KOREM WIJAYAKARTA/051 ADAKAN PENYULUHAN KESEHATAN

Kepala Seksi Logistik Korem 051/Wkt Letkol Arh Sudirman membuka acara penyuluhan kesehatan dengan materi Pengenalan dan Pencegahan Penyakit Jantung Koroner yang diikuti 260 prajurit dan PNS Korem 051/Wkt yang disampaikan oleh Tim Penyuluhan Kesehatan Kesdam Jaya yang dipimpin Letnan Kolonel Ckm dr. Ismi Purnawan. Sp. JP, FIHA Rumah Sakit Moh Ridwan Meureksa Kesdam Jaya, di Aula Wijayakarta Makorem 051/Wkt, Kamis (31/5). Tidak dipungkiri meskipun berbagai upaya untuk menjaga kesehatan telah dilakukan, banyak masyarakat yang masih dihadapkan pada lingkungan yang tidak sehat. Misalnya saat berkendara di jalan, emisi gas buang kendaraan bermotor hanyalah salah satu contoh konkret yang bisa ditemui setiap hari saat keluar rumah. Selain itu, adanya makanan yang kurang higienis dan banyak mengandung bahan tambahan makanan sehingga bisa merusak kesehatan. Kelihatannya sepele akan tetapi jika kita waspada sejak dini, dampak gangguan kesehatan yang merugikan tubuh dapat kita monitor mulai sekarang. Lingkungan tidak sehat yang memaparkan radikal bebas tentu saja bisa menimbulkan sejumlah penyakit degeneratif, misalnya penyakit jantung koroner, stroke dan penuaan dini. Penyakit Jantung Koroner adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh yang diikuti oelh penebalan dan kekakuan pembuluh tersebut (aterosklerosis). Gejala serangan jantung adalah nyeri dada khas lebih dari 10 menit, lokasi dibelakang tulang dada, dada sebelah kiri, kualitas seperti ditekan/ditindih benda berat, dibakar, diremas, ditusuk, diiris, tercekik. Penjalaran melalui leher, rahang bawah, bahu, punggung, pergelangan sampai jari-jari, ulu hati. Adapun gejala penyerta adalah rasa sukar hirup/ sesak napas, keringat dingin dan pucat. Penyakit jantung dan pembuluh erat hubungannya dengan gaya hidup, pencegahannya terutama dengan memperbaiki gaya hidup ingat sehat, kalau sudah sakit, disamping pengobatan tetap harus perbaiki gaya hidup. Pola makan yang baik adalah gunakan aneka ragam bahan makanan, dengan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Marilah kita menjaga kesehatan baik dari dalam maupun dari luar karena kesehatan sangatlah penting untuk menunjang tugas pokok dalam pencapaian kerja yang optimal (Pen/dON).

ATTENTION; PENERIMAAN SISWA BARU DI KOTA BEKASI MULAI 21 JUNI 2012

Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, mengagendakan proses penerimaan peserta didik baru 2012/2013 di wilayah setempat mulai 21 Juni hingga 2 Juli 2012. "Jadwal PPDB akan dimulai dengan pendataan siswa informal, luar Kota Bekasi, Paket A/B, dan siswa lulus tahun sebelumnya pada 21 hingga 28 Juni 2012 mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB di sekolah yang kita tunjuk," ujar Kepala Bidang Bina Program Disdik Kota Bekasi, Ali Fauzie, di Bekasi, Jumat. Menurut dia, bagi calon siswa luar wilayah dan informal wajib membawa surat keterangan lanjutan di Kota Bekasi dari Disdik setempat, surat keterangan nilai hasil ujian, dan surat lulus. "Mereka hanya akan didata oleh Disdik Kota Bekasi sebagai syarat untuk mengikuti pendaftaran," ujarnya. Sedangkan agenda pendaftaran secara online terbagi atas tiga kriteria penilaian yakni jalur Ujian Nasional (UN), bina lingkungan, dan prestasi. Agenda itu dijadwalkan mulai 25 Juni hingga 2 Juli 2012 untuk calon siswa SMP dan SMA dan 20 Juni hingga 2 Juli 2012 untuk calon siswa SMK. "Pendaftaran SMP dan SMA jalur UN dimulai 25 sampai 29 Juni. Jalur Bina Lingkungan mulai 18 sampai 20 Juni, dan jalur prestasi mulai 18 hingga 20 Juni," katanya. Proses pengumuman jalur UN dilakukan pada 2 Juli, jalur bina lingkungan dan prestasi diumumkan 23 Juni. Dikatakan Ali, pendaftaran bagi calon siswa SMK dimulai dengan pendaftaran tes khusus pada 20 hingga 22 Juni untuk jalur UN, 15 hingga 17 Juni jalur bina lingkungan dan prestasi. "Tes kejuruan dilakukan pada 18 hingga 23 Juni. Dilanjutkan pendaftaran PPDB online mulai 18 hingga 29 Juni. Hasilnya akan diumumkan pada 2 Juli 2012," demikian Ali. (ANT-KR)

DIAL HASAN AJAK KADER BANGUN CARACTER BUILDING KEPEMIMPINAN

Hj. Dial Hasan berharap kader-kader partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dapat melakukan sosialisasi pentingnya pemimpin berkarakter dalam pembangunan wilayah. "Pemimpin kita sekarang ini sudah melupakan pentingnya regenerasi dengan membangun jiwa kepemimpinan dalam membangun masyarakat yang kuat dan berkepribadian," katanya (1/6). Saat dikonfirmasi rencana kegiatan Forum Perempuan Bekasi (FPB), Dial Hasan menyinggung pentingnya pemimpin Kota Bekasi memiliki pemimpin yang bijak dan berwibawa agar kota Bekasi lebih aman dan nyaman untuk dihuni. Beberapa kasus pertikaian yang terjadi membuat kota Bekasi terlihat seram dan angker untuk disinggahi orang dari daerah lain. Oleh sebab itu, Dial menyarankan agar kader Partai GERINDRA kota Bekasi melakukan penilaian dan memberikan masukan tentang pentingnya pemimpin yang tegas, berwibawa dan amanah ke depan. "Saya rasa masyarakat menunggu lahirnya pemimpin yang memahami Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi bangsa dan negara ini," jelasnya. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Departemen Minyak dan Gas Bumi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai GERINDRA tersebut, mengingatkan pentingnya ibu-ibu rumah tangga membuat lingkungan terkecil (Keluarga) sebagai basic membangun pendidikan kepemimpinan. Agar, menurut Hj. Dial Hasan, sosok-sosok pemimpin dapat lahir dari masyarakat kebanyakan. Dari 2 kali pelaksanaan pemilu Walikota dan Wakil Walikota (dengan pelaksanaan tahun ini), terbukti menurut Dial, apa yang dilakukan dari mulai lingkungan terkecil dapat muncul calon-calon pemimpin berkarakter. Hj. Dial sendiri dikenal sebagai salah satu kandidat yang akan maju dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Desember 2012 nanti. Bermodal kepercayaan orang-orang terdekat, Hj. Dial Hasan memberanikan diri untuk ikut konvensi Partai GERINDRA yang minggu pertama Juni ini akan ada hasil dari pit and proper yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPP) partai tersebut. "Saya tidak ambisi, saya hanya mencoba mempelajari dan menerapkan leadership yang diajarkan dalam Pancasila di negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk hasil saya serahkan pada kuasa Tuhan," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PEMKOT TUNGGU PENGESAHAN PERDA RDTR

Berbagai pertanyaan Urusan Penataan Ruang terjawab sudah dengan akan diselesaikannya pembahasan Rancangan Perda Rencana Detail Tata Ruang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi. Penataan Ruang Di kota Bekasi belum mempunyai dasar yang kuat selama ini dikarenakan belum adanya Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Bekasi. Hal itu dijawab Kepala Dinas Tata Kota (Distako), Koswara Hanafi, saat dihubung via Blackberry Messenger (BBM) terkait seperti apa perda tersebut saat ini. "Perda RDTR saat ini sedang dibahas di pansus 14," katanya. Koswara masih menunggu pembahasan panitia khusus (Pansus) 14 yang membahasan secara teliti 5 wilayah dalam RDTR Kota Bekasi agar Raperda dapat segera menjadi Perda. Seperti diketahui, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bekasi merupakan RTRW yang terbaru. Semua berharap Perda ini segera dapat diselesaikan agar kota Bekasi dapat melakukan pembangunan dengan pegangan dan dasar hukum jelas. " Mudah-mudahan dapat diselesaikan tahun ini Perda RDTR kota Bekasi," kata Koswara. Sementara Rosihan Anwar, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Bekasi Timur, berharap selesainya perda RDTR dapat membantu pemerintah untuk merealisasikan pembangunan Fly Over Bulak Kapal. Jalan layang yang sudah belasan tahun lalu dibahas untuk merentas kemacetan di wilayah dekat perbatasan kota dan kabupaten Bekasi tersebut. Aan, sapaan akrab Rosihan Anwar, melihat keberadaan RDTR sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis penataan ruang daerah. "Seperti fly over Bulak Kapal yang belasan tahun digagas, sampai saat ini kita belum bisa berbuat apa-apa," katanya saat ditemui di Bekasi Jaya. Dirinya berharap agar Perda dapat diselesaikan sehingga pembebasan lahan untuk fly over dapat dilakukan lebih cepat untuk pembangunan jalan layang tersebut. "Saya yakin kalau Perda RDTR selasai akan banyak kegiatan pembangunan kota Bekasi dapat diselesaikan dengan baik," kata Rosihan. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

BAYI KEMBAR SIAM LAHIR SELAMAT DI RSUD KOTA BEKASI

Bayi kembar siam telah lahir selamat di Rumah Sakit Kartika, Kabupaten Bekasi dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, 1/5/2012, di Neonatal Intensive Care Unit (NiCU) RSUD Kota Bekasi. "Unit ini merupakan salah satu unit unggulan di RSUD Kota Bekasi yang ke depan akan menjadi RS rujukan di Bekasi dan sekitarnya. Ibu bayi datang dan dirujuk dari RS di kabupaten Bekasi, ke RS Cipto Mangunkusumo, tapi kondisinya masih penuh antrean pasien persalinan. Lalu bayi dirujuk langsung ke NiCU RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan operasi untuk menyelamatkan ibu dan bayi kembar siam tersebut. Menurut keteruangan Direktur Utama (Dirut) RSUD kotra Bekasi, dr. Titi Masrifahati, unit NiCU sendiri merupakan salah satu unit unggulan di RSUD Kota Bekasi. "Nah RSUD kota Bekasi sebagai penyangga, dilakukan perawatan untuk pemulihan," katanya saat dihubungi via BBM-nya (1/6). Bagi anda yang ingin mengetahui atau mendapatkan pelayanan NiCU RSUD Kota Bekasi dapat menghubungi nomor kontak 0218830152. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DIRUT RSUD MINTA MASYARAKAT OBYEKTIF NILAI PELAYANAN DAN KINERJA RSU

Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Bekasi, dr. Titi Masrifahati, saat ditanya bagaimana kondisi RSUD saat ini dibanding dengan tahun lalu berharap publik lebih objective dalam menilai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Ya untuk menunjukkan kinrja SKPD dilihat perbandingan tahun lalu boleh-boleh saja, Tapi spesifik RSUD itu ada aturan tersendiri berdasar Permenkeu," katanya (1/6). dr. Titi terlihat agak sensitif setelah mendengarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi yang baru dilakukan Rabu (30/5/2012) lalu. "Kalau makro oke lah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lah kalau Pencapaian target-targetnya? RSU punya ukuran sesuai Permenkeu, yaitu kinerja; PPKBLUD" katanya lebih lanjut. Diterangkannya, bahwa indikator operasional, keuangan, manfaat yang langsung ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Masyarakat, tentu DPRD juga, diminta untuk melihat dulu pencapaian SPM-nya dan kepuasan pasien secara tersistem dan akurasi hasil dapat dipercaya. Dokter muda yang memimpin RSUD bermodal pengabdian ketulusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kota Bekasi itu melihat harus ada uji dalam bentuk survey, misalnya. "Survey dong indikator operasional, keuangan, manfaat yang langsung ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik," kata dr. Titi. Sehingga dokter Titi sempat menyayangkan tidak komprehensifnya rekomendasi atau penyampaian yang disampaikan dalam pandangan fraksi-fraksi di DPRD kota Bekasi tentang LKPj 2011. "Kenapa dewan tidak mau lihat itu, padahal kinerja PPKBLUD RSUD itu sdh ada hasil penilaian BPKP, jadi terukur," katanya. Kedepan dokter Titi berharap evaluasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lagi dapat dilakukan secara holistik dan akuntable. "Jangan cuma bilang belum optimal saja, ya tetap harus merujuk sajian data BPK atau BPKP supaya terukur dan ke depan bisa memberi rekomendasi konsrtuktif termasuk dalam penetapan kebijakan yang ada," katanya. Ditanya apakah itu terjadi pada pembahasan LKPj kali ini saja menjelang pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. dr. Titi enggan untuk berbicara secara langsung, namun dia menyatakan semua itu memiliki hubungan erat dan melekat secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum Dirut RSUD Kotra Bekasi menyatakan bahwa budaya politik bangsa ini masih pada kondisi menghubungkan politik dengan kebijakan pelayanan. "Karena formulasi kebijakan dipengaruhi dari implementasi kebijakan sebelumnya, siapapun incumbent akan melalui hal itu, Karena pola sistem dan budaya politik kita seperti itu dan Masyarakat juga belum ngeh. Saya fokus saja, biar politik itu realita, harus terkoneksi untuk manfaat bagi masyarakat saja," kata dokter Titi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PERINDAGKOP AKAN CEK INFORMASI KOPERASI TANPA IZIN

Amit Riyadi, kepala dinas Perindustrian Perdagang dan Koperasi (Perindagkop), mengaku belum jelas banar yang dimaksud pelanggaran seperti yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi. Tanggapan Kepala dinas Perindagkop soal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang banyak dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ijin dan regulasi akan menindaklanjutinya. Namun kepala dinas belum paham benar, karena dinasnya sudah terbuka dan mengundang seluruh stake holder serta semua koperasi untuk dipertemukan. "Saya tidak paham yang dilanggarnya seperti apa dalam menjalankan aktivitasnya contohnya seperti apa," kata Amit saat dihubungi via telpon (31/5). DPRD kota Bekasi mengingatkan dinas tersebut karena ada ketidaksesuaian izin dan regulasi yang ada, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ (KSU) di Kota Bekasi. Amit membutuhkan waktu untuk mengetahui situasi perkoperasian di kota Bekasi saat ini. "Oh nanti saya cek," kata Amit menjawab singkat. Amit sendiri, adanya perbedaan pemahaman tentang pra koperasi dan koperasi serta operasionalnya merupakan persoalan yang kedepan akan diperbaiki. Seluruh koperasi menurutnya, memiiki izin yang sesuai dengan aturan dan regulasi sebagai mana mestinya. Mengenai operasional, dijelaskan kepala dinas, merupakan keputusan rapat anggota sehingga pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam kegiatan usaha koperasi. Lalu terkait fungsi pemerintah sendiri, pemkot Bekasi melakukan dalam batas pembinaan serta fasilitasi untuk penguatan koperasi. "Fungsi pemerintah dalam pembinaan koperasi adalah sebagai fasilitator, Motivator dan regulator," kata Amit. Sementara kaitan dengan pertanyaan kondisi operasional koperasi dan perkembangannya, secara tekhnis dinasnya mengikuti ketentuan yang lebih tinggi dengan akses langsung kebijakan kementerian dari waktu ke waktu. Banyak ketentuan tentang ekonomi dan koperasi yang diatur pusat sehingga Dinas hanya menjalankan kebijakan tingkat daerah. Misalnya soal tingkat suku bunga dalam simpan-pinjam yang selama ini dijalankan di daerah hanya mengikuti ketentuan nasional. "Mengenai suku bunga tidak kami yang mengatur, tergantung kepentingan anggota koperasi dan terhadap layanan masyarakat yang dilakukan oleh koperasi yang tidak berbadan hukum dapat ditindak tegas," kata Amit Riyadi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PERPUSTAKAAN DAERAH BUTUH GEDUNG BESAR, PERAWATAN DAN REPRESENTATIF

Zaiman Makmur Affan, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, melihat Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengawasan terhadap buku-buku perpustakaan di kota Bekasi menjadi problem keberadaan perpustakaan di daerah. Dirinya berharap pemerintah daerah mau serius membangun sistem dan dukungan agar ada Perpustakan daerah yang baik, lengkap dan perawatannya terjamin. Belum berkembangnya perpustakaan masyarakat karena political will pemerintah daerah pada buku dan perpustakaan kurang dan tidak pernah ada upaya serius berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk mengembangkannya. "Gagasan untuk membuat sarana perpustakaan yang besar dan bisa menjadi percontohan pemerintah daerah lain, propinsi maupun nasional," katanya saat ditemui di gedung DPRD kota Bekasi. Perpustakaan yang ada terlihat sangat memprihatinkan karena sekedarnya saja keberadaannya, walau terlihat coba dipertahankan dalam keterbatasan sarana yang seharus diciptakan. Maintenance perpustakaan sangat bergantung pada proporsi anggaran yang disediakan pemerintah daerah dan sering membuat orang terharu melihat perpustakaan yang lokasinya tak jauh dari Pusat Pemerintahan Kota Bekasi. Lalu kulitas dan kuantitas buku-buku perpustakaan pun jauh dari nama besarnya (perpustakaan daerah), menurut Zaiman sangat ironi sekali akan harapan menggiatkan kembali budaya membaca. "Keberadaan buku-buku kurang mengikuti perkembangan, fasilitasnya saja sangat memprihatinkan, coba deh datang kesana lihat langsung kondisi yang ada diperpustakaan milik kota kita," katanya. Zaiman berfikir, apa yang terjadi sebenarnya dapat dilihat dari kondisi dunia pendidikan dan budaya masyarakat kota Bekasi saat ini. Tidak ada yang istimewa dan cenderung masih jauh dari Gerakan mengembangkan kebiasaan membaca di perpustakaan seperti yang pernah dicanangkan pemerintah beberapa tahun lalu. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat tersebut sudah saatnya pemerintah kota Bekasi lebih perhatian pada perpustakaan, baik itu soal infrastruktur maupun supra-struktur yang mampu membuat perpustakaan menjadi bagian gerakan menyukseskan visi kota Bekasi. "Karena bisa berdampak langsung kepada pendidikan, kebudayaan dan juga sarana pra-sarana masyarakat kota Bekasi," kata Zaiman. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DPRD KOTA BEKASI MINTA PEMKOT PERHATIKAN PENGARSIPAN DOKUMEN

Ketua komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Roy Achyar melihat keberadaan arsip daerah sangat penting untuk pemerintahan daerah. "Keberadaan arsip daerah sangat penting untuk keberlangsungan negara, hilang arsip berarti hilangnya negara," katanya saat ditemui di DPRD kota Bekasi (31/5). Roy menambahkan, jejak rekam pelaksanaan kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat dibutuhkan untuk dievaluasi dan dikaji. Keberlangsungan pembangunan, imbuhnya, amat bergantung dari kecakapan manajerial pegawai untuk menata kelola kearsipan dan dokumentasi pemerintahan. Sementara itu Zaiman Makmur Affan, menyampaikan hal yang sama terkait isi rekomendasi yang menampilkan persoalan kearsipan di kota Bekasi yang kurang baik dan benar. "Justru kita mengharapkan keseriusan pemkot bahwa pentingnya peran pengarsipan dalam hubungannya dengan planning dan re-planning sampai pada tahap evaluasi," katanya. Selain itu re-evaluasi, menurut Zaiman, juga sebagai wadah penyimpan asset daerah untuk kepentingan kota Bekasi ke depan. Belum adanya koordinasi dan kerjasama tentang Arsip Daerah dilingkungan Pemerintahan Kota Bekasi dinilai sangat mengkhawatirkan. Pengarsipan terhadap arsip-arsip SKPD Kota Bekasi belum dilaksanakan dengan baik menjadi ancaman laten bagi keberlangsungan pemerintahan yang baik dan bersih. "Itu juga yg menjadi penghambat kita dalam hal memutuskan kebijakan, mencari arsip dan sumber kegiatan yang sudah sejak lama," kata Zaiman menambahkan. Pengarsipan terhadap arsip-arsip SKPD Kota Bekasi belum dilaksanakan dengan baik akan berakibat pada kealpaan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. "Harapannya tentu bisa meminimalkan satu penggandaaan bentuk keputusan dan kegiatan yg berdampak kepada keuangan daerah," kata Zaiman. Menurutnya, akan menjadi lebih baik apabila pengelolaan arsip daerah menjadi profesional dan dikelola dengan baik, sehingga bisa membantu pendataan program pemerintahan yang dimulai dari propinsi sampai dengan pusat. Mendatangkan investor, birokrasi yang lancar dan memudahkan dalam memutuskan dalam pengambilan kebijakan tentu akan meningkatkan performance pemerintahan daerah. Secara tekhnis Zaiman yakin akan sangat membantu pemerintah dalam inventarisasi dan mengelola kekayaan yang dimiliki pemerintah kota Bekasi. "Untuk kota Bekasi, pastinya kepastian asset daerah, sehingga bisa mempercepat keputusan baik dengan kabupaten dan juga dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), misalnya," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

KETUA DPRD KOTA BEKASI MINTA PEMERINTAH JADIKAN ACUAN REKOM DPRD DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Paripurna istimewa penyerahan hasil rekomendasi sebagai tanggapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bekasi banyak meninggalkan pekerjaan rumah (PR) bagi walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi. "Ditemukan bahwa ada uraian pada LKPJ 2011 hanya merupakan Salinan dari dokumen LKPJ 2010 seperti yang disampaikan Roy Achyar saat memberikan jawaban hasil Pansus 15," kata H. Andi Zabidi, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi. Hampir semua uraian kebijakan, dikatakannya, termasuk permasalahan dan solusi belum mampu secara jelas menggambarkan situasi riel penganggaran daerah pada tahun 2011. "Kecuali angka-angka perolehan target realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam Matrik," dijelaskan Andi yang sempat bersitegang saat Paripurna penyampaian dengan Ariyanto Hendrata. Uraian yang masih sangat umum, tidak banyak mendapatkan analisis situasi 2011, dan masih sebangun dengan apa yang dikemukakan pada LKPJ 2010. Sejumlah Matrik capaian kinerja yang semestinya menggambarkan pencapaian keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan, tidak secara utuh diperjelas dengan perbandingan capaian tahun sebelumya dan uraian yang mampu menggambarkan faktor-faktor penurunan atau peningkatan dibanding Kinerja tahun 2010. Lebih lanjut Andi menjelaskan, pemaparan permasalahan dan solusi yang diidentifikasi untuk peningkatan kebijakan maupun program mendatang banyak mengandung rumusan yang klise atau bias, kurang berdasarkan analisis riel situasi pelaksanaan kebijakan tahun 2011. "Dokumen LKPJ 2011 belum mampu menyajikan laporan kinerja pemerintahan secara lengkap, sistematis, terstruktur dan secara mudah dipahami publik, sehingga kami menganggap Dokumen LKPJ Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 belum memenuhi prinsip-prinsip kepentingan entitas pelaporan kinerja lembaga publik," tambah Ketua DPRD Kota Bekasi tersebut. Akibat dari sejumlah kelemahan diatas, dokumen LKPJ ini sangat sulit untuk mampu digunakan DPRD Kota Bekasi sebagai instrument penilaian tercapai atau tidaknya target kinerja 2011, atau tercapai atau tidaknya Visi Misi Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJMD 2008-2013. "Oleh sebab itu kami minta agar Walikota Bekasi benar-benar menjalankan pemerintahan dengan tetap menggunakan Rekomendasi DPRD kota Bekasi sebagai masukan dalam menjalankan pemerintahan," tegas Andi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

LANJUTAN PARIPURNA DAN LOBBY LINTAS FRAKSI

Seusai rehat, Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Bekasi dilanjutkan dengan tetap banyak interupsio dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Sama seperti sebelumnya, keabsahan paripurna dipoertanyakan oleh anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Bahkan sempat terjadi perdebatan yang akhirnya Rosihan Anwar menyampaikan usulan untuk dilakukan lobby-lobby pimpinan fraksi untuk menyepakati bagaimana status paripurna LKPj tersebut. "Saya meminta pada pimpinan sidang untuk melakukan skorsing selama 20 menit guna lobby-lobby pimpinan fraksi, agar paripurna tidak berlarut-larut," kata anggota Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) tersebut. Ariyanto Hendrata yang memulai interupsi saat sidang paripuna baru dibuka pimpinan sidang kembali menginterupsi dengan menyampaikan kronologis komunikasi di Badan Musyawarah (Bamus). "Karena legitimasi sangat dibutuhkan, dan memperhatikan tanggapan pimpinan, saya buka saja karena sudah buka-bukaan. Apa yang saya sampaikan dalam rapat Bamus bahwa yang saya katakan adalah meminta pimpinan untuk mengontak walikota dan melakukan sidang paripurna malam itu juga (29/10/2012), dan juga pendapat ketua fraksi PKS (Chairoman Putro Juwono) tentang legimitasi paripurna yang diatur dalam PP nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat 6," katanya. Andi Zabidi yang terlihat lebih sportif dan cooperate, menawarkan usulan Rosihan walau M. Sardi Effendi tetap berpegang pada acuan Undang-Undang dan peraturan tentang legimitasi paripurna terkait rekomendasi DPRD nantinya. Sampai akhirnya Andi Zabidi selaku pimpinan sidang menanyakan apakah setuju untuk dilakukan lobby-lobby, dan dijawab setuju oleh anggota DPRD terhormat dengan riuh kata sama dari undangan paripurna tersebut. Terlihat Chairoman datang ke sisi kiri kursi-kursi anggota DPRD dimana Djoko kuncoro Soeyanto dan Enie Widiastuty serta Lisbet Monliner sedang sibuk membahas tentang PP nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat 6. Lalu Haryekti Rina dari sisi kanan menghampiri kerumunan itu dengan membantu menjelaskan dampak dari tidak absahnya paripurna terhadap rekomendasi DPRD kota Bekasi. Setelah itu sebagian besar anggota DPRD tampak meninggalkan sidang paripurna, baik itu untuk lobby-lobby dan bahkan meninggalkan gedung DPRD kota Bekasi. Setelah 10 menit, waktu yang diberikan pimpinan sidang, sidang dibuka lagi oleh Andi Zabidi dengan peserta sidang yang sudah tidak lengkap. Hasil lobby-lobby pun disampaikan pimpinan DPRD untuk sepakat melanjutkan sidang dengan "perpanjangan" waktu pada paripurna LKPJ Walikota Bekasi. "Paripurna dilanjutkan dengan penyerahan hasil rekomendasi fraksi di mulai dari fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi PKS, fraksi Partai GOLKAR, Fraksi GBB, fraksi Amanat persatuan," kata Andi yang menutup sidang yang dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan DPRD kota Bekasi tentang tanggapan DPRD kota Bekasi atas LKPj Walikota dilanjutkan sidang paripurna istimewa penyerahan rekomendasi DPRD kota Bekasi atas LKPj Walikota Bekasi. (Don).

PARIPURNA LKPJ DIRAGUKAN KEABSAHANNYA, RAPAT DIPENUHI INTERUPSI

Paripurna Pengesahan LKPJ Walikota Bekasi berjalan dengan alot dan diwarnai intrupsi berkepanjangan di ruang Rapat Paripurna, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi (30/5/2012). Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB, akhirnya diskors tapat pukul 13.30 WiB untuk rehat shalat dan makan siang. Ariyanto Hendrata memulai intrupsi dengan menanyakan pada anggota rapat paripurna atas legalitas Rapat yang sudah ditunggu sejak pukul 09.00 WIB sesuai agenda DPRD kota Bekasi. "Saya menanyakan legalitas dari rapat paripurna karena sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemeririntah (PP) Nomor 3 pasal 23 ayat 6 yang mengatur batas akhir untuk memparipurnakan adalah 30 hari," katanya saat mengintrupsi pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD, H. Andi Zabidi. Menurut Ariyanto, paripurna dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan UU dan peraturan yang mengatur hal tersebut. Dilanjutkan dengan intrupsi dari Mustofa Fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (GBB) yang meminta pimpinan DPRD memikirkan kembali pelaksanaan paripurna dengan pertimbangan UU dan peraturan tersebut. Sedangkan Mulyanto dan Sodikin dari fraksi partai Demokrat meminta pimpinan sidang meneruskan rapat paripurna sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di Badan Musyawarah (Banmus). Roy Achyar yang membacakan rekomendasi fraksi dari podium mengintrupsi sambil bertanya pembacaan hasil rekomendasi diteruskan atau dihentikan. sementara Saefudollah Ahmad dan M. Sardi Effendi kembali intrupsi agar jelas legitimasi hukum pelaksanaan paripurna pandangan DPRD terhadap LKPJ Walikota Bekasi. Bahkan keduanya meminta ada pertimbangan hukum terkait legalitas dan keabsahan Paripurna dengan meminta pendapat dari bagian hukum sekretariat DPRD. Karena alot, Rosihan Anwar dari Fraksi Partai Golkar meminta paripurna diskors untuk keperluan menjalankan shalat Dzuhur dan makan siang seluruh anggota dan undangan. "Saya kira waktu sudah Dzuhur, saya minta pimpinan DPRD untuk melakukan skorsing melakukan shalat dan makan siang," katanya yang diteruskan pimpinan sidang yang menskors sidang. Dalam rekomendasi sendiri, LKPJ dinilai syarat copy paste dan banyaknya keterangan dalam LKPJ yang disampaikan Walikota Bekasi. Peserta sidang terlihat tidak semangat karena panjangnya rekomendari yang dibaca dengan intonasi naik-turun. Bahkan di ruang rapat paripurna terlihat banyak anggota DPRD yang melakukan pose dan berfoto-foto ditengah pembacaan rekomendasi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PENYERAPAN APBD DIMINTA PERHATIAN PIMPINAN SKPD

Apel pagi hari ini agak sepi karena pemerintah kota Bekasi mempersiapkan diri untuk menghadiri undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ). Demikian disampaikan inspektur upacara apel pagi ini, Yayan Mulyana (Sekretaris Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bekasi. Banyak pimpinan SKPD dilingkungan kantor pusat pemerintah (Puspem) bersiap-siap dengan undangan yang menurut informasi akan dilaksanakan pukul 10.00 WIB. "Terima kasih pada seluruh staf dan pegawai dilingkungan pemerintah kota Bekasi yang tetap semangat untuk apel pagi, memang pagi ini beberapa pejabat pemerintah kota Bekasi sedang bersiap memenuhi undangan paripurna DPRD Kota Bekasi," kata Yayan. Terlihat hanya beberapa orangf eselon III dilingkungan pemkot Bekasi yang mengikuti apel pagi rutin di Plaza Patriot. Mereka berasal dari BKD, BPKAD, keuangan, BPPT dan Satpol PP yang tampak ikut apel rabu (30/5/2012). Dalam kesempatan tersebut Yayan berpesan agar pimpinan SKPD memperhatikan serapan anggaran yang sampai kwartal ke dua ini masih sangat rendah. "Kepada seluruh birokrasi dan pimpinan SKPD, mengingat sebentar lagi sudah buklan Juni. Masih rendahnya serapan anggaran di SKPD masing-masing, semoga diperhatikan," katanya. Don.

SEMUA KEBIJAKAN GRAND TERGANTUNG KEMENTERIAN DAN WALIKOTA BEKASI

Skema kerja sama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum ternyata yang menjadi bahan pembicaraan antara bank Dunia dengan Pemkot Bekasi. "Ya karena sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur hubungan bantuan langsung dengan pemerintah daerah," kata Ani Pranoto asisten Manajer Bank Dunia di Jakarta saat dihubungi via telpon (29/5). Ani mengingatkan program pemberian kredit mesin pada project Gas Land fill flaring di Sumur Batu 3_4 tahun lalu, bahwa itu program Grand yang kerjasamanya antara PU pusat dan World Bank. Menurut Ani, persoalan mesintersebut dipinjamkan atau diberikan itu hubungannya antara PU pusat dan pemerintah daerah. Walikota Bekasi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kebijakan karena tekhnologi seperti apa dan bagaimana dari program di daerah tetap walikota yang memiliki kewenangan memutuskan. "Kami hanya membicarakan hal biasa, karena nantinya Grand itu dari kementrian Pekerjaan Umum bukan World Bank pada pemda," lebih lanjut Ani menambahkan. Apakah nantinya program berbentuk on granting atau on landing, sepenuhnya program grand merupakan bantuan PU pada pemda yang diminta PU dari World Bank. Pinjaman sendiri yang meminta kementrian PU, bukan pemda seperti sempat dilansir dinas kebersihan memikirkan pengajuan pinjaman ke Bank dunia adalah belum jelas. Sedangkan untuk pengolahan tempat sampah sendiri, diakui Ani, memang menjadi bahan bagi pemda untuk memikirkan proses dari awal, pengelolaan sampah, treatment sampai penentuan sistem pengolahan. "Memang kementrian PU memiliki kerja sama dengan daerah-daerah dan dimungkinkan daerah-daerah yang memiliki interest dengan program PU (bank sampah) akan menjadi pilot project," katanya. Hal tekhnologi dan manajerial sepenuhnya diserahkan pada Walikota untuk menentukan kebijakan tentang persampahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai di daerahnya. "Seperti komunikasi dengan walikota Bekasi tentang masih terjadinya longsor dan sistem sanitary land fill yang sesuai aturan, sepenuhnya bergantung pada kebijakan walikota Bekasi," kata Ani soal respon Dr. Rahmat Effendi terkait pembicaraan persampahan. (DON). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

KUNJUNGAN COUNTRY DIRECTOR BANK DUNIA KE PEMDA KOTA BEKASI

Country Director World Bank (Bank Dunia), Stefan Koeberle, berkunjung ke kantor Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembicaraan tentangt kerja sama dalam bidang lingkungan hidup. "Pembicaraan dengan perwakilan Bank Dunia seputar persampahan dan TPA ramah lingkungan," kata Ir. Dudi Setiabudy mantan Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi (29/5). Namun Dudy enggan berkomentar banyak soal pertemuan antara pejabat world Bank dan pemerintah kota Bekasi, menurutnya, karena yang memiliki hak bicara adalah pejabat pemerintah kota Bekasi. Dirinya hanya menjelaskan bahwa pertemuan biasa saja yang membicarakan tekhnis-tekhnis program diantara kedua belah pihak di lobby kantor Walikota Bekasi. Secara umum, Dudi menyatakan, apa yang dibicarakan berhubungan dengan persoalan persampahan yang sejak bertahun lalu sudah dimulai dengan Project Gas Landfill Flaring di dekat Tempat Pembuangan Sampah Sumur Batu. "Selain itu juga dibicarakan tentang lingkungan yang bersih, pada intinya TPA kota yang ramah lingkungan," tambahnya. Belum diketahui apa persis bentuk kerjasama yang akan dilakukan karena kedua belah pihak sama-sama menutup informasi tentang pembicaran yang dilakukan tersebut. Ina PraNoto salah satu orang perwakilan World Bank sama sekali tidak memberikan informasi tentang maksud pembicaraan Bank Dunia dengan Pemerintah Kota Bekasi. Seperti yang pernah disampaikan kepala Dinas Kebersihan dibeberapa media bahwa pemerintah kota Bekasi akan mengajukan permohonan untuk hutang ditamnpik semua wakil dalam pembicaraan kedua belah pihak. Dadang Hidayat yang terlihat hadir dalam pembicaraan dengan bank Dunia, sama sekali tidak tahu tentang agenda pembicaraan dengan Bank Dunia. Bahkan justru dia yang menyerankan agar apa yang dibicara dan kunjungan Bank Dunia untuk ditanyakan kepada Ir. Dudi Setiabudy karena dirinya tidak tahu. "Tolong tanya ke Pak Dudi ya, saya tidak tahu apa yang akan dibicarakan dengan bank dunia," kata Dadang. Setelah ditunggu lama, Ina Prawoto dan Country Director Bank Dunia terlihat buru-buru keluar kantror pemda Bekasi dan tidak sempat memberi jawaban tentang agenda pembicaraan dengan pemkot Bekasi. Saat dikonfirmasi ke Public Relation (PR) Bank Dunia, Ina dan Stefan belum sampai di kantor dan tidak diketahui apa agenda world bank ke kota Bekasi. (Don).

SMS CENTER PEMKOT BEKASI; 4676-9436-037

Keyword Keluhan, pengaduan dan masukan masyarakat kota Bekasi; Anda mengeluhkan kerja instansi dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Bantar Gebang? andfa bisa SMS dengan format BGB isi pesan dan kirim ke 4676-9436-037. Atau ada unek-unek terkait pelayanan Rumas Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi? silahkan SMS dengan format RSU spasi Isi pesan anda. Berikut ini keyword-keyword pejabat penting di 13 SKPD dan juga kantor, instansi di Kota Bekasi; Walikota: WAL, Sekda: SKD, Setwan: SWN,Lakhare BNK: BNK, Disdik: DIK, Dispera: PER, Dinsih: SIH, Disbangkar: BKR, Dinas Bimarta (dulu PU): BMT, Dishub: HUB, Dinkes: KES, Dispenda (Pendapatan daerah): PEN, BPLH (lingkungan Hidup): PLH, BPPT (perizinan): BPT, Badan Kesbangpolmas: POL, BKD: BKD, Perindagkop (koperasi dll): IND, Dinas Sosial: SOS, Dinas Tata Kota: TKO, Kecamatan Bekasi Utrara: UTR, Kecamatan Mustika Jaya: MTJ, Kecamatan Medan Satria: MST, Kecamatan Jati Asih: JTH, Kecamatan Jati Sampurna: JTS, Kecamatan Pondok Gede: PGD, Kecamatan Pondok Melati: PMT, Kecamatan Rawa Lumbu: RWL, Kecamatan Bekasi Selatan: SEL, Kecamatan Bekasi Timur: TMR: Kecamatan Bekasi Barat: BRT. Ok, next time dilanjut lagi. Met Beraktifitas. (Don).

SMS CENTER DAN IMPIAN ADANYA RESOURCE CENTER DI KOTA BEKASI

Dengan tulisan kita bisa tahu seresponsif apa feed back yg disampaikan publik. Sebuah tulisan City Journalism dapat dipastikan akan cepat mendapat perhatian dan dicatat oleh pembacanya. Kita bisa tahu ketika nantinya reaksi atas tulisan yg disampaikan pada pembaca akan berupa surat pada walikota atau unjuk rasa ke kantor walikota dll. Tinggal kita pelajari time line dalam bentuk history call time line, tentang urutan waktu kejadian dan mencocokkannya artikel yg secara konsisten dibuat. Kedua, kita bisa mempelajari apakah feed back dari tulisan yg dibuat itu dipelajari atau tidak? Lalu bagaimana publik menyikapinya? Apakah media atau saluran resmi yang dibuat pemerintah digunakan publik sebaik mungkin? Coba kita bersabar menunggu SMS center. Ada tugas lebih yg harus dilakukan agar layanan atau saluran-saluran yg dibuat pemerintah dapat diketahui dan digunakan publik. Sosialisasi SMS center sampai tingkat RT RW misalnya. Buat saya lebih murah ketimbang seluruh warga terpaksa membuat blog untuk mengekpresikan aspirasinya setiap mereka ingin menyampaikan pesan kepada pemerintah. Apa yg dilakukan Bani Saleh luar biasa bagus. Mengumpulkan para Bloger muda yang kreatif.kalau sering dilakukan, pemerintah akan mendapat manfaat karena spesifikasi blog yang dibuat berbeda dengan melihat masing-masing blog yg memiliki ciri khas. Selamat untuk Telematika Kota Bekasi. Resource Center kota Bekasi berawal dari ide-ide kecil untuk mendapatkan sebanyak mungkin data dan informasi dari masyarakat. Lalu selanjutnya dapat merangkainya sebagai sebuah masukan dari warga dan dapat ditindak lanjuti. Best Regard, Muhamad "Muamar De Armost" Dony, SMUTs/ blog Kotabekasinews/WartaBekasi Dot Com (kontributor)/Koransidak.com dll, (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

ANIM IMANUDIN AMBIL FORMULIR PENDAFTARAN PDI-P

Anim Imanudin, ketua Komisi C yang juga Bendahara Dewan Pinpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Bekasi, mendatangi kantor DPC PDI-P kota Bekasi untuk mengambil formulir pendaftaran. Diantar ratusan kader/perwakilan Taruna Merah Putih (TMP), Anim mengambil formulir pendaftaran Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota PDI-P. Dalam kesempatan itu Anim Imanudin menyampaikan visi pencalonannya dengan menjadikan Basis Ekonomi Kerakyatan yang kuat, dukungan pada dunia pendidikan dan kesehatan sebagai visi pencalonannya. "Saya berharap dengan ekonomi kerakyatan yang kuat, membangun koperasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta memperhatikan pendidikan dan kesehatan masyarakat akan membuat kota Bekasi lebih baik," katanya. Didampingi istri tercinta, Anna Anim yang menggunakan busana full merah, Anim penuh percaya diri dengan pengambilan formulir pendaftaran akan semakin membuat PDI-P kota Bekasi semakin kuat. Menurut Anim, tidak ada persoalan dengan ibu Sumiaty Mochtar Mohamad (SM2), Haji Tumai SE., dari internal PDI-P kota Bekasi yang sudah dan akan mengambil formulir yang sama. Saat kami telusuri sudah 5 orang yang mengambil formulir pendaftaran calon di kantor DPC PDI-P kota Bekasi sejak tanggal. Tanggal 21 Mei sudah memulai penjaringan calon. Selain Anim Imanudin, Adi Firdaus praktisi dunia pendidikan, Mustofa anggota DPRD kota Bekasi yang juga Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB), Sumiyati Mochtar Mohamad istri ketua DPC PDI-P, Dadang Mulyadi sekretaris daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Sakuntala Dewi aktivis perempuan. Anim berharap agar besarnya animo untuk mengambil berkas pendaftaran calon justru harus didukung dan tidak dimaknai sebagai adanya perbedaan pemahaman yang mendalam dalam internal PDI-P. "Saya senang bisa mendaftarkan diri seperti halnya ibu SM2 dan bapak haji Tumai, sama sekali tidak benar dengan adanya banyak figure mengambil pendaftaran sebagai issue adanya perpecahan," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

Unjuk Rasa Dinilai Salah Sasaran

Unjuk rasa membuyarkan briefing yang dilakukan pemkot Bekasi seusai apel senin pagi di depan pintu masuk utama, sekretariat Daerah Kota Bekasi. Massa yang berasal dari berbagai elemen di kota Bekasi tersebut meminta walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi, untuk mencopot jawabatan Kepala Dinas Tata Kota (Distako), Koswara Hanafi. Koordinator pengunjuk rasa, Ahmad Subhan, berulangkali meneriakkan desakan agar walikota Bekasi mempertimbangkan untuk diganti karena dianggap mafia. "Kami mahasiswa dan masyarakat kota Bekasi meminta walikota Bekasi untuk mencopot Koswara karena banyak kesalahan yang dilakukan dalam perizinan di kota Bekasi," katanya. Dengan membawa spanduk dengan cat pilox merah, massa berjumlah hanya 30 orang tersebut menggelar orasi menggunakan mobil bakterbuka B9106FUA yang mengangkut sound sistem. Dua bendera Merah Putih dibawa mendampingi spanduk tuntutan bertulis "Tangkap Koswara, Aliansi Masyarakat". Sebanyak 7 perwakilan massa pengunjuk rasa diterima sekretaris daerah kota Bekasi dalam aksi tuntutan pencopotan pejabat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut. Walikota Bekasi pun sempat melintas tepat di pintu masuk kantor Setda kota Bekasi yang dikelilingi belasan wartawan media cetak dan radio. "Saya setuju saja dengan aksi dan desakan, tapi tolong lain kali ada bukti bukanpembunuhan karakter," kata Rahmat Effendi. Sementara itu Koswara selaku pejabat dinas menanggapi tuntutan pengunjuk rasa biasa saja seusai briefing jajaran pimpinan SKPD di gedung Patriot. "Ya yang dituntut salah, saya tidak ada sangkut pautnya malah disebut-sebut," katanya sambil berjalan menuju mobil. Menurut Koswara, soal pembangunan gedung yang dikatakan pengunjuk rasa merupakan tanggungjawabnya adalah tanggungjawab dinas Bangunan dan Kebakaran. Lalu soal perizinan diterangkannya menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan Perizinan terpadu. (DON). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

BCA BANTU GUNTING RUMPUT UNTUK PEMKOT BEKASI

Pemerintah kota Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bank Central Asia (BCA) atas bantuan 15 gunting potong rumput melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). "Terima kasih pada BCA Cabang Utama Bekasi yang sudah memberi bantuan gunting potong rumput, semoga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keperluan kota Bekasi meraih Adipura," kata Dr. Rahmat Effendi, Walikota Bekasi saat apel pagi (28/5). Walikota Bekasi berharap apa yang dilakukan BCA Cabang Utama Bekasi dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dalam mewujudkan kepedulian perusahaan pada lingkungan. Terkait keberadaan Bekasi Social Responsibility (BSR), dikatakan Walikota Bekasi, saat ini fokus pada upaya rekonsiliasi berbagai persoalan terkait toleransi di kota Bekasi. Bantuan BCA sendiri bukanlah yang pertama dalam bidang lingkungan hidup di kota Bekasi dengan pernah adanya bantuan Bank Jabar Banten (BJB) cabang Bekasi dalam bentuk bantuan gerobak motor. "Bantuan gunting rumput nantinya akan didata juga dan menjadi bagian aset pemerintah kota Bekasi, penghapusannya pun tidak sembarangan," kata Dr. Rahmat Effendi sambil memandang pimpinan BCA cabang Bekasi. Sementara itu pimpinan BCA Cabang Utama Bekasi, Tommy Tandry, berharap agar bantuan gunting rumput dapat bermanfaat bagi pemerintah kota Bekasi. "Saya berharap bantuan dari BCA dapat dimanfaatkan pemerintah kota Bekasi dapat meraih kembali piala Adipura untuk masyarakat kota Bekasi," katanya seusai apel senin pagi di plaza Patriot. (DON). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

"BUKALAM GO GREEN FUN BIKE 2012 MINGGU 10 JUNI 2012"

Ikutilah ......."BUKALAM GO GREEN FUN BIKE 2012 MINGGU 10 JUNI 2012" dilapangan Multi Guna Jalan Juanda depan pos dan giro Bekasi ...Pendaftaran dari tanggal 10 mei 2012 - 9 juni 2012 Cuma Rp.35.000 (snack+kaos+Buku +kupon doorprice)... Door Prize BERUPA Motor, Sepeda, TV dan banyak lagi hadiah yang lain. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sebuah antusiasme pada kehidupan masyarakat kota Bekasi yang plural dan juga cinta pada olah raga. Entah sebuah kebetulan diselenggarakan seusai hari lahir Pancasila tanggalo 1 Juni. Mungkin waktu terbaik adalah bulan Juni, sehiungga penyelenggfara melaksanakannya dibulan Juni. Solidaritas Masyarakat untuk Transformasi Sosial (SMUTs)mengundang segenap masyarakat kota Bekasi untuk ikut dalam kegiatan terasebut. Melalui Corong Demokrasi (CODE) SMUTs disampaikan pada seluruh kawan-kawan dalam solidaritas selamanya. Solidarity Forever! Make Union So Strong! *(Don).

ROSIHAN; GEDUNG 10 LANTAI TIDAK PERLU DISOAL LAGI

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi dari partai Golongan Karya (GOLKAR), H. Rosihan Anwar, menghadiri pembentukan Forum Komunikasi Rukun Warga (FKRW) kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur. Rosihan dalam kesempatan sambutan meminta Rukun Warga (RW) lebih teliti memahami pemberitaan yang berkembang tentang pembangunan gedung 10 lantai. Dalam kesempatan itu, Rosihan Anwar menjelaskan, bahwa apa yang disampaikan pihak tertentu tentang pembangunan gedung 10 lantai bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah di Kota Bekasi. "Eksekutif dan DPRD yang notabene pemerintah daerah sudah memutuskan gedung 10 lantai sebagai bagian dari program pembangunan pemerintahan yang baik, kenapa dipertanyakan lagi? Padahal itu juga sudah dibahas di DPRD," katanya dihadapan para ketua RW dan tamu undangan (27/5). Dirinya menyesalkan adanya tindakan tidak gentlemen dari pihak tertentu yang masih saja mempertanyakan dan melakukan kritik berlebihan pada kebijakan yang sudah dibuat dan pengkritik ada didalamnya. Dikhawatirkan publik yang awam menjadi bias dengan program pemerintah dengan pemberitaan yang simpang-siur tentang pembangunan kantor pusat pemerintahan kota Bekasi tersebut. Sedianya tahun ini akan dilakukan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung 10 lantai yang memakan biaya total Rp. 110 milyar dengan telah selesainya lelang LPSE pekerjaan manajemen konsultasi proyek tersebut. "Kalau ada kekurangan kan bisa disampaikan, kasihan Dinas-dinas yang sudah pindak kantor dan menyewa tempat selama gedung tersebut masih dalam proses pembangunan," kata Rosihan lagi. Rosihan berharap agar segala yang sudah diputuskan bersama mendapatkan dukungan dari masyarakat agar pembangunan gedung dapat selesai lebih cepat dan meningkatkan pelayanan pemerintah kota Bekasi. "Kasihan kan dinas Bina Marga-nya ada di Pengasinan, dinas sosial di Villa 200, lalu di Kali Baru dan dekat kemakmuran. Belum lagi dinas-dinas lain yang tidak berkantor layak," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PWI TANAM 1.000 POHON DI RAKERNAS BENGKULU

Peserta rapat kerja nasional seksi wartawan olahraga Persatuan Wartawan Indonesia (Rakernas SIWO PWI) menanam 1.000 pohon cemara laut di kawasan wisata Pantai Panjang dalam pembukaan agenda nasional yang dibuka Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Sabtu. Zulkifli Hasan mengawali penanaman secara simbolis cemara laut yang merupakan vegetasi endemik wilayah sepanjang 525 kilometer pesisir barat Bengkulu. Ia mengatakan, pembukaan rakernas Siwo PWI yang diawali dengan penghijauan pesisir pantai itu sangat positif dan patut menjadi contoh. "Ini sangat berbeda dengan acara-acara lainnya yang sebagian besar digelar di ruangan tertutup, tapi PWI memberi warna baru dengan melakukan pembukaan di lapangan terbuka, dan ikut berpartisipasi menghijaukan alam," katanya. Ia mengharapkan, kerja sama antara Kementerian Kehutanan dengan PWI tetap berlanjut untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang memberi dampak positif pada alam sekitar. Menurut dia, penghijauan pesisir dapat menahan laju abrasi, bahkan menjadi benteng penahan bencana tsunami. "Terutama, tanaman mangrove yang dapat menahan laju tsunami dari 6 kilometer menjadi 600 meter, jadi menghijaukan alam sama sekali tidak sia-sia," katanya. Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah, mengatakan bahwa penghijauan di kawasan wisata Pantai Panjang sepanjang 17 kilometer terus dilakukan untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan wisata berbasi kelestarian alam. "Sejalan dengan penetapan Pantai Panjang sebagai salah satu objek wisata andalan provinsi, penghijauan terus ditingkatkan di kawasan ini," katanya. Penataan kawasan dengan mengatur para pedagang yang berjualan di lokasi wisata itu juga tengah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ketua PWI Cabang Bengkulu,, Sukatno mengatakan bahwa pembukaan rakernas dengan penghijauan kawasan wisata Pantai Panjang bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu. "Kami bekerjasama dengan BPDAS dalam penyediaan bibit cemara laut ini dan melakuan pembukaan rakernas di Pantai Panjang sekaligus mempromosikan kawasan wisata ini," katanya. Rakernas SIWO PWI diikuti perwakilan pengurus PWI dan pengurus SIWO PWI dari 33 provinsi di Tanah Air. (Ini.Com). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

RAPERDA KOTA BEKASI DIKEBUT, JUNI HARUS DIPARIPURNAKAN

Keluhan akan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi terjawan sudah dengan konfirmasi dari Wakil Ketua III, Yusuf Nasih. Anggota DPRD dari Partai GOLKAR tersebut mengkonfirmasi bahwa DPRD justru saat ini sedang sibuk-sibuknya dengan pembahasan berbagai persoalan, baik itu program pemerintah sampai tugas DPRD sendiri terkait regulasi daerah. Saat ditanyakan minimnya peraturan daerah (Perda) yang belum diselesaikan oleh DPRD kota Bekasi, Yusuf Nasih dengan tegas membantahnya. "Bukan, justru saat ini dewan sedang membahas beberapa raperda yang dilaksanakan 3 panitia khusus," katanya saat dikonfirmasi dihari minggu (27/5/2012) saat menemui konstituennya dapil Pondok Gede dan Jati Sampurna. Anggota DPRD kota Bekasi dikeluhkan sering bolos dan tidak datang ke gedung DPRD serta boros dalam hal keuangan seperti diberitakan banyak media. Selain itu anggota DPRD tertentu juga disebutkan memiliki persoalan dengan pribadinya karena dianggap cacat prilaku karena dituding membuat skandal di kantor partainya. Namun justru Yusuf Nasih menjabarkan apa yang sudah dilakukan anggota DPRD dalam hubungan penyelesaian program legislasi. "Semua anggota DPRD masuk dalam panitia khusus (Pansus) pembahasan raperda, dalam waktu dekat ini raperda-raperda baik usulan dan inisiatif akan segera diparipurnakan karena sudah mendekati pinalisasi pembahasan," katanya. Yusuf Nasih yakin ada 20 Raperda akan dapat diselesaikan ditahun 2012 dengan peran aktif seluruh anggota DPRD dalam setiap pembahasan Raperda. Kerja legislasi DPRD kota Bekasi sangat diharapkan, karena pemerintahan kota Bekasi sangat diharapkan dapat melaksanakan program visi-misi serta pembangunan umum dapat ditunjang dengan adanya peraturan yang komprehensif. Dalam perjalanan kerja DPRD kota Bekasi tahun 2012 diharapkan ada banyak Raperda usulan, Inisiatif dan Raperda agenda dapat diselesaikan pembahasannya ditahun 2012 ini. "Kita mentargetkan lebih dari 20 Raperda yang harus diselesaikan, mohon konfirmasi ke bagian PPH, atau anggota DPRD di badan legeslasi," kata Wakil Ketua III DPRD tersebut. Saat dikonfirmasi ke anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Bekasi, Rosihan Anwar mengatakan, saat ini ada 13 Raperda yang sangat berpengaruh pada Anggaran Penandapat dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi yang belum diparipurna. "Dari 13 Raperda pendukung APBD, belum satupun yang diparipurnakan, mungkin awal Juni Raperda tersebut harus mulai diparipurnakan agar dapat mendukung APBD Kota Bekasi," katanya ketika ditanya berapa persisnya Raperda urgen yang sudah dibahas DPRD kota Bekasi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

KPU MULAI UMUMKAN PENDAFTARAN PPK DAN PPS 27 MEI 2012

Hari Minggu ini digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk mengumumkan pendaftaran calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Bertempat di Jalan Djuanda 100, KPU Kota Bekasi menyampaikan pengumuman pembukaan pendaftaran calon. Saat dikonfirmasi, Syafrudin salah satu anggota KPU Kota Bekasi menyatakan kesiapan KPU kota Bekasi untuk membentuk PPK dan PPS pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. "Secara tenknis kesiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah siap," katanya minggu sore (27/5). KPU kota Bekasi pun sedang mempersiapkan rapat koordinasi dengan aparatur pemerintahan tinkat kecamatan dan kelurahan se-kota Bekasi. "Senin besok rapat dengan para sekretaris kecamatan (Sekcam) dan Sekretaris Kelurahan sekel se-kota bekasi guna memantapkan dan implementasinya," kata Syafrudin. Kota Bekasi sendiri terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan dengan jumlah penduduk lebih dari 2,3 juta jiwa. Dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden lalu terbagi dalam 10 daerah pemilihan karena sebelum ada pemekaran kecamatan kota Bekasi hanya 10 kecamatan. Menurut Syafrudin, KPU menyiapkan secara serius tahapan pembentukan PPK dan PPS yang salah satunya adalah pengumuman pendaftaran calon PPK dan PPS. "Hari ini baru pengumuman, pengambilan formulir sebagai tanda pendaftara tanggal 30-31 Mei'12, belum terlihat animonya, kita lihat saja nanti," katanya. Pengumuman sendiri dilakukan melalui media cetak lokal, spanduk dan menempel di kecamatan dan kantor kelurahan. "Undang-undang sudah mengatur sedetail mungkin," Syafrudin. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!