PEMKOT DIMINTA LEBIH ANTISIPATIF UNTUK HINDARI RESISTENSI PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH

Heli Mulyaningsih, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, mengingatkan pemerintah Kota (pemkot) Bekasi untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi perencanaan yang dirasa belum maksimal. "Kalaupun terjadi penyerapan yang rendah, disamping evaluasi gubernur yang rata-rata baru bulan februari, dibutuhkan antisipasi langkah-langkah terkait perencanaan yang belum maksimal," katanya saat ditemui di ruang Fraksi Partai Demokrat (26/9).

Dikatakan Heli, belum optimal atau maksimalnya perencanaan yang lebih matang, hal-hal yang sudah dapat dipastikan semestinya sudah dapat dilakukan pra-kualifikasi pelelangan kegiatan. Karenanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sudah dapat mendata, mereka sudah dapat mengundang serta menginformasikan apa-apa yang harus dilelang.

Hal tersebut disampaikan sehubungan dengan masih banyaknya pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan besarnya kekhawatiran akan menurunnya tingkat penyerapan anggaran diakhir tahun 2012. Heli meminta pimpinan SKPD lebih terbuka dan solid dalam melaksanakan keputusan penetapan APBD.

Selain  itu, Heli menyoroti, apakah ada faktor lain selain perencanaan yang kurang matang dalam siklus penganggaran. "Misalnya, perubahan karena SDM yang baru, RKA yang terpengaruh kekhawatiran dan membutuhkan ketelitian serta waktu yang cukup lama, lalu persoalan uang yang ada harus terserap 50-70 persen dipertanggungjawabkan dulu baru bisa minta tambahan anggaran," katanya menerangkan kemungkinan munculnya kendala.

Lalu adanya kendala dengan adanya peraturan walikota (Perwal), dijelaskan Heli, dalam rapat anggaran sempat ditanyakan kepada SKPD yang dananya belum terserap cukup besar. Dikhawatirkan akan muncul pertanyaan apakah anggaran dapat diserap atau tidak, karena SKPD sudah mengalokasikan ternyata tidak bisa terserap sampai akhir tahun.

Heli Mulyaningsih mengakui, SKPD pada akhirnya melakukan break down anggaran masing-masing SKPD yang terkendala. "Kalau maksimal hari Jum'at paripurna, itu masih punya waktu cukup karena kita dibatasi oleh waktu," katanya.

Diterangkan soal waktu masa pelelangan, tenggang waktu proses sanggah dan semua yang tidak mungkin tidak karena harus dilakukan pada beberapa item kegiatan. "Kalau lewat waktu, tentu akan ada perubahan lagi, DPRD sudah Bamus dan akan diparipurnakan 27 September, artinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi, tapi saya juga minta peraturan walikota tentang pengaturan keuangan tersebut harus direvisi karena akan dilakukan serentak diseluruh SKPD yang akan menyerap semua dana-dana yang dianggarkan," kata Heli.

CODE SMUTs mencoba meminta konfirmasi Haryekti Rina, anggota Banggar yang menurut anggota komisi C cukup kompeten, saat dikonfirmasi via selulernya yang bersangkutan hanya menjawab sedang rapat dan akan menjawab via Short Massage Service (SMS). Ketika coba ditanya melalui SMS, tidak ada satupun pertanyaan dijawab anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (Don).