Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, sedang melakukan pembahasan untuk mendirikan perusahaan induk dalam rangka menaungi Perusahaan Daerah Air Minum.
"Pembahasan pembuatan 'holding company' sebagai bentuk realisasi percepatan pembentukan PDAM," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie di Tangerang.
Benyamin mengatakan, "holding company" nantinya ditunjukkan untuk membawahi usaha privatisasi atau kerja sama dengan pihak swasta.
Perusahaan induk milik Pemkot Tangsel itu nantinya juga akan membawahi PDAM di kota yang berusia kurang dari tiga tahun ini.
Menurut dia, lembaga-lembaga tersebut perlu dikelola dengan profesional sehingga hasilnya pun optimal bagi masyarakat dan pemerintah.
Mengenai tawaran Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel untuk pengelolaan sistem PDAM dengan "joint venture" atau bagi hasil saham, Benyamin belum bisa memastikan. "Saat ini masih kami kaji dulu berbagai macam kajian pengelolaan PDAM tersebut," katanya.
Komisi C Bidang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bakal membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PDAM Tangsel. Dewan juga mewacanakan pemanfaatan PDAM Tirta Kerta Rahardja (TKR) dengan sistem "joint venture".
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kota Tangsel, Sudarso mengatakan, pentingnya PDAM Tangsel bagi masyarakat membuat dewan menilai wacana pembangunan BUMD PDAM akan dimulai pada 2012 mendatang.
"Rumusan raperda-nya akan dibahas pada 2012 mendatang. Nanti akan digarap dengan raperda lainnya," katanya.
Menurut dia, dewan juga tengah mewacanakan sistem "joint venture" atau pembagian saham Pemkot Tangsel dengan Pemkab Tangerang.
Menurut dia, kondisi jaringan pipanisasi milik PDAM TKR di Kota Tangsel juga cukup banyak. "Wacana kami adalah dengan sistem 'joint venture'. Jadi ini akan dinegosiasikan dengan Pemkab Tangerang," katanya. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar