Rabu, 27 Juni 2012
KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH BERINTEGRITAS; "Edu Integrity: Cerdas Berintegritas"
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus giat mengkampanyekan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berintegritas. Setelah sebelumnya melaksanakan kampanye dengan sasaran masyarakat umum di Gelora Bung Karno dan deklarasi LHKPN serta penandatanganan pakta intergitas antikorupsi bagi para pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta periode 2012-2017, kali ini KPK menyasar pemilih pemula melalui kegiatan, yang berlangsung di Auditorium KPK, Rabu lalu (20/6/2012).
Berdasarkan data, sebanyak 32 persen pemilih di DKI Jakarta adalah pemilih pemula. Dan, pada kegiatan ini KPK mengundang para mahasiwa dari 13 perguruan tinggi di Jakarta yang merupakan pemilih pemula. “Mudah-mudahan gaungnya mengena bahwa yang dipilihnya adalah pemimpin yang berintegritas," papar ketua panitia, Mohamad Rofie, Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas).
Menurut Rofie, pesan inti yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini adalah bahwa siapapun boleh naik, tapi jika korupsi harus turun. "Para pemilih pemula ini diharapkan dapat memilih calon gubernur sesuai hari nurani dengan melihat integritas, kompetensi, dan akuntabilitas yang dimiliki para calon," ucapnya.
Melalui kegiatan ini diharapkan pilkada DKI menjadi pilkada yang berintegritas dan calon yang terpilih adalah calon yang benar-benar sesuai dengan harapan dan masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya. "Semoga ini menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," tandas Rofie.
Berbicara tentang pilkada berintegritas, Anto, salah seorang peserta dari Politeknik Negeri Jakarta mengatakan bahwa pilkada harus sesuai dengan aturan yang di antaranya mencakup pada komitmen, baik dari KPUD, Panwaslu, dan dari masing-masing pasangan calon. “Komitmen tersebut harus sesuai dengan asas-asas pemilu,” ujarnya.
Menurutnya, mahasiswa harus bersikap netral dengan tidak mendukung calon manapun dan ikut serta membantu panitia pemilu dalam mencerdaskan masyarakat tentang tata cara pemilu. Selain itu, mahasiswa dapat mengajak masyarakat agar sadar bahwa pemimpin yang dipilih akan membawa masa depan selanjutnya. “Jika mahasiswa bergerak dan berani mengawasi dan mendampingi KPUD menyelenggarakan pemilu, maka akan terwujud pemilu yang berintegritas dan adil sehingga Jakarta dalam 5 tahun ke depan akan lebih baik,” tandasnya.
Semoga pilkada DKI berjalan dengan demokratis, antikorupsi, dan berintergitas, sehingga ke depannya DKI Jakarta menjadi wilayah antikorupsi yang akan jadi barometer wilayah lain di Indonesia! (Hms.kpk).
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar