muzakki 35.330 (13,71%) suara Di Kota Tangerang Selatan, Atut - Rano memperoleh suara sebanyak 248.618 (61,09%), Wahidin - Irna 118.375 (15,83%) suara dan Jazuli- Muzakki 39.980 (11,73%). Di Kabupaten Serang Atut - Rano meraih suara 386.689, Wahidin - Irna 141.638, Jazuli - Muzakki 104.241. Di Kabupaten Lebak Atut - Rano juga memperoleh suara terbanyak yaitu 340.435 (57.90%) suara, Wahidin - Irna 178.362 (30.33%) suara dan Jazuli - Muzakki 69.120 (11.75%) suara. Di Kota Tangerang, pasangan Atut - Rano meraih suara sebanyak 160.290 (22.73%) , Wahidin - Irna 513.345 (72.79%) suara dan Jazuli - Muzakki 31.568 (4,48%) suara. Di Kabupaten Tangerang, Atut-Rano unggul dengan perolehan suara sebanyak 486.724 (48,07%) suara, Wahidin - Irna 427.376 (42,21 %), dan Jazuli - Muzakki 98.322 (9,71 %). "Ada KPU kabupaten/kota yang hari ini masih dalam proses rekapitulasi seperti di Kabupaten Pandeglang," kata Nasrullah. (Don).

SALAH SATU KEPUTUSAN RAPIMNAS II PARTAI GOLKAR, ICAL SEDIA JADI PRESIDEN

Partai Golkar mencanangkan visi pembangunan menuju negara kesejahteraan. Hal ini menjadi hasil Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, yang berakhir hari ini. "Visi ini harus dilakukan dan disosialisasikan," kata Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, seusai penutupan rapat, Jumat, 28 Oktober 2011. Golkar akan membentuk tim untuk menyempurnakan visi pembangunan ini. "Paling lambat 2012 sudah harus selesai," kata Ical, panggilan akrabnya. Ketua DPP Bidang Organisasi dan Daerah menyatakan, ada tiga poin penting yang menjadi keputusan Rapimnas, yakni kesediaan Ical sebagai calon presiden, peningkatan sosialisasi Ical sebagai capres hingga tingkat bawah, serta deklarasi capres paling lambat Oktober 2012. "Visi pembangunan Partai Golkar dan deklarasi calon presiden bersamaan," kata Mahyudin. Dua hal ini harus terintegrasi untuk meningkatkan elektabilitas partai beringin. Visi pembangunan Golkar menuju negara kesejahteraan mencakup delapan poin. Visi pembangunan ini dibacakan politikus Golkar, Chairuman Harahap. Kedelapan poin itu adalah ideologi, politik, hukum, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, lingkungan hidup, pertahanan keamanan dan politik luar negeri. Dalam bidang hukum, Golkar berharap penegakan tidak tebang pilih. "Hukum masih digunakan untuk memberangus lawan politik," kata Chairuman. Chairuman menyatakan, Golkar bertekad akan memperbaiki sistem hukum nasional, serta memberantas korupsi dan penyuapan. Dalam bidang ekonomi, Golkar mencanangkan sistem kekaryaan untuk membangun masyarakat. Pembangunan bangsa harus dibangun dari pedesaan. "Sebab, desa adalah tulang punggung bangsa," kata Chairuman. Terkait persoalan Papua, Golkar menolak wacana kemerdekaan dan menjadikan isu ini sebagai masalah internasional. Golkar mengaku siap menjadi garda terdepan untuk keutuhan negara ini. "Pemerintah harus segera menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian," ucap Chairuman. Di samping itu, pemerintah diminta untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Dalam bidang pendidikan, Golkar meminta anggaran sebesar 20 persen dimaksimalkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara dalam politik, Golkar berniat memperbaiki struktur politik. "Agar tidak terjadi politik transaksional dan seremonial," kata Ketua Komisi II DPR ini. (Don).

GERBANG DPR RI DIJEBOL, DEMOKRAT DAN PKB TOLAK BPJS

Aksi buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di depan Gedung DPR, Jakarta Jumat (28/10/2011) ricuh. Ribuan massa masuk ke halaman Gedung DPR setelah menjebol gerbang utama yang berada di Jl Gatot Subroto, sekitar pukul 16.00 WIB. Suasana aksi memanas di tengah guyuran hujan setelah massa mendengar informasi penolakan pengesahan RUU BPJS oleh dua fraksi partai pendukung pemerintah. Awalnya banyak buruh hanya duduk sambil medengar orasi di luar halaman Kompleks DPR. Saat itu orator menyebutkan bahwa tujuh fraksi setuju BPJS berlaku mulai 2014 sementara dua fraksi yaitu Partai demokrat dan PKB menolak. Massa kemudian bergerak mendekati gerbang utama lalu melakukan aksi dorong hingga gerbang jebol. Pantauan dilapangan tampak ribuan massa berhamburan masuk ke pelataran Gedung DPR RI setelah gerbang utama jebol. Petugas keamanan baik dari unsur polisi maupun TNI segera membuat barikade. Hingga pukul 16.35 WIB massa dan aparat dalam posisi berhadap-hadapan. (Don).

WH-IND KOTA, ATUT+RANO KABUPATEN

Pasangan calon kepala daerah Provinsi Banten, Wahidin Halim-Irna Narulita, menang telak dalam perolehan suara di Kota Tangerang. Kemenangan Wali Kota Tangerang dan pasangannya itu sudah terlihat sejak pelaksanaan pencoblosan pada Sabtu (22/10/2011). Dalam rapat pleno penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, pasangan nomor urut dua itu mengumpulkan 513.345 suara atau 72,79 persen dari total suara sah. Sementara itu, pasangan nomor urut satu Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno hanya mendapatkan 160.290 suara (22,73 persen). Adapun pasangan nomor urut tiga, Jazuli Juwaini dan Makmun Muzakki, meraih 31.568 suara (4,48 persen). Ketua KPU Kota Tangerang Syafril Elain mengatakan, tingkat partisipasi pemilih di Kota Tangerang paling tinggi di antara wilayah lain di Banten. Dari 1.117.996 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap, sebanyak 719.114 orang di antaranya ikut mencoblos. "Tingkat partisipasi warga Kota Tangerang tertinggi se-Provinsi Banten, yaitu 64 persen," kata Syafri, Kamis, sebagaimana dikutip Warta Kota. Anggota KPU Banten, Lukman Hakim, ikut hadir dalam rapat pleno di Kota Tangerang tersebut. Ia mengatakan, KPU Banten menggunakan aplikasi komputer yang sama dengan aplikasi yang digunakan pada pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, Banten, menetapkan pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno sebagai pemenang dalam penghitungan suara pemilihan kepala daerah Provinsi Banten. "Pasangan Ratu Atut-Rano Karno ditetapkan sebagai pemenang dalam perolehan suara untuk wilayah Kabupaten Tangerang," kata Ketua KPU Kabupaten Tangerang Jamaluddin seusai menggelar rapat pleno penghitungan suara Pilgub Banten di Ruang Parakan, Gedung PU Puspemkab Tangerang di Tigaraksa. Berdasarkan hasil rapat pleno itu, Atut-Rano meraih 486.724 suara atau 48,08 persen dari total suara sah. Pasangan nomor urut dua, Wahidin Halim-Irna Narulita, meraih 427.376 suara (42,21 persen). Adapun pasangan nomor tiga, Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki, mendapatkan 98.322 suara (9,71 persen). Jumlah total perolehan suara ketiga pasangan calon sebanyak 1.012.422 suara. Sementara itu, jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 1.887.027 suara. Dengan demikian, tingkat partisipasi pemilih di wilayah ini hanya 53,65 persen. "Sedangkan, jumlah TPS yang tersebar di 274 PPS atau 29 kecamatan jumlah sebanyak 4.046 TPS," kata Jamal. Ia menambahkan, rapat pleno berlangsung lancar dan tertib. Hasil penghitungan suara Pilgub Banten di Kabupaten Tangerang akan segera dilaporkan ke KPU Provinsi Banten pada hari ini, Jumat (28/10/2011). (Don).

HUJAN LUMAYAN, TANGGERANG TERGENANG AIR

Hampir seluruh wilayah Tangerang yang terdiri atas Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diguyur hujan deras Jumat (28/10) sejak pukul 11.00 WIB hinggal pukul 12.00 WIB. Akibatnya sejumlah tempat dan ruas jalan di wilayah Tangerang Raya, tergenang air. Berdasarkan pantuan, ruas jalan yang cukup parah terkena banjir terjadi di Kebon Nanas, Jalan Palem Raya, Jalan Boro Budur Raya, Jalan Mendut Raya. Badan jalan tergenang banjir sehingga menyulitkan kendaraan untuk melintas. Genangan banjir mencapai setinggi lutut orang dewasa. Sejumlah yang hendak menumpang di angkutan umum harus melintasi genangan banjir tersebut. (Don).

