Konferensi Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dinilai cacat hukum dan diwarnai nuansa politis. Hal ini disampai beberapa ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Muslimat NU di Islamic Center, 26/9.
Hj. Tati Arianingsih S. Pd, Ketua Muslimat NU, melihat reorganisasi Muslimat di Kota Bekasi sudah dipengaruhi politik praktis. Kepentingan diluar organisasi sudah membumbui kegiatan organisasi dibawah NU itu.
Suatu keanehan bila pengurusan Hj. Aisyah Aminullah Mochtar hanya menyatakan diri sah karena SK sudah dipublikasikan. Padahal ada 9 PAC Muslimat NU menolak penyelenggaraan konfercab.
Pendekatan politik praktis disinyalir menjadi akar permasalahan dari kisruh Muslimat NU Kota Bekasi. Selain keberadaan Hj. Sumiyati Mochtar Mohamad yang dalam SK ditunjuk sebagai penasihat, juga karena potensi Walikota turut mempengaruhi terpilihnya ibunda Ahmad Ushtuchri SE tersebut.
Hj. Tati sebagai juru bicara PAC-PAC Muslimat yang menolak juga melihat kejanggalan dari SK yang dipublikasikan disebuah media. SK bernomor 0305/ SK/ A/ SK/ PPM NU/ VIII/ 2010 harus diteliti ulang. "Lihat nomor SK-nya aja saya ragu. Seharusnya mereka yang mendeklarasikan SK itu lebih mengedepankan musyawarah." katanya.
Selain itu, sosok Hj. Aisyah menurut ketua-ketua PAC se-Kota Bekasi dinilai sangat otoriter dan tidak menunjukkan sebagai hasil leadership Organisasi terbesar di dunia itu. NU sebagai organisasi kemasyarakatan sampai saat ini lebih mengedepankan musyawarah untuk mengambil keputusan organisasi.
"Nuansa politik praktis sangat mewarnai kegiatan konfercab Muslimat NU, ini yang tidak bisa dibiarkan. Hanya karena seseorang saja organisasi jadi rusak. PAC-PAC tidak diajak musyawarah bagaimana konfercab akan dilaksanakan, Semua dilaksanakan untuk memenuhi keinginan seseorang saja. Paham jadinya kalau akhirnya konfercab II dilaksanakan di An Nur, Bekasi Utara." imbuhnya.
Beberapa ketua PAC lain menyampaikan contoh yang membuat beberapa pengurus Muslimat NU Kota Bekasi resah. Hal itu terjadi ketika Hj. Aisyah mengklaim anggaran bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari Pemkot Bekasi adalah hasil perjuangan anaknya Ahmad Ustuchri. "Bagaimana bisa diakui seperti itu. Wong anaknya baru saja terpilih, lagian mana ada pemerintah melihat orang perorang untuk membuat kebijakan bantuan pada organisasi massa?" kata seorang ketua PAC yang enggan disebut namanya.
Ketika ditanyakan langkah apa yang akan dilakukan 9 pengurus PAC yang menolak Konfercab Muslimat NU ke-II kota Bekasi, Hj. Tati dan pengurus PAC lain akan melakukan konsolidasi kepengurusan dan bukan tidak mungkin mengadukan kisruh tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi terkait politisasi yang terjadi. Don.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar