PNS KOTA TANGGERANG SIAP SUKSESKAN PILGUB

Tak terasa, Pilgub Banten akan segera digelar pada 22 Oktober 2011 mendatang. berbagai rangkaian kampanye juga akan segera dilakukan. Untuk itu, Wakil Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah meminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Tangerang untuk bersikap netral dan tidak mengikuti politik praktis akan tetapi tetap menggunakan hak pilihnya guna menentukan nasib Provinsi Banten kepdepan. " Saya menghimbau seluruh PNS untuk bersikap netral, posisikan diri ditengah-tengah dan tidak berpihak kepada salah satu calon yang akan bersaing dalam Pilgub Banten," tegasnya saat ditemui penulis, Rabu (28/9) Wakil Walikota juga meminta agar PNS yang memiliki hak pilih untuk dapat mempergunakan hak pilihnya dengan sebaiknya. "Untuk siapa itu yang dipilih, itu hak individu, kami tidak mengarahkan kepada salah satu calon. Saya juga yakin pemilih sekarang sudah sangat pintar untuk menentukan, pilihlah pemimpin yang mampu memimpin Banten menjadi lebih baik," katanya. Seperti diketahui, perhelatan Pilgub Banten akan dilangsungkan pada 22 Oktober mendatang dimana ada tiga pasangan kandidat yang maju untuk memperebutkan kursi nomor satu dan dua pemimpin Provinsi Banten periode 2012 - 2017, ketiga kandidat tersebut adalah Ratu Atut Chosiyah - Rano Karno (nomor satu), Wahidin Halim - Irna Narulita (nomor dua), dan Jazuli Juwaeni - Makmun Muzaki (nomor tiga). Sementara itu ditemui ditempat berbeda, Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Harry Mulya Zein, menegaskan bahwa netralitas PNS sudah harga mati. "Jika jadi PNS secara otomatis harus netral. Kalau masuk partai politik harus mundur jadi PNS," ucapnya. Namun sebagai warga negara yang juga memiliki hak politik, seorang PNS, kata Harry, berhak memilih dan dipilih. "Ini yang seringkali disalahartikan. Jika ada PNS yang dukung salah satu calon, dianggap ikut politik praktis. Padahal PNS itu juga punya hak politik seperti warga negara pada umumnya," ucapnya. Karena itu, Harry kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak perlu membuat suatu himbauan khusus soal netralitas pada pilgub Banten kepada 10.000 PNS di Kota Tangerang. "Tak usah itu, PNS semua sudah paham soal UU Kepegawaian. Mereka pasti netral. Karena jika tidak netral bisa kena sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga penurunan pangkat dan jabatan," tegasnya. (Don).