RAPAT PLENO HASIL PEMUNGUTAN SUARA PILGUB

Kamis (27/10/2011) siang kemarin, enam Komisi Pemilihan Umum Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten secara serempak menggelar rapat pleno hasil pemungutan suara Pilkada Banten yang berlangsung, Sabtu (22/10/2011). Keenam KPU yang menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara adalah Kota Tangerang, Serang, dan Cilegon, serta Kabupaten Tangerang, Serang, dan Lebak. Keenam KPU yang menyelanggarakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara adalah Kota Tangerang, Serang, dan Cilegon, serta Kabupaten Tangerang, Serang, dan Lebak. "Wilayah-wilayah ini telah menyelesaikan penghitungan suara di tingkat kecamatan," kata anggota KPU Provinsi Banten, Lukman Hakim, kepada wartawan di Tangerang Selatan. Lukman menjelaskan, sehari sebelumnya, rapat serupa sudah dilakukan di Kota Tangerang Selatan. Sementara untuk Kabupaten Pandeglang, kata Lukman, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan hari ini (28/10/2011). Menurut Lukman, hingga kini kabupaten tersebut masih dalam proses merapikan sebagian data penghitungan di setiap kecamatan. "Tak ada kendala serius, tetapi mereka (Kabupaten Pandeglang) masih perlu persiapan sebelum dilakukan rapat pleno," kata Lukman. (Don).

JURU PARKIR DI TANGSEL AKAN BERSERAGAM DINAS

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pada Desember mendatang akan membagikan seragam dan kartu tanda juru parkir kepada sebanyak 51 juru parkir di seluruh wilayah titik parkir di Tangerang Selatan. Kepala Dishubkominfo Tangsel, Nurdin Marzuki, mengatakan sekarang pihaknya dalam tahap pembuatan kontrak. "Mereka akan dapat baju, ID card, dan senter," ujar Nurdin ditemui usai acara peringatan Sumpah Pemuda di kantor Pemkot Tangsel, Jumat (28/10). Pengadaan seragam dinas bagi juru parkir tersebut telah dialokasikan dalam APBD Perubahan tahun 2011. Saat ini, seluruh seragam dinas tersebut sedang dibuat dan disablon. Para juru parkir ini, lanjut Nurdin, nantinya menjadi dilegalkan. "Ke depan, polanya mungkin bisa ditarik semua yang ilegal, dan nanti para juru parkir digaji. Inikan bisa menekan kebocoran pendapatan daerah," ujarnya. (DON).

KCJ TERAPKAN CIRCLE LINE UNTUK TINGKATKAN DAYA ANGKUT

Dalam rangka meningkatkan kapasitas daya angkut penumpang, PT Kereta Api Commuter Jabodetabek (KCJ), berencana menerapkan sistem loop line atau circle line (jalur melingkar) pada pengoperasian kereta, dari Bogor menuju Jakarta. Perubahan rute ini menurut Sekretaris Perusahaan PT KCJ, Makmur Syaheran, akan mulai dilakukan bulan Desember mendatang. "November ini rencananya kita adakan uji coba dulu, sebanyak tiga kali. Desember baru benar-benar mulai pengoperasiannya," ujar Makmur, Jumat (28/10). Selain meningkatkan kapasitas daya angkut penumpang kereta, penerapan sistem jalur melingkar ini juga diharapkan akan mengurangi persilangan, seperti yang terjadi di Stasiun Manggarai. Dikatakan Makmur, dengan adanya sistem atau rute melingkar ini, frekuensi perjalanan kereta pun secara otomatis akan bertambah. Ia berpendapat, jika dulu jarak kedatangan antar kereta (headway) bisa mencapai 15 menit sekali, maka dengan adanya perubahan commuter line bisa menjadi 10 menit. "Sekarang jika sistem loop line diterapkan, headway pun bisa lebih efektif, karena dapat ditempuh dengan waktu 8 menit," ujar Makmur. Saat ini, dituturkannya, PT KJC sedang mengukur potensi peningkatan daya angkut, dengan adanya pertambahan frekuensi ini. Meski begitu, menurut Makmur, jalur melingkar ini belum bisa efektif, karena jalur rel ganda Cikarang-Manggarai belum selesai. "Saat ini pembangunannya masih terkendala beberapa masalah. Tapi jika sudah berlaku efektif, jalur Bekasi tidak akan terganggu perjalanan kereta ke luar kota," katanya. Ia berasumsi, jika jalur rel ganda sudah jadi, penumpang bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalur Bekasi-Kota yang jalan di tengah. "Nanti pindah keretanya dari Stasiun Manggarai," tambah Makmur. Setelah berlaku efektif, ia mengatakan, pengguna kereta harus berpindah kereta di stasiun-stasiun transfer. Makmur pun memastikan, jarak kedatangan antar kereta akan semakin cepat, untuk menghindari penumpukan penumpang di Stasiun transfer tersebut. "Kita juga sudah mengantisipasi hal ini dengan cara memperluas emplasemen Stasiun transfer, seperti yang ada di Stasiun Tanah Abang, Duri dan Manggarai untuk mencegah penumpukan penumpang." Saat ini, menurut Makmur, yang menjadi kendala utama untuk pelaksanaan jalur melingkar ini adalah perlintasan kereta. "Jika estimasi kereta datang di setiap stasiun sekitar 8 menit, maka kendaraan yang melewati perlintasan harus berhenti dulu selama 3-4 menit," katanya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang akan melintasi jalur kereta. "Untuk mengantisipasi ini, PT KJC sudah meminta bantuan untuk mengatasi 85 perlintasan kereta yang berada di Jabodetabek, dimana 24 diantaranya ada di Jakarta," tambah Makmur. Dengan pengoperasian jalur ini, dikatakan Makmur, perjalanan kereta yang semula ada 37 rute diubah menjadi enam rute. Karena 60 persen komuter (para penglaju) biasanya menggunakan rute Bogor-Kota, maka akan ada dua rute yang melayani mereka. Rute I, dijelaskan Makmur, akan melintasi Bogor-Manggarai-Tanah Abang-Duri-Jakarta Kota-Jatinegara, dan untuk rute II, melintasi Bogor- Manggarai - Jakarta Kota. Sementara empat rute lainnya, yaitu Rute III, melintasi ParungPanjang-Serpong-Tanah Abang, Rute IV melintasi Tangerang-Duri, Rute V melintasi Bekasi-Jatinegara-Manggarai-Jakarta Kota, dan terakhir, Rute VI, melintasi Tanjung Priok-Jakarta Kota. Makmur menambahkan, perubahan rute ini tentunya akan berpengaruh dengan jadwal yang sudah ada. (Don).

AIRIN TARGETKAN SEKOLAH DASAR MASUK PAGI SEMUA

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menargetkan tahun 2012 mendatang tidak ada lagi siswa Sekolah Dasar (SD) yang harus masuk siang karena terbatasnya ruang kelas. Walikota Tangsel, Airin Rachmy Diany, mengatakan saat ini masih banyak anak-anak SD yang masih masuk di siang hari karena sekolah-sekolah tersebut menggunakan sistem dua shift. "Target kami 2012 tak ada lagi anak SD masuk sekolah di siang hari karena kekurangan kelas," ujar Airin. Airin juga mengatakan, dalam APBD 2012 Tangsel akan fokus kepada perbaikan infrastruktur pendidikan, jalan dan kesehatan. "Akan ada rehab total 31 SD yang ada di Tangsel, 51 ruang kelas SMP dan 18 kelas penambahan SMK," ujarnya seusai menghadiri penghargaan kepada Paskibra Tangsel, Kamis (27/10). Ia berharap, agar sebelum dilakukan rehab total, Dinas terkait dapat memastikan aset kepemilikan dari lahan sekolah yang bersangkutan. Hal ini untuk menghindari terjadinya sengketa lahan sekolah seperti yang belum lama ini terjadi di SDN Ciledug Barat, Pamulang. Pemkot Tangsel tetap berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, sehingga diharapkan dapat meringankan anggaran yang akan digunakan. "Kami akan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, akan berat kalau ditanggung sendiri oleh Tangsel," ujar wanita berjilbab dan berkacamata ini. (Don).

WARGA TANGSEL DIMINTA BERSIHKAN LINGKUNGAN UNTUK ANTISIPASI WABAH PENYAKIT

Memasuki musim pancaroba, penyakit demam berdarah dengue (DBD) mulai mengancam sejumlah daerah. Serpong termasuk salah satu kawasan yang rawan terserang DBD. "Ada dua titik yang dikategorikan daerah merah karena rawan terhadap warga yang terjangkit penyakit demam berdarah dengue," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Dadang, Jumat (28/10/2011). Dalam mengantisipasi penyebaran penyakit tersebut, Dinkes Kota Tangsel akan melakukan penyemprotan di beberapa titik untuk menghambat tumbuhnya jentik nyamuk. Hal ini perlu dilakukan segera karena dalam beberapa hari terakhir telah terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi sehingga bisa membuat genangan air di beberapa tempat dan menjadi sarang nyamuk. "Biasanya, seminggu setelah hujan tersebut terjadi, maka penderita DBD akan meningkat karena nyamuk sangat cepat proses berkembang biaknya," ujar Dadang. Dinas juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan gerakan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sebagai upaya mengantisipasi berkembangnya jentik nyamuk. Berdasarkan data dari Dinkes Kota Tangsel, kasus DBD dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada 2009, tercatat ada 1.560 kasus demam berdarah dengan 15 orang meninggal. Tahun lalu sempat terjadi penurunan kasus demam berdarah, yakni 860 kasus dengan total 6 orang meninggal. "Meskipun kasus DBD setiap tahun mengalami penurunan, namun tetap harus diwaspadai dan diantisipasi dengan pola hidup yang sehat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan," kata Dadang. Selain itu mewaspadai penyebaran penyakit DBD, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai menjangkitnya penyakit lain, seperti diare dan tifus. Penyakit-penyakit ini kerap muncul di musim pancaroba. "Dinkes akan membantu dalam hal pemberantasan seperti fogging dan pemberian bubuk abate. Kemudian, masyarakat diminta membantu menjaga lingkungannya," katanya. (Don).

KOMISI B DPRD KABUPATEN BEKASI TEMUKAN PUPUK OPLOSAN

Sebuah perusahaan di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung diduga melakukan pengoplosan pupuk bersubsidi. Aksi tersebut terungkap dalam sidak yang dilakukan Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi ke perusahaan tersebut, Kamis (27/8). Dalam sidak tersebut, ditemukan sejumlah pupuk dalam karung berbeda, yakni karung pupuk bersubsidi dan pupuk dengan bungkus karung non subsidi. Selain itu juga ditemukan bahan baku seperti borak dan tepung kapur serta ribuan ton pupuk dan sejumlah karung pupuk bersubsidi yang sudah kosong. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bekasi Zainuddin mengatakan kuat dugaan telah terjadi pengoplosan pupuk bersubsidi menjadi nonsubsidi di tempat tersebut. "Seolah-olah ada pergantian karung disini. Awalnya yang dibeli adalah pupuk bersubsidi namun setelah keluar dari tempat ini ada yang berubah menjadi pupuk tidak bersubsidi. Ini yang hendak kami telusuri," katanya di lokasi di Desa Cibuntu Kec.Cibitung, jl.Inspeksi Kalimalang RT 11 RW 04, Kamis (27/10). Anggota Komisi B Romi Octaviansyah menambahkan bahkan dari pengakuan perusahaan dikatakan bahwa pupuk tersebut didapatkan dari PT Kujang dan PT Pertani. Pihak perusahaan mengaku merupakan rekanan dari kedua BUMN tersebut. "Oleh karena itu akan kita undang semua pihak yang disebutkan oleh perusahaan tersebut, termasuk PT Pertani, PT.Pupuk kujang, dinas LH, dan dinas pertanian," katanya. Sidak yang dilakukan para legislator ini berkaitan dengan maraknya keluhan dari para petani yang mengaku tidak pernah merasakan pupuk bersubsidi. (Don).

PENCEMARAN SUNGAI BUAT RUGI PETAMBAK

Pencemaran air sungai di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata bukan hanya dikeluhkan warga di bantaran kali. Namun, juga para nelayan dan petambak. Salah satunya, petambak udang di pesisir utara Bekasi mengatakan produksi udang merosot tajam. Hal ini akibat abrasi laut dan pencemaran dari sungai yang terpolusi limbah industri. Nelayan di Pantai Mekar, Muaragembong, misalnya, banyak yang beralih ke ikan bandeng. Atau bahkan menurut warga ada yang sengaja membiarkan tambaknya begitu saja karena tak mau rugi jika harus memelihara udang. Mereka juga mengaku bosan dengan janji bantuan dari pemda. “Abrasi menyebabkan keasinan tambak meningkat sehingga produksi udang merosot,” kaya Agus Trihono, Kepala Dinas Peternakan dan Kelautan Pemkab Bekasi. Air menjadi payau sehingga udang sulit hidup. Agus menyampaikan banyak petani mencoba beralih ke tambak bandeng yang dianggap lebih memiliki daya tahan lebih baik. “Udang ini kan sangat rentan, jadi para nelayan tidak berani berspekulasi, mereka beralih ke ikan bandeng,” katanya. Selain itu, pencemaran yang terjadi di Kali CBL dan Citarum juga membuat nelayan terpengaruh. Udang akan mati jika dua sungai itu tercemar. Untuk mengantisipasi abrasi, Pemkab berusaha terus melakukan penanaman mangrove. Sedang untuk pencemaran kali dilakukan koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) guna melakukan penurunan tingkat pencemaran sungai. (Don).

KUASA HUKUM M2 AJUKAN PENGEMBALIAN JABATAN

Kuasa hukum Wali Kota Bekasi non-aktif Mochtar Mohamad mengajukan permohonan pengembalian jabatan kliennya pasca vonis bebas murni dari majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. "Pengajuan tersebut kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi," kata Darius Dolok Saribu di Bekasi. Pengembalian jabatan itu perlu segera dilakukan. Bila dibiarkan berlarut, dikhawatirkan masa jabatan Mochtar akan segera habis. Program pembangunan yang sudah dirancang di awal masa kepemimpinannya pun sulit terealisasi. "Saat penonaktifan saja dilakukan segera begitu status klien kami dinaikkan dari tersangka menjadi terdakwa. Kenapa begitu bebas, jabatannya tidak langsung dikembalikan. Padahal, sudah lebih dari dua minggu dinyatakan bebas. Ini menunjukkan asas keadilan tidak dipenuhi," kata Darius. Darius meminta agar prosesnya bisa segera selesai sebelum masa jabatan kliennya habis pada Maret 2013. Tak perlu menunggu proses kasasi yang diajukan KPK rampung karena bisa memakan waktu lama. (Don).

PULUHAN GURU DAN TENAGA HONORER MENUNTUT BKD SANGGAH BKN

Puluhan guru dan tenaga tata usaha honorer yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KGB), Jumat (28/10) pagi, kembali mendatangi kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Kali ini mereka menuntut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi menerbitkan surat sanggahan atas pernyataan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) seperti yang tercantum dalam surat bernomor F.26-30/V.276-2832/48 tentang daftar usulan tambahan kategori I guru, tata usaha, dan penjaga honorer Kota Bekasi. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dari 2.166 pegawai yang diusulkan pengangkatannya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hanya 192 orang yang dinyatakan memenuhi kriteria. Sementara 1.974 lainnya dinyatakan tidak memenuhi kriteria. “Kami minta BKD menyusun surat sanggahan karena saat diusulkan ke BKN, hanya 132 pegawai yang dinyatakan memenuhi kriteria. Kenapa BKN menyatakan jumlahnya sebanyak 192 orang? Dari mana penambahannya?” ucap salah satu pengurus KGB, Rahayu Setianingsih. KGB menuntut sanggahan dari BKD harus segera dilayangkan kepada BKN karena penambahan jumlah pegawai yang dikategorikan memenuhi kriteria tersebut mengisyaratkan terjadinya manipulasi data. Manipulasi yang dilakukan pun bisa berupa pembuatan Surat Keputusan ‘mundur’. Rahayu mengatakan, KGB sudah mengetahui salah seorang pegawai yang dintungkan dengan penerbitan SK ‘mundur’ tersebut. Pegawai yang masih dirahasiakan nama dan instansi tugasnya tersebut masuk dalam daftar tenaga kerja kontrak yang memenuhi kriteria diangkat menjadi CPNS. Padahal yang bersangkutan bertugas sejak tahun 2008, sedangkan perundangan mensyaratkan tenaga honorer yang berhak diangkat minimal sudah bekerja setahun pada 31 Desember 2008. “Identitasnya masih kami rahasiakan sambil mengumpulkan bukti tambahan dan juga pegawai lain yang kemungkinan melakukan kecurangan sama,” ucapnya. Lebih lanjut dikatakan Rahayu, akan lebih bijak jika BKN tidak lagi memberlakukan pembedaan dengan mengategorikan tenaga honorer. Cukup berpegangan pada data pegawai yang sudah bekerja pada tahun 2005. “Yang terdata itu saja yang diangkat, sehingga tidak perlu lagi ada kecemburuan di antara tenaga honorer,” katanya. Setelah menggelar orasi selama sekian menit, perwakilan KGB dipertemukan dengan BKD yang menyanggupi pembuatan surat sanggahan. Bahkan BKD mempersilakan KGB untuk mendampingi penyerahan suratnya ke BKN. (Don).

DUA SAKSI PASANGAN WH-IRNA DAN JAJULI-MAKMUN TOLAK TANDATANGANI HASIL PILGUB DI TANGSEL

Dua saksi dari pasangan calon kepala daerah Provinsi Banten, Wahidin Halim-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki, menolak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di Kota Tangerang Selatan. Mereka menuding ada kecurangan yang memenangkan pasangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno. "Kami menemukan banyak suara ilegal yang diperuntukkan bagi pasangan Atut-Rano. Jelas ini kecurangan dan kami menolak untuk menandatangani berkas tersebut," kata Ogus Darmawan, saksi dari pasangan Jazuli-Makmun, di Tangerang Selatan. Pernyataan Ogus itu terkait dengan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tangsel. Hasil itu menetapkan pasangan nomor urut satu, Atut dan Rano, sebagai pemenang dalam perolehan suara di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil rapat pleno itu, Atut-Rano memperoleh 248.618 suara. Adapun duet Wahidin-Irna mendapatkan 118.375 suara, sedangkan pasangan nomor urut tiga, Jazuli-Makmun, meraih 39.980 suara. Tak hanya itu, Ogus juga menuturkan bahwa pihaknya menemukan adanya penggelembungan suara untuk pasangan Atut-Rano serta pengurangan suara untuk pasangan lainnya. "Kami menemukan ada dua DPT (daftar pemilih tetap) yang mencoblos di dua TPS, yakni di TPS 24 dan 17. Saat ini kami sedang mengumpulkan saksi dan bukti," katanya. Hal senada disampaikan saksi dari Wahidin-Irna, Imron Hamami. Imron menemukan adanya kecurangan yang bertentangan dengan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia. "Kami akan sampaikan semua kecurangan ini dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi karena kecurangannya sudah terbukti," katanya. Ketua KPU Kota Tangsel Iman Perwira Bachsan tidak mempermasalahkan penolakan tersebut karena hal itu merupakan hak demokrasi dari kedua pasangan calon. Ia menegaskan, pada saat rapat pleno, KPU telah menanyakan hasil penghitungan suara kepada para saksi dan tidak ada keberatan. "Namun, saat sudah diketuk palu, keduanya menolak menandatangani," katanya. KPU Provinsi Banten menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada Banten sebanyak 7.118.587 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Serang terdiri dari 1.022.112 jiwa, Kota Serang 399.303 jiwa, dan Kota Cilegon 265.352 jiwa. Adapun Kabupaten Tangerang 1.877.027 jiwa, Kota Tangerang sebanyak 1.117.966 jiwa, Kabupaten Lebak 869.616 jiwa, Kabupaten Pandeglang 819.349 jiwa, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 747.832 jiwa. Sementara untuk tempat pemilihan suara (TPS) yang disiapkan sebanyak 16.805 TPS, yaitu Kabupaten Serang sebanyak 2.308 TPS, Kota Serang 945 TPS, dan Kota Cilegon 623 TPS. Di Kabupaten Tangerang terdapat 4.046 TPS, Kota Tangerang 2.799 TPS, Kabupaten Lebak 1.979 TPS, Kabupaten Pandeglang 2.155 TPS, dan Kota Tangerang Selatan 1.950 TPS. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang dipilih pada Sabtu (22/10/2011) yakni pasangan nomor urut satu Atut-Rano yang diusung Golkar, PDI-P, Hanura, Gerindra, PBB, PKB, PAN, PPNUI, PKPB, PPD, dan PDS. Pasangan nomor urut dua adalah Wahidin-Irna dari Partai Demokrat dan pasangan nomor urut tiga yaitu Jazuli-Makmun yang didukung oleh PKS, PPP, PKNU, dan PBR. (Don).

PERSYARATAN PERCARI KERJA DI KOTA BEKASI TAMBAH

Mayoritas lowongan di bursa kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi di Bekasi Square, 25-27 Oktober, mensyaratkan pendidikan pelamar minimal diploma. Jika pun ada lowongan yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA, lulusan SMK yang lebih banyak dicari. Kepala Bidang Penempatan Disnaker Kota Bekasi Abi Hurairah mengatakan, persyaratan pendidikan minimal calon tenaga kerja mengalami pergeseran dari penyelenggaraan sebelumnya. Pergeseran tersebut menunjukkan perusahaan-perusahaan berdomisili di Kota Bekasi yang berpartisipasi di Bursa ini meningkatkan standar tenaga kerja yang diincarnya. "Perusahaan-perusahaan sekarang lebih suka merekrut tenaga yang siap dipekerjakan tanpa perlu dilatih dulu. Makanya yang lulusan diploma atau SMK lebih diminati," kata Abi di sela penyelenggaraan, Rabu (26/10). Posisi-posisi yang membutuhkan tenaga kerja berkemampuan spesifik itu antara lain teknisi mesin pabrik. Sebab pergeseran teknologi di pabrik mensyaratkan tenaga spesifik. Abi berharap, pergeseran ini ditindaklanjuti Dinas Pendidikan setempat dengan memberikan perhatian lebih bagi pengembangan program-program di SMK. Dengan demikian semakin banyak lagi tenaga spesifik yang dihasilkan SMK. Meskipun pada akhirnya tenaga spesifik tersebut tak terserap perusahaan, tapi kemampuan yang mereka miliki dapat menjadi modal awal berwirausaha. "Itu yang sedang kami dorong juga, mengubah orientasi bekerja menjadi menciptakan pekerjaan," kata Abi. (Don).

STAF AHLI WALIKOTA DEPOK JADI TERSANGKA KORUPSI

Hari ini, Kamis (27/10/2011), Kejaksaan Negeri Depok memanggil Staf Ahli Ekonomi Wali Kota Depok Rendra Fristoto sebagai tersangka. Pemanggilan terkait dugaan keterlibatan Rendra dalam kasus korupsi pengadaan lahan untuk tiga kantor kecamatan. Penyidik kejaksaan meminta Rendra datang menghadap penyidik pukul 09.00. "Memang benar, kami memulai penyidikan atas nama Rendra Fristoto dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dia diduga turut berperan terjadinya korupsi pengadaan lahan untuk tiga kantor kecamatan di Depok," kata Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Depok Arif Raharjo. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Depok telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini. Penetapan tersangka ini berdasarkan pengumpulan data dan keterangan saksi, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Kasus ini mencuat ketika kejaksaan menerima laporan adanya dugaan korupsi pengadaan tanah untuk tiga kantor kecamatan, yakni Tapos, Cilodong, dan Cipayung senilai Rp. 6,7 miliar. Pengadaan kantor tersebut dilakukan dalam rangka pemekaran wilayah di Depok yang semula enam kecamatan menjadi 11 kecamatan. Pada saat pengadaan kantor kecamatan itu, kapasitas tersangka sebagai Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Depok. (Don).

ANTISIPASI ANTRAK, HEWAN KURBAN DI TANGSEL GUNAKAN SKKH

Menghindari penyebaran penyakit antrak terhadap hewan kurban yang ada di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah membentuk tim pemeriksaan kesehatan menggunakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). “Tanpa melalui adanya pengecekan melalui petugas atau tim yang sudah mendapatkan SKKH hewan kurban tak akan bisa masuk ke kawasan ini,” kata Jajang D, petugas pengecekan hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten didampingi Kadis Pertanian dan Peternakan Kota Tangsel, Nugraheni, Rabu (26/10). Hingga pekan ke tiga di wilayah Serpong telah masuk hewan kambing mencapai 20 ekor, sapi 33 ekor, dan ayam 28 ribu ekor. Pihaknya akan selalu mengecek kesehatan hewan tersebut. “Dalam sehari 14 truk yang kami periksa. Sepekan sebelum Idul Adha, biasanya pengiriman meningkat dua kali lipat,” ungkapnya yang mengaku kebanyakan hewan tersebut berasal dari wilayah Bogor sehingga perlu dicek kesehatannya. Hing­ga saat ini kami belum menemukan ada­nya pen­yakit anthrax di hewan kurban yang di­ki­rim. Untuk penindakan, tahun ini sedang di­godok raperda lalu lintas hewan yang salah satu­nya mengatur sanksi peternakan yang me­­langgar, katanya. Sementara itu, Nugraheni, menuturkan pihaknya telah membentuk tim pemantau bagi hewan kurban yang beredar untuk mengawasi peredaran hewan di pasaran tersebut. Selain itu, tempat penjualan harus memenuhi ke­sehatan. Ia mencontohkan tempat yang ter­­lalu lembab dianggap tidak baik. “Area tempat berjualan juga harus diperhatikan, sehingga tidak mudah penyakit masuk. Untuk ke­ter­se­diaan daging kurban di Tangsel, hingga kini masih aman dan distribusinya masih lancar,” ucapnya. (Don).

WAKIL WALIKOTA DEPOK BERHARAP HIPMI KEMBANGKAN KERJASAMA DAN PEDULI LINGKUNGAN

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat H. Dede Sumitro melantik pengurus Hipmi Cabang Kota Depok periode 2011-2014 di Kebon Setu Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Depok, Rabu ( 26/10 ). Hadir dalam acara ini Wakil Walikota Depok H. Idris Abdul Somad, Camat Sawangan H. Usman Haliana, Danramil 05 Sawangan Kapten Sairi, dan Kapolsek Sawangan AKP Suratno. Ketua Hipmi Jawa Barat H. Dede Sumitro mengatakan pengukuhan pengurus Hipmi Cabang Kota Depok ini sehubungan masa jabatan pengurus lama telah habis. Masa jabatan pengurus Hipmi untuk satu periode hanya 3 tahun. Hipmi Kota Depok di bawah ketua Mustofa Budi Cahyo diharapkan dapat mengembangkan usaha di bidang niaga, selain itu juga peduli terhadap lingkungan. Wakil Walikota Depok H. Idris Abdul Somad berharap Hipmi Kota Depok dapat mengembangkan kewirausahaan dengan mengajak kerjasama warga dalam mengembangkan usaha. Selain itu, bersama warga menjaga kebersihan karena Depok sedang berusaha menjadi kota terbersih. Dalam kegiatan itu Hipmi Jawa Barat melepaskan 6.000 bibit ikan lele dan pantin di Setu Pengasinan, serta puluhan burung cucakrowo sebagai tanda kepedulian Hipmi kepada warga Kota Depok. (Don).

Rp. 1,6 TRILYUN UNTUK PUSKESMAS GRATIS

Kabar gembira datang bagi 1,5 juta warga Kota Tangerang, Banten. Tahun 2012, pelayanan kesehatan warga di semua puskesmas di kota ini, gratis. Kepastian pelayanan kesehatan gratis ini didapat setelah Raperda Retribusi Jasa Umum yang salah-satunya memuat pasal pelayanan kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas disahkan DPRD Kota Tangerang dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang di gedung DPRD. Pengesahan perda ini disambut gemuruh hadirin, terutama tokoh warga yang hadir dalam acara itu. “Ini perda yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tutur Iwan, satu tokoh pemuda. Dia berharap r perda ini benar-benar diberlakukan efektif awal tahun 2012. Pada rapat yang sama, Wakil Walikota Tangerang H. Arief RW menyampaikan Rancangan APBD Kota Tangerang tahun 2012 sebesar Rp. 1,67 triliun atau naik sebesar Rp. 238 miliar dibandingkan APBD tahun 2011 sebesar Rp. 1,43 triliun. Dipaparkan Arief APBD Kota Tangerang 2012 dibagi dalam dua mata belanja, yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 876,02 miliar dan belanja langsung sebesar Rp. 1,04 triliun. Belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk belanja pegawai/personalia, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. “Sementara belanja langsung diperuntukan bagi non urusan,” katanya. (Don).

KY TERIMA BERKAS PUTUSAN BEBAS MOCHTAR MOHAMAD

Komisi Yudisial telah menerima salinan putusan vonis bebas Walikota Bekasi Mochtar Mohammad pada Rabu (16/12). Dengan salinan putusan itu, KY pun semakin intensif untuk menelaah dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung. "Iya salinan putusan sudah di KY mulai hari ini. Kita langsung pelajari salinan tersebut," tutur jubir KY Asep Rahmat Fajar kepada detikcom, Rabu (26/10/2011) malam. Meski begitu, lanjut Asep, pihak KY telah mengumpulkan informasi sebelum salinan putusan itu diperoleh. Dengan adanya salinan putusan ini, KY akan dapat lebih detail dalam menelaah dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dibuat majelis hakim. "Oh tentu, dengan salinan putusan ini, menjadi dasar kami dalam menelaah," paparnya. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Tipikor Bandung, memvonis bebas Wali Kota Bekasi, Mochtar Muhammad. Padahal JPU menuntut Mochtar 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan. Putusan itu begitu disorot. Selain vonis 'pemecah telur' rekor bersih KPK, Ramlan Comel, salah satu hakim ad hoc pembebas Mochtar tersebut, pernah menjadi terdakwa kasus korupsi. (Don).

JPU KPK SIDANG MOCHTAR MOHAMAD AJUKAN KASASI KE MA

Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang membebaskan terdakwa korupsi, Walikota Bekasi non-aktif, Mochtar Mohamad. Pengajuan dilakukan dengan membuat akta pernyataan dan permohonan kasasi melalui panitera Pengadilan Tipikor Bandung. "Selain menyatakan kasasi, kami juga menerima salinan berkas putusan majelis hakim (atas Mochtar Mohamad) untuk kami pelajari dan sebagai bahan menyusun memori kasasi," ujar jaksa penuntut KPK, Hadiyanto, usai mengajukan permohonan kasasi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jumat, 21 Oktober 2011. Ia menambahkan, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pihaknya diberi waktu 14 hari untuk menyusun dan menyerahkan memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri Tipikor Bandung. "Memori kasasi kami tentunya nanti hanya boleh berdasarkan fakta persidangan dan berkas putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, tak bisa keluar dari itu," kata Hadiyanto. "Lewat kasasi, kami memohon pendapat dan putusan Mahkamah Agung apakah, misalnya, putusan majelis hakim PN Tipikor bebas murni atau tidak." Hadiyanto mengakui proses kasasi atas putusan bebas di Mahkamah Agung acap memakan waktu berlarut-larut. "Karena itu, kami berharap mudah-mudahan Mahkamah Agung dan pihak terkait (termasuk penasihat hukum Mochtar Mohamad) menganggap penting perkara ini sehingga prosesnya nanti tidak berlarut-larut," imbuhnya. Soal mengapa pihaknya baru mengajukan kasasi hari ini, menurut dia, merupakan strategi KPK agar efektif memanfaatkan waktu penyusunan memori kasasi dalam tempo 14 hari setelah pernyataan kasasi. Jaksa komisi antikorupsi, kata dia, sengaja menunggu dulu selesainya penyusunan salinan berkas putusan oleh pihak Pengadilan Tipikor. "Kalau kami terburu-buru menyatakan kasasi sebelum penyusunan salinan berkas putusan selesai, nanti malah tidak efektif. Selain harus bolak-balik Jakarta-Bandung, nanti waktu kami yang 140 hari bisa terbuang percuma karena menunggu berkas putusan selesai," katanya. Staf panitera Pengadilan Tipikor Bandung, M. Ali, membenarkan telah menerima pernyataan permohonan kasasi dari Hadiyanto. Pernyataan itu dituangkan dalam akta permohonan kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2011/PN. Bdg yang diteken Hadiyanto atas nama jaksa penuntut umum dan Enok Ayu Maemunah atas nama panitera Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam akta tertulis, di hadapan Enok, jaksa penuntut mengajukan permohonan kasasi pada 21 Oktober 2011 terhadap putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN. Bdg atas nama terdakwa Mochtar Mohamad, dengan mengemukakan keberatan-keberatan kasasi yang akan diajukan dalam memori kasasinya. Selanjutnya, kata Ali, setelah jaksa penuntut nanti menyerahkan memori kasasi dalam waktu 14 hari, Pengadilan Tipikor Bandung akan memeriksa kelengkapan berkas memori tersebut. "Jika berkasnya sudah lengkap, kami harus segera menyerahkan memori kasasi itu ke Mahkamah Agung. Setelah itu, kami juga harus menunggu kontra memori kasasi dari pihak penasihat hukum terdakwa (Mochtar) yang batas waktu penyerahannya ke kami tak diatur dalam KUHAP," kata Ali. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas murni atas terdakwa kasus korupsi Wali Kota Bekasi non-aktif, Mochtar Mohamad, Selasa, 11 Oktober lalu. Majelis hakim yang terdiri dari Azharyadi, Eka Saharta, dan Ramlan Comel, itu menyatakan, Mochtar tak terbukti bersalah terlibat dalam empat kasus korupsi yang didakwakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Keempat kasus korupsi itu antara lain kasus dana audiensi dan dialog Wali Kota dengan Masyarakat APBD 2009, suap terhadap anggota DPRD dan terhadap auditor BPK Jawa Barat, serta kasus permufakatan jahat menyuap tim penilai Adipura. (Don).

KPU TETAPKAN TANGGAL 30 OKTOBER 2011 UNTUK UMUMKAN HASIL

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten akan mengumumkan hasil perolehan suara atau pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilkada Banten pada 30 Oktober 2011. "Hasil pemungutan suara pemilihan gubernur (Pilgub) akan diplenokan KPU pada 30 Oktober 2011. Sampai saat ini kami belum melakukan rekapitulasi karena masih berada di PPK," kata anggota KPU Banten Didi M Sudih di Serang. Menurutnya, KPU Banten tidak mengadakan penghitungan cepat hasil pemungutan Pilgub Banten maupun melalui pesan singkat (SMS). Oleh karena itu, masyarakat jangan terlalu terpengaruh dengan hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan sejumlah lembaga survei atau data-data lainnya. http://besteasyseo.blogspot.com/ "Data-data tidak resmi memang ada, tetapi itu kan data tidak resmi. Untuk lebih jelas dan resmi akan disampaikan 30 Oktober 2011," kata Didi. Ia mengatakan, rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilgub Banten di KPU kabupaten/kota akan dilaksanakan pada 26 dan 27 Oktober 2011. Namun demikian, berdasarkan hasil rekapitulasi sementara di sejumlah KPU kabupaten/kota, pasangan calon gubernur/wakil Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, untuk sementara meraih suara terbanyak. Seperti di Kota Cilegon, pasangan nomor urut satu tersebut memperoleh 62 persen atau 102.807 suara, jauh meninggalkan dua pesaingnya. Ketua KPU Kota Cilegon Syaeful Bachry mengatakan, untuk sementara pasangan nomor urut satu Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno memperoleh suara sebanyak 102.807, sedangkan Wahidin Halim-Irna Narulita mendapatkan 34.330 suara dan pasangan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki meraih 29.247 suara. Begitu juga hasil rekapitulasi sementara dari KPU Kabupaten Lebak, Senin hingga pukul 17.00 WIB, tercatat sudah 578.403 suara yang masuk. Dari jumlah 578.403 suara yang masuk itu, pasangan Atut-Rano unggul dengan memperoleh 333.007 suara, diikuti pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita yang mendapat 176.925 suara, sedangkan pasangan Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki menempati urutan ketiga dengan meraih 68.471 suara. Demikian juga data yang diperoleh dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Karangtanjung dan Cadasari Kabupaten Pandeglang, pasangan Atut-Rano memperoleh 13.523 suara, diikuti pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita yang mendapat 11.281 suara, kemudian pasangan Jazuli Juwaeni-Makmun Muzakki menempati urutan terakhir dengan perolehan suara 4.148 suara. (Don).

DEPOK AKAN ADAKAN PERPUSTAKAAN ONLINE

Online Public Access Catalogue (OPAC) yang sebentar lagi diterapkan oleh perpustakaan Kota Depok akan semakin mendukung 'Kota Belimbing' mewujudkan konsep Depok Cyber City. Pada 2012 mendatang, perpustakaan Kota Depok yang terletak di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok di Jalan Margonda Raya No.54 akan menerapkan sistem OPAC. Sistem ini merupakan sistem layanan perpustakaan Kota Depok yang aksesnya dapat dilakukan se-Jawa Barat. Dalam menerapkan sistem OPAC di perpustakaan Kota Depok, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok melakukan kerjasama dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Pemerintah Provinsi (Bapusipda Pemprov) Jawa Barat. "Intinya sistem OPAC merupakan katalog online yang dapat diakses se-wilayah Jawa Barat," ujar Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Depok, Dwi Rachma. Dengan sistem OPAC, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Depok dapat memberi kemudahan untuk semua orang yang memerlukan referensi buku atau bacaan. Pembaca terlebih dahulu memeriksa ketersediaan buku yang dimaksud di Perpustakaan Depok secara online. Sayangnya, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Depok hingga kini belum memiliki website. ''Pembuatan website suatu kantor atau dinas merupakan wewenang Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok. Diskominfo menjadwalkan pembuatan website Kantor Perpustakaan dan Arsip dilaksanakan pada 2011,'' ujar Dwi. Hingga akhir Oktober, menurut Dwi Rachma, website Kantor Perpustakaan dan Arsip sedang dalam tahap pengerjaan. Namun, pihaknya belum menyerahkan data-data yang diperlukan karena masih melakukan back-up terhadap data-data lama. (Don).

WH-IRNA SIAPKAN 20 PENGACARA GUGAT PILGUB BANTEN

Pasangan Wahidin Halim-Irna Narulita mempersiapkan 20 orang pengacara untuk menggugat kecurangan Pemilukada Banten ke Mahkamah Konstitusi. Menang atau kalah, pasangan ini akan tetap melaporkan kecurangan Pemilukada Banten ke MK. "Kita sangat optimis menang. Meski begitu kita akan tetap ke MK walaupun menang, karena banyak kecurangan yang dipergunakan. Kami ingin kemenangan di sini lebih fair. Kami akan siapkan 20 pengacara untuk menggugat Pemilukada Banten ke MK," tutur Ketua Pemenangan Harian pasangan WH-Irna, Ahmad Subadri, kepada detikcom, Sabtu (22/10/2011). Selain melaporkan kecurangan Pemilukada Bantem ke MK, Ahmad juga akan melaporkan Ketua KPUD Banten ke Bawaslu. Ketua KPUD Banten dinilai terlalu lama mengeluarkan edaran surat izin agar karyawan dapat mencoblos dalam Pemilukada Banten. "Kita lebih dulu dari KPU maka hati-hati KPU untuk menentukannya. Kita juga akan menggugat KPU karena KPU telat memberi surat libur bagi karyawan untuk mencoblos hari ini," ancamnya. Sebelumnya diberitakan menurut survey tang dirilis Akurasi Survei Indonesia (ASI), Sabtu (22/10) yang bekerjasama dengan tim WH Center mencatat kemenangan pada quick count pasangan nomor urut 2 ini. Pasangan nomor urut 2 WH-Irna memperoleh 246.867 suara atau sekitar 51,20 persen. Namun sebelumnya berdasarkan survey yang dirilis Jaringan Suara Indonesia (JSI), justru pasangan Atut-Rano Karno yang menang. Pasangan nomor urut 1 ini mendapat suara sebanyak 49,78 persen. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Wahidin Halim-Irna Narulita mendapat 38,17 persen. Pasangan terakhir, Jazuli Juwaeni-Makmun Muzzaki cuma mendapat 12,05 persen. (Don).

ANGGARAN BESAR, WALIKOTA CILEGON BERHARAP PILGUB BANTEN HANYA SATU PUTARAN

Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten yang sedang berlangsung, dilaksanakan satu kali putaran saja. Dengan demikian, pilkada tidak menghabiskan anggaran dan biaya yang lebih banyak. "Saya berkeinginan Pilkada Banten ini hanya satu putaran saja, karena kalau sampai pada dua putaran tentunya akan menghabiskan anggaran lebih banyak lagi," kata Iman seusai memberikan hak suaranya di TPS 28 Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Tak hanya itu, Iman mengingatkan, pilkada dua kali putaran akan menghabiskan waktu dan tenaga terbuang sia-sia. Hal senada diungkapkan warga Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Mursid. Menurut dia, Pilkada Banten dua putaran membuat dirinya repot karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak lagi. "Bagi kami rakyat kecil, kalau ada kegiatan seperti ini mau tidak mau, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, karena suasananya sepi. Terlebih, bagi saya yang hanya berjualan bakso di pinggir jalan." Informasi yang dihimpun, Pilkada Banten 2011 menghabiskan anggaran sedikitnya Rp. 175,2 miliar yang dibagi ke sejumlah kabupaten ataupun kota. Dana tersebut tentunya membengkak dua kali lipat jika pilkada digelar dua putaran.(Don).

PILGUB BANTEN DIAWASI BAWASLU PUSAT

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Eka Cahya Widodo, melakukan pemantauan pelaksanaan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten di Kota Cilegon. "Ketua Bawaslu saat ini tengah melakukan pemantauan penghitungan suara Pilkada Banten disejumlah TPS yang ada di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Cilegon, Syamsul Rizal. Syamsul menjelaskan, setelah melakukan pemantauan pencoblosan di TPS 1 Ramanuju, Kecamatan Citangkil, melanjutkan ke sejumlah TPS lainnya, dan menyaksikan proses penghitungan suara. Hingga saat ini, 632 TPS yang ada di delapan kecamatan Kota Cilegon masih dalam proses penghitungan suara, yang disaksikan oleh sejumlah pasangan Cagub dan Cawagub Banten yang bersaing dalam Pilkada Banten 2011. Ketiga pasangan kandidat Cagub dan Cawagub Banten yang bersaing tersebut diantaranya, dengan nomor urut satu Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, nomor urut dua Wahidin Halim-Irna Narulita, dan nomor urut tiga Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki (Don).

PILGUB BANTEN BERJALAN DENGAN DAMAI

Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten di Kota Cilegon berjalan kondusif, tidak ada keributan atau protes dari kubu salah satu calon kandidat gubernur dan wakilnya dan tim sukses. "Alhamdulillah, situasi aman dan terkendali, saat proses pelaksanaan pencoblosan diwilayah hukum Polres Cilegon," kata Kapolres Cilegon AKBP Umar Surya Fana usai melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencoblosan di Kota Cilegon, Sabtu. Dia menjelaskan, lancarnya proses pelaksanaan hari pencoblosan dikarenakan seluruh masyarakat sudah paham dan sadar hukum. "Masyarakat juga tenang dalam melaksanakan hak pilihnya," katanya menambahkan. Sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Cilegon, Syamsul Rijal mengatakan, sampai dengan proses pelaksanaan pencoblosan pasangan Cagub dan Cawagub Banten, belum ada laporan secara resmi kepada pihak Gakumudu, maupun Panwas. "Belum ada yang melapor ke kami, atas adanya kecurangan Pemilukada Banten, seperti adanya bagi-bagi sembako atau uang," katanya. Namun diakui oleh Syamsul, pihaknya dan sejumlah anggota Panwas Kota Cilegon sempat menerima laporan adanya kecurangan melalui pesan singkat telpon genggam. Namun setelah dilakukan pengecekan dilapangan tidak ada. "Laporan yang masuk lewat SMS kemarin malam banyak, tetapi setelah kami lakukan cek, tapi ternyata tidak ada. Kami tidak bisa melakukan proses tindakan pelanggaran kalau tidak ada yang melapor dan barang bukti," katanya. Diketahui, dalam proses Pemilukada Banten yang digelar pagi tadi diikuti oleh tiga pasangan Cagub dan Cawagub, diantaranya, nomor ururt satu, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, nomor urut dua, Wahidin Halim-Irna Narulita, dan nomor urut tiga, Jazuli Juwaini-Makmum Muzakki. (Don).

