Demikian ditegaskan H. Muhtadi Muntaha Lc, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, terkait penahanan ijasah dan raport sejumlah siswa SMPN 1 Babelan.
Dijelaskan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), pihaknya selalu mendapat pengaduan melalui SMS telepon selullarnya dari orang tua siswa tentang penahanan ijasah dan raport miskin di SMPN 1 Babelan tersebut. “Banyak SMS dari orang tua siswa yang mengadu tentang adanya penahanan ijasah dan raport,” ungkap Muhtadi.
Jika begini terus, Muhtadi khawatir, siswa miskin akan berhenti sekolah. “Kalau Kepala Sekolah itu tidak dievaluasi, saya khawatir akan banyak orang miskin yang stop sekolah,” tegasnya yang juga aktivis di sejumlah organisasi.
Seperti diberitakan Koran Kota edisi 101 lalu, sejumlah siswa tidak bisa mengambil ijasah dan raport saat mencapai kelulusan. Sehingga para siswa kesulitan untuk mengikuti jenjang sekolah berikutnya (hanya diberi foto kopi ijasah dan raport).
Salah satunya dialami siswi Nur SW lulusan SMPN 1 Babelan kelas 3 11 pada tahun 2012 ini. Hingga kini ijasah dan raportnya masih ditahan pihak SMPN 1 Babelan, hanya karena belum membayar biaya Bimbingan Belajar (Bimbel) dan Buku Album Kenangan Siswa yang dikeluarkan pihak sekolah.
Padahal Nur SW, tergolong pintar namun dari keluarga yang tidak mampu, bahkan ayahnya sudah meninggal dunia beberapa tahun silam. Karena dia bisa lulus seleksi dan kini menjadi siswi SMKN 1 Kota Bekasi. (bd)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar