WAIT AND SEE ANGKET PASAR BARU

Mustofa Ketua Fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (F-GBB)yang baru membantah dirinya dan fraksi GBB terlibat "main mata" dengan Walikota Bekasi. Saat ditemui dikediamannya di daerah Pekayon Jaya, Mustofa mengatakan bahwa angket adalah hak yang melekat dalam diri setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ada imunitas bagi anggota dewan untuk menyalurkan haknya dan salah satu bentuknya adalah angket yang diatur dalam undang-undang.

Secara pribadi Mustofa belum akan menyatakan sikapnya terkait angket pasar baru. Dia pun membantah bahwa dua anggota F-GBB mencabut dukungannya atas angket pasar baru yang beberapa waktu lalu ramai dibicarakan. "Kalau saya wait and see aja. Tunggu perkembangan, karena banyak yang harus dipertimbangkan seperti landasan yuridis dll." tegasnya mantaf.

Soal perubahan komposisi struktur fraksinya Mustofa menyatakan itu murni keinginan anggota fraksi dan sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Kalau ada indikasi seperti yang ramai dibicarakan, Mustofa meyakinkan mungkin dirinya yang tidak perlu dicurigai. Kalau yang lain, dia tidak tahu. "Saya hanya berharap pada pimpinan agar susunan struktur fraksi GBB yang baru pada paripurna depan diumumkan." imbuhnya.

Selama ketetapan komposisi fraksinya yang baru belum diumumkan, F-GBB belum akan menyatakan secara bulat untuk mendukung atau menolak angket pasar baru. Semua masih amat tergantung kebijakan pimpinan DPRD Kota Bekasi. Apalagi F-GBB telah mengajukan surat resmi pada pimpinan terkait perubahan struktur F-GBB.

Ditempat terpisah saat dihubungi via pesan pendek, Adi Bunardi dari fraksi '98 membenarkan kebiasaan politik menguasai ketua-ketua partai politik dan anggota DPRD untuk mengamankan kebijakannya. Adi menyayangkan budaya itu teru dipelihara para kepala daerah dari zaman ke zaman. Namun menurutnya upaya itu tidak boleh melanggar peraturan dan etika politik.

Fraksi '98 sendiri merupakan perkumpulan aktivis mahasiswa yang terlibat dalam pergerakan menggulingkan kekuasaan pada tahun '98. Perkembangan angket pasar baru terus menyedot perhatian masyarakat Bekasi karena muatan politisnya terus mengental. Berbagai argumentasi dikeluarkan masing-masing pihak baik yang pro dan kontra sebagai pagar diri dalam berdiplomasi. Saat paripurna 26/4 lalu Azhar Laena Ketua DPRD menjanjikan para inisiator pendukung hak angket untuk membicarakan secara khusus. (Don).

PDAM BEKASI ALAMI KEKURANGAN BAHAN BAKU AIR

PDAM Bekasi dalam sebuah surat release kepada media menginformasikan surat Perusahaan Umum (Perum)Jasa Tirta (PJT) II Divisi I Seksi Saluran Tarum Barat bernomor: 20.1/DL/139/2010 bertanggal 26 April 2010 tentang penurunan bahan baku. Pers Release yang diberikan Wawan Hermawan, Kepala Hubungan Masyarakat (Humas), juga menerangkan bahwa penurunan bahan baku PDAM Bekasi merupakan akibat dari rusaknya pompa curug sehingga hanya mampu suplai air sebanyak 33 meter kubik/ detik ke saluran Tarum Barat.

Selama ini PDAM Bekasi sangat mengandalkan suplai bahan baku dari sumber air baku PJT II divisi I. Sehingga dalam pelayanannya dipastikan akan mengalami ganguan baik secara kualitas maupun kuantitas pasokan air kepada pelanggan. "Dengan kondisi air baku seperti itu tentu akan berpengaruh kepada jumlah air yang kami produksi." jelas Wawan.

Wawan Hermawan meminta para pelanggan untuk memaklumi kalau nantinya sampai terjadi gangguan distribusi air. Saat ini PDAM Bekasi sedang melakukan upaya-upaya langsung baik itu dalam hal pengaturan distribusi air dan melakukan pengangkatan lumpur disekitar intake. Intake sendiri, Wawan menjelaskan, adalah jalur air bahan baku masuk.

Sampai saat ini PDAM masih mampu memproduksi air dengan mengandalkan pasokan yang ada saja dan juga mengandalkan kemampuan dalam pemerataan pendistribusian air. Maka dari itu PDAM Bekasi juga memahami kalau diantara masyarakat yang berlangganan air PDAM memaklumi kalau ada yang berkelu hal kualitas dan kuantitas air. Usaha untuk dapat memberi pelayanan terbaik terus dilakukan oleh Pegawai PDAM Bekasi baik menggunakan tekhnologi maupun dengan mengkomunikasikannya pada cabang-cabang pelayanan untuk mengatur jalur distribusi.

Secara umum kondisi pelayanan masih terkendali dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan PDAM Bekasi. Namun kondisinya masih fluktuatif karena suplai bahan baku yang diterima masih sangat terbatas. Wawan berharap agar suplai air baku dari PJT II kembali normal.

Selain itu dia juga berharap pada PJT II untuk memperbaiki segera pompa Curug. Dalam hitungan tekhnik dan waktu perbaikan. Wawan memperkirakan perbaikan akan memakan waktu kurang lebih 3 minggu terhitung dari waktu pemberitahuan.

Oleh karena itu Wawan Hermawan menyampaikan permohonan maaf pada para pelanggan PDAM Bekasi dan juga meminta pengertian atas terganggunya pelayanan. Release sendiri menjadi jawaban dari penelusuran yang kami lakukan terkait keluhan-keluhan pelanggan air PDAM Bekasi. Beberapa yang ditemui mengeluhkan kuantitas dan kualitas air merosot drastis dari sebelumnya. (Don).

REKAM JEJAK HAK ANGKET BERUJUNG PEROMBAKAN FRAKSI?

Perseteruan terkait pernyataan H. Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi, yang akan mem-PAW-kan Ketua Partai Demokrat Kota Bekasi dan 2 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) serta Fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (F-GBB) berlanjut dengan munculnya issue Walikota bahwa walikota Bekasi telah memegang ketua-ketua partai di Kota Bekasi sebagai bentuk koalisi mengamankannya di DPRD. Tentu saja ini menimbulkan respon berbeda-beda dari berbagai kalangan.

Ucapan walikota pada beberapa kesempatan itu membuat Andi Zabidi beranggapan bahwa walikota memiliki suatu penyakit. Indikasi tersebut kata dia, terlihat dengan ucapan-ucapan walikota yang terkadang asal ucap tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Bahkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Parta Demokrat Kota Bekasi meminta agar walikota segera melakukan general cek up.

Andi Zabidi sendiri mengaku, ucapan walikota itu dikatakan sebanyak dua kali, dimana pada saat berada diruang transit saat akan menghadiri rapat paripurna, Senin (19/4/2010) dan sesudah rapat selesai. Ucapan akan mem-PAW anggota dewan itu tidak saja dikatakan kepada Andi Zabidi, melainkan dua anggota dewan lainnya dari F-PKS dan F-GBB. Perkataan Mochtar itu sendiri, kata Andi, dikatakan karena dirinya merasa tersudut dengan rencana perguliran hak angket pasar baru yang digagas beberapa inisiator hak angket tersebut.

Lalu pada hari senin, tanggal 26/4/2010 kader-kader Partai Demokrat menggelar unjuk rasa di Kantor Walikota Bekasi. Mereka menuntut Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, mencabut pernyataannya yang mereka nilai telah melecehkan Partai Demokrat Kota Bekasi dan institusi DPRD Kota Bekasi. Dalam kesempatan itu Andi di depan massa Partai Demokrat menyatakan, bahwa kedatangan kader Partai Demokrat untuk meminta Walikota Bekasi, Mochtar Mohamad, mempertanggungjawabkan pernyataannya.

Setelah lama bergulir perseteruan itu, tiba-tiba beredar 1 lembar surat berisi pemberitahuan perubahan struktur pimpinan fraksi GBB dan 3 lembar lampirannya. Dalam surat diterangkan F-GBB melalui rapat fraksi yang dilakukan di Mie Simpur, Ruko Kemang Pratama, pada hari senin 26/4/2010 bertepatan dengan kejadian awar perseteruan terkait ucapan walikota Bekasi, melakukan perubahan struktur pimpinan fraksi GBB.

Berita Acara yang dilampirkan menjelaskan struktur baru pengurus fraksi GBB berubah dengan menjadikan Mustofa (PBB)sebagai ketua baru, Winoto (P. Hanura) sebagai wakil ketua atau posisinya tetap,(Lisbet Morliner (PDS) sebagai sekretaris dan Anang Suryana (P. Gerindra) sebagai bendahara. Surat itu juga menjelaskan perubahan perubahan struktur fraksi sebelumnya yaitu Irman Firmansyah (P Gerindra) segabai ketua, Winoto (P. Hanura) sebagai,Ahmad Ushtuchri (PKB) sebagai sekretaris dan Lisbet sebagai bendahara.

Dalam penelisikan Bekasi News terungkap adanya keinginan walikota yang ingin mengamankan posisinya dari beberapa perkara yang beberapa waktu lalu diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Keberadaan hak angket secara tidak langsung mengancam posisi walikota." ujar seorang pengamat pemerintahan yang tak ingin namanya disebut. Dia menjelaskan keberadaan para inisiator membuat walikota menurun kredibilitasnya dan juga kepercayaan dirinya dihadapan publik Kota Bekasi.

Diterangkan, Walikota melalui anggota-anggota DPRD Bekasi bergerilya untuk membuat kekuatan di DPRD berpihak padanya. Beberapa nama disebutkan seperti Mustofa, Ushtuchri dan juga Tumai yang juga wakil ketua DPRD sekaligus Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi. Setelah dipersiapkan sedemikian lama akhirnya diputuskan untuk dilakukan psy-war dengan mengancam para inisiator dan merubah komposisi fraksi.

Hal itu dilakukan untuk memukul mundur semangat para inisiator dan anggota DPRD yang sedang mengawasi secara ketat kebijakan-kebijakan Walikota Bekasi. Dari berbagai kegiatan kunjungan yang dilakukan DPRD Kota Bekasi banyak ditemukan persoalan terkait pelaksanaan pemerintahan Kota Bekasi seperti keberadaan kasus penghapusan aset pasar baru, binus, perumahan pegawai dan juga terkait kerja pengawasan pemkot seperti apartemen yang belum lengkap izinnya, bangunan-bangunan tanpa izin, pelaksanaan block Grand bantuan pada SD yang tidak sesuai spesifikasi, vallet parkir serta reklame.

Namun Yusuf Nasih wakil Ketua DPRD melihat apa yang terjadi pada fraksi GBB sebagai sesuatu yang wajar. "Prinsipnya fraksi adalah kumpulan anggota dewan, kalaupun ada perubahan atau apapun bentuknya adalah urusan rumah tangga fraksi yang bersangkutan." ujarnya melalui pesan pendek.

Hingga berita ini ditulis, walikota Bekasi belum bisa diminta konfirmasinya. Seorang staf yang ditemui mengaku yang bersangkutan sedang ke Jogja untuk mengikuti acara Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). (Pri).

TENDER PAKET PEKERJAAN DINAS BINA MARGA DAN TATA AIR BEKASI AMAN

Pelaksanaan tender 407 paket pekerjaan di dinas Bina Marga dan Tata Air (Binmarta) pemerintah kota Bekasi berjalan lancar dan aman. Selain dijaga satuan polisi pamong praja, panitia tender dinas Binmarta Kota Bekasi juga melibatkan aparat kepolisian dan Polisi Militer (PM). Bertempat di Aula Kyai Haji Noer Ali komplek Islamic Center Bekasi itu dipenuhi para kontraktor yang membawa serta staf mereka.

Ke 407 paket pekerjaan itu terdiri dari pembuatan jalan baru, peningkatan dan perbaikan, serta saluran air. Nilai keseluruhan proyek di dinas Binmarta adalah Rp. 128 milyar. Saat kami ingin mengkonfirmasi pelaksanaan tender, baik ketua 1 Abdul Latief dan ketua 2 R. Budi Santoso tidak berada ditempat.

Tender sendiri dimulai dari pukul 08.00 WIB dan penutupan pemasukan dokumen pada pukul 10.00 WIB. Saat akan dilaksanakan penutupan pemasukan dokumen tender sempat terjadi ketegangan antara panitia, kontraktor dan pengawas dari swadaya masyarakat. Salah satu perwakilan masyarakat yang hadir pada acara tender, Damin Sada sempat emosi dan berteriak-teriak. "Pada rampok aja luh! Orang rampok aja pake doa-doa-an segala!" katanya dengan geram.

Pada intinya Damin Sada menyesalkan sikap panitia, pengusaha dan dinas yang diniainya hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Sedangkan dalam pelaksanaannya seringkali pekerjaan tidak sebaik yang mereka janjikan dalan penawaran. Damin mengingatkan bahwa komitmen yang dibangun jangan hanya sampai pada taraf pelaksanaan proses tender paket pekerjaan saja.

Apabila nantinya dalam pelaksanaan terjadi kekurangan dan pekerjaan kualitasnya buruk dia berjanji akan mengacak-acak pekerjaan para pelaksana. Damin beberapa kali mondar-mandir ke dalam aula lokasi terder diiringi teman-temannya yang bermaksud meredakannya sebelum akhirnya diminta untuk kembali kembali ke mobil.


Beberapa pekerjaan yang kelihatan ramai diikuti peserta tender adalah Paket pekerjaan lanjutan jaan Nangka Rt. 001/ 04 Kelurahan Bojong Menteng, rehabilitasi Jalan Hankam, rehabilitasi jalan Kodau, lanjutan peningkatan jalan AlMarzukiyah, rehabilitasi jalan Rawalumbu, lanjutan peningkatan jaan Pungut, dan peningkatan jalan depan kantor Rw. 07 kelurahan Harapan Jaya. Dokumen Pemasukan dikumpulkan dalam kardus-kardus karton besar. Setelah tender dimulai kardus-kardus itu dibuka untuk dibacakan dokumen penawaran para peserta tender.

Secara umum tender berjalan dengan lancar dan aman walau disana-sini ada keluhan dari peserta tender. Budi misalnya, kepada salah satu staf dinas Binmarta sempat menanyakan kemungkinan telah adanya floating proyek yang dilakukan oleh dinas. Suwardi kontraktor dari Dukuh Jamrud juga menyampaikan bahwa tender Binmarta tahun 2010 ini berjalan agak kacau. Indikasi itu menurutnya banyak peserta yang resah karena paket pekerjaan bannyak yang "benturan" saat akan ditender.

Artinya ada beberapa kontraktor agak cemas karena 1 paket pekerjaan yang mengklaim akan memenangkan tender lebih dari 2 orang. Hal itu dianggap wajar karena kontraktor sudah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan paket pekerjaan. Terlepas dari hal tersebut Keppres No 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Revisi harus tetap dijadikan landasan pelaksanaan tender.

Komfirmasi yang diperoleh dari DPRD Kota Bekasi, M. Yakum menyatakan bahwa DPRD Kota Bekasi yang sedang membahas LKPJ juga menyiapkan diri untuk uji petik. Laporan yang diterima DPRD Kota Bekasi sebagai argumentasi untuk uji petik. Jalan-jalan yang telah dilaporkan masyarakat karena sudah rusak setelah dikerjakan pada tahun anggaran 2009 akan di-recheck anggota DPRD Kota Bekasi. (Don).

WABUB HARAPKAN PDAM BEKASI MAMPU PENUHI KEBUTUHAN AIR BERSIH

Perkembangan baik atas hadirnya personalia baru yang dipimpin Wahyu Prihantono sebagai Direktur Utama setelah lulus vit and proper test datang dari Kabupaten Bekasi. Wakil Bupati (Wabub) Darip Mulyana berharap dengan personalia baru dipimpin Wahyu Prihantono PDAM Bekasi dapat semakin maju dan memenuhi harapan para pelanggan khususnya warga Kabupaten Bekasi. Wabub berharap berbagai kelemahan yang terdapat pada perusahaan daerah tersebut dapat diperbaiki.

Seperti yang pernah disampaikan humas PDAM Wawan Hermawan bahwa PDAM Bekasi kedepan akan meningkatkan kualitas pelayanan dan image dimata pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Tentunya hal tersebut membutuhkan kerja keras dari seluruh karyawan PDAM Bekasi. Peningkatan produktifitas kerja diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat dan para pemilik saham PDAM Bekasi.

Saat memberikan konfirmasi pada Bekasi News via telpon, WaBup mengingatkan bahwa personalia baru memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Masyarakat Kabupaten Bekasi sangat berharap PDAM dapat membaca kebutuhan akan air bersih ditahun-tahun akan datang. Dari 140 ribu lebih pelanggan PDAM Bekasi, setengah diantaranya merupakan warga kabupaten Bekasi.

"PDAM Bekasi harus mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga kabupaten Bekasi." tegas wabub. Berbagai kendala yang dihadapi harus mampu diselesaikan dengan adanya pimpinan yang baru. dengan demikian kedepan PDAm sudah dapat membaca kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Sumber daya air saat ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat akibat pengaruh alam baik itu pemanasan global dan perubahan lingkungan. Hal ini juga dapat dipahami dengan aturan-aturan yang ada tentang hal itu seperti UU No. 7 tahun 2004 tentang sumberdaya air, PP No. 16 tahun 2005 tentang air minum dan PP No. 43 tahun 2008 tentang air tanah. SDM PDAM Bekasi harus semakin giat menyiapkan diri untuk dapat membantu masyarakat.

Hal aset milik Pemeribntah Kabupatebn Bekasi yang dikelola PDAM Bekasi, Wabub berharap juga dipikirkan oleh pimpinan baru PDAM. Lebih dari 300 milyar nilai aset milik pemerintah kabupaten Bekasi harus mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi pemasukan ke kas daerah Kabupaten Bekasi. Sebagai perusahaan profit PDAM Bekasi harus mampu meyakinkan pemilik saham bahwa investasi di PDAM Bekasi menguntungkan bagi pemilik. "Sampai saat ini masih Rp. 2 milyar lebih." ujarnya coba membandingkan dengan aset milik Pemerintah Kabupaten. Don.