SATPOL PP KOTA TANGGERANG MELAI BONGKAR ATRIBUT KAMPANYE

Puluhan ribu spanduk pasangan calon Gubernur Banten, dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), di tingkat Kecamatan dan Kota. Dibantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal itu menyusul berakhirnya masa kampanye, sejak Selasa (18/10), mulai pukul 00.00 WIB, dan memasukinya hari tenang hingga menjelang pemungutan suara, pada 22 Oktober 2011. Sebelum dibongkar paksa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan surat edaran yang berisi imbauan, agar masing-masing tim pasangan calon mencopot sendiri atribut kampanye mereka. Namun, imbauan itu tidak diindahkan oleh masing-masing tim pasangan calon. Karena memang tidak ada sanksi yang bisa dikenakan kepada tim pasangan calon untuk wajib membongkar atribut kampanyenya. Berdasarkan pengamatan Okezone, di Kota Tangerang, penertiban dilakukan di Jalan HOS Cokroaminoto, Hasyim Asyari, TMP Taruna, Sudirman, MH Thamrin, dan Maulana Hasanudin. Sedang di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), penertiban mulai dilakukan di kawasan Ciputat Timur. Penertiban akan dilakukan hingga waktu pencoblosan. "Pokoknya, saat pencoblosan tidak boleh ada atribut calon yang terpasang," ujar Ketua KPU Kota Tangerang, Syafril Elain, kepada Okezone, Rabu (19/10/2011). Penertiban spanduk dan atribut kampanye pasangan calon, sesuai dengan surat Nomor 002/DIV.WAS/148/PANWASLUKADA KOTA TNG/X/2011, tentang Peringatan Pembersihan Atribut Kampanye, tertanggal 16 Oktober 2011. (Don).

EMPAT SITU DI TANGSEL HILANG

Sebagai salah satu kota baru di Indonesia hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang keberadaan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang memiliki luas lahan sekitar 150,78 Km yang didiami oleh 1.303.569 orang tentunya memiliki berbagai persoalan. Persoalan bisa terjadi dari yang baru hingga warisan pembangunan atau perkembangan pembangunan sebelumnya. Ini pula yang membuat wilayah atau kota baru yang baru lahir menjadi salah satu perhatian masyarakat, warga maupun pemerintah dalam penangganan di berbagai bidang kehidupan yang menyangkup perkembangan pembangunan untuk menujang perekonomian di masa mendatang. Sebagai salah satu kota baru Kota Tangsel kini memiliki tujuh kecamatan dan terbagi di 49 kelurahan dan lima desa. Ke tujuh kecamatan yang ada terdiri dari Kec. Serpong dengan luas 2.404 Ha, Sepong Utara luas 1.784 Ha, Ciputat luas 1.838 Ha, Ciputat Timur luas 1.543 Ha, Pondok Aren luas 2.988 Ha, Pamulang 2.682 Ha dan Setu luas 1.480 Ha tentunya secara berngasur akan berubah dengan sendirinya sejalan dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan kota tersebut. Perkembangan pembangunan dan pertambahan penduduk di wilayah ini tentunya juga ikut membuat kawasan berubah termasuk pertambahan pembangunan perumahan maupun penyusutan lahan untuk hunian atau rumah sehingga banyak lahan kosong termasuk daerah resapan air seperti waduk dan situ bakal diambil untuk membangun rumah. Data yang ada di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel tercatat ada sembilan situ antara lain Situ Pamulang atau Tujuh Muara, Situ Kedaung di Pamulang, Situ Parigi (Pondok Aren), Situ Rawa Kutuk (Serpong Utara), dan Situ Gintung (Cirendeu, Ciputat Timur). Ada juga Situ Legoso (Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Timur), Situ Rumpang dan Situ Kayu Antap (Kecamatan Ciputat), serta Situ Bungur (Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur). Namun, kondisi sembilan situ tersebut ternyata ada sekitar empat situ yang dinyatakan hilang sesuai hasil pemantauan satelit dari data di Institut Teknologi Indonesia (ITI) Serpong, kata Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel Dendy Pryandana didampingi Kabag Humas Kota tangsel Alpahnaja, kepada wartawan beberapa waktu lalu. Seharusnya memang ke sembilan situ itu diharapkan dapat berfungsi sebagai daerah resapan air dan perlindungan flora maupun fauna tapi karena berbagai permasalahan di lapangan sehingga situ tersebut kini sebagian hilang atau secara bertahap berubah menjadi perumahan baru atau pemukiman warga. Berdasarkan pantauan satelit, empat situ yang dinyatakan hilang adalah Situ Legoso di Kel. Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Situ Rumpang (Ciputat), Situ Bungur, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur dan Situ Kayu Antap di Kec. Ciputat. Selain itu itu ada tiga situ yang kondisinya rawan dan perlu penanganan segera. Ketiga situ tersebut adalah Situ Pamulang, Situ Parigi, dan Situ Kedaung. Keberadaan situ di Tangsel memang semakin memprihatinkan. Dari sembilan situ yang ada di Tangsel, empat di antaranya sudah menghilang dan tiga situ lainnya rawan pendangkalan, pencemaran, dan jebol sehingga membutuhkan penanganan segera. Situ Rawa Kutuk di Kecamatan Serpong Utara berubah fungsi. ”Kami (Pemkot Tangsel) tak bisa berbuat banyak untuk melestarikan situ-situ tersebut karena kewenangan sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pekerjaan Umum,” tambahnya yang tetap optimis dapat mempertahankan kondisi situ yang ada dengan berbagai upaya mulai penyuluhan ke masyarakat serta tak mengeluarkan perizinan lagi berkaitan dengan pengurukan lahan di sekitar situ. Situ lainnya, yakni Situ Gintung, yang jebol pada Maret 2009, kini kondisinya sudah selesai direhabilitasi dan sudah diresmikan dengan pengisian air waduk belum lama ini sedangkan Situ Rawa Kutuk sudah berubah menjadi areal persawahan. Pengamatan Pos Kota, tiga situ yang rawan tersebut dalam kondisi tidak terawat dan memprihatinkan. Selain penuh dengan jaring penambak ikan, luasan situ telah menyusut akibat pendangkalan termasuk turap atau batas beton situ sudah berusia tua dan rawan ambrol saat air situ meluap maupun penuh hingga khawatir membuat jebol. Sekretaris Tim Pengembalian dan Pelestarian Fungsi Situ Kayu Antap N. Husaini mengatakan, hilangnya Situ Antap di sekitar Rempoa, Cempaka Putih, dikarenakan kawasan tersebut telah diuruk oleh pengembang perumahan. ”Sejak dua tahun lalu, warga sekitar sudah melaporkan kasus Situ Antap ke Kejaksaan Negeri Tangerang dan Kejaksaan Tinggi Banten. Akan tetapi, hingga kini tak ada kejelasan kelanjutan kasus tersebut. Mandek,” kata Huasini. “Kami hanya minta agar kawasan itu dapat dipertahankan untuk mengantisipasi banjir lokal serta kekeringan saat musim kemarau.” Menanggapi permasalahan penangganan situ di Kota Tangsel, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany maupun Wakil Walikota setempat Benyamin Davnie, mengatakan sudah meminta semua jajaran terkait mulai dari kelurahan, kecamatan hingga lainnya harus mengawasi keberadaan situ atau waduk yang selama ini ada. Keberadaan situ di kawasan tersebut tentunya, tambah dia, sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, flora maupun fauna yang ada sejak dulu. “Saya sudah minta agar mengawasi seluruh situ di Tangsel mulai dari pengurukan di lapangan, pembangunan hingga berkaitan munculnya sertifikat lahan yang masih milik lahan situ,” tuturnya. Kesadaran masyarakat atau warga sekitar untuk menjaga merawat serta melaporkan kondisi di lapangan sangat penting, ujar Airin Rachmi Diany, sehingga jajaranya bisa langsung mencegah serta menghentikan kegiatan yang berkaitan perusakan lingkungan sekitar. (Don).

AIR PAM DI TANGGERANG KERUH BERLUMPUR

Kucuran air PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang yang digunakan ribuan pelanggannya di Kota Tangerang keruh, dan berlumpur. Warga yang sehari-hari menggunakan air ini mengeluh. “Masa air ledeng kotornya melebihi kotornya air Sungai Cisadane sebagai bahan bakunya, gimana sih,” kata Imron, warga Kampung Sukamanah, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang. Keluarganya yang akan memanfaatkan air ledeng PDAM TKR memang terkejut ketika air yang terpancar dari kran berwarna keruh pekat. Keluarganya tak mau memanfaatkan air tersebut untuk mandi. MATI RASA Warga lainnya menilai manajemen PDAM TKR Kabupaten Tangerang bagai telah mati rasa terhadap keluhan pelanggannya karena kekeruhan air produksinya telah terjadi berulang-ulang kali. Protes pun telah berkali-kali pula disampaikan, tetapi tak jua ada perbaikannya. Pihak PDAM TKR Kabupaten Tangerang sendiri jawabannya melalui humas, selalu sama pihaknya sedang ada pengglontoran endapan lumpur di jaringan perpipaan sehingga endapan lumpur itu sebagiannya masuk ke kran-kran pelanggan. (Don).

BLH KOTA DEPOK PROSES HUKUM PABRIK PEMBUANG LIMBAH

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Depok memproses secara hukum pabrik yang ditemukan masih membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Pabrik tersebut ditemukan mencemari sungai dan situ di Kota Depok. Sebanyak 18 industri skala menengah dan besar mendapatkan teguran dari BLH Kota Depok karena belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)yang sempurna. Pabrik tersebut di antaranya menghasilkan limbah B3. Hasil penemuan tersebut berdasarkan pemantauan yang dilakukan BLH pada semester satu tahun 2011. Dalam setahun, BLH melakukan pemantauan terhadap kualitas IPAL di instalasi-instalasi yang mengeluarkan limbah seperti pabrik dan rumah sakit. Kepala BLH Kota Depok, Rahmat Subagyo, mengatakan BLH ingin memberikan peringatan secara tegas kepada sejumlah pabrik nakal di Kota Depok. Peringatan tersebut, ditujukan bagi mereka. yang masih membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). “Saya peringatkan kepada sejumlah pabrik yang membuang limbah B3 secara sembarangan. Bisa saja, mereka membuang limbah itu ke sungai atau di sembarang tempat di saat banyak orang lengah,” ujarnya, Rabu (19/10). Rahmat berkata, pihaknya sedang memproses secara hukum pabrik yang melakukan pelanggaran dengan membuang limbah B3 dengan sembarangan. Namun saat ini dia tidak bisa menyebutkan secara rinci pabrik mana saja dari penemuan tersebut yang saat ini sedang dalam proses pengadilan.”Kita tidak bisa memberitahukannya secara umum karena masih dalam proses. Kalau sudah ada keputusannya baru bisa dipublikasi,” ujarnya. Selain itu, Rahmat berkata, limbah B3 juga dihasilkan oleh 500 bengkel yang ada di Kota Depok. Limbah tersebut berasal dari bahan baku yang sering digunakan bengkel seperti solar dan oli. (Don).

WARGA MENGELUH SALURAN IRIGASI BEKASI PENUH SAMPAH

Saluran irigasi di Bekasi Jaya, Jawa Barat dipenuhi sampah. Warga mengeluhkan disiplin sebagian masyarakat dan kurang tanggapnya pemerintah. “Keluhan sudah sering kita lakukan. Mestinya pembersihan tak usah nunggu laporan,” kata Ahmad, satu warga. Ruas yang dikeluhkan warga berada di sekitar Kp Mede, Bekasi Timur. Karena lokasinya yang berada di sisi Jalan Raya Underpass, tumpukan sampah di saluran itu menjadi pemandangan tidak sedap. Pos Kota mengamati sampah yang dikeluhkan itu menyangkut di jembatan yang dibuat warga. Karena muka air sangat dekat dengan jembatan, maka sampah nyangkut di sisi jembatan dan menumpuk. Sejumlah warga menyayangkan sikap petugas kebersihan yang tidak tanggap. Tumpakan sampah di kali juga terjadi di beberapa tempat lainnya di Kota Bekasi. (Don).

RAYAKAN HARI CUCI TANGAN SE-DUNIA, SISWA SD DI KABUPATEN TANGGERANG CUCI TANGAN MASSAL

Pangkalan Angkatan Laut, Tanjung Pasir pagi tadi, Rabu (19/10/2011) berbeda dari hari biasanya. Ratusan siswa SD se-Kabupaten Tangerang memenuh fasilitas militer itu untuk cuci tangan memakai sabun dan gosok gigi bersama dalam rangka Hari Cuci Tangan Pakai Sabun se-Dunia. "Kalau cuci tangan pakai sabun masih jarang. Sikat giginya kalau mau mandi saja," ujar polos Darul, siswa Kelas 5 SD Tegal Angus. "Di sekolah nggak ada tempat cuci tangan pakai sabun," ujarnya lagi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Naniek Isnaeni, menyatakan, mencuci tangan menggunakan sabun sebenarnya merupakan perilaku senderhana tapi dampaknya luar biasa bagi kesehatan khususnya untuk mencegah masuknya bakteri dan virus ke dalam tubuh. "Prosentase diare, ispa dan flu burung masih cukup tinggi. Ini disebabkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan masih kurang," ujarnya. Mencuci tangan, imbuh Naniek, belum dijadikan kebiasaan sehari-hari. Padahal dampak positif dari mencuci tangan sangat besar. "Melalui kegiatan ini kami berharap anak-anak menjadi biasa mencuci tangan pakai sabun," pungkasnya. (Don).

DISBIMARTA KOTA BEKASI FOKUS PERBAIKI 1.040 TITIK JALAN

Disbimarta Kota Bekasi Sedang Fokus Pembangunan dan Pemeliharaan 1.040 Titik Jalan. Menurut Tri Adhianto Tjahyono, Sekretaris Dinas Binamarga dan Tata Air (Disbimarta), saat ini Kota Bekasi sedang gencar gencarnya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan fokus pada pembangunan infrastruktur jalan guna mempermudah interkoneksi dari daerah ke daerah. “Saat ini Disbimarta sedang memfokuskan pembangunan dan pemeliharaan jalan sebanyak 1.040 titik kerusakan jalan antar kecamatan yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi”, kata Tri kepada wartawan KabarBekasi.com disela sela kesibukannya. Menurutnya, infrastruktur jalan antar kecamatan saat ini masih banyak yang harus di bangun dan dipelihara dan diharapkan dana dari APBD bias langsung dirasakan oleh masyarakat untuk kepentingan bersama “Tahun anggaran 2011, Disbimarta berhasil Kota Bekasi mempersiapkan dana sekitar Rp. 50 juta sampai Rp. 100 juta untuk setiap jalan guna melakukan perbaikan jalan atau pemeliharaan jalan”, terangnya. Disbimarta optimis jika pembangunan jalan telah bisa dirampungkan maka cepat atau lambat daerah Bekasi akan memberikan kontribusi untuk kemajuan kedepannya. (Don).

KARTU PEMILIH DI KOTA TANGGERANG BELUM DIBAGIKAN

Sekitar 300 ribu kartu pemilih Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 22 Oktober 2011 belum dibagikan kepada warga Kota Tangerang karena masih tertahan di Komisi Pemilihan Umum provinsi. "Ini yang menjadi kendala, ada sekitar 300 ribu kartu pemilih belum dibagikan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Syafril Elain. Menurut dia, pihaknya masih diminta untuk menunggu oleh KPU Provinsi Banten, padahal warga pemilih sudah mendesak agar katru pemilih segera dibagikan. Para pemilih Pilkada Banten 2011 untuk wilayah Kota Tangerang tercatat sebanyak 1,119 juta warga pada 13 kecamatan dan 104 kelurahan. Dia mengatakan bahwa jumlah pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kota Tangerang bertambah 1.004 suara, dibanding sebelumnya 1.117.996 suara. Perubahan DPT itu telah disepakati dalam rapat koordinasi antara KPU Kota Tangerang dengan tiga tim kampanye pasangan calon, Panwas, unsur Muspida, serta tim pemantau, pada Kamis (13/10) di Serang. Namun semua logistik pilkada sudah dibagikan ke setiap PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Bilik suara sudah dibagikan untuk 13 Kecamatan, hanya Kecamatan Pinang saja yang masih dalam perakitan. KPU Kota Tangerang, katanya, sudah mengirimkan sebanyak 5.598 bilik suara serta 2.799 kotak suara. Mengenai keterlambatan kartu pemilih itu, pihak KPU Kota Tangerang telah berulangkali menyampaikan kepada KPU Provinsi Banten agar dikirim secepatnya. "Warga di wilayah ini berulangkali menyampaikan belum menerima kartu pemilih, padahal pilkada tinggal empat hari lagi," katanya. (Don).

KPU TANGSEL PASTIKAN LOGISTIK PILGUB SUDAH TERSEBAR

Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, memastikan seluruh logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten sudah didistribusikan. "Semua logistik pemilihan Gubernur sudah kami terima dan telah didistribusikan kepada seluruh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Iman Perwira Bachsan, Rabu (19/10/2011). Dalam pendistribusian seluruh logistik, KPU Kota Tangsel mendapat pengawalan dari kepolisian. Hal tersebut untuk memastikan agar tidak adanya kebocoran maupun manipulasi data. "Saat didistribusikan ke PPK, dikawal oleh aparat kepolisian," katanya. Sejumlah warga di kawasan Serpong mengaku sudah menerima surat undangan untuk pencoblosan pada 22 Oktober 2011. Namun, sebagian lainnya masih belum menerima undangan tersebut. Iman mengatakan, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di tujuh kecamatan Kota Tangsel berjumlah 1.950 titik. Terkait dengan sistem pengamanan logistik yang didistribusikan, KPU Kota Tangsel telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengawal logistik. Adapun jumlah kertas suara untuk Kota Tangsel sebanyak 766.528 lembar. Jumlah tersebut sudah diestimasi lebih banyak 2,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 747.832 orang. Logistik berupa kertas suara yang tiba tengah malam pada Rabu (12/10), langsung dilipat oleh puluhan tenaga honorer di Gedung Serba Guna (GSG), Kecamatan Pondok Aren, dan terhitung mulai akhir pekan kemarin sudah tiba di tujuh PPK. "Tentunya koordinasi dengan Polsek-polsek setempat untuk membantu pengawalan dan pengamanan selama logistik dipergunakan saat pencoblosan nanti," katanya. Kepala Polres Metro Kabupaten Tangerang Komisari Besar Wahyu Widada, Selasa (18/10/2011) mengatakan, Polresta Tangerang membagi dalam dua kategori yakni wilayah aman dan rawan saat pencoblosan. Untuk kategori wilayah aman, polisi akan menerapkan sistem 1-4-8. Artinya, satu polisi akan menjaga empat TPS dengan dibantu delapan petugas perlindungan masyarakat (Linmas). Adapun untuk kategori wilayah rawan, polisi akan menerapkan sistem 1-1-2, di mana satu polisi akan menjaga satu TPS dengan dibantu dua anggota Linmas. Wilayah kategori rawan merupakan wilayah di mana di TPS tersebut terdapat calon gubernur maupun wakil gubernur. Untuk mengawal pemilihan kepala daerah kali ini, Polresta Tangerang menyiapkan 600 personel hingga akhir pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, saat pelaksanaan pencoblosan, Polresta Tangerang akan mengerahkan 1.395 personel dengan bantuan dari Polda Metro Jaya sebanyak 567 personel dan pasukan Brimob sebanyak 200 personel. (Don).

RENCANA PEMBANGUNAN MONOREL DIMATANGKAN PEMKOT TANGSEL

Meski baru perencanaan, tapi optimisme Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membangun monorel dalam kota mulai dari Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melintasi Kota Tangerang dan berakhir di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) terus diseriusi. Rencana pembuatan monorel ini guna mempermudah akses warga Kota Tangsel dan Kota Tangerang yang selama ini bila ke Bandara Soetta harus memutar melalui tol Sedyatmo, Jakarta. Rencana pembangunan monorel itu juga terus dimatangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel. Bahkan, bila Pemprov Banten tidak sanggup melaksanakan megaproyek angkutan masal itu, investor dari empat negara siap menggarap proyek tersebut. ”Monorel diminati investor karena menjanjikan,” terang Edi Malonda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kota Tangsel. Investor empat negara itu berasal dari India, Jepang, Tiongkok dan Malaysia. ”Itu juga kalo Pemprov Banten gagal merealisasikan proyek ini. Apalagi Pemkot Tangsel dalam RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah, Red) juga memasukkan monorel atau liner cycle. Jadi kami tinggal memanggil para investor ini untuk mengerjalan megaproyek ini. Nanti juga mereka yang akan mengelola,” ungkapnya juga. Nantinya, monorel yang dibangun di atas (elevated) ini akan mengelilingi 7 kecamatan. ”Kami juga ingin proyek monorel Kota Tangsel-Bandara Soekarno bisa tersambung dengan Stasiun MRT Lebak Bulus yang dicanangkan Pemprov DKI. Tujuan memang mengurangi kemacetan,” ungkapnya juga. Dia juga meyakini adanya monorel, dengan sendirinya pengguna roda empat maupun roda dua akan beralih ke transportasi masal ini. Dengan catatan, pembangunan stasiun monorel harus terkoneksi ke sejumlah kawasan perumahan dan pusat keramaian. Untuk diketahui, 60 persen wilayah Kota Tangsel terdiri dari perumahan elite dan kelas menengah. Dalam proyek monorel ini, Pemkot Tangsel hanya mediator antara pihak swasta dan Pemprov Banten. ”Nantinya tugas kami hanya membebaskan lahan. Karena ini memang proyek provinsi,” cetusnya juga. Tapi, untuk merealisasikan proyek ini memang membutuhkan dana yang sangat besar walau pengerjaanya hanya 2 tahun. Ketertarikan investor lantaran jumlah penduduk Kota Tangsel saat ini mencapai 1,3 juta akan melonjak hingga 2030 mendatang menjadi 3,5 juta jiwa. Belum lagi warga Kota Tangerang termasuk penumpang dari Bandara Soetta yang juga akan menggunakan monorel ini. ”I have a dream. Itu motto yang harus dipegang semua pemangku kebijakan. Monorel bukan mimpi kalau memang dikerjakan serius. DKI saja gagal membuat monorel. Tapi saya yakin Banten bisa,” ungkapnya juga. Apalagi, tidak banyak lahan digunakan untuk angkutan masal ini karena akan menggunakan lahan di tengah-tengah pembatas jalan dengan tiang-tiang dengan ketinggian sekitar 8 meter. Sementara Kepala Dishubkominfo Kota Tangsel Nurdin Marzuki menerangkan, kebutuhan angkutan masal memang mendesak. Apalagi saat ini per jam arus lalu lintas di Kota Tangsel mencapai 22.000 unit. Itu melonjak tajam dari 3.000 unit per jam sebelum Kota Tangsel menjadi daerah otonom baru. ”Kami memang memikirkan pembangunan transportasi masal terintegrasi. Salah satu pilihannya monorel itu,” terangnya kepada INDOPOS (JPNN Group). Nantinya, monorel terdiri dari empat sampai lima gerbong sekali jalan dan bisa mengangkut ratusan orang. Direncanakan, akan ada 16 stasiun yang terkoneksi dalam proyek monorel tersebut. ”Lima atau enam tahun lagi proyek monorel bisa terealisasi. Saat ini sedang disiapkan blue print transportasi masal yang akan didesain di Kota Tangsel,” ungkapnya juga. (Don).

BEKASI RAIH INVESMENT AWARD

Pemerintah Kota Bekasi memperoleh penghargaan Investment Award sebagai kota penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terbaik 2011 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kepala Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu Kota Bekasi Reny Hendrawati, mengatakan pihaknya memperoleh penghargaan untuk kategori Bidang Penanaman Modal dan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal kabupaten dan kota terbaik 2011. Kota Bekasi, kata dia, berhasil menyisihkan 265 peserta PTSP kota dan kabupaten se-Indonesia. Proses penilaian, kata dia, dilakukan berdasarkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta kelembagaan dan pelayanannya kepada masyarakat Kota Bekasi. "Kota Bekasi masuk dalam 10 nominasi PTSP Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik Tahun 2011," katanya. Reny menambahkan penghargaan tersebut akan dijadikan motivasi bagi seluruh pegawai di Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu yang baru berdiri tiga tahun. Penghargaan itu, kata Reny, menjadi tantangan bagi instansi yang dipimpinnya untuk meningkatkan kompetensi yang bergerak di bidang perizinan dan investasi, khususnya kemampuan berbahasa asing. Dengan begitu, diharapkan dapat menarik investor asing ke Kota Bekasi. (Don).

DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR TANGSEL ANGGARKAN Rp. 106 MILYAR

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, menyusun rencana induk/master plan sistem drainase terpadu untuk mengatasi banjir. Penyusunan rencana induk sistem tersebut ditargetkan selesai akhir tahun ini. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan Dendi Priyandana, di Tangerang, mengatakan dalam rencana induk sistem drainase terpadu itu, pihaknya menggabungkan semua utilitas dalam saluran lubang bawah tanah. Nantinya tidak ada lagi galian-galian di pinggir jalan yang kerap mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. "Nantinya, master plan tersebut mengatur agar semua barang berada dalam satu saluran sehingga tidak akan ada lagi galian tanah seperti saat ini," kata dia. Untuk saat ini, kata Dendy, pihaknya masih fokus memperbaiki infrastruktur yang membuat masih ada beberapa pekerjaan galian di pinggir jalan sehingga warga kerap merasa terganggu. "Kami harapkan warga dapat dimengerti," katanya. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Djudianto mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih memperbaiki sejumlah drainase yang tersumbat. "Kami targetkan, 51 drainase yang rusak dapat berfungsi pada akhir tahun ini." Djudianto menuturkan dari 51 saluran air yang tersumbat dan menjadi penyebab banjir, sebanyak 11 drainase sudah berfungsi. Sisanya, 40 drainase, yang rusak sedang dalam proses pengerjaan dan ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Meski masih ada beberapa saluran air yang sedang dalam proses pengerjaan, antisipasi banjir di musim hujan sudah dilakukan. "Sebelas drainase yang sudah diperbaiki merupakan sumber dari terjadinya banjir di permukiman warga dan jalanan. Maka, pengerjaannya diprioritaskan," katanya. Pemkot Tangsel, pada 2011, melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, telah mengalokasikan dana 106 miliar rupiah. Sebanyak 76 miliar rupiah untuk pembangunan atau peningkatan jalan dan jembatan dengan 123 pekerjaan, dan 30 miliar rupiah untuk penanganan masalah drainase, normalisasi kali, dan penanggulangan banjir dengan 100 pekerjaan. Dari alokasi 76 miliar rupiah tersebut, sebagian juga akan digunakan untuk memperbaiki 57,15 kilometer jalan kota dan jalan poros serta pemeliharaan sejumlah jembatan. Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kabupaten Tangerang Desi Herawati mengatakan pihaknya berupaya menertibkan bangunan liar di Desa Bunar dan Sindang Asih. "Sejumlah bangunan liar itu diduga sebagian milik pengusaha," kata dia. (Don).

BEBERAPA TAMAN KOTA DI TANGGERANG KEKERINGAN

Kemarau panjang mengakibatkan beberapa taman kota di Kota Tangerang, Banten, kering. Rumput dan pepohonan kering dan mati karena kurangnya pasokan air. Menurut pengamatan, sejumlah tanaman, seperti rumput gajah yang baru beberapa bulan ditanam di Jalan Perintis Kemardekaan, depan Kantor Pokja Wartawan Tangerang, median sepanjang Jalan TMP Taruna, dan taman sekitar kawasan depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Tangerang kekeringan. Kondisi ini mendapat kritikan dari anggota Komisi I DPRD Kota Tangerang, Rahmat Hakim. "Rasa kepedulian Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota dengan taman kota yang mengering sudah berkurang. Banyaknya tanaman yang mengalami kekeringan dan mati karena mereka tidak merawat dan memelihara tanaman-tanaman tersebut," jelas Rahmat. Menurut Rahmat, setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengucurkan dana perawatan dan pemeliharaan tanaman dan kawasan hijau. "Ini tidak bisa dibiarkan. Anggaran ada. Seharusnya instansi yang bersangkutan harus segera bertindak agar kekeringan kawasan hijau tidak semakin meluas," papar Rahmat. Ia mengatakan, seharusnya dinas terkait tak menunggu turun hujan untuk menyirami seluruh tanaman di kawasan hijau. Sebelum datangnya musim hujan, ungkap Rahmat, instansi yang bertanggung jawab harusnya merawat dan memelihara tanaman di taman kota itu. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang, Karsidi, saat dihubungi wartawan belum mau berkomentar dengan alasan tak sehat. (Don).

LSM SAPULIDI SOMASI DISDIK KOTA BEKASI

Buntut pernyataan Kabid Bina Program, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alie Fauzie, pada aksi demo para guru yang terjadi, Rabu (12/10) lalu. LSM Sapulidi somasi Disdik Kota Bekasi. Surat somasi no 041/Dir. SP/B.Somasi/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani, Tengku Iman Kobul Moch Yusuf tersebut, LSM Sapulidi menuntut agar Ali Fauzi minta maaf lewat di sejumlah media masa, karena pernyataannya yang dianggap tidak mengakui adanya pertemuan audensi dengan Disdik yang terjadi 31 Agustus 2011 di ruang Kadisdik Encu Hermana. Sementara itu Kabid Bina Program Disdik Kota Bekasi, Ali Fauzie ketika dikonfirmasikan soal ini, Selasa (18/10) mengatakan, masalah dengan LSM Sapulidi hanya karena salah persepsi saja, bukannya kita tidak mengakui adanya pertemuan itu. “Kita memang ada pertemuan dan pertemuan pertama tersebut menyangkut pembicaraan soal konten yang dilakukan LSM Sapulidi, bukan berbicara soal surat rekomendasi Plt Walikota Bekasi,” jelasnya. Menurut Ali Fauzie, bila kita bicara mutu pendidikan di Kota Bekasi, apalagi ada kepedulian masyarakat ataupun LSM untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan harus kita dorong. “Kajian dari manapun dan siapapun bila untuk kemajukan mutu pendidikan harus kita diperhatikan, termasuk yang dilakukan LSM Sapulidi,” jelasnya. Dan perlu diinformasikan, kajian pendataan analisa rasio kebutuhan guru tahun 2010-2015 yang dilakukan tersebut tidak ada dananya. Menurut saya untuk apa diributkan, kata Ali Fauzie. Sebagaimana diberitakan harian ini sebelumnya, Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam komite guru Bekasi (KGB) Rabu (12/10) melakukan aksi demo ke kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Setelah mendapat tanggapan dari pejabat setempat, aksi demo dilanjutkan ke kantor Pemerintah Kota Bekasi. Dalam aksinya ini para pendemo memprotes keluarnya surat yang ditandatangani Plt Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang merekomendasi LSM Sapulidi, melakukan penelitihan rasio kebutuhan guru di Kota Bekasi. Dalam orasinya pendemo mengatakan, perhitungan dan kebutuhan rasio guru merupakan tugas dinas pendidikan, bukan LSM. “Kami minta Plt Walikota Bekasi, mencabut surat rekomendasi No:420/2404-Huk/ IX/2011 karena merugikan para guru honorer dan TKK,” kata Mucklis koordinator demo. (Don).

PENGOPLOS SOLAR DITANGKAP JATANRAS POLRESTA DEPOK

Sabirin , 41, warga Tipar RT 3/11, Kel. Mekar Sari, Kec.Cimanggis, Depok, Selasa (18/10) ditangkap unit Jatanras Polresta Depok karena ketahuan mengoplos solar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat rumah kontrakan Sabirin telah dijadikan sebagai tempat pengoplos solar menjadi minyak tanah yang dijual kepada warga secara eceran. Polisi berhasil mencium tempat tersebut setelah sebulan beroprasi. Menurut pengakuan Sabirin, dalam seminggu bisa meproduksi 400 liter solar yang telah diubah menjadi minyak tanah. Dengan dipasarkan melalui drigen ukuran 30 liter ke warung dan pengecer dengan harga Rp. 5800 sampai Rp. 6500. “Keuntungannya lumayan besar setiap produksi 400 liter keuntungan bisa Rp 400 ribu,”ujarnya. Menurut Kompol. Suratno, Kabagops Polresta Depok, cara pelaku mengoplos dengan mencapurkan solar sebanyak 400 liter dimasukkan ke dalam drum ukuran 200 liter. Lalu dicampurkan dengan 12 kg blecing atau pemutih serta 1liter Exsit. Sehingga nanti timbal bisa mengendap dan cairan tersebut digunakan sebagai minyak tanah.”Pelaku merupakan pemain baru,”kata Suratno. Suratno menambahkan, pelaku menjual minyak tanah mulai dari daerah Mekarsari sampai Gunung Putri Kabupaten Bogor. “Cara penjualannya disebar melalui pengecer yang biasa mengambil barang dari si pelaku tersebut dengan harga dibawah pasaran,”paparnya. “Pelaku telah melanggar pasal 54 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang migas dapat dikenakan hukuman paling lama 6 tahun,”tegasnya. (Don).

WARGA KOMPLAIN KEBERADAAN MENARA PEMANCAR

Ratusan pohon besi atau pemancar telepon seluler di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinilai masyarakat sekitar menambah kesan kumuh dan mengganggu keindahan kota karena banyak berada di pemukiman penduduk. “Seharusnya ada aturan yang baku dan undang-undang terhadap berdirinya pohon besi atau pemancar seluler tersebut sehingga tak menggangu keindanhan,” kata Ny. Intan, warga Pamulang, Minggu (16/10). Tak hanya mengganggu keindahan kota saja tapi juga sangat mengkhawatirkan jika suatu saat roboh dan mengenai rumah penduduk yang padat di salah satu wilayah. Menurut dia, paling tidak ada aturan setiap kecamatan hanya boleh berdiri beberapa tower saja sehingga tak mengganggu keindahan lingkungan sekitar karena sekarang hampir setiap kecamatan bias ada lebih dari sepuluh bahkan lebih 13 tiang tower. Keluhan maraknya tower seluler memang sudah masuk ke Pemkot Tangsel. Bahkan, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany didampingi Kadishubkominfo setempat Marzuki dan Kabag Humas setempat Alpahnaja, mengatakan sedang ‘mengodok’ aturan keberadaan tower seluler tersebut. Dalam Raperda tersebut, tambah dia, memang sedang dibahas masalah itu berkaitan dengan penataan ulang berdirinya tower seluler dengan anggota DPRD setempat untuk mengeluarkan Raperda Kota Tangsel karena selama ini Raperda yang dipakai masih Kab. Tangerang. Data yang ada, tambah Nurdin, di wilayahnya terdapat sekitar 424 tower seluler yang tersebar di tujuh kecamatan. Melihat jumlah itu tentunya perlu adanya penataan ulang agar Kota tangsel tak menjadi hutan besi. Hal serupa juga ditegaskan Badan Perizinan Terpadu Kota Tangsel yang mengaku akan memperketat perizinan baru bagi tower seluler sehingga keberadaan bias ditatat dengan baik dan tak bertumpuk di salah satu kecamatan yang ada. (Don).

VONIS BEBAS MOCHTAR MOHAMAD DIPERIKSA KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial akan mengusut vonis bebas yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidano Korupsi (Tipikor) terhadap beberapa kasus korupsi. Demikian dikatakan komisioner Komisi Yudisial Ibrahim di Jakarta, Selasa (18/10). Penelitian mulai dilakukan tahun 2012, untuk mencari tahu apakah putusan tersebut melanggar ketentuan hukum yang ada, kata Ibrahim. Sebelumnya, mantan Walikota Bekasi Muchtar Muhammad yang dituntut jaksa 12 tahun penjara divonis bebas. Muchtar didakwa melakukan penyuapan untuk mendapat Adipura, pengesahan APBD, dan penyalahgunaan dana APBD Bekasi tahun 2009. (Don).

TIDAK OPERASINYA 29 RANGKAIAN KRL TIDAK PENGARUHI PENUMPANG ASAL KOTA BEKASI

Terkait rencana PT Kereta Api (KA) tak mengoperasikan sementara 29 rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) di Jabodetabek mulai Rabu (19/10), Kepala Stasiun Kota Bekasi Eman Sulaeman memastikan hal tersebut tidak akan mempengaruhi penumpang asal Kota Bekasi. Sebab rute perjalanan dari Bekasi ke daerah lain tak melewati gardu-gardu listrik yang tengah dibangun dan diperbaiki. "Karena tidak melalui gardu-gardu itu, jadi bisa dibilang kebijakan itu tidak akan berdampak ke Stasiun Kota Bekasi dan para calon penumpangnya. Sampai saat ini tidak ada informasi pembatalan perjalanan kereta yang kami terima," kata Eman saat ditemui Selasa (18/10). Gardu yang akan dibangun antara lain di Bojong Gede, Depok, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Pasar Senen, dan Cicayur. Sementara tiga gardu yang akan direhabilitasi berlokasi di Citayam, Cilebut, dan Kedung Badak. Pembangunan dan perbaikan direncanakan rampung pada 29 November 2011. Pembangunan dan rehabilitasi bertujuan meningkatkan daya dan keandalan listrik aliran atas yang digunakan untuk KRL Jabodetabek. Termasuk antisipasi atas rencana penambahan 100 unit KRL dan 40 KA yang akan beroperasi pada 2012. Karena tidak terpengaruh kebijakan tersebut, Eman pun meminta calon penumpang tetap tenang dan jangan khawatir tak terangkut. Imbauan agar penumpang mencari alternatif moda transportasi lain pun tak perlu ditanggapi berlebih. (Don).

BPLH KOTA BEKASI AKAN UKUR KUALITAS UDARA DI KOTA BEKASI

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi akan melakukan pengukuran kualitas udara di Kota Bekasi selama dua pekan. Lokasi pengukuran itu akan dilakukan di 20-an titik di sejumlah ruas jalan utama (jalan protokol) yang ada di Kota bekasi. "Pengukuran dilakukan secara rutin. Tujuannya untuk mengetahui konsentrasi zat pencemar yang ada di udara Kota Bekasi," ungkap Zaenal Abidin, Kepala Sub Bidang Pencemaran Air dan Udara, pada Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan BPLH Kota Bekasi. Hingga kini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi belum mampu membeli alat pengukur tingkat pencemaran udara yang bisa bekerja secara otomatis dan real time. Karena keterbatasan anggaran, menurut Zaenal Abidin, pemantauan kualitas udara itu baru bisa dilakukan secara manual. Itu pun hanya dilakukan sekali dalam setahun. Zaenal menjelaskan, pengukuran kualitas udara menggunakan metode dan peralatan manual itu diawali dengan pengambilan sampel debu maupun gas. Sampel yang dikumpulkan tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisa. "Untuk sampel debu, teknik pengumpulannya dengan model filtrasi, debu dikumpulkan dalam permukaan filter. Sedangkan untuk pengumpulan sampel gas dari udara dilakukan dengan menggunakan alat pengumpul yang berbentuk tabung," terangnya. Pengumpulan sampel itu, kata Zaenal, dilakukan di 20 titik pemantauan yang mewakili jalan-jalan utama, diantaranya Simpang Empat Rawa Panjang-Rawalumbu, di Jalan Ir H Juanda tepatnya di pintu keluar Terminal Induk Kota Bekasi, di Jalan Sudirman tepatnya di sekitar Grand Mall, serta di Simpang Tiga Bulak Kapal. Zaenal menyatakan, semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalanan protokol Kota Bekasi akan mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya. Keterbatasan akses jalan yang tidak seimbang dengan penambahan kendaraan bermotor juga berpengaruh. Dia menggambarkan, pada pengukuran yang dilakukan Juni 2010 lalu, tingkat kandungan gas Karbon Monoksida (CO) yang ada di Simpang Rawa Panjang mencapai 30.861µ gram per liter atau sudah melebihi ambang baku mutu 30.000µ gram per liter. Sementara hasil pengambilan sampel di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sekitar Grand Mall, kandungan gas Karbon Monoksida bahkan sudah mencapai 32.000µ gram per liter. "Parameter lain seperti NO2 dan SO2 masih dibawah baku mutu," ujarnya. (Don).

PEMKOT DEPOK AKAN BANGUN TAMAN KOTA DI BEJI

Pemkot Depok berencana membangun taman kota di wilayah Beji, tepatnya di Lembah Gurame. Status tanah yang berupa lahan tidur menjadi pendorong kuat bagi pemkot untuk memanfaatkan Lembah Gurame menjadi taman kota pertama di Depok. Kepala Seksi Pemanfaatan Taman Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota Depok, Arga DT, mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Balai Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Tata Ruang dalam membina lahan di Lembah Gurame untuk dijadikan taman kota Depok. "Banyak instansi mendukung Lembah ini untuk dimanfaatkan sebagai taman tempat interaksi sosial masyarakat," ujar Arga DT. Saat ini DKP telah mengajukan usulan pembangunan taman kota di Lembah Gurame kepada pemkot, "Informasinya, ini diprioritaskan oleh pemkot. Semoga pada 2012 pembangunan taman Lembah Gurame di Beji bisa terlaksana agar masyarakat kota Depok bisa segera menikmati memiliki taman kota.” Ia mengatakan pemerintah kota Depok menyadari kebiasaan masyarakat yang melakukan rekreasi, olahraga, maupun jalan santai di taman kampus UI. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya wilayah taman kota di Depok, sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan kampus UI. Arga mengakui kesalahan tata ruang wilayah kota Depok yang tidak memperhatikan pentingnya lahan taman kota menyebabkan saat ini pemkot kesulitan untuk mencari lahan yang strategis untuk dibangun menjadi taman kota. (Don).

PEMKOT TANGSEL SIAP LAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN 12 TAHUN

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, mengaku siap menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun. "Rata-rata sekolah kita sudah sampai 10 tahun. Selanjutnya fokuskan wajib belajar 12 tahun pada APBD Perubahan tahun 2011," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie di Tangerang, Selasa. Benyamin mengatakan, program wajib belajar 12 tahun menjadi fokus utama pendidikan di Kota Tangerang Selatan. "Kita juga sedang berupaya memperbaiki infrastruktur sekolah agar memadai dan nyaman digunakan siswa," katanya. Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Mathoda mengatakan, pihaknya sudah mengarah ke program wajib belajar 12 tahun. "Mudah-mudahan satu hingga dua tahun ke depan sudah berjalan” kata Mathoda. Dijelaskannya, program wajib belajar 12 tahun ini nantinya akan memakai anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kita anggaran dari APBD dan dari pusat, kita saling mengisi saja mengenai anggaran yang ada," katanya menjelaskan. Ketua Komisi B DPRD Kota Tangsel, Rommy Adhie Santoso juga menyambut baik wajib belajar 12 tahun ini. Sampai saat ini, Tangsel masih wajib belajar sembilan tahun. “Akan kami tingkatkan, rancangannya sedang dibahas di dewan” katanya. Sementara itu, Sekretaris Dewan Pendidikan Tangsel, Faizal mengatakan Dewan pendidikan sudah melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar pendidikan di Kota Tangsel menjadi wajib belajar 12 tahun dan rencananya akan diterapkan di Tahun 2013. "Kita mengikuti acuan dari Kemendiknas Pusat untuk menggalakan wajib belajar 12 tahun,namun kita masih dalam proses pengkajian," katanya. (Don).

MASYARAKAT KABUPATEN TANGGERANG DIMINTA WASPADA ILALANG TERBAKAR

Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang, Banten, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai ilalang yang mudah terbakar. "Kami imbau masyarakat memperhatikan ilalang yang mudah terbakar saat musim kemarau saat ini," kata Kepala Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang Arsyad Hussein di Tangerang, Selasa. Pernyataan itu disampaikannya, terkait peristiwa kebakaran yang terjadi sebanyak 26 kali di tiga wilayah Tangerang yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan akibat ilalang kering. Tak hanya itu saja, kebakaran juga berasal dari pembakaran sampah yang kemudian menyerembet ke bagian lainnya. "Dari 26 kejadian kebakaran di wilayah Tangerang, sebagian besar terdapat dari kawasan yang dipenuhi ilalang kering," katanya. Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang, mencatat dari 26 kali peristiwa kebakaran hingga bulan September dengan total kerugian mencapai Rp.1,1 miliar. Di wilayah Kabupaten Tangerang di bulan September telah terjadi kebakaran selama 18 lokasi kebakaran, yaitu Kecamata Curug tiga kejadain, Cikupa enam kali, Tigaraksa, Teluknaga, Jayanti, Jambe masing-masing satu kali kejadian kebakaran. "Untuk di Kosambi, Pasar Kemis, Sindang Jaya masing-masing dua kali kejadian kebakaran," katanya menjelaskan. Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang diminta bantuan untuk menanggulangi kebakaran di Kota Tangerang, yakni yang terjadi di RSUD, Pav. Wijaya Kusuma. Kemudian, di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, perumahan di Kp. Leduk, Pergudangan Bandara Mas F.2, kontrakan di Kelurahan Rawa Bokor yang disebabkan arus pendek. Diwilayah Kota Tangerang Selatan telah terjadi dua kejadian kebakaran, dan Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten tangerang diminta bantuan untuk memadamkan api yaitu diwilayah BSD Sektor 12. "Kami juga membantu memadamkan api di jalan Cirendeu Raya Kelurahan Pondok Cabe Kota Tangsel jenis yang terbakar ilalang," katanya. (Don).

KEMARAU SEBABKAN PENINGKATAN HARGA SAYUR-MAYUR

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Banten, mengungkapkan telah terjadi kenaikan harga sayur-masyur yang disebabkan musim kemarau. "Karena musim kemarau yang berkepanjangan, menyebabkan harga sayur mayur di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang, Safrudin di Tangerang, Selasa (18/10/2011). Dikatakannya, harga rata-rata bahan pokok pangan dan barang penting lainnya di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Tangerang seperti pasar kelapa dua,Pasar Tigaraksa, Pasar Bojong Nangka, Pasar Sepatan,Pasar Cisoka, Pasar Curug, dan Pasar Kuta Bumi pada periode Minggu Ke I Bulan Oktober 2011 alami kenaikan. Minggu ini, harga sayur mayur banyak yang mengalami perubahan harga yang cukup signifikan. Musim kemarau yang cukup panjang menjadi penyebab kenaikan harga cabe. Dari hasil pertanian dan perkebunan yang mengalami perubahan harga adalah cabe Merah naik Rp7 ribu/kg, Cabe Rawit naik Rp 5 ribu/kg, Tomat turun Rp 1.000/kg. Wortel turun Rp 1.000/kg dan kentang turun Rp2.000/kg. Cabe Rawit Keriting yang minggu lalu Rp 17 ribu/kg setelah mengalami kenaikan Rp 24ribu/kg. Sama halnya dengan Cabe Rawit Hijau yang awalnya Rp 15 ribu/kg menjadi Rp 20 ribu/kg "Mengalami kenaikan sebesar 41 persen untuk cabe merah keriting dan 33 persen untuk Cabe Rawit Hijau," katanya menjelaskan. Meski demikian, ada beberapa harga sayur mayur lainnya yang mengalami penurunan harga dibandingkan kebutuhan lainnya. Harga tomat, wortel dan kentang mengalami penurunan diakibatkan sudah menghadapi musim panen diwilayah-wilayah pertanian tersebut. Harga Tomat yang minggu lalu Rp4.000/kg menjadi Rp3.000/kg mengalami penurunan 25 persen. Wortel yang minggu lalu Rp6 ribu/kg menjadi Rp5.000/kg mengalami penurunan 17 persen. Kentang yang minggu lalu Rp8.000/kg menjadi Rp6.000/kg mengalami penurunan 25 persen . Dari hasil perikanan dan peternakan hanya telur ayam ras saja yang mengalami penurunan harga sebesar Rp1.000/kg. Kemudian, hasil Perikanan dan Peternakan hanya Telur Ayam Ras yang mengalami penurunan sebesar tujuh persen yaitu minggu lalu Rp15 ribu/kg menjadi Rp14 ribu/kg turun Rp1.000/kg. Dan komoditas yang lainnya tetap tidak ada kenaikan dan penurunan baik hasil Industri dan bahan Bangunan "Sedangkan hasil industry dan bahan bangunan ini tidak ada yang mengalami perubahan harga dan masih bertahan seperti harga minggu lalu," katanya. (Don).

DINKES DEPOK TARGETKAN SASARAN IMUNISASI POLIO DAN CAMPAK

Sebanyak 119. 777 bayi lima tahun menjadi sasaran imunisasi polio. Sementara jumlah balita yang menjadi sasaran campak adalah 104.038 orang. Ditargetkan program imunisasi ini mencangkup 95 persen dari jumlah sasaran balita yang ada di Kota Depok. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Hardiono, mengatakan pelaksanaan campak dilakukan secara serentak di 900 Posyandu yang ada di Kota Depok mulai tanggal 18 Oktober sampai dengan 18 November 2011. Pada tangal 1 November 2011, petugas akan melakukan sweeping dari rumah ke rumah bagi balita yang belum diimunisasi. "Sweeping dilakukan untuk membantu memastikan bahwa seluruh balita di Depok bisa mendapatkan imunisasi," ujar Hardiono saat ditemui di sela pemberian imunisasi di Posyandu Krismaya RW 7 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Selasa (18/10). Menurut Hardiono, imunisasi campak diberikan pada balita 0-8 bulan. Sementara untuk polio diberikan pada balita 0-59 bulan. Selain itu, diberikan juga tambahan vitamin A bagi balita yang belum mendapatkan imunisasi tersebut bulan Juli. Hardiono mengklaim KOta Depok saat ini sebenarnya sudah terbebas dari penyakit polio. Jika memang ada, kejadian tersebut sudah berlangsung lama. "Iya memang ada lumpuh layu, tapi itu sudah lama. Sekarang 100 persen tidak ada" ujarnya. Sementara itu Asisten Ekonomi Pembangunan Sosial Pemerintahan Kota Depok Utuh Karang Topanesam mengatakan Kota Depok masih termasuk wilayah yang rawan akan penyakit campak."Meskipun jarang ditemukan tapi termasuk rawan," kata dia. Dia berharap seluruh balita yang menjadi target sasaran Kota Depok dapat diimunisasi polio dan campak. "Nanti akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilannya," kata dia. (Don).

DINKES KOTA BEKASI SEDIAKAN DUA POS PELAYANAN IMUNISASI CAMPAK

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi menyediakan dua pos pelayanan untuk daerah yang dikategorikan sulit dalam hal pelaksanaan "Pekan Imunisasi Campak dan Polio 2011". Daerah tersebut dikategorikan sulit karena mayoritas warganya menolak membawa balitanya ke lokasi pelaksanaan imunisasi campak dan polio selama pekan imunisasi yang digelar 18 Oktober-18 November. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tetty Manurung mengatakan, dua pos tersebut didirikan di Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan. Penolakan muncul dari warga setempat karena mereka memiliki dokter atau klinik pribadi yang dipercayai untuk melakukan vaksinasi terhadap balitanya. "Kami minta mereka menandatangani surat pernyataan mengenai hal itu. Jangan sampai ada yang luput diimunisasi dan kami disalahkan karenanya," kata Tetty saat dijumpai Selasa (18/10). Selain penolakan karena alasan tersebut, ada juga orang tua yang merasa anaknya sudah pernah divaksinasi sehingga tidak perlu lagi mengikuti imunisasi. Mengenai hal itu, Tetty menegaskan bahwa vaksinasi tambahan tidak akan berdampak negatif terhadap anak. Demikian pula dengan masyarakat yang khawatir membawa anaknya untuk diimunisasi karena pascaimunisasi kerap terjadi demam tinggi. Tetty meminta orang tua tak perlu khawatir karena demam merupakan sesuatu yang wajar pascaimunisasi. "Lagipula kami menyediakan parasetamol cair untuk diberikan kepada bayi dan balita pascaimunisasi. Dalam 1-2 hari, panas akan turun dan demam pun hilang," katanya. Di luar penolakan dari segelintir warga tersebut, Tetty menilai kesadaran masyarakat Kota Bekasi terhadap imunisasi cukup tinggi. Atas dasar itu pula ia yakin pelaksanaan "Pekan Imunisasi Campak dan Polio 2011" di Kota Bekasi berlangsung lancar. Sebanyak 158.450 bayi berusia 0-8 bulan menjadi sasaran imunisasi polio. Sementara 138.594 balita menjadi sasaran imunisasi campak. Meskipun waktu yang disediakan satu bulan penuh, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menargetkan pelaksanaan di 1.503 pos imunisasi dapat rampung dalam dua pekan. "Pekan ketiga kami tinggal 'sweeping' pada balita yang belum tervaksinasi dan berlanjut dengan evaluasi di pekan keempat," katanya. (Don).

PEMKOT TANGSEL RAPIKAN 12 TPU

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, akan melakukan pembenahan terhadap 12 taman makam. "Nantinya ke 12 taman makam tersebut akan dilakukan pembenahan lingkungan hijau sehingga semuanya sama," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Rahmat Salam di Tangerang, Senin. Rahmat mengatakan, salah satu pilot project itu dilakukan di Tempat Pemakaman Wakaf Haji Daman, Ciputat, Tangsel, dengan menanam 1.000 pohon. BLHD Kota Tangsel bekerja sama dengan dinas lain untuk melakukan program penghijauan lingkungan. Bukan hanya di tempat biasa, pemakaman umum pun menjadi tempat strategis untuk ruang terbuka hijau. "Bayangkan setiap satu makam ditanami 1.000 pohon, maka ada sebanyak 12 ribu pohon yang dapat menghiasi makam" katanya Ada alasan khusus kenapa TPU Haji Daman menjadi salah satu spot penghijauan. Selama ini, TPU ini dikenal sebagai daerah pemakaman yang gersang. Kelihatan, jumlah pohon yang tumbuh sangat tidak sebanding dengan luas area. Dampaknya tentu saja, para peziarah tidak mendapatkan kenyamanan yang seharusnya saat datang ke sini. Rahmat Salam mengatakan, dengan adanya penanaman pohon di pemakaman bukan hanya sebagai penghijauan tetapi kedepannya nanti dapat berguna untuk membiayai para penjaga makam. "Buahnya nanti bisa dijual dan membiayai para penjaga makam tersebut" katanya. Dirinya pun mengatakan nantinya pemakaman akan diseragamkan dan ditata tidak hanya lingkungan supaya hijau namun juga pager akan diseragamkan agar lebih bagus dan menarik tidak terkesan angker. "12 Makam diantaranya Pemakaman atau Tempat pemakaman Umum (TPU) Kedaung, TPU Pondok Benda, TPU Pondok Ranji, dan lainnya," katanya. Selain sebagai penghijauan, dikatakannya masyarakat biasanya takut melewati makam, karena kesannya yang angker. "Penanaman pohon sebagai salah satu cara menghilangkan pemikiran tersebut" katanya. Selama ini, katanya, makam dianggap angker. Jika pemakaman ditata dengan baik, tentu akan menjadi contoh untuk pemakaman di tempat lain. "Selain menghilangkan kesan angker, juga berfungsi sebagai sumber resapan" katanya. "Siapa lagi yang dapat menjaga lingkungan kalau bukan kita. Kami harap mencapai target bahwa tangsel memiliki ruang terbuka hijau" katanya. (Don).

SISWA BERPRESTASI DI TANGSEL DAPAT BEA SISWA

Berita gembira bagi para pelajar di Kota Tangerang Selatan, pasalnya Pemkot Tangerang Selatan mengalokasikan dana Rp. 3 miliar untuk beasiswa murid berprestasi. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Mathoda mengatakan, dana beasiswa tersebut dialokasikan untuk tahun 2011 hingga 2012. Beasiswa akan diberikan untuk siswa dari sekolah negeri. "Kita sudah alokasikan dana sebesar Rp. 3 miliar untuk membiayai pendidikan siswa berprestasi," kata Matodha, Selasa (18/10/2011). Untuk sementara dana beasiswa hanya diberikan kepada siswa di sekolah negeri di Kota Tangsel mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA). "Saat ini, kita alokasikan untuk siswa di sekolah negeri karena keterbatasan dana , sedangkan murid di sekolah swasta biasanya dari pihak ketiga yang akan memberi beasiswa," ucapnya. Lebih lanjut Matodha menjelaskan, nantinya kepala sekolah akan melaporkan siswa yang meraih penghargaan dan siswa itulah yang akan diberi beasiswa. Meskipun proses penyalurannya melalui beberapa tahapan namun tidak terlalu rumit. Kata Matodha, beasiswa ini juga akan diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga yang tidak mampu. Pemberian beasiswa bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para siswa agar memiliki prestasi pendidikan yang bagus. "Untuk siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus di sekolah, dapat diberikan beasiswa ini," katanya. (Don).

M2 TEMUI MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Pasca divonis bebas, Walikota Bekasi Non Aktif Mochtar Mohamad (M2) mulai melakukan sejumlah kegiatan non pemerintahan. Di antaranya berziarah ke makam ibunya. Hal tersebut dikatakan Sutikno, ajudan Mochtar Mohamad, Senin (17/10). Informasi yang lain menyebutkan kegiatan Mochtar Mohamad sekarang cukup padat. Menerima tamu yang juga pendukung baik dari kader maupun masyarakat. Selain itu, Mochtar yang juga Ketua DPC PDIP Kota Bekasi berkunjung ke Ketua Umum DPP PDIP, Megawati di Jl Teuku Umar. Dua hari lalu, Mochtar menyempatkan pulang kampung ke Gorontalo. Maksud tujuan utama disebutkan untuk berziarah ke makam ibunya. “Kami bersyukur atas karunia yang baik, dan saya juga selalu berusaha bersyukur atas karunia yang tidak baik,” kata Mochtar beberapa waktu lalu usai vonis sidang. TUNGGU MENDAGRI Hingga kemarin belum diketahui kapan Mochtar akan ngantor kembali. Hanya saja, informasi yang dikumpulkan menyebut Mochtar akan kembali berkantor setelah mendapat rekomendasi dari Mendagri. “Rekomendasi ini berdasar keputusan hakim yang sudah inkrah,” kata H Shalih Mangara Sitompul, Ketua Peradi Bekasi. Pengamatan Pos Kota, suasana di Pemkot Bekasi masih tampak loyo. Pejabat masih banyak yang menunggu kejelasan pimpinan mereka. Keputusan bebas bagi Mochtar membuat pegawai gamang menentukan loyalitas kepada pimpinannya.“Serba tidak nyaman, kerjanya,” kata satu pejabat. (Don).

SERIBU TKI KULIAH DI UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka terus membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Tidak hanya dari kalangan guru dan PNS, kini lebih dari 1.000 TKI pun mengikuti pendidikan di UT. “ TKI ini menyebar di sejumlah negara seperti Saudi Arabia , Hongkong, Singapura , Malaysia , dan Korea Selatan,” ujar Rektor UT Prof Tian Belawati di sela seminar pra wisuda, Senin (17/10). Wisuda periode III/ 2011 diikuti 2.000 orang dari 4.479 lulusan, rincian 24 dari program pasca sarjana, 393 dari program S1 FISIP, 67 dari S1 FMIPA, 347 dari S1 FEKOM, dan 2.991 dari S1 FKIP. TKI ini sebagian besar mengambil jurusan ilmu sosial seperti Bahasa Inggris, Komunikasi, Managemen dan Administrasi Niaga. Jenis pekerjaan TKI mulai dari sopir, pekerja pertambangan, pekerja rumah sakit hingga pembantu rumah tangga. Tian menjelaskan metode perkuliahan yang lebih menitikberatkan pada tutorial on line, membuat masyarakat dari berbagai kalangan dan profesi bisa mengikuti pendidikan UT. Mereka tidak perlu meninggalkan pekerjaan hanya untuk urusan kuliah. “Mereka yang jadi guru, bisa kuliah sambil tetap mengajar di kelas, yang jadi TKI bisa kuliah sambil tetap bekerja di negara tujuan dan sebagainya. Jadi sangat fleksibel,” tambah Tian. Berdasarkan survei, lebih dari 43 persen pembelajaran tutorial on line UT dilakukan oleh para mahasiswa di warnet. Itu artinya, kuliah di UT bisa dilakukan di warnet dengan jam dan waktu yang bisa diatur oleh mahasiswa. Meski fleksibel, diakui Tian, ada sejumlah peraturan yang sangat ketat yang wajib dipatuhi oleh para mahasiswa. Di antaranya harus tercatat di unit pembelajaran jarak jauh (UPJJ) terdekat, KBRI, konsulat dan unit teknis lainnya yang ditunjuk. Para mahasiswa juga wajib mengikuti tutorial tatap muka 8 kali per semester dengan dosen, mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah dan lainnya. Dalam waktu dekat, UT juga akan membuka UPJJ di Athena dan Taiwan. (Don).

PULUHAN BECAK DIRAZIA DI KOTA BEKASI

Puluhan becak kembali dirazia petugas Satpol Pamong Praja Kota Bekasi. Mereka masih saja beroperasi di jalan-jalan utama yang sudah dilarang. Razia dilakukan di sejumlah jalan seperti Jl. Sudirman, Jl. Cut Meutia, Jl. Hasibuan, Jl. Ir. Juanda dan Jl. Ahmad Yani. Becak yang dirazia mulai dari yang tengah mangkal menunggu penumpang hingga yang sedang di jalan bermuatan penumpang atau barangpun tidak luput dari razia. “Baru dapet penglaris, eh dah diangkut. Padahal buat makan hari ini aja belum ketauan apalagi untuk setoran,” keluh Somad yang terkena razia di sekitar depan Stasiun Bekasi. Penarik becak ini hanya bisa pasrah melihat becaknya dinaikkan ke atas mobil petugas untuk diamankan. Mereka hanya dicatat identitas untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di PN Bekasi besok. “Kalo tau hari ini ada razia, mending ga usah narik dulu deh. Apes banget ya hari ini,” lanjut Somad lagi. (Don).

SATPOL PP KOTA BEKASI AKAN BONGKAR 238 BANGUNAN LIAR

Sedikitnya ada 238 bangunan liar di Kota Bekasi, Jawa Barat yang bakal ditertibkan Satpol PP.Bangunan ini tersebar di 12 kecamatan dan berada di lahan terlarang. Penertiban dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 44 Tahun 1998 Tentang Keindahan, Ketertiban dan Keamanan (K3), serta dilakukan untuk mencegah adanya gejolak sosial di tengah masyarakat terkait dengan keberadaan bangunan liar tersebut. “Kita akan berikan surat teguran dulu 3 kali, baru setelah itu melakukan action. Kita tidak mau melakukan tindakan tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu. Jangan sampai penindakan kita, justru menimbulkan masalah di kemudian hari,” kata Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Edy Rosyadi. Edy mengungkapkan, dari 238 titik bangunan liar tersebut terbanyak berada pada lahan pengairan milik Perum Jasa Tirta II (PJT II) seperti yang ada di Kali Pejuang Pondok Ungu Kecamatan Medansatria, sisanya berada pada lahan yang tidak semestinya seperti trotoar jalan. Bangunan liar yang berdiri rata-rata digunakan sebagai tempat usaha. “Sejauh ini kita sudah melakukan penindakan terhadap bangunan liar di Jalan Ngurah Rai di Bintara Bekasi Barat,” ujarnya. Upaya persuasif yang dilakukan Satpol PP Kota Bekasi, diantaranya dengan cara terus melakukan dialog dengan tokoh masyarakat dan warga pemilik bangunan tidak berizin. “Target kita bisa menertibkan seluruh titik bangunan liar tersebut. Sampai kapanpun itu,” tambahnya. Kebanyakan surat yang dipegang pemilik bangunan liar itu terutama dilahan PJT II, adalah izin pengolahan lahan pertanian, namun disalahgunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan semi permanen. “Selain penyalah gunaan izin, mereka juga sudah tidak pernah memperpanjang izin tersebut. Harusnya setahun sekali di perpanjang,” kata Edy lagi. Satpol PP Kota Bekasi sendiri lanjut Edy, meminta peran aktif pemilik lahan di titik bangunan liar. “Kalau diminta untuk melakukan penertiban, kita akan laksanakan itu,” pungkasnya. (Don).

KPU BEKASI TOLAK WACANA PENGGABUNGAN PILKADA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Jawa Barat, menolak wacana penggabungan pelaksanaan pemilihan gubernur dengan kepala daerah setempat pada waktu bersamaan dalam rangka efisiensi anggaran. Ketua KPU Kota Bekasi Hendy Irawan, di Bekasi, Selasa (18/10), mengatakan agenda penggabungan pelaksanaan dua pemilihan tersebut bisa berujung pada konflik hukum dan justru membuat biaya politik membengkak jika diterapkan di Kota Bekasi. Alasannya, dengan penggabungan itu, masa akhir jabatan kepala daerah saat ini menjadi 93 hari. Padahal, Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan kurun waktu yang diperbolehkan untuk menggabungkan Pilgub dan Pilkada adalah 90 hari. "Kami takut muncul gugatan, karena masa akhir jabatan menjadi 93 hari. Munculnya gugatan hanya akan menjadi preseden buruk sekaligus membuat biaya politik membengkak," kata Hendy. Pihak KPU setempat, kata dia, telah berupaya meredam munculnya gugatan pascapemilihan sekaligus, kemungkinan diselenggarakannya pemilihan dua putaran dengan memajukan waktu pelaksanaan pada Desember 2012 dari agenda semula Januari 2013. Pihak KPU Kota Bekasi, kata dia, mengajukan biaya sebesar Rp.38 miliar hingga Rp. 39 miliar kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk kegiatan itu. Adanya tujuan lain penggabungan pemilihan demi mendongkrak partisipasi pemilih pun tak juga membuat KPU tergoda. Sebab, partisipasi warga Kota Bekasi saat pemilihan kepala daerah sebelumnya terbilang cukup tinggi. "Sekitar 60 persen warga berpartisipasi saat itu. Kali ini, kami targetkan partisipasi naik menjadi 70 persen," demikian Hendy. (Don).

KOTA BEKASI DAN CIREBON PERCONTOHAN e-KTP DI JAWA BARAT

Kota Bekasi dan Kota Cirebon menjadi kota percontohan uji coba pelaksanan program e-KTP tahun 2011 di Provinsi Jawa Barat. "Ada dua kota di Jawa Barat yang jadi uji coba e-KTP yakni Kota Bekasi dan Kota Cirebon," kata Kepala Biro Humas, Protokol dan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat R Ruddy Gandakusumah, di Bandung, Selasa (18/10). Menurut Ruddy, dari 26 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, tahun ini program e-KTP baru akan dilaksanakan di 11 kabupaten/kota, sementara sisanya masuk pada tahun anggaran 2012. "e-KTP ini baru dilaksanakan di 11 kabupaten/kota, sementara kabupaten/kota sisanya masuk pada program tahun anggaran 2012," ujar Ruddy. Ia mengatakan, hingga tanggal 16 Oktober 2011 jumlah penduduk di dua kota itu yang sudah terlayani program e-KTP baru sebanyak 72.569 jiwa atau sekitar 0,57 persen. "Berdasarkan data yang ada yang sudah terlayani itu baru di dua kota 72.569 jiwa atau sekitar 0,57 persen," ujar Ruddy. Adapun rata-rata pelayanan program e-KTP di dua kota tersebut, kata Ruddy, ialah 5.100 jiwa per hari dengan sisa waktu pelayanan sekitar 70 hari kerja. "Dengan sisa waktu yang 70 hari kerja dan jumlah alat yang berfungsi sekarang, maka jumlah wajib e-KTP yang terlayani hingga akhir Desember nanti hanya sekitar 362.100 jiwa atau 2,82 persen," kata Ruddy. Dikatakannya, jika sarana pendukung seperti alat dan sumber daya manusia dalam program e-KTP ini masih tidak memadai maka diperkirakan sebanyak 12.432.1816 orang di Jawa Barat tidak akan terlayani dalam program e-KTP. "Oleh karena itu, kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau dan berharap kepada pemerintah pusat agar lebih konsiten dengan rencana yang ditetapkan dalam program ini," katanya. Sementara itu, berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Jawa Barat sampai 15 Desember 2011, jumlah warga di sembilan kabupaten/kota yang sudah terlayani program e-KTP ialah Kabupaten Cirebon sebanyak 866 jiwa, Kabupaten Garut 193 jiwa, Indramayu sebanyak 8.717 jiwa. Kemudian Kota Cimahi 1.831 jiwa, Kota Depok 21.428 jiwa, Kota Sukabumi 21.428 jiwa, Kabupaten Majalengka 270 jiwa dan Kabupaten Sumedang 10.217 jiwa. "Berarti baru 95 kecamatan yang sudah berfungsi pelayanan e-KTP ini. Sedangkan dari 11 kabupaten/kota yang melaksanakan program e-KTP di Jabar jumlah kecamatan ada 939 kecamatan," kata Ruddy. (Don).

RIBUAN NAMA DALAM DPT HILANG

Dua ribuan pemilih tiba-tiba hilang dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilukada Banten. Padahal, ribuan pemilih itu telah tercatat dalam daftar pemilih sementara (DPS). Nama para pemilih yang hilang tersebut terancam tidak dapat mencoblos pada 22 Oktober nanti. Mereka tersebar di empat daerah, yakni Kabupaten Tangerang, Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Serang. Menurut informasi, sebanyak 1.004 pemilih di Kota Tangerang tidak masuk DPT, antara lain di Kecamatan Pinang sebanyak 206 warga, di Kabupaten Lebak sebanyak 99 warga. Sebanyak 900 warga dI Kabupaten Tangerang juga mengalami nasib yang sama, yakni di Kecamatan Cisauk, Kepala Dua, dan Kosambi. Anggota KPU Provinsi Banten, Lukman Hakim, Senin, (17/10) mengatakan, hilangnya nama pemilih terjadi karena berbagai hal. Antara lain karena hilangnya laptop yang berisi data pemilih di KPU Kabupaten Tangerang, atau karena lalainya petugas pemutakhiran data pemilu (PPDP) di beberapa kabupaten/kota. "Kita sedang bahas hal ini. Kita akan upayakan agar semuanya bisa tetap memilih," katanya. Akibat kekacaun itu, KPU kabupaten/kota mengajukan usulan agar DPT diubah. Namun, kata Lukman, hal itu akan berbenturan dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih. Sehingga, KPU balum menyepakati apakah DPT perlu perubahan atau tidak. Libur Sementara itu, KPU Banten meminta Pemprov Banten meliburkan para guru serta siswa dan karyawan yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada hari H pencoblosan Pemilukada Banten yang jatuh pada Sabtu (22/10). Tujuannya, agar partisipasi pemilih yang berprofesi sebagai guru, karyawan dan siswa bisa maksimal. Sekretaris KPU Provinsi Banten, Erik Syihabudin, menjelaskan, pihaknya sudah melayangkan surat permohonan kepada Pemprov Banten terkait hal ini. "Kami masih menunggu balasan surat dari Pemprov Banten tentang hari libur ini " ujarnya. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Ajak Moeslim mengaku tidak ada masalah tentang permohonan hari libur tersebut. Sebab pemilih pemula (pelajar) juga membutuhkan pendidikan politik langsung di lapangan. (Don).

ARTIS IBU KOTA SEMARAKKAN KAMPANYE ATUT

Kampanye Atut+Karno di Alun-Alun Ahmad Yani terlihat semarak dengan hadirnya Artis-artis ibu kota dalam kampanye terkhir pasangan nomor satu tersebut. Selain Denada Tambunan yang menyanyikan tembang Bujangan dengan penuh semangat, datang pada acara kampanye Atut diantaranya Ayu Ting-Ting, Dewi Yul, Andi RIF, Pasha Ungu, dan Charly ST12. Kampanye Atut+Karno menjadi lebih hidup dengan perpaduan jurkam dan hiburan musik artis-artis ibu kota. Kampanye pun berlangsung dengan semarak dan riuh dengan sorak-sorai pendukung yang memadati lapangan. Massa pendukung terbuai dalam goyang sesuai irama musik yang ditampilkan para artis ibu kota yang datang menghibur. Andi RIF yang menyanyikan tembang Andai jadi Raja membuat massa hanyut dengan sorak-sorai sampai ke depan panggung utama. Belum lagi goyangan Ayu Ting-Ting saat membawakan tembang Alamat Palsu, semua penonton tampak terhipnotis dengan pujaan baru masyarakat musik Indonesia tersebut. Pada kesempatan terakhir, Charly ST12 menghibur pendukung Atut+Rano sampai akhir acara kampanye dengan tembang-tembang populer Grup Band ST12. Bendera-bendera parpol pendukung yang dikibarkan tidak membuat suasana rusuh seperti konser yang biasa diadakan. (Don).

PUAN SAMBANGI PENDUKUNG ATUT+KARNO DI KOTA TANGGERANG

Puan Maharani datangi lokasi kampanye akhir pasangan Gubernur/ Wakil Gubernur di Lapangan Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tanggerang. Didampingi Mauarar Sirait dan Ribkha Ciptaning, Puan menyampaikan salam Megawati Soekarno Putri kepada massa pendukung Atut+Karno. Dalam sambutannya Puan mengingatkan massa agar menggunakan hak pilihnya pada tanggal 22 Oktober dengan mencoblos nomor 1, pasangan Atut Karno. PDI Perjuangan memberikan amanat pada Atut dan Rano Karno untuk membuat sejahtera seluruh rakyat provinsi Banten. Ditengah-tengah orasinya, Puan memanggil Atut dan Rano untuk bersama dirinya menyatakan janji untuk menjalankan amanah setelah terpilih nanti. Kepercayaan Megawati Soekarno Putri dan DPP PDI Perjuangan pada pasangan Nomor satu tersebut karena keduanya sudah teruji sebagai pemimpin. Puan Maharani mengharapkan massa pendukung dapat memenuhi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada tanggal 22 Oktober. Massa juga dihimbau untuk mengabaikan kampanye negatif pihak-pihak yang tak bertanggungjawab selama proses kampanye berlangsung. (Don).

KAMPANYE AKHIR ATUT+KARNO BUAT MACET KOTA TANGGERANG

Kampanye putaran terakhir pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno, di Lapangan Alun-Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Selasa (18/10) menyebabkan kemacetan. Datangnya massa dalam jumlah besar membuat jalan sekitar Alun-Alun tersebut tersendat. Kemacetan tak terhindarkan sebab ribuan massa memadati lapangan tersebut dan mondar-mandir menuju lokasi kampanye. Banyaknya kendaraan yang diparkir di pinggir jalan turut menyumbang kemacetan. Parkir mobil sendiri sampai ke arah kantor polresta Tanggerang Kota. Berdasarkan pantauan di lapangan, ekor kemacetan mencapai Pasar Anyar yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari lokasi kampanye. Jalan-jalan juga dipadati oleh warga Tangerang yang berjalan kaki dari dan menuju lapangan. Lalu lintas kendaraan padat merayap. Kendaraan roda dua dan roda empat cenderung tidak bergerak. Jalan TMP Taruna hingga Jalan Daan Mogot kendaraan terpantau padat. Beberapa bus dan mobil yang terparkir di pinggir jalan bahkan terpaksa harus diderek oleh polisi. Cuaca di lokasi sangat terik dan berdebu. Petugas kepolisian yang disiagakan di lokasi masih terus berusaha mengurai kemacetan. Beberapa titik jalan dilakukan buka tutup jalan. (Don).

KPU BANTEN TOLAK PENAMBAHAN JUMLAH DPT

KPU Provinsi Banten menyatakan menolak usulan empat KPU kabupaten/kota di Banten yang menginginkan adanya penambahan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Banten 22 Oktober. Pasalnya, berdasarkan peraturan KPU, perubahan DPT hanya bisa diajukan oleh tim pasangan calon dan mendapat persetujuan Panwaslu. ‘Sejauh ini tidak ada tim pasangan calon yang melaporkan adanya perubahan DPT,” kata Ketua Pokja DPT KPU Banten, Lukman Hakim. Menurut Lukman, hal ini mengacu pada peraturan KPU Nomer 12 tahun 2010 tentang tentang pemutahiran data pemilih. Pasal 41 hurup 2 Ayat 2 hurub b menyebutkan DPT bisa dilakukan pengubahan sejauh dilaporkan Tim Pasangan calon dan mendapatkan pesetujuan dari Panwas. Namun pasal lainnya mengunci, jika DPT tidak dilakukan perubahan. Kemudian, peraturan KPU Nomer 15 tahun 2010 tentang penghitungan suara, sebagaian pasalnya menyebutkan masyarakat yang sudah terdaftar menjadi pemilih, baik yang ada di DPT maupun di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Banten bisa memberikan hak pilihnya pada 22 Oktober nanti. Sebelumnya, empat KPU kab/kota mengusulkan penambahan DPT itu yakni Kota Tangerang dengan jumlah usulan penambahan DPT sebanyak 1.004 pemilih, Kabupaten Tangerang sebanyak 900 pemilih, Kota Serang sebanyak 498 pemilih dan Kabupaten Lebak sebanyak 99 pemilih. Usulan ini terungkap pada rapat finalisasi DPT Pilgub Banten yang digelar KPU Provinsi Banten bersama KPU Kabupaten/Kota di Kantor KPU setempat di Jalan Sochari, Kidang Kota Serang. Ketua KPU Kota Tangerang, Syafril Elain mengatakan, jika penambahan julah DPT Pilgub Banten di Kota Tangerang sudah diputuskan dan disetujui Panwaslu dan Tim Kampanye Tiga Pasangan Calon pada Rapat Pleno KPU Kota Tangerang tanggal 13 Oktober 2011 lalu. “Bagi kami tidak ada masalah adanya penambahan jumlah DPT itu karena pengubahan jumlah DPT-nya sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau usulan penambahan yang kami lakukan kepada KPU Banten dan mereka belum menyetujui itu kewenangan mereka,” kata Syafril. Syafril mengungkapkan, terjadinya penambahan jumlah DPT Pilgub Banten di Kota Tangerang disebabkan pada saat penetapan jumlah DPT awal, warganya tidak terdaftar menjadi pemilih dan adanya kesalahan nama dan alamat pemilihnya. “Jadi setelah kami teliti dan melakukan kajian kembali pada akhirnya kami memutuskan untuk dilakukan penambahan jumlah DPT,” ujarnya. Seperti diketahui, 29 Agustus 2011 KPU Provinsi Banten sudah menetapkan jumlah DPT Pilgub Banten sebanyak 7.118.557 jiwa, melalui rapat Pleno KPU setempat dengan meliputi Kabupaten Serang sebanyak 1.022.112 jiwa, Kota Serang sebanyak 399.303 jiwa, Kota Cilegon sebanyak 265.352 jiwa, Kabupaten Tangerang sebanyak 1.877.027 jiwa. Kemudian di Kota Tangerang sebanyak 1.117.966 jiwa, Kabupaten Lebak sebanyak 869.616 jiwa, Kabupaten Pandeglang sebanyak 819.349 jiwa, dan Kota Tangerang Selatan (Tansel) sebanyak 747.832 jiwa. (Don).

ALIANSI PERUBAHAN KEPUNG ISTANA PRESIDEN

Aliansi Rakyat untuk Perubahan, Senin (17/10/2011) siang berencana kembali menggelar aksi unjur rasa di depan Istana Negara. Mereka kembali menuntut Susilo Presiden Bambang Yudoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono mundur dari jabatan. "Ini aksi bersama mahasiswa, pemuda, buruh, dan rakyat. Rencananya siang ini pukul 13.00 WIB kami akan long march dari Hotel Indonesia menuju Istana Negara. Tuntutan kami tetap sama yaitu turunnya SBY-Boediono," ujar Lamend Hendra Saputra. Aksi mereka tersebut diklaim akan diikuti sebanyak 4.000 orang yang terdiri dari sejumlah elemen seperti mahasiswa, organisasi pemuda, dan buruh serta petani. Seperti diberitakan sebelumnya, Aliansi Rakyat Untuk Perubahan merupakan gabungan dari beberapa organisasi di antaranya Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), elemen buruh, pemuda, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta, Front Aksi Mahasiswa Islam, Aliansi Masyarakat Madani, dan Jaringan Aktivis 98. (Don).

PEMKOT TANGSEL AKAN KAJI ULANG KEBERADAAN POOL TAKSI DI SITU PARIGI

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, membentuk tim khusus untuk melakukan kajian langsung terhadap lahan Situ Parigi yang diduga disalahgunakan untuk pool taksi. "Tim tersebut akan mengecek secara langsung mengenai surat-surat dan melakukan kajian langsung terhadap Situ Parigi," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Rahmat Salam di Tangerang, Senin (17/10/2011). Rahmat mengatakan, tim khusus tersebut terdiri atas Dinas Binamarga dan Sumberdaya Air (SDA), Dinas Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) serta Kecamatan. Dirinya mengatakan, BLHD sudah menghubungi pihak taksi untuk memintai keterangan, namun dikarenakan pihak manajemen taksi tersebut tidak ada di tempat, sehingga BLHD sudah menulis surat untuk bertemu guna membahas masalah Situ Parigi ini. "Kami sedang mengecek apakah mereka memiliki izin pelebaran lahan dengan menggunkan lahan situ tersebut atau tidak, jika benar ada siapa yang memberikan izin perlu dilihat dan dikaji terlebih dahulu," katanya. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air (SDA) Dendi Priyandana, mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap semua situ. Untuk masalah Situ Parigi ini, Pemkot Tangsel sudah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah pusat untuk dinormalisasikan. "Kami akan turun langsung untuk melakukan normalisasi situ yang ada di Parigi dan mengecek kajian kepemilikan lahan," katanya. Sebelumnya ratusan meter lahan Situ Parigi, di Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, diduga telah diserobot untuk perluasan pool taksi Blue Bird. "Kami mengetahuinya saat melaksanakan bersih sampah di lokasi Situ Parigi belum lama ini," kata Camat Pondok Aren, Apendi. Menurut Apendi, di sebagian lahan situ telah berdiri pagar secara permanen, untuk perluasan lahan parkir pool taksi Blue Bird. Untuk itu, pihaknya langsung memanggil pihak manajemen dan memerintahkan untuk segera dibongkar. Apendi bahkan mendesak jika dalam tempo satu pekan tidak segera dilaksanakan, pihaknya akan membongkar paksa pagar tersebut. Lebih lanjut Apendi mengatakan, bahwa pemagaran yang dilakukan oleh pihak taksi Blue Bird tanpa izin dan telah melanggar hukum. "Selama ini kami belum menerima laporan apalagi memberikan izin. Terus terang, saya kecewa dengan adanya pagar yang berdiri di atas lahan Situ, dan saya perintahkan untuk segera dibongkar," kata Apendi. (Don).