DI TANGSEL ATUT+KARNO UNGGUL

Pasangan Ratu Atut Chosiyah - Rano Karno unggul sementara dalam penghitungan suara real count yang dilakukan desk politik Bagian Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. "Hingga pukul 5 sore, pasangan Atut-Rano unggul sementara di tujuh kecamatan," kata Malfi Sepdania, Kabag Pemerintahan Pemkot Tangsel di Tangerang, Sabtu. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan, di Kecamatan Setu pasangan nomor urut 1 memperoleh 14.335 suara. Kemudian, nomor urut 2 dengan 6.514 suara dan pasangan nomor urut 3 dengan 3.138 dari total 40.071 pemilih yang terdaftar dalam DPT tingkat kecamatan. Kecamatan Ciputat, pasangan nomor urut 1 unggul dengan 41.823 suara, pasangan nomor urut 2 dengan 17.276 suara dan nomor 3 dengan 6.596 suara dari 11.3074 pemilih yang terdaftar dalam DPT tingkat kecamatan. Di Kecamatan Pamulang, pasangan nomor urut 1 memperoleh 56.451 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 20.770 suara dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 11.554 suara dari jumlah pemlih yang terdaftar dalam DPT kecamatan sebanyak 168.551. Di Kecamatan Serpong, pasangan nomor urut 1 unggul dengan 26.476 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 14.388 suara dan pasangan nomor 3 memperoleh 3.241 dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT kecamatan sebanyak 78.494 pemilih. Kecamatan Ciputat Timur pasangan nomor urut 1 memperoleh 34.685 suara, nomor urut 2 memperoleh 11.728 suara dan nomor urut 3 memperoleh 5.006 suara. Selanjutnya di kecamatan Serpong Utara pasangan nomor urut 1 memperoleh 23.553 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 17.178 dan nomor urut 3 memperoleh 1903 suara. Kecamatan Pondok Aren pasangan nomor urut 1 memperoleh 52.387 suara, nomor urut 2 memperoleh 30.813 dan nomor urut 3 memperoleh 8.430 suara dari total pemilih yang terdaftar dalam DPT tingkat kecamatan sebanyak 170.767. "Penghitungan real count ini dimulai dari pukul 13.00. Dilakukan mengingat pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab mensukseskan pemilihan umum," katanya. Hingga pukul 5 sore, dari total DPT 747.832 pemilih di Tangsel, data yang sudah masuk dari kecamatan Pamulang berjumlah 88.775 pemilih yang sudah memberikan hak pilih. Dengen rincian, kecamatan Serpong 44.105 pemilih, kecamatan Serpong Utara 42.634 pemilih, kecamatan Pondok Aren 91.630 pemilih, kecamatan Ciputat Timur 51.719 pemilih, kecamatan Ciputat 65.695 pemilih dan kecamatan Setu 23.987 pemilih. "Data ini kami dapatkan dari SMS petugas dilapangan," katanya. KPU Provinsi Banten, sebelumnya telah menetapkan jumlah Daftar Pemilihan Tetap (DPT) untuk Pilkada Banten sebanyak 7.118.587 jiwa. Dari jumlah tersebut, untuk Kabupaten Serang sebanyak 1.022.112 jiwa, Kota Serang 399.303 jiwa, Kota Cilegon 265.352 jiwa, Kabupaten Tangerang 1.877.027 jiwa. Kemudian Kota Tangerang sebanyak 1.117.966 jiwa, Kabupaten Lebak 869.616 jiwa, Kabupaten Pandeglang 819.349 jiwa, Kota Tangerang Selatan (Tansel) 747.832 jiwa. Sementara untuk TPS yang disiapkan sebanyak 16.805 TPS, yaitu Kabupaten Serang sebanyak 2.308 TPS, Kota Serang 945 TPS, Kota Cilegon 623 TPS, Kabupaten Tangerang 4.046 TPS, Kota Tangerang 2.799 TPS, Kabupaten Lebak 1.979 TPS, Kabupaten Pandeglang 2.155 TPS, dan Kota Tangerang Selatan 1.950 TPS. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang akan dipilih pada Sabtu (22/10) yakni pasangan nomor urut satu Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PBB, PKB, PAN, PPNUI, PKPB, PPD, PDS), pasangan nomor urut dua Wahidin Halim-Irna Narulita (Demokrat) dan pasangan nomor urut tiga Jazuli Juwaini-makmun Muzakki (PKS, PPP, PKNU dan PBR). (Don).

JAJU KALAH DI TPS LINGKUNGAN RUMAH

Calon gubernur Banten Jazuli Juwaini mengalami kekalahan dalam perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dekat kediamannya di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan pemantauan hasil penghitungan suara di TPS 24, RT 4/RW 4, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pasangan Ratu Atut-Rano Karno meraih 81 suara, Wahidin Halim-Irna Narulita meraih 16 suara, sementara Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki mendapat 78 suara. "TPS 24 tempat Jazuli mencoblos, yang menang adalah pasangan Ratu Atut-Rano Karno," kata anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Agus Sugiyanto di lokasi pemungutan suara. Dikatakannya, untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 24, terdapat sebanyak 266 suara. Surat suara yang diterima KPPS dari PPK sebanyak 273 suara termasuk suara cadangan. Sementara, surat suara yang terpakai sebanyak 184 suara dengan rincian suara 175 suara dan sembilan suara tidak sah. Adapun rincian selisih suara antara pasangan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki dan Ratu Atut-Rano Karno, yakni sebanyak tiga suara. "Selisih suara antara Jazuli dan Atut hanya tiga suara. Sedangkan Wahidin Halim, perolehan suaranya berbeda jauh," katanya menjelaskan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebelumnya telah menetapkan jumlah DPT untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Banten sebanyak 7.118.587 jiwa. Dari jumlah tersebut, untuk Kabupaten Serang sebanyak 1.022.112 jiwa, Kota Serang 399.303 jiwa, Kota Cilegon 265.352 jiwa, Kabupaten Tangerang 1.877.027 jiwa. Kemudian Kota Tangerang sebanyak 1.117.966 jiwa, Kabupaten Lebak 869.616 jiwa, Kabupaten Pandeglang 819.349 jiwa, Kota Tangerang Selatan (Tansel) 747.832 jiwa. Sementara untuk TPS yang disiapkan sebanyak 16.805 TPS, yaitu Kabupaten Serang sebanyak 2.308 TPS, Kota Serang 945 TPS, Kota Cilegon 623 TPS, Kabupaten Tangerang 4.046 TPS, Kota Tangerang 2.799 TPS, Kabupaten Lebak 1.979 TPS, Kabupaten Pandeglang 2.155 TPS, dan Kota Tangerang Selatan 1.950 TPS. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten yang mengikuti pilkada, yakni pasangan nomor urut satu Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno (Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PBB, PKB, PAN, PPNUI, PKPB, PPD, PDS), pasangan nomor urut dua Wahidin Halim-Irna Narulita (Demokrat) dan pasangan nomor urut tiga Jazuli Juwaini-makmun Muzakki (PKS, PPP, PKNU dan PBR).(Don).

DUA PULUH RIBU LEBIH PEMBUAT e-KTP DI KOTA TANGGERANG

Hingga 18 Oktober tercatat 24.331 warga dari 13 kecamatan di Kota Tangerang, Banten telah terlayani pembuatan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang. Mulyanto, Kabid Pengendalian Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, kemarin, mengatakan capaian di atas dilakukan pihaknya dengan cara menerapkan kerja lembur di malam hari, sampai tetap bekerja di hari libur. Cara bekerja serupa inipun dilakukan untuk mengejar target pembuatan e-KTP kepada 1,1 juta penduduk sampai akhir Desember 2011, yang ditentukan Kemendagri. Dinas ini optimis target bakal tercapai dengan keikutsertaan warga dalam memproses e-KTP-nya. ”Sebab itu bagi warga yang telah mendapat surat panggilan untuk mengurus e-KTP diimbau agar segera datang ke kantor kecamatan untuk memprosesnya,” kata Mulyanto. (Don).

KERUSAKAN JALAN RAYA GABUS SEMAKIN PARAH

Kerusakan Jalan Raya Gabus semakin parah. “Retakannya kian melebar,” kata Mardin, warga Srimukti, Tambun Utara,Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi seperti ini menyebabkan semakin rawan terjadinya kecelakaan. Menurut Mardin, beberapa waktu lalu pengendara sepeda motor terjebak dalam retakan sehingga terjatuh. Jika tidak berhati-hati kecelakaan bukan tidak mungkin lebih sering terjadi. “Apalagi di sekitar sini kan ada sekolah. Kita khawatir pada jam-jam padat bisa lebih rawan,” katanya. Warga lain yang ditemui menyebutkan retakan memanjang dan lebar itu terjadi karena jalan amblas. Ini diakibatkan kondisi tanah yang turun. Apalagi di sebelah selatan ada saluran. Dari pengamatan dilapangan pecahnya jalan tersebut membentang sekitar 500 meter berada di ruas Desa Srijaya, Tambun Utara, persis di sekitar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Tambun Utara. Jalan ini menjadi akses vital bagi warga, menghubungkan Kota Bekasi dengan Tambelang. Jalan dibangun sistem rigid beberapa tahun lalu. Amblas dan retakan hanya di ruas selatan yang berdampingan dengan saluran. Dimungkinan dekat saluran menjadi penyebabnya. Warga berharap segera ada perbaikan. (Don).

