BERKAS BAP PORKAS DI KEJARI CIKARANG SUDAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TIPIKOR

Berkas perkara kasus yang menimpa Porkas Pardamaean Harahap (52 th), Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi, sudah diterima di Bagian kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Senin (10/9/2012) lalu. Kasus tersebut sudah terdaftar di bagian administrasi Pengadilan Tipikor Bandung dengan no 60 Pid.Sus/TPK/2012 PN Bandung untuk dipersiapkan masa persidangannya.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Kadistarkim) Kabupaten Bekasi,Porkas Pardamean Harap (52) tersandung kasus korupsi ratusan juta rupiah dalam pelaksanaan kegiatan proyek Depo Arsip Kabupaten Bekasi yang dibangun semasa Bupati Sa’duddin. Akibat perbuatannya, dia diseret ke meja hijau dugaan korupsi proyek tersebut. "Ya kami sudah menerima pelimpahan berkas dari Kejari Cikarang. Terdakwanya Porkas Padaeman Harap. Dia dicantumkan disini sebagai Kadistarkim Kabupaten Bekasi," kata Panitera Muda Susilo Nandang Bagio kepada wartawan di ruang kerjannya, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (12/9/2012).

Pria tersebut diduga telah menyelewengkan dana kegiatan pembanghunan gedung depo arsip dalam DPA-SKPD Distarkim Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010. Saat itu, Porkas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komutmen (PPK) bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain proses tender yang sarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pembangunan proyek itu juga berbenturan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Praktek pencurian volume dan pemakaian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dilakukan hampir pada seluruh item pekerjaan. Dengan tujuan meraup keuntungan dan mengesampingkan standar mutu. 

Seperti diketahui, akibat tidak sesuainya spesifikasi pelaksanaan pekerjaan, menyebabkan robohnya proyek tersebut. Pengurangan volume pada lantai dasar, dalam RAB ditulis harus dilakukan pengurukan tanah merah setebal 60 cm tetapi dalam pelaksanaanya pengurukan hanya 20 cm. Tanah yang digunakan juga bukan tanah merah. Demikian dengan dak lantai atas hanya dikerjakan dengan ketebalan 10 cm. ”Apalagi proyek ini tidak diselesaikan kontraktornya tepat waktu,” ungkapnya Susilo.

Sebagai penunjang pembangugan gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi, Pemkab Bekasi telah memberikan anggaran dari APBD senilai Rp. 5 miliar lebih. Namun dalam kenyatannya kasus tersebut telah merugikan negara senilai Rp. 194 juta. Kasus tersebut segerda disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. (Coen).