MUHARLI BARDA ANGGAP TEKANAN PADA MUI JATIM SEBAGAI BENTUK PROVOKASI UNTUK PEMBATALAN FATWA

Tekanan terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat Front Pembela Islam (FPI) mulai unjuk gigi. Murhali Barda, Ketua FPI DPW Bekasi Raya ikut angat suara  guna memberikan dukungannya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) yang dinilai mendapat tekanan dari berbagai kalangan menyangkut fatwa sesat pada Syiah. 

Menurutnya, fatwa MUI Jatim tidak boleh dan tidak bisa dianulir. Ia menyatakan Fatwa tersebut memiliki keterkaitan dengan fatwa sesat ajaran Ahmadiyah dan Pluralisme Agama yang pernah difatwakan sesat MUI. “Jika fatwa MUI Jatim dibatalkan, maka ini akan menjadi celah kelompok liberal untuk memprovokasi pembatalan fatwa sesat Ahmadiyah, Pluralisme Agama dan aliran sesat lainnya,” jelas Murhali Barda, Sabtu (08/09/2012).

Terlebih menurutnya, integritas MUI selama ini dikenal sanat independen. MUI tidak bisa ditunggangi dan diintervensi atas tekanan dan kepentingan politis. Menurutnya, aturan tertinggi dalam MUI adalah Al Qur’an dan As Sunnah tidak ada selain itu.

Murhali mengatakan,   kesalahan terbesar penyelesaian masalah Syiah Sampang adalah karena media massa melibatkan politisi dalam urusan Syiah, bukan ulama dan pakar syariat. “Kita tidak bisa seenaknya menyuruh MUI menarik sebuah fatwa, semua itu sudah melewati proses investigasi, akademisi dan ilmu syariat yang panjang,” tambah lelaki lulusan Pesantren Gontor tahun 1995 ini.

Sebelum ini, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengaku keberatan atas fatwa MUI Jawa Timur tentang Syiah. Bahkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha dan pakar Sejarah Taufik Abdullah ikut menuduh Fatwa MUI Jawa Timur sebagai biang masalah Sampang. “Boleh jadi secara pribadi kita menganggap Syiah itu sesat, tapi apakah pernah dipikirkan oleh MUI konsekuensi terhadap rakyat kecil setiap fatwanya?,” jelas Abdillah Toha dalam diskusi di PP Muhammadiyah mengenai “Keanekaragaman dan Intoleransi di Indonesia", Kamis (06/09/2012).

Sebelumnya, para politisi juga ikut-ikutan berkomentar masalah fatwa. Termasuk Anggota Komisi Hukum dari Golkar, Nudirman Munir dan Anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani,  juga ikut meminta MUI mencabut fatwa soal kesesatan Syiah dan juga menyahkan MUI Jawa Timur.

Karena itu, Murhali Barda meminta umat Islam memberikan dukungan moralnya kepada MUI Jatim. Biar bagaimanapun, katanya, mengeluarkan sebuah fatwa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua itu melalui proses yang alot dan sudah dipertimbangkan kemaslahatannya. Kredibilitas ulama dan MUI akan hancur jika sebuah fatwa dibatalkan karena tekanan politis, apalagi hanya oleh penggiringan media massa.

Tanpa ragu Murhali mengatakan keberadaan fatwa ajaran Syiah adalah sesat oleh MUI Jatim adalah benar dan harus dihormati. (*/Coen).