PEMBORONG YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU PENGERJAAN AKAN DIKENAKAN SANGSI

Proyek-proyek pembangunan fisik di Kota Tangerang, Banten ditekankan agar diselesaikan pemborong sampai akhir tahun 2011. Pengerjaan yang melebihi batas waktu akan dikenakan sanksi. Penegasan ini disampaikan Wakil Walikota Tangerang H Arief RW saat menggelar inspeksi mendadak proyek-proyek pembangunan sekolah dan jalan di Kecamatan Neglasari, kemarin. Arief berpesan, agar pemborong tak macam-macam hendaknya para lurah dan camat ikut mengawasi pelaksanaan proyek-proyek itu. Sisi lainnya, Arief pun menekankan agar pemborong memakai material yang berkualitas, sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan. Sanksi tegas pun diisyaratkan akan diberikan Pemkot Tangerang bagi pemborong yang nakal. Proyek-proyek yang disidak antara lain pembangunan laboratorium SMKN 6, rehabilitasi gedung SMPN 2, pembangunan posyandu, SDN Kedaung Wetan Baru 1, pembangunan jalan paving blok di Jl. Akses Potong Ayam I dan II di Kecamatan Neglasari. (Don).

PLT WALIKOTA BEKASI BUKA TOT KADER ANTI NARKOBA

Usai membuka secara resmi kegiatan Training Of Trainer (TOT), Plt Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi langsung memberikan tanda peserta kepada perwakilan pelajar dan guru kesiswaan menandai pemberian pembekalan dan pelatihan bagi pelajar tentang penyalahgunaan narkoba yang berlangsung di Gedung Cevest, Bekasi Selatan. Rahmat Effendi berharap, melalui pelatihan kader anti narkoba yang diselenggarakan Badan Narkotika (BNK) Kota Bekasi dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, melalui kegiatan ini permasalahan narkoba khususnya bagi pelajar diharapkan bisa bekurang. Saat ini, menurutnya, pelajar rentan terpengaruh tentang penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, diimbau para pelajar yang mengikuti kader pelatihan ini bisa menjadi motivator bagi pelajar lain agar tidak terpengaruh. Beliau berpesan, pelajar yang ikut serta dalam pelatihan ini bisa menjadi pioner atau orang yang mempunyai integritas. sehingga patut dicontoh teman pelajar lainnya dan masyarakat kelak nanti permasalahan narkoba di wilayah Kota Bekasi sedikit demi sedikit menurun. “Setelah belajar kader anti narkoba, nanti adik-adik langsung impelementasikan di sekolah masing-masing dan lingkungan setempat”, ujar Plt Walikota itu. Kegiatan kader anti narkoba yang berlangsung selama dua hari tersebut juga memberikan pembekalan tentang penyalahgunaan narkoba bagi guru bidang kesiswaan. Kegiatan tersebut kali kedua setelah melakukan pelatihan yang serupa beberapa bulan yang lalu. Pemberian pelatihan tentang penyalahgunaan narkoba bagi pelajar merupakan program rutin BNK Kota Bekasi yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Kota Bekasi, ujar Kepala Pelaksana Harian (Kalahar) BNK Kota Bekasi Aceng Solahudin. (Don).

KOTA DEPOK MARAK CURANMOR

Pencurian bermotor marak terjadi di Kota Depok. Setiap harinya, Polres Depok selalu menerima minimal satu laporan pencurian bermotor. Hal itu dikatakan Kapolres Kota Depok, Komisaris Besar Mulyadi Kaharni di Depok, Sabtu (22/10). Dia mengatakan, semua wilayah hukum Polresta Depok rawan pencurian bermotor. Menurut Mulyadi, maraknya pencurian bermotor juga ternyata berbanding lurus dengan menjamurnya penjualan onderdil bodong di Kota Depok. Hal itu dipicu dengan adanya penadah barang pretelan yang berada di sepanjang daerah Citayam sampai Desa Sasak Panjang, Bojong Gede, Depok. Mulyadi berkata, saat ini pihaknya berhasil menguak jaringan curanmor dan penadahan barang pretelan di sepanjang Citayam hingga Desa Sasak Panjang, Bojong Gede. “Kita berhasil mengamankan barang-barang pretelan dari tempat penadah di sejumlah wilayah dari Citayam hingga Sasak Panjang, Bojong Gede. Barang – barang hasil curanmor tersebut ditangkap dari tujuh tersangka yang terdiri dari lima kelompok,” ujarnya. Kelompok I berinisial HD dan MR, kelompok II berinisial NY, kelompok III berinisial WYD , kelompok IV berinisial SRB dan YJ, dan kelompok V berinisial IS. Dari tangan tersangka itu, Polres Depok berhasil menyita 26 kendaraan roda dua yang masih utuh. Sementara bentuk pretelan kendaraan tersebut berasal dari 150 kendaraan roda dua yang disita dari tangan penadah. “Dari introgasi para tersangka didapati keterangan bahwa para tersangka telah melakukan beberapakali pencurian dengan pemberatan,” kata Mulyadi. (Don).

TIM ADVOKASI PKS RESMI LAPORKAN PEMUKULAN OLEH LURAH

Tim advokasi pasangan calon gubernur Banten Jazuli Juwaini-Makmun Muzaki, resmi melaporkan Iman Sutanto, Kepala Desa Tamiyang, Serang, Banten, ke Mapolres Serang terkait dugaan pemukulan terhadap dua kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Imam Budiarto dan Chaerul Fajri. Selain soal pemukulan, Iman juga dituding melakukan penggelembungan suara yang menguntungkan salah satu pasangan calon. “Kami melaporkan Kepala Desa Tamiyang ke Polres Serang karena melakukan pemukulan dan penggelembungan suara,” kata ketua tim advokasi Jazuli-Muzaki, Gembong Sumedi, kepada okezone, Sabtu (22/10/2011) malam. Dan polisi, kata Gembong, akan segera memeriksa pelaku. “Hari Senin akan ada pemanggilan, mudah-mudahan semuanya cepat diproses, ada dugaan penggelembungan suara juga,” ulangnya. Akibat pemukulan oleh Iman, Gembong mengatakan, dua kader PKS itu mengalami luka memar di wajahnya. (Don).

MEGA UCAPKAN SELAMAT PADA ATUT+KARNO

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri bersyukur dan mengucapkan selamat pada (Ratu Atut Chosiah dan Rano Karno) kandidat yang diusung dalam perebutan Gubernur Banten unggul sementara. Namun demikian, Megawati mengeluhkan tingginya para pemilih yang abstain alias golput dalam Pemilukada kali ini. "Insya Allah perhitungan sementara, calon PDI Perjuangan unggul. Tetapi yang namanya golput di atas 50 persen," ujar Megawati saat kunjungan kerja sebagai Ketum PDIP di Pendopo Bupati Cirebon di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (22/10/2011). Megawati menjelaskan, tingginya pemilih golput merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang merasa bahwa kepentingannya tidak lagi dijadikan andalah partai untuk diperjuangkan. Hal itu terbukti dengan partai-partai politik yang saat ini lebih sibuk dengan konflik internal dan kepentingan partai sendiri. "Sekarang kita harus meyakinkan masyarakat bahwa kita bisa bekerja, tidak ribut terus," kata dia. Kata mantan Presiden RI ke-5 itu, masyarakat saat ini tak melihat partai sebagai ruang menyalurkan aspirasi. Untuk itu, kata Megawati, pihaknya harus berjuang bagaimana memberikan kepercayaan bagi masyarakat bahwa partai bisa bekerja dan memperjuangkan aspirasi mereka. "Partai tak dijadikan andalan lagi masyarakat. Kita harus yakinkan masyarakat bahwa kita bisa bekerja, tidak ribut terus," jelasnya. Mega juga mengaku, saat ini PDI Perjuangan kembali mendapat perhatian di masyarakat. “Tapi kali ini harus tetap berhati-hati," tandasnya. Sementara, hasil perolehan suara dari Lingkar Survei Indonesia (LSI), mencatat pasangan Atut-Rano unggul dengan perolehan 50,74 persen, posisi kedua ditempati Wahidin-Irna perolehan 37,60 persen, sementara posisi terakhir ditempati Zajuli-Makmun mendapat suara 11,66 persen. Seperti diketahui, pasangan Atut Chosiyah – Rano Karno didukung 11 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Banten. Di antaranya, Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Peduli Bangsa (PKPB). (Don).