Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menilai pemerintah Kota Bekasi lamban dalam melaksanakan seleksi terhadap kandidat penjabat sekretaris daerah definitif. Kelambanan tersebut memperlihatkan pemerintah tidak sigap mengantisipasi kembali terulangnya hal yang sama diwaktu yang akan datang.
Demikian ditegaskan Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Arianto Hendrata menanggapi pengajuan Asisten Daerah Pemerintahan Rayendra Sukarmadji sebagai Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kota Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Pengajuan dilakukan Plt. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi karena sampai saat ini proses
assessment terhadap kandidat sekda definitif belum rampung sepenuhnya. Padahal masa tugas Plt.Sekda Kota Bekasi Dudy Setiabudhi telah habis per 1 Oktober 2011 yang lalu.
"Semestinya pemerintah bergerak cepat dalam mengantisipasi hal tersebut. Di masa kepemimpinan Mochtar Mohammad, posisi sekda dijabat pelaksana tugas (PLT). Saat ini pun demikian, padahal harusnya proses sudah rampung sebelum masa tugas Plt. sekda habis," kata Arianto, Selasa (4/10).
Ia pun mendesak agar proses assesment yang dilakukan tim independen segera dirampungkan secepatnya. Dengan demikian, segera diperoleh tiga nama yang akan diajukan kepada gubernur untuk kemudian dipilih sebagai sekda definitif.
Sampai saat ini, prosesnya masih berjalan. Delapan kandidat sampai saat ini masih menjalani proses penilaian. Mereka adalah Rayendra Sukarmadji, Syafri Nasution (Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran), Dadang Hidayat (Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup), Reny Hendrawati (Kepala Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu), Nandi Surjakandi (Asisten Daerah), Cucu M. Syamsudin (Inspektorat), Agus Darma (Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat), dan Momon Sulaeman (Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air).
Diluar proses yang dilakukan pemerintah Kota Bekasi sendiri ada beberapa pihak melakukan polling sekda menurut masyarakat kota Bekasi yang dapat diakses di situs media online. Sosok Momon Sulaeman banyak dipilih masyarakat mengungguli kandidat-kandidat tersebut.
Secara terpisah, Rayendra mengaku siap mengemban tugas tersebut jika pengajuan namanya disetujui gubernur. Begitu menjabat, ia akan membenahi internal pemerintahan untuk memaksimalkan kinerja pegawai.
"Terhadap Pegawai Negeri Sipil akan dilarang tegas terlibat dalam ranah politik praktis. Pembenahan itu dilakukan dalam bentuk pembinaan," katanya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar