LSM SAPULIDI SOMASI DISDIK KOTA BEKASI

Buntut pernyataan Kabid Bina Program, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alie Fauzie, pada aksi demo para guru yang terjadi, Rabu (12/10) lalu. LSM Sapulidi somasi Disdik Kota Bekasi. Surat somasi no 041/Dir. SP/B.Somasi/X/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 yang ditandatangani, Tengku Iman Kobul Moch Yusuf tersebut, LSM Sapulidi menuntut agar Ali Fauzi minta maaf lewat di sejumlah media masa, karena pernyataannya yang dianggap tidak mengakui adanya pertemuan audensi dengan Disdik yang terjadi 31 Agustus 2011 di ruang Kadisdik Encu Hermana. Sementara itu Kabid Bina Program Disdik Kota Bekasi, Ali Fauzie ketika dikonfirmasikan soal ini, Selasa (18/10) mengatakan, masalah dengan LSM Sapulidi hanya karena salah persepsi saja, bukannya kita tidak mengakui adanya pertemuan itu. “Kita memang ada pertemuan dan pertemuan pertama tersebut menyangkut pembicaraan soal konten yang dilakukan LSM Sapulidi, bukan berbicara soal surat rekomendasi Plt Walikota Bekasi,” jelasnya. Menurut Ali Fauzie, bila kita bicara mutu pendidikan di Kota Bekasi, apalagi ada kepedulian masyarakat ataupun LSM untuk memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan harus kita dorong. “Kajian dari manapun dan siapapun bila untuk kemajukan mutu pendidikan harus kita diperhatikan, termasuk yang dilakukan LSM Sapulidi,” jelasnya. Dan perlu diinformasikan, kajian pendataan analisa rasio kebutuhan guru tahun 2010-2015 yang dilakukan tersebut tidak ada dananya. Menurut saya untuk apa diributkan, kata Ali Fauzie. Sebagaimana diberitakan harian ini sebelumnya, Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam komite guru Bekasi (KGB) Rabu (12/10) melakukan aksi demo ke kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Setelah mendapat tanggapan dari pejabat setempat, aksi demo dilanjutkan ke kantor Pemerintah Kota Bekasi. Dalam aksinya ini para pendemo memprotes keluarnya surat yang ditandatangani Plt Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang merekomendasi LSM Sapulidi, melakukan penelitihan rasio kebutuhan guru di Kota Bekasi. Dalam orasinya pendemo mengatakan, perhitungan dan kebutuhan rasio guru merupakan tugas dinas pendidikan, bukan LSM. “Kami minta Plt Walikota Bekasi, mencabut surat rekomendasi No:420/2404-Huk/ IX/2011 karena merugikan para guru honorer dan TKK,” kata Mucklis koordinator demo. (Don).