Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, meminta kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bekasi untuk memikirkan masak-masak pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Bekasi. "Saya meminta kepala-kepala SKPD untuk jujur menyatakan mampu atau tidak dalam penyerapan anggaran, kalau tidak maka kepala SKPD terkait tidak mampu memanage anggaran," katanya.
Dirinya mencontohkan apa yang terjadi di dinas Bangunan dan Kebakaran (Bangkar) dengan kegiatan yang 40%, menurut Sekda, tidak akan mampu terserap. Akhir-akhir ini dikatakannya banyak keluhan datang dari SKPD-SKPD terkait untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Rayendra, kepala SKPD seharusnya mampu melihat kemungkinan pelaksanaan anggaran belanja dengan berbagai pertimbangan yang ada. "Kan kelihatan nih, kalau tidak memungkinkan suatu proyek untuk dilaksanakan karena ENAM PULUH hari kerja, sementara masa pelelangan tiga minggu, Desember harus diselesaikan, kalau tidak uang tidak bisa dicairkan," katanya hal keluhan waktu.
Hal serupa disampaikan Momon, Rp. 108 milyar yang dialokasikan untuk biaya kegiatan di APBD- perubahan diakuinya cukup berat dengan melihat waktu. Namun sesuai koordinasi dengan Sekda, ketua TAPD Kota Bekasi, Dinasnya berkomitmen melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai kemampuan.
Momon menyampaikan pesan Rayendra, bahwa SKPD-SKPD yang ada harus berusaha dan bekerja secara maksimal. "Soal Pembangunan daerah, harus berusaha dan bekerja secara maksimal. Sebenarnya saya yang ditakutkan ada ABT, saat ini baru pembahasan," katanya mengurai mulai asistensi sampai evaluasi gubernur.
Sementara Ir. Syafrie Nasution mengakui agak berat untuk dapat menyelesaikan target tertentu terkait penyerapan anggaran. Banyaknya proyek masih dalam tahan lelang dan mepetnya waktu menjadi kendala secara umum pelaksanaan pembangunan 2012. "Kalau yang besar kan bisa dilihat sendiri, gedung pusat pemkot Bekasi 10 lantai dan stadion, 10 lantai saja baru selesai AanWijzing-nya," kata kepala Dinas Bangkar Kota Bekasi tersebut.
Sedangkan Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sutriono, mengakui adanya keluhan tersebut. Namun dirinya secara tersirat dan tersurat melihat komitmen SKPD-SKPD dilingkungan pemkot Bekasi untuk komitmen melaksanakan pembangunan sesuai APBD yang disepakati.
Secara umum, Sutriono mengingatkan bahwa DPRD sejak awal sudah sesuai dengan alur penganggaran yang ditentukan. "DPRD untuk penetapan APBD akhir Desember saja sudah diketuk palu," katanya.
Hanya, diakuinya, ada beberapa yang tidak siap dilaksanakan seperti bantuan provinsi dan bantuan dari pemerintah pusat. "Tapi prinsipnya SKPD-SKPD ini bertanggungjawab pada anggaran-anggaran yang telah ditetapkan, untuk anggaran yang tidak bisa digunakan silahkan ditinjau ulang," kata Sutriono (25/9). (Don)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar