INPRES KENDARAAN DINAS NON SUBSIDI TIDAK DIINDAHKAN DI KAB BEKASI

Instruksi Presiden RI agar birokrasi di jajaran pemerintah di seluruh Indonesia segera memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi atau Pertamax ternyata tidak diindahkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Demikian dikatakan Wastana, Ketua Umum Lembaga Strategis Penelitian dan Pengkajian Pembangunan Daerah (LSP3D).

Menurutnya, hal itu terbukti dengan tidak terpasangnya “Sticker Non Subsidi” di setiap kendaraan dinas Pemkab Bekasi dari pejabat eselon 4 hingga eselon 2, begitu juga kendaraan operasional.

Bahkan katanya, sebagian kendaraan dinas yang berplat merah, kini sengaja diganti menjadi kendaraan dinas berplat hitam. “Ini sudah tidak fair, BBM Subsidi milik rakyat bukan para pejabat,” tegasnya.

Dia berharap agar Bupati Bekasi tidak menutup mata terhadap para pejabat yang masih menggunakan BBM Subsidi dan memakai plat hitam pada kendaraan dinasnya. (bd)