Momen perubahan menjadi sesuatu yang ditunggu masyarakat kota Bekasi. Ditahannya sekretaris daerah kota Bekasi sedikit-banyak mengganggu jalannya roda pemerintahan. Walau sudah ada pelaksana harian (PLH) tetap saja dibutuhkan akselerasi selain tugas administratif sekda.
Hal itu diakui ketua cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi, Kusnadi. Saat ditemui usai libur idul fitri 1431 H., Kusnadi berharap ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemkot Bekasi. "Pemkot Bekasi harus menata dan menyiapkan program untuk pembangunan 2011". Katanya.
Dalam realisasi anggaran, dia mencontohkan, banyak kegiatan masyarakat tidak mendapat respon karena posisi sekda masih di PLH-kan. Kesan yang ada bahwa tanggungjawab PLH hanya sebatas tanda tangan saja. Padahal waktu-waktu menjelang akhir tahun anggaran tetap dibutuhkan pelaksanaan kebijakan strategis dalam pemerintahan.
Masih ada kantor dan dinas jauh dari pencapaian target yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Ada dinas yang pencapaiannya masih dibawah 5% tentunya membutuhkan peran evaluasi dan koordinasi seorang sekda. Lalu dalam pelaksanaan pemerintahan juga dibutuhkan motivator agar disiplin dan kinerja pegawai dapat mendukung tujuan pembangunan yang dilakukan. Kusnadi menilai pemkot kurang tanggap atas apa yang terjadi pada 3 pejabat yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kekagetan yang dialami pemkot diharapkan tidak berlarut-larut sehingga mengganggu pelayanan kegiatan masyarakat. Koordinasi dengan instansi terkait dan membuat keputusan pro pada peningkatan kinerja dibutuhkan walikota Bekasi. "Pemkot harus segera menyiapkan perangkat agar APBD 2011 tidak meleset asumsinya, lalu memperbaiki citra pemerintahan untuk dukung implementasi visi-misi pemerintah daerah". Imbuhnya. Don.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar