DEPOK PERKETAT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pemerintah Kota Depok memperketat administrasi penduduk dengan melakukan Operasi Yustisi di 22 titik pekan depan. Selain tertib adminsitrasi, langkah tersebut juga dilakukan untuk memperketat gerak teroris yang saat ini sedang mengguncang di daerah sekitar Depok. "Memang sedikit terlambat, karena harus menunggu aktifitas warga kembali normal terlebih dahulu," kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Hani Hamidah, di Balai Kota Depok, Senin (10/9).

Hani mengatakan, operasi tersebut dilakukan di wilayah yang pencapaian e-KTP masih rendah namun mobilitas pendatangnya sangat tinggi. Selain masalah operasi tersebut, Pemerintah Kota Depok akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan para lurah dan camat di Kota Depok sebagai langkah antisipasi pencegahan terorisme.

Lurah Kalimulya, Cecep Hidayat mengatakan, pihaknya sudah melakukan sweping pada warga yang tinggal di kontrakan kawasan RW 07, sejak Minggu (9/9). Dia menyebutkan wilayah tersebut merupakan kawasan kontrakan yang paling ramai ditempati pendatang yang berdomisili di Kalimulya.

Cecep juga menyatakan, petugas kelurahan sudah meminta RT dan RW setempat melakukan pendataan pada para warga baru. Selain upaya pendataan, warga kelurahan Kalimulya juga diminta bekerjasama untuk melaporkan para tamunya dalam kurun waktu 1x24 jam. "Selain upaya tersebut, program siskamling juga kembali kami terapkan secara rutin," katanya. (Coen).