RUMAH TANGGA MISKIN TINGGI, PEMKOT HARUS PERHATIKAN JAMINAN SOSIAL

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi merilis jumlah rumah tangga miskin di wilayah itu masih tinggi. Data terakhir BPS menyebutkan, ada 37.744 rumah tangga miskin. Secara keseluruhan jumlah penduduk Kota Bekasi hasil sensus ada 2, 38 juta jiwa yang berada di wilayah seluas 210, 49 kilometer persegi. Kepadatan penduduk kota Bekasi berarti sudah mencapai 11333 km/ jiwa.

Kepala BPS Kota Bekasi Slamet Waluyo, mengatakan tingginya jumlah rumah tanga miskin itu dipengaruhi banyak faktor. Beberapa faktor itu adalah peluang dan kesempatan kerja, serta pendidikan yang tidak merata bagi semua masyarakat. "Angka penduduk miskin memprihatinkan," kata Slamet kepada wartawan di ruang kerjanya.

Dibandingkan 2005 lalu, jumlah rumah tangga miskin saat ini memang turun. Tetapi, kata Slamet, prosentase penurunannya hanya sedikit. Saat itu, jumlah rumah tangga miskin 38.109 rumah tangga yang masuk kategori layak menerima dana bantuan langsung tunai dan perobatan gratis.

Awal Januari lalu dalam kepesertaan Jamkesda misalnya, tercatat 117.090 jiwa menjadi peserta program berobat gratis. Hal ini diamini oleh Drs Marimin Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi. “Penduduk miskin yang terlayani kesehatan gratis pada tahun ini mencapai 272.578 jiwa. Dari jumlah tersebut, 117.090 jiwa menjadi peserta Jamkesda yang dibiayai APBD, sisanya 155.488 jiwa (38.109 KK,red) merupakan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesmas) yang merupakan program pusat,” kata Marimin.

Namun, menurutnya dari jumlah tersebut, belum semua penduduk miskin terdata di Kota Bekasi sebagai peserta. Sehingga, diperkirakan masih ada 20.000 jiwa yang terlewatkan atau tidak terdaftar dalam data based peserta Jamkesda. “Untuk itu dalam pencetakan kartu kami akan cetak hingga 150 ribu kartu sebagai antisipasi dari warga yang belum terkaper,” sambung Marimin lagi.

Disisi lain, Dinas Sosial Kota Bekasi yang selama ini yang membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai pengantar pasien miskin untuk berobat gratis di RSUD, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 instansi ini sudah tidak melayani SKTM lagi.

Hal ini dilakukannya menyusul beredarnya surat Pemberitahuan Pembuatan SKTM tidak berlaku lagi. Surat bernomor 440/ 286/ -JSK/ XII/ 2009 tertanggal 31 Desember 2009 berkop Sekretaris Daerah yang ditandatangani Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan (Asda II) Drs H Zaki Oetomo M. Si., itu menjelaskan bahwa terhitung mulai 1 Januari 2010 SKTM tidak berlaku lagi. Dan bagi warga miskin yang sudah terdaftar dalam Keputusan Walikota sebagai peserta Jamkesda untuk sementara dapat dilayani di RSUD Kota Bekasi.

Selanjutnya, warga miskin yang masuk data based sebelum berobat ke RSUD terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Surat Jaminan Pelayanan/SJP) pengganti SKTM dan membuat Surat Pengantar dari Kecamatan dan Kelurahan serta rujukan dari Puskesmas setempat. Menilik rilis BPS kota Bekasi, tentunya pemerintah perlu memperhatikan kembali jaminan sosial bagi masyarakat yang miskin di Kota Bekasi.

DISDIK HARUS SERIUS PERSIAPKAN USB

Perkembangan Pendaftaran Penerimaan siswa Didik Baru (PPDB) yang masih merepotkan kalangan siswadidik baru, walau sudah online, membuat beberapa kalangan meresponnya dengan mendukung adanya realisasi Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) di Kota Bekasi. Terdekat dan sudah menjadi pembicaraan serius antara walikota, dinas Pendidikan, dewan pendidikan dan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi adalah permohonan warga kecamatan Bekasi Timur yang hanya memiliki SMUN 1 Bekasi. Sedangkan kecamatan lain saat ini sudah memiliki 2 SMUN dan atau bahkan lebih.

Di Kecamatan Bekasi Timur saat ini Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) jumlahnya 6 sekolah. Ke 6 SMPN itu adalah SMPN 32, SMPN 18, SMPN 11, SMPN 3, SMPN 2 dan SMPN 1. Sehingga, secara normatif seharusnya sudah ada penambahan USB di kecamatan Bekasi Timur saat ini. SMUN 1 Bekasi sendiri statusnya sudah Rintisan Sekolah Berbasis/ Berstandar Internasional yang menjadi acuan seluruh sekolah setingkat SMU di Kota Bekasi.

Dalam rapat koordinasi antara walikota, H. Mochtar Mohamad, dan stake holder terkait secara terang Mochtar mengharapkan permohonan masyarakat Bekasi Timur diprioritaskan untuk memenuhi rasa keadilan. Selain alasan jarak, tranportasi dan biaya. Walikota mengacu pada instruksi gubernur Jawa Barat terkait realisasi implementasi program wajib belajar 12 tahun di provinsi Jawa Barat. Pemerataan akses atar wilayah kecamatan juga menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan bersama.

Hal ini juga disampaikan oleh sekretaris umum Government Against Corruption and Discrimination (GACD), Suprinanto, terkait pengembangan pendidikan bebas diskriminasi. Baik itu secara kewilayahan, maupun dalam pengejawantahannya. Didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 32 ayat 1. jelas dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa Walikota menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan yang meliputi antar kecamatan atau sebutan lainnya yang sejenis, antar kelurahan atau sebutan sejenisnya dan antar laki-laki dan perempuan dalam hal hak.

Sehingga menurut Suprinanto sangat wajar kalau dinas pendidikan harus serius dalam perencanaan persiapan adanya USB baru, SMUN 18 Bekasi, nantinya. Rombongan belajar (Rombel) yang ada harus mendapatkan perhatian serius dari pengelola dan dinas guna mematangkan embrio lahirnya USB di kecamatan Bekasi timur. "Jelas ini akan menjadi bentuk pemerataan pendidikan bagi calon siswa SMU di kecamatan Bekasi Timur dan sejajar dengan anak-anak sebaya di wilayah kecamatan lain." tambahnya. Don.

KPK PEMERIKSA 7 PEJABAT

Tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 28/6, sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat, inisial S. Mereka adalah Ir. Agus Sofyan kepala dinas Bina marga dan Tata Air (disbimarta), Ahmad Zulnaini Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (bppt), Dadang Hidayat kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD), Edy Rosady kepala Dinas Kebersihan, Kodrato kepala Dinas Pendidikan (disdik), Najiri kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), dan Mohammad AR asisten pelatih Persipasi Kota Bekasi.

Pemeriksaan sendiri masih terkait penyergapan HS di dekat Rumah S di daerah Cikutra, Bandung. Selain 7 pejabat tersebut, menurut informasi yang kami dapat dari Muhabar, Sekretaris Daerah (sekda) Kota Bekasi -Drs. Tjandra Utama Effendi- juga telah menjalani pemeriksaan intensif. Tjandra sendiri merupakan manajer Persipasi Kota Bekasi yang baru saja meraih piala fair play pada kompetisi divisi utama atau Liga Joss.

Melihat komposisi pejabat yang diperiksa, Usman salah seorang tokoh muda Bekasi menduga ada kaitannya dengan kegiatan olah raga di Kota Bekasi. Hampir semua pejabat yang diperiksa oleh KPK adalah pimpinan pengurus cabang olah raga di Kota Bekasi. Namun Humas KPK, Johan Budi SP., menjelaskan pemeriksaan masih terkait HS dan S. "Kami memintai keterangan tujuh PNS Pemkot Bekasi berkaitan penangkapan kemarin," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Kantor KPK, Jakarta.

Dimungkinkan dari rentetan pemeriksaan pasca penyergapan Cikutra yang akhirnya juga harus menyeret HL, kepala inpektorat Wilayah Kota Bekasi, akan terus merembet ke pejabat lainnya . Dijemput dari rumah, lalu diperiksa dan selanjutnya ditetapkan menjadi tersangka serta ditahan. Pemeriksaan 7 pejabat ini merupakan hasil keterangan yang diperoleh KPK dari 2 Herri yang ditahan.

Beberapa pihak bahkan berani menyebutkan Walikota Bekasi, H. Mochtar Mohamad, juga akan mengalami pemeriksaan oleh KPK. Posisinya yang cukup strategis di organisasi sepak bola Persipasi, ketua umum Persipasi, menjadi alasan pihak-pihak yang berargumentasi keterkaitan suap dengan hasil audit yang dilakukan BPK wilayah Jawa Barat III. Harap-harap cemas tentunya, atas hasil pemeriksaan dan kemungkinan pengembangan penyidikan.

"Semua akan bermuara di satu jabatan yang bertanggungjawab atas anggaran keseluruhan pelaksanaan pemerintah. Siapa dia? Ya Walikota Bekasi." katanya

RAZIA PEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN

Pemahaman akan pentingnya menjaga agar lingkungan yang bersih dan sehat ternyata belum menyeluruh di institusi pemerintahan kota Bekasi dan masyarakat Kota Bekasi di beberapa wilayah. Hal ini dapat terlihat dari realita dibeberapa tempat yang sungguh memprihatinkan. Banyak terlihat sampah sengaja dibuang dipinggir jalan, aliran kali dan lahan kosong yang bukan tempat membuang sampah.

Padahal baru saja Kota Bekasi dianugrahi penghargaan Adipura sebagai kota Metropolitan terbersih se Indonesia bersama beberapa daerah lainnya. Berhasil menemukan wilayah yang masih masuk daerah administratif kota Bekasi yang realitanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah sama sekali tidak ada. Sampah secara sengaja dibuang ditepian jalan dan daerah aliran saluran air yang jelas dapat berdampak pada kelestarian lingkungan serta berdampak pada kesehatan sekitarnya.

Dapat kita temukan di sekitar jalan perjuangan dan sepanjang jalan Lingkar Luar, kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Sungguh ironi dari gencarnya upaya pemerintah daerah kota Bekasi yang sedang giat mengkampanyekan pemilahan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui penanaman 1 juta pohon, justru apa yang terlihat difoto yang ambil sebagai fakta temuan menyedihkan. sampah menumpuk dipinggir jalan dan berdampak munculnya bau tak sedap dibeberapa ruas jalan di daerah perbatasan dengan kabupaten Bekasi tersebut.

Budi salah satu warga disekitar daerah tersebut membenarkan dugaan tentang sempitnya pemahaman terhadap budaya merawat lingkungan. Menurutnya penting bagi pemerintah sekitar untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat ditingkat Rt. dan Rw. agar warganya tidak membuang sampah sembarangan. "Banyak warga komplek yang melewati jalan dipagi atau sore hari sambil membuang sampah dari rumahnya.". katanya.

Tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa aliran sungai dan lahan pinggir jalan tersebut sebagai tempat warga membuang sampah. Jalan sendiri merupakan sarana vital yang sering dilintasi banyak warga, sehingga kondisi ini dapat dipastikan sudah terjadi lama dan diketahui aparatur terkait. Sayang menurut keterangan Budi, belum ada tindakan atas realitas yang ada di sekitar daerah yang juga menjadi akses penghubung ke wilayah ibu Kota Negara.

sepanjang aliran kali yang panjangnya melebihi 2 km banyak ditemukan sampah yang dibungkus plastik menyangkut ditepian aliran kali. Demikian juga dengan jalan, disana-sini ditemukan lahan-lahan tepian jalan yang secara seaja dipergunakan sebagai Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar. Tumpukan plastik sampah rumahan itu tentunya berbahaya dan dapat merusak keindahan lingkungan serta menggangu kesehatan pengguna jalan yang lewat.

Beberapa perumahan disepanjang jalan ini adalah perumahan Naga Mas, Duta Harapan, Harapan Regency, Wisma Asri dan beberapa yang masuk wilayah kabupaten Bekasi seperti perumahan Mutiara Gading 3. Butuh keseriusan aparatur pemerintahan kelurahan untuk memperingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan dan bila perlu diadakan razia. Lalu sampah yang sudah menumpuk dapat dikoordinasikan dengan dinas kebersihan agar dibuang ke Tempat pembuangan Akhir (TPA) sampah, sehingga kesan pinggir jalan tersebut sebagai lokasi TPS.

Kedepan dinas kebersihan pun dapat menuntun arah jalan menuju lokasi TPS sesungguhnya. 114 TPS yang pernah diinformasikan walikota Bekasi saat penanaman pohon bersama di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang mungkin harus segera direalisasikan dan salah satunya mungkin bisa di tepian jalan Perjuangan, Bekasi. "Pemahaman warga harus dibenahi, kemajuan tekhnologi pengelolaan samapah yang membutuhkan banyak bahan baku sampah tidak lagi disalah pahami sebagai membuang sampah sembarangan yang beresiko munculnya dampak." imbuh Budi. Don.

KERUSAKAN JALAN JATI WARNA, AKAN DITINGKATKAN

Kerusakan jalan Jati Warna ke arah Kampung Sawah setelah dilaporkan kepada kepala bidang Bina Marga, Ir. Lindon Tampubolon, akan mulai dibicarakan, ditinjau dan direncanakan untuk survey. Demikian diungkapkan kabid Bina Marga pada dinas Binamarga dan Tata Air (Bimarta) Kota Bekasi. Disela kesibukannya menjelang pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan, Lindon, dengan seksama memperhatikan keluhan atas kerusakan jalan tersebut.

Dengan mengamati secara seksama posisi jalan yang berada ditengah-tengah jalan ke arah Pasar kecapi, jalan ke arah Cilangkap, jalan ke arah Kodau dan jalan ke arah kampumh sawah sendiri. Jalan ini volumenya sangat padat karena dilintasi angkutan umum dan kendaraan banyak warga dari arah kampung sawah, baik itu Puri Gading mapun Chandra Baru yang berada dilokasi dekat Crossing Tol JORR Cikunir. Jalan bukan saja berlubang besar, sebagian bahkan sudah tidak tampak lagi keaslian jalan lama karena sudah menjadi lumpur bercampur kerikil peninggalan pembangunan sebelumnya.

Ruas jalan sendiri, panjang jalan yang mengalami kerusakan parah lebih dari 300 meter dengan lebar jalan 5 sampai 6 meter. Menurut Lindon selayaknya itu menjadi agenda kegiatan peningkatan jalan dan tidak bisa sekedar ditambal sulam melihat bentuknya. Disisi kanan-kiri jalan sendiri masih tampak saluran berfungsi dengan baik, hanya kondisi jalang ada yang berkubang sehingga kerusakan dimusim hujan ini dirasa lebih cepat rusak.

Jalan ini dianggap penting sekali sebagai arteri kehidupan transportasi dikarenakan merupakan jalan utama yang menghubungkan beberapa wilayah disekitarnya termasuk dengan beberapa pasar. Oleh sebab itu beberapa pengguna jalan mengharapkan ada perhatian dari instansi terkait untuk menilai kondisi jalan, sehingga rencana tindak lanjut dapat ditentukan kemudian. Jalan ini sendiri didominasi pengendara kendaraan roda 2 dan roda 4 kelas menengah. Ada beberapa kendaraan berat lewat untuk tujuan pasar atau hanya melintas.

Gangguan yang dialami masyarakat sekitar dan pengendara yang lalu lalang adalah gangguan pernafasan apa bila sedang musim panas karena debu tebal bila angin kencang. selain itu kondisi jalan yang rusak parah dirasa menghambat karena badan jalan sudah tan tampak lagi. Jalur padat ini bahkan sering terjadi kemacetan akibat kondisi jalan yang rusak dan hanya bisa dilalui dengan kecepatan tertentu. Resiko kerusakan dan keamanan dalam berkendaraan menjadi alasan utama. "Saya akan cek apakah ditahun ini sudah ada mata anggaran jalan tersebut, yang jelas akan segera diperhatikan." tegas kepala Bidang insinyur lulusan Institute Tekhnologi Bandung (ITB) tersebut. Don.

PARIPURNA SETUJUI PENGHAPUSAN ASET

Panitia Khusus (PANSUS) 2 yang membahas penghapusan aset Pasar Proyek yang membahas penghapusan Bangunan Proyek Pertokoan Bekasi akhirnya menyetujui penetapan penilaian aset milik pemerintah kota Bekasi berupa bangunan pertokoan Bekasi pada paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, 28/6. Dalam pandangannya pansus 2 menyampaikan alasan-alasan persetujuan dan juga rekaman kerja pansus yang dipimpin Bali Pranowo, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Laporan Pansus 2 sendiri dibacakan oleh Wakil Ketua Pansus, Roy Achyar, yang tampil meyakinkan dihadapan paripurna tanpa kehadiran Walikota dan Wakil Walikota Bekasi.

Penghapusan aset bangunan yang ditaksir bernilai Rp. 1,7 milyar itu disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Azhar Laena. Disampaikan persoalan banyaknya aset yang hilang dan menurunnya kualitas menjadi alasan pansus 2 untuk dapat menyetujui proses penghapusan aset. Keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi landasan pijakan eksekutif untuk mengeksekusi proses penghapusan aset sesuai aturan sebagaimana mestinya.

Sudah dua tahun berturut-turut persoalan aset bangunan pertokoan proyek Bekasi menjadi sorotan publik Kota Bekasi. Berbagai kejanggalan disampaikan mahasiswa dan juga menuai protes dari kalangan Non Government Organization (NGO) di Kota Bekasi. Salah satu yang mengemuka adalah penggunaan badan jalan sebagai lokasi pasar sementara saat proses revitalisasi berlangsung.

Berawal dari rekomendasi harga kios yang ditetapkan Pansus 31 DPRD adalah sebesar Rp. 22 juta per meter masih dianggap terlalu mahal oleh pedagang. Sebelumnya berdasarkan surat keputusan wali kota Bekasi, harga kios di lokasi strategis dengan ukuran 2x2 meter sebesar Rp. 35 juta dianggap terlalu mahal. "Harga yang ditetapkan Pansus 31 DPRD adalah sebesar Rp. 22 juta per meter. Namun setelah itu, tidak pernah ada pembahasan lagi. Sampai pada akhirnya, keluarlah surat keputusan dari wali kota tentang harga kios yang setinggi langit." kata Hj. Yarnis, Ketua Rukun Warga Pedagang (RWP) Pasar Proyek Bekasi.

Persoalan ini lalu bergulir dengan munculnya rencana revitalisasi yang akan dilakukan oleh Bekasi Junktion. Persoalan penggunaan badan jalan sebagai tempat penampungan sementara (TPS) menggelisahkan beberapa organisasi kemahasiswaan yang menduga tidak dikantonginya izin pembangunan TPS. Sedangkan Manajer Operasional Bekasi Junction, Dono membantah jika penggunaan badan jalan tersebut tanpa izin. Ia mengklaim pihaknya mengantongi rekomendasi dari Pemkot Bekasi.

Pembangunan TPS tersebut telah menyerobot lahan publik dengan dibangun di bahu Jalan Mayor Oking, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kebijakan-kebijakan rancu yang banyak dilahirkan pemerintahan 2003-2008 kembali terulang dibawah kepemimpinan Mochtar Mohamad, Walikota Bekasi 2008-2013. Bahkan Ketua Komisi A saat itu, Roy Achyar, mengatakan tidak mendapat konfirmasi pemkot Bekasi soal pembangunan TPS yang menggunakan badan jalan.

Pasar yang menempati lahan 18.516 m2 dan menampung sedikitnya 350 pedagang dan 200-an pedagang kaki-5. Menurut informasi, pedagang hanya memiliki hak pemakaian hingga 2009.

Kini Pasar Pertokoan Proyek Bekasi memasuki fase baru dalam sejarah pasar di Kota Bekasi. Hampir seluruh pasar memiliki persoalan yang memaksa publik Bekasi terlibat dalam penyelesaiannya. "Semoga saja keputusan ini menjadi penyelesaian terbaik dengan memberi kesempatan eksekutif untuk melakukan penghapusan aset. Karena bila terkatung-katung akan semakin besar resiko kerugian yang harus ditanggung." ujar Rosihan Anwar anggota Fraksi Golkar usai paripurna. Don.

WALIKOTA LEPAS KONTINGEN PORDA KOTA BEKASI

Walikota Bekasi, H. Mochtar Mohamad, dalam pesan apel senin pagi (28/6) memberikan semangat pada atlet pekan olah raga daerah (porda) Jawa Barat XI di Bandung. Pelaksanaan porda 4-13 Juli 2010 nanti, Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi menargetkan perolehan 60 emas dari 30 cabang olah raga. Cabang olah raga angkat Besi masih menjadi cabang olah raga harapan kontingen Porda Kota Bekasi dengan target 10 emas.

Selain target Mochtar juga percaya seluruh atlet kota Bekasi tidak akan berkhianat selama pelaksanaan porda XI berlangsung. Keyakinan ini, katanya, sudah terlihat dari keseriusan selama pemusatan latihan dan komitmen atlet saat di-"bai'at" oleh pengurus KONI Kota Bekasi. Seluruh cabang terlihat melakukan latihan maksimal dan penuh percaya diri untuk menunjukkan prestasi ditingkat Jawa Barat. Pada kegiatan apel juga dilakukan penyerahan panji kota Bekasi oleh walikota kepada ketua kontingen, H. Rahmat Effendi.

Pada kesempatan yang sama ketua Pengcab Pertina Kota Bekasi, Aan Suhanda, juga menyampaikan rasa optimismenya untuk mencapai prestasi terbaik dalam ajang porda. Dua emas yang ditargetkan oleh KONI Kota Bekasi menjadi motivasi para atlet untuk membuktikan latihan yang dilakukan benar-benar menginginkan prestasi. "Martin Surati menjadi andalan kami dari kelas 45 Kg, mudah-mudahan target yang ditetapkan tercapai bahkan lebih." tegas Aan Suhanda.

Para petinju Kota Bekasi pada porda XI ini akan bertarung di kelas Bulu, Welter, Layang ringan, Welter ringan dan kelas Berat. Dengan persiapan serius baik di sasana Kodau maupun Rusunawa, Duren Jaya, para atlet tinju diharapkan dapat menunjukkan prestasi mereka. Aan yang juga kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) melihat peluang untuk memenuhi target KONI agak besar pada kelas ringan. Dirinya beserta kontingen tinju Kota Bekasi berharap dukungan dan doa seluruh masyarakat Kota Bekasi.

Seusai kegiatan apel atlet, official, pimpinan kontingen dan Walikota Bekasi melakukan foto bersama di sisi kanan plaza Patriot. Beberapa official dan atlet bahkan mengangkat tangan kanan mereka sebagai tanda optimisme mengibarkan panji-panji kebesaran kota Bekasi deseluruh turnamen yang diadakan pada porda XI 2010. (Don).

Pemilik Saham dan PDAM Bekasi Butuh Duduk Bersama

Air memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh. Air membantu proses pencernaan makanan dan reaksi-reaksi metabolisme, mengatur suhu dan tekanan darah, juga menjadi salah satu unsur pembentuk sel dan darah. Mengingat vitalnya peran air, setiap orang perlu menjamin tercukupinya kebutuhan tubuh akan air.

Tidak sembarang air bisa dikonsumsi. Menurut sebuah sumber, ada dua jenis air yang bisa dimanfaatkan manusia. Pertama, air permukaan seperti air sungai, danau, kolam/waduk, dan air hujan. Kedua, air tanah seperti air dari mata air dan sumur.

Keperluan air minum dari air tanah lebih baik daripada air permukaan. Sebab, air permukaan rentan tercemar polutan. Hal inilah yang selalu dipikirkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bekasi dalam melayani konsumennya. Segala persoalan terkait air yang didistribusikan ke rumah konsumen selalu dibahas dalam berbagai rapat perusahaan penyedia air di wilayah kota dan kabupaten Bekasi itu

Lain halnya dengan air sumur. Karena kedalamannya yang hanya di kisaran puluhan meter, air sumur sangat dipengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan tercemar, amat mungkin air sumur juga mengandung zat pencemar karena air tidak tersaring sempurna. Dengan karakteristiknya yang positif, air yang disediakan PDAM Bekasi menjadi alternatif pilihan terbaik untuk keperluan konsumsi diwaktu-waktu yang akan datang karena air merupakan kebutuhan pokok. Seluruh masyarakat bisa memanfaatkannya, termasuk yang tinggal di perkotaan, jauh dari lokasi mata air pegunungan.

“Sistem pengolahannya, pemasaran dan atau pendistribusiannya yang baik diperlukan untuk menjaga keutuhan alami air dari sumber air hingga sampai ke konsumen,” kata Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Wahyu Prihantono.

PDAM Bekasi membutuhkan dukungan optimal dari pemerintah daerah guna meningkatkan kemampuannya agar mampu menyediakan air bersih bagi masyarakat. Sehingga apa yang pernah dialami dengan pasokan air baku mengalami penurunan akibat dari rusaknya Pompa Curug sehingga hanya mampu mensuplai air sebanyak 33 m3 /detik kesaluran Tarum Barat, tidak terulang atau mengganggu pasokan air kepada konsumen.

"Air terbaik dapat dihasilkan dari kesungguhan perusahaan air minum untuk memenuhi harapan konsumen. “Ingat selalu karakteristik air minum yang baik. Yaitu, jernih tidak berwarna, tidak berbau dan berasa, tidak meninggalkan endapan,” imbuh Wahyu.

Saat ini masih ada keluhan tentang kualitas air diwaktu-waktu tertentu. Sepertinya membutuhan keseriusan masyarakat untuk menangkap harapan masyarakat akan kebutuhan pokok air bersih sehingga dapat mengalokasikan anggaran pada sektor pengelolaan air minum yang ada. Minimnya perhatian akan berdampak pada munculnya problema keterbatasan air bersih diwaktu yang akan datang.

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi harus membantu PDAM Bekasi agar persoalan keterbatasan peralatan yang mampu mengatasi persoalan produksi dan penyediaan air baku dapat segera direalisasikan lebih baik. Tentunya dibutuhkan pembicaraan serius dari kedua belah pihak dengan duduk bersama. Don.