KOTA BEKASI BUTUH SENTUHAN ARSITEK

Kirim SMS angka 26 atau 13 ke 085313100898, Polling Pemilukada Kota Bekasi 2012

Sekitar 60. Arsitek baru Bekasi mengikuti Penataran bagi arsitek yang sekaligus anggota baru Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Bekasi. Hadir dalam Acara tersebut ketua IAI nasional, Ir. Budi A. Sukada, Agus Rohadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi dan para pengurus IAI Bekasi dan Drs. Abdillah M. Si., selaku wakil pemerintah kota Bekasi. Dalam sambutannya Ir. Budi berharap agar organisasi arsitek dapat meningkatkan Perannya dalam pembangunan daerah. Ir. Budi menekankan pentingnya penataran bagi arsitek baru dan peningkatan organisasi arsitek. Pada kesempatan itu Drs. Abdillah M. Si. Selaku wakil pemerintah daerah menggantikan Plt. Walikota Bekasi mengucapkan selamat Atas terselenggaranya kegiatan. "Saya mengucapkan selamat bagi arsitek-arsitek baru khususnya yang berada di kota Bekasi," Katanya di gedung Patriot kantor pusat pemerintahan kota Bekasi (25/2).. Abdillah mengulas tentang pentingnya peran arsitek dalam pembangunan kota Bekasi dimasa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. "Terima kasih Atas kerja Sama yang sudah terjalin antara pemerintah kota Bekasi dan IAI," tambah Abdillah. Abdillah menyampaikan salam dari Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, yang tidak bisa membuka Acara tersebut karena padatnya Acara. Abdillah menajak para arsitek kota Bekasi untuk meningkatkan produktifitasnya dalam pembangunan di kota Bekasi pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dalam sambutan mewakili Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, Abdillah berharap para arsitek dapat berperan Aktif dalam kegiatan pembangunan. "Kami mengajak IAI untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan," Katanya. Abdillah mencontohkan kondisi gedung-gedung di pusat pemerintah kota Bekasi yang usianya lebih dari 30 tahun dan membutuhkan rehabilitasi. "Kami memang sedang membangun Gedung 10 lantai untuk pusat pemerintahan kota Bekasi," imbuhnya. Abdillah mengutarakan bahwa saat ini dibutuhkan sentuhan para arsitek-arsitek muda kota Bekasi untuk membangun kota yang dekat dengan Ibu Kota Jakarta. "Kami menyambut baik kehadiran IAI sebagai wadah organisasi para arsitek untuk meningkatkan perannya," Kata kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi tersebut. Secara bnasional IAI memiliki anggota 15 ribu arsitek di seluruh Indonesia dengan pusat sekretariat di Jakarta, ibu kota negara. Anggota terbesar berada di Jakarta dan sekitarnya dengan jumlah arsitek sebanyak 5 ribu orang arsitek. (Don)( Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

READI; RAHMAT EFFENDI-DIAL HASAN SIAP

Kirim SMS BEKASI 26 atau BEKASI 13 ke 9981, Polling Pemilukada Kota Bekasi 2012

Few months the regional head election will be held in the city of Bekasi with the situation of an increasingly savvy and will know who should they support. Survey and polling was already done openly with the target and the sample of respondents to the corners of the city of Bekasi. Rahmat name Effendi who now holds a Doctorate of course be the idol of many people start to Medan Satria until Bantar Gebang. Former Chairman of the House of Representatives (DPRD) of Bekasi, who liked the sport was known to challenge the attention of the youth organizations and also on efforts to improve the quality of life of the city of Bekasi who can not afford. Dr repeatedly. H. Rahmat Effendi reminds staff and other elements of labor officials who arbitrarily without considering the direct impacts experienced by the city of Bekasi. Never distinguish whether it official or not, rich or poor, male or female, educated or not the Doctor always be firm so that his interlocutor understands the importance of establishing the integrity of the self in social interaction. Men born in Bekasi February 3, 1964 is mature in various youth and civic organizations with a few trusted to lead the Young Indonesian Development (AMPI) and the Council of Mutual Aid family (MKGR). "A leader must provide role models to establish the integrity of both the people they lead, so that its leadership accountable," said Dr Haji Pepen familiar greeting. H. Mercy Regional Leadership Council chairman Effendi (DPD) Party of Functional Groups (Golkar) Bekasi city today. Rahmat Effendi suggested that although it was difficult confirmed ready to lead the city of Bekasi in the hope of the full support of the urban Bekasi. Dr. H. Rahmat "Tiger" Effendi will still carry the programs of education and health to welfare mnasyarakat kada on the upcoming elections. On the other hand the figure of Hj. Dial Hasan M.HD. women who are new in the world politics of the city of Bekasi is quickly dashed across the stage-the stage to remind the masses that women are often overlooked in implementing sociopolitical rights in society. Dial Hasan came to the masses, greeted with a smile and offer cohesion (Cohesion) to address social issues in public life. Graduated from University of Indonesia (UI) is shoved from the facts of life out of balance and lead to tricking and delivery of new victims in the community. "It just makes the issue of education in society, became a leader of the seriousness of the need to care for their people to really understand the real education," said the father of female child born Bangkalan H. Hasan Saleh and Hj. Didi is Khadidzah Hasan. Hj. Dial Hasan M.HD., known to family love and attention on the family environment of home and family can not afford to have a complex problem. Prabowo Subianto idolized because of the firmness of the Advisory Board of Great Indonesia Movement Party (Gerindra) to educate its cadres. A firmness, for Dial, a horizon toward the authority of leaders to make the public become prosperous in his leadership. Women of Arab descent-Java will carry the program of Education, Health, Environment and Women as the subject of urban development Bekasi. Birth June 2, 1968 is currently leading the four companies that put a Commissioner and chief executive, an extraordinary position. "I am ready to take on trust the people of Jakarta to run the mandate of the suffering of people with science, all the potential available to me including my salary would donate some to orphanages around the city of Jakarta," said Hj. Hasan M. Dial HD. (Don). Sent from my BlackBerry ® powered by INDOSAT Strong Signals for the support of the communication costs TIRTA BHAGASASI taps, taps and Dr TIRTA PATRIOT. H. GRACE EFFENDI). BAHASA INDONESIA -------> Beberapa bulan lagi pemilu kepala daerah akan dilaksanakan di kota Bekasi dengan situasi masyarakat yang semakin cerdas dan paham akan siapa saja yang harus mereka dukung. Survey dan polling pun sudah dilakukan secara terang-terangan dengan target serta sample responden masyarakat kota Bekasi sampai pelosok kampung. Nama Rahmat Effendi yang kini sudah bergelar Doktor tentunya menjadi idola banyak orang mulai dari Bantar Gebang sampai Medan Satria. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi yang gemar oleh raga tantangan tersebut dikenal sangat perhatian pada organisasi kepemudaan dan juga pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat kota Bekasi yang tidak mampu. Berulang kali Dr. H. Rahmat Effendi mengingatkan staf serta unsur pejabat teras yang kerja seenaknya tanpa memikirkan dampak secara langsung yang dialami masyarakat kota Bekasi. Tidak pernah membedakan orang apakah ia pejabat atau bukan, kaya atau miskin, perempuan atau laki-laki dan terdidik atau tidak sang Doktor senantiasa bersikap tegas agar lawan bicaranya paham pentingnya membangun integritas diri dalam interaksi bermasyarakat. Pria kelahiran Bekasi 3 Februari 1964 tersebut matang diberbagai organisasi pemuda dan kemasyarakatan dengan beberapa kali dipercaya memimpin Angkatan Muda Pembangunan Indonesia (AMPI) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR). "Seorang pemimpin harus memberi suri tauladan dengan membangun integritas baik orang-orang yang dipimpinnya, agar kepemimpinannya akuntable," kata Haji Pepen sapaan akrab Dr. H. Rahmat Effendi ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (GOLKAR) kota Bekasi saat ini. Rahmat Effendi walau sulit dikonfirmasi tersirat menyatakan siap untuk memimpin kota Bekasi dengan harapan dukungan penuh masyarakat kota Bekasi. Dr. H. Rahmat "Macan" Effendi akan tetap mengusung program-program pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan mnasyarakat pada pemilu kada yang akan datang. Disisi lain sosok Hj. Dial Hasan M.HD. perempuan yang tergolong baru dalam blantika perpolitikan kota Bekasi secara cepat melesat melintasi panggung-panggung massa mengingatkan bahwa perempuan sering dilupakan dalam melaksanakan hak sosial-politik dalam masyarakat. Dial Hasan mendatangi kumpulan massa, menyapanya dengan senyuman dan menawarkan Keterpaduan (Kohesi) Sosial untuk mengatasi persoalan hidup dalam masyarakat. Lulusan Universitas Indonesia (UI) tersebut menyorong berbagai fakta kehidupan yang mulai tidak seimbang dan mengarah pada pembodohan dan melahirkan korban-korban baru dalam masyarakat. "Tidak hanya sekedar menjadikan pendidikan sebagai issue dalam masyarakat, menjadi pemimpin sebuah daerah membutuhkan keseriusan untuk mengasuh masyarakat agar mereka benar-benar memahami pendidikan sesungguhnya," kata perempuan kelahiran Bangkalan anak bapak H. Hasan Saleh dan Hj. Didi Khadidzah Hasan tersebut. Hj. Dial Hasan M.HD., dikenal mencintai keluarga dan perhatian pada keluarga dilingkungan rumah serta keluarga tidak mampu yang memiliki persoalan kompleks. mengidolakan Prabowo Subianto karena ketegasan Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dalam mendidik kader-kadernya. Sebuah ketegasan, buat Dial, menjadi cakrawala menuju kewibawaan pemimpin untuk menjadikan masyarakat luas menjadi sejahtera dalam kepemimpinannya. Perempuan keturunan Arab-Jawa ini akan mengusung program Pendidikan,Kesehatan-Lingkungan Hidup dan Perempuang sebagai subjek pembangunan kota Bekasi. Kelahiran 2 Juni 1968 ini saat ini memimpin 4 perusahaan yang menempatkannya sebagai Komisaris dan direktur utama, sebuah jabatan yang luar biasa. "Saya siap mengemban kepercayaan masyarakat Kota Bekasi untuk menjalankan amanat penderitaan masyarakat dengan ilmu pengetahuan, seluruh potensi yang ada pada saya termasuk akan menghibahkan gaji saya sebagian untuk panti asuhan diseluruh kota Bekasi," kata Hj. Dial Hasan M. HD. (Don). Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

MAHASISWA DESAK PEMERINTAH KOTA BEKASI PERHATIKAN VISI MISI

Terkait mandulnya pelaksanaan visi misi Kota Bekasi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi adakan mimbar bebas. Mimbar bebas diwarnai aksi yang diawali longmarch dari sekretariat HMI Cabang Bekasi sampai perempatan Unisma tersebut sempat membuat sebagian ruas jalan terhambat namun mampu diatasi. Dalam orasinya, para mahasiswa menyatakan tata kelola pembangunan fisik Kota Bekasi masih jauh dari harapan. Zulkhan Ismail, Koordinator aksi menegaskan, dalam aksinya berangkat dari realitas bahwa pemerintah Kota Bekasi yang seharusnya berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, pada kenyataannya pemerintah nampak tidak serius dalam menjalankan visi misi Kota Bekasi. "Melihat swastanisasi yang semakin menjamur mendorong kita untuk menyadarkan pemerintah betapa kepentingan rakyat, yang saat ini sudah terkikis dengan kepentingan investor,"ujarnya. Dia menambahkan, kegagalan yang sangat kronis dirasakan adalah dalam hal pendidikan dan kesehatan. "Dalam hal kesehatan dan pendidikan hampir sama yaitu materi lebih diutamakan daripadanya masyarakat itu sendiri. Kita berharap pemerintah mendengar dan tahu bahwa mimbar bebas ini merupakan aspirasi kami sebagai mahasiswa,"terangnya. Tercatat sedikitnya 32 aset swasta daerah yang ada di Kota Bekasi, dan 11 aset daerah. Namun pada pelaksanaannya 7 diantara aset daerah dikelola oleh swasta. "Miris sekali rasanya melihat hal tersebut tersebut, kita memiliki aset daerah namun yang mengelola swasta,"pungkasnya. Berbeda, Mardani Ahmad ketua umum Cabang Bekasi menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan dan kesehatan telah di politisir, diiringi pula dengan tata ruang Kota Bekasi yang semakin semrawut dengan banyaknya bangunan liar. "Banyaknya aset daerah yang dijadikan bisnis pribadi dan tidak jelas memberikan PAD, serta pengelolaan pasar yang dilakoni oleh swasta membunuh perekonomian rakyat. Jelas ini kedzaliman yang harus di lawan,"kata Mardani. Solusi yang ditawarkan HMI Cabang Bekasi, kata Mardani diantaranya, konsistensi pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan visi misi Kota Bekasi. Selain itu hentikan politisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pengelolaan pasar harus mengedepankan kepentingan rakyat dan pedagang kecil.(cha). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

FRONT MARHAEN TUNTUT GEDUNG 10 LANTAI DIHENTIKAN

Pemerintah Kota Bekasi dan Dewan Perwakuilan Rakyat Dawerah (DPRD) dinilai telah gagal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Bekasi tahun 2012 oleh Front Marhaenis Kota Bekasi. "APBD Kota Bekasi tahun 2012 harus direvisi ulang dan hapus mata anggaran yang tidak pro-rakyat," demikian bunyi tuntutan yang tertulis dalam lembaran karton. Para pengunjuk rasa meminta agar anggota DPRD Kota Bekasi tidak diam saja melihat banyaknya anggaran yang tidak berpihak pada kebijakan yang dibutruhkan masyarakat Kota Bekasi. "Kami meminta anggota DPRD Kota Bekasi yang masih memiliki hati nurani untuk keluar bergabung bersama kami dan tidak sembunyi di dalam gedung wakil rakyat," teriak H. King Vidor saat berorasi memulai aksi damai di depan gedung utama Sekretariat Dewan Kota Bekasi (23/2) pukul 11.30 WIB. King Vidor yang berasat dari Pemuda Demokrat(PD) Indonesia menghimbau agar DPRD Kota Bekasi turut bertanggungjawab atas banyaknya kebijakan yang tidak memiliki dampak langsung kepada kehidupan masyarakat kota Bekasi. "Salah satu contoh adalah pembangunan gedung 10 lantai pusat pemerintahan Kota Bekasi yang tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat kota Bekasi," tambah Vidor. Dalam reales yang dibagikan para pengunjuk rasa terlihat salah satu tuntutan para pengunjuk rasa adalah penghentian pembangunan gedung 10 lantai. Massa pengunjuk rasa meminta agar anggaran yang sudah dianggarkan untuk pembangunan tahap pertama dan tidak selesai, untuk dialihkan pada pos anggaran kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Sekitar 100 massa aksi Front Marhaenisme Kota Bekasi datang dengan bendera Pemuda Demokrat (PD) Indonesia, LIga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Walau massa aksi sesungguhnya juga ada yang berasal dari Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas 45 (UNISMA) dan Persatuan Wanita Nasional (PERWANAS). Beberapa tuntutan yang ditulis di kertas karton dengan penyangga bambu diantaranya Bangun Rumah Sakit (RS) tanpa membedakan kelas, Bersihkan DPRD Kota Bekasi dari oknum yang terindikasi korupsi, dan Pemerintah Kota Bekasi harus bertanggungjawab atas dikembalikannya APBD 2012 oleh Gubernur Jawa Barat. "Pemkot Bekasi di tahun 2012 menyunas Jaminan Kesehatan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp. 2 Milyar," isi tulisan pernyataan sikap "Mossi Tidak Percaya, Selamatkan Kota Bekasi!". Pemkot Bekasi dianggap mementingkan pembangunan gedung 10 lantai yang berbiaya Rp. 109 milyar ketimbang memperhatikan masyarakat kotra Bekasi yang kesulitan akses RS karena ketidakadaan biaya. "Sayangnya biaya APBD yang tidak terserap bhesarnya Rp. 240 milyar, pekerjaan gedung 10 lantai tidak dapat dikerjakan dengan baik padahal masih banyak gedung sekolah dan sarana kesehatan yang rusak," jelas King Vidor. Di DPRD Kota Bekasi mereka diterima 3 orang wakuil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diwakili Enie Widiastuty, anggota DPRD dari partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang diwakili Irman Irmansyah dan Hj. Martha Mursila dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bekasi. Ketiganya secara tegas menerima dan menampung aspirasi para pengunjuk rasa yang datang membawa 1 mopbil bak terbuka dengan sound system. Bahkan Irman Irmansyah secara tegas menyatakan mendukung langkah yang dilakukan pemuda-pemuda kota Bekasi yang datang menyampaikan aspirasi ke gedung DPRD Kota Bekasi. "Saya bangga, ternyata masih ada pemuda-pemuda yang peduli dan sensitif pada nasib masyarakat kota Bekasi," katanya saat diberi kesempatan menyampaikan orasi dan membacakan pernyataan yang ditandatangani ketiganya. Usai dari gedung DPRD Kota Bekasi, pada pukul 13.45 WIB massa aksi sudah memasuki kantor pusat pemerintahan kota Bekasi dengan misi sama, menyampaikan aspirasi agar gedung 10 lantai tidak dilanjutkan lagi. Sayang Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi yang mereka minta menemui aksi mereka tidak kunjung keluar karena kurang sehat, dan sempat menimbuklkan ketegangan tepat di depan pintu masuk utama sekretariat pemkot Bekasi. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

MENKEU RAIH PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN TERBAIK SE-ASIA PASIFIK

Jakarta (NS)- Menteri Keuangan Agus Martowardojo meraih penghargaan sebagai menteri keuangan terbaik se-Asia Pasifik tahun ini dari majalah keuangan internasional "The Banker" edisi Januari 2012. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menyebutkan editor senior majalah "The Banker" Brian Caplen berkesempatan menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Menkeu pada 15 Februari 2012 lalu. Majalah "The Banker" memberikan penghargaan tersebut karena menilai Agus Martowardojo berhasil dalam menyokong pertumbuhan ekonomi mencapai 6,46 persen dan membawa perubahan pada pelaksanaan anggaran dan perencanaan keuangan. Kemudian dia dianggap berhasil meningkatkan iklim investasi di Indonesia serta mengatur anggaran secara hati-hati pada 2011. Tahun ini merupakan ke-11 kalinya penghargaan tersebut diberikan dan pada tahun sebelumnya tercatat beberapa menteri keuangan di beberapa negara di dunia memperoleh penghargaan serupa. Menkeu tersebut antara lain Menkeu India Pranab Mukherjee, Menkeu Pantai Gading Charles Koffi Diby, Sekretaris Keuangan Filipina Margarito Teves dan Menkeu Slowakia Jan Pociatek. "The Banker" merupakan majalah keuangan internasional grup harian Financial Times yang pertama kali terbit Januari 1926 dengan Brendan Bracken sebagai editor pendiri dan berkantor di London, Inggris. Berdasarkan hasil audit Audit Bereau of Cicrulations, sirkulasi majalah "The Banker" adalah lebih dari 28 ribu eksemplar dengan rata-rata 60 persen dari pembacanya adalah CEO/Presiden Direktur serta CFO/Bendahara dari berbagai perusahaan. Majalah keuangan internasional ini memuat informasi di bidang keuangan dan premier banking, dibaca lebih dari 180 negara dan merupakan sumber utama data dan analisa industri tersebut. Fokus utama "The Banker" adalah komentar dan pemahaman keuangan global, opini, profil dan wawancara dengan bank serta tokoh keuangan terkemuka. Majalah ini juga menggabungkan liputan mendalam baik secara regional maupun negara melalui laporan pasar keuangan global, regulasi dan kebijakan, pelayanan cash management dan sekuritas, komoditas, infrastruktur, proyek, perdagangan dan teknologi, kliring dan pembayaran serta isu manajemen dan pemerintahan. (Tpi/Ant). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

KOMANDAN KOREM WIJAYAKARTA/ 051 PIMPIN TEST KESEGARAN JASMANI

Komandan Korem 051 / Wijayakarta Kodam Jaya Kolonel Inf Supartodi SE MSi memimpin langsung kegiatan Para Danramil dalam rangka persiapan tes kesegaran jasmani (Semapta) bagi para Perwira jajaran Korem 051/Wijayakarta bertempat di lapangan Markas Korem 051/Wkt Jl. Niaga Raya Jababeka II Cikarang Bekasi Jawabarat. Rabu (22/2) Kegiatan tes kesegaran jasmani ini rencanakan selama 2 hari sebagai program yang harus dilaksanakan oleh setiap personil pada satuan jajaran Kodam Jaya. Korem 051/Wijayakarta merupakan salah satu satuan jajaran Kodam Jaya melaksanakan kegiatan ini untuk melihat sampai sejauh mana pembinaan jasmani yang dilaksanakan Selama ini oleh Kodim dijajarannya terhadap personilnya.baik personil militer maupun personil Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum pelaksanaan tes tersebut Komandan Korem 051/Wijayakarta disela sela kesempatan yang ada menyampaikan arahannya bahwa, Kesegaran jasmani bagi prajurit mutlak harus dimiliki oleh setiap anggota, karena hal ini merupakan tolak ukur prajurit dalam melaksanakan tugas. Namun demikian tidak memaksa bagi anggota yang tidak mampu melaksanakan karena sakit, yang perlu diperhatikan adalah sebelum melaksanakan harus di cek kesehatannya oleh anggota Kesehatan yang ada di lapangan serta prosedur yang lainnya sesuai petunjuk pelaksanaan Kesamaptaan yang di keluarkan oleh TNI-AD. Komandan Korem 051/Wkt juga menyampaikan pula bahwa pelaksanaan aerobik yang selama ini dilaksanakan di makodim setiap selasa dan jum'at merupakan kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan kesegaran jasmani secara periodik. Tujuan dari pembinaan tes kesegaran jasmani yg dilakukan oleh Personil Jasmani Korem ini adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan Test kesegaran jasmani ( semapta) yang akan dilakukan di tingkat kodam Jaya agar diperoleh tingkat kesegaran jasmani yang standart TNI- AD dan postur tubuh TNI-AD yang ideal dengan kesegaran standart 61 serta di peroleh tingkat kesegaran jasmani bagi PNS dijajaran Korem051/Wkt. Disamping itu pula sasaran yang akan di capai adalah agar prajurit dapat mencapai nilai standart 61 sesuai kategori yang di atur dalam Buku petunjuk tehnik (BuJukNik) Kesamaptaan. (Cha/Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PENATAAN RUANG KOTA BEKASI, PEMENUHAN KUOTA RTH DENGAN PENGEMBANGAN PROGRAM KOTA HIJAU

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Bekasi mengadakan Acara diskusi dan dialog tentang penataan ruang kota Bekasi 2012-2031. Dalam kegiatan ini ditampilkan target Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Bekasi diharapkan dapat mencapai 6.700 hektar dari luas keseluruhan kota. Kota Bekasi sendiri diproyeksikan memiliki sebaran luas kawasan perumahan mencapai 11.321 hektar dengan daerah yang memiliki daerah dengan kepadatan tertinggi di wilayah tertinggi di kecamatan Pondok Gede. Daerah lain yang termasuk wilayah daerah dengan kepadatan tertinggi Bekasi Timur, Bekasi Barat, Rawalumbu, Medan Satria, Bekasi Utara dan Bekasi Selatan. Dicky Irawan kepala sub bidang Infrastructure dan Tata Ruang Badan Perencanaan PeMbangunan Daerah (BAPPEDA) kota Bekasi mengatakan bahwa kegiatan diskusi kali ini untuk mendapatkan masukan tentang penataan ruang kota Bekasi. "Oleh sebab itu kita undang kalangan pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha, kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengembang besar," Katanya (22/2). Andi Renald dari direktorat Perkotaan Departemen Pekerjaan Umum sebagai pembicara dalam acara tersebut menyampaikan ciri kota Bekasi kedepan akan menjadi hunian, tempat usaha yang potensial dan peningkatan kualitas lingkungan. "Pengembangan kota hijau ada 60 kota terlibat dalam pengembangan program Kota Hijau," katanya. Kota Bekasi sudah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi tahun 2011-2031, menurut Andi, diwaktu yang tidak terlalu lama bisa mengikuti pengembangan Kota Hijau. "Dalam waktu dekat kita sudah dapat mengikuti program tersebut karena kita warga kota Bekasi sudah memiliki regulasi tentang RTRW," harapnya. Andi memberi contoh berbagai kota dunia menjadikan Kota Barcelona di Spanyol dan Ciba di Brazil sebagai kota contoh yang banyak dikembangkan karena kotanya hijau. "Barcelona dan Ciba banyak digunakan sebagai contoh pengbangunan dan pengembangan kota hijau karena banyak menyediakan ruang hijau," katanya. Di Indonesia sendiri ada yang menjadikan kota Surakarta menjadi contoh dalam penataan pedagang kaki Lima dan merawat gedung bersejarah atau museum benda-benda pusaka. "Lalu Bukit Tinggi di Sumatera Barat dapat dijadikan contoh pembangunan kota yang memperhatikan kondisi lingkungan hidup di Indonesia," Kata Andi lagi. Penegakkan hukum dibutuhkan, menurut Andi, sehingga pemerintah dapat leluasa untuk menata ruang dan wilayahnya. "Butuh peraturan daerah yang mengikat dan dipahami oleh pengembang dan masyarakat untuk ketersediaan ruang Terbuka Hijau (RTH)," Katanya. Senada dengan Andi, Yayat Supriatna ahli Tata ruang. Dari Universitas Trisakti dibutuhkan aturan pelaksanaan untuk penataan ruang, misalnya kewajiban untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 10% lagi kepada para pengembang. "Agar dapat diatur dengan jelas tentang RTH dalam penataan ruang kota," Kata Yayat. Penduduk kota Bekasi sudah 2,4 juta jiwa menegaskan kota Bekasi sebagai kota metropolitan yang harus difikirkan serius oleh pemerintah daerah kota Bekasi. Kota Bekasi adalah metropolitan dengan wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, bukan sub ordinat Kota Jakarta. Kota Bekasi harus lepas dari kebergantungan dari kota utama Jakarta, terang Yayat, karena persoalannya hanya pada apa diperebutkan adalah akses. "Kota Jakarta menjadi megapolitan karena sesungguhnya megapolitan itu berasal dari metropolitan-metroplitan disekitarnya," tegasnya. Sementara itu Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi menyampaikan bahwa kota Bekasi sudah terkepung oleh perumahan-perumahan yang ada. "Harus ada komitmen plan yang disepakati menghadapi perkembangan yang luar biasa," katanya. Informasi yang didapat Plt. Walikota Bekasi saat ini di kota Bekasi RTH publik-nta sampai saat ini hanya 3% dan RTH umum saat ini baru 14%. Artinya saat ini dari 21.049 hektar luas wilayah kota Bekasi saat ini baru ada 2.946,86 hektar RTH umum/private dengan hanya 3% (631,47 hektar) RTH publik. Planing 2031 kota Bekasi dapat memiliki 6.700 hektar RTH di wilayah kota Bekasi. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

SEBELUM HUT KE-15, SIDANG GUGATAN SELESAI

Noval Al Rasyid SH. selaku kuasa hukum Pemerintah Kota Bekasi pada gugatan kepala sekolah di kota Bekasi mengkonfirmasi bahwa seluruh gugatan akan selesai sidangnya sebelum tanggal 10 Maret 2012 atau hari jadi kota Bekasi ke - 15. "Sekarang kami masih menjalani sidang pembuktian atas gugatan perkara 02, 08 dan 011," katanya saat dikonfirmasi lewat telpon selular (22/2). Noval yakin bahwa sidang yang berlangsung setiap minggu tersebut dapat diselesaikan sebelum HUT ke-15 Kota Bekasi nanti. "Saat ini sudah menyelesaikan sidang duplik atau tanggapan atas perkara 02, 08 dan 011," tabahnya. Noval mengkonfirmasi pada tanggal 23 Februari nanti sidang pembuktian seluruh perkara tersebut akan dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Belum ada hasil terbaru, semua masih dalam persidangan pemnbuktian," terang pengacara jebolan Universitas Krisnadwipayana tersebut. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

IBNU HAJAR TANJUNG (IHT); PARTAI GERINDRA TIDAK BUTUH KADER CENGENG

Ibnu Hajar Tanjung ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Bekasi menyatakan bahwa partai GERINDRA merupakan partai yang anti Korupsi. Demikian dikatakannya pada acara peresmian kantor Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai GERINDRA Medan Satria beberapa waktu lalu (20/2). Bertempat di Rumah Toko (RUKO) Harapan Indah, Kota Bekasi kantor partai GERINDRA PAC. Medan Satria terlihat riuh dihadiri kader dan simpatisan partai yang datang untuk menyaksikan gunting pita peresmian kantor. Hadir dalam acara tersebut Sony Tendean selaku tim Kampanye Partai GERINDRA, Hj. Dial Hasan peserta konvensi partai GERINDRA, Julius Naisama peserta konvensi partai GERINDRA, Hedi Hustajah peserta konvensi partai GERINDRA, Irman Irmansyah SH.anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, Muhammad Dian SH. anggota DPRD Kota Bekasi, Komisaris Polisi Triyono Kapolsek Medan Satria, unsur pemerintahan kecamatan Medan Satria dan masyarakat Medan Satria. IHT mengingatkan pada anggota DPRD Kota Bekasi agar tidak sedikitpun bersentuhan dengan korupsi atau penyelewengan dalam menjalankan tugas. "Kalau ada dan terbukti benar, maka kami akan pecat yang bersangkutan dari keanggotaan partai GERINDRA," kata IHT sambil menyapa Irman Irmansyah anggota DPRD Kota Bekasi. Dalam kesempatan tersebut, IHT menyampaikan pesan ketua Dewan Pembina Partai (DPP) H. Prabowo Subianto bahwa Partai GERINDRA tidak membutuhkan kader cengeng dan hanya memanfaatkan partai untuk kepentingan pribadi. "Tidak ada kader cengeng, tidak ada kader yang hanya cari kekayaan, silahkan cari partai lain kalau ada kader yang hanya mencari kesalahan teman dan mudah patah semangat," tegas IHT. IHT mengucapkan selamat kepada Syamsudin selaku ketua PAC. Medan Satria dengan fungsionalnya kantor partai ditingkat kecamatan tersebut. Kantor yang dibeli secara cash tersebut akan dipergunakan untuk konsolidasi partai dan menghantarkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) tahun 2014 nanti. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PERGANTIAN KETUA DPRD ATAU KEPALA DAERAH PERLU DIBAHAS DITINGKAT NASIONAL

Belum adanya ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi setelah Azhar Laena meninggal dunia, membuat masyarakat bertanya. Adi Bunardi dari fraksi 98 mempertanyakan kenapa sampai sekarang belum ada pengganti Azhar Laena sebagai ketua DPRD. Adi Bunardi melihat persoalan yang membelit partai Demokrat membuat penunjukan ketua DPRD yang baru terkendala. "Masalah yang dihadapi partai Demokrat, membuat mereka tidak bisa konsentrasi menyelesaikan pemilihan pengganti," katanya saat ditemui di DPRD kota Bekasi (21/2). Adi mengingatkan agar pergantian ketua DPRD kota Bekasi tidak berlarut-larut karena sudah merugikan masyarakat kota Bekasi. "Belum adanya pengganti almarhum Azhar Laena tentu merugikan masyarakat kota Bekasi," Kata dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mulya Pratama tersebut. Perjalanan DPRD kota Bekasi sepeninggal Azhar Laena memang tidak berpengaruh pada jalannya kebijakan DPRD kota Bekasi. "Memang tidak ada masalah dengan proses legislasi di DPRD karena kepemimpinannya yang bersifat kolektif-kolegial, tapi tentu itu berpengaruh langsung ataupun tidak," Kata Adi. Adi menyarankan agar diwaktu yang akan datang pempinan DPRD dipilih saja agar kondisi Seperti yang dialami DPRD kota Bekasi tidak berlarut-larut. "Sebaiknya dipilih saja secara langsung, sehingga DPRD tidak terpengaruh kondisi internal partai dan merugikan masyarakat secara keseluruhan," Katanya. Zaiman Makmur Affan dari komisi A DPRD kota Bekasi juga merasakan hal yang sama dalam penyelesaian pergantian ketua DPRD kota Bekasi. "Hanya tolong beri kesempatan pada partai Demokrat untuk menempuh mekanisme partai," Katanya yang juga anggota fraksi Demokrat DPRD kota Bekasi. Dirinya menghormati apa yang dilakukan pengurus partainya dengan mekanisme yang digunakan dalam mencari pengganti ketua DPRD. "Dalam peraturan jelas ketua DPRD menjadi hak fraksi yang memiliki kursi dominan di DPRD," Kata Zaiman. Namun seperti Adi Bunardi, Zaiman melihat persoalan ini harus menjadi pembahasan ditingkat nasional. "DPR RI harus mengagendakan pembahasan pergantian ketua seperti yang terjadi di kota Bekasi," Katanya. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

LPSE KOTA BEKASI SIAP LELANG ONLINE 2012

Sri Sunarwati selaku kepala Bagian Telematika Kota Bekasi mengkonfirmasi bahwa Lembaga Pelayanan Secara Elektronik (LPSE) di kota Bekasi sudah dilakukan sejak tahubn 2009. "Jadi tidak ada alasan bagi pengusaha tidak mengetahui keberadaan LPSE dalam sistem pengadaan Barang/ jasa lagi," katanya. Alamat web site LPSE Kota Bekasi sendiri dapat dilihat dengan melakukan browsing dengan alamat laman di lpse.bekasikota.go.id diinternetan. Semua pengausaha yang ada dui kota Bekasi, terang Sri Sunarwati, sudah diberitahukan pada saat sosialisasi tentang alamat laman tersebut. Sri Sunarwati mengatakan upaya untuk mensosialisasikan keberadaan LPSE sendiri dilakukan secara serius agar para pengusaha dan atau asosiasi pengusaha dapat mengakses lembaga sistem pengadaan secara elektronik tersebut. "Kami sudah pernah kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Daerah(KADINDA) Kota Bekasi untuk sosialisasi pada para pengusaha," katanya. Hal tersebut juga didukung oleh surat edaran tentang Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tertanggal 14 Februari 2012 bernomor 896/ 409-Telmat/ II/ 2012. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa tahun 2012 sebagai batas paling lambat penggunaan SPSE dalam pengadaan barang/ jasa pemerintahan daerah. Selain itu juga dijelaskan dalam surat bahwa Surat edaran tersebut diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah. Surat juga disesuaikan dengan instruksi presiden Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi tahun 2012. Keterangan yang terdapat dalam surat tersebut juga menerangkan ketentuan yang diatur dalam Inpores 17 tahun 2011 tentang kewajiban pemerintah daerah sekurang-kurangnya 40% belanda pemerintah Daerah (provinsi dan kota/ kabupaten) diminta untuk menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat. Menurut sumber di Unit Layanan Pelelangan (ULP), prosentase 50% dari kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagian dari persyaratan untuk diakseskan pada LPSE. Dikonfirmasi ditempat terpisah, Sri Elly Susilawati di ruang kerjanya, selaku bagian dari Unit Layanan Pelelangan (ULP) menerangkan kalau ada dinas yang ingin 100% dari pengadaannya dilelang di LPSE itu akan lebih baik lagi. "Dalam ketentuan yang ada hanya dinyatakan 40% belanja pemerintahan daerah yang dipergunakan untuk pengadaan barang/ jasa yang wajib," katanya. Dalam kesempatan tersebut Sri Elly Susilawati, yang pernah mengkoordinasikan pelelangan melalui ULP, membenarkan fungsi ULP sebagai koordinator panitia-panitia proses Pengadaan barang/ jasa. "Tugas ULP sebagai Pengkoordianasian proses pengadaan barang/ jasa," kata Kepala Sub Bagian Pembangunan, Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Sekretariat Daerah (SETDA) Kota Bekasi. Menurut Elly, secara tekhnis LPSE lah yang melakukan kegiatan pengadaan lelang secara elektronik. Sedangkan ULP hanya mengkoordinasikan dengan panitia pengadaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-kota Bekasi. Sri Sunarti dan Sri Elly Susilawati sama-sama menegaskan kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) di lembaga yang ditunggu-tunggu kehadirannya tersebut sudah mendapatkan pelatihan manajerial untuk pelaksanaan pelelangan secara elektronik. Keduanya juga menyatakan kesiapan pelaksanaan pelelangan secara elektronik tahun 2012 ini sebagai awal perubahan yang lebih baik dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah di Kota Bekasi. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

BUTUH SENTUHAN PEMERINTAH UNTUK TINGKATKAN MINAT BACA ANAK-ANAK

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA.

Minat membaca dan menulis di wilayah Kecamatan Setu telah menunjukan bahwa adanya peningkatan sektor pendidikan bagi anak-anak usia dini. Pemerintah baik Pusat maupun Daerah seyogyanya dapat mendukung penuh dunia pendidikan tersebut. Tujuannya, agar peserta didik mampu berprestasi dan mengembangkan diri. "Dilihat sejak tahun sebelumnya perkembangan baca dan tulis telah diminati anak-anak usia dini. Saat ini wilayah Setu mengalami perkembangan minat baca dan tulis," ujar Benny disela-sela memberikan Piagam kepada lima peserta didik tingkat Sekolah Dasar (SD) yang secara simbolis dilakukan Bupati Bekasi Sa'duddin, kemarin. Menurut Benny, program baca dan tulis perlu dilanjutkan secara terus-menerus. Agar, para siswa dapat mengembangkan diri dan berprestasi. "Sebagai wujud pencerdasan anak bangsa, Pemerintah perlu mendukung program baca dan tulis agar para siswa dapat mengembangkan potensi dirinya," katanya menjelaskan. Ia juga mengatakan, Pengembangan baca dan tulis telah menjadi program Kecamatan Setu di 2012. Terlebih, diwilayahnya berdiri bangunan Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pesantren. "Tahun ini, Kami prioritaskan selain pembangunan infrastruktur jalan, pertanian maupun kesehatan," demikian Benny. (Dma). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

TARUNA MERAH PUTIH (TMP) LAKUKAN KONSOLIDASI

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA.

Taruna Merah Putih (TMP) Kota Bekasi yang merupakan sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), saat ini terus melakukan konsolidasi untuk penguatan organisasi. Konsolidasi diantaranya dilakukan dengan cara membentuk kepengurusan baru di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC) atau Kecamatan dan tingkat Ranting atau Kelurahan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) TMP Kota Bekasi, Anim Imanudin mengatakan, pembentukan pengurus TMP di PAC dan Ranting dilakukan untuk mengatasi adanya roda organisasi yang tidak berjalan atau vakum. “Roda organisasi tidak berjalan karena banyak kader kita yang terpilih menjadi anggota DPRD, ada juga yang jadi pengurus partai PDIP. Bahkan ada satu kader TMP yang terpilih menjadi Bupati Lembata NTT yakni Eliaser Yantje Sunur,” ujar Anim, di Bekasi 20 Februari 2012. Apabila kepengurusan sudah lengkap, TMP akan menjalankan roda organisasi sebagai sayap partai yang berideologi pancasila. “NKRI adalah harga mati, dan kita akan bekerja maksimal agar kebebasan umat beragama di Kota Bekasi bisa dijamin oleh Pemkot,” katanya. Dalam kesempatan itu Anim yang kini juga duduk sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, sangat menyayangkan adanya penyegelan 3 gereja di Kota Bekasi. “Masa mau ibadah dihalang-halangi, sementara warung remang-remang dibiarkan. Inilah yang jadi komitmen perjuangan kita,” tegasnya. Taruna Merah Putih (TMP) sendiri saat ini menargetkan kader baru dari kalangan pemuda, pelajar, mahasiswa dan orang yang tidak mau ikut pemilu (golput). “70 persen kader kita targetkan dari luar partai, sisanya baru dari internal partai,” terangnya. Dalam kesempatan itu Anim juga mengharapkan, dengan adanya penguatan organisasi maka jumlah kader TMP di Kota Bekasi bisa mencapai 5.000 dalam 3 bulan kedepan. “Kita optimis, dan sampai akhir tahun kita targetkan kader TMP jumlahnya mencapai 10 ribu,” katanya. Saat ini anggota TMP Kota Bekasi, untuk tingkat DPC sebanyak 13 orang sedangkan untuk 12 PAC masing-masing anggotanya 11 orang. “kalau ranting dari 56, masing-masing angggotanya 7 orang. Total kader TMP Kota Bekasi, ada sekitar 400 orang,” katanya. TMP Kota Bekasi sendiri memberikan keleluasaan kepada anggotanya untuk berkiprah di segala bidang, asalkan tidak menyalahi apa yang telah menjadi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). "Selagi mereka mampu dan bisa, kenapa tidak?. Termasuk menjadi pengurus di PDI Perjuangan," tutupnya. (RIK) (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

RAYENDRA SUKARMADJI AKHIRNYA MENJADI SEKDA KOTA BEKASI

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA.

Sekretaris Daerah (Sekda) kota Bekasi secara Resmi diumumkan dan dilantik di Balai Patriot, kantor pusat pemerintahan kota Bekasi sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 133/ KEP-272/ 2012 bertanggal 14 Februari 2012. "Saya ucapkan selamat kepada pejabat sekretaris Daerah yang Baru, sehingga kebijakan pemerintah kota Bekasi lebih legitimate," Kata H. Jamaludin AR. Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) saat ditemui disela-sela pelantikan (20/2). Jamal melihat ada kemajuan dengan dilantiknya sekda Baru kota Bekasi yang sebelumnya hanya menjadi pelaksana tugas (Plt.). "Hanya mau dibawa kemana Kota Bekasi dibawah kepemimpinan Rayendra Sukarmadji, itu yang masyarakat kota Bekasi tunggu," Kata mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) 1999-2004 tersebut. Jamal mengaku tidak terlalu dekat dengan sosok Rayendra yang lama memimpin dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarkim) kota Bekasi. Sehingga tidak terlalu banyak mengetahui pola kepemimpinannya secara detail selama Rayendra menjabat diberbagai dinas dan instansi. Ditanya tentang banyaknya penolakan yang disuarakan, Jamaludin AR. menganggap hal itu sudah biasa dalam perjalanan birokrasi pemerintahan daerah. "Itu sudah biasa, pro dan kontra dalam persaingan dibirokrasi sudah biasa terjadi," Katanya. Jamal melihat, keterlambatan yang terjadi sebagai akibat dari penilaian kompetensi dan evaluasi dari respon masyarakat pada calon-calon sekda yang ada. "Ya mungkin kelambatan pelantikan Rayendra juga disebabkan pro-kontra itu sendiri," jelasnya. Dalam pandangan Jamal, posisi sekda sangatlah penting sekali dalam sebuah pemerintahan daerah yang berjalan. "naik atau terpuruknya sebuah pemerintahan ditentukan keberadaan sekda dalam sistem birokrasi," tambahnya. Hal pandangan miring yang dijadikan issue sehingga sekda defenitif labat dilantik, Jamal berharap Rayendra mau menjawannya agar pemerintahan yang dipimpinnya solid. "sekda kota Bekasi secara pribadi yang harus menjawab Hal itu agar duduk persoalannya menjadi jelas," Kata Jamal. Ditempat terpisah Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, berpesan agar Rayendra Sekarmadji lebih disiplin dalam menjalankan tugas yang diembannya. "Harus lebih disiplin," Kata Plt. Walikota singkat namun mengandung banyak makna mengomentari resminya Rayendra menjadi sekda kota Bekasi. Dr. H. Rahmat Effendi mengatakan, bahwa Pekerjaan Rumah (PR) sekda kota Bekasi ke depan sangat banyak sekali. "Diantaranya adalah mendisiplinkan pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan pemerintah kota Bekasi," katanya. Hal lain yang menjadi perhatian Plt. Walikota tentang tugas penting yang harus dilaksanakan sekda kota Bekasi berupa konsep untuk membenahi dan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kegiatan. Banyaknya usulan diluar kerangka RPJMD disinyalir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi sudah menyimpang dari acuan baku/ RPJMD. Selain itu sekda diharapkan dapat memfilter kebijakan-kebijakan politik menjadi kebijakan birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan. "Sekda harus menjadi filter bagi kepala daerah agar kebijakan politik tidak menjadi mengganggu jalannya pemerintahan," Kata Dr. Rahmat Effendi. Saat ditemui di ruang kerjanya, Rayendra Sekarmaji mengatakan kalau jabatan sekda yang ia emban merupakan tantangan baginya. "Dengan penetapan ini merupakan sesuatu yang berat untuk saya, ini tahun yang berat untuk saya," katanya. Menurut Rayendra, Seperti kutipan dalam buku Napoleon Hills, jabatan itu berat dan bisa mengandung fitnah. "oleh karenanya saya berharap semua komponen yang ada dapat saling membantu dalam melakukan pekerjaan," katanya lagi. Belum tuntasnya visi misi kota Bekasi menjadi perhatian Rayendra dalam melihat posisinya sebagai sekda kota Bekasi. Upaya membangun kebersamaan kembali, menurut Rayendra sesuatu yang hampir hilang di Birokrasi. Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2012 menjadi konsern Sekda kota Bekasi tersebut dalam agenda program yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. "Saya akan buat Tim lintas dinas untuk mengimplementasikan peraturan walikota tentang peningkatan kinerja pegawai," Kata Rayendra. Sedang terkait RPJMD dan kegiatan pemerintah kota Bekasi, sampai saat ini Rayendra mengakui masih ada kekurangan namun masih sesuai dengan RPJMD 2008-2013. "Saya kira apa yang dilakukan pemerintah kota Bekasi masih sesuai dengan apa-apa yang ada dalam RPJMD," kata pejabat yang mulai menyukai touring dengan kendaraan. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PEMPROV JAWA BARAT BERTANGGUNGJAWAB GENANGAN AIR DI JALAN IMAM BONJOL

