Menurut Dudung, pemerintah daerah harus mengayomi seluruh masyarakat kota Bekasi dengan pembangunan yang dilakukannya. Seperti diketahui, masih ada dikotonomi dalam masyarakat yang mengakibatkan benih perpecahan justeru lahir sesudah pemilu kada.
Salah satu contoh adalah rantai konflik pasca pemilukada 2008, mulai dari peristiwa Ciketing Udik sampai dengan Rawa Bambu yang bergejolak dan menjadi perhatian nasional. "Pemerintah Kota Bekasi dibawah kepala daerah terpilih nanti, tidak hanya merangkul minoritas saat jelang dan saat kampanye saja, tapi saat mengisi pembangunan yang dianggap minoritas dalam masyarakat harus dilibatkan untuk partisipasi dalam pembangunan sehingga tidak muncul ketimpangan dimasyarakat. Siapapun walikota yang terpilih harus mampu menyatukan," kata Dudung Abdul Gopar
Tidak ada kata lain, dikatakan Dudung, pemerintah dalam hal ini kepala daerah harus turun langsung mengajak masyarakat melakukan perannya dalam pembangunan wilayah. "Jangan kalau mau pemilu datang ke gereja, tapi kebijakannya setelah itu tidak berpegang pada keberagaman dan cenderung hanya slogan," katanya sambil menghitung prosentase dukungan berdasar rekam jejak.
Dia mencontohkan dengan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi yang eksistensinya baik. Organisasi tersebut, menurutnya, diharapkan dapat menyatukan seluruh potensi keberagaman. "Toleransi, saling menghormati, kerja sama dan kekuatan perbedaan dikonsolidasikan agar masyarakat dapat hidup rukun serta damai," kata Dudung. (Don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar