PT. SUN RISE DIINGATKAN AGAR PERHATIKAN WARGA SEKITAR

Kunjungan kerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi ke PT. Sunrise Tekstile di daerah Medan Satria berbuah pemahaman pihak perusahaan atas keberadaan lingkungan sekitar. Berawal dari keluhan dan aspirasi masyarakat terkait keberadaan bangunan diatas kali sebelah pabrik PT. Sunrise yang berakibat banjir yang dialami warga sekitar. Komisi B yang dipimpin langsung Ketua Komisi, Ronny Hermawan, melakukan hearing dan sidak ke ruang pabrik yang memproduksi benang kualitas tinggi itu.

Sudirman Miman anggota DPRD yang merupakan salah satu anggota masyarakat sekitar pabrik cukup senang dengan respon pimpinan perusahaan yang menemani langsung anggota DPRD beserta rombongan. Selain persoalan bangunan yang dikeluhkan, Sudirman juga menyampaikan harapan agar PT. Sunrise juga memperhatikan potensi masyrakat sekitar pabrik untuk dapat direkrut bekerja di Pabrik tersebut.

Anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap agar pabik dapat membumi dengan lingkungan sekitarnya. Wujudnya jelas dengan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Sunrise berupa pembangunan masjid, perawatan jalan dan pembangunan jembatan akan semakin kuat dengan membuka peluang kerja bagi warga sekitar pabrik.

Pabrik seluas 8 hektar itu produksinya 53% diekspor ke Eropa dan sisanya beberapa negara asia dan amerika. Terdapat 1.300 karyawan yang dipekerjakan dengan pekerjaan menjadi operator pemintalan kapas menjadi benang-benang dengan kualitas unggul. Demikian diakui Cardo Latay Shink, direktur tekhnik PT. Sunrise yang juga menggiatkan CSR dibidang lingkungan hidup melalui penanaman pohon dan bantuan pohon pada lingkungan di kelurahan Haraqpan Jaya.

Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1979 itu memiliki klep sebagai alat untuk uji kualitas udara sekitar pabrik. Kunjungan kerja itu juga melibatkan pimpinan Badan pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi yaitu Syafei Muhamad dan Agus Sutyasno. "Kami lihat perusahaan ini baik, semoga diwaktu akan datang dapat lebih baik perhatiannya pada masyarakat sekitar." tegas Sudirman. Don.

ROMBEL DI BEKASI TIMUR MENGINDUK SMUN 17 BEKASI

Rosihan Anwar, Ketua Rw. 14 Jembatan 7 perum Bumi Bekasi Baru, memberi apresiasi tinggi atas perhatian Komisi yang telah bekerja keras untuk merealisasikan penambahan sekolah setingkat SMU di wilayah Bekasi Timur. Seperti diketahui, hanya ada 1 sekolah SMU negeri di Bekasi Timur yang membuat banyak warga mengeluhkannya. Selain siswa-siswi asal Bekasi timur harus sekolah dengan jarak terlalu jauh, keberadaan SMUN 1 Bekasi sendiri merupakan sekolah contoh.

Penambahan 4 lokal untuk rombongan belajar (rombel) di wilayah Bekasi Timur membuat Aan, begitu anggota DPRD dari partai Golkar itu biasa dipanggil, lebih semangat dalam beraktivitas. Selain rasa keadilan yang menggugahnya menantikan adanya sekolah baru tingkat SMU atau SMK negeri di daerah pemilihannya.

Beberapa waktu lalu Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bekasi mengundang pimpinan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi untuk membicarakan secara serius persoalan tersebut. Walau belum final, Heri Koswara menyatakan, keberadaan rombel merupakan embrio dari keniscayaan adanya sekolah setingkat SMU negeri di wilayah Bekasi Timur.

Rombel yang menginduk ke SMU negeri 17 Bekasi itu merupakan persiapan sampai nantinya akan menjadi sekolah mandiri secara administratif dan pengelolaannya. Aan mengajak seluruh pihak di kecamatan Bekasi Timur untuk meningkatkan perhatian pada persoalan pendidikan anak-anak usia sekolah di Bekasi Timur.

PAda pertemuan komisi D, pimpinan disdik yang langsung dipimpin Kodrato menyatakan secara gradual akan terus diupayakan realisasi SMU negeri baru di Bekasi Timur. "Saya dengar di daerah Aren Jaya lahan untuk rombel digunakan." imbuh Aan. Don

KONSEP KEPEMIMPINAN DIPERTANYAKAN

Penggeledahan Kantor Walikota Bekasi berbuah kerisauan diantara staf di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Sejak issue berkembang pasca penggeledahan beberapa staf merasa terganggu kinerja dan aktivitasnya. Bahkan ada diantara mereka menjadi malas-malasan untuk beraktivitas karena situasinya sangat mencekam, menurut mereka.

Hal ini dikatakan oleh Sri Elly, kasubag Bina Pembangunan Bagian Bina Ekbang dan KP, yang ditemui diruang kerjanya. Dirinya bahkan kecewa melihat perkembangan pemberitaan yang jelas memojokkan dua kakak kelasnya di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Elly, begitu biasa ia dipanggil, melihat apa yang terjadi karena sistem demokrasi Indonesia yang tidak cukup menguntungkan bagi para birokrat untuk dapat bekerja secara baik. Kepemimpinan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menurutnya hanya demokrasi setengah matang, berakibat pada tarik menarik kepentingan yang merugikan para pegawai.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan pemerintah daerah menjadi terbelah pikirannya. Tuntutan meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kepentingan pimpinan yang berasal dari partai politik menjadi pertarungan batin yang tak terselesaikan. Bahkan dapat berakibat buruk pada pelayanan maupun pribadi pegawai, jika salah dalam prosesnya.

Pemenuhan kepentinganlah yang banyak menyebabkan banyak pegawai menjadi stress karena apapun yang mereka lakukan menjadi salah dan merugikan. Banyak kebijakan menjadi rancu, tidak produktif dan konstruktif sehingga berakibat pada menurunnya kualitas kinerja pegawai. Idealisme yang selalu ada dalam diri pegawai menjadi goyah yang pada akhirnya banyak pegawai menjadi tidak percaya diri dalam melaksanakan tugas.

Kasus penyergapan dan penahanan 2 pejabat di lingkungan pemkot Bekasi adalah contoh betapa kebijakan yang rancu itu berakibat pada kerugian besar dialami pegawai pelayan masyarakat. "Sudah bisa ditebak, tidak ada yang mau bertanggungjawab. Dan kakak-kakak saya itu menjadi korban yang dikorbankan." tambahnya. Don.

HASIL AUDIT RAWAN PENYUAPAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar praktik suap di lingkungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyidik komisi itu sudah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap yang dilakukan dua pejabat Pemerintah Kota Bekasi, berinisial HS dan HL, kepada auditor kepala dari BPK Jawa Barat berinisial S.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Humas KPK, Johan Budi SP., kepada wartawan. "KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu HS, HL, dan S," kata Johan Budi kepada wartawan di gedung KPK Jakarta, Selasa (22/6) malam.

Pasal untuk menjerat tersangka HS dan HL adalah Pasal 5 Ayat (1) Huruf a dan/atau Pasal 13 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001. Sedangkan untuk S adalah Pasal 5 Ayat (2) dan/atau Pasal 11 UU No 31/1999 sebagaimana diubah UU No 20/2001.

Sebelumnya, menurut Johan, selain ketiga orang itu, penyidik KPK juga menangkap Kepala Perwakilan BPK Jawa Barat berinisial G di Bekasi. Penyidik KPK menangkap HS yang menjabat Kepala Bidang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bekasi dan HL seorang Inspektur Wilayah Kota Bekasi, yang juga menjabat Kepala Bawasda Kota Bekasi, serta S yang menjabat Kepala Auditoriat BPK Jawa Barat III, di kediaman S di Lapangan Tembak, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying, Bandung, Senin (21/6) malam.

Keesokan harinya (Selasa pagi), penyidik kembali menangkap Kepala Perwakilan BPK Jabar berinisial G. Bersama dengan penangkapan G, penyidik KPK juga membawa serta dan menyita uang sejumlah Rp. 100 juta yang diduga merupakan uang suap. Uang itu, menurut Johan, sempat dititipkan di penjual ikan sebelah rumah G di Bekasi.

Menurut Johan, sebelumnya, HL dan HS menyerahkan uang kepada S sebesar Rp. 200 juta dalam sebuah tas hitam. Ada juga Rp. 40 juta dalam sebuah tas kerja serta beberapa amplop berisi uang yang jika dijumlah mencapai Rp. 272 juta. Dengan demikian, seluruh uang yang berhasil disita dari penangkapan itu sekitar Rp. 372 juta. "Uang itu diduga untuk mengamankan laporan keuangan Pemkot Bekasi tahun 2009 agar mendapat pernyataan wajar tanpa pengecualian dari BPK," kata Johan.

Johan menyatakan, penyidik KPK menduga uang yang diperoleh dari penangkapan di Bandung merupakan pemberian tahap kedua dari praktik suap itu. Kesimpulan itu, menurut dia, berasal dari keterangan sejumlah saksi yang sudah diperiksa KPK.

Sedangkan uang Rp. 100 juta yang ditemukan di penjual ikan sebelah rumah G di Bekasi, menurut Johan, masih harus diteliti lebih dulu untuk menyatakan terkait atau tidak terkait dengan praktik suap itu.

Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku tidak tahu penangkapan pejabatnya oleh penyidik KPK. "Saya betul-betul tidak tahu informasi itu. Sampai hari ini KPK belum memberikan surat pemberitahuan, kecuali pada pihak keluarga. Secara institusi pemkot Bekasi belum terima pemberitahuan" ujar Rahmat, 24/6.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi itu menegaskan, pemerintah sedang giat-giatnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Apa yang dilakukan pejabatnya merupakan pelanggaran. Keterangan yang diberikan bagian hukum mereka tidak akan memberikan bantuan hukum pada kedua tersangka yang ditahan. "Kalau sudah tertangkap tangan seperti itu, sudah jelas masuk ranah hukum. Sanksi sebagai PNS tentu ada, selain sanksi pidana atas perbuatannya. Selaku pribadi dan wakil wali kota, saya sangat prihatin," kata Rahmat.

Kasus serupa sebelumnya pernah ditangani KPK, yaitu kasus suap terhadap auditor BPK, Bagindo Quirino, yang memeriksa laporan keuangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Bagindo didakwa karena menerima suap dari pejabat Depnakertrans, Taswin Zein, saat mengadakan proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan.

Taswin minta Bagindo untuk merekayasa hasil temuan BPK. Pada kejadian ini, Taswin dan Monang Tambunan (Bendahara proyek) mengucurkan dana Rp. 400 juta dan Rp. 250 juta kepada Bagindo. Bagindo dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 12 Huruf a, Pasal 12 Huruf e dan Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31/1999 yang telah diubah menjadi Pasal 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagindo didakwa telah menerima uang suap serta menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya. Dia dijatuhi vonis pidana penjara selama tiga tahun. Don.

ENIE: WALIKOTA INGATKAN KECAMATAN UNTUK PENUHI TARGET

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Walikota Bekasi untuk mengingatkan kecamatan untuk memenuhi target yang sudah diberikan. Disampaikannya saat ditemui diruang kerjanya saat ditanya sikap DPRD terkait belum adanya laporan bulanan yang diberikan kecamatan atas perolehan pendapatan retribusi HO di Kecamatan. Proporsi 30% yang ditentukan untuk kecamatan sampai dengan bulan Juni 2010 belum ada laporannya.

Komisinya akan mengundang instansi terkait untuk membahas secara detail persoalan-persoalan yang dianggap menghambat dalam memenuhi target yang sudah diberikan pada kecamatan. Salah satunya adalah apa yang terjadi di dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) yang sudah mencapai target 105%, tetapi belum ada laporan terkait pendapatan dari keamatan-kecamatan di Kota Bekasi. Besarnya target perolehan Pendapatan Asli Daerah dari izin HO usaha adalah Rp. 633 juta, dan sampai dengan bulan Mei sudah melampaui target.

Selain itu Dinas Kebersihan (DK) juga mendapatkan sorotan yang baru memperoleh Rp. 17,643 milyar dari keseluruhan target sebesar Rp. 39 milyar lebih. Masih terdapat sisa target sebesar Rp. 22, 326 milyar dari target yang ditentukan oleh dinas dan harus dipenuhi pada akhir tahun anggaran. Diserahkan kepada Sartuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk berinovasi agar target yang sudah disepakati dapat terpenuhi.

Sedangkan dari dinas Pengawasan dan Penataan Bangunan (P2B) Enie mempertanyakan kondisi yang buruk dengan capaian hanya 4% dari keseluruhan target. Ada kerancuan yang terjadi, sehingga diskursusnya justru saling melempar tanggungjawab dengan keberadaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Sehingga banyak pengurus izin merasa dipimpong dan kadang diperah saat mengurus izin. Kondisi lebih parah tentang klarifikasi penghasilan retribusi izin dengan menyampaikan bahwa pengurusan izin membuat Bangunan (IMB) hanya sekali. Terindikasi P2B tidak melakukan pengawasan terhadap banyaknya perubahan struktur bangunan yang mewajibkan pemiliknya untuk membuat Izin baru.

Sampai dengan bulan Juni 2010 baru diperoleh pendapatan dari izin IMB sebesar 4,85 % atau Rp. 117, 2 juta dari penghasilan perizinan di P2B. Terlihat P2B kurang atau bahkan tidak melakukan sama sekali sosialisasi tentang peraturan yang ada sehingga pemahaman masyarakat menjadi salah. P2B seharusnya lebih intensif melakukan sosialisasi sehingga peraturan yang ada tentang bangunan bisa sampai ke masyarakat secara langsung.

Unit pelaksana dinas diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan untuk melakukan penyebaran informasi. Mengenai cara , menurut Enie, diserahkan kepada pimpinan masing-masing. "Penting untuk eksekutif dan legislatif melakukan evaluasi terkait penetapan target dan capaian yang diperoleh dari target yang sudah diberikan." imbuhnya. Don.

BPK BERHENTIKAN TERSANGKA AUDITOR PENERIMA SUAP

Selepas penyergapan 3 Pegawai Negeri Sipil di Rumah Kepala Sub-Auditoriat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) provinsi Jawa Barat, Suharto, BPK Pusat memberhentikan yang bersangkutan. Pihak BPK juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Mereka tak akan meminta penangguhan penahanan terhadap Suharto kepada KPK.

Hal itu dikatakan Hendar Ristriawan, Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Binbangkum) BPK. "Pejabat yang kini menjalani pemeriksaan itu berinisial D dan E selain S." katanya

Terkait dengan kasus ini, pimpinan BPK juga mengingatkan kepada seluruh jajaran BPK untuk memegang teguh kode etik. Pihak yang tengah di audit BPK juga dihimbau untuk tak menjanjikan apapun pada pemeriksa dari BPK.

Menyusul kejadian ini, dikatakan Hendar, BPK belum akan meningkatkan pengawasan internal. Menurut dia, pengawasan internal, review, dan evaluasi di BPK selama ini sudah berjalan dengan baik.

Selama ini, kata Hendar, selain pengawasan dari dalam, BPK juga selalu dievaluasi oleh tim auditor independen dari luar negeri tiap 5 tahun sekali. Terakhir audit dan evaluasi terhadap BPK RI ini dilakukan oleh BPK Kerajaan Belanda.

"Kalau di tubuh BPK, pengawasan internalnya sudah baik. Kasus ini kan kolusi antara oknum BPK dan yang diperiksa, bukan karena sistem," kata Hendar.

Sebelumnya, Senin (21/6) malam, KPK menggerebek Su, Kepala Sub Auditoriat III BPK Jawa Barat di rumahnya, di Bandung, Jawa Barat. Dalam penggerebekan tersebut, Su tertangkap basah sedang menerima uang sebesar Rp 200 juta dari dua pejabat pemerintah Kota Bekasi. Uang tersebut diduga untuk menyuap BPK Jawa Barat supaya mengeluarkan Opini Wajar tanpa Pendapat terkait manajemen keuangan Pemkot Bekasi.

KPK GELEDAH RUANGAN SEKRETARIAT PEMKOT BEKASI

Petugas KPK mulai menggeledah kantor pemkot bekasi, 23/6. setelah peristiwa penangkapan kabid aset daerah, berinisial HS, Dinas Pendapatan dan pengelolaan kekayaan dan aset daerah (DPPKAD) dan seorang staf beserta sopir saat datang ke rumah Kepala Sub-auditoriat Badan Pemeriksa Keuangan (bpk) Provinsi Jawa Barat di daerah Cikutra, Kec. Cibeunying, Bandung. HS bersama stafnya diduga menyuap pejabat kepala sub-auditoriat BPK Provinsi Jawa barat berinisial S dan ditangkap pukul 19.45 WIB, 21/6.

Dalam penyergapan itu disita barang bukti berupa uang Rp. 200 juta dan uang di tas S sejumlah Rp. 72 juta. HS melakukan penyuapan pada S terkait hasil audit BPK. Sebelum penyergapan diketahui sebuah mobil kijang berhenti agak jauh dari rumah S yang merupakan kendaraan dinas ketiga PNS pemkot Bekasi. Didapat informasi keberadaan mereka dan dugaan suap terkait permohonan peningkatan status dari wajar dengan
pengecualian (WDP) menjadi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kenaikan peringkat menjanjikan intensif dari kementerian keuangan sebesar Rp. 40 milyar bagi pemerintah daerah yang mampu meraihnya. Predikat WDP sudah diraih pemkot Bekasi dengan intensif diterima sebesar Rp. 15 milyar.

Selain HS dan stafnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjemput HL dirumahnya untuk kepentingan penyelidikan. HL sendiri merupakan kepala inpektorat yang diduga memiliki hubungan komunikasi dengan S. Kabar beredar juga bahwa KPK juga menjemput NJ dirumahnya menggunakan 8 kendaraan secara cepat dan tanpa diketahui sebelumnya. Namun dari sumber yang sama diperoleh informasi NJ sudah dipulangkan setelah dimintai keterangan oleh pihak KPK. "NJ sendiri merupakan atasan langsung HS di DPPKAD pemkot Bekasi tempatnya berdinas." kata Awi staf GAPENSI yang mengetahui penjemputan.

Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK jalan rasuna said, kuningan, jakarta. informasi yang berkembang KPK akan melakukan penggeledahan tepat pukul 24.00 wib,22/6, di kantor walikota bekasi. Namun setelah S ONE NEWS cek ke lokasi kantor terlihat lengan dan tak ada aktivitas mencurigakan baik di kantor maupun sekitar kantor.

Ada beberapa kendaraan mencurigakan terlihat dibelakang kantor tepat pukul 03.00. kijang inova warna hitam nopol B 2581 AE terlihat berhenti lama dan orang yg berada di dalam kendaraan terlihat sibuk. Setelah S ONE NEWS cek ulang pukul 04.15 mobil kijang inova berpindah tempat ke daerah depan pintu keluar. sedangkan 1 mobil patroli polisi di parkir diseberang kantor pemkot.

Selebihnya tidak terjadi hal menonjol sampai pukul 03.00 wib KPK datang menggeledah ruang walikota Bekasi, sekretaris daerah (Sekda) dan Asisten Daerah II (ASDA II) Kota Bekasi seperti yang dijelaskan kasatpol PP Dedy Djuanda. Belum diketahui secara pasti hasil penggeledahan karena wartawan diminta satuan polisi pamong praja untuk menjauh dari lokasi ruang yang disterilkan. Hanya 1 staf walikota, Gusti Nurul, sempat diajak keluar membeli kebutuhan tim KPK
yg berjumlah lebih dari 10 orang.

Gusty sempat dibawa keluar dari pusat pemerintaham kota Bekasi dan ketika kembali petugas membawa 8 kardus minuman berisi dokumen-dokumen. Kedelapan kardun itu dibawa secara bertahap menuju kantor walikota satu persatu. Dokumen dalam kardus berupa kertas-kertas yang dibungkus plastik dan atau map plastik dalam jumlah banyak.

Kegiatan penggeledahan petugas KPK datang menggunakan kendaraan roda 4 sebanyak 4 unit terdiri dari 1 kijang inova nopol B 1532 VG dan 3 Avanza B 1905 UFR, B 1906 UFR serta B 1908 UFR. Terlihat petugas KPK kucing-kucingan dalam melaksanakan penggeledahan dan membuat beberapa wartawan bingung dengan hilir-mudiknya kendaraan yang digunakan di Lokasi. don

SIRKULASI BATAK POS DICOPET OKNUM WARIA

Sirkulator koran Batak Pos kota Bekasi HP-nya dicopet waria dekat kantor PWI Perwakilan Bekasi. Adi Irawan, warga jl. Setia II-A Gg. Melati 5/ 27 Rt. 02/ 12 kelurahan Jati Waringin, kecamatan Pondok Gede itu melaporkan kejadian ke polres Metropolitan Bekasi tentang kejadian yang dialaminya. Kejadian yang terjadi pada pukul 03.30 berlokasi di jalan Rawa Tembaga II No. 1 pada sentra pelayanan Kepolisian (SPK) Metro Bekasi, 22/6.

Kejadian sendiri baru disadari usai bertemu waria yang ia kenali dan sering mangkal di jalan Rawa Tembaga, kelurahan Marga Jaya. Adi biasa mengantar koran Batak Pos ke kantor PWI. Sehingga dirinya hafal dengan PSK Waria yang berada disekitar kantor PWI.

Adi berharap ada penertiban yang dilakukan satuan polisi pamong praja (satpol PP). Selain itu, karena sudah tindak kriminalitas yang dilakukan dirinya meminta kepolisian menangkap pelaku yang sudah mulai ada di jalam sejak jam 8 malam. "Saya agak takut antar koran karena waria prilakunya kelewat aktif." jelasnya seusai lapor di SPK Metro Bekasi.

Surat Tanda Terima Laporan (STPL) kehilangan barang No. LKH/ 6779/ B/ VI/ 2010/ SPK/ RESTRO-BKS yang menerangkan kehilangan HP Adi merk Micxon bernomor SIM Card IM3 085697137078 dicopykan serta diserahkan pada wartawan. Surat ini ditandatangani Aiptu Arwanto yang sedang tugas piket. don.

DINAS PERINDAGKOP KOTA BEKASI LAMPAUI TARGET

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bekasi lampaui pendapatan dari retribusi Hinder Ordonantie (HO) sebesar 103% pada akhir bulan Mei 2010. Disampaikan oleh kepala seksi Bina usaha disperindagkop Kota Bekasi, Herbert Panjaitan, saat ditemui di ruang kerjanya. Sedangkan target pemasukan dari izin HO di disperindag besarnya adalah Rp. 633 juta.

Namun sayang dari prestasi mencapai target yang disampaikan dalam proyeksi tahun 2010 disperindagkop tersebut, sampai saat ini belum ada laporan pencapaian pemasukan daerah dari izin HO ditingkat Kecamatan se Kota Bekasi. Padahal besarnya lumayan sekali dari prosentase kewajiban, yaitu, 30% untuk besaran kecamatan dan 70% menjadi kewajiban dinas. Kasie Bina Usaha disperindagkop berharap agar 12 kecamatan se-Kota Bekasi menyampaikan laporan berkaitan pemasukan dari pajak HO masing-masing.

Capaian pada tahun 2010 sendiri merupakan hasil diberlakukannya perda HO perubahan yang baru sesuai lembaran daerah Kota Bekasi Nomor 14 seri C tahun 2009. Dalam perda perubahan diatur perhitungan untuk 100 meter pertama (di bawah 100 meter) adalah Rp. 500 ddengan pengalian indeks jalan dan gangguan. Pada peraturan sebelumnya hanya Rp. 200 untuk 100 meter pertama.

Sedangkan kalkulasi untuk diatas 100 meter dikenakan biaya Rp. 350 dikalikan indeks jalan dan gangguan. "Saya bangga dinas kami berhasil menelurkan perda dan sekaligus membuktikan capaian pelayanan dengan besarnya pemasukan dari sektor HO." jelas Herbert.

Target keseluruhan pendapatan pada tahun 2009 sendiri sebesar Rp. 873 juta. Sedangkan target tahun 2010 sendiri besarnya lebih dari Rp. 900 juta. Ketika ditanya penetapan target, Herbert meminta wartawan untuk menanyakan langsung dinas yang menetapkan, yaitu, dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPPKAD).

Disperindagkop meminta komitmen pihak kecamatan untuk segera melaporkan hasil retribusi HO yang seharusnya dilakukan per bulan. "Sampai dengan pertengahan Juni 2010 belum ada laporan." terangnya. Don.

Walikota Bekasi Umumkan Hasil Evaluasi Kinerja

Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya terpilih menjadi Kecamatan serta Kelurahan terbaik se-Kota Bekasi dari hasil evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan kecamatan-kelurahan.

Kegiatan evaluasi sendiri dilakukan sejak beberapa bulan lalu yang selanjutnya kedua pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan tersebut ditunjuk sebagai wakil Kota Bekasi untuk mengikuti kompetisi ditingkat provinsi Jawa Barat. Demikian uraian pidato pembina upacara, H. Mochtar Mohamad walikota Bekasi, senin pagi di lapangan plaza Patriot pusat pemerintahan kota Bekasi , 21/6.

Dalam sambutannya walikota mengucapkan selamat atas pelaksanaan pemerintah dan dipilihnya terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1 dari masing-masing tingkatan pemerintahan. Terbaik kedua diraih kecamatan Bantar Gebang, terbaik ketiga diraih Kecamatan Medan Satria dan harapan 1 diraih Kecamatan Pondok Melati untuk tingkat Kecamatan. Sedangkan terbaik kedua untuk tingkat kelurahan adalah Kelurahan Ciketing Udik. Hanya terbaik 1 dari masing-masing tingkatan yang akan mewakili kota Bekasi dalam kompetisi di tingkat provinsi.

Walikota Bekasi berharap pada seluruh pemerintahan tingkat kecamatan dan Kota Bekasi untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat agar kualitas hidup masyarakat di Kota Bekasi semakin meningkat. Kota Bekasi selalu dapat mempertahankan prestasi dalam kompetisi tingkat provinsi, walikota berharap dengan terpilihnya Bekasi Utara dan Kelurahan Cimuning dapat menjadi pelecut semangat seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

Ditempat terpisah Camat Bantar Gebang, Yayan Yuliana mensyukuri penilaian yang menempatkan Kecamatan Bantar Gebang sebagai kecamatan terbaik kedua se-kota Bekasi. Dirinya terpacu untuk lebih giat lagi bekerja agar para pegawai di pemerintahan kecamatan Bantar Gebang dan di wilayah Kecamatan Bantar Gebang dapat membantu masyarakat lebih baik di waktu yang akan datang. Terbaik kedua dirasa cukup membanggakan wilayah yang daerahnya terdapat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan berbagai prestasi ditingkat regional, nasional dan internasional. Don.

PELANGGARAN TERHADAP PENATAAN RUANG

Warga Harapkan Baru minta pemerintah Kota Bekasi melakukan TINDAKAN TEGAS/ PENERTIBAN terhadap Pelanggaran UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007, TENTANG PENATAAN RUANG. Dimana telah lama terjadi pelanggaran dan tidak ada pengawasan atau tindakan di lingkungan PERUMAHAN HARAPAN BARU I, KOTABARU, BEKASI BARAT.

Sebagaimana yang terjadi pada, Rumah tinggal di Jl. Durian Raya No.22, Perumahan Harapan Baru I, Kota Baru, Bekasi Barat. Izin Membuat Bangunan (IMB) Rumah Tinggal type 45, yang berada pada zona area Peruntukan Rumah Tinggal yang SECARA SADAR DAN SENGAJA telah DIRUBAH FUNGSINYA UNTUK TUJUAN KOMERSIL DAN DIKONTRAKAN.

"Pembangunan bernilai profit oleh PEMILIK BANGUNAN tersebut menjadi Toko KACA & ALUMINIUM yg sangat mengganggu lingkungan perumahan karena sangat bising akibat suara mesin pemotong besi sewaktu kegiatan operasional pembuatan kusen, lemari alumunium dan lain sebagainya." ulas Deasi Nugroho warga sekitar perumahan Harapan Baru I.

Begitu pula dengan JALUR HIJAU yang berada di ujung Jl. Durian Raya yang kini telah banyak berdiri bangunan tempat usaha yang tidak memiliki IMB (bangunan liar). Deasi berharap agar pihak terkait segera melakukan tindakan penertiban, pembongkaran, penutupan atau penyegelan sesuai sangsi dalam perda terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PEMILIK BANGUNAN tersebut.

Deasi menambahkan, pihak terkait harus memperhatikan ketentuan sesuai dengan yang tercantum dalam BAB XI, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007, TENTANG PENATAAN ruang. "Hingga saat ini belum ada tindakan." keluhnya. Don.

Kota Bekasi Banyak Kehilangan Pemasukan Retribusi

Pemerintah kota Bekasi dari hasil rekomendasi Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota mengalami banyak kerugiaan akibat hilangnya potensi pemasukan dari sektor Retribusi sampah pasar dan perumahan. Pada tanggapan LKPJ hampir semua fraksi, kecuali Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan masukan terkait pendapatan daerah yang tidak sesuai target yang diharapkan.

Menanggapi hal tersebut menyebabkan banyak Non Government Organization (NGO) di Kota Bekasi mempertanyakan fungsi pengawasan terhadap sektor-sektor penghasil yang tidak mencapai target. Salah satunya adalah dinas Kebersihan yang banyak disorot karena banyaknya pungli pada retribusi di pasar swasta dan perumahan. Dinas ini harus bertanggungjawab pada hilangnya potensi uang masuk ke kas daerah yang jumlahnya tidak sedikit.

Demikian dikatakan Suprinanto Sekretaris Government Again Corruption and Discrimination (GACD Cabang Bekasi. Organisasi berlogo garuda dan segitiga berlian merah putih itu menghitung dari keberadaan 31 pasar swasta yang ada di kota Bekasi. Ditambah lagi dengan kutipan yang sama di tingkat RW. sebagai ongkos operasional pengangkutan sampah yang ternyata tidak tampak pada laporan pemasukan daerah.

Nanto meminta pada inspektoral atau badan pengawas daerah (BAWASDA) untuk segera menegur instansi terkait. Adipura bukan alasan untuk walikota dalam melakukan pembinaan birokrat yang ada. Dinas Kebersihan sendiri sebenarnya berhasil atas keberadaan kepala dinas Lama, Dedi Djuanda. Justeru di zaman Eddy Rosadi kondisinya tidak begitu baik dari sebelumnya.

Baik dalam hal personel maupun manajemen keuangan dinas tersebut lebih kokoh dan solid pada saat Dedi Djuanda memimpin Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DKPP). Saat ini gelontoran anggaran yang besar yang membuat dinas ini terlihat bertahan.

dari hitungan yang ada, dalam perhitungan per bulan retribusi Rp. 1 juta/ pasar, seharusnya didapat pemasukan sebulan sebesar Rp. 31 juta. Belum lagi dari retribusi yang ditarik di lingkungan perumahan-perumahan se kota Bekasi. Sehingga wajar kalau akhirnya masyarakat menganggapnya sebagai pungli karena tidak masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.

Kemampuan memimpin dinas dibutruhkan agar dapat me-manage target dinas selama program tahun anggaran. Sebelumnya sudah diberitakan tentang penyelewengan retribusi di pasar baru yang menjadikan pasangan pasuntri menjadi pesakitan kejaksaan negeri Kota Bekasi. "Seharusnya mulai dari persiapan, penentuan target dan pelaksanaan sudah jelas sehingga capaiannya terukur. Kalau tidak kepolisian dan kejaksaan bisa memeriksa cash in flow keuangan dinas kalau sudah ada dugaan." ujar Nanto. Don.

NUNG SPONSORI KOMPETISI BULUTANGKIS

Nuryadi Darmawan yang biasa dipanggil Nung atau Cow Boy mensponsori kompetisi Volly Ball dan Bulu Tangkis dengan tajuk turnamen Bandar Selasih Cup 2010. Kegiatan menggelorakan olah raga ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat olah raga dan keterpaduan antar warga di lingkungan Pekayon Jaya dan sekitarnya.

Bertempat di Gelanggang Olah Raga Andi Jaya, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Pembukaan akan dilakukan pukul 19.00 WIB, 20/6.

Saat Bekasi News datang ke lokasi, persiapan tengah dilakukan oleh crew GOR Andi Jaya. Mereka memasang berbagai spanduk di areal GOR dan lingkungan Pondok Pekayon Indah (PPI). Nung sendiri merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi periode 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Rencananya pembukaan turnamen akan dilakukan oleh Walikota Bekasi, H. Mochtar Mohamad, yang juga ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP. saat akan konfirmasi hadiah dan peserta turnamen di lokasi belum ada panitia penyelenggara. Don.

Luthfi Hasan Ishaaq Presiden PKS Dilantik

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera periode 2010-2014 resmi dilantik pada hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional PKS ke-2 Minggu, di Jakarta.

Struktur Dewan Pengurus Pusat tersebut adalah Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekretaris Jenderal Anis Matta, sembilan Wakil Sekjen sesuai bidang diantaranya adalah Mahfudz Siddiq sebagai Wakil Bidang Media, dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman.

Selain itu juga dilantik Ketua DPP bidang wilayah dakwah dan bidang lainnya seperti Ketua Bidang Kaderisasi Musyafa Ahmad Rahim, Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan Musthafa Kamal, Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan Agus Purnomo, serta Ketua Bidang Kewanitaan Anis Byarwati dengan Sekretaris Sarah Handayani.

Turut dilantik, empat Ketua Badan yang terdiri dari Badan Penegak Disiplin Organisasi, Pengembangan Kepemimpinan, Pemenangan Pilkada dan Hubungan Luar Negeri.

Pelantikan pimpinan tingkat pusat ini dilakukan oleh Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, bertempat di ballroom Ritz Carlton Pacific Place dan dihadiri oleh ribuan peserta Munas PKS ke-2. Pelantikan pengurus PKS ini sekaligus menandai berakhirnya Munas yang telah diselenggarakan sejak Rabu (16/6).

Pelantikan kepengurusan ini ditandai dengan penyerahan bendera PKS sebagai simbol pelaksanaan amanah rakyat.

Munas PKS ke-2 ini membahas sejumlah agenda yakni perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dan rencana strategis 2010-2015. Disamping itu, agenda penting lainnya adalah memantapkan konsolidasi dan koordinasi internal partai.

Selain diisi dengan sidang pleno, pada Munas PKS ini juga diselenggarakan sejumlah acara seperti workshop, dialog nasional, seminar nasional maupun internasional, serta kegiatan seni dan budaya.

PKS bertekad menduduki posisi tiga besar pada Pemilu 2014 mendatang. Pada 2009, PKS menduduki posisi keempat sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak.

PKS juga telah menegaskan keterbukaannya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan agama yang dianut. Dengan slogan "PKS untuk Semua ", partai yang telah mengikuti tiga pemilu ini membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai kader maupun anggota partai.