Menjadi langganan banjir disepanjang Jalan Raya Imam Bonjol Cikarang Barat, bila musim penghujan tiba. Akibat drainase (saluran air) tersebut tidak berfungsi. Siapa yang bertanggungjawab bila hal itu terus-menerus terjadi sehingga merugikan para pengguna jalan terlebih jalan berlobang dan mengakibatkan seringnya jatuh korban. Menanggapi hal itu, DPRD Kabupaten Bekasi telah melaporkan dan mengusulkan tidak berfungsinya drainase ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Barat. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno mengatakan, sejauh ini dewan telah melaporkan kepada Dinas PU Provinsi Jawa Barat terkait perbaikan drainase yang setiap musim penghujan tiba menggenangi Jalan Raya Imam Bonjol Cikarang Barat. Laporan itu diusulkan sejak pertengahan bulan di 2011 lalu. "Persoalan drainase menjadi tanggungjawab Provinsi Jawa Barat. Kami sudah melaporkannya," ujar Taih. Menurutnya, jalan protokol merupakan jalan Provinsi. Jadi, tugas Dinas PU Jawa Barat yang melaksanakan perbaikan drainase. Meski, Pemerintah Daerah hanya membantu pelaksanaan Tata Ruang Wilayah. "Saya berharap, Provinsi Jawa Barat dapat melaksanakan program perbaikan itu di 2012," kata Politisi Demokrat. Genangan air disepanjanag Jalan Raya Imam Bonjol Cikarang Barat, Minggu (19/02) pagi lalu, membuat kemacetan arus lalulintas. Pasalnya, para pengguna jalan harus berhati-hati melintas bahkan jalan itu berlobang. Genangan air itu melanda di tiga titik jalan tersebut. Tidak berfungsinya drainase juga disebabkan tidak adanya mata anggaran satu paket yang dilakukan konsultan pembangunan jalan. "Sejauh ini mata anggaran berbeda tidak satu paket. Seharusnya, setiap perbaikan infrastruktur jalan harus dibarengi dengan perbaikan saluran air," papar Camat Cikarang Barat Muhamad Karim. Konsultan pembangunan jalan (Dinas PU-Red), lanjut Karim, harus memperhitungkan drainase karena sangat vital sebagai pembuangan air dikala musim penghujan. Sekarang ini program kecamatan sejak 2011 hingga 2012, konsultan diwajibkan satu paket dalam pengerjaan proyek jalan lingkungan dengan salauran air. "Program ini telah diusulkan setiap musrembang desa maupun kecamatan. Sisa program APBD Tahun Anggaran 2011 dikerjakan di 2012 sedangkan program 2012 dikerjakan di 2013," jelasnya. Ia menambahkan, untuk pelaksanaan proyek turap di Desa Telajung telah direalisasikan. Sehingga, wilayah itu bebas banjir. "Sejak diturap air hujan lancar, tahun ini Desa Telajung tidak banjir," katanya. (Dma).

PERSELISIHAN PT. KANEFUSA-BURUH SELESAI

Permasalahan sengketa perburuan antara PT Kanefusa Indonesia dengan buruh PHK berakhir tuntas. Akhirnya, pihak manajemen perusahaan bersedia melakukan pembayaran uang pesangon terhadap 150 buruh. Setelah melalui proses yang cukup panjang atau 20 bulan akhirya didapat kesepakatan dari kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian bersama antara PT Kanefusa Idonesia dan buruh PHK. Kesepakatan tersebut menghasilkan 8 butir yang diantaranya pihak pengusaha PT Kanefusa Indonesia bersedia membayar pesangon sebesar 1 kali PMTK (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) sesuai dengan putusan Pengadilan Hubunga Industrial (PHI) ditambah dengan alfa, total keseluruhan sebesar Rp 3.200.000. Adapun proses problem solving permasalahan buruh ini di saksikan antara lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Barat, PUK AMK FSPMI PT Kanefusa, Disnaker Kabupaten Bekasi, serta Polresta Bekasi. Dalam keterangan persnya, Ketua Apindo Jawa Barat Deddy Widjaya mengatakan, perundingan/negoisasi antara manajemen perusahaan dengan buruh ini dilakukan agar dapat mencari win-win solution. Pasalnya, perselisihan ini sudah berlangsung selama 20 bulan (2 tahun) berlangsung. "Agar tidak berlarut-larut kami lakukan perundingan ini. Terlebih, untuk kenyamanan para pengusaha yang akan berinvestasi," kata Deddy, di Tambun Selatan kemarin. Menurutnya, perselisihan perburuhan harus diselesaikan secara arif dan bijaksana. Artinya, segala persoalan yang timbul maka dapat dieslesaikan dengan kesepakatan. "Perselisihan antara pengusaha dengan buruh ada kesepakatan dan harus di fasilitasi semua pihak," katanya. Meski begitu, Apindo Jawa Barat berharap agar setiap permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan dapat dimaksimalkan terutama para buruh dapat mencapai tujuannya untuk tidak melakukan aksi. "Semua dapat diselesaikan dengan baik, buruh tidak perlu melakukan aksi mogok sehingga tidak mengganggu aktivitas produksi dan karyawan lainnya," tambahnya. Sementara, Ketua PUK FSPMI PT Kanefusa Indonesia Agung mengatakan para buruh sangat bersyukur apa yang telah dihasilkan dalam kesepakatan berupa pembayaran uang pesangon kepada 150 buruh PHK. "Ini sudah menjadi tanggungjawab pengusaha untuk membayar uang pesangon buruh," ujarnya. Setelah itu, masing-masing buruh berdiri sendiri untuk pemenuhan hidupnya, tambah Agung. Dana pesangon buruh itu akan dibagikan sesuai dengan masa kerja diantaranya, masa kerja 24 tahun mendapat pesangon sebesar Rp 42 juta sedangkan masa kerja 1,5 tahun sebesar Rp 2 juta. Kabag Humas Polresta Bekasi AKP Bambang Wahyudi yang mewakili Kapolreta Bekasi Kombes Wahyu Hadiningrat, menjelaskan perundingan/negoisasi ini tidak lain untuk mencari win-win solution. Dimana terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Apalagi, persoalan itu akan mengganggu berbagai pihak baik pengusaha, karyawan maupun arus lalulintas. Perusahaan Jepang yang berlokasi di Kawasan Industri Ejip D-VIII ini memproduksi pisau ekspor dibeberapa negara seperti Asia, Eropa dan Amerika, dengan jumlah tenaga kerja.(Dma).

TREND PEREMPUAN MENJADI KEPALA DAERAH

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA.

Setelah kemenangan Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya, trend Perempuan menjadi Kepala daerah terus naik diseluruh Indonesia. Rita Widyasari terpilih dalam pemilu kepala daerah (Pemilukada) di Kutai Kartanegara dan Airin Rachmi Diani memimpin Tanggerang Selatan. Setelah itu, Hj. Atut Chosiyah kembali dipercaya masyarakat Banten untuk memimpin provinsi Banten bersama H. Rano Karno. Tren perempuan memimpin sebuah pemerintahan terus menanjak dengan semakin beraninya kaum perempuan menyiapkan dirinya menjadi kepala daerah. Akankah kabupaten Bekasi menghadirkan suasana baru dengan terpilihnya Neneng Yasin+Rohim Mintareja? Sebuah pertanyaan yang baru akan terjawab bulan depan dengan dilaksanakannya pemilukada kabupaten Bekasi. Belum selesai kabupaten Bekasi mengadakan periodenisasi melalui pemilukada, kota Bekasi sudah siap dengan banyaknya perempuan siap maju dalam pemilukada Desember 2012. Sebut saja Hj. Sumiyati Mochtar Mohamad yang disebut-sebut internal partai tertentu yang akan maju pada pemilukada Kota Bekasi 2012. Sosok penantang dari perempuan lain hadir dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Bekasi dengan ikutnya Hj. Alwiyah Maulidiyah dalam konvensi calon yang diadakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai GERINDRA Kota Bekasi. Yakin dengan pengalaman serta pengetahuan yang ia serap dari ibunya yang sempat 2 periode di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dial Hasan sapaan akrabnya, ia maju dengan semangat perempuan juga mampu memimpin. Tidak tanggung-tanggung Dial menyiapkan Road to pemilukada dengan merangkul Permadi SH., Jamal Mirdad, Prabowo Subianto, Hasyim Djoyohadikusumo dan petinggi partai GERINDRA untuk terlibat langsung. "Kenapa harus nomor dua kalau nomor satu bisa," kata anak Haji Hasan tersebut. Hj. Dial Hasan melihat tren perempuan menjadi kepala daerah saat ini sedang di atas angin. Perempuan, menurutnya, secara tidak sadar sedang melakukan konsolidasi untuk dapat menentukan nasib kaum perempuan serta membuat suara perempuan lebih terdengar. Menurut Hj. Dial Hasan lagi, beban kepemimpinan saat ini antara laki-laki dan perempuan menjadi sama. "Sekarang harus diakui perempuan banyak yang harus bekerja lebih keras untuk kehidupan karena laki-laki tidak mampu menopang dan bahkan menganggur," katanya. situasi tersebut menuntut perempuan menentukan nasibnya sendiri dengan meningkatkan kapasitas dan merebut peranan yang semakin samar dalam keragu-raguan laki-laki. "Perempuan harus percaya diri agar masyarakat disekitarnya tetap optimis ditengah ketidakpastian yang tercipta karena persaingan yang semakin meningkat," tandasnya. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

SKPD DAN PENGUSAHA RESPON BAIK KEHADIRAN LPSE

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA.

Kepala Dinas Bina Marga Tata Air (Bimarta), H. Momon Sulaeman, menyambut baik kehadiran Lembaga Pelayanan Sambungan Elektronik (LPSE) di kota Bekasi. Menurut Momon, LPSE hadir untuk proses pelelangan yang lebih akuntabel dan transparan menunjang kerja dinas dalam pengadaan barang/jasa di kota Bekasi. Hanya saja proporsinya, tambah Momon, masih dirasa kurang sekali untuk pelaksanaan proyek yang banyak dan sering menimbulkan gejolak dalam pelaksanaan pelelangan di kota Bekasi. "kalau Bisa malah semua, bukan 30 banding 60 % Seperti yang akan dilakukan nanti," katanya saat dikonfirmasi (19/2). Momon menganalisa, keberadaan LPSE yang masih Baru sehingga programnya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. "Mungkin karena masih Baru sekali sehingga pelaksanaannya secara gradual menuju yang lebih ideal," tambahnya. Secara umum dinas Bimarta berkepentingan dengan hadirnya LPSE dalam blantika proses pelelangan barang dan jasa proyek-proyek jalan dan salaluran di kota Bekasi. Beberapa tahun yang lalu bahkan sempat terjadi kericuhan kecil dalam pelaksanaan karena ketidakpuasan peserta pelelangan umum yang diadakan dinas Bimarta Kota Bekasi. Keterjaminan hasil pelelangan model online membuat kepala dinas Bimarta itu yakin pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung dengan baik dan sukses sampai realisasi proyek. "Seperti kita ketahui di dinas Bimarta sempat terhambat pelaksanaan pekerjaan akibat RKA tidak kunjung ditandatangani oleh kepala dinas lama," Kata Momon yang sebelumnya menjabat asisten daerah. Dengan adanya LPSE diharapkan Momon berbagai manipulasi dalam pengadaan barang/jasa bisa ditekan seminimal mungkin dalam pelaksanaannya. "Dengan adanya LPSE semoga lebih kompetitif dalam pelaksanaan realisasi proyek-proyek APBD 2012," Kata Momon. Sampai saat ini persaingan tidak sehat masih terjadi dalam pemenangan tender pengadaan barang/jasa di kota Bekasi yang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 sebesar Rp. 2,3 trilyun. Kemunkinan permainan anggaran yang dilakukan oknum-oknum tertentu juga dapat ditekan seminimal mungkin dalam proses lelang. Hanya Momon mengingatkan agar kerja LPSE dapat optimal dalam menjalankan fungsinya pada saat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan pelelangan di instansinya masinh-masing. "kalau tidak nanti akan menimbulkan persoalan Baru dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa," imbuhnya. Aspek pembinaan para pengusaha juga dapat terukur, menurut Momon, dalam proses-proses interaksi koneksitas LPSE dan perusahaan yang mendaftar ke lembaga pelelangan online tersebut. Mulai verifikasi sampai kepada saat pelelangan berlangsung dunia usaha dapat saling belajar dan beepeoses dengan pemanfaat pelelangan online itu sendiri dalam Hal ini SKPD. Akhirnya pada suatu saat, terang Momon, akan dirasakan bentuk peningkatan kapasitas baik dunia usaha maupun SKPD pelaksana kegiatan proyek-proyek APBD. Seperti diketahui banyak pihak, aspek pembinaan dunia usaha di kota Bekasi terbilang sangat minum sekali dan bahkan hampir tidak ada. Hal itu diakui Arif Subarjah pelaku bisnis dan pengurus asosiasi pengusaha di kota Bekasi yang sudah malanh-melintang menggeluti usaha jasa konstruksi. "Tidak adanya perhatian menyebabkan dunia usaha kota Bekasi tertinggal dibanding daerah-daerah lain," Kata Arif. Banyaknya kepentingan politis, menurut Arif, sudah merusak iklim dunia usaha di Kota Bekasi yang infrastrukturnya rentan dan tidak awet. "Itu semua disebabkan karena tingginya cost yang harus dikeluarkan para pengusaha untuk biaya diluar kepentingan pekerjaan sebenarnya," tegasnya. Budaya floating proyek yang tidak terkontrol, menurut Arif, adalah penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek. Tanpa mau menyebut oknum di instansi mana, Arif menunjukkan adanya floating proyek pada akses pelelangan barang/jasa di kota Bekasi. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

BANYAK JALAN DIGENANGI AIR SETELAH HUJAN 2 JAM

"SUARA PEREMPUAN PENENTU KEMENANGAN", HJ. DIAL HASAN KA. DEP. MINYAK DAN GAS BUMI DPP PARTAI GERINDRA.

Jalan Jatiwaringin dekat Giant Pondok Gede kembali digenangi air setinggi 10 cm lebih di Atas permukaan jalan. Tersumbatnya saluran yang berada disisi kanan dan kiri jalan mengakibatkan air hujan meluap ke jalan raya yang memiliki lebar 9 meter. Jalan yang cukup lebar itu dipenuhi air sehingga mengakibatkan kemacetan tepat dimuka gang Gamprit yang memiliki lalu lintas padat. "Iya setiap hujan pasti selalu banjir yang menggenangi jalan karena rusaknya saluran jalan," Kata Udin warga setempat (19/2). Selain jalan Jatiwaringin genangan air juga terlihat di jalan ke arah kabupaten Bekasi dekat Gapura perbatasan di Bulak Kapal. Tepat di seberang show room Mutsibisi Sun Star Motor itu genangan air membuat pengendara jalan Nasional melambatkan laju kendaraannya. Demikian pula jalan dekat Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur yang penuh air dan membuat kendaraan sulit melaluinya. Ketinggian air di jalan ke arah Rawalumbu ini lebih dari 15 cm yang menggenangi jalan selepas tanjakan crossing toll Rawalumbu. Sudah dikonfirmasi kepada kepala seksi Tata Air dinas Bina Marga dan Tata air, H. Nurul Furqon, tidak mendapatkan jawaban. Pesan singkat pun sudah dikirim ke nomor pengaduan milik Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi yang juga tidak menghasilkan konfirmasi tindaklanjut yang akan dilakukan. Debit air di Pintu air kali Bekasi terlihat sangat tinggi akibat hujan yang terjadi selama 2 jam di pagi hari selepas subuh. Kemungkinan peningkatan volume air dari pintu air kali Bekasi akibat dari tingginya debit air yang mengalir dari aliran Citarum dan Cileungsi-Cikeas. (dON). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).