HISTORICAL TIME LINE 2011 NEWS JERSEY

Selama tahun 2011, News Jersey: 29.355 Riwayat penayangan sepanjang waktu. Bulan Oktober 2011 menjadi rekor tersendiri dengan 4.274 kali penayangan. Sampai laporan ini dibuat, bulan Desermber 2011 sudah terjadi 3.307 kali penayangan. Berita "RENOVASI STADION PATRIOT BEKASI RP 400 MILYAR, yang dibuat 27 September 2011 menjadi berita yang paling disukai pembaca News Jersey. Kemudian diikuti oleh berita "WH-IRNA SIAPKAN 20 PENGACARA GUGAT PILGUB BANTEN" yang diupload tanggal 23 Oktober 2011 dan berita "TIANG PANCANG PERTAMA RENOVASI STADION BEKASI" yang rilis tanggal 14 Oktober 2011. Rata-rata pembaca mencari atau membukanya melalui www.google.co.id sebanyak 14.211, dari www.facebook.com 2.455, www.google.com 1.791, m.facebook.com 771, domar.ru 64, pu.gg 63, images.google.com 61, www.bing.com 53, id.search.yahoo.com 40, www.blogger.com 38 dan lain-lain.

Dibuka oleh netter Indonesia 23.242, Amerika Serikat 1.331, Kanada 531, Rusia 231, Jerman 112, Malaysia 110, Korea Selatan 52, Jepang 35, Prancis 34, India 29 dll.

Aplikasi peramban yang digunakan adalah Chrome sebanyak 4.517 (16%), Opera 2.712 (9%), Internet Explorer 2.592 (9%), Mobile Safari 674 (2%), Safari 513 (1%), Flock 161 (<1%), Java 97 (<1%), Jakarta Commons-HttpClient 54 (<1%), Mobile phone 54 (<1%) dll.

Dan system operasi yang digunakan terdiri dari Windows 23.601 (88%), BlackBerry 1.419 (5%), Linux 701 (2%), Nokia 285 (1%), Macintosh 263 (<1%), Android 240 (<1%), iPhone 67 (<1%), iPad 62 (<1%), Other Unix 59 (<1%), dan Other Mobile 47 (<1%). (Don).

PLT. WALIKOTA DAN GUBERNUR JABAR DIGUGAT APINDO KOTA BEKASI

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi akan mengaji ulang rencana melayangkan gugatan pada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi yang dinilai menyalahi prosedur. Sebab dari ratusan perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi hanya 17 perusahaan saja yang sudah menyerahkan kuasa pada Apindo untuk melayangkan gugatan tersebut. "Sisanya masih belum jelas, apakah akan melayangkan gugatan juga atau tidak. Minimnya respons ini agak mengecewakan karena semula sepertiga dari total perusahaan yang keberatan dengan penetapan tersebut akan menggugat," kata Ketua Apindo Kota Bekasi Purnomo Narmiadi ketika dihubungi Jumat (30/12). Purnomo menduga, perusahaan yang urung memperkarakan perihal UMK ini ke meja hukum dikarenakan khawatir akan sejumlah hal. Di antaranya, takut usaha yang dijalankannya akan terhambat secara birokratis jika menggugat pemerintah. Mungkin juga perusahaan yang khawatir akan munculnya gejolak di kalangan karyawan hingga berujung pada terhambatnya proses produksi. Apindo saat ini belum mengambil langkah lanjutan terkait hal ini. Sebab Apindo masih membuka kesempatan pada perusahaan lain yang akan turut mengajukan gugatan. Batas akhir keikutsertaan ialah Jumat (30/12). "Kami lihat dulu berapa total yang akan menggugat. Baru nanti dibicarakan langkah selanjutnya," ucapnya. Purnomo khawatir jika gugatan tetap dilanjutkan meskipun perusahaan yang keberatan hanya sedikit, langkah Apindo nantinya dianggap hanya menyuarakan pihak minoritas. "Tapi di sisi lain, suara anggota tetap harus diperjuangkan," katanya. Jika pada akhirnya gugatan tersebut batal dilayangkan, perusahaan anggota Apindo yang keberatan dengan penetapan UMK itu akan mengambil langkah lain untuk tetap menjalankan roda usahanya. Bisa dengan menggunakan mesin yang lebih banyak untuk menunjang proses produksi. "Dengan adanya mesin tambahan, mungkin beberapa karyawan akhirnya dirumahkan. Bukan bermaksud tak adil, tapi itu yang bisa dilakukan perusahaan supaya bisa bertahan," katanya. (Pra).

KOESWARA: BANGUNAN PASAR LIAR MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Dinas Tata Kota (distako) kota Bekasi tidak mau bertanggungjawab pada kasus banyaknya bangunan liar di Pasar Baru Bekasi. Hal itu dikatakan Koswara pejabat teras distako kota Bekasi saat dikonfirmsi banyaknya bangunan liar tersebut. Namun, Koswara mengkonfirmasi, distako akan mendata keberadaan lahan tersebut, siapa pemiliknya dan bagaimana perizinannya. "Distako sebenarnya hanya melayani pengurusan izin agar pengurusannya lebih baik.", katanya kemarin (29/12). Koeswara juga mengingatkan bahwa tanggungjawab penanganan kasus itu menjadi tanggungjawab bersama. Dirinya justru menunjuk dinas Bangunan dan Kebakaran (disbangker) sebagai Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang harus bertanggungjawab. Seperti diketahui, keberadaan bangunan liar di pasar Baru Bekasi rawan menimbulkan konflik seperti yang sudah terjadi. Lahan yang dikelola PT. CIPTA PERDANA itu setelah diselidiki tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Ketiadaan izin dan banyaknya bangunan liar di kota Bekasi sering melahirkan polemik kesemrawutan kebijakan pemerintah daerah. Dan tentu pada akhirnya pemerintah daerah dirugikan dengan keberadaannya yang liar serta menyalahi aturan. Oleh sebab itu, menurut Koswara, akan dilakukan koordinasi antar SKPD terkait untuk penyelesaiannya. Baik distako, disbangker, Dinas Perekonomian Rakyat (dispera), dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dan para pemilik bangunan liar. Koswara sendiri menolak persepsi adanya permainan yang dilakukan oknum diintertnal distako. Karena semua hubungan dinasnya dan keberadaan bangunan liar tersebut tidak ada kaitannya. "Justeru distako yang akan membantu proses IMBnya." terang Koswara. Saling lempar tanggungjawab ini diketahui setelah Plt. Walikota mengetahui adanya bangunan liar di pasar Baru Bekasi. Sampai saat ini kejelasan aset pemerintah kota Bekasi masih menjadi pertanyaan besar yang tidak kunjung terselesaikan. (don).

ABUDIN H.R.: PEDAGANG PASAR SELALU KAMI BINA

Persoalan Pasar tradisional yang semakin terpinggirkan membuat Kepala Dinas Perekonomian Rakyat (Dispera) Kota Bekasi menyalakan optimisme pada tahun 2012 pemerintah kota Bekasi akan semakin menguatkan potensi yang dihadapi para pedagang pasar. "Hanya saja, mohon perhatian pemerintahan di wilah kerja mereka untuk lebih perhatian pada persoalan yang ada.", demikian komentar adik mantan Walikota Bekasi 2003-2008, H. Akhmad Zurfaih. Dirinya menjelaskan betapa pemerintah kota Bekasi sejak lama mendukung potensi pedagang pasar tradisional diseluruh kota Bekasi yang makin hari makin tergerus perkembangan perkulakan besar. Menurut Abudin, persoalannya hanya kesempatan menangkap peluang untuk menjadikan pasar tradisional sebagai basis usaha rakyat. Abudin mengatakan, pemerintah kota Bekasi pada tahun 2012 akan memberikan kembali bantuan yang besarnya Rp. 100 jutaan kepada komunitas pedagang yang ada di kota Bekasi. "Baik itu pedagang kaki lima, pedagang umum, kelompok tani maupun ikan yang ada di Kota Bekasi agar mereka kuat dan mampu.", katanya saat ditemui di pelataran dispera (30/12). Semakin tersisihnya para pedagang di kota Bekasi berakibat mereka "terusir" dari pasar tempat mereka usaha dan harus bertransaksi di pingir jalan seperti di Pondok Gede. Political will Plt. Walikota Bekasi yang amat concern pada persoalan pegagang kecil, diharapkan Abudin, dapat menjadi kredit point bagi perkembangan usaha rakyat. (Don).

RORO YOEWATI: PNS KOTA BEKASI BUTUH PENGAYOM

Dra. Roro Yoewati, Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (30/12) mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi membutuhkan pengayom. Oleh sebab itu dirinya berharap pemerintah provinsi Jawa Barat segera menetapkan pejabat Sekretaris daerah (sekda) defenitif Kota Bekasi. Sampai saat ini memang tidak ada suri tauladan yang dapat menjadi panutan setelah sekda Kota Bekasi H. Tjandra Utama Effendi ditahan terkait kejadian Cikutra Bandung 2010. Roro menconbtohkan keseharian PNS saat ini terkesan terkotak-kotak karena ketiadaan figure pemimpin dalam birokrasi pemerintah daerah. Dirinya berdoa agar segera ada sekda defenitif yang dapat membuang jauh aras politik praktis dalam membangun harmoni birokrasi kota Bekasi. "Saya berharap Gubernur Jawa Barat segera menetapkan Pak Rayendra Sekarmaji sebagai Sekretaris Daerah Kota Bekasi.", katanya. Perempuan yang ditetapkan News Jersey sebagai Kota Bekasi, "Women of the Year 2011" itu mengingatkan agar PNS kota Bekasi harus kompak menghadapi problematika yang ada. "Hanya dengan soliditas PNS, kota Bekasi dapat kita bangun dengan baik sesuai visi Cerdas, Sehat dan Ihsan.", kata Pejabat penting di Kota Bekasi asli Pacitan itu. (Don).

DINAS BANGKER OPTIMIS PEKERJAAN 2011 SELESAI

Dinas Pembangunan dan Kebakaran (Bangker) Kota Bekasi optimis memenuhi harapan Plt. Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi. Hal itu disampaikan Ir. Safri Nasution saat ditemui di ruang kerjanya jalan H. Djuanda 100, Kota Bekasi. Dirinya sudah mendapatkan laporan perkembangan seluruh pekerjaan yang dilakukan dinas Bangker selama tahun 2011. Safri juga melaksanakan amanat Plt. walikota Bekasi untuk lebih effektif dan effesien dalam pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belkanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2011. Hampir seluruh pekerjaan dapat dituntaskan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan kontrak yang dibuat kuasa anggaran dengan mitra kerja/ pengusaha. "Kami juga melakukan beberapa addendem dengan pengusaha yang belum bisa mnengerjakan karena persoalan non tekhnis.", kata orang Bekasi turunan Sumatra Utara ini. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai, pembangunan gedung 10 lantai, akan dibayar sesuai bobot pekerjaan yang sudah dilakukan. Hal ini dapat mengacu pada progres pekerjaan yang dilakukan pengusaha sebagai mitra kerja pemerintah. Dalam kesempatan itu, Safri menyatakan, diharapkan agar tidak ada penekanan pada pengusaha yang sudah berupaya maksimal sesuai kontrak kerja. "Mereka sebenarnya ingin sekali menyesuaikan dengan kontrak kerja, namun karena kendala non tekhnis mereka dirugikan.", katanya. (Don).

Plt. WALIKOTA AKAN LAKUKAN GEBRAKAN

Plt. Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi akan melakukan gebrakan ditahun 2012 dengan melakukan pembinaan pada pegawai yang terlibat mafia perizinan, penyelewengan retribusi dan oknum pengutipan pungutan liar/pungli. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat terkait maraknya pungutan liar yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi. Dalam sebuah kesempatan sebelum Paripurna Pengesahan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD), H. Rahmat Effendi mempersilahkan dilakukan proses hukum oknum pegawai yang terlibat. Bahkan baru-baru ini ada 2 staf di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang diproses terkait penyelewengan uang retribusi. Rahmat Effendi pun secara ekplisit akan melakukan tidakan tegas pada oknum dishub yang melakukan pungli. melakukan pungli. Plt. pada pegawai yang terlibat mafia perizinan, penyelewengan retribusi dan oknum pengutipan pungutan liar/pungli. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat yang dijawab dengan lugas,"Nanti akan digebrak." Oknum dinas perhubungan melakukan pungutan liar dalam pembuatan rekomendasi sebesar Rp. 100-300 ribu. Padahal sarana yang dikutip merupakan bagian dari program dinas kebersihan kota Bekasi berupa motor gerobak sampah. Menurut Rahmat Effendi, dari nilainya saja sudah keterlaluan cara oknum mendapatkan penghasilan non-ketentuan yang berlaku. Dia mencontohkan dengan patokan harga Rp. 100 ribu sebagai kutipan terendah, kalau ada 100 kendaran. Oknum sudah mendapat Rp. 10 juta hanya dengan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan tanggungjawabnya. Masih banyak lagi bentuk tidakan diluar ketentuan yang dilakukan oleh oknum pegawai untuk mengumpulkan pundi-pundi penghasilan non-dinas. Semua terdesain dengan modus mulai dari sumbangan sampai dengan pajak non peraturan daerah. Kita lihat saja apa yang bakal dilakukan H. Rahmat Effendi. (Don).

KEDEWASAAN MENJADIKAN RORO YOEWATI MENJADI, KOTA BEKASI "WOMEN OF THE YEAR 2011"

Tampil Energik setiap hari baik di kantor maupun diluar kantor merupakan cirikas ibu dua Putra benama lengkap Roro Yoewati. Perempuan Pacitan bergelar doktoranda dan master tersebut sangat menyayangi keluarga dan mengingatnya selalu ketika di kantor. Tampak Foto keluarga berada di pojok kiri meja kerjanya di Bidang Administrasi Pegawai badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi. Selalu tersenyum bila bertemu teman sekerja, mitra pemerintah daerah maupun fans beliau baik di kantor maupun di luar gedung pemkot Bekasi. Roro, sapaan kebanyakan sahabatnya, sangat peka dengan situasi kerja yang penuh tantangan dan dalam situasi yang luar biasa sulit pasca kejadian di Cikutra Bandung. dengan keikhlasan dirinya menjawab segala persoalan terkait kebijakan-kebijakan fenomenal dan kontroversial yang ditelurkan BKD Kota Bekasi. Roro sangat dekat dengan Almarhum Kamaludin Dzaini, Kepala BKD Kota Bekasi yang wafat tanggal 24 desember 2011. Kepekaannya ditunjukkan dengan respon yang besar pada sosok tegar kepala badan yang tidak bugar lagi dengan menjawab secara lugas berbagai pertanyaan yang diberikan wartawan pada kepala Badan. Toh hal itu justru membuat diskusi tentang berbagai persoalan terkait kepegawaian makin segar dan menggairahkan untuk dibahas. beberapa kali kasus mencuat selalu Roro yang menjadi bahan diskusi. Mulai dari sosoknya yang sangat energik sebagai seorang Pegawai Negeri sipil (PNS)sampai berbagai issue miring disematkan banyak orang padanya. Namun kata-kata "kedewasaan" selalu meluncur dari bibirnya yang manis dan menyejukkan pendengarnya. Roro mampu menjawab berbagai issue yang menyerang korpsnya baik langsung maupun tidak. Roro juga tidak pernah membedakan kedua pimpinannya yang bernasib berbeda dalam beberapa waktu. Kemampuannya menghargai orang membuat persoalan yang dianggap kontroversi dan fenomenal, menjadi sebuah kebijakan monumental walau itu bukanlah sebuah konstruksi fisik. kebijakan yang dibuat menjadi memiliki "ruh" dan berpengaruh secara sistemik pada perubahan sudut pandang banyak pegawai di pemerintahan Kota Bekasi. Dialah salah satu perempuan "kuat" yang mampu menyadarkan peran strategis Pegawai Negeri dalam pembangunan masyarakat. walau semua itu hampir tidak pernah terekspos, karena pribadinya yang tidak suka diekpose. (MDP).

RAHMAT EFFENDI, KOTA BEKASI "MAN OF THE YEAR 2011"

Banyak kebijakan pemerintah Kota Bekasi tahun 2011 dilihat sebagai buah pemikiran H. Rahmat Effendi, sehingga ketika dianggap tidak tepat banyak hardikan dan caci-maki tertuju padanya. Salah satu kebijakannya yang dianggap kontroversi adalah dikeluarkannya SK Mutasi 417 guru yang berakibat pada protes panjang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Namun sama seperti mutasi dilingkungan pemerintah kota Bekasi sebelumnya yang menimbulkan polemik diinternal pemkot Bekasi, ternyata pasca mutasi suasana kerja justru berubah menjadi lebih baik. Pembangkangan secara "sembunyi-sembunyi" secara perlahan hanyut oleh style SMART leadership Rahmat Effendi yang telah bergelar Doktor. Lahir dari rahim politik Partai Golkar, Dr. Rahmat Effendi secara cepat dan tepat menepis anggapan bahwa dirinya ambisius dalam kekuasaan. Sangat menghormati Mochtar Mohamad sebagai pasangannya banyak tidak terlihat oleh para politisi Kalimalang maupun politisi jalanan maupun rukoan. Rahmat Effendi amat apresiasi pada perkembangan koleganya yang sempat menjadi pesakitan dan dalam sidang putusan divonis bebas murni oleh majlis hakim tipikor Bandung 11 September 2011. Rahmat Effendi juga banyak dikritik tentang kepedulian pemerintah daerah pada lingkungan hidup dan Kota Bekasi yang sempat meraih adipura. Dirinya kontan membuktikan mampu memanage potensi yang ada dengan merangkul masyarakat, dunia usaha dan institusi pemerintah daerah untuk kembali menghijaukan Bekasi, menjauhkan sungai dari bahaya limbah tak terkontrol dan kepedulian pemerintah daerah pada environment for sustainability Development. Perbaikan kinerja akhirnya dapat dilihat dengan peningkatan yang terjadi saat DPRD Kota Bekasi menyampaikan adanya peningkatan pada perubahan APBD 2011. Setelah 2 tahun berturut-turut defisit, Rahmat Effendi bekerja dengan efektif menggerakkan birokrasi pemerintah kota Bekasi menjadi lebih efesien dan peningkatan pendapatan dapat dirasakan. setelah menimbang, menilai dan melakukan evaluasi beberapa hari. Akhirnya News Jersey menyematkan gelar Man Of the Year 2011 pada Dr. H. Rahmat Effendi. (MDP).

PEMBUATAN e-KTP MASIH BERGANTUNG KEBIJAKAN PEMKOT

Ratusan warga Rawalumbu mendatangi kantor kecamatan untuk menanyakan masa waktu pembuatan e-KTP. Mereka kesal karena sampai saat ini masih banyak warga yang belum memiliki e-KTP. Abel, salah satu warga, menanyakan pada petugas kecamatan tentang Surat Keputusan (SK) Departemen Dalam Negeri (depdagri) soal masa waktu pembuatan e-KTP. Mereka bingung karena tidak tahu kapan batas waktu pengalihan e-KTP di kantor kecamatan. Banyak warga mengetahui batas pembuatan e-KTP adalah bulan Desember 2011 yang sebentar lagi berakhir. Saat coba dikonfirmasi ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), Asep sebagai kepala Bidang sedang mengikuti briefing dinas. Salah satu staf dukcapil hanya menjelaskan bahwa perpanjangan pembuat e-KTP sampai bulan Februari 2012. Sampai saat ini masih belasan persen warga kota Bekasi yang memiliki e-KTP di kota Bekasi. Minimnya sosialisasi pembuatan e-KTP membuat warga kebingungan. "SK perpanjangan saja petugas tidak tahu.", kata Abel. Di kaca dekat pintu masuk kantor kecamatan Rawalumbu terlihat lembaran informasi bertuliskan Perpanjangan tahap II pembuatan e-KTP menunggu kebijakan pemerintah Kota Bekasi. Terlihat di lobby kantor kecamatan Rawalumbu banyak yang mengantri untuk proses pembuatan e-KTP. (don).

KPUD KOTA BEKASI SOSIALISASI PEMILUKADA

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi melakukan sosialisasi pemilu kepala daerah (pemilukada) di gedung Patriot kemarin (28/12). "Kegiatan ini untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilukada Kota Bekasi, waktu pentahapan pemilukada dan tanggal pelaksanaan pemilukada.", kata Dadang Suryana, sekretris KPUD Kota Bekasi. Dadang berharap kegiatan sosialisasi pemilukada kota Bekasi dapat meningkatkan pemahaman seluruh stake holder agar pemilukada dapat dilakukan dengan baik dan legitimate. Kota Bekasi sukses melakukan pemilukada langsung pada tahun 2008 lalu. Saat itu pemilukada kota Bekasi diikuti 3 pasangan calon yang akhirnya dimenangan pasangan H. Mochtar Mohamad dan H. Rahmat Effendi. Walaupun pasangan H. Akhmad Syaiku dan H. Kamaludin Dzaini almarhum kala itu sempat menggugat hasil penetapan pemenang pemilukada 2008. Selain lurah dan camat, acara tersebut juga dihadiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), pimpinan ormas, pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama. "Saya berhadarap mereka mau mensosialisasikan informasi pelaksanaan pemilukada.", kata Dadang. Dengan demikian, harap Dadang, masyarakat kota Bekasi tidak kaget lagi dengan pimilukada yang akan dilakukan. Menrut informasi pelaksanaan pemilukada akan dilaksanakan akhir 2012. Dimajukannya waktu pelaksanaan pemilukada yang seharusnya awal 2013 karena dikhawatirkan akan terjadinya persaingan serta dilaksanakan dua tahapan. Oleh sebab itu, kata Dadang, dilakukan sosialisasi lebih awal agar waktu jelang pemilukada dapat membuat masyarakat mengetahui pemilukada lebih dini. Sangat diharapkan seluruh stake holder dapat memberi pemahaman pada warganya dan anggotanya. Sayangnya saat kegiatan berlangsung tidak banyak undangan yang datang dan menyimak dengan baik kegiatan sosialisasi. Mereka banyak yang keluar ruangan dan hanya ngobrol sediri-sendiri. Sekretariat KPUD Kota Bekasi tadinya menargetkan kegiatan dihadiri 150 orang. Kenyataannya aula gedung patriot hanya terisi 75 orang saja. Kegiatan tersebut dibuka Plt. Sekda kota Bekasi, Rayendra Sekarmaji. Sementara itu diungkapkan Ketua KPU Kota Bekasi Hendy Irawan saat berlangsung sosialisasi Pilkada, pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi diagendakan pada 23 Desember 2012. Akan tetapi karena 24 Desember 2012 merupakan cuti bersama perayaan Natal, maka kami putuskan untuk memajukannya sepekan menjadi tanggal 16 Desember 2012.(Don).

TANGSEL USUNG PENDIDIKAN RELIGIUS

Kota Tangerang Selatan pantas menjadi ikon pendidikan di Provinsi Banten. Berbagai perguruan tinggi menjadi magnit kota yang baru berusia tiga tahun, sebut saja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hi-dayatullah, Universitas Terbuka di Pamulang, ITI, UMJ. Selain perguruan tinggi, Kota Tangsel juga terdapat sekolah-sekolah negeri, dan swasta bertaraf internasional seperti Swiss German University (SGU), Prasetiya Mulya Business School (PMBS), German School Center, Academy Sinar Mas, Stella Maris, Tarakanita, Al-Azhar, Global, dan Pembangunan Jaya. Dana APBD pun digelontorkan untuk biaya pendidikan gratis pada tingkat Sekolah dasar (SD). Seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Tb Bayu Murdani, tahun anggaran 2011, tidak ada lagi pungutan SPP dan Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) ditingkat SD. Selain itu, Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar sekolah dasar dinaikkan dari 12.500 menjadi 30.000 per bulan per siswa. Tingkat SMPN, meniadakan DSP dan untuk SPP tetap diperbolehkan dengan batasan penarikan maksimal Rp. 100.000. Alokasi Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar SMPN dinaikkan dari Rp. 20.000 menjadi Rp. 40.000 per bulan per siswa SMA Negeri dan SMK Negeri dan DSP dihapus. Penarikan SPP dibatasi Rp. 200.000. Alokasi Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar SMA Negeri dan SMK Negeri diberikan dana investasi sebesar Rp. 25 juta per rombongan belajar per bulan. Kenaikan dana Bosda dari APBD pun diberlakukan untuk tingkatan MIN (sederajat SD) dan MTS N (sederajat SMA). Atas dasar ini Kota Tangsel secara bertahap menjadi kota pelajar yang modern dan religius dengan meningkatkan amal ibadah atau aplikasi keagamaan. Guna membantu para siswa tidak mampu terus mengenyam pendidikan, DPRD telah mengusulkan kepada Pemkot Tangsel melalui Dinas Pendidikan setempat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar, dalam bentuk beasiswa bagi siswa berprestasi dari sekolah dasar hingga menengah umum. Mekanisme pemberian beasiswa, jelas Tb Bayu Murdani, setelah para kepala sekolah melaporkan siswa yang meraih penghargaan dalam suatu ajang. Kemudian, beasiswa tersebut diberikan oleh dinas pendidikan. ”Penyalurannya melalui tahapan namun tidak terlalu rumit. Intinya beasiswa yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan motivasi,” katanya. Selain itu, lanjutnya, pemberian beasisiwa tersebut memang dikategorikan kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Sehingga, dana tersebut tidak hanya sebatas pada hasil yang diperoleh dalam suatu ajang kompetisi pendidikan, melainkan dari hasil proses belajar mengajar di sekolah. Untuk siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus di sekolah diberikan beasiswa. Tunjangan Pendidik Dinaikan Perhatian Pemerintah Daerah kepada tenaga pendidik juga harus dilakukan yaitu usulan DPRD, agar kepada Dinas pendidikan menaikkan 5.760 tunjangan TPP guru honor dari semula Rp. 320.000 menjadi Rp. 400.000 setiap bulannya. Untuk tahun ajaran 2011/2012, tunjangan guru honor di kota Tangsel naik dari s Rp. 320.000 menjadi Rp. 400.000 setiap bulannya. Kenaikan tunjangan juga kepada tenaga pendidik lainnya seperti guru, kepala sekolah, pengawas atau tata usaha. Besaran kenaikan hanya Rp. 80.000, namun penambahan penghasilan bagi para tenaga pendidik akan dilakukan secara berkala. Sementara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Tangsel tahun anggaran 2012 mendatang meningkat sebesar 38 persen atau menjadi Rp. 68,7 miliar, sebelumnya Rp. 35,3 miliar. Yang jelas, kata Tb Bayu Murdani, dana BOS boleh digunakan untuk mengganti buku teks pelajaran yang rusak, biaya kegiatan penerimaan siswa baru, biaya kegiatan peningkatan mutu dan kesiswaan termasuk ekstrakurikuler, biaya ujian dan ulangan, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honor guru honorer, tenaga kependidikan dan lainnya. (Ant/ Don).

DINAS BIMARTA KOTA BEKASI DAN TANGSEL TUNTASKAN PROYEK JALAN

Perbaikan dan perawatan jalan menjadi perhatian utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Tangerang Selatan (Tangsel). Pemkot Bekasi berusaha menuntaskan program perbaikan jalan lingkungan yang diklaim sudah mencapai 90 persen. Sedangkan, Pemkot Tangsel harus berkutat dengan jalanan berlubang. Pemkot Bekasi sendiri mengklaim berhasil memperbaiki jalan lingkungan (jaling). "Perbaikan dan perawatan jalan di wilayah setempat sudah mencapai 90 persen," kata Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, Tri Adhianto, ketika dihubungi. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan target pembangunan 2011 melalui alokasi total anggaran sebesar Rp 146 miliar. Mayoritas perbaikan jaling tersebut, kata dia, terdapat di wilayah perbatasan, di antaranya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, dan sejumlah jalan penghubung di wilayah utara Kota Bekasi. "Perbaikan jalan lingkungan itu sudah berlangsung sejak Juli 2011," ujar Tri. Menurut dia, perbaikan dan perawatan fisik jaling tersebut menggunakan bahan baku campuran beton. Pihaknya melakukan hal tersebut dengan alokasi anggaran perbaikan jalan 2011. Alokasi dana tersebut juga dibagi sekitar 30 persen untuk kebutuhan perbaikan jalan berkategori kota. Sehingga, perbaikan jalan lingkungan tidak mencapai 100 persen. Untuk mencapai 100 persen, lanjut Tri, perbaikan jaling membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun. Anggaran untuk perbaikan total pun diprediksikan membutuhkan dana mencapai Rp. 1 triliun. Sedangkan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengaku, pada 2012 nanti Tangsel memang belum dapat bebas dari jalan berlubang. "Kita lihat kekuatan anggaran kita yang minim, semua akan dilakukan secara bertahap," ujarnya belum lama ini. Infrastuktur jalan yang minim, ujarnya, menjadi salah satu penyebab kemacetan di Tangsel selama ini. "Tentu saja diperlukan pengkajian mendalam untuk manajemen lalu lintas karena belum tentu satu titik kemacetan di suatu tempat sama dengan penyebab kemacetan di tempat lain," ujarnya. Menurut Airin, pelebaran jalan yang akan dilakukan secara beberapa tahap tersebut terdapat di beberapa titik. Titik-titik tersebut akan dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Raya Siliwangi, perempatan Sasak, perempatan Maruga, perempatan Viktor, dan Maruga Ciater. "Tahun depan juga direncanakan fly over Gaplek dapat dibangun," ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel, Dendi Priyandana. Sampai saat ini, pelebaran kelima ruas jalan tersebut baru sampai pembebasan lahan. "Sudah menghabiskan dana sebesar Rp 59 miliar untuk pembebasan lahan tersebut," ujar Dendy. Menurutnya, pelebaran jalan memang mutlak dilakukan karena melihat perkembangan Tangsel yang pesat. "Perkembangan Tangsel sangat pesat, tetapi pembangunan infrastruktur membutuhkan proses," ujarnya. Belum lagi, tambahnya, peningkatan volume kendaraan bermotor roda dua dan empat di sejumlah titik jalan di Kota Tangsel menambah kesemrawutan Kota Tangsel. (EHA).

PDAM TIRTA ALBANTANI BUTUH ANGGARAN 100 MILYAR

General Manager Administrasi dan Pengembangan Usaha PDAM Tirta Al Bantani Kabupaten Serang Achmad Rifai mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan dana sedikitnya Rp. 100 miliar untuk pengembangan PDAM ke depan, termasuk untuk pembenahan dan pemasangan instalasi pipa penyaluran air. Rifai mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerima 40 ribu permintaan pemasangan baru, namun belum bisa dilayani karena keterbatasan dana. Pemasangan satu rumah, kata Rifai, membutuhkan dana antara Rp. 2 juta sampai Rp. 3 juta. "Ini potensi besar untuk membenahi PDAM. Tapi karena keterbatasan dana yang ada kita tidak mampu berbuat banyak. Selain itu kita juga masih fokus membenahi pipa yang ada karena rata-rata sudah berusia tua," katanya di Serang, Selasa. Ia juga memaparkan bahwa anggaran yang dialokasikan dari pemerintah daerah sebagai penyertaan modal PDAM di tahun 2012 hanya Rp. 6 miliar. Dana tersebut, katanya, jauh dari cukup untuk melakukan pembenahan PDAM. Rifai juga mengatakan bahwa ada tiga pola yang sebenarnya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut yakni pertama, suntikan dana dari pemkab Serang sebagai pemilik perusahaan, kedua meminta bantuan dari pusat, dan ketiga bekerjasama dengan pihak swasta dalam penyertaan modalnya. "Karena kita hanya mendapatkan anggaran Rp. 6 miliar, untuk kemungkinan pertama sepertinya tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan yakni meminta bantuan dan dari pusat atau menjajaki kerjasama dengan pihak swasta agar mau menyertakan modalnya," katanya. (Ant/ Don).

TAMBAHAN 2 ARMADA PUSLING DI TANGSEL

Sebanyak 18 Puskesmas di Kota Tangerang Selatan, Banten, telah dilengkapi dengan armada keliling. "Dengan adanya armada Puskesmas keliling maka tidak boleh ada lagi keluhan masyarakat yang tidak terlayani karena minim fasilitas," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dadang M.Epid di Tangerang, Selasa. Dadang mengatakan, jumlah puskesmas di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan terdapat 28 unit. Namun, 18 diantaranya merupakan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Adapun Puskesmas yang dilengkapi dengan armada puskesmas keliling, merupakan yang memiliki fasilitas rawat inap. Hal tersebut dikarenakan sebagai bagian dari percepatan pelayanan bila ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan rujukan ke RS. "Jadi, bila memang pasien tersebut harus di rujuk ke RS. Langsung bisa diantarkan dengan fasilitas yang tersedia. Tidak ada lagi keluhan atau alasan karena minimnya fasilitas," katanya. Lalu, armada Puskesmas keliling pun dapat digunakan untuk menjemput pasien yang memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Masyarakat bisa berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat dan meminta permohonan agar dilakukan penjemputan ke rumah pasien. "Pelayanan yang diberikan semuanya gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sebab, pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama," katanya. Dadang menuturkan bila ke 18 puskesmas tersebut, memiliki fasilitas penunjang rawat inap yang memadai seperti halnya di RS. Artinya, masyarakat tidak sepenuhnya harus melakukan perawatan di RS. Bila memang pasien dapat ditangani oleh dokter yang berada di puskesmas, maka dapat dilakukan di puskesmas tersebut. "Tetapi, bila penyakit yang diderita harus ditangani oleh dokter spesialias, maka akan dirujuk. Namun setelah sembuh akan dibawa kembali ke Puskesmas menjalami perawatan. Semua bentuk tranportasi dari Puskesmas ke RS dan sebaliknya, akan dibantu oleh puskesmas keliling tersebut," katanya. Sedangkan untuk Puskesmas yang belum memiliki Puskesmas keliling, Dadang mengungkapkan pihaknya sedang melakukan proses pengadaan pada tahun mendatang. "Karena tahun depan, ada tiga Puskesmas yang akan direhab total dengan anggaran enam miliar. Jadi, prosesnya bertahap," katanya.

CITY GOVERNMENT OF SOUTH Tanggerang get the cooperation THIRD PARTY TO HANDLE WASTE

Government of South Tangerang City, Banten, was overwhelmed and confused overcome the problem of garbage. Because of that the city government opened up opportunities for third parties to work together to overcome the problem of waste. "If there is a third party who wants to help in waste management, the City Government Tangsel very open," said Deputy Mayor of South Tangerang, Benjamin Davnie in Tangerang, on Tuesday (27/12). It said Benjamin, now workmanship Final Disposal (TPA) Cipeucang in District Setu, was completed in the first stage. "That is, Cipeucang landfill can now be used for waste management. Construction landfill Cipeucang first stand was completed and started to operate," he said. He said, by the operation of the landfill Cipeucang first stage, the company was arranging the waste problem with waste management. Landscaping and Cemetery Sanitation Department (DKPP) emphasized making the plan side. The concept, set the line haul fleet cubic trash bin at the points of accumulation of garbage to landfill Cipeucang. Waste Management tries to see the readiness of local governments face the problem of waste from three to 10 years, after the landfill was operating. "Waste Management is not only preparing the landfill. But the line must be set to the fleet of garbage landfill," he said. Tangerang Public Transparanci Watch Coordinator (Truth), Aru Wijayanto, say, the concept of waste management will be a matter for governments alone. The reason, take time for the requested transport fleet of garbage waste from one district to district Setu, landfill sites are located. Sure, District Setu, who became a garbage dump, trash buildup would become the region and it is not fair to the six districts which only produces garbage. "Better city government provides community landfills in each district. TPA community more efficiently," he said.

PENDIDIKAN TETAP MENJADI LEAD APBD KOTA BEKASI 2012

Plt. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yakinkan wartawan program pendidikan di Kota Bekasi tidak gagal. Hal ini dibuktikan dengan kesungguhan pemerintah kota Bekasi mengalokasikan 36% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)tahun 2012. APBD Kota Bekasi sendiri untuk tahun 2012 besarnya mencapai Rp. 2,275 trilyun dengan tetap berkonsentrasi pada program pendidikan, kesehatan dan belanja publik. Anggaran pendidikan kalau dinominalkan pada tahun 2012 kurang lebih Rp. 819 milyar. Anggaran sebesar itu sudah termasuk biaya belanja pegawai dan biaya langsung lainnya. "Saya berharap pemerintah kota Bekasi dapat menjaga efektifitas anggaran.", Kata Rahmat. Pemerintah kota Bekasi diharapkan dapat menekan sekecil mungkin tingkat kebocoran anggaran yang terjadi. Biaya modal/ langsung yang besarnya 55,63% atau sebar Rp. 1,294 Trilyun diharapkan dapat efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Sedangkan besaran biaya pegawai seperti yang diissuekan sebesar 45% ternyata tahun 2012 besarnya mencapai 44,37% atau Rp. 1,032 trilyun. Kondisi tersebut saat ini masih berupa Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA), diharapkan efektifitas anggaran dapat dimulai saat menjadi Daftar Pengisian Anggaran (DPA). Sedangkan penyerapan anggaran tahun 2011, Plt. Walikota menyampaikan saat ini sudah 98% APBD 2012 sudah terserap. "Butuh pengawasan yang terkontrol, saat ini seperti kita ketahui kelemahannya masih dipersoalan pengawasan. Baik atau tidaknya ditentukan oleh pengawasan yang baik.", katanya. sampai berita ini diturunkan, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi masih berlangsung. Rapat penetapan rencana APBD menjadi APBD Kota Bekasi 2012 juga diwarnai aksi dukungan kebijakan mutasi yang ditetapkan Plt. Walikota Bekasi. (Don).

Plt. WALIKOTA BEKASI PERSILAHKAN PROSES HUKUM OKNUM

Gerakan Tolak Politisasi Pendidikan (GETaPP) menolak penggunaan sudut pandang politik dalam melakukan pengawasan kebijakan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Hal itu disampaikan GETaPP saat melakukan unjuk rasa di areal gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (27/12). Dudung selaku koordinator lapangan mengingatkan masyarakat utnuk menolak persepsi politik dalam menjalankan program pendidikan karena berpengaruh pada hasil pendidikan. Menurut Dudung Visi Bekasi Cerdas yang dicanangkan pemerintah kota (pemkot) Bekasi menjadi terancam. Oleh sebab itu GETaPP dengan tegas mendukung kebijakan Plt. Walikota untuk melakukan mutasi dan promosi di lingkungan dinas pendidikan. Hal senada juga disampaikan oleh Nurhadi, Tokoh masyarakat yang juga mantan wakil rakyat di kabupaten Bekasi. Nurhadi melihat anggota DPRD Kota Bekasi terlalu mencampuri kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan strategis. Banyak kebijakan yang dibuat pemerintah selalu dicampuri dengan kepentingan politik anggota DPRD. "Lalu kapan bisa jalan pemerintahan yang baik kalau kepentingan politik yang berbicara?", kata Nurhadi. Saat dikonfirmasi tentang temuan, dalam kesempatan usai Rapat Dengar pengdapat (RDP) Komisi D dengan Plt. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Plt. Walikota mempersilahkan untuk dilakukan proses hukum kalau memang DPRD Kota Bekasi menemukan oknum terkait mutasi dan promosi. Terkait kebijakan mutasi dan promosi dirinya hanya menjalankan tugas karena kebijakan tersebut memang telah diproses di dinas pendidikan. "Satu harapan saja, untuk pendidikan yang lebih baik.", kata pepen sapaan akrab Rahmat Effendi. (Don).

UCAPAN DUKA CITA PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA ANGGOTA DPRD PARTAI GERINDRA

UCAPAN DUKA CITA INSPEKTORAT KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA CITA DINAS BIMARTA KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA CITA Ir. BAMBANG SANTOSA

UCAPAN DUKA CITA DPKAD KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA CITA BPLH KOTA BEKASI

PDAM TIRTA BHAGASASI AKAN MILIKI CS

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi segera melaunching Costumer Service (CS) perusahaan milik daerah tersebut. Hal ini disampaikan Wahyu Prihantono, Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi saat dikonfirmasi via selular. Wahyu mengatakan hal tersebut untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam merespon pengaduan. Banyaknya pengaduan yang tidak bisa terselesaikan dengan baik menyebabkan munculnya pemberitaan di media dan laporan berulang dari pelanggan. Nantinya PDAM Tirta Bhagasasi akan memiliki hotline service yang komprehensif tentang pelayanan pelanggan. "Kami akan tahu detail keluhan pelanggan. Mulai dari meteran air pelanggan sampai informasi perbaikan sebagai service cepat yang dilakukan petugas.", katanya yang menggambarkan CS sebagai program Links. (Don).

SOPIR ANGKOT MILIKI KPP

Sopir angkot di kota Bekasi dan kota Depok sudah memiliki Kartu Pengenal Pengemudi (KPP). Sebuah kartu identitas yang berisi informas tentang identitas pengemudi yang dikeluarkan Organda dan perurusahaan pemilik angkot. Kartu identitas berisi keterangan nama, tanggal lahir, nomor sim atau KTP dan perusahaan pemili angkot. "Kartu memang disosialisasikan lagi sejak kejadian angkot di Pondok Labu dan kasus Mikrolet 26.", kata Achmad Supriyanto sopir angkot MJ 41. Hal itu menurut kepala Dinas Perhubungan kota Bekasi, Budiman Sopanji, sudah sesuai instruksi direktorat jendral angkutan darat Departemen perhubungan RI. (Don).

UCAPAN DUKA CITA PDAM TIRTA BHAGASASI

UCAPAN DUKA CITA PDAM TIRTA PATRIOT

UCAPAN DUKA CITA PEMERINTAH KOTA BEKASI BESERTA JAJARANNYA

UCAPAN DUKA CITA IBU RORO YOEWATI

UCAPAN DUKA CITA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI

2016 KOTA TANGGERANG PENUHI 20 PERSEN RTH

Dalam lima tahun kedepan, Pemkot Tangerang baru akan memenuhi kewajiban 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tangerang. Hingga saat ini Pemkot baru berhasil memenuhi 11 persen diantaranya. " Kita baru penuhi 11 persen, kita targetkan pada lima tahun mendatang kita berhasil memenuhi presentase yang ditetapkan undang-undang," kata Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Tangerang, Affandi Permana. Saat ini dikatakan Kepala Badan upaya untuk pemenuhan RTH terus dilakukan, seperti penanaman lahan kosong, penghijauan garis sepadan pembuatan taman kota dan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk ikut menggalakkan penanaman 1 miliar pohon seperti yang diprogramkan pusat. Selain itu, ketentuan untuk menerapkan presentase 40-60 bagi bagunan merupakan regulasi yang tak kalah penting. " Dalam tata ruang ditentukan 60 bangunan 40 ruang terbuka hijau,dan ini sudah mulai diterapkan sebagai salah satu upaya pemenuhan RTH 5 tahun kedepan," ucapnya kembali. Pihak pengembang dan perusahaan di Kota Tangerang di katakan Kepala BPLH sudah disosialisasikan terkait hal itu, karena peran serta masyarakat dan elemen lain tak kalah penting dalam memenuhi RTH. (Don).

PENAMBAHAN PERALATAN e-KTP MOBILE DUKCAPIL

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil(Dukcapil) Kota Tangerang di 2012 mendatang akan merencanakan penambahan peralatan e-KTP mobile sebanyak 2 unit. Hal ini dilakukan agar pelayanan e-KTP semakin meningkat di Kota Tangerang. Peralatan e-KTP mobile ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan e-KTP ditengah masyarakat, karena peralatan ini sangat efektif sekali. "Jadi, dalam satu koper berisikan peralatan e-KTP mulai dari iris mata hingga laptor. Dan alat ini lebih mudah untuk dibawa kemana-mana khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menuju kantor kecamatan seperti lansia atau pun orang sakit," pungkas Mulyanto. Mulyanto menambahkan, di 2012 mendatang, pihaknya akan merencanakan penambahan peralatan e-KTP mobile sebanyak 2 unit, sebab untuk saat ini hanya memiliki 1 unit peralatan e-KTP mobile. "Dengan adanya penambahan alat ini, pelayanan e-KTP lebih maksimal sekali karena kami akan mendatangi langsung kerumah-rumah warga(jemput bola)," imbuhnya. Sementara itu, untuk kinerja dari peralatan e-KTP mobile ini yakni offline artinya data-data yang dihimpun dari warga tidak langsung terekam oleh peralatan. Karena peralatan ini tidak didukung dengan jaringan. "Jadi, semua data-data warga disimpan terlebih dahulu diperalatan tersebut, dan untuk merekamnya(online)harus disambungkan melalui jaringan yang tersedia dimasing-masing kecamatan," paparnya. (*).

K I BANTEN MINTA REGULASI SEKRETARIAT DI DAERAH

Komisi Informasi Provinsi Banten meminta Kementerian Dalam Negeri segera mengeluarkan regulasi terkait kesekretariatan Komisi Informasi di daerah. "Hasil seminar refleksi keterbukaan informasi 2011, sejumlah KI dari provinsi lain juga menginginkan hal yang sama, agar Kemendagri segera mengeluarkan regulasi yang terkait kesekretariatan KI di daerah," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Yhanu Setyawan di Serang, Jumat. Menurut Yhanu, permintaan atau desakan tersebut disampaikan juga para ketua Komisi Informasi sejumlah provinsi, pada seminar nasional Refleksi Keterbukaan Informasi Publik, Tahun 2011 di Anyer, Serang Kamis (22/12). Hadir dalam seminar tersebut antara lain Ketua KI Jawa Timur Joko Tutuko, Ketua KI Lampung Juniardi, Ketua KI Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Selatan, dan komisioner KI serta SKPD Provinsi Banten. "Kemendagri lamban menyikapi desakan keberadaan Sekretariatan KI Daerah, padahal sudah kerap menjadi bahasan. Ketidakjelasan masalah regulasi kesekretriatan KI tersebut, menjadi salah satu faktor KI daerah belum bekerja optimal karena daerah kebingungan mencari payung hukum untuk membentuk sekretariatan," kata Yhanu. Ia mengatakan, KI daerah saat ini terus bekerja, meski ada kesan pemerintah daerah setengah hati mendukung kerja KI daerah karena belum jelasnya payung hukum yang seharusnya dikeluarkan Kemendagri. "Keberadaan kesekretariatan itu merupakan perintah UU No 14 Tahun 2008, Tinggal bagaimana eksistensi Depdagri menyikapi ini," kata Yhannu. Bahkan, kata Yhannu, dalam kesempatan tersebut Ketua KI Pusat Alamsyah Syaragih menyampaikan bahwa persoalan Sekretariatan KI sudah menjadi bahasan sejak satu tahun lalu termasuk dengan Kemendagri. Namun demikian, Provinsi Banten sudah membuat sekretariatan melalui Peraturan Gubernur, hanya dengan dikeluarkannya regulasi dari Kemendagri akan memperkuat dukungan daerah terhadap kerja KI dalam mendorong keterbukaan informasi publik. (Ant).

PEMKOT TANGSEL LIBATKAN KOMINDA SELAMA NATAL&TAHUN BARU

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, menyiagakan sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang bertugas turut membantu pengamanan wilayah selama selama perayaan Natal dan Tahun Baru. "50 orang Kominda tersebut berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Tangerang Selatan Dedi Budiawan di Tangerang, Jumat. Dikatakannya, dalam tugasnya nanti, Kominda tersebut nantinya akan bekerjasama dengan kepolisian untuk membantu dalam menjaga keamanan. Mengingat anggota Kominda lebih banyak dari unsur masyarakat dan hanya tiga orang dari Pemkot Tangsel, maka akan dilakukan pengarahan dan pembinaan. "Karena Pemkot ikut serta dalam pengamanan, maka unsur lainnya seperti masyarakat juga harus mengikuti arahan dari kepolisian guna koordinasi yang di jalankan berjalan lancar," katanya. Sementara itu, jumlah gereja di kecamatan Pamulang dan Ciputat serta Ciputat Timur sebanyak 15 titik, sedangkan di daerah Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren dan Setu ada 30 lokasi. "Untuk melakukan pengamanan, maka telah didirikan posko keamanan di 10 titik gereja di masing-masing kecamatan," katanya. Sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, juga sedang melakukan pendataan terhadap organisasi massa yang akan ikut serta dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dikatakannya, dari total 135 ormas di Kota Tangerang Selatan, belum ada yang melapor untuk ikut serta dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, pihaknya tidak akan membatasi hanya saja dilakukan koordinasi agar diketahui oleh aparat kepolisian dan Pemkot. Sebelumnya, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Imam Sugiyanto menjelaskan bila ormas yang akan melakukan pengamanan Natal dan Tahun Baru, diminta untuk melapor. Meski diakuinya bila keterlibatan Ormas tersebut akan membantu meringankan tugas aparat kepolisian. Namun, untuk penjagaan di gereja akan dilakukan langsung oleh kepolisian. (Ant).

PLT. SEKDA KOTA BEKASI MINTA PEMERINTAH SERIUS PIKIRKAN PERSOALAN SOSIAL DI MASYARAKAT

Plt. sekda kota Bekasi, Rayendra Sekarmaji, mengatakan bahwa pemerintah kota (pemkot) Bekasi sangat responsif dengan kondisi anak-anak dan masyarakat yang belum sejahtera. Oleh sebab itu kedepan akan dibuatkan konsep untuk membekali keahlian lebih melalui pelatihan dan pendidikan bagi anak-anak dan masyarakat yang kurang beruntung. Rayendra memaparkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 berupa kegiatan pendampingan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Hanya saja Rayendra sampai saat ini belum mengetahui jumlah nominal besaran anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan atau program tersebut. Semua terungkap saat Plt. Sekda selesai memberikan sambutan mewakili Plt. Walikota Bekasi dalam kegiatan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Gelanggang Olag Raga (GOR) Bekasi (23/12). Kegiatan yang juga dihadiri pejabat kementerian sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat tersebut menghadirkan beberapa hiburan yang dilakukan oleh anak-anak dalam situasi khusus dan Kelompok Penyanyi Jalanan (KPJ). Saat dimintai keterangan, bentuk program bagi anak-anak yang memiliki talenta, Roy menjanjikan untuk mengadakan bapak asuh bagi mereka yang sudah memiliki prestasi atau konsep yang dapat diproduksi. "Menurut saya pemerintah daerah harus serius memikirkan potensi yang ada.", katanya. Terkait Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), Rayendra mengatakan semua akan dikerjasamakan dinas-dinas terkait agar target sasaran dapat akses pada program. Danas Sosial (Dinsos) sebagai leading sector, dinas kesehatan (dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi dan instansi lainnya akan melakukan kerja lintas dinas. Saat ini pemerintah daerah terus melakukan inventarisir, kata Rayendra, dimana saja permasalahan sosial di Kota Bekasi. "Setelah dianalisa secara mendalam, baru program akan dihasilkan sebagai tindak lanjut.", imbuhnya. Dalam peringatan HKSN tahun 2011 tingkat kota Bekasi, Rayendra mengingatkan seluruh masyarakat kota Bekasi agar dapat mengidentifikasi apa-apa saja yang bisa diperbuat oleh masyarakat. "Dengan demikian mereka yang bisa sama seperti lainnya tidak dianggap beban dan justru merupakan bagian dari aset pembangunan daerah.", katanya. (Don).

GURU DAN SISWA RDP, PEMKOT YAKIN KEBIJAKAN MUTASI TEPAT

Guru dan murid Sekolah menengah atas Negeri (SMAN) 5 Kota Bekasi melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi (22/12). Mereka pada intinya meminta Plt. Walikota meninjau kembali keputusannya memutasikan ibu Santi selaku kepala sekolah SMAN 5 Kota Bekasi. Siswa menilai kapasitas kepala sekolah mereka, ibu Santi, sedang dibutuhkan sekali untuk mempertahankan kualitas hasil didik dan managemen SMAN 5 Kota Bekasi. Sehingga siswa berharap anggota DPRD Kota Bekasi dapat mempengaruhi kebijakan pemkot Bekasi yang memutasi ratusan guru dan kepala sekolah. Sementara itu Roro Yoewati selaku kepala bidang Administrasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, saat dikonfirmasi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah final dan pemkot tidak akan menganulirnya. "bentuk kebijakan yang dibuat sudah melalui kajian mendalam dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan itu merupakan kebijakan pemerintah Kota Bekasi.", katanya. Justeru menurut Roro, harapan agar ada getok-tular dengan mutasi yang dilakukan baru-baru ini tersebut. Pindahnya personal yang dianggap berprestasi atau mampu meningkatkan kredit sebuah sekolah dapat ditularkan ke sekolah tempat pat tugas baru. Selain itu BKD Kota Bekasi tetap mengacu pada evaluasi yang dilakukan dinas pendidikan kota Bekasi. "BKD lewat kewenangannya hanya menerbitkan SK saja.", papar Kepala Bidang yang berparas cantik tersebut.Hal pendapat tentang adanya ketentuan yang dilanggar dalam pemutasian, Roro menyatakan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam penetapan kebijakan mutasi dilingkungan dinas pendidikan kota Bekasi. Dirinya meminta pihak-pihak yang menggugat SK mutasi untuk lebih seksama membaca ketentuan yang mengatur mutasi. Dia mencontohkan pasal 10 permendagri Nomor 28 tahun 2010. "Semua jelas, termasuk hal yang mengatur tentang guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.", katanya. Menurut Roro, hal yang harus dipahami adalah "guru" merupakan jabatan yang sesungguhnya, sedangkan kepala sekolah merupakan tugas yang diamanahkan. Oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam menjalankan kewajiban dari kebijakan yang dibuat. Tentang kewenangan Plt. Walikota, Roro Yoewati mengingatkan bahwa Plt. walikota Bekasi sudah mendapatkan izin dari gubernur untuk melakukan mutasi. (Don).

PLT WALIKOTA: PEKERJAAN BURUK, PROYEK TIDAK DIBAYAR

Plt. Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, meminta warga masyarakat Kota Bekasi untuk memberikan laporan proyek-proyek tahun 2011. "Saya berharap masyarakat Kota Bekasi mau menyampaikan kritik masukkan hal proyek yang kualitasnya jelek." katanya. Hal tersebut disampaikan Plt. Walikota saat memberi sambutan penyerahan bantuan pada marbot/ imam masjid se Kota Bekasi. Banyaknya proyek pembangunan fisik yang baru dimulai dan belum selesai menyebabkan kekhawatiran banyak pihak akan kualitas pelaksanaan kegiatan proyek. Di media sosial network bahkan ada ajakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan proyek bersama-sama. Namun Rahmat Effendi meminta agar wartawan tidak salah tanggap terkait pekerjaan yang tidak akan dibayar. "Kalau proyek tidak selesai akan diopname dan dibayar sesuai bobot pekerjaan yang sudah diselesaikan.", katanya. Dirinya menguraikan dengan contoh proyek yang hanya akan dibayar sesuai prosentase progres pekerjaan proyek. Sehingga proyek yg belum selesai akan dijadikan sebagai pekerjaan proyek lanjutan. Sayangnya ada beberapa proyek bernilai besar namun sampai mendekati akhir desember 2011 masih jauh dari kontrak kerja yang disepakati. Padahal perencanaan proyek sudah ditetapkan dan tidak mungkin dikoreksi dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Dalam acara bantuan sendiri, Rahmat mengingatkan batas pencairan APBD adalah pukul 00.00 wib tanggal 31 Desember 2011. Untungnya, kata Rahmat, bantuan yang diberikan pada pengurus 12 masjid Raya dan 56 masjid jami dilakukan secara cash. Hal tersebut dibenarkan kepala bagian kesejahteraan sosial (kesos) sekretariat daerah pemerintah kota Bekasi Rindon SE. Msi. Bahkan di tahun 2012 akan dianggarkan untuk seluruh masjid ditiap kelurahan. Hasnul Khalid Pasaribu salah satu Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) Al Jihad mengharapkan adanya peningkatan kinerja petugas masjid. "Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih atas bantuan pemkot Bekasi.", katanya. Bantuan untuk petugas masjid sekota Bekasi sendiri besarnya adalah Rp. 300 juta. Masjid ditingkat kecamatan sendiri dikategorikan sebagai masjid raya dan masjid tingkat kelurahan sebagai masjid jami. (Don).

KEJADIAN M-26 HANYA KASUISTIS

Dinas perhubungan kota Bekasi tidak memiliki kewenangan untuk memberi sangsi pada awak M-26. Hal tersebut dikatakan Budiman Sopandi terkait kasus pemerkosaan diangkot yang beberapa waktu lalu terjadi. Namun kadishub kota Bekasi tersebut menjelaskan bahwa pembinaan pada sopir angkot di kota Bekasi intens dilakukan. Selain itu memang ada sistem pengawasan pada angkot yang berizin trayek DKI Jakarta. M-26 yang memiliki trayek angkutan Kp. Melayu-Bekasi merupakan kewenangan dishub DKI Jakarta. Selain itu Budiman mengkonfirmasi beredarnya KPP dari direktorat jenderal angkutan darat. Sedangkan imbas pada keberadaan angkot di kota Bekasi, Budiman mengatakan, dishub kota Bekasi akan mengembalikan ke kondisi normal. "Kejadian ini hanya kasusistis, tidak ada kebijakan yang istimewa.", katanya. (Don).

MPI MINTA PLT WALIKOTA TINJAU KEMBALI MUTASI GURU DAN KEPSEK

Plt. Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi, menjadi sasaran amarah pengunjuk rasa Masyarakat Peduli Indonesia (MPI) yang datang ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi (21/12). Para pengunjuk rasa berteriak-teriak meminta agar Plt. Walikota Bekasi dihadirkan ke gedung wakil rakyat Kota Bekasi. Johanes sebagai perwakilan pengunjuk rasa bahkan menyatakan bahwa mereka akan menginap di DPRD Kota Bekasi apabila pimpinan DPRD tidak bisa menghadirkan H. Rahmat Effendi. Menurutnya keputusan yang diambil dengan memutasi dan rotasi guru serta kepala sekolah,471 orang, cacat hukum. Johanes meminta H. Rahmat Effendi dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya dengan memutasi guru dan kepala sekolah (PNS). “Saya berharap DPRD dapat meminta pemkot Bekasi untuk meninjau kembali mutasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi.”, kata ketua MPI tersebut. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan anggota komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. Keputusan untuk merotasi dinilai Sardi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Seharusnya sesuai ketentuan 8 tahun untuk penilaian, tetapi di Kota Bekasi baru 4 tahun. Akibatnya banyak guru jobless.", katanya. Sardi mengungkapkan mutasi dan rotasi sudah melanggar PP 49 Tahun 2008 pasal 132 huruf A, lalu izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 832-24/1278/SJ tanggal 13 Mei 2011 dan beberapa aturan lainnya. Oleh sebab itu permintaan Masyarakat Peduli Indonesia (MPI) untuk peninjauan kembali mutasi yang baru saja dilakukan kepada guru dan kepala sekolah dilingkungan dinas pendidikan kota Bekasi akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan kepala dinas terkait. Sebelumnya datang juga ke Komisi D DPRD Kota Bekasi guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sementara itu Sutriono S. Pd., Wakil Ketua DPRD yang juga ketua DPRD sementara kota Bekasi, menghargai kedatangan pengunjuk rasa. Hanya saja dirinya mengingatkan agar tidak berlebihan dalam penyampaian aspirasi. " Kan sudah diterima komisi D? Kenapa harus memaksakan untuk menginap? Saya sendiri sudah menandatangani surat undangan.", katanya. Sehari sebelum unjuk rasa, hasil pemantauan, di kota Bekasi banyak ditemukan fotocopy surat keputusan Walikota tentang pengangkatan/ pemberhentian dan alih tugas PNS daerarah dalam jabatan guru fungsional. Surat bernomor 820/ kep.94-BKD/ XII/ 2011 tersebut juga disertai lampiran nama guru/ kepala sekolah yang terkena mutasi. Sutriono meminta pengunjuk rasa sabar menunggu klarifikasi dinas terkait yang akan diundang oleh komisi D DPRD Kota Bekasi. "Nanti kalau sudah ada klarifikasi dinas terkait akan kami informasikan kenapa kebijakan itu dikeluarkan.", katanya. (Don).

Plt. WALIKOTA BEKASI DIDESAK DATA ULANG FASOS DAN FASUM

Pemerintah Kota bekasi dinilai lemah dengan banyaknya fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di Kota Bekasi yang tak jelas. Hal itu dikatakan Hitler Pardamaean Situmorang, ketua Government Againt Corruption and Discrimination (GACD) Kota Bekasi. Menurut Hitler, seharusnya pemkot Bekasi bertindak tegas pada para pengembang yang dengan sengaja menyelewengkan fasilitas dan tidak sesuai aturan yang berlaku. "Akibatnya data yang mungkin dimiliki bagian aset kota Bekasi merupakan data fiktif.", katanya Oleh sebab itu dirinya mengingatkan Plt. walikota Bekasi untuk melakukan inventarisir ulang fasos dan fasum di kota Bekasi. H. Rahmat Effendi dinilai Hitler memerintah dengan referensi fiktif dan itu berbahaya diwaktu yang akan datang. Saat diklarifikasi, Zaki Oetomo selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Daerah (DPPKAD) mengarahkan International Media (IM) untuk menanyakan langsung pada Sub Bidang terkait. Zaki meminta klarifikasi pada Kepala Sub Bidang (KASUBID) Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset, Achmad Arip. Namun sayang saat ditemui, data terkait fasos dan fasum kota Bekasi tidak dapat ditunjukkan karena yang bersangkutan harus rapat. Arif mengakui masih adanya masalah pada kejujuran para pengembang. "Masih banyak pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasos dan fasum kepada pemerintah kota Bekasi.", jelasnya. Dirinya menghimbau pada para pengembang di kota Bekasi, yang masih eksis, agar menyerahkan kewajibannya sebagaimana diamanahkan peraturan yang berlaku. "Sesuai dengan peraturan daerah (perda) nomor 10 pengembang harusnya paham.", katanya. Perda tersebut mengatur penyediaan pra-sarana lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang harus dipenuhu pengembang. "Saya berharap pengembang mematuhi kewajibannya.", katanya. (Don).

SOPIR ANGKOT BERSERAGAM, IMBAS M-26?

Sopir angkutan umum Koasi-22 jurusan Pondok Gede-Kali Malang kemarin sudah banyak terlihat menggunakan seragam sesuai kebijakan kepala trayek mereka. Solihin salah satu dari sopir K-22 terlihat menggunakan seragam yang diwajibkan pada sopir untuk menggunakannya. Seragam seharga Rp. 60 ribu itu dibeli langsung ke koordinator trayek dengan model pembayaran angsur 6 kali bayar. Seragam yang baru dikeluarkan dari plastik transparan digunakan Solihin saat menjalankan kerjanya mengemudikan angkot K-22. "Apalagi kejadian Mikrolet-26 ternyata membawa pengaruh buruk jumlah penumpang yang naik angkot. Saya merasakannya bukan saja malam hari, tapi siangpun sepi.", katanya. Seperti diketahui kejadian pemerkosaan penumpang perempuan yang dibuang ke wilayah kota Depok sampai saat ini tersangka sopir langsir M-26 trayek Bekasi-Kp. Melayu belum tertangkap sampai saat ini. Masyarakat, khususnya perempuan, pengguna transportasi angkot dikatakan Solihin masih traumatik untuk naik angkutan umum. Kebanyakan dari penumpang tersebut memilih menggunakan kendaraan pribadi roda dua. "Berkurangnya penumpang terus terang mempengaruhi pendapatan kami. Bahkan setoran satu hari tidak bisa kami dapatkan walau seharian narik angkot.", imbuh Solihin. Hal senada diutarakan Husen sopir angkot K-02 yang melalui rute Pondok Gede-Pekayon-Terminal Bekasi saat diwanwancarai IM. Husen mengeluhkan kondisi sepinya penumpang yang menghinggapi angkot trayek K-02 pasca kejadian tersebut. Penumpang perempuan sudah mulai hati-hati dan memilih-milih angkot ketika memasuki pukul 19.00-22.00 WIB. "Mereka sudah tahu biasa naik angkot dengan jurusan sama, tapi kalau hanya penumpang laki-laki mereka enggan menyetop angkot.", kata Husen. Penumpang perempuan mulai enggan naik angkot yang tidak ada penumpang dan lebih memilih menunggu kendaraan yang berpenumpang banyak. "Kita paham kejadian kemarin pasti berimbas langsung pada penumpang angkot.", jelas Husen. Husen sendiri prihatin dengan kejadian yang menimpa ibu yang menyewa angkot M-26 beberapa waktu lalu itu. Namun dirinya mulai gelisah setelah sebelumnya kegiatan razia kaca film angkot baru selesai, sekarang sudah ada aturan soal seragam sopir. Ditanya soal peran dinas perhubungan dalam mengatasi problematika yang dihadapi para sopir. Husen hanya menjelaskan bahwa pasca kejadian petugas dishub baru terlihat gencar berkomunikasi dengan para awak angkot di kota Bekasi. "Kecuali retribusi harian, tidak ada pembinaan pada sopir.", terang solihin yang setiap harinya ditarik retribusi Rp. 10 ribu. Saat dikonfirmasi, Ikhwan Kurniawan yang biasa menangani lalu lintas belum berani memberikan keterangan sebelum ada instruksi dari kepala Dinas perhubungan, Budiman sopandi. saat IM coba mengkonfirmasi langsung ke kepala dinas yang bersangkutan masih rapat dan tidak bisa diganggu bersama Plt. Walikota Bekasi. Informasi yang News Jersey (NJ) terima, kwajiban berseragam sebenarnya sudah lama diberlakukan.

(Don).

DPC PARTAI GERINDRA RESMI LANTIK 9 PAC KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Bekasi secara resmi melantik 9 Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting Kota Bekasi (20/12). Bertempat di Balai Patriot, Ibnu Hajar Tanjung selaku ketua DPC Partai Gerindra memimpin Pelantikan dan pengukuhan. Dihadiri Mayjen Purn. Asril Tanjung, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Ibnu Hajar Tanjung memimpin ikrar sumpah kesetiaan PAC dan Ranting secara Kolektif. Ke-9 PAC tersebut adalah PAC Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Medan Satria, Bantar Gebang, Pondok Melati, Mustika Jaya dan PAC Pondok Gede. 500 lebih kader Partai Gerindra memadati Balai Patriot, Pusat Pemerintahan Kota Bekasi. Sedangkan PAC Rawalumbu, Bekasi Selatan dan Jati Sampurna sudah dilantik beberapa waktu lalu. Sehingga pelantikan ranting partai hanya yang berada di wilayah ke-9 PAC tersebut saja. Pelantikan PAC sendiri sesuai surat DPC Partai Gerindra Nomor 10-08029036031032034/ KPTS/ DPC/ GERINDRA/ 2011. Dalam sambutannya Ibnu Hajar Tanjung berpesan agar konsolidasi partai Gerindra Kota Bekasi dapat membuat kader semakin solid dan militan. "Semua itu dalam rangka mewujudkan cita menjadikan H. Prabowo Subianto sebagai presiden RI.", katanya. Hal tersebut, kata Ibnu Hajar Tanjung, yang melandasi diusungnya motto pelantikan dan pengukuhan PAC dan Ranting Partai Gerindra. Backdrop panggung yang digunakan untuk pelantikan tertulis jelas "Sucikan Hati, Bulatkan Tekad, Satukan Langkah Bersama Gerindra antarkan H. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI demi kejayaan NKRI." Terlihat hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irman Irmansyah dan Muhammad Dian. Bahkan Irman yang merupakan pengurus DPC terlihat guyub dengan anak-anak muda yang tergabung dalam partai Gerindra. (Don).

HDP-AL FURQON SELESAI, PEMKOT DORONG DEKLARASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi mendorong penyelesaian konflik Pt. Hasta Damai Putra (HDP) dan Pengurus Masjid al Furqon dengan jalan damai. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Pereaturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam negeri dan Menteri Agama Nomor 09 dan 08 tahun 2006 (20/12). KH. Zamakhsyari Abdul Madjid, Koordinator Kegiatan, dalam kesempatan tersebut mengingatkan seluruh peserta untuk terus mendorong terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Perselisihan antara PT. HDP dan Pengurus Masjid al Furqon Harapan Indah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sesuai aturan dan beradab. Dalam sambutan juga disampaikan oleh Kyai asli Bekasi itu agar para lurah, camat, aparatur penegak hukum, TNI, pejabat KUA agar dapat memahami serta mentransfer pengetahuan tentang PBM tentang ketentuan pendirian rumah ibadah sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut mengingatkan kita pada beberapa konflik pendirian rumah ibadah yang sempat muncul di kota Bekasi dan menjadi issue nasional bahkan dunia. "Konflik-konflik yang berujung pada persoalan Suku, Agama dan Ras (SARA) sebisa mungkin dihindari dengan membangun kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat.", kata KH. Zamakhsyari. Oleh sebab itu diharapkan dengan diadakannya sosialisasi PBM juga dapat menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi dengan memahami PBM. Menurut KH. Zamakhsyari, hal tersebut sudah sesuai dengan harapan bersama untuk mengawal visi dan misi kota Bekasi dengan cerdas, sehat dan ihsan yang berorientasi kepada upaya mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat beragama. Dalam kesempatan yang sama, Plt. Walikota Bekasi mengatakan bahwa seluruh masyarakat kota Bekasi harus mensyukuri suasana kebersamaan dalam perbedaan beragama yang mampu merukunkan masyarakat kota Bekasi. "Belum lagi keragaman etnik dimasyarakat kita yang plural.", kata Dr. H. Rahmat Effendi Plt. Walikota Bekasi setelah Mochtar Mohamad dinon-aktifkan Mendagri. Rahmat berharap dengan kerukunan umat beragama di kota Bekasi akan menghidupkan keragaman di masyarakat dan tidak membunuh kebebasan beragama. Dirinya, dalam kesempatan sambutan, mengusulkan pada FKUB Kota Bekasi untuk mengadakan deklarasi kerukunan umat beragama dalam waktu dekat. Soal HDP-Al Furqon, Plt Walikota Bekasi menyampaikan bahwa mediasi yang dilakukan pemkot Bekasi sudah 90 persen sampai senin kemarin. Hal tersebut dapat terwujud setelah dilakukan pertemuan intensif antara pemkot yang diwakili dirinya dengan HDP dan Al Furqon. Rahmat Effendi berharap dukungan seluruh komponen yang hadir agar persoalan tersebutb dapat selesai secara beradab. "Saya meminta kepada Lurah dan Camat dapat berfdikir lebih cerdas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dimasyarakat.", katanya. (Don).

TPA SUMUR BATU OVER LOAD, SAMPAH BEKASI DIBUANG DI TPST BANTAR GEBANG

Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi secara resmi mengundang PT Godang Tua Jaya (GTJ) untuk membicarakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu yang sudah hampir penuh. Hal itu diungkapkan Junaedi, Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi, seusai rapat bersama membahas kerja sama pembuangan sampah Kota Bekasi di ruang rapatr asisten Daerah II (19/12). Junaedi mengakui saat ini pemkot Bekasi kesulitan pembuangan sampah karena TPA Sumur batu hampir penuh dan membutuhkan tempat pembuangan baru. Dikatakannya, saat ini pemkot Bekasi sudah menyediakan lahan seluasw 2,3 hektar bagi keperluan TPA Sumur Batu agar dapat menampung pembuangan sampah kota Bekasi. TPA Sumur Batu sendiri sebelumnya memiliki luas 5 hektar yang dipergunakan untuk pembuangan sampah dari seluruh wilayah kota Bekasi. Secara geografis letak TPA Sumur Batu bersebelahan dengan Tempat Pembuangan Sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang yang hanya dibatasi oleh pagar pembatas kedua pembuangan tersebut. Sementara itu Rekson Sitorus selaku direktur utama PT. GTJ membenarkan pernyataan kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi tentang permohonan pembuangan sementara. Menurut Rekson saat ini pembuangan sampah kota Bekasi dilakukan di zona-zona pembuangan yang tersedia."Kami semua mencari jalkan terbaik dalam membahas over load nya TPA Sumur Batu.", katanya. Sampai saat ini pembahasan pemkot dan PT. GTJ masih terfokus pada persoalan payung hukum dari kegiatan pembuangan sampah di areal TPST Bantar Gebang yang dikenal sebagai milik Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta. "Pembicaraan tersebut berupa besaran kewajiban maupun aturan pembuangan Bekasi ke TPST Bantar Gebang. Saat ditanya besaran kewajiban, Rekson mengatakan, uang restribusi yang akan dibayarkan pemkot Bekasi sebesar Rp. 3 ribu per ton. Sedangkan retribusi pemprov DKI Jakarta sendiri besarnya Rp. 10 ribu per ton sebagai biaya kompensasi pembuangan sampah yang dilakukan ke TPST Bantar Gebang. Saat ini kondisi pembuangan sampah kota Bekasi, menurut Rekson, masih dipaksakan di lokasi pembuangan TPA Sumur Batu. Kekhawatiran akan mengakibatkan dampak, baik Rekson Sitorus maupun Junaedi mengatakan, secara khusus pemkot membahas segala hal terkait pembuangan sampah kota Bekasi di areal milik pemprov DKI Jakarta.(Don).

RAPBD DKI JAKARTA TAHUN 2012 DISAHKAN

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta akhirnya disahkan DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12/2011). Dengan demikian APBD 2012 DKI Jakarta disetujui sebesar Rp. 36,023 triliun. APBD 2012 terbagi menjadi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 30,64 miliar, dan belanja daerah sebesar Rp 33,82 miliar. Selain pendapatan itu, juga ada penerimaan sebesar Rp. 5,38 triliun. Penerimaan itu berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran 2011 sebesar Rp. 3,68 triliun, dan obligasi sebesar Rp. 1,7 triliun. Sementara itu juga ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2,19 triliun untuk penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pembayaran pinjaman daerah. (*).

e-KTP DI KOTA TANGGERANG TERHAMBAT PERALATAN

Kurangnya peralatan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat rekam data e-KTP di Kota Tangerang terhambat. Dari 1.081.296 wajib KTP hingga akhir Desember 2011 baru terekam 17,62 persen. " Ya ini karena peralatan tambahan yang dijanjikan hingga sekarang belum datang juga, 34 unit yang sudah dikirim juga kondisinya tidak lengkap, jadi kita pergunakan peralatan yang ada yaitu 2 di setiap kecamatan, " kata Kabid Kependudukan Disdukcapil Kota Tangerang, Mulyanto, Senin (19/12/2011). Ia mengatakan seharusnya ada 68 unit peralatan tambahan untuk mengcover 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. " Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi karena keterbatasan peralatan ya mau bagaimana lagi, semoga saja pusat bisa segera mengirim peralatan-peralatan itu," ucapnya lagi. Berdasarkan data yang didapat, total rekam data e-KTP di Kota Tangerang hingga pagi ini adalah 190.490. (*).

MUTASI KEPSEK DI KOTA BEKASI DIPERTANYAKAN

Puluhan orang perwakilan masyarakat mendatangi kantor walikota Bekasi (19/12), dengan membawa bendera merah putih dan beberapa karton berisi protes mereka terkait mutasi kepala sekolah dibeberapa sekolah di Kota Bekasi. Pemerintah Kota ( Pemkot) Bekasi melakukan mutasi, rotasi dan promosi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, khususnya bagi para Kepala Sekolah (Kepsek). Disebutkan, sejumlah Kepsek di Kota Bekasi naik jabatan menjadi pengawas baik di tingkat Disdik maupun di tingkat UPTD Kecamatan khususnya bagi Kepsek yang masa jabatannya hampir habis. Dengan adanya pergeseran terebut,sejumlah Kepsek dan calon Kepsek yang sempat dikabarkan merasa ketar-ketir karena mereka khawatir kalau dirinya tidak diangkat menjadi Kepsek atau akan di promosikan menjadi pengawas. Ada pula diantara mereka yang yang mencari celah dengan berbagai upaya bagaimana supaya tetap menempati posisinya sebagai Kepsek, termasuk juga yang disampaikan pengunjuk rasa dengan membayar upeti kepada pejabat penting pada dinas pendidikan kota Bekasi. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ini diakui Yanti selaku Kasubag Kepegawaian Disdik Kota Bekasi akan berdampak dikarenakan banyaknya keluh kesah terkait mutasi yang dilakukan. “Benar ada pergeseran, namun baru hanya pengangkatan (promosi) kepala sekolah, mutasi dan rotasi”, ujar Yanti. Namun Yanti tidak bersedia memberitahukan berapa jumlah yang akan dimutasi, rotasi dan promosi.”Tunggu nanti sajalah, nanti juga tahu sebab tidak lama lagi akan dilaksanakan pergeseran tersebut”, katanya beberapa waktu lalu. Dalam orasinya para pengunjuk rasa mempertanyakan kebenaran terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme (KKN) dalam proses mutasi kepala sekolah SD sampai SMU negeri di Kota Bekasi. Terkait hal itu,sejumlah sumber di Kota Bekasi mengatakan, di lingkungan Pemkot Bekasi bagi pejabat yang bedompet tebal bisa menempati jabatan yang basah. "Kejadian itu bukan rahasia umum lagi, karena tidak jarang mereka berdompet tebal dapat menduduki jabatan kendati melanggar aturan, seperti misalnya banyak yang diangkat dari jabatan fungsional yang tidak punya eselon langsung duduk menjadi pejabat struktural dan menjadi eselon III." kata Budi perwakilan pengunjuk rasa. Sumber menambahkan, siapa saja yang punya akses dengan Plt. Walikota serta tim suksesnya, pasti akan diangkat menjadi pejabat, terlepas punya prestasi atau tidak,yang penting punya hubungan dekat dan punya uang, pasti akan diangkat menjadi pejabat. Bahkan banyak yang diangkat menjadi Kepsek meski tidak memenuhi syarat. (dON).

SEPATU LUKISAN DI TANGGERANG KONDISINYA MEMPRIHATINKAN

Kondisi sepatu dengan panjang 6,5 meter, tinggi 3,15 meter dan lebar 2 meter yang tercatat dalam rekor Muri, sangat memprihatinkan. "Seharusnya sepatu itu dijaga dan dirawat, karena itu merupakan kebanggaan Kabupaten Tangerang," kata Erna Sumarni. Sepatu berbahan dasar kain kanvas putih dan karet sintetis yang dilukis selama 23 hari itu, tampak kusam karena cat sudah memudar. Saat ini sepatu lukis ukuran raksasa itu hanya ditempatkan di pintu masuk Perumahan Telaga Bestari, Cikupa, Kabupaten Tangerang. "Saya sesalkan, pemerintah kabupaten yang tidak peduli dengan hasil karya warganya. Seharusnya sepatu itu dijaga dan dirawat, karena itu merupakan kebanggaan Kabupaten Tangerang," kata Erna Sumarni, warga Kabupaten Tangerang. Erna adalah salah seorang yang ikut serta dalam pembuatan sepatu itu, pada 24 Juli 2011. Erna mengatakan, awal pembuatan sepatu yang menelan biaya Rp. 61 juta itu diprakarsai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tangerang. Saat itu, untuk mengejar rekor Muri, instansi itu berjanji akan membuatkan museum untuk sepatu ukuran raksasa di halaman Kantor Pemerintahan Kabupaten Tangerang. "Sekarang silakan lihat, kondisinya memprihatinkan. Kena hujan, kepanasan. Mana janji pemerintah kabupaten? Katanya akan membuatkan tempat sebagai museum. Jangankan museum, tempat yang layak saja tidak disediakan," tambah Erna dengan nada kesal. Menanggapi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Hermansyah, menyatakan ikut prihatin. "Kalau sudah dibikin perlu dirawat dong. Makanya Dinas Koperasi dan UKM harus bertanggung jawab akan sepatu tersebut," kata Hermansyah saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Tangerang, juga sangat menyesalkan sikap Dinas Koperasi yang terkesan tidak perduli dengan sepatu raksasa tersebut. Selain masuk rekor Muri, sepatu lukis raksasa ini juga akan dimasukkan dalam Guiness Book Of Record, sebagai sepatu lukis terbesar di dunia yang sebelumnya dipegang Thailand sepanjang 4,5 meter. Seperti diketahui, sepatu lukis ukuran raksasa buatan dua kakak beradik, Yoan dan Yuka. Sepatu dilukis selama dua jam itu membuat pihak panitia Muri merasa kagum. Saat itu Yusuf Ngadri selaku Manager Muri mengatakan sangat bangga dengan hasil karya Yoan dan Yuka. "Selain mereka masih muda dan sepatu ini dibuat dari bahan sepatu. Berarti ini sama dengan replika sepatu, hanya saja ukurannya fantastis, sangat besar," kata Yusuf Ngadri. Piagam dengan nomor 5017R.MURI/VII/2011 resmi diserahkan oleh Muri pada 24 Juli 2011 pukul 16.00 kepada Yoan dan Yuka. (